Arah Reformasi Kebijakan Penguasaan Kawasan Hutan di Indonesia

  • Published on
    25-Jan-2017

  • View
    217

  • Download
    2

Transcript

  • KertaskerjaEPISTEMANo.02/2011

    ArahReformasiKebijakan

    PenguasaanKawasanHutandiIndonesia

    MumuMuhajir

    YanceArizona

    Andiko

    AsepY.Firdaus

    MyrnaA.Safitri

  • 2

    TentangKertasKerjaEpistema

    Paperpaperdalam seri inipadaumumnyaadalahdokumen sementaradarihasil

    hasilpenelitianyangdilakukanolehstaff,researchfellowdanmitraEPISTEMA.Seri

    ini berisikan paperpaper yangmendiskusikan filsafat dan teori hukum, kerangka

    hukumdankajiansosiolegalterhadaphakhakmasyarakatadatdankomunitaslain

    atas tanahdan sumberdayaalam termasukdalam konteks kebijakandanproyek

    perubahaniklim.

    Muhajir,Mumu,dkk.2011.Arahreformasikebijakanpenguasaankawasanhutandi

    Indonesia,KertasKerjaEpistemaNo.02/2011,Jakarta:EpistemaInstitute

    (http://epistema.or.id/wpcontent/uploads/2012/11/Working_Paper_Epistema_

    Institute_022011.pdf)

    EPISTEMA Institutememeganghakciptaatasserikertaskerja ini.Penyebarluasan

    danpenggandaandiperkenankanuntuk tujuanpendidikandanuntukmendukung

    gerakansosial,sepanjangtidakdigunakanuntuktujuankomersial.

    Paperpaperdalam seri inimenggambarkanpandanganpribadipengarang,bukan

    pandangandankebijakanEPISTEMA Institute.Parapengarangbertanggung jawab

    terhadap isi paper. Komentar terhadap paper ini dapat dikirim melalui

    epistema@epistema.or.idataumumu.muhajir@gmail.com

    Penataletak :AndiSandhi

    EpistemaInstitute

    JalanJatiMulyaIVNo.23

    Jakarta12540

    Telepon :02178832167

    Faksimile :0217823957

    Email :epistema@epistema.or.id

    Website :www.epistema.or.id

    http://epistema.or.id/wp-content/uploads/2012/11/Working_Paper_Epistema_%20Institute_02-2011.pdfhttp://epistema.or.id/wp-content/uploads/2012/11/Working_Paper_Epistema_%20Institute_02-2011.pdfmailto:epistema@epistema.or.idmailto:mumu.muhajir@gmail.commailto:epistema@epistema.or.idhttp://www.epistema.or.id/

  • 3

    ARAHREFORMASIKEBIJAKANPENGUASAANKAWASANHUTANDIINDONESIA

    MumuMuhajir,dkk.

    I. PENDAHULUAN

    Reformasipolitikdandesentralisasiyangberlangsunglebihdarisatudekadelampau

    menuntut perubahan besar pada kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia.

    Indonesia memerlukan kebijakan yang lebih terbuka, inklusif dan bertanggung

    jawab dalam pengelolaan hutan. Kebijakan yang selama ini bertumpu pada

    paradigmapengelolaanhutanolehnegaraperlubergesermenjadikebijakanyang

    bertumpu pada partisipasi utuhmasyarakat, danmenghargai pranata tradisional

    yangditerapkansecarabertanggungjawab.Begitupuladengandesentralisasi,perlu

    dipahami tidak hanya sebagai desentralisasi administratif (sebagian kewenangan

    pemerintahpusatdiserahkanmenjadikewenanganpemerintahdaerah),tetapijuga

    secarapolitissebagaiupayayangmenghendakiterjadinyaperluasanpartisipasidan

    representasimasyarakatdalampembuatankebijakandanpelaksanaanpengelolaan

    hutan.

