BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perusahaan pelayaran merupakan salah satu usaha masyarakat yang tidak

terlepas dari pengenaan pajak. Indonesia sebagai negara maritim merupakan

lokasi strategis dalam perdagangan dunia dimana sebagian transaksi antarnegara

terjadi di dalamnya. Dengan menyandang negara maritim dan letak strategis ini

dibutuhkan alat transportasi yang mencukupi dan bisa menyediakan fasilitas bagi

masyarakat yang mempunyai kepentingan dan membutuhkannya. Penyedia utama

fasilitas transportasi tersebut adalah usaha pelayaran. Pelayaran pada era ini

merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan untuk mempermudah arus

manusia ataupun barang dengan tujuan untuk menunjang kegiatan pembangunan

nasional. Jasa ini diperuntukkan bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan dari

usaha jenis tersebut untuk mempermudah berbagai kegiatan, termasuk didalamnya

kegiatan perdagangan. Dengan adanya usaha pelayaran yang telah marak di

Indonesia, tentu bisa ditemukan adanya potensi=GANTI! OBJEK PAJAK,BOY!

pajak di dalamnya.

1

TAMBAH LATAR BELAKANG LAIN TENTANG PERUSAHAAN

PELAYARAN. JANGAN LUPA TABEL TTG USAHA PELAYARAN DI

INDO

B. Permasalahan

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayaran pada umumnya

mengoperasikan kapalnya sendiri. Selain mengoperasikan kapal sendiri, sebuah

perusahaan pelayaran juga menyewakan kapal untuk digunakan oleh pihak lain.

Kegiatan lain yaitu menyediakan jasa keagenan bagi pihak asing yang

membutuhkan bantuan perusahaan pelayaran dalam negeri, serta beberapa jasa

lain, seperti jasa bongkar muat di pelabuhan, serta penyewaan gudang di

pelabuhan. Atas kegiatan perusahaan pelayaran ini, terdapat penghasilan yang

berasal dari imbalan pihak-pihak yang menggunakan jasa tersebut. Sehubungan

dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran tersebut,

terdapat bermacam potensi pajak tertentu. PT DEF adalah salah satu perusahaan

yang merupakan bagian dari DEF Group yang bergerak di bidang jasa pelayaran

yang merupakan perusahaan niaga dalam negeri. Kegiatan usaha yang dilakukan

PT DEF diatas tidak luput dari pengenaan pajak. Penerimaan PT DEF umumnya

merupakan penghasilan yang dipotong PPh Final Pasal 15. Dalam ketentuannya,

pihak pemotong yaitu pengguna jasa perusahaan pelayaran PT DEF tersebut harus

membuat bukti potong dalam tiga rangkap dimana lembar pertama diserahkan

kepada Wajib Pajak terpotong. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk

melihat apa sajakah ASPEK pajak yang terdapat pada penghasilan yang diperoleh

PT DEF dari kegiatannya.

2

C. Kerangka Teori

Penulis menggunakan beberapa teori dan/atau konsep sebagai kerangka

berpikir dalam penulisan laporan akhir magang ini. Teori-teori yang digunakan

oleh penulis adalah definisi pajak, konsep pajak penghasilan, konsep Pajak

Penghasilan Final, konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Perusahaan

Pelayaran.

1. Definisi Pajak

Terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli,

diantaranya adalah sebagai berikut:

- P.J.A. Adriani, dalam Ilyas (2009, 2) memberikan definisi bahwa pajak

adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- Prof.Dr. Rochmat Soemitro, guru besar dalam Hukum Pajak pada

Universitas Pajajaran, Bandung, dalam Ilyas (2009, 2) menyatakan pajak

adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor

partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang

3

langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran

umum.

Unsur pokok dari pengertian pajak, yaitu:

- Iuran atau Pungutan

Dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari

wajib pajak, maka pajak disebut sebagai iuran, sedangkan jika arah

datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari

pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.

- Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya

harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada

hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak,

sehingga dalam perumusan macam, jenis, dan berat ringannya tarif pajak itu,

rakyat harus ikut serta menentukkan dan menyetujuinya melalui wakil-

wakilnya di Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.

- Pajak dapat dipaksakan

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib

pajak supaya mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi

Ciri khas utama dari pajak adalah wajib pajak (taxpayer) yang membayar

pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi dari

pemerintah.

- Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

4

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam

menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak

dalam pengertian di atas tidak pernah ditujukkan untuk sesuatu pengeluaran

khusus.

Dari unsur-unsur di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran

atau kontribusi dari rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan, dimana dari

pembayaran iuran tersebut rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung,

melainkan dalam bentuk lain seperti fasilitas-fasilitas umum yang pemungutannya

harus berdasarkan undang-undang. Adapun pajak memiliki dua fungsi utama

(Waluyo dan Ilyas, 1999, hal.2) yaitu:

Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Fungsi Pengaturan (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di

bidang sosial dan ekonomi

2. Konsep Pajak Penghasilan

Rimsky Judisseno mendefinisikan Pajak Penghasilan sebagai suatu pungutan

resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas

penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan

negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan benergara sebagai suatu

kewajiban yang harus dilaksanakan (Santosa, 1992, hal 62).

