Embed Size (px)
Citation preview
1
ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT
Oleh :SUROYO ALIMOESO
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARATDEPARTEMEN PERHUBUNGAN
Disampaikan pada Acara Diklat PembekalanKepala Dinas Perhubungan Propinsi dan Kab/Kota
1 BIDANG EKONOMI
SEBAGAI INFRASTRUKTUR UNTUK MOBILITAS /MENDISTRIBUSIKAN ORANG DAN ATAU BARANG SEBAGAI INFRASTUKTUR YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL (SHIP PROMOTES THE TRADE)SEBAGAI INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PERDAGANGAN DAN SEKTOR EKONOMI LAINNYA (SHIP FOLLOW THE TRADE )
2 BIDANG SOSIAL BUDAYA
SEBAGAI INFRASTUKTUR UNTUK MENINGKATKAN MOBILITAS SOSIAL BUDAYA DIANTARA PENDUDUK/SUKU BANGSA.
3 BIDANG POLITIK
SEBAGAI INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI SELURUH DAERAH DI INDONESIASEBAGAI JEMBATAN DAN SARANA PERKUATAN INTEGRITAS BANGSA
4 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
KETERPADUAN ANTAR MODA JALAN DAN PENYEBERANGAN MEGHUBUNGKAN SELURUH TANAH AIR MERUPAKAN PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA DAN MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL .
TRANSPORTASI DARAT
SEBAGAI URAT NADI
TRANSPORTASI
NASIONAL.
PERAN TRANSPORTASI DARAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
TRANSPORTASI DARAT
SEBAGAI URAT NADI
TRANSPORTASI
NASIONAL.
DEFINISI, RUANG LINGKUP DAN LANDASAN DEFINISI, RUANG LINGKUP DAN LANDASAN HUKUM PERHUBUNGAN DARAT HUKUM PERHUBUNGAN DARAT
Definisi : 1. Suatu tataran kesatuan sistem penyelenggaraan transportasi yang
berada di daratan dan perairan daratan yang saling terhubung dan terintegrasi dalam serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan (terminal, stasiun, Pelabuhan) yang dihubungkan dengan ruang lalu lintas (jaringan jalan, jalan rel, dan jembatan bergerak).
2. Dalam RPJM, Sub sektor Transportasi Darat merupakan bagian dari sistem transportasi yang terdiri dari moda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perkeretaapian, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Ruang Lingkup;Sesuai dengan KM 43 tahun 2005 tentang Organisasi Departemen Perhubungan, Perhubungan Darat meliputi : moda Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
Landasan Hukum1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2009 Tentang Pelayaran.
DefinisiDefinisi : : 1.1. SuatuSuatu tatarantataran kesatuankesatuan sistemsistem penyelenggaraanpenyelenggaraan transportasitransportasi yang yang
beradaberada didi daratandaratan dandan perairanperairan daratandaratan yang yang salingsaling terhubungterhubung dandan terintegrasiterintegrasi dalamdalam serangkaianserangkaian simpulsimpul dandan atauatau ruangruang kegiatankegiatan (terminal, (terminal, stasiunstasiun, , PelabuhanPelabuhan) yang ) yang dihubungkandihubungkan dengandengan ruangruang lalulalu lintaslintas ((jaringanjaringan jalanjalan, , jalanjalan relrel, , dandan jembatanjembatan bergerakbergerak).).
2.2. DalamDalam RPJM, Sub RPJM, Sub sektorsektor TransportasiTransportasi DaratDarat merupakanmerupakan bagianbagian daridari sistemsistem transportasitransportasi yang yang terdiriterdiri daridari modamoda LaluLalu LintasLintas dandan AngkutanAngkutan JalanJalan, , PerkeretaapianPerkeretaapian, , AngkutanAngkutan Sungai, Sungai, DanauDanau dandan PenyeberanganPenyeberangan.
RuangRuang LingkupLingkup;;SesuaiSesuai dengandengan KM 43 KM 43 tahuntahun 2005 2005 tentangtentang OrganisasiOrganisasi DepartemenDepartemen PerhubunganPerhubungan, , PerhubunganPerhubungan DaratDarat meliputimeliputi : : modamoda AngkutanAngkutan JalanJalan dandan AngkutanAngkutan Sungai Sungai DanauDanau dandan PenyeberanganPenyeberangan
LandasanLandasan HukumHukum1.1. UndangUndang--undangundang No. 22 No. 22 TahunTahun 2009 2009 tentangtentang LaluLalu LintasLintas dandan
AngkutanAngkutan JalanJalan2.2. UndangUndang--UndangUndang No. 17 No. 17 TahunTahun 2009 2009 TentangTentang PelayaranPelayaran..
VISI DITJEN PERHUBUNGAN DARATVISI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
MenjadiMenjadi organisasiorganisasi pemerintahpemerintah yang yang profesionalprofesional, yang , yang dapatdapat memfasilitasimemfasilitasi dandan mendukungmendukung mobilitasmobilitas masyarakatmasyarakat, , melaluimelalui suatusuatu layananlayanan transportasitransportasi daratdarat yang yang menjunjungmenjunjung tinggitinggi nilainilai kemanusiaankemanusiaan dandan berkeadilanberkeadilan, yang , yang selamatselamat, , amanaman, , mudahmudah dijangkaudijangkau, , berkualitasberkualitas, , berdayaberdaya--saingsaing tinggitinggi, , dandan terintegrasiterintegrasi dengandengan modamoda transportasitransportasi lainnyalainnya dandan dapatdapat dipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan..
