9
Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA dan REFORMASI BIROKRASI KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr 1

Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr. Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA dan R EFORMASI BIROKRASI. MANAJEMEN SDM APARATUR. DASAR HUKUM UU No. 8 Tahun 1 974 j o UU No. 43 Tahun 19 99 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Asisten  deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian  P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Asisten deputi koordinasi kebijakan sdm

aparatur

Kementerian PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA

dan REFORMASI BIROKRASI

KEBIJAKan PENATAAN SDM

APARATUr

1

Page 2: Asisten  deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian  P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

KONDISI SDM APARATUR SAAT INI

1. Total PNS sebanyak 4.572.113 ( Maret 2012 Sumber BKN).

2. Jml, kualitas, distribusi dan komposisi pegawai belum sesuai dg kebutuhan riil organisasi.

3. Animo masyarakat untuk menjadi CPNS sangat besar (kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan riil)

4. Penempatan pegawai dalam jabatan belum berdasarkan kompetensi (politisasi birokrasi)

5. Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin.

6. Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya

ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR:

1. Perencanaan Pegawai2. Pengadaan Pegawai

(rekruitmen, seleksi) 3. Penempatan dalam

jabatan (fungsional, struktural)

4. Penyusunan Pola Karier Pegawai

5. Pengelolaan kinerja pegawai

6. Pengembangan kualitas pegawai

7. Penegakan Disiplin Pegawai

8. Remunerasi9. Pemberhentian dan/

pemensiunan

KONDISI YANG DIHARAPKAN

PNS: 1. BERSIH

2. PROFESIONAL (KOMPETEN/MUMPUNI)

3. MELAYANI

4. SEJAHTERA

DASAR HUKUMUU No. 8 Tahun 1974 jo UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

MANAJEMEN SDM APARATUR

PELAYANAN MASYARAKAT

LINGKUNGAN STRATEGIS:NASIONAL REGIONAL GLOBAL 2

Page 3: Asisten  deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian  P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

3

Penataan Jumlah dan distribusi PNS.

PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG SDM APARATUR

1Sistem Seleksi CPNS.2

Profesionalisasi PNS.

345 Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur.

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri.6

Promosi PNS secara Terbuka.

Penyempurnaan Sistem Pensiun7

Page 4: Asisten  deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian  P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PROGRAM RENCANA AKSI

1. Penataan jumlah dan distribusi PNS

a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L

dan Pemdab. Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun)c. Kebijakan pembatasan dan/ atau pengurangan belanja pegawaid. Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNSe. Kebijakan pemberian pensiun dini secara sukarela

PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIDANG SDM APARATUR

Page 5: Asisten  deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian  P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

b. Kebijakan pengisian lowongan jabatan secara terbuka antar instansi baik tingkat nasional maupun regional

PROGRAM RENCANA AKSI

2. Sistem seleksi CPNS

a. Kebijakan seleksi CPNS melalui : Kerjasama dengan

konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS

Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNSa. Kebijakan promosi PNS

Penguatan Assesment Center untuk promosi jabatan, diklat penjenjangan dan/ atau fungsional

PROGRAM PERCEPATAN ....(2)

3. Promosi PNS secara terbuka

Page 6: Asisten  deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian  P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PROGRAM RENCANA AKSI

4. Profesionalisasi PNS a. Penetapan standar kompetensi jabatan

b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat)

c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi

d. Sertifikasi kompetensi profesi

PROGRAM PERCEPATAN ....(3)

Page 7: Asisten  deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian  P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

g. Penguatan jabatan fungsional : Penambahan jumlah jabatan

fungsional Penetapan pola karier

jabatan fungsional Peningkatan kemampuan

jabatan fungsional Peningkatan tunjangan

jabatan fungsional

f. Pengukuran kinerja individu

e. Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik

PROGRAM PERCEPATAN ....(4)

Page 8: Asisten  deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian  P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PROGRAM RENCANA AKSI

6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri

a. Perbaikan struktur penggajian

b. Pemberian tunjangan berbasis kinerja secara bertahap

a. Penyempurnaan sistem pensiun

b. Peningkatan jaminan kesehatan bagi aparatur dan pensiunan

PROGRAM PERCEPATAN ....(5)

5. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur

a. Penguatan sistem disiplin dan Etika SDM Aparatur

b. Laporan Harta Kekayaan PNS

7. Penyempurnaan Sistem Pensiun

Page 9: Asisten  deputi koordinasi kebijakan sdm aparatur Kementerian  P ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

SEKIAN