5

Konsep penghasilan terlalu banyak didefinisikan oleh para ahli, tetapi konsep

penghasilan yang diterima secara umum adalah konsep penghasilan yang

didefinisikan oleh tiga ahli, yaitu George Schanz, Robert Murray Haig, dan Henry

Simons. Konsep penghasilan tersebut dikenal dengan istilah the S-H-S Income

Concept.

George Schanz mengemukakan konsep penghasilan yang disebut Accretion

Theory of Income yang mengandung pengertian bahwa penghasilan untuk

keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak

menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada

kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa

(Mansury, 2002, hal. 71).

Robert Murray Haig mengembangkan definisi penghasilan yang mirip

dengan konsep penghasilan yang didefinisikan oleh Schanz. Haig

berpendapat penghasilan itu sebagai “the increase or accretion in one’s

power to satisfy his wants in a given period in so far as that power consists

of (a) money itself, or, (b) anything susceptible of valuation in terms of

money”. Haig menekankan bahwa hakekat penghasilan adalah kemampuan

untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan dan tambahan

kemampuan yang dihitung sebagai penghasilan adalah hanya yang

berbentuk uang dan tidak dapat dihitung dengan memakai nilai uang.

Henry Simons mengemukakan bahwa penghasilan perseorangan secara luas

mengandung arti pemanfaatan kontrol atas penggunaan sumber daya

masyarakat yang terbatas. “It has to do not with sensations, services, or

6

goods but rather with rights which command prices or to which prices may

be imputed” (Rosdiana, 2004, hal.88)

Konsep S-H-S ini menjadi dasar penetapan objek pajak penghasilan di

Indonesia karena konsep ini menjadi satu-satunya teori yang memungkinkan

untuk menerapkan ability to pay approach, dimana pajak dikenakan kepada

mereka yang memiliki kemampuan untuk membayarnya (Mansury, 2002, hal.72).

3. Konsep Pajak Penghasilan Final (GLOBAL TAXATION VS

SCHEDULAR TAXATION)

Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan atas penghasilan tertentu

yang dikenakan pajak tersendiri bersifat final. Penghasilan tertentu yang

dikenakan pajak tersendiri bersifat final tidak digabungkan dengan penghasilan

objek pajak tarif Pasal 17 sebagai komponen Penghasilan Kena Pajak yang

dikenakan pajak tidak bersifat final. Penghasilan tertentu yang dikenakan pajak

tersendiri dan bersifat final adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak, yang berasal dari transaksi, kegiatan, atau usaha tertentu (menurut

ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak

Penghasilan NGGAK BOLEH PAKE UU) (Waluyo,2010,hal 215).

4. Konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang

dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan

distribusi.

7

Ciri-ciri atau nature (legal character) dari PPN antara lain:

a. General

PPN merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum. Artinya,

dikenakan terhadap semua barang dan pengenaan PPN harus dapat diukur

sehingga beban pajaknya dapat didistribusikan, sehingga tidak menimbulkan

cascading effect.

b. Indirect

PPN merupakan pajak tidak langsung, karena itu beban pajaknya dapat

dialihkan baik dalam bentuk forward shifting maupun backward shifting.

c. On Consumption

PPN merupakan pajak atas konsumsi, tanpa membedakan apakah konsumsi

tersebut digunakan/ habis sekaligus ataupun digunakan/ habis secara

bertahap/ berangsur-angsur.

Menurut Gunadi (1997), karakteristik-karakteristik PPN yang berlaku di

Indonesia antara lain:

a. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Ciri dari pajak tidak langsung yaitu konsumen akhir Barang Kena Pajak atau

Jasa Kena Pajak akan menjadi objek pajak atau dengan kata lain adanya

pengalihan beban pajak ke pihak lain.

b. PPN merupakan Pajak Objektif

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak

tidak memperhatikan kondisi subjek pajaknya baik berupa orang atau badan,

konsumen yang berpenghasilan tinggi atau berpenghasilan rendah, tetapi

8

ditentukan oleh faktor objektif yang lebih lazim disebut dengan objek pajak.

Timbulnya kewajiban untuk membayar PPN adalah pada saat diketahui

adanya objek pajak tersebut.

c. PPN merupakan Multi Stage Tax

PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur

distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN dari tingkat

pabrikan (manufacturer) sampai dengan pedagang besar dan pedagang

eceran (retailer) dikenakan PPN. Namun PPN tidak menimbulkan

pengenaan pajak berganda (non kumulatif).

d. Pemungutan PPN Menggunakan Faktur Pajak

Untuk menghitung PPN yang terhutang maka pada setiap penyerahan

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak

mempunyai kewajiban untuk membuat Faktur Pajak pada setiap penyerahan

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebagai bukti telah dilaksanakan

pemungutan pajak. Berdasarkan faktur ini, akan dihitung jumlah pajak yang

terutang dalam suatu masa pajak yang wajib disetor ke kas negara.

