ARTIKEL PENGA RUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA …simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/fe49097c826a2d5e0518... · daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana

ARTIKEL

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI

UMUM (DAU), DANAALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA

BAGI HASIL (DBH) TERHADAP ALOKASIBELANJA MODAL

PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

PERIODE 2013-2015

Oleh:

JOHAN ADI PROYOGO

13.1.02.01.0220

Dibimbing oleh :

1. Badrus Zaman, M.Ak

2. Mar’atus Solikah, M.Ak

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2017

Simki-Economic Vol. 01 No. 10 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB

Artikel Skripsi

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Johan Adi Prayogo | 13.1.02.01.0220 Fakultas Ekonomi – Prodi Akuntansi

simki.unpkediri.ac.id || 1||

SURAT PERNYATAAN

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : JOHAN ADI PRAYOGO

NPM : 13.1.02.01.0220

Telepun/HP : 085746919801

Alamat Surel (Email) : [email protected]

Judul Artikel : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi

Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-

2015

Fakultas – Program Studi : EKONOMI / AKUNTANSI

Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Alamat Perguruan Tinggi : JL. KH. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan

bebas plagiarisme;

b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari

ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain,

saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Artikel Skripsi




PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM

(DAU), DANAALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL

(DBH) TERHADAP ALOKASIBELANJA MODAL PADA

KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2013-2015

Johan Adi Prayogo

13.1.02.01.0220

Fakultas Ekonomi – Prodi Akuntansi

Email : [email protected]

Dosen Pembimbing 1 Badrus Zaman, M.Ak dan 2 Mar’atus Solikah, M.Ak

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah Pengaruh PendapatanAsli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal. Tujun penelitian adalah menganalisis

pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil

secara parsial dan simultan terhadap Alokasi Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif. Metode yang digunakan data sekunder. Variabel yang digunakan adalah pendapatan asli

daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja modal. Model analisis

yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dan uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji

normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.Hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa secara parsial variable PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Sedangkan DAU, DAK dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Secara

simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

KATA KUNCI : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

Dana Bagi Hasil dan Alokasi Belanja Modal.


Artikel Skripsi




I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang

(UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah yang kemudian

direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun

2004, daerah diberi kewenangan yang

luas untuk mengurus rumah tangganya

sendiri dengan sedikit bantuan dari

pemerintah pusat. Pemerintah Daerah

mempunyai hak dan kewenangan yang

luas untuk menggunakan sumber-

sumber keuangan yang dimilikinya

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat yang berkembang di daerah

kabupaten maupun kota.

UU No. 33 Tahun 2004 pasal

157 menyatakan bahwa salah satu

pendapatan daerah adalah Dana

Perimbangan yang terdiri dari Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil

(DBH). DBH dibagi menjadi 2 yaitu

DBH pajak dan bukan pajak/sumber

daya. Kebijakan tersebut bisa dilihat

dari dua sudut pandang. Sudut pandang

yang pertama adalah tantangan, yang

kedua adalah peluang bagi Pemerintah

Daerah (Pemda). Hal tersebut

dikarenakan, dalam UU tersebut

diamanatkan suatu kewenangan

otonomi yaitu agar daerah

melaksanakan pembangunan disegala

bidang, terutama untuk pembangunan

sarana dan prasarana publik (public

service).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun

2004, salah satu sumber pendapatan

daerah adalah PAD yang terdiri dari

hasil pajak daerah, hasil retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain

PAD yang sah. Peningkatan PAD

diharapkan meningkatkan investasi

belanja modal pemerintah daerah

sehingga kualitas pelayanan publik

semakin baik tetapi yang terjadi adalah

peningkatan pendapatan asli daerah

tidak diikuti dengan kenaikan anggaran

belanja modal yang signifikan hal ini

disebabkan karena pendapatan asli

daerah tersebut banyak tersedot untuk

membiayai belanja lainnya.

Setiap daerah mempunyai

kemampuan keuangan yang tidak sama

dalam mendanai kegiatan-kegiatannya,

hal ini menimbulkan ketimpangan

fiskal antara satu daerah dengan daerah

lainnya. Oleh karena itu, untuk

mengatasi ketimpangan fiskal ini

Pemerintah mengalokasikan dana yang

bersumber dari APBN untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam pelaksanaan

desentralisasi. Salah satu dana

perimbangan dari pemerintah ini

adalah DAU yang pengalokasiannya

menekankan aspek pemerataan dan


Artikel Skripsi




keadilan yang selaras dengan

penyelengaraan urusan pemerintahan

(UU No. 32 Tahun 2004). Adanya

transfer dari pusat ini di harapkan

pemerintah daerah bisa lebih

mengalokasikan PAD yang didapatnya

untuk membiayai belanja modal di

daerahnya.