MISI DITJEN PERHUBUNGAN DARATMISI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
1.1. MenciptakanMenciptakan sistemsistem pelayananpelayanan transportasitransportasi daratdarat yang yang amanaman, , selamatselamat, , dandan mampumampu menjangkaumenjangkau masyarakatmasyarakat dandan wilayahwilayah IndonesiaIndonesia; ;
2.2. MenciptakanMenciptakan dandan mengorganisasimengorganisasi transportasitransportasi jalanjalan, , sungaisungai, , danaudanau dandan penyeberanganpenyeberangan sertaserta perkotaanperkotaan yang yang berkualitasberkualitas, , berdayaberdaya saingsaing dandan berkelanjutanberkelanjutan;;
3.3. MendorongMendorong berkembangnyaberkembangnya tatatata niaganiaga dandan industriindustri transportasitransportasi daratdarat yang yang transparantransparan dandan akuntabelakuntabel;;
4.4. MembangunMembangun prasaranaprasarana dandan saranasarana transportasitransportasi daratdarat yang yang terintegrasiterintegrasi dengandengan modamoda lainnyalainnya..
VISI MISIVISI VISI MISIMISI
TRANSPORTASI DARAT
SEBAGAI URAT NADI
TRANSPORTASI
NASIONAL.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
TugasTugas pokokpokok DirektoratDirektorat JenderalJenderal PerhubunganPerhubungan DaratDarat,, adalahadalah merumuskanmerumuskan dandan melaksanakanmelaksanakan kebijakankebijakan dandan standarisasistandarisasi teknisteknis didi bidangbidang perhubunganperhubungan daratdarat..
FungsiFungsi DirektoratDirektorat JenderalJenderal PerhubunganPerhubungan DaratDarat,, adalahadalah ::•• MenyiapkanMenyiapkan perumusanperumusan dandan pelaksanaanpelaksanaan kebijakankebijakan didi bidangbidang
transportasitransportasi jalanjalan, SDP, , SDP, perkotaanperkotaan dandan keselamatankeselamatan transportasitransportasi daratdarat;;
•• PenyusunanPenyusunan standarstandar, , normanorma, , pedomanpedoman, , kriteriakriteria dandan prosedurprosedur didi bidangbidang transportasitransportasi jalanjalan, SDP, , SDP, perkotaanperkotaan dandan keselamatankeselamatan transportasitransportasi daratdarat;;
•• PemberianPemberian bimbinganbimbingan teknisteknis dandan evaluasievaluasi;;•• PelaksanaanPelaksanaan administrasiadministrasi didi lingkunganlingkungan DitjenDitjen PerhubunganPerhubungan
DaratDarat ..
TUJUAN DITJEN PERHUBUNGAN DARATTUJUAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
11 PeningkatanPeningkatan keselamatankeselamatan dandan keamanankeamanan pelayananpelayanan transportasitransportasi daratdarat;;
22 PemenuhanPemenuhan kebutuhankebutuhan prasaranaprasarana dandan saranasarana transportasitransportasi daratdarat yang yang menjangkaumenjangkau masyarakatmasyarakat dandan wilayahwilayah Indonesia;Indonesia;
33 PeningkatanPeningkatan kualitaskualitas operator/operator/penyediapenyedia jasajasa didi transportasitransportasi daratdarat yang yang memilikimemiliki kualitaskualitas prima prima didi dalamdalam manajemenmanajemen produksiproduksi;;
44 PeningkatanPeningkatan dayadaya saingsaing pelayananpelayanan transportasitransportasi daratdarat sehinggasehingga mampumampu berkompetisiberkompetisi dengandengan modamoda lainnyalainnya;;
55 PertumbuhanPertumbuhan pembangunanpembangunan transportasitransportasi daratdarat yang yang meratamerata dandan berkelanjutanberkelanjutan;;
66 PenciptaanPenciptaan pembangunanpembangunan transportasitransportasi daratdarat yang yang terintegrasiterintegrasi dengandengan modamoda lainnyalainnya..
TUJUAN
TTUUJJUUAANN
TANTANGAN DAN PERMASALAHANTRANSPORTASI DARAT
GLOBALISASIGLOBALISASI
MENUNTUT KUALITAS MENUNTUT KUALITAS PROFESIONALISME TINGGIPROFESIONALISME TINGGI
MENUNTUT TEKNOLOGI &MENUNTUT TEKNOLOGI &PERALATAN YANG DITERAPKANPERALATAN YANG DITERAPKAN
SELALU MENGAPLIKASISELALU MENGAPLIKASIPERKEMBANGAN TERKINIPERKEMBANGAN TERKINI
SISDUR TRANSPORTASI MENGACUSISDUR TRANSPORTASI MENGACUSTANDAR INTERNASIONALSTANDAR INTERNASIONAL
KESELAMATAN & LINGKUNGAN KESELAMATAN & LINGKUNGAN MENJADI TUJUAN UTAMA & MENJADI TUJUAN UTAMA &
KEUANGAN AKAN DIPEROLEH DGNKEUANGAN AKAN DIPEROLEH DGNMENINGKATKAN KESELAMATAN &MENINGKATKAN KESELAMATAN &BAIKNYA KUALITAS LINGKUNGAN BAIKNYA KUALITAS LINGKUNGAN
SUMBER DAYA MANUSIASUMBER DAYA MANUSIA
TEKNOLOGI DAN PERALATANTEKNOLOGI DAN PERALATAN
SISTEM DAN PROSEDURSISTEM DAN PROSEDUR
FINANSIALFINANSIAL
TANTANGANTANTANGAN
TANTANGANTANTANGANPEMBANGUNAN TRANSPORTASI DARATPEMBANGUNAN TRANSPORTASI DARAT
1.1. KetersediaanKetersediaan infrastrukturinfrastruktur jaringanjaringan jalanjalan yang yang belumbelum memadaimemadai atauatau sedangsedang dikembangkandikembangkan..
2.2. AngkutanAngkutan jalanjalan dandan SDP SDP secarasecara nasionalnasional hinggahingga 2009 2009 melayanimelayani 92% 92% angkutanangkutan penumpangpenumpang dandan 90% 90% angkutanangkutan barangbarang. .