Sedangkan bagi pembeli atau penerima barang atau jasa, Faktur Pajak

merupakan bukti pembayaran pajak.

e. PPN merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena

Pajak

PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena

Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Apabila barang atau jasa dikonsumsi

di luar negeri, maka barang atau jasa tersebut tidak dikenakan PPN. Dengan

9

demikian atas Barang Kena Pajak yang diekspor ke luar negeri tidak akan

terkena PPN.

5. Perusahaan Pelayaran

Dalam ketentuan umum UU Pelayaran disebutkan bahwa pelayaran adalah

satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan,

keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan Maritim. Kegiatan

pelayaran pada umumnya adalah mengangkut barang atau penumpang dari satu

lokasi ke lokasi lain atau dari pelabuhan ke pelabuhan lain, keselamatan pelayaran

dan perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran bahan-bahan pencemar

yang berasal dari kapal.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Singgih Dwi Raharjo pada tahun 2011, pengertian

perusahaan pelayaran adalah badan hukum atau badan usaha yang mengusahakan

jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal. Dalam kegiatan usahanya

perusahaan pelayaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Usaha Pelayaran Dalam Negeri yaitu kegiatan usaha pelayaran untuk

melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan di Indonesia

b. Usaha Pelayaran Luar Negeri yaitu kegiatan usaha pelayaran untuk

melakukan usaha pengangkutan ke dan dari pelabuhan luar negeri.

Sedangkan menurut sifat usahanya perusahaan pelayaran dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu:

a. Pelayaran Tetap (Pelayaran Line Service) yaitu pelayaran yang dijalankan

secara tetap dan teratur, yaitu teratur dalam hal keberangkatan dan

10

kedatangan kapal di pelabuhan, dalam hal trayek atau wiilayah ooperasi,

dalam hal tarif angkutan serta dalam hal syarat-syarat dan perjanjian

pengangkutan. Tegasnya, sebuah perusahaan pelayaran yang menjalankan

usaha pelayaran Line Service harus memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

1. Mempunyai trayek pelayaran dan jadwal perjalanan kapal yang teratur

dan tertentu.trayek pelayaran tertentu dan tetap artinya bahwa kapal-

kapal yang menjalankan dinas pelayaran tidak akan berpindah-pindah

wilayah operasi yang sudah ditentukan.

2. Mempunyai daftar tarif angkutan bagi berbagai macam komoditi yang

biasa diangkut, tarif angkutan yang tercantum berlaku untuk waktu

yang tidak terbatas sampai dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Mempunyai syarat-syarat dan perjanjian pengangkutan yang bersifat

tetap dan berlaku umum.

Maksud bahwa perusahaan pelayaran mempunyai peraturan atau

syarat-syarat pengangkutan yang tertentu, syarat-syarat mana berlaku

bagi siapa saja yang melakukan pengapalan dengan kapalnya.

Biasanya syarat pengapalan tersebut dicetak pada lembar Bill of

Landing yang dikeluarkannya.

b. Pelayaran Tidak Tetap (Tramper Service)

Bentuk usaha pelayaran tramper merupakan pelayaran bebas, yang tidak

11

terikat oleh ketentuan-ketentuan formal appaun. Bebas berlayar ke mana

saja dan juga bebas menentukan besarnya tarif pengangkutan sepanjang

tidak dilarang oleh kekuasaan negara. Kapal-kapal tramper biasanya akan

beroperasi atau berlayar menuju ke pelabuhan-pelabuhan dimana disitu

banyak muatan.

Ditinjau dari segi niaga kita dapat membagi jenis-jenis kapal berdasarkan

konstruksi bangunan kapalnya dan sifat muatan yang diangkut oleh kapal

yang bersangkutan, sebagai berikut:

a. Kapal Barang (Cargo Vessel)

Yaitu kapal yang dibangun khusus untuk tujuan mengangkat barang-

barang menurut jenis barang masing-msing. Kapal barang ini dapat

dibagi menjadi:

1. General Cargo Vessel

Yaitu kapal yang dibangun untuk tujuan mengangkat muatan

umum yang terdiri dari bermacam barang yang dibungkus dalam

peti atau keranjang dan lainnya.

2. Bulk Cargo Carrier

Yaitu kapal yang dibangun khusus untuk pengangkutan muatan

curah yang dikapalkan dalam jumlah banyak sekaligus.

3. Tanker

Yaitu kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan cair seperti

minyak bumi, minyak nabati, LNG.

4. Special Designed Ship

12

Yaitu kapal yang dibangun khusus bagi pengangkutan barang

tertentu seperti daging segar yang harus diangkut dalam keadaan

beku.