    Sentralnya negara dalam pengelolaan hutan memang telah memberikan

    keuntungan dan kemudahan bagi negara dalam mengurus hutannya. Negara

    membagibagi hutan berdasarkan fungsi, memberikan batasan dan

    mengkalkulasikankekayaannya.Padasaatyangsama,negarajugamenguruspihak

    pihakmana yang dapatmengakses danmengambil keuntungan dari keberadaan

    hutantersebut.Hanyasaja,hutanIndonesiasangatluasdanberagamdenganfungsi

    yangtidakhanyabisadikalkulasikansecarasaintifik,tetapi jugabermaknaspiritual

    bagi berbagai masyarakat yang hidup di dalamnya. Negara juga tidak

    memperhitungkan keberadaan praktek pengelolaan hutan dan penguasaan tanah

    yang sudah ada dan bekerja di suatu kawasan hutan.Dampaknya adalah negara

    memutuspraktekpenguasaantanah/hutanyangsudah lamabekerjatersebutdan

    menggantikannya dengan praktek baru yang tidak menguntungkan bagi

    masyarakat.

  • 4

    Klaimnegarayangterlampaubesarpadakawasanyangdisebutdenganhutan,

    yangdalampraktiknyamenyingkirkanklaimmasyarakat,terutamamasyarakatadat,

    atas kawasan itu merupakan sebab umum dari konflik tenurial. Klaim ini

    mendapatkan landasan yuridis dari legislasi kehutanan baik di masa kolonial

    maupun pasca kolonial. Selain itu, praktek dari doktrin HakMenguasaiNegara

    yangmenyimpang jauhdari ideawal lahirnyadoktrintersebutyang justruhendak

    mengikis doktrin sisa jaman penjajahan Belanda (yakniDomeinVerklaring) yang

    dipandang tidak sesuai dengan citacita dan keinginan rakyat Indonesia yang

    merdeka,menjadimesinpenghancurharkatdanmartabatjutaanrakyatIndonesia.

    Klaim itumempermudahnegarac.q.pemerintahmembagibagiwilayahhutan lalu

    menguasainya dan, karena keinginan pertumbuhan ekonomi, menyerahkan izin

    padapihaktertentutanpamempertimbangkankeberadaanmasyarakatyangadadi

    sekitar/dalamhutan.

    Klaim yang besar itu dalam kenyataannya tidak diikuti dengan kemampuan

    negarauntukmenjagadanmenguruskawasan tersebut.Sampai tahun2010,dari

    luas kawasan hutan dan perairan seluruh Indonesia yang sekitar 130,68 juta ha,

    baru hanya 14,24 juta ha saja kawasan hutan yang sudah ditetapkan (Rencana

    KehutananTingkatNasional20112030).1Penetapankawasanhutanmerupakan

    prosesakhirdaripengukuhankawasanhutanyangmemberikankepastianhukum

    pengelolaanhutanbaginegaradanpihak lainnya.Dengandemikian, ada116, 44

    jutahahutanyang tidakmemilikikepastianhukumyangmembukasemakin lebar

    kontestasihakdanklaimantarpihak.

    Klaim sepihak negara atas kawasan hutan serta tidak diakui dan bahkan

    disingkirkannya praktek penguasaan tanah tersebut telah melahirkan berbagai

    persoalan, seperti konflik penguasaan atas kawasan dan sumber daya hutan

    (tenurial),dankemiskinandanketimpanganpenguasaanhutansertaketidakpastian

    usaha.

    DatadariCIFORdan FWImenunjukanbahwa antara19972003, terdapat

    359 kasus konflik tenurial, 39% diantaranya terjadi di arealHTI, 34% di kawasan

    1PermenhutP.49/MenhutII/2011tentangRencanaKehutananTingkatNasional(RKTN)tahun20112030