3.3. AngkutanAngkutan daratdarat didi sebagiansebagian besarbesar wilayahwilayah Indonesia Indonesia memerlukanmemerlukan subsidisubsidi mengingatmengingat volume volume angkutanangkutan yang yang sedikitsedikit namunnamun memilikimemiliki peranperan yang yang sangatsangat vital vital dandan ‘‘captivecaptive’’ ((satusatu--satunyasatunya).).
4.4. KebutuhanKebutuhan angkutanangkutan penyeberanganpenyeberangan didi beberapabeberapa wilayahwilayah bersifatbersifat ‘‘coastal coastal ferryferry’’..
5.5. PersainganPersaingan modamoda terkaitterkait dengandengan rencanarencana pembangunanpembangunan jalanjalan dandan jembatanjembatan antarantar pulaupulau..
6.6. PelayananPelayanan intermoda/multimodaintermoda/multimoda dengandengan modamoda lain (lain (terutamaterutama jalanjalan) ) belumbelum terintegrasiterintegrasi dengandengan baikbaik..
7.7. KeterbatasanKeterbatasan kemampuankemampuan APBN/APBD APBN/APBD dalamdalam menyelenggarakanmenyelenggarakan infrastrukturinfrastruktur dandan pelayananpelayanan angkutanangkutan daratdarat..
8.8. AksesibilitasAksesibilitas pulaupulau –– pulaupulau kecilkecil terluarterluar ((terpencilterpencil) ) terkaitterkait dengandengan isuisu pertahanan/keamananpertahanan/keamanan
PERMASALAHAN STRATEGIS SECARA NASIONAL
1.1. BIDANG ANGKUTAN JALANBIDANG ANGKUTAN JALAN
a.a. PertumbuhanPertumbuhan kendaraankendaraan bermotorbermotor cukupcukup tinggitinggi ((khususnyakhususnya sepedasepeda motor motor didi kotakota--kotakota besarbesar sekitarsekitar 21% per 21% per thnthn))
PERMASALAHAN TRANSPORTASI DARAT
SumberSumber : AISI, 2008: AISI, 2008
1.1. BIDANG ANGKUTAN JALANBIDANG ANGKUTAN JALANb.b. Menurunnya kualitas dan keberlanjutan pelayanan infrastruktur trMenurunnya kualitas dan keberlanjutan pelayanan infrastruktur transportasi ansportasi
darat (kemacetan lalu lintas, tingginya tingkat kecelakaan, poludarat (kemacetan lalu lintas, tingginya tingkat kecelakaan, polusi, si, pemborosan energi dan kurang memadainya angkutan umum)pemborosan energi dan kurang memadainya angkutan umum)
PERMASALAHAN TRANSPORTASI DARAT
KEMACETANKEMACETAN KECELAKAANKECELAKAAN
POLUSIPOLUSI
1.1. BIDANG ANGKUTAN JALANBIDANG ANGKUTAN JALANc.c. MuatanMuatan lebihlebih (overload) (overload) masihmasih memerlukanmemerlukan penangananpenanganan secarasecara intensifintensif
PERMASALAHAN TRANSPORTASI DARAT
OVERLOADOVERLOAD
KECELAKAANKECELAKAAN
KERUSAKAN KERUSAKAN JALANJALAN
JEMBATAN TIMBANGJEMBATAN TIMBANG
1.1. BIDANG ANGKUTAN JALAN BIDANG ANGKUTAN JALAN d.d. KerusakanKerusakan infrastrukturinfrastruktur ((sekitarsekitar 70% 70% sistemsistem jaringanjaringan jalanjalan nasionalnasional, ,
provinsiprovinsi dandan lokallokal yang yang terbatasterbatas dandan berfungsiberfungsi optimal) optimal) tidaktidak hanyahanya disebabkandisebabkan oleholeh overloading, overloading, tetapitetapi jugajuga faktorfaktor lainnyalainnya
PERMASALAHAN TRANSPORTASI DARAT
2. BIDANG ANGKUTAN SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN 2. BIDANG ANGKUTAN SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN a.a. KeterbatasanKeterbatasan infrastrukturinfrastruktur ((jaringanjaringan penyeberanganpenyeberangan tersediatersedia 205 205 lintaslintas))b.b. PersainganPersaingan antarantar modamoda lain, lain, tariftarif rendahrendah dandan pemasaranpemasaran yang yang tidaktidak
efektifefektif))c.c. KehandalanKehandalan armada (armada (saranasarana ASDP ASDP sudahsudah tuatua dandan lambatlambat););d.d. SDM SDM
PERMASALAHAN TRANSPORTASI DARAT
KONSEP SABUK PENGEMBANGAN JARINGANKONSEP SABUK PENGEMBANGAN JARINGANTRANSPORTASI DARATTRANSPORTASI DARAT
Keterangan : belum terhubung
ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARAT
Lingkup NasionalTulang punggung penyelenggaraan transportasi nasional yang bertumpu pada transportasi laut dan udara, sedangkan peranan pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan (feeder)
Lingkup RegionalMewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai dan danau serta penyeberangan, sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah tanah air dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional
ARAH KEBIJAKAN UMUMARAH KEBIJAKAN UMUMPENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARATPENGEMBANGAN TRANSPORTASI DARAT
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGANARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGANMODA TRANSPORTASI DARATMODA TRANSPORTASI DARAT
BIDANG BIDANG ANGKUTANANGKUTAN JALAN:JALAN:PengembanganPengembangan jaringanjaringan transportasitransportasi jalanjalan Primer Primer diarahkandiarahkanuntukuntuk ditingkatkanditingkatkan kemampuankemampuan dandan dayadaya dukungnyadukungnya sesuaisesuaidengandengan bebanbeban lalulalu lintaslintas terutamaterutama yang yang melayanimelayani dandanmenghubungkanmenghubungkan pusatpusat kegiatankegiatan NasionalNasional, , kegiatankegiatan wilayahwilayahsertaserta kawasankawasan--kawasankawasan AndalanAndalan yang yang cepatcepat berkembangberkembangdandan untukuntuk mengantisipasimengantisipasi pengembanganpengembangan jalanjalan toltol bebasbebashambatanhambatan gunaguna mendukungmendukung SistemSistem TransportasiTransportasi cepatcepat yang yang pembangunannyapembangunannya dilakukandilakukan antaraantara PemerintahPemerintah dandan swastaswastaSedangkanSedangkan pengembanganpengembangan jaringanjaringan transportasitransportasi jalanjalanSekunderSekunder dikembangkandikembangkan secarasecara terpaduterpadu dengandengan modamodaTransportasiTransportasi DaratDarat lainnyalainnyaDan Dan untukuntuk mengantisipasimengantisipasi pengembanganpengembangan jaringanjaringan jalanjalanuntukuntuk mendukungmendukung sistemsistem transportasitransportasi cepatcepat makamakapembangunanpembangunan dilaksanakandilaksanakan bersamabersama antaraantara pemerintahpemerintah dandanswastaswasta