5. Container Vessel

Yaitu kapal yang dibangun untuk mengangkut muatan yang sudah

dimasukkan ke dalam container atau peti kemas terlebih dahulu.

b. Kapal Penumpang

Yaitu kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang.

c. Kapal Barang Penumpang (Cargo-Passenger Vessel)

Yaitu kapal yang dibangun untuk mengangkut penumpang dan muatan

secara bersama-sama. Dimana kapal ini mempunyai banyak geladak

dan cabin penumpang.

d. Kapal barang dengan akomodasi penumpang terbatas

Yaitu kapal barang biasa, baik yang berupa general cargo carrier

maupun bulk carrier, yag diberi cabin untuk mengakomodasikan

penumpang umum sampai sebanyak 12 orang.

Selain melaksanakan kegiatan diatas, perusahaan pelayaran pada umumnya

juga menyediakan jasa keagenan. Yang dimaksud dengan keagenan adalah suatu

kegiatan untuk mengurusi kapal yang berada di dalam atau diluar negeri karena di

pelabuhan dimana kapal tersebut berada tidak adanya suatu kantor

cabang/perwakilan/owner representative, maka ditunjukkan suatu agen dari

perusahaan pelayaran setempat.

Secara umum untuk menangani kapal-kapalnya suatu perusahaan pelayaran dapat

13

menunjuk salah satu kemungkinan berikut ini:

a. Owner Representative

Adalah orang yang mewakili pengusaha yang dapat merupakan

perusahaan atau perorangan yang tugasnya merintis semua persiapan

sehubungan dengan kebutuhan kapal yang akan singgah di pelabuhan.

b. Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran

Mengingat jumlah kapal dan frekuensi keluar masuk kapal yang demikian

tinggi serta kegiatan yang cukup besar, maka pengusaha dapat

memutuskan untuk membuka kantor cabang di pelabuhan tersebut, dimana

organisai kantor tersebut diatur dan dibawah kendali kantor pusat.

c. Agen Perusahaan Pelayaran

Agen adalah salah satu kapal perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk

oleh principal untuk melayani kapal-kapalnya, serta muatan kapal selama

berada di pelabuhan-pelabuhan.

Akan tetapi orang sering menyebut bahwa agen adalah seorang atau badan

usaha yang bertindak untuk dan atas nama badan atau orang lain untuk

pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang

mengoperasikan kapal tersebut.

Sedangkan menurut Inpres No. 4 tahun 1985 yang dimaksud agen adalah

usaha khusus dalam pekerjaan bidang jasa nagkutan laut seperti pekrjaan

melayani kapal datang, kapal pergi yang mana secara langsung memenuhi

alat transfer barang serta kelancaran arus barang.

14

Sesuai dengan KM 17 Tahun 2008, fasilitas pelabuhan dalam bentuk

pelayanan meliputi:

1. Pelayanan kapal, yang meliputi informasi navigai, pelayanan radio dan

telepon, pemanduan makanan, bahan bakar, reparasi, serta galangan kapal.

2. Pelayanan untuk barang terdiri dari jasa bongkar muat (cargo handling),

dan angkutan tongkang dalam pelabuhan.

3. Fasilitas umum berupa penerangan listrik, pemadaman kebakaran, sanitasi,

fasilitas untuk buruh, kebersihan lingkungan, dan keamanan lingkungan.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka

tujuan dari pembuatan laporan akhir magang ini adalah:

1. Mendesripsikan? aspek pajak yang terdapat pada penghasilan yang dimiliki

oleh PT DEF

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan akhir magang ini terdiri dari empat bab yang

masing-masing terbagi menjadi beberapa sub-bab. Keempat bab tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis membahas mengenai latar belakang penulisan

laporan akhir magang disertai dengan fakta-fakta terkait, kerangka teori,

15

tujuan dari penulisan laporan, dan sistematika penulisan laporan akhir

magang.

BAB II : GAMBARAN UMUM TARGET CONSULTING GROUP

Pada bab ini penulis menggambarkan dan menjelaskan keadaan instansi

dimana penulis mengangkat topik atas instansi tersebut. Bab ini

berisikan sejarah, visi dan misi instansi, struktur organisasi, produk

yang ditawarkan, serta organisasi dan manajemen instansi tersebut.

BAB III : ASPEK PAJAK PADA PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA

NASIONAL (STUDI KASUS PT DEF)

Bab ini merupakan inti dari pembuatan laporan ini. Dalam bab ini

penulis menganalisis dan menilai kesesuaian antara konsep dengan

praktik dari tema yang diangkat untuk dianalisis.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dari hasil analisis yang dijabarkan pada bab

sebelumnya beserta saran atau rekomendasi yang diberikan oleh penulis

kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

GAMBARAN UMUM

TARGET CONSULTING GROUP

A. SEJARAH PERUSAHAAN

16

Target Consulting Group (TCG) pertama kali didirikan pada tanggal 9

September 2009 beralamat di Tanjung Mas Raya Blok B1 Nomor 4, Tanjung

Barat, Jakarta Selatan oleh Bapak Wildan Permana, Ak., CPA, BKP dan Bapak

Tugiman bin Sarjono. Pada awalnya pendirian TCG bermula dari afiliasi

perusahaan-perusahaan antara lain:

