Hubungan dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit

Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Auditing Internal

Kelompok 4

1. Arizcha Hendra Try S.2. Dhea Syahidayat Putri3. Maira Meliansari4. Nurul Hidayati5. Teguh Wisnu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam menjamin pelaksanaan strategi

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan

terlaksananya akuntabilitas. Dalam prakteknya, di Indonesia sering terjadi anggota Dewan

Komisaris sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar

terhadap Dewan Direksi. Dewan Komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal

ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota Dewan Komisaris tidak memiliki

kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya. Dalam banyak kasus, Dewan

Komisaris juga gagal untuk mewakili kepentingan stakeholders lainnya selain daripada

kepentingan pemegang saham mayoritas.

Oleh karenanya dibutuhkan anggota Dewan Komisaris yang memiliki integritas,

kemampuan, tidak cacat hukum dan independen serta yang tidak memiliki hubungan bisnis

(kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas (pemegang

saham pengendali) dan Dewan Direksi (manajemen) baik secara langsung maupun tidak

langsung. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang

bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS.

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002

(bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi

BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen

perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki

latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit

mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan,

2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan

terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan,

3. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit,

4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas.

Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu Dewan

Komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi

kepada Dewan Komisaris), kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa

eksplisit dari Dewan Komisaris, misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor

eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab Komite Audit

akan dituangkan dalam Piagam Komite Audit.

Pada akhirnya, suatu Dewan Komisaris yang aktif, canggih, ahli, beragam dan yang

terpenting independen yang menjalankan fungsinya secara efektif dan dibantu oleh Komite

Audit adalah yang paling baik untuk ditempatkan dalam memastikan implementasi Good

Corporate Governance berjalan dengan baik sehingga kecurangan (fraud) maupun

keterpurukan bisnis dapat dihindari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang makalah, maka dapat ditarik perumusan

masalah yaitu :

1. Apakah pengertian secara umum tentang Dewan Komisaris?

2. Apakah pengertian secara umum tentang Komite Audit?

3. Bagaimana hubungan antara Direktur Audit dengan Dewan Komisaris?

4. Bagaimana hubungan dengan Komite Audit?

5. Bagaimana hubungan Pelaporan dan Pengawasan dari Komite Audit?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian secara umum tentang Dewan Komisaris.

2. Untuk mengetahui pengertian secara umum tentang Komite Audit.

3. Untuk mengetahui hubungan antara Direktur Audit dengan Dewan Komisaris.

4. Untuk mengetahui hubungan Komite Audit.

5. Untuk mengetahui hubungan Pelaporan dan Pengawasan dari Komite Audit.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Dewan Komisaris (Board of Directors)

Dewan komisaris diartikan sebagai sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk

mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Di negara-negara barat, dewan ini

disebut board of directors atau board of managers, board of regents, dan board of trustees.

Di Indonesia, istilah dewan direksi memiliki makna yang berbeda dari board of directors

tergantung dari istilah yang digunakan. Umumnya, di Indonesia dewan direksi adalah dewan

eksekutif, sedangkan di negara barat, board of directors adalah dewan komisaris.

Di beberapa perusahaan di Amerika Serikat yang memiliki satu dewan saja, biasanya

tugas dan tanggung jawab kedua dewan tersebut dijadikan satu dalam dewan direksi, yang

beranggotakan direksi dalam (di Indonesia dinamakan komisaris) dan direksi luar (di

Indonesia dinamakan komisaris independen).

1. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan,

terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Menurut Egon Zehnder,

Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk

menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola

perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan

Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan

petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan

daya saing perusahaan sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk

mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan

kesuksesan perusahaan. (Egon Zehnder International, 2000 hal.12-13).

Dalam OECD Principles of Corporate Governance, tugas-tugas utama Dewan

Komisaris meliputi:

a. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja,

kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan

sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor

penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;

b. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian

anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan

Direksi yang transparan dan adil;

c. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen,

anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan

aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;

d. Memonitor pelaksanaan Governance, dan mengadakan perubahan di mana perlu;

e. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

2. Dewan Komisaris Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU

PT), yaitu Pasal 97 UU PT, Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi

dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Lebih lanjut

Pasal 98 UU PT menegaskan, bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh

tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Disamping itu UU PT

juga menetapkan, bahwa orang yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris

adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak

pernah dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum

pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.

a. Pengangkatan Dewan Komisaris

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan cara:

1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh anggota Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) yang memiliki wewenang dan yang kemudian dilaporkan kepada

Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas

pergantian dewan komisaris.