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGANARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGANMODA TRANSPORTASI DARATMODA TRANSPORTASI DARAT
BIDANG TRANSPORTASI SUNGAI DAN DANAUBIDANG TRANSPORTASI SUNGAI DAN DANAU
DiarahkanDiarahkan menjadimenjadi alternatifalternatif transportasitransportasi jalanjalan dengandengan titiktitik
beratberat angkutanangkutan barangbarang dalamdalam jumlahjumlah besarbesar ((massalmassal) ) disampingdisamping
ituitu jugajuga diharapkandiharapkan akanakan menjadimenjadi sinergisinergi dengandengan transportasitransportasi
jalanjalan yang yang menjadimenjadi tulangtulang punggungpunggung sistemsistem transportasitransportasi dandan
akanakan membukamembuka daerahdaerah terisolirterisolir
BIDANG PENYEBERANGANBIDANG PENYEBERANGAN
UntukUntuk daerahdaerah yang yang sudahsudah berkembangberkembang diarahkandiarahkan sebagaisebagai
jembatanjembatan penghubungpenghubung maupunmaupun sebagaisebagai alternatifalternatif untukuntuk
mengurangimengurangi bebanbeban lalulalu lintaslintas didi ruasruas jalanjalan, , disampingdisamping untukuntuk
penghubungpenghubung pulaupulau--pulaupulau terpencilterpencil yang yang mempunyaimempunyai nilainilai
strategisstrategis baikbaik daridari segisegi pertahananpertahanan dandan keamanankeamanan
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGANARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGANMODA TRANSPORTASI DARATMODA TRANSPORTASI DARAT
BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN:BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN:
ArahArah pengembanganpengembangan transportasitransportasi perkotaanperkotaan ditujukanditujukan untukuntuk menciptakanmenciptakan keseimbangankeseimbangan antaraantara sistemsistem angkutanangkutan umumumum dandan pergerakanpergerakan kendaraankendaraan pribadipribadi
PengembanganPengembangan sistemsistem angkutanangkutan umumumum dandan pergerakanpergerakan angkutanangkutan pribadipribadi dikembangkandikembangkan secarasecara terencanaterencana, , terpaduterpadu antarantar berbagaiberbagai jenisjenis modamoda transportasitransportasi sesuaisesuai dengandengan besaranbesaran kotakota, , fungsifungsi kotakota, , dandan hirarkihirarki fungsionalfungsional kotakota dengandengan mempertimbangkanmempertimbangkan karakteristikkarakteristik dandan keunggulankeunggulan karakteristikkarakteristik modamoda, , perkembanganperkembangan teknologiteknologi, , pemakaianpemakaian energienergi, , lingkunganlingkungan dandan tatatata ruangruang
KEBIJAKAN STRATEGIS KEBIJAKAN STRATEGIS PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN DARAT
EfektifEfektif& & EfisienEfisien
GovernmentGovernment(Regulator)(Regulator)
OperatorOperator(Provider)(Provider)
UserUser(Customer)(Customer)
SKEMA KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT
PRINSIP DASARPRINSIP DASAR
KEBIJAKAN KEBIJAKAN
LAYANAN TRANSPORTASI DARATLAYANAN TRANSPORTASI DARAT
Kualitas Kualitas LingkunganLingkungan
Peningkatan Peningkatan Kualitas Kualitas HidupHidup
Pengembangan Pengembangan EkonomiEkonomi
Penyediaan Penyediaan InfrastrukturInfrastruktur
KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNANKEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
PERHUBUNGAN DARATPERHUBUNGAN DARAT
Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi darat.1.
Pemulihan kondisi jasa pelayanan angkutan jalan dan SDP sesuai dengan standar pelayanan minimal.2.
Pembinaan dan pengembangan angkutan perkotaan terutama di kota-kota besar diprioritaskan pada pengembangan angkutan massal (Bus Rapid Transit) berbasis jalan raya, menurunkan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan keandalan angkutan umum.
3.
Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan dan Angkutan SDP.4.
Pembangunan ASDP diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan SDP; rehabilitasi & pemeliharan sarana & prasarana transportasi SDP, pengembangan sarana SDP; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau kecil dan di kawasan perbatasan.
5.
1.1. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa transportasiMempertahankan tingkat pelayanan jasa transportasi daratdarat;;MengMengupayakan pemulihan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju upayakan pemulihan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasionalkepada kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, melalui , melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasirehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi daratdarat..
2.2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi da n reformasi di bidang peraturan perundangreformasi di bidang peraturan perundang--undangan, undangan, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM)kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM);;
3.3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasijasa transportasi daratdarat;;
4.4. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologiteknologi transportasitransportasi dalam rangka menjamin tersedianya dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi pelayanan transportasi daratdarat yang berkelanjutan dengan yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadaikuantitas dan kualitas yang memadai..
KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT
1. 1.
MendorongMendorong PengembanganPengembangan AngkutanAngkutan UmumUmum MassalMassal berbasisberbasis Bus (BRT)Bus (BRT)..
2.2. MendorongMendorong PenerapanPenerapan PolaPola SubsidiSubsidi / / InsentifInsentif ((pembebasanpembebasan beabea masukmasuk) ) bagibagi AngkutanAngkutan UmumUmum SebagaiSebagai TanggungTanggung JawabJawab PemerintahPemerintah..
3.3. MemacuMemacu peranperan sertaserta PemerintahPemerintah Daerah Daerah dalamdalam pengembanganpengembangan AngkutanAngkutan MassalMassal
4.4. PenerapanPenerapan sistemsistem Quality Quality LicencingLicencing5.5. MendorongMendorong pengunaanpengunaan bahanbahan bakarbakar alternatifalternatif padapada angkutanangkutan
umumumum..6.6. MeningkatkanMeningkatkan kualitaskualitas pelayananpelayanan keperintisankeperintisan..
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUMKEBIJAKAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM
1.1. PenangananPenanganan MuatanMuatan LebihLebih melaluimelalui PenerapanPenerapan JembatanJembatan TimbangTimbang MetodeMetode BaruBaru, , konsolidasikonsolidasi dandan pengawasanpengawasan dimensidimensi kendaraankendaraan..
2.2. PemanfaatanPemanfaatan intermodaintermoda freight transport freight transport ((angkutanangkutan barangbarang antarantar modamoda).).
3.3. PerubahanPerubahan angkutanangkutan barangbarang dalamdalam negerinegeri menujumenuju penggunaanpenggunaan alatalat angkutangkut containercontainer..
4.4. MendorongMendorong PenerapanPenerapan konsepkonsep On truck On board (On truck On board (wacanawacana pemeriksaanpemeriksaan beabea cukaicukai dapatdapat dilakukandilakukan didi dry port).dry port).
5.5. MendorongMendorong PengembanganPengembangan PelayananPelayanan angkutanangkutan ferry ferry jarakjarak dekatdekat ((short sea shipping).short sea shipping).
6.6. MendorongMendorong PengembanganPengembangan JalanJalan TolTol sepanjangsepanjang panturapantura JawaJawa..
KEBIJAKAN ANGKUTAN BARANG
PemeliharaanPemeliharaan dandan optimalisasioptimalisasi waktuwaktu operasioperasi saranasarana penyeberanganpenyeberangan untukuntukmemenuhimemenuhi kebutuhankebutuhan/volume /volume angkutanangkutan penyeberanganpenyeberangan yang yang terjaditerjadiPemeliharaanPemeliharaan fasilitasfasilitas pelabuhanpelabuhan/terminal /terminal penyeberanganpenyeberanganPeningkatanPeningkatan terhadapterhadap standarstandar pelayananpelayanan dandan aspekaspek keselamatankeselamatan transportasitransportasipenyeberanganpenyeberanganPenyediaanPenyediaan subsidisubsidi perintisperintis bagibagi angkutanangkutan yang vital yang vital untukuntuk diselenggarakandiselenggarakannamunnamun memilikimemiliki volume volume angkutanangkutan yang yang kecilkecilKomersialisasiKomersialisasi lintaslintas yang yang beroperasiberoperasi seiringseiring dengandengan kebutuhankebutuhan peningkatanpeningkatanaspekaspek layananlayanan dandan volume volume angkutanangkutan penyeberanganpenyeberangan
Grand Strategy 1 : Grand Strategy 1 : PelayananPelayanan Optimal Optimal didi LintasLintas yang yang SudahSudah OperasiOperasi
PenyediaanPenyediaan dandan operasionalisasioperasionalisasi saranasarana didi lintaslintas penyeberanganpenyeberangan yang yang sudahsudahdisetujuidisetujui dengandengan memanfaatkanmemanfaatkan fasilitasfasilitas pelabuhanpelabuhan / / prasaranaprasarana sandarsandar yang yang adaada didi sekitarsekitar simpulsimpul penyeberanganpenyeberangan sebelumsebelum fasilitasfasilitas pelabuhanpelabuhanpenyeberanganpenyeberangan dibangundibangun dandan dioperasikandioperasikanPerencanaanPerencanaan pembangunanpembangunan fasilitasfasilitas pelabuhanpelabuhan/terminal /terminal penyeberanganpenyeberanganPembangunan Pembangunan fasilitasfasilitas pelabuhanpelabuhan/terminal /terminal penyeberanganpenyeberangan
Grand Strategy 2 : Pembangunan Grand Strategy 2 : Pembangunan SaranaSarana dandan PrasaranaPrasarana BaruBaru didi LintasLintas BaruBaru
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN SDP
1.1.
PeningkatanPeningkatan
pelayananpelayanan
angkutanangkutan
keperintisankeperintisan
transportasitransportasi
daratdarat..2.2.
PengembanganPengembangan
simpulsimpul‐‐simpulsimpul
dandan
lintaslintas
perairanperairan
daratandaratan
padapada
kawasankawasan
terisolirterisolir
/ / perbatasanperbatasan..3.3.
PengembanganPengembangan
simpulsimpul‐‐simpulsimpul
dandan
lintaslintas
angkutanangkutan
jalanjalan
padapada
kawasankawasan
perbatasanperbatasan..4.4.
MendorongMendorong
pelayananpelayanan
lintaslintas
perbatasanperbatasan
((batasbatas
negaranegara) ) melaluimelalui
::
a.a.
KerjasamaKerjasama
BIMPBIMP‐‐EAGA
(PontianakEAGA
(Pontianak‐‐EntikongEntikong‐‐TebeduTebedu‐‐SerikheiSerikhei‐‐MiriMiri‐‐ Bandar Sri Begawan);Bandar Sri Begawan);
b.b.