Berdasarkan permasalahan

diatas maka peneliti tertarik untuk

mengkaji ulang dengan melakukan

penelitian yang berjudul “Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana


Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil

(DBH) terhadap Alokasi Belanja

Modal” (Studi Empiris pada

Pemerintah Jawa Barat periode 2013-

2015.

II. METODE

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah

adalah total realisasi penerimaan

daerah yang bersumber dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain

penerimaan PAD yang sah.

Nugraeni, (2011: 106)

Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah pendapatan yang

diperoleh daerah yang dpungut

berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, guna

keperluan daerah yang

bersangkutan dalam pembiayaan

kegiatannya (BPS, 2015:15)

Berdasarkan pengertian

diatas dapat ditarik kesimpulan

bahwa Pendapatan asli daerah

(PAD) adalah semua penerimaan

daerah yang berasal dari sumber

ekonomi asli daerah dan lain-lain

penerimaan PAD yang

sah.Pendapatan Asli Daerah

dipisahkan menjadi empat jenis

pendapatan, yaitu pajak daerah,

retribusi daerah, hasil perusahaan

milik daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan milik daerah yang

dipisahkan, lain-lain Pendapatan

Asli Dearah yang sah.

B. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum

adalah transfer dana yang bersifat

“back grant”, sehingga pemerintah

daerah mempunyai keleluasaan di

dalam penggunaan DAU sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi

masing-masing daerah. Halim

(2014: 124)

Dana Alokasi Umum

adalah dana yang berasal dari

APBN yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan keuangan antar


Artikel Skripsi




daerah untuk membiayai kebutuhan

pengeluaran daerah masing-masing

dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi (PP No.55/2005).

Dari beberapa definisi

diatas dapat disimpulkan bahwa

Dana Alokasi Umum yaitu dana

yang berasal dari APBN yang

dialokasikan untuk memenuhi

kebutuhan suatu daerah tersebut.

C. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus

adalah Dana yang bersumber dari

APBN yang dialokasikan kepada

daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan

khusus yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional. Halim (2014: 138)

Menurut Undang-Undang

23 Tahun 2014, Dana Alokasi

Khusus yang selanjutnya disingkat

DAK adalah dana yang bersumber

dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada Daerah

tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan

khusus yang merupakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Menurut Undang-Undang

No 32 Tahun 2004 Pasal 162

menyatakan bahwa, DAK

merupakan dana yang dialokasikan

dalam APBN untuk daerah tertentu

dalam rangka pendanaan

desentralisasi untuk membiayai

kegiatan khusus yang ditentukan

Pemerintah Pusat atas dasar

prioritas nasional dan membiayai

kegiatan khusus yang diusulkan

daerah tertentu.

Dapat disimpulkan bawa

Dana Alokasi Khusus yaitu Dana

yang bersumber dari APBN untuk

mendanai kegiatan khusus.

D. Dana Bagi Hasil

Menurut Mahmudi (2010:

27) Dana Bagi Hasil (DBH)

merupakan jenis dana perimbangan

yang dapat dikendalikan oleh

pemerintah daerah dalam arti dapat

mempengaruhi jumlah

penerimaannya.

Undang-undang 23 tahun

2016 menyatakan bahwa : Dana

Bagi Hasil yang selanjutnya

disingkat DBH adalah dana yang

bersumber dari pendapatan tertentu


Daerah penghasil berdasarkan

angka persentase tertentu dengan

tujuan mengurangi ketimpangan

kemampuan keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.


Artikel Skripsi




Sedangkan Menurut Pipin

Syarifin dan Dedah Jubaedah

(2005:108) “Dana bagi hasil adalah

dana yang bersumber dari APBN

yang dialokasikan kepada daerah

berdasarkan angka presentase

untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi”.

Dapat Disimpulka bahwa

DBH yaitu Dana yang berasal dari


daerah tertentu.