2) Komisaris Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat

diangkat kembali. Tata cara pengangkatan diatur dalam Anggaran Dasar.

4) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang

perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah

dinyatakan pailit atau dihukum karena merugikan negara dalam waktu 5 (lima)

tahun sebelum pengangkatan.

Dalam hukum Indonesia, selain Dewan Komisaris dikenal Dewan Pengawas

Syariah yang merupakan pengawas yang harus dibentuk dalam sebuah Perseroan

yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah yang ditunjuk oleh RUPS dan

rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

b. Pemberhentian Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dapat diberhentikan apabila:

1) Masa tugas anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Akte

Pendirian.

2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sementara waktu oleh anggota

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki wewenang.

c. Tugas Dewan Komisaris

1) Melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasihat

kepada direktur.

2) Dalam melakukan tugas, dewan direksi berdasarkan kepada kepentingan PT

dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.

3) Kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat

diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu

direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu.

d. Kewajiban Dewan Komisaris

1) Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat.

2) Melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan saham dan atau keluarga atas

saham PT dan saham lainnya.

3) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan.

4) Mengawasi direktur.

e. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1) Untuk menjadi sebuah alat penelaahan. Tanpa adanya alat tersebut, manajemen

puncak tidak memiliki cara untuk mengontrol dirinya sendiri.

2) Untuk mengganti manajemen puncak ketika ia gagal menunjukan kinerjanya.

Sebuah dewan yang memiliki kemampuan untuk mengganti manajemen puncak

yang tidak mampu menunjukan kinerja berarti benar-benar berkuasa.

3) Untuk menjadi alat hubungan kemasyarakatan dan hubungan umum. Dewan

membutuhkan akses yang langsung dan mudah ke masyarakat umum dan pihak

yang berkepentingan.

4) Untuk mengembangkan kebijakan dan mengimplementasikan prosedur-prosedur

yang diperlukan untuk membatasi konflik kepentingan dan untuk memastikan

kepatuhan terhadap hokum maupun prinsip-prinsip etika di seluruh tingkatan di

dalam perusahaan.

5) Untuk memastikan tesedianya program-program kepatuhan perusahaan.

6) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris

dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh

Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban

Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara

tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas

kewajiban yang belum dilunasi.

7) Tanggung jawab berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak

menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

8) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas

kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan:

a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan;

c) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung

atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan

d) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya

kepailitan.

3. Dewan Komisaris dan Komite-Komite

Dewan Komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-

komite. Adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk

dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan

memusatkan perhatian Dewan Komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara

pengelolaan yang baik (Governance) oleh manajemen.

Menurut Egon Zehnder International, dalam Corporate Governance terdapat tiga

komite yang memiliki peranan penting, yaitu:

a. Komite Kompensasi/Remunerasi (Compensation/Remuneration Committee)

Membuat rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut

remunerasi/kompensasi untuk Dewan Direksi dan kebijakan- kebijakan kompensasi

lainnya, termasuk hubungan antara prestasi perusahaan dengan kompensasi bagi

eksekutif perusahaan dalam hal ini CEO.

b. Komite Nominasi (Nomination/Governance Committee)

Mengawasi proses pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para kandidat yang

akan dicalonkan, dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur

tentang struktur dewan dan proses nominasinya.

c. Komite Audit (Audit Committee)

Memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan

penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen.

B. Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk

memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. The

Institute of Internal Auditors (IIA) merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus

memiliki Komite Audit yang diatur sebagai komite tetap. IIA juga menganjurkan dibentuknya

Komite Audit di dalam organisasi lainnya, termasuk lembaga-lembaga non-profit dan

pemerintahan. Komite Audit agar beranggotakan Komisaris Independen, dan terlepas dari

kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu

Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang

berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem

pelaporan keuangan.

1. Tanggung Jawab Komite Audit

Pada umumnya, tanggung jawab Komite Audit terkait dengan tiga bidang, yaitu

Laporan Keuangan (Financial Reporting), Tata Kelola Perusahaan (Corporate

Governance), dan Pengawasan Perusahaan (Corporate Control).

a. Laporan Keuangan (Financial Reporting)

Tanggung jawab Komite Audit di bidang laporan keuangan adalah untuk

memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan

gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut:

1) Kondisi keuangan;

2) Hasil Usahanya;

3) Rencana dan komitmen jangka panjang.

Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah:

1) Merekomendasikan auditor eksternal;

2) Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal, yaitu:

- Surat penunjukkan auditor.

- Perkiraan biaya audit.

- Jadwal kunjungan auditor.

- Koordinasi dengan internal audit.

- Pengawasan terhadap hasil audit.

- Menilai pelaksanaan pekerjaan auditor.

3) Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang menyangkut

kebijaksanaan;

4) Meneliti Laporan Keuangan (Financial Statement), yang meliputi:

- Laporan Paruh Tahun (Interim Financial Statements).

- Laporan Tahunan (Annual Financial Statements).

- Opini Auditor dan Management Letters.

Khusus tentang penilaian atas kebijakan akuntansi dan keputusan suatu

kebijaksanaan, dapat dilakukan secara efektif dengan memperoleh suatu rangkuman

yang singkat tentang semua kebijakan akuntansi yang mendasari laporan keuangan

yang diperoleh dari pejabat dalam bidang akuntansi.

b. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang Corporate Governance adalah untuk

memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan

yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan

pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang

dilakukan oleh karyawan perusahaan. Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini

adalah:

1. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap

undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan

terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan;

2. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta yang

menyangkut masalah Corporate Governance dalam hal mana perusahaan menjadi

salah satu pihak yang terkait di dalamnya;

3. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan,

perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan;

4. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan Corporate

Governance dan temuan-temuan penting lainnya.

c. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control)

Tanggung jawab Komite Audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di

dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung

risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang

dilakukan oleh auditor internal.

Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang

kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern. Disamping itu, definisi baru

tentang audit intern memperkuat tanggung jawab Komite Audit dalam hal Corporate

Control karena dalam definisi tersebut dinyatakan, bahwa audit internal merupakan

kegiatan yang mandiri dalam memberikan kepastian (assurance), serta konsultasi untuk

memberikan nilai tambah untuk memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam

mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan secara sistematik dan disiplin dalam

menilai dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, pengawasan dan proses

Governance. (The Institute of Internal Auditors, Internal Auditing and The Audit

Committee).

2. Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter)

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standar) menyatakan

bahwa “tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab dari aktivitas audit internal hendaknya

ditegaskan secara formal di dalam sebuah piagam yang konsisten terhadap standar,

dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Berpedoman pada ketentuan the Institute of Internal Auditor mengenai Audit

Committee Charter yang harus dinyatakan dengan jelas adalah yang menyangkut hal-

hal sebagai berikut:

a. Tanggung jawab utama untuk laporan keuangan dan lainnya, pengawasan intern

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan dan etika bisnis

dalam perusahaan tetap berada di tangan manajemen eksekutif;

b. Pimpinan puncak badan eksekutif, mempunyai tanggung jawab menyeluruh dalam

bidang-bidang tersebut di atas, dan Komite Audit membantu Dewan Komisaris

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

c. Komite Audit harus mempunyai akses pada sumber informasi, termasuk dokumen

dan personalia, dan mempunyai fasilitas yang memadai untuk melaksanakan

seluruh tanggung jawabnya tersebut;

d. Diperlukan adanya penilaian yang tidak berpihak dan objektif tentang manajemen

perusahaan;

e. Pimpinan puncak badan eksekutif dan Dewan Direksi harus mendukung Komite

Audit, yang bekerja secara mandiri dan bebas dari pengaruh manajemen maupun

pengaruh lainnya yang merupakan kelemahan perusahaan;

f. Komite Audit dan auditor internal harus memelihara suatu tingkat kemandirian

profesional dalam menilai pelaksanaan tanggungjawab manajemennya. Akan tetapi,

ini tidak berarti, bahwa suatu peran yang harus berlawanan dengan manajemen,

karena pada dasarnya auditor internal dan manajemen harus mempunyai tujuan

yang sama, yaitu untuk peningkatan efisiensi;

g. Untuk memastikan kemandirian fungsi audit intern dan yang memastikan bahwa

temuan audit telah ditindaklanjuti secara wajar, Komite Audit harus meningkatkan

dan memperbaiki kerja sama yang saling menguntungkan dengan auditor internal,

dan manajemen eksekutif.

3. Struktur Komite Audit

Tanggung jawab dari komite audit hendaknya dinyatakan secara spesifik di dalam

sebuah piagam resmi yang tertulis dan disetujui oleh dewan komisaris lengkap. Untuk

memenuhi alasan kebebasan dan objektivitas, komite audit hendaknya sepenuhnya

terdiri atas komisaris-komisaris dari luar organisasi.