KerjasamaKerjasama
SOSEKMALINDO
(PontianakSOSEKMALINDO
(Pontianak‐‐EntikongEntikong‐‐TebeduTebedu‐‐SerianSerian‐‐ KuchingKuching););
c.c.
KerjasamaKerjasama
IMTIMT‐‐GT (GT (BelawanBelawan‐‐Penang Penang dandan
MalakaMalaka‐‐DumaiDumai‐‐PekanbaruPekanbaru))d.d.
RencanaRencana
dibukadibuka
((RuteRute
DiliDili‐‐MotoainMotoain‐‐KupangKupang; Timor ; Timor LesteLeste‐‐Indonesia)Indonesia)
e.e.
RencanaRencana
dibukadibuka
((RuteRute
EntropEntrop‐‐SkowSkow‐‐WutungWutung‐‐VanemoVanemo;
PNG;
PNG‐‐ Indonesia)Indonesia)
KEBIJAKAN KAWASAN TERISOLIR & PERBATASAN KEBIJAKAN KAWASAN TERISOLIR & PERBATASAN
1. 1.
Di Di masamasa depandepan pembangunanpembangunan infrastrukturinfrastruktur yang yang memberikanmemberikan manfaatmanfaat ekonomiekonomi yang yang menguntungkanmenguntungkan dimungkinkandimungkinkan untukuntuk diatur/dilaksanakandiatur/dilaksanakan oleholeh swastaswasta..
2.2. KebijakanKebijakan tariftarif komersilkomersil untukuntuk kelaskelas non non ekonomiekonomi diserahkandiserahkan padapada mekanismemekanisme pasarpasar (operator).(operator).
3.3. MemberikanMemberikan batasanbatasan investasiinvestasi asingasing maksimummaksimum 49 % 49 % padapada BidangBidang usahausaha terbukaterbuka..
4.4. RuteRute angkutanangkutan perintisperintis yang yang sudahsudah menguntungkanmenguntungkan diserahkandiserahkan dandan diaturdiatur oleholeh swastaswasta..
5.5. MerevisiMerevisi peraturanperaturan perundangperundang--undanganundangan dalamdalam memberikanmemberikan kesempatankesempatan yang yang seluasseluas--luasnyaluasnya padapada sektorsektor swastaswasta untukuntuk berinvestasiberinvestasi didi sektorsektor PerhubunganPerhubungan DaratDarat ((PengujianPengujian KendaraanKendaraan BermotorBermotor PribadiPribadi dandan PengelolaanPengelolaan Terminal).Terminal).
KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN SWASTA
KEBIJAKAN DI BIDANG KESELAMATANTRANSPORTASI DARAT
Visi Visi KKeselamataneselamatan TransportasiTransportasi JalanJalan ::““Keselamatan Transportasi Jalan Bagi Seluruh Lapisan Keselamatan Transportasi Jalan Bagi Seluruh Lapisan
MasyarakatMasyarakat””
Tujuan umum program keselamatan transportasi jalan:Tujuan umum program keselamatan transportasi jalan:““Mengimplementasikan programMengimplementasikan program--program keselamatan program keselamatan
transportasi jalan (broadtransportasi jalan (broad--based programs) yang terfokus pada based programs) yang terfokus pada pengguna jalan yang rentan maupun yang terlindung sehingga pengguna jalan yang rentan maupun yang terlindung sehingga dapat berdampak pada pengurangan angka fatalitas dan luka dapat berdampak pada pengurangan angka fatalitas dan luka
parah akibat kecelakaan lalu lintas.parah akibat kecelakaan lalu lintas.””
VISI ,TUJUAN,DANTARGET
VISI ,VISI ,TUJUAN,TUJUAN,DANDANTARGETTARGET
RencanaRencana
UmumUmumKeselamatanKeselamatan
TransportasiTransportasi
JalanJalan
didi
Indonesia Indonesia
TahunTahun
2008 2008 --
20122012
Target yTarget yanang diusulkan ug diusulkan unnttuuk dicanangkan dk dicanangkan daallaammprogram keselamatan transportasi jalan:program keselamatan transportasi jalan:
““Menekan 20% fatalitas per 100.000 penduduk dalam 10 tahun Menekan 20% fatalitas per 100.000 penduduk dalam 10 tahun dari 14,1 (2002) menjadi 11,3 (2012) dan 15% korban luka dari 14,1 (2002) menjadi 11,3 (2012) dan 15% korban luka parah per 100.000 penduduk dalam 10 tahun dari 207 (2002) parah per 100.000 penduduk dalam 10 tahun dari 207 (2002)
menjadi 187 (2012)menjadi 187 (2012)””
Pencegahan Kecelakaan(Active Safety)
Pencegahan Kecelakaan(Active Safety)
Pencegahan Luka-luka(Passive Safety)
Pencegahan Luka-luka(Passive Safety)
Penanganan Korban(Emergency Services)Penanganan Korban
(Emergency Services)
JangkaPanjangJangkaPanjang
JangkaPendekJangkaPendek
PreventifPreventif
KuratifKuratif
PrinsipPrinsip PerbaikanPerbaikan KeselamatanKeselamatan JalanJalan
PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN 5M M :1.1. MManajemen dan Rekayasa (engineering);2.2. MMenegakkan hukum (enforcement);3.3. MMendidik masyarakat Public relation, Edukasi
dan Partisipasi Masyarakat; (education)4.4. MMotivasi (Encouragement);5.5. MMelayani Ke-gawat-daruratan (emergency
response)
STRATEGI MANAJEMEN KESELAMATANSTRATEGI MANAJEMEN KESELAMATAN
SELAMAT DI JALAN, SELAMAT BERKENDARAAN, KESELAMATAN MILIK KITA BERSAMA
8 8 StrategiStrategi
KebijakanKebijakan::
Strategi 1Strategi 1 :: Memperkuat Koordinasi dan Penanganan Keselamatan Lalu Memperkuat Koordinasi dan Penanganan Keselamatan Lalu LintasLintas