  • 5

    konservasi (termasukhutan lindungdan tamannasional),dan27%diarealHPH.2

    Data yang lain diketengahkan olehHuMa pada tahun 2010 yangmencatat telah

    terjadi konflik tenurial sebanyak 85 kasus di enam propinsi dengan luaswilayah

    yangdipersengketakanmencapai2.445.539,31hektar.Konflikpalingbanyakterjadi

    antara komunitas dengan perusahaan (91,14%) diikut dengan konflik dengan

    PemerintahPusat(7,93%),PemerintahDaerah(0,45%),selanjutnyaBUMN(0,42%)

    dan terakhir konflik dengan kelompok masyarakat yang dibentuk untuk suatu

    proyekatauprogramtertentu.3

    Akibat dari adanya konflik tenurial tersebut adalah hilangnya akses

    masyarakatpadahutan sehinggamenyebabkan terjadinya kemiskinan.Datapada

    tahun2006menyebutkanbahwa15%dari48jutaorangyangtinggaldidalamdan

    sekitar hutan merupakan masyarakat miskin.4 Selain itu, sebuah penelitian

    menunjukanadanyakorelasiyangkuatantara tingginyakemiskinandan tingginya

    tutupanhutan.5Sebuah tendensiyangsecaraakuratdiceritakandenganbaikoleh

    NancyLeePelusosebagaihutankaya,rakyatmelarat.6

    Adanyamasyarakatyangmiskinyangberadadidalam/sekitarkawasanhutan

    dikonfirmasi oleh data yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sendiri.Data

    yang diambil dari Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010 2014

    menunjukkan bahwa pada tahun 2003 ada sekitar 10,2 juta orang miskin yang

    beradadisekitarwilayahhutan.7Sementara itudidatayang lainyangdirilisoleh

    DephutdanBPSditahun2007memperlihatkanmasihadanya5,5 jutaorangyang

    tergolongmiskindisekitarkawasanhutan.8

    Data dari sumber yang sama juga menegaskan adanya ketimpangan

    penguasaan dan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan yang bisa dilihat dari

    jumlah izinyangdiberikankepadadankawasanhutanyangdikuasaipihakswasta

    2YulianaCahyaWulandkk,2003.AnalisaKonflikSektorKehutanandiIndonesia19972003.Bogor:Cifor3 Andiko, 2011. Konflik Land Tenure dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia, dalam Epistema, Prosiding lokakaryaMerumuskanArahReformasiKebijakanPenguasaanKawasanHutandiIndonesia"HotelGrandCemara,Jakarta31Mei2011.Jakarta:20114Rositah,Erna,2006,KemiskinanMasyarakatDesaSekitarHutandanPenanggulangannya(GovernanceBrief),Bogor:CIFOR5W.D.Sunderlin,SonyaDewiandAtiePuntodewo,2007.Povertyandforests:multicountryanalysisofspatialassociationandproposedpolicysolutions.Bogor:CIFOR6Peluso,NancyLee. (translatedbyLandungSimatupang).2006.HutanKaya,RakyatMelarat:PenguasaanSumberdayadanPerlawanandiJawa.Yogyakarta:Konphalindo7PermenhutP.51/MenhutII/2010tentangRencanaStrategis(Renstra)KementerianKehutanan201020148DepartemenKehutanandanBadanPusatStatistik,2007,IdentifikasiDesaDalamKawasanHutan2007,Jakarta:DepartemenKehutanandanBadanPusatStatisitk

  • 6

    danrakyat.Kitalihatdarijumlahkawasanhutanyangdimanfaatkankeduapihakitu

    saja: sampai Januari 2011, ada 34.894.077 ha kawasan hutan yang dimanfaatkan

    untuk IUPHHKHA, IUPHHKHTI dan IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan hutan;

    umumnyapertambangan)sementarahanyaseluas46.786hayangdiberikanuntuk

    izinHKM danHutanDesa. Belum lagi kenyataan bahwa untukmendapatkan Izin

    HKM dan Hutan Desa itu prosesnya lebih sulit dan kompleks darimendapatkan

    IUPHHK.