Objektivitas ini, baik dari segi penampilan maupun faktanya, sangat dibutuhkan

ketika, selama masa pekerjaan yang dilakukan baik oleh organisasi-organisasi dari

sektor publik maupun swasta, auditor internal mungkin dapat mengungkapkan

terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Komite audit yang terdiri atas komisaris-

komisaris dari dalam organisasi mungkin dapat terpengaruh oleh keterlibatan langsung

mereka dengan masalah yang dilaporkan. Oleh sebab itu, suatu komite audit yang

terdiri atas komisaris-komisaris luar perusahaan akan cenderung tidak memihak dan

objektif, di samping pada saat yang bersamaan juga ikut membawa pengalaman yang

luas ke dalam proses pengambilan keputusan.

Jumlah dari anggota komite audit ditentukan oleh seberapa besar dewan komisaris

dan ukuran dari organisasi. Biasanya, komite audit memiliki tiga hingga lima orang

anggota.

4. Interface Komite Audit

Komite Audit akan ber-interface dengan manajemen, auditor eksternal, dan auditor

internal. Suatu komite audit yang bagus dapat melaksanakan kontak dan rapat-rapat ini

dengan sukses. Suatu Komite Audit yang tidak berpengalaman dapat menimbulkan

konflik yang serius, atau membuang-buang waktu dari ketiga kelompok tadi.

Interface yang lebih efektif dengan ketga kelompok di atas dapat tercapai jika diambil

langkah-langkah berikut ini:

a. Memberikan agenda rapat dengan lengkap kepada para anggota komite dan pihak

yang akan mereka temui jauh-jauh hari sebelum rapat dlaksanakan.

b. Memastikan bahwa rapat akan dilakukan secara informatif dan terus terang.

c. Memastikan bahwa seluruh laporan-laporan keuangan dan dokumen-dokumen SEC

yang relevan secara rutin didistribusikan kepada para anggota komite.

d. Melakukan usaha terus menerus untuk memperkenalkan para anggota komite

dengan operasi organisasi dan urusan-urusan keuangan yang secara signifikan

mempengaruhi pelaporan keuangan dan operasional.

e. Mendapatkan informasi yang objektif dari auditor eksternal dan internal.

f. Menyediakan sumber daya yang memadai agar fungsi dapat berjalan dengan

efektif.

C. Hubungan Direktur Audit dan Dewan Komisaris

Institute of Internal Auditor telah menerbitkan Standar 2060, “Reporting to the Board and

Senior Management” (Pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Manajemen Senior).

Standar ini menyatakan:

“Direktur Audit hendaknya memberikan laporan secara rutin kepada Dewan Komisaris dan Manajemen Senior mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja dari aktivitas audit internal secara relatif terhadap rencana yang telah ia buat. Pelaporan juga sebaiknya meliputi eksposur-eksposur dari risiko yang signifikan dan masalah-masalah kontrol, masalah penyelenggaraan perusahaan, dan masalah-masalah lain sesuai dengan yang dibutuhkan atau diminta oleh dewan dan manajemen senior”.

Standar kemudian diperluas oleh Practice Advisory 2060-1, “Reporting to the Board and

Senior Management” (Pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Manajemen Senior), yang

merekomendasikan:

“Direktur Audit hendaknya mengirimkan laporan-laporan aktivitas tahunan kepada Manajemen Senior dan Dewan Komisaris atau lebih sering jika memang diperlukan. Laporan-laporan aktivitas hendaknya menyoroti observasi dan rekomendasi dari penugasan yang signifikan dan sebaiknya menyampaikan informasi kepada Manajemen Senior dan Dewan Komisaris mengenai setiap penyimpangan signifikan dari skedul kerja penugasan yang telah disetujui, renana penempatan staf, dan anggaran keuangan, beserta alasan-alasanya”.

“Observasi penugasan yang signifikan adalah kondisi-kondisi yang, menurut pertimbangan dari Direktur Audit, dapat memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi organisasi. Observasi penugasan yang signifikan dapat meliputi kondisi-kondisi yang berhubungan dengan ketidakwajaran, tindakan-tindakan pelanggaran hukum, kesalahan-kesalahan, ketidakefisienan, konflik kepentingan, dan kelemahan di dalam kontrol. Setelah melakukan penelaahan atas kondisi-kondisi tersebut bersama-sama denga Manajemen Senior, Direktur Audit hendaknya mengomunikasikan observasi penugasan yang signifkan dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris, terlepas dari apakah kondisi tersebut telah sepenuhnya terpecahkan maupun tidak”.