E. Belanja Modal

Belanja modal merupakan

pengeluaran pemerintah daerah

yang manfaatnya melebihi satu

tahun anggaran dan akan

menambah aset atau kekayaan

daerah dan selanjutnya akan

menambah belanja yang bersifat

rutin seperti biaya pemeliharaan

pada kelompok belanja

administrasi (Halim, 2004)

Sesuai Pemendagri

Nomor 13 Tahun 2006, belanja

modal merupakan bagian dari

kelompok belanja daerah, yang

memiliki pengertian berupa

pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembelian/ penggadaan atau

pembangunan aset tetap berwujud

yang mempunyai nilai manfaat

lebih dari duabelas bulan untuk

digunakan dalam kegiatan

pemerintahan, seperti dalam bentuk

tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan, dan aset tetap lainnya.

Dengan adanya belanja modal

tersebut diharapkan adanya

multiplier effect, secara makro dan

mikro bagi perekonomian nasional

Indonesia, dan khususnya bagi

daerah.

Menurut Perdirjen

Perbendaharaan, suatu belanja

dikategorikan sebagai belanja

modal apabila :

a. pengeluaran tersebut

mengakibatkan adanya

perolehan aset tetap atau aset

lainnya yang menambah masa

umur, manfaat dan kapasitas;

b. pengeluaran tersebut melebihi

batasan minimum kapitalisasi

aset tetap atau aset lainnya yang

telah ditetapkan pemerintah;

c. perolehan aset tetap tersebut

diniatkan bukan untuk dijual.

Maryadi (2012: 04)

III. HASIL DAN KESIMPULAN

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja

Modal

Berdasarkan pengujian

statistik untuk Pendapatan Asli


Artikel Skripsi




Daerah diperoleh nilai signifikansi

sebesar 0,000. Nilai signifikansi

lebih kecil dari 0,05, sehingga ada

pengaruh yang signifikan antara

Pendapatan Asli Daerah terhadap

Belanja Modal. Hal ini

menunjukkan bahwa hipotesis

pertama yang menyatakan

“Pendapatan Asli Daerah

berpengaruh signifikan terhadap

belanja Modal” terbukti

kebenaranya.

Penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Wandira (2013)

memberikan hasil penelitian yang

sama dengan penelitian ini yaitu

PAD tidak berpengaruh signifikan

terhadap belanja modal. Wandira

(2013) mengatakan bahwa Daerah

dengan PAD rendah kemungkinan

dikarenakan kurangnya penggalian

sumber-sumber penerimaan baru

(ekstensifikasi), seharusnya setiap

daerah meningkatkan PAD melalui

upaya ekstensifikasi yaitu dengan

meningkatkan kegiatan ekonomi

masyarakat, upaya ini harus

diarahkan dengan mempertahankan

dan menggali potensi daerah agar

dapat dimanfaatkan secara

berkelanjutan.

Sedangkan menurut

Maryadi (2014) Pendapatan Asli

Daerah berpengaruh signifikan

terhadap Belanja Modal pada

Kabupaten dan Kota di Indonesia

Tahun 2012 namun dengan arah

negatif. Ini berarti semakin besar

Pendapatan Asli Daerah maka

Belanja Modal pada Kabupaten dan

Kota di Indonesia Tahun 2012

semakin rendah.

2. Pengaruh DAU terhadap Belanja

Modal

Berdasarkan pengujian

statistik untuk Dana Alokasi Umum

diperoleh nilai signifikansi sebesar

0,130. Nilai signifikansi lebih besar

dari 0,05, sehingga tidak ada

pengaruh yang signifikan antara

Dana Alokasi Umum terhadap

Belanja Modal. Hal ini

menunjukkan bahwa hipotesis

pertama yang menyatakan “Dana

Alokasi Umum tidak berpengaruh

signifikan terhadap belanja Modal”

terbukti kebenaranya.

Hal ini berbeda dengan

penelitian-penelitian sebelumnya

yang dilakukan oleh Wandira

(2013), Yovita (2011), Maryadi

(2014) dalam penelitianya DAU


belanja modal. Tetapi, jika kita

mencermati besaran nilai PAD


Artikel Skripsi




daerah kabupaten se- Jawa Barat

mengalami suatu peningkatan.

Tujuan awal DAU adalah untuk

pemerataan keuangan antar daerah

yang dimaksudkan untuk

mengurangi ketimpangan

kemampuan keuangan antar daerah.

Suatu daerah yang potensi

fiskalnya rendah, maka DAU yang

diperolehnya tinggi, dan sebaliknya

jika potensi fiskalnya tinggi, maka

DAU yang diperoleh daerah

bersangkutan akan rendah. Hal ini

menunjukkan kemandirian daerah

kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Barat kuat, sehingga tidak

tergantung DAU dari Pemerintah

Pusat untuk membiayai alokasi

belanja modal daerah.