1. Suluh Prima Target, bergerak di bidang jasa training perpajakan

2. Kawa Law Office, bergerak di bidang jasa konsultan hukum

3. Target Digital Solusindo, bergerak dibidang training dan konsultan IT

4. Target Indo Filing, bergerak di bidang jasa kearsipan dan payroll system

5. Prakarsa Target Maxima, bergerak di bidang jasa training perpajakan dan

penyelenggara brevet di Surabaya

6. PT Visi Andalan Target, bergerak di bidang jasa training perpajakan dan

penyelenggara brevet di Medan

7. PT Bina Target Batam bergerak di bidang jasa training perpajakan dan

penyelenggara brevet di Batam

Saat ini Target Consulting Group sebagai perusahaan holder yang

menaungi perusahaan-perusahaan afiliasi di atas serta asosiasi dan divisi

lainnya.

B. VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Visi

Visi Target Consulting Group yakni menjadi perusahaan konsultasi yang

dikenal dan dipercaya dalam skala internasional.

Misi

17

Target Consulting Group berdedikasi untuk melayani klien sehingga sukses

dengan menyediakan solusi profesional yang terintegrasi.

Disamping itu Target Consulting juga berdedikasi untuk menciptakan

atmosfer kerja yang dapat meningkatkan kerja-tim, tanggung jawab, dan

peningkatan kinerja.

C. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Berikut adalah bagan struktur organisasi Target Consulting Group.

Bagan II. 1.

Struktur Organisasi Target Consulting Group

18

Sumber: Data internal perusahaan, 2012

Keterangan:

Komisaris Utama : Bapak Tugiman bin Sarjono

Direktur Utama : Bapak Wildan Permana, Ak., CPA, BKP

Sekretaris Direktur Utama : Ibu Julie

Audit Manager : Arfandi Rifai

Supervisor : Nina Ismadi

Staf : Siska, Asti

Tax Manager : Anang Rosdjidi

Supervisor : Winni

Staf : Amal Firdaus, Khusnul

Operational Manager : Deri Saeful R.

19

Komisaris Utama

Sekretaris

Audit Manager

Supervisor

Staf

Direktur Utama Tax Manager

Supervisor

Staf

Operational Manager

Penangung jawab dari perusahaan afiliasi:

Suluh Prima Target : Bapak Tugiman bin Sarjono

Kawa Law Office : Ismu Harkamil dan Ari Hadi Basuki

Target Digital Solusindo : Robby F. Wildan

Prakarsa Target Maxima : Harsiwi Pudyaningtyas

PT Visi Andalan Target : Leonard Tarigan

PT Bina Target Batam : Ayub

KAP Basyiruddin dan Wildan : Basyiruddin dan Wildan

D. PRODUK PERUSAHAAN

Target Consulting Group menyediakan berbagai jenis produk antara lain:

1. Pajak

Produk di bidang perpajakan meliputi Manajemen Risiko

Perpajakan (Tax Risk Management), Desain Pedoman Standar

Pelaksanaan Pajak (Tax SOP Design), Ulasan Perpajakan (Tax

Review), Konsultasi Perpajakan (Tax Consulting), dan Pelatihan Pajak

(Tax Training).

Berkaitan dengan kegiatan magang yang dilakukan Penulis,

Penulis melaksanakan kegiatan magang khususnya pada bidang ini.

Deskripsi pekerjaan yang dilakukan selama magang mencakup ulasan

perpajakan (tax review) yang meliputi ulasan peraturan-peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan. Salah satu peraturan yang

20

diulas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana

yang dibahas dalam laporan akhir ini.

2. Akuntansi

Produk di bidang akuntansi meliputi Audit Keuangan (Financial

Audit), Operational Audit, Due Diligence Review, Accounting and

Financial Reporting, Seconded/Resident Service, Financial &

Accounting SOP Design, dan Payroll Outsourcing.

3. Hukum

Produk di bidang hukum/legal meliputi Corporate Business and

Transaction Solution, Establishment and Institution of Business Entity,

dan Personal and Domestic Resolution.

4. Teknologi Informatika

Produk di bidang teknologi informatika meliputi Management

Information System, Software Design and Development, Tax

Regulation Software “Tax-Link”, Tax SOP Software, dan Payroll

Software

.

E. ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN

Target Consulting Group menaungi asosiasi, afiliasi, dan divisi. Berkaitan

dengan kegiatan magang yang dilakukan Penulis, Penulis ditempatkan pada

asosiasi yang dinaungi oleh Target Consulting Group yakni KAP Basyiruddin

& Wildan. KAP Basyiruddin & Wildan memiliki dua divisi yakni yang

21

khusus menangani akuntansi (Kantor Akuntan Publik) dan yang khusus

menangani perpajakan. Masing-masing divisi dipegang oleh seorang manajer

dengan dibantu seorang supervisor dan terdiri dari staf-staf. Penulis

ditempatkan khususnya pada divisi perpajakan, namun dalam pelaksanaannya

juga dibantu dari divisi akuntansi.