“Tanggung jawab manajemen adalah mngambil keputusan atas tindakan yang layak untuk dilakukan berkaitan dengan observasi penugasan yang signifikan dan rekomendasinya. Manajemen Senior mungkin dapat memutuskan untuk mengambil risiko yang terjadi akibat tidak melaporka kondisi karena pertimbangan biaya atau hal-hal lain. Namun, Dewan Komisaris hendaknya mendapat informasi mengenai keputusan yang diambil oleh Manajemen Senior tentang seluruh observasi yang signifikan dan rekomendasinya”.

“Direktur Audit hendknya mempertimbangkan mengenai layak atau tidaknya meyampaikan informasi kepada Dewan Komisaris mengenai observasi dan rekomendasi yang telah dilaporkan sebelumnya, untuk situasi-situasi dimana Manajemen Senior dan Dewan Komisaris mengambil risiko untuk tidak memperbaiki kondisi yang dilaporkan. Hal ini mungkin dibutuhkan, khusunya jika terjadi perubahan di dalam organisasi, Dewan Komisaris, Manajemen Senior, ataupun yang lainnya”.

“Laporan aktivitas hendaknya memberikan perbandingan antara (a) kinerja terhadap sasaran dan skedul kerja dari aktivitas audit internal dan (b) pengeluaran dengan anggaran keuangan. Laporan aktivitas hendaknya juga memberikan penjelasan sebagai alasan terjadinya varians-varians yang signifikan dan menyebutkan setiap tindakan yag telah diambil atau perlu untuk dilaksanakan”.

Komunikasi merupakan satu hal yang sangat penting. Seperti yang dinyatakan di

dalam Practice Advisory 1110-1, “Organization Independence” (Kebebasan Organisasional):

“Direktur Audit harusbertanggung jawab kepada seorang individu di dalam organisasi dengan cukup wewenang untuk menerapkan kebebasan dan untuk memastikan cakupan audit yang luas, pertimbangan yang memadai akan komunikasi di dalam penugasan, dan tindakan yang tepat atas rekomendasi yang diberikan di dalam penugasan”.

“Idealnya, Direktur Audit sebaiknya memberikan laporan secara fungsional kepada Komite Audit, Dewan Komisaris, atau penguasa penyeleggara lainnya, dan secara administratif kepada Direktur Utama organisasi”.

“Direktur Audit hendaknya memiliki jalur komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, atau penguasa penyelenggara lainnya. Komunikasi rutin dengan Dewan Komisaris akan membantu memastikan adanya kebebasan dan memberikan cara bagi Dewan Komisaris dan Direktur Audit untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di antara mereka”.

Petunjuk tersebut sampai kepada pernyataan bahwa “komunikasi langsung terjadi ketka

Direktur Audit secara rutin menghadiri dan ikut berpartisipasi dalam rapat-rapat dengan

Dewan Komisaris, Komite Audit, atau penguasa penyelenggara lainnya sehubungan dengan

tanggung jawab pengawasannya atas audit, pelaporan keuangan, penyelenggaran

organisasi, dan kontrol.” Practice Advisory ini juga menyarankan agar Direktur Audit

melangsungkan pertemuan dengan Dewan Komisaris atau Komite Audit nya secara pribadi

paling sedikit sekali dalam setahun.

D. Hubungan dengan Komite Audit

Pada bulan Desember 2002, IIA mengeluarkan Practice Advisory 2060-2, “Relationship with

the Audit Committee” (Hubungan dengan Komite Audit), yang lebih lanjut menegaskan

hubungan yang layak diantara komite audit dan audit internal. Advisory tersebut

menjelaskan bahwa terdapat kemungkinan adanya kelompok pengawasan yang lain di

dalam organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi yang biasa dilakukan oleh komite audit

namun memiliki nama yang berbeda. Kelompok-kelompok tersebut hendaknya

dipertimbangkan sebagai entitas pengawasan audit yang mana direktur audit sebaiknya:

“Memberikan bantuannya untuk memastikan bahwa piagam, aktivitas, dan proses yang telah mereka lakukan berjalan dengan benar”.

“Memastikan bahwa piagam, peranan, dan aktivitas dari audit internal telah jelas dimengerti dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan dari komite audit dan dewan”.

“Memelihara komunikasi yang terbuka dan efektif dengan komite audit dan ketuanya”.