3. Pengaruh DAK terhadap Belanja

Modal

Berdasarkan hasil penelitian

pengaruh Dana Alokasi Khusus

(X3) pada Belanja Daerah (Y)

diperoleh p-value sebesar 0,343

lebih besar dari α = 0,05 sebesar.

Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi

Khusus tidak berpengaruh

signifikan pada Belanja Daerah,

artinya Dana Alokasi Khusus tidak

mampu meningkatkan Belanja

Daerah. Nilai koefisien regresi

Dana Alokasi Khusus (X3) sebesar

0,048 menunjukkan adanya

pengaruh positif Dana Alokasi

Khusus terhadap Belanja Daerah.

Hal ini berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Nugraeni (2011),

Wandira (2013), Maryadi (2014)

dalam penelitian yang dilakukan

DAK berpengaruh signifikan

terhadap belanja modal.

DAK memiliki peran

penting dalam dinamika

pembangunan sarana dan prasarana

pelayanan dasar di daerah karena

sesuai dengan prinsip desentralisasi

tanggung jawab dan akuntabilitas

bagi penyediaan pelayanan dasar

masyarakat telah dialihkan kepada

pemerintah daerah. Tujuan DAK

untuk mengurangi beban biaya

kegiatan khusus yang harus

ditanggung oleh pemerintah daerah.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada

kegiatan investasi pembangunan,

pengadaan, peningkatan, dan

perbaikan sarana dan prasarana

fisik dengan umur ekonomis yang

panjang, termasuk pengadaan

sarana fisik penunjang, dengan

adanya pengalokasian DAK

diharapkan dapat mempengaruhi

pengalokasian anggaran belanja

modal, karena DAK cenderung


Artikel Skripsi




akan menambah aset tetap yang

dimiliki pemerintah guna

meningkatkan pelayanan publik.

Jadi dapat disimpulkan jika

anggaran DAK meningkat maka

alokasi belanja modal pun

meningkat sedangkan jika anggaran

DAK menurun maka alokasi

belanja modal pun menurun. Dan

itu adalah tugas pemerintah daerah

agar bisa mengoptimalkan

anggaran DAK.

4. Pengaruh DBH terhadap Belanja

Modal

Berdasarkan hasil penelitian

diperoleh bahwa DBH tidak


belanja modal, dengan nilai

signifikan 0,682 lebih besar dari

0,05. Pada penelitian sebelumnya

yang dilakukan oleh Sianipar

(2011) memberikan hasil penelitian

yang sama dengan penelitian ini,

yaitu DBH tidak berpengaruh

signifikan terhadap belanja modal.

Berbeda dengan penelitian Maryadi

(2014), Wandira (2013) dalam

penelitiannya DBH berpengaruh

signifikan terhadap belanja modal.

Hal ini dapat dikarenakan

penggunaan sampel dan periode

waktu yang berbeda.

Hasil ini menjelaskan

bahwa provinsi yang mendapatkan

DBH yang besar akan cenderung

memiliki belanja modal yang besar

pula. Hasil ini memberikan adanya

indikasi yang kuat bahwa perilaku

belanja modal akan sangat

dipengaruhi dari sumber

penerimaan DBH. DBH merupakan

sumber pendapatan daerah yang

cukup potensial dan merupakan

salah satu modal dasar pemerintah

daerah dalam mendapatkan dana

pembangunan dan memenuhi

belanja daerah yang bukan berasal

dari PAD selain DAU dan DAK.

Pola bagi hasil penerimaan tersebut

dilakukan dengan prosentase

tertentu yang didasarkan atas

daerah penghasil. Jadi dapat

disimpulkan jika anggaran DBH

meningkat maka alokasi belanja

modal pun meningkat sedangkan

jika DBH menurun maka alokasi

belanja modal pun menurun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan

pembahasan yang telah dilakukan,

sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah



Artikel Skripsi




Alokasi Belanja Modal Pemerintah

Provinsi Jawa Barat periode 2013-

2015. Hasil tersebut dibuktikan

dengan hasil signifikansi t sebesar

0,000 < 0,05.

2. Dana Alokasi Umum tidak





dengan hasil signifikan t sebesar

0,130 > 0,05.

3. Dana Alokasi Khusus tidak



ProvinsiJawa Barat periode 2013-



0,343 > 0,05.

4. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh

signifikan terhadap Alokasi Belanja

Modal Pemerintah Provinsi Jawa

Barat periode 2013-2015. Hasil

tersebut dibuktikan dengan hasil

signifikan t sebesar 0,682 > 0,05.