BAB III

22

ASPEK PAJAK PADA PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL

(STUDI KASUS PT DEF)

PT DEF merupakan salah satu perusahaan pelayaran niaga nasional yang

berlokasi di daerah Sulawesi. Menurut KMK Nomor 10/KMK.04/2001 jo KMK

Nomor 370/KMK.03/2003, yang dimaksud dengan Perusahaan Pelayaran Niaga

Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang

menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal

berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau

perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin

Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen Perhubungan.

PT DEF telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib

Pajak Badan dalam negeri sehingga memiliki kewajiban dalam hal perpajakan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. PT DEF menyediakan

berbagai jasa dan melakukan kegiatan serta mendapatkan penghasilan dari sumber

berikut:

Tabel III.1 PT DEF

SPT PPH BADAN TAHUN 2011CORPORATE INCOME TAX RETURN

TAHUN 2011 - FOR THE TAX YEAR 2011

No.

Account Account Descriptions WP audited Balance

23

No. Reff (Commersial)

    IDR

 420020100

1 Pendapatan KM. BSW I - -

 420020100

2 Pendapatan KM. BSW II (2.408.837.400) 2.408.837.400

 420020100

3 Pendapatan KM. BSW III (2.611.076.900) 2.611.076.900

 420020100

4 Pendapatan KM. BSW VI (2.289.868.200) 2.289.868.200

 420020100

5 Pendapatan Linco Marine (1.895.042.250) 1.895.042.250

 420020100

6 Pendapatan KM. BSW XII - -

 420020100

7 Pendapatan KM. CWD Jaya - -

 420020100

8 Pendapatan KM. BSW XIA (2.801.166.650) 2.801.166.650

 420020200

1 Pendapatan KM. Sewa (16.561.645.487) 16.561.645.487

   Pendapatan Jasa Bongkar Muat (PBM) - -

    TOTAL Income

(99.562.190.836) 99.562.190.836

             - Other Income    

   [AF001] Agency Fees Revenue

(140.262.600) 140.262.600

   [MGR03] Bosowa Lloyd Management Fees Revenue (403.587.000)

403.587.000

   [EXDF] Difference of Exchange Rates (73.408.759)

73.408.759

   [OR001] Other Revenue

(3.096.511) 3.096.511

 710010000

1 Pendapatan Jasa Giro (2.675.758) 2.675.758

 710990000

5 Laba Selisih Persediaan (12.802.977) 12.802.977

 710990000

6 Laba Selisih Kurs (Realization) (11.372.085) 11.372.085

 710990000

7 Laba Selisih Kurs (Un-realization) - -

 710990000

8 Goods Receipt Others - -

 710990000

9 Laba Selisih Kas dan Setara Kas - -

 420020300

1 Pendapatan Agency (182.020.000) 182.020.000

 710999999

9 Pendapatan Lainya (302.164.861) 302.164.861

    Pendapatan Sewa Gudang - -     Pendapatan Agency - -

    TOTAL Other Income

(1.511.384.862) 1.511.384.862

Sumber:diolah oleh penulis

24

ITU ARTI TABELNYA APA???? YANG DALAM KURUNG MAKSUDNYA

APA? APAKAH DENGAN PPH FINAL, SERTA BEBERAPA PENGHASILAN

YANG MENJADI OBJEK PPH 23 DAN JADI KREDIT PAJAK, PT DEF JADI

LEBIH BAYAR??? GIMANA SEBENARNYA??? YANG JELAS DONG SA!

JANGAN ASAL COMOT SUMBER!!!

Berikut ini adalah penjelasan tentang aspek pajak pada sebagian besar penghasilan

PT DEF:

A. ASPEK PPH

B. ASPEK PPN

1. Jasa Pengangkutan dengan Pengoperasian Kapal Sendiri

Dalam PT DEF terdapat beberapa kapal yang beroperasi untuk mengangkut

barang dan manusia. Pengangkutan tersebut menggunakan beberapa kapal motor

atau KM. Mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan yang didapatkan PT

DEF dari pengoperasian kapal sendiri memakai prinsip mekanisme pemotongan

PPh Pasal 15. Dalam ketentuannya, pihak pemotong yaitu pengguna jasa angkutan

pelayaran tersebut harus membuat bukti potong dalam tiga rangkap;lembar

pertama diserahkan kepada Wajib Pajak terpotong, lembar kedua untuk dilapor ke

kantor pajak (dilampirkan di SPT Masa) dan lembar ketiga sebagai arsip

pemotong pajak. Penyetoran Pajak yang telah dipotong dilakukan dengan cara

yang sama dengan penyetoran pajak lainnya, yaitu menggunakan SSP ke bank

atau kantor pos dan giro. PPh terutang harus disetor paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Pelaporan ini dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa Pasal 15

25

(Faisal, 2009 hal 153). LEBIH DALAM LAGI! SIAPA YANG DIPOTONG,

SIAPA YANG MOTONG! MEKANISME NYA GIMANA??