    Ketiadaan kepastian hukum atas kawasan hutan yang berasal dari, salah

    satunya,masih luasnyakawasanhutanyangbarudalamposisiditunjuk,membuka

    lebar konflik perijinan atas suatu kawasan. Di Kalimantan Tengah, sebagaimana

    ditunjukkan oleh temuan Kementerian Kehutanan dan Satuan Tugas

    PemberantasanMafiaHukum,dari352unitperusahaanperkebunan (luas4,6 juta

    hektar)hanya67unitperusahaan saja (800 ribuhektar)yang sudahmemiliki izin

    pelepasankawasanhutan.Darisektorpertambangan,hanya9unitperusahaansaja

    (atau sekitar30 ribuhektar)yang telahmemiliki izinpenggunaankawasanhutan

    (IPPKH)sementara606unitperusahaanpertambangan(menguasai3.7jutahektar)

    lainnya belummemiliki ijin tersebut.9 Keberanian perusahaan untuk berusaha di

    wilayah hutan tanpa mengikuti peraturan perundangan ini memperlihatkan

    melemahnyakontrolnegaraataskawasanhutandikawasantersebut.

    Data lainmemperlihatkanadanya tumpang tindih ijindi ataswilayahhutan

    yangsama.Disuatuprovinsi, terdapat340unitusahaperkebunan (4.681.997Ha)

    dan 445 unit kuasa pertambangan (4. 997.196,51 Ha) yang wilayah usahanya

    tumpangtindihdengankawasanhutan.

    Potensi konflik juga timbul darimasih banyak desa yang berada di dalam

    kawasan hutan dan di tepi kawasan hutan. Data Dephut dan BPS tahun 2007

    memperlihatkan adanya 31.957 desa yang bersinggungan dengan hutan. Dari

    31.957 desa tersebut, 1.305 desa (4,08%), tepi kawasan hutan sebanyak 7.943

    (24,86%) dan di sekitar kawasan hutan sebanyak 22.709 (71,06%).10 Datamasih

    adanya hutan di dalam kawasan hutan ini belum jelas apakah berada di dalam

    9SiaranPersSATGASMafiaHukum:PenegakanhukumpadaPelanggarandiKawasanHutandiKalimantanTengah,1Februari201110DepartemenKehutanandanBadanPusatStatistik,2007,IdentifikasiDesaDalamKawasanHutan2007,Jakarta:DepartemenKehutanandanBadanPusatStatisitk

  • 7

    kawasanhutan yang sudahditetapkan ataubukan.Data ini jugamemperlihatkan

    bahwa kepastian hukum atas kawasan hutan kembali dipertanyakan, walaupun

    kawasanhutanitusudahadapenetapannya.

    Daridatayangsudahdipaparkandiatasmemperlihatkankepadakitabahwa

    korbandariketiadankepastian tenurialatashutan ini sebenarnyabukanhanya

    masyarakat, tetapi juga pengusaha dan pemerintah. Masyarakat sudah jelas

    dirugikan dengan ketidakpastian tenurial atas hutan tersebut. Selain hilangnya

    wilayahdanminimnyaakses,masyarakattelahmengalamipemiskinan.Pengusaha

    sendiri tentu dirugikan dengan ketidakpastian tenurial ini. Pengusaha harus

    mengalokasikan sumber daya yang tidak sedikit ketika harusmenghadapi konflik

    denganmasyarakat(mayoritaskonfliksebagaimanaditunjukkanolehdataHuMadi

    atas). Belum lagi ketika suatu perusahaan harus menemui kenyataan ternyata

    wilayahusahanyabertumpang tindihdenganperusahaan lain.Pemerintah sendiri

    dirugikan jika dilihat dari penilaian buruk dari berbagai pihak karena

    ketidakmampuan mengurus hutannya tersebut. Kerugian juga bisa dilihat dari

    konflik dengan pemerintah di bawahnya dan dengan instansi lain di tingkat

    pemerintahpusat.

    Dari permasalahan di atas, sudah saatnya ada perubahan kebijakan di

    kehutanan, terutama dalam soal kepastian tenurial di hutan. Arah perubahan

    tenurial di kehutanan hendaknya dapat menciptakan keamanan tenurial bagi

    masyarakat,pemerintahdanpemegangizinkehutananlainnya.Saatinisudahada

    berbagai kebijakan yang dibuat oleh negara yangmenunjukkan kemauan negara

    untukmenyelesaikankonfliktenurialsekaligusmengakuidanmemberiakses lebih

    padahutanbagimasyarakat.DalamdokumenRKTN20112030,adaarahanuntuk

    membuka kawasan hutan bagi pengusahaan hutan sekala kecil yang diusahakan

    melaluiskemaHkm,hutandesadanHTR.Luasyangakandirencanakanseluas5,6

    juta ha sampai tahun 2030. Selain itu, Kementerian Kehutanan akanmelepaskan

    18,34jutahahutan,sebagiansebagaiusahauntukmenyelesaikankonflik,sehingga

    ditahun2030,Kemenhutdapatmengelola85%dariluasanhutansekarang(sekitar

    112,34jutaha).