Advisory tersebut menguraikan serangkaian aktivitas dimana direktur audit dapat bertindak

dalam kapasitasnya selaku penasihat untuk komite, seperti:

“Menelaah piagam komite audit paling sedikit sekali dalam setahun dan memberikan saran kepada komite mengenai apakah piagam tersebut telah memuat seluruh tanggung jawab yang ditujukan kepada komite menurut referensi ataupun manfaat yang diberikan oleh dewan komisaris”.

“Menelaah atau menyelenggarakan sebuah rencana agenda untuk rapat komite audit yang merinci seluruh aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut telah diselesaikan dan dapat membantu komite dalam memberikan laporan tahunannya kepada dewan bahwa mereka telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ditugaskan”.

“Membuat draf dari agenda rapat komite audit untuk ditelaah oleh ketua komite, memfasilitasi distribusi materi kepada para anggota komite audit dan membuat notulen rapat”.

“Memberikan informasi mengenai status dan hasil dari rencana audit tahunan dan kecukupan dari sumber daya yang dimiliki departemen kepada manajemen dan komite audit”.

“Mengembangkan sebuah rencana audit tahunan yang fleksibel dengan menggunakan suatu metodologi berbasis risiko yang tepat, dengan memasukkan setiap risiko atau kekhawatiran control yang dapat diidentifikasikan oleh manajemen dan menyampaikan rencana tersebut kepada komite audit untuk ditelaah dan disetujui berikut dengan pembaruan-pembaruannya secara berkala”.

“Melaporkan implementasi dari rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk jika ada, tugas-tugas atau proyek-proyek khusus yang diminta oleh manajemen dan komite audit”.

“Memasukkan kedalam piagam audit internal, tanggung jawab untuk memberikan laporan kepada komite audit secara berkala atas setiap kecurigaan terjadinya kecurangan yang melibatkan manajemen atau karyawan yang terlibat secara signifikan di dalam control internal perusahaan. Memberikan bantuan dalam melakukan investigasi atas aktivitas-aktivitas penyelewengan signifikan yang dicurigai terjadi dalam perusahaan dan memberitahukan hasilnya kepada manajemen dan komite audit”.

“Komite audit hendaknya diberitahukan bahwa perlu dilakukan penelaahan penilaian kualitas dari aktivitas audit internal setiap lima tahun sekali agar aktivitas audit dapat mendeklarasikan bahwa ia telah memenuhi Standar IIA. Penelaahan penilaian kualitas secara berkala akan memberikan jaminan bagi komite audit dan manajemen bahwa aktivitas audit internal telah berjalan sesuai dengan Standar”.

Advisory tersebut juga menjelaskan komunikasi dengan komite secara terbuka dan jelas.

Direktur audit sebaiknya mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal berikut ini:

“Komite audit hendaknya melakukan pertemuan berkala secara pribadi dengan direktur audit untuk mendiskusikan masalah-masalah yang sensitif”.

“Memberikan sebuah laporan ringkasan tahunan atau penilaian hasil dari aktivitas audit sehubungan dengan misi dan lingkup pekerjaan audit yang telah ditentukan”.

“Mengeluarkan laporan berkala kepada komite audit dan manajemen yang meringkas hasil-hasil dan aktivitas audit”.

“Menjaga agar komite audit tiap mendapatkan informasi mengenai tren-tren yang timbul dan praktik-praktik yang berhasil dalam audit internal”.

“Bersama-sama dengan auditor eksternal, membahas mengenai pemenuhan kebutuhan informasi dan komite”.

“Mendorong komite audit untuk melakukan penelaahan berkala atas aktivitas dan praktik-praktiknya dibandingkan dengan praktik terbaik yang berlaku saat ini untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan telah konsisten dengan praktik-praktik unggulan”.

“Melakukan pertemuan secara berkala dengan ketua komite untuk mendiskusikan apakan materi dan informasi yang diberikan kepada komite telah mampu memenuhi kebutuhan mereka”.

“Menanyakan kepada komite audit apakah frekuensi dan waktu yang disediakan untuk komite telah memadai”.

Aktivitas audit internal hendaknya juga membantu komite untuk memastikan bahwa mereka

telah memahami, mendukung, dan menelaah seluruh bantuan yang dibutuhkan dari fungsi

audit internal. Unsur-unsur dari bantuan ini adalah:

“Meminta komite untuk setiap tahunnya menelaah dan menyetujui piagam audit internal”.

“Melakukan penelaahan bersama-sama atas garis pelaporan fungsional dan administratif dengan komite audit untuk memastikan bahwa struktur organisasi yang berlaku memungkinkan adanya kebebasan yang memadai bagi auditor internal”.

“Memasukkan kedalam akta untuk komite audit, penelaahan atas keputusan penerimaan, termasuk penunjukan, kompensasi, evaluasi, retensi, dan pemecatan direktur audit”.

“Memasukkan kedalam akta untuk komite audit, penelaahan dan persetujuan usulan untuk meng-outsource setiap aktivitas audit internal”.

“Membantu komite audit dalam mengevaluasi kecukupan dari karyawan dan anggaran, serta lingkup dan hasil dari aktivitas audit internal untuk memastikan bahwa tidak terjadi pembatasan anggaran atau lingkup yang menghalangi kemampuan dari fungsi audit internal untuk melaksanakan tanggung jawabnya”.

“Memberikan informasi mengenai koordinasi dengan dan pengawasan atas fungsi-fungsi kontrol dan pengawasan lain (contohnya manajemen risiko, kepatuhan, keamanan, kelangsungan bisnis, hukum, etika, lingkungan, audit internal)”.

“Melaporkan isu-isu yang signifikan dan berhubungan dengan proses kontrol atas aktivitas-aktivitas organisasi dan afiliasinya, termasuk potensi perbaikan dari proses-proses tersebut, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan isu-isu tersebut melalui pemecahannya”.

E. Hubungan Pelaporan dan Pengawasan dari Komite Audit

1. Hubungan pelaporan.

Pembebanan tanggung jawab secara efektif dari audit internal dalam masalah-masalah

yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, penyelenggaraan perusahaan, dan kontrol

perusahaan akan membutuhkan sebuah hubungan pelaporan dengan komite audit dari

dewan.

2. Hubungan pengawasan.

Komite audit hendaknya melakukan sebuah peran pengawasan yang aktif sehubungan

dengan aktivitas audit internal. Untuk memastikan bahwa fungsi audit internal telah

seimbang, komite sebaiknya mempertimbangkan:

a. Filosofi audit dari perusahaan.

b. Independens audit perusahaan.

c. Masalah-masalah logistic, seperti jumlah dan lokasi staf.

Di samping penelaahan atas program-program dan pencapaian audit, komite audit

seharusnya merasa puas dengan atribut-atribut dari fungsi audit internal berikut ini:

Proses pemilihan auditor internal.

Kualifikasi professional dan latar belakang pendidikan dari auditor internal.

Program pengembangan professional.

Penilaian prestasi kerja dan sistem evaluasi.

BAB III

CONTOH KASUS

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hubungan dengan Dewan Komisaris dan

Komite Audit pada PT Antam (Persero). PT Antam (Persero) merupakan perusahaan

pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor.

A. Charter Dewan Komisaris

Dalam Charter Dewan Komisaris PT Antam (Persero) Tahun 2013, disebutkan tugas

dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait auditing internal yaitu:

Memberikan persetujuan atas usulan Direksi tentang Kepala Satuan Pengawas Intern

yang telah melalui mekanisme internal Perusahaan.

Memantau efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal Perusahaan secara

periodik.

Memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan komite audit serta komite

lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan

informasi mengenai Perusahaan, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam poin Komite Penunjang Dewan Komisaris disebutkan bahwa Dewan Komisaris

membentuk Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen, dan dapat membentuk

komite penunjang lain dalam rangka membantu tugas-tugas Dewan Komisaris, dan untuk

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas biaya Perusahaan.

Hubungan dengan Dewan Komisaris dapat dilihat dalam Prosedur Kerja Dewan

Komisaris yang merupakan lampiran Charter Dewan Komisaris PT Antam (Persero) Tahun

2013 sebagai berikut:

B. Charter Komite Audit

Dalam Charter Komite Audit Tahun 2013, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab

Komite Audit terkait dengan auditing internal adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari internal auditor dan dilakukan antara lain melalui:

Review internal auditor charter dan pedoman pelaksanaan audit (SOP Audit).

Evaluasi kebijakan dan rencana kerja tahunan.

Evaluasi pelaksanaan audit yang mencakup perusahaan audit program dan kertas kerja

audit secara sampling.

Pembahasan laporan hasil audit.

Memantau tindak lanjut hasil audit dan realisasi rencana kerja audit.

Selain tugas tersebut, Komite Audit juga melakukan penelahaan terhadap desain dan

pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai

mengenai efektivitas pengendalian internal agar salah saji material Laporan Keuangan,

penyalahgunaan aktiva dan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan dapat

dicegah serta agar pengamanan aset dan kewajiban perusahaan dapat ditingkatkan. Dalam

charter tersebut, disebutkan bahwa agar pengendalian internal dapat dijalankan secara

efektif, maka:

Pemahaman Pengendalian Internal diperoleh antara lain fari memperlajari Srandar

Operasi Perusahaan dan presentasi manajemen mengenai desain dan implementasi

pengendalian intern.

Komite Audit harus mendapat Laporan Audit Internal secara berkala dari Internal

Auditor sebagai bahan untuk mengidentifikasikan kemungkinan adanya kelemahan

pengendalian internal.

Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, Komite Audit dapat memberikan

masukan kepada manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja Internal Audit.

Komite Audit harus berkoordinasi dengan Internal Audit untuk:

Mengadakan pertemuan reguler (misalnya setiap bulan) untuk membahas temuan

internal auditor dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi

mengenaikelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan

standar akuntansi.

Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta internal audit untuk memperluas

review-nya untuk menilai sifat, lingkup, besaran, dan dampak dari kelemahan

signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.

Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian intern, Komite Audit dapat

mempergunakan laporan dari auditor independen untuk melakukan identifikasi

kemungkinan adanya kelemahan pengendalian intern.

Setiap awal tahun Komite Audit mereviewdan memberi masukan atas PKPT (Program

Kerja Pemeriksaan Tahunan) yang disusun oleh Internal Audit.

Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisarisdalam memberikan

persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Internal Audit Division Head

berdasarkan usulan Direktur Utama.

Hubungan dengan Komite Audit dapat dilihat dalam Prosedur Kerja Komite Audit yang

merupakan lampiran Charter Komite Audit PT Antam (Persero) Tahun 2013 sebagai berikut:

C. Charter Internal Audit

Dalam Charter Internal Audit Tahun 2013, dalam bagian hubungan dengan pihak lain,

dijelaskan mengenai hubungan dengan Komite Audit, yaitu:

Untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal, Komite

Audit mendapatkan hasil Audit dan hasil Review. Khusus Laporan Hasil Audit dan Hasil

Review Anak Perusahaan dan afiliasi dilaporkan melalui mekanisme pelaporan Direksi

kepada Dewan Komisaris apabila diminta oleh Dewan Komisaris.

Internal Audit harus berkoordinasi dengan Komite Audit untuk:

Mengadakan pertemuan reguler atau insidentil untuk membahas temuan Internal

Auditor dan atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan

pengendalian internal.

Jika diperlukan, internal auditor atas persetujuan Direktur Utama dapat diminta

Komite Audit untuk memperluas pemeriksaanya untuk menilai sifat, lingkup,

besaran, dan dampak dari kelemahan signifikasn pengendalian internal serta

pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

BAB IV

KESIMPULAN

Dewan komisaris diartikan sebagai sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk

mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi dan bertugas mengawasi

kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada

Direksi.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mendelegasikan beberapa tugas

mereka kepada komite-komite. Adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem yang

bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci

dengan memusatkan perhatian Dewan Komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau

cara pengelolaan yang baik (Governance) oleh manajemen. Salah satu komite yang

dibentuk adalah Komite Audit yang secara umum bertugas untuk memberikan suatu

pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem

pengawasan internal serta auditor independen.

Secara umum hubungan Direktur Audit dengan Dewan Komisaris adalah kewajiban

Direktur Audit memberikan laporan secara rutin kepada Dewan Komisaris dan Manajemen

Senior mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja dari aktivitas audit internal

secara relatif terhadap rencana yang telah ia buat. Pelaporan juga sebaiknya meliputi

eksposur-eksposur dari risiko yang signifikan dan masalah-masalah kontrol, masalah

penyelenggaraan perusahaan, dan masalah-masalah lain sesuai dengan yang dibutuhkan

atau diminta oleh dewan dan manajemen senior. Sedangkan hubungan antara Direktur

Audit dengan Komite Audit lebih erat karena Komite Audit merupakan komite dari Dewan

Komisaris yang salah satu tugasnya adalah terkait audit internal.

DAFTAR PUSTAKA

Sawyer, Lawrence B, Morimer A Dittenhofer, James H Scheiner. 2005. Edisi Lima. Internal

Auditing. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

LAMPIRAN

1. CHARTER DEWAN KOMISARIS 20132. CHARTER KOMITE AUDIT 20133. PIAGAM INTERNAL AUDIT (INTERNAL

AUDIT CHARTER)

(Sumber: www.antam.com)