Dalam hal perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah memberikan

insentif perpajakan terhadap perusahaan pelayaran yang dituangkan dalam KMK

No.370/KMK.03/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang

Dibebaskan atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. Kebijakan ini mengatur fasilitas yang

diberikan oleh pemerintah mengenai pengadaan kapal laut bagi perusahaan

pelayaran nasional. Kebijakan yang penetapannya diberikan berupa fasilitas

pembebasan PPN ini tak sepenuhnya dapat digunakan oleh pelayaran. Hal ini

disebabkan adanya syarat yang harus terpenuhi agar memperoleh fasilitas

tersebut. Yang dapat menikmati fasilitas ini adalah perusahaan pelayaran yang

berstatus kelompok pelayaran niaga nasional (Agung Firmansyah, 2008, FISIP

UI). Menurut sumber yang didapatkan penulis dari instansi magang, PT DEF

merupakan perusahaan pelayaran niaga nasional. Atas dasar inilah, kegiatan PT

DEF memberikan jasa pengangkutan dengan pengoperasian kapal sendiri

dibebaskan dari PPN. JELASKAN LAGI! PEMBEBASAN PPN ITU GIMANA

MAKSUDNYA? MEKANISME PAJAK MASUKAN DAN KELUARANNYA

GIMANA?

2. Jasa Penyewaan Kapal

Selain pengangkutan barang dan jasa, PT DEF juga menyewakan kapal untuk

digunakan oleh pihak lain. Untuk PT DEF sebagai Wajib Pajak perusahaan

26

pelayaran dalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan Badan bersifat final

berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 36 Tahun 2008 jo. KMK No. 416/KMK.04/1996

yakni sebesar 1,2% atas peredaran bruto dan Penghasilan neto sebesar 4% dari

peredaran bruto. PEREDAEAN BRUTO, BERARTI HUBUNGANNYA SAMA

BIAYA2 PT DEF GIMANA??? Peredaran bruto menurut pasal 1 KMK No.

416/KMK.04/1996 adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau

nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam

negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan

ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan

luar negeri dan/atau sebaliknya.

Prosedur pemotongan menurut SE-29/PJ.4/1996 apabila penghasilan diperoleh

berdasarkan perjanjian persewaan atau charter, maka pihak yang membayar atau

terutang hasil tersebut wajib:

a. Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya

imbalan/nilai pengganti;

b. Memberikan Bukti Pemotongan PPh final;

c. Menyetor PPh yang terutang selambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah

bulan pembayaran atau terutangnya imbalan; Melaporkan selambatnya tanggal

20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutang imbalan.

3. Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan

Jasa bongkar muat merupakan salah satu fasilitas yang dapat ditemui di

pelabuhan dimana suatu perusahaan menyediakan jasa pembongkaran barang dari

27

satu tempat dan memuatnya di tempat lain. Kegiatan ini biasa berlangsung di

pelabuhan laut dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dari pelabuhan ke dalam

truk, atau dari truk ke gudang.

Menurut Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1013/PJ.313/2005 tentang

Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan, penghasilan atau imbalan yang diterima atau

diperoleh atas Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan tidak termasuk jasa yang terutang

PPh Pasal 23 sepanjang dilakukan di lini 1 (satu) dan lini 2 (dua). Dalam

SE-37/PJ.43/1998 tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pajak Penghasilan atas Jasa

Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan, yang

dimaksud dengan lini 1 (satu) adalah area dermaga di lingkungan pelabuhan

tempat penumpukan barang yang diturunkan langsung dari kapal, sedangkan lini 2

(dim) adalah area atau dermaga di lingkungan tempat penumpukan barang yang

dipindahkan dari lini 1 (satu). Lini l(satu) dan lini 2 (dua) berada di bawah

pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal atas Jasa Bongkar

Muat di Pelabuhan tersebut diberikan pula:1) jasa di luar lini 1 (satu) dan lini 2

(dua) dimana jasa tersebut termasuk jasa sebagaimana dimaksud dalam KEP-

170/PP/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan

Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008, maka atas jasa tersebut terutang dan wajib dilakukan

pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

MEKANISME PENGENAAN PPH 23 NYA GIMANA? JADI PPH 23NYA

JADI KREDIT PAJAK KAN? APAKAH MEMPENGARUHI SPT HINGGA

JADI LEBIH BAYAR TERUS ATO GIMANA???

28

Sedangkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai menurut Surat Dirjen Pajak :

S-1558/PJ.53/1994 tentang PPN Atas Jasa Bongkar Muat, Atas penyerahan jasa

bongkar muat beras atau barang tertentu lainnya dari kapal ke atas truck oleh

Perusahaan, terutang PPN, dengan syarat jasa bongkar muat tersebut di atas

merupakan jasa pelabuhan laut (danny darussalam.com). Menurut Surat Edaran

Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.32/1990 tentang DPP PPN Atas Jasa

Bongkar Muat, atas penyerahan jasa bongkar muat oleh Perusahaan Bongkar

Muat terutang PPN sebesar 10% dari seluruh penggantian yang dibayar oleh

penerima jasa bongkar muat. PPN yang dikenakan atas penyerahan jasa bongkar

muat oleh Perusahaan Bongkar Muat merupakan Pajak Keluaran dari Perusahaan

tersebut, sedangkan PPN yang dibayar atas pembelian BKP/JKP yang berkaitan

langsung dengan usaha bongkar muat merupakan Pajak Masukan yang dapat

dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Karena PT DEF merupakan perusahaan

pelayaran yang juga bergerak di bidang jasa bongkar muat barang, perlakuan PPN

ini dikenakan atas kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan yang dilakukan

oleh PT DEF.

4. Jasa Keagenan

Yang dimaksud dengan keagenan adalah suatu kegiatan untuk mengurusi

kapal yang berada di dalam atau diluar negeri karena di pelabuhan dimana kapal

tersebut berada tidak adanya suatu kantor cabang/perwakilan/owner

representative, maka ditunjukkan suatu agen dari perusahaan pelayaran setempat

(Raharjo, 2011).

29

Penghasilan dari Jasa Keagenan yang diantaranya yakni Agency fee, call fee,

husbander fee, dan technical handling fee, dari tagihan-tagihan tersebut dikenakan

Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008 sebesar

2% dari jumlah bruto. Misalnya, Penghasilan dari jasa handling (technical

handling fee), maka Pajak Penghasilan 2% X jumlah yang dibayarkan atas jasa

handling tersebut. Pajak Penghasilan tersebut dapat menjadi kredit pajak PT DEF

dengan pemotongan secara withholding tax. JELASKAN LAGI

MEKANISMENYA BAGAIMANA!!!!

30

BAB IV

PENUTUP

F. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis dapat

menarik simpulan adalah sebagai berikut: SIMPULAN ADALAH JAWABAN

DARI PERMASALAHAN PENELITIAN!!!! YANG BISA MENJAWAB

PERMASALAHAN PENELITIAN!!!

SARAN JUGA BIKIN! LIHAR SKRIPSI LAIN, BAGAIMANA IA MEMBUAT

PERTANYAAN PENELITIAN DAN PERMASALAHAN!!!!!

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

31

Daliyo. (2001). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenhallindo.

Faisal, Gatot SM. (2009). How To Be A Smarter Taxpayer. Jakarta:Grasindo

Gunadi. (1997). Perpajakan Buku 2. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian

Perpajakan.

Mansury, R. (1996). Pajak Penghasilan Lanjutan.Jakarta:Ind Hill Co.

Markus, Muda. (2005). Perpajakan Indonesia:Suatu pengantar. Gramedia.

Muljono, Djoko. (2010).Panduan Brevet Pajak:Panduan Akuntansi dan

Ketentuan Umum Perpajakan.Yogyakarta:Penerbit Andi.

Nurmantu, Safri. (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.

Rosdiana, Haula. (2004). Pajak: Teori dan Kebijakan. Divisi Administrasi Fiskal

Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP UI. Tidak diterbitkan.

Soemarso. (2007). Perpajakan: Pendekatan Komprehensif. Jakarta:PenerbitSalemba Empat.

Soemitro, Rachmat. (1990). Pajak Pertambahan Nilai,Edisi Revisi,cetakan

ketiga.Bandung:PT Eresco.

Waluyo. (2010). Akuntansi Pajak. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

32

____________, Keputusan Menteri Keuangan No.370/KMK.03/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atasImpordan/ataupenyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau penyerahan Jasa Kena PajakTertentu.

____________, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1013/PJ.313/2005 tentang Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan

____________, SE-37/PJ.43/1998 tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pajak Penghasilan atas Jasa Pemakaian Gudang/Lapangan Penumpukan di Lingkungan Pelabuhan.

____________, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.32/1990 tentang DPP PPN Atas Jasa Bongkar Muat, atas penyerahan jasa bongkar muat oleh Perusahaan Bongkar Muat.

____________, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak PenghasilanDalam Tahun Berjalan

Lain-Lain

Dwi Raharjo, Singgih. (2011). Analisis Perlakuan Pajak atas Jasa Kepelabuhan.Skripsi Fakultas Teknik UNBJ. Tidak Diterbitkan.

Firmansyah, Agung. (2008). Analisis Perlakuan PPN atas Pengadaan Kapal Laut (Vessel).Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Tidak Diterbitkan.

Realisasi Penerimaan Negara 2007-2012, http:// www.bps.go.id , diunduh pada tanggal 17 Juli 2012

Surat Dirjen Pajak : S-1558/PJ.53/1994 tentang PPN Atas Jasa Bongkar Muat,www.dannydarussalam.com , diakses pada 18 Juli 2012

“Konsultasi Pajak Penghasilan atas Jasa Giro”, www.pbtaxand.com,Diakses pada 19 Juli 2012

33

“Pajak Penghasilan Final”, www.belajarpajak.com, diakses 17 Juli 2012

34