    Bagaimanamemahamikeamanantenurial?

  • 8

    Keamanan tenurial sebagai situasidimana sistem tenurialapapun,apakahberasal

    dari negara ataupun masyarakat mampu mengakui dan melindungi hakhak

    masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung (miskin, perempuan),

    terhadaplahandansumberdayahutanlainnya,dalamjangkawaktuyangpanjang,

    tanpa ada gangguan dari pihak lain sebagaimana yang dipersepsikan oleh

    masyarakatyangbersangkutan(Safitri,2010:28).

    Keamanan tenurialdimaksud terwujudkarena tigaaspek: (1)adanyahukum

    negara/sistemnormatifmasyarakatmengaturhakhakmasyarakatdengan aturan

    yang jelas, tegas, absah (normative tenure security). Hakhak yang dimaksud

    meliputispektrumyang luasmeliputihakmilikhinggahakpemanfaatan.Hakyang

    kuat adalah yangmemberikan lebih banyak kewenangan kepada pemegangnya,

    berdurasi panjang, dan mendapat perlindungan hukum yang kuat dari otoritas

    terkait; (2) adanya praktik nyatamasyarakat pemegang hakmendapatkan akses

    untukmemanfaatkandanmemperolehmanfaatdarilahandansumberdayahutan

    (actualtenuresecurity);(3)adanyakesesuaianantara instrumenkeamanantenure

    yang ditawarkan pemerintah dengan persepsi masyarakat terhadap keamanan

    tenurialitu(perceivedtenuresecurity).11

    Atasdasar itumakakamimelihatbahwakeamanantenurialbarubisaterjadi

    ketikatigaaspekyangdisebutkandiatashadirbersamaan.Dalamhalupayanegara

    memberikankeamanantenurialmakapentingmemperhatikan:

    1. Aspek hukum; yaitu keberadaan peraturan maupun ijin yang mengakui,

    memberikan, menguatkan dan melindungi hakhak masyarakat adat dan

    masyarakatlokalpenggunahutanlainnya.Denganpenguatandarisegihukum

    ini,masyarakat dapatmempertahankan haknya ketika ada pihak lain yang

    mengkontestasinya.Selainitu,iajugadapatdipergunakanuntukmemberikan

    kepastiandiinternalmasyarakatsendiri.

    2. Aspek ekonomi. Aspek ini bermaksud memberikan kesempatan kepada

    masyarakatuntukmendapatkanmanfaatsecaraekonomidarisuatuwilayah.

    11Aspekpersepsimasyarakatdalampembahasankeamanantenurialpentingmengingatbanyakinstrumenkeamanantenureyangdiintrodusirnegara (seperti sertifikat individualatas tanah, izinizinpemanfaatan sumberdaya) tidakmencapai tujuankarena tidak sesuaidengan keinginanmasyarakat.Pentingnya aspekpersepsi inimengemukadalam studi FAO (2002)danPlace,RothdanHazell(1994).

  • 9

    Program ekonomi harus disertakan ketika masyarakat terbuka aksesnya

    kepadahutan.

    3. Aspek persepsi.Aspek inimelihat sejauhmana penerimaan secara sosial di

    masyarakatsendiritentangapayangdimaksuddengankeamanantenurial.Di

    sini, segala instrumen keamanan tenure yang disiapkan pemerintah perlu

    dikonsultasidanmendapatpersetujuandarimasyarakat.

    Prinsipprinsipreformasikebijakanpenguasaankawasanhutan:

    Persoalan tenurial kehutananmerupakan persoalan yang laten...

Recommended

View more >