5. Hasil analisis dengan menggunakan

uji F dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa Pendapatan

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

Dana Alokasi Khusus dan Dana

Bagi Hasil secara simultan

berpengaruh terhadap Alokasi

Belanja Modal pada Pemerintah




0,000 < 0,05.

Adanya berbagai keterbatasan

dalam penelitian ini, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan

dapat mengambil sampel tidak

hanya terbatas pada satu provinsi

tetapi diharapkan ada beberapaa

provinsi, hal tersebut dimaksudkan

agar dapat membandingkan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,

Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus dan Dana Bagi

Hasil terhadap Alokasi Belanja

Modal.

2. Variabel yang digunakan dalam

penelitian selanjutnya diharapkan

lebih lengkap dan bervariasi atau


Artikel Skripsi




dengan menambah variabel

independen lainnya.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan

menggunakan variabel yang lebih

bervariasi, dengan menambah

variabel independen lain baik

ukuran-ukuran atau jenis-jenis

penerimaan pemerintah daerah

lainnya seperti penerimaan

pembiayaan pada APBD atas

SILPA tahun anggaran

sebelumnya, maupun variabel non

keuangan seperti pertumbuhan

ekonomi. Dan menambah periode

tahun yang lebih maksimal.


Artikel Skripsi




DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2014. Manajemen

Keuangan Sektor publik. Jakarta:

SalembaEmpat

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor

Publik Akuntansi Keuangan

Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hidayah dan Setiyawati. 2014. “Pengaruh

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus Dan Pendapatan Asli

Daerah Terhadap Belanja

Langsung Di Propinsi Jawa

Tengah”. Jurnal Akuntansi/ Volume

XVIII, Universitas Mercu Buana

Jakarta Email:

[email protected]

Maryadi 2014. “Pengaruh Pendapatan

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Dan Luas Wilayah

Terhadap Belanja Modal Pada

Kabupaten Dan Kota Di Indonesia

Tahun 2012” Universitas Maritim

Raja Ali Haji Tanjung pinang.

Diakses pada tanggal 23 Oktober

2016 pukul 18.08 wib.

Nugraeni. 2011. Analisis Pengaruh Dana


Khusus (DAK) Dan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Terhadap

Prediksi

Belanja Daerah Studi Pada

Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota DiIndonesia.

Akmenika UPY. Vol 8.Diakses

pada tanggal 31 mei 2017 pukul

12.54 wib.

PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun

2005 Tentang Dana Perimbangan.

Sianipar, Eva Septriani. 2011. “Analisis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dan Dana Perimbangan Terhadap

Pengalokasian Belanja Modal

Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera

Utara”. Skripsi. Universitas

Sumatera Utara.

Setiawan, Asrul Wisnu. 2015. “Pengaruh

Pertumbuhan Ekonomi,

Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus Dan Dana Bagi Hasil

Terhadap Pengalokasian Anggaran

Belanja Modal Di Kabupaten/Kota

Di Yogyakarta Periode Tahun

2007-2013”. Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

Setiawan, Bowo. 2013.

“PengaruhPendapatanAsli Daerah

(Pad) Dan Dana Alokasi Umum

(Dau) Terhadap Alokasi Belanja

Modal” (Study Empiris

Kabupaten/Kota Jawa Tengah).

Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.

33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang No. 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2011. “Perpajakan Indonesia”

.Jakarata Salemba Empat.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. “Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dan Dana Alokasi Khusus

Terhadap Pengalokasian Anggaran

Belanja Modal (Studi Empiris pada

Pemerintah Provinsi se Indonesia

tahun 2012)”. Skripsi. Semarang:

Universitas Negeri Semarang.

Diakses pada tanggal 23 Oktober

2016 pukul 19.00 wib.

http://www.anggaran.depkeu.go.id Diakses

pada 25 April 2017.Pukul 15.00 wib.

http://www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses

pada 01 Mei 2017.Pukul 14.00 wib.


Artikel Skripsi




http://www.kemendagri.go.id Diakses pada

05 Mei 2017.Pukul 16.00 wib

Yovita, Farah Marta. 2011. “Pengaruh

Pertumbuhan Ekonomi,

Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Alokasi Umum Terhadap

Pengalokasian Anggaran Belanja

Modal (Studi Empiris pada

Pemerintah Provinsi Se Indonesia

Periode 2008 – 2010)”. Diponegoro

Jurnal Of Accounting. Semarang:

UNDIP.


Documents

ARTIKEL PENGA RUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA …simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/fe49097c826a2d5e0518... · daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana