Upload
sebastian-camacho
View
51
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr. Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA dan R EFORMASI BIROKRASI. MANAJEMEN SDM APARATUR. DASAR HUKUM UU No. 8 Tahun 1 974 j o UU No. 43 Tahun 19 99 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm
aparatur
Kementerian PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
dan REFORMASI BIROKRASI
KEBIJAKan PENATAAN SDM
APARATUr
1
KONDISI SDM APARATUR SAAT INI
1. Total PNS sebanyak 4.572.113 ( Maret 2012 Sumber BKN).
2. Jml, kualitas, distribusi dan komposisi pegawai belum sesuai dg kebutuhan riil organisasi.
3. Animo masyarakat untuk menjadi CPNS sangat besar (kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan riil)
4. Penempatan pegawai dalam jabatan belum berdasarkan kompetensi (politisasi birokrasi)
5. Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin.
6. Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya
ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR:
1. Perencanaan Pegawai2. Pengadaan Pegawai
(rekruitmen, seleksi) 3. Penempatan dalam
jabatan (fungsional, struktural)
4. Penyusunan Pola Karier Pegawai
5. Pengelolaan kinerja pegawai
6. Pengembangan kualitas pegawai
7. Penegakan Disiplin Pegawai
8. Remunerasi9. Pemberhentian dan/
pemensiunan
KONDISI YANG DIHARAPKAN
PNS: 1. BERSIH
2. PROFESIONAL (KOMPETEN/MUMPUNI)
3. MELAYANI
4. SEJAHTERA
DASAR HUKUMUU No. 8 Tahun 1974 jo UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
MANAJEMEN SDM APARATUR
PELAYANAN MASYARAKAT
LINGKUNGAN STRATEGIS:NASIONAL REGIONAL GLOBAL 2
3
Penataan Jumlah dan distribusi PNS.
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG SDM APARATUR
1Sistem Seleksi CPNS.2
Profesionalisasi PNS.
345 Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur.
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri.6
Promosi PNS secara Terbuka.
Penyempurnaan Sistem Pensiun7
PROGRAM RENCANA AKSI
1. Penataan jumlah dan distribusi PNS
a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L
dan Pemdab. Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun)c. Kebijakan pembatasan dan/ atau pengurangan belanja pegawaid. Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNSe. Kebijakan pemberian pensiun dini secara sukarela
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIDANG SDM APARATUR
b. Kebijakan pengisian lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional
PROGRAM RENCANA AKSI
2. Sistem seleksi CPNS
a. Kebijakan seleksi CPNS melalui : Kerjasama dengan
konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS
Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNSa. Kebijakan promosi PNS
Penguatan Assesment Center untuk promosi jabatan, diklat penjenjangan dan/ atau fungsional
PROGRAM PERCEPATAN ....(2)
3. Promosi PNS secara terbuka
PROGRAM RENCANA AKSI
4. Profesionalisasi PNS a. Penetapan standar kompetensi jabatan
b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat)
c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi
d. Sertifikasi kompetensi profesi
PROGRAM PERCEPATAN ....(3)
g. Penguatan jabatan fungsional : Penambahan jumlah jabatan
fungsional Penetapan pola karier
jabatan fungsional Peningkatan kemampuan
jabatan fungsional Peningkatan tunjangan
jabatan fungsional
f. Pengukuran kinerja individu
e. Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik
PROGRAM PERCEPATAN ....(4)
PROGRAM RENCANA AKSI
6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
a. Perbaikan struktur penggajian
b. Pemberian tunjangan berbasis kinerja secara bertahap
a. Penyempurnaan sistem pensiun
b. Peningkatan jaminan kesehatan bagi aparatur dan pensiunan
PROGRAM PERCEPATAN ....(5)
5. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur
a. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur
b. Laporan Harta Kekayaan PNS
7. Penyempurnaan Sistem Pensiun
SEKIAN