Strategi 2Strategi 2 :: Menciptakan Masyarakat yang Sadar dan Menghargai Menciptakan Masyarakat yang Sadar dan Menghargai Keselamatan di JalanKeselamatan di Jalan mmelalui Pendidikanelalui Pendidikan
Strategi 3Strategi 3 :: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Manajemen Keselamatan JalanPerencanaan dan Evaluasi Kinerja Manajemen Keselamatan Jalan
Strategi 4Strategi 4 :: Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan Meningkatkan Ketertiban dan Keselamatan DDalam BerLalu Lintasalam BerLalu Lintas
Strategi 5Strategi 5 :: Menciptakan Sistem Penjaminan Resiko Keselamatan yang Menciptakan Sistem Penjaminan Resiko Keselamatan yang Berkeadilan dan Sumber Pendanaan Keselamatan Lalu LintasBerkeadilan dan Sumber Pendanaan Keselamatan Lalu Lintas
Strategi 6Strategi 6 :: Meminimalisir Resiko Ancaman dari Defisiensi Keselamatan pada Meminimalisir Resiko Ancaman dari Defisiensi Keselamatan pada Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan melalui Pendekatan Rekayasa Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan melalui Pendekatan Rekayasa ModernModern
Strategi 7Strategi 7 :: Mengupayakan Perlindungan bagi Kelompok Pengguna Jalan Mengupayakan Perlindungan bagi Kelompok Pengguna Jalan yang Rentan dan Mendorong Penggunaan Moda yang Lebih yang Rentan dan Mendorong Penggunaan Moda yang Lebih BerkeselamatanBerkeselamatan
Strategi 8Strategi 8 :: Membangun Sistem Tanggap Darurat yang Mudah Diakses dan Membangun Sistem Tanggap Darurat yang Mudah Diakses dan ResponsifResponsif
SEKTORSEKTOR--SEKTOR YANG DAPAT SEKTOR YANG DAPAT DIINTERVENSI UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATANDIINTERVENSI UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN
Polisi lalulintas dan
penegakan hukum
Peraturan lalulintas
Koordinasi dan
manajemen keselamatan
jalan
Penjaminan atas
keselamatan dan peran
jasa asuransi
Kampanye dan
sosialisasi keselamatan
jalan
Pelatihan dan pengujian
pengemudi
Pendidikan keselamatan jalan untuk
anak
Pertolongan pertama bagi
korban kecelakaan
laluintas
Standar keselamatan kendaraan
Sistem data kecelakaan lalulintas
Perbaikan lokasi-lokasi berbahaya
(black spots & black zone)
Riset keselamatan
jalan
Perhitungan biaya
kecelakaan lalulintas
Perencanaan dan desain
keselamatan jalan
KecelakaanKecelakaan lalinlalin: : penyebabpenyebab utamautama
kematiankematian & & kerugiankerugian ekonomiekonomi
kendaraankendaraanmanusiamanusia
interaksiinteraksi
interaksiinteraksiinteraksiinteraksi
KecelakaanKecelakaan lalulintaslalulintas ((crashescrashes) ) dandan faktorfaktor-- faktorfaktor penyebabnyapenyebabnya ((AustroadsAustroads, 2002), 2002)
jalan raya & lingkungan
Prinsip pendekatan 5E: EngineeringEducationEnforcementEncouragementEmergency Preparedness
AREA PENANGANAN KESELAMATAN YANG DIGUNANAKAN AREA PENANGANAN KESELAMATAN YANG DIGUNANAKAN 5S :5S :
1. 1. Safer Management Safer Management -- RegulasiRegulasi ((pedomanpedoman--pedomanpedoman))-- ManajemenManajemen keselamatankeselamatan LLAJLLAJ-- Forum Forum LaluLalu LintasLintas dandan AngkutanAngkutan JalanJalan-- KajianKajian AkademisAkademis-- Workshop Workshop
2. 2. Safer SystemSafer System-- SistemSistem InformasiInformasi keselamatankeselamatan LLAJLLAJ
3. 3. Safer vehicles and DriverSafer vehicles and Driver-- PenyelenggaraanPenyelenggaraan lembagalembaga diklatdiklat mengemudimengemudi-- PeningkatanPeningkatan kualitas/kompetensikualitas/kompetensi pengemudipengemudi
4. 4. Safer PeopleSafer People-- Public educationPublic education
5. 5. Safer Roads and inland waterwaysSafer Roads and inland waterways-- RSA (Road Safety Audit)RSA (Road Safety Audit)-- PerbaikanPerbaikan Black SpotBlack Spot
AREA PENANGANAN KESELAMATANAREA PENANGANAN KESELAMATAN
PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
PRASARANA :1. Pembangunan SBNP,
Rambu Sungai.2. Fasilitas Keselamatan LLAJ.3. Perbaikan Daerah Rawan
Kecelakaan, KeselamatanJalan.
4. Infrastruktur & PeralatanKeselamatan
KELEMBAGAAN :1. Forum LLAJ 2. Unit Pengkajian Keselamatan
(UPK)3. Tim Auditor Keselamatan4. Badan Inspektur Lalu Lintas.
PENEGAKAN HUKUM :1.Sistem Pendukung Penegakan Hukum2. Pemantauan dan Penindakan
Pelanggaran3. Monitoring dan Evaluasi Keselamatan
SDM :1.Pelatihan TOT Auditor Keselamatan dan Inspektur
Keselamatan2.Peningkatan Kualitas PPNS Transportasi Darat3.Peningkatan Kualitas Penguji Kendaraan Bermotor4.Peningkatan Kualitas Petugas Terminal5. Peningkatan Kualitas Petugas Jembatan Timbang6. Peningkatan Kualitas Bidang ASDP
OPERATOR :1.Mengurangi tingkat kecelakaan
dan meningkatkan pelayanandibidang LLASDP & LLAJ.
2.Manajemen Keselamatan BagiOperator Angkutan Darat.
MASYARAKAT :1. Sosialisasi bidang
keselamatan2. Public Awarness
REGULASI :ReformasiPer-Undang-Undangan
ROAD MAP PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT 2010 -
2014
KEWENANGAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROP DAN PEMERINTAH KAB/KOTA
NONO URUSANURUSAN PENANGGUNG JAWABPENANGGUNG JAWAB
11 urusan pemerintahan di bidang Jalanurusan pemerintahan di bidang Jalan MENTERI BIDANG PEKERJAAN UMUM MENTERI BIDANG PEKERJAAN UMUM (PU)(PU)
22 urusan pemerintahan di bidang sarana dan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan JalanPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
MENTERI BIDANG PERHUBUNGANMENTERI BIDANG PERHUBUNGAN
33 urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan JalanAngkutan Jalan
MENTERI BIDANG PERINDUSTRIANMENTERI BIDANG PERINDUSTRIAN
44 urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan JalanAngkutan Jalan
MENTERI BIDANG TEKNOLOGIMENTERI BIDANG TEKNOLOGI
55 urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Identifikasi Kendaraan Bermotor da n Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintaspendidikan berlalu lintas
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)INDONESIA (POLRI)
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
NoNo PerihalPerihal PemerintahPemerintah PemerintahPemerintah PropProp PemerintahPemerintah KabKab/Kota/Kota
11 PembinaanPembinaan LLAJLLAJ
1.1. PenetapanPenetapan sasaransasaran dandan araharah kebijakankebijakan LLAJ LLAJ NasionalNasional
2.2. PenetapanPenetapan normanorma, , standar,pedomanstandar,pedoman ,kriteria,kriteria dandan prosedurprosedur penyelenggaraanpenyelenggaraan LLAJ LLAJ secarasecara nasionalnasional
3.3. PenetapanPenetapan kompetensikompetensi pejabatpejabat yang yang melaksankanmelaksankan fungsifungsi didi bidangbidang LLAJ LLAJ secarasecara nasionalnasional
1.1. PenetapanPenetapan sasaransasaran dandan araharah kebijakankebijakan sistemsistem LLAJ LLAJ propinsipropinsi dandan kab/kotakab/kota yang yang jaringannyajaringannya melampauimelampaui batasanbatasan wilayahwilayah kab/kotakab/kota..
2.2. PemberianPemberian bimbinganbimbingan , , pelatihanpelatihan, , sertifikasisertifikasi, , dandan ijinijin kepadakepada perusahaanperusahaan angkutanangkutan umumumum didi propinsipropinsi
1.1. PenetapanPenetapan sasaransasaran dandan araharah kebijakankebijakan sistemsistem LLAJ LLAJ kab/kotakab/kota yang yang jaringannyajaringannya beradaberada didi wilayahwilayah kab/kotakab/kota
2.2. PemberianPemberian bimbinganbimbingan, , pelatihanpelatihan, , sertifikasisertifikasi, , dandan ijinijin kepadakepada perusahaanperusahaan angkutanangkutan umumumum didi kab/kotakab/kota
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
No Perihal Pemerintah Pemerintah Prop Pemerintah Kab/Kota
11 PembinaanPembinaan LLAJLLAJ
4.4. PemberianPemberian bimbinganbimbingan, , pelatihanpelatihan, , sertifikasisertifikasi, , pemberianpemberian ijinijin dandan bantuanbantuan teknisteknis kepadakepada pemerintahpemerintah prop prop dandan pemerintahpemerintah kab/kotakab/kota
5.5. PengawasanPengawasan terhadapterhadap pelaksanaanpelaksanaan normanorma, , standarstandar, , kriteriakriteria dandan prosedurprosedur yang yang dilakukandilakukan oleholeh pemdapemda
3.3. PengawasanPengawasan terhadapterhadap pelaksanaanpelaksanaan lalulalu lintaslintas dandan angkutanangkutan jalanjalan propinsipropinsi
3.3. pengawasanpengawasan terhadapterhadap pelaksanaanpelaksanaan lalulalu lintaslintas dandan angkutanangkutan jalanjalan kab/kotakab/kota
22 JaringanJaringan LaluLalu lintaslintas dandan AngkutanAngkutan JalanJalan
PenetapanPenetapan RencanaRencana IndukInduk LLAJ LLAJ NasionalNasional
PenetapanPenetapan RencanaRencana IndukInduk LLAJ LLAJ tingkattingkat PropinsiPropinsi
PenetapanPenetapan RencanaRencana IndukInduk LLAJ LLAJ Kab/kotaKab/kota
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
NoNo PerihalPerihal PemerintahPemerintah PemerintahPemerintah PropProp PemerintahPemerintah KabKab/Kota/Kota
33 PengujianPengujian KendaraanKendaraan BermotorBermotor
PengujianPengujian TypeType PengujianPengujian BerkalaBerkala
44 PenyediaanPenyediaan AngkutanAngkutan UmumUmum
WWajib menjamin ajib menjam in tersedianya angkutan tersedianya angkutan umum untuk jasa umum untuk ja sa angkutan orang angkutan orang dan/atau barang dan/atau barang antarkota antarprovinsi antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.serta lintas batas negara.
WWajib menjamin ajib menjamin tersedianya tersedianya angkutan umum angkutan umum untukuntuk jasajasa angkutanangkutan orang dan/atau orang dan/atau barang antarkota barang antarkot a dalam provinsidalam provinsi
WWajib ajib menjamin menjamin tersedianya tersedianya angkutan umum angkutan umum untuk jasa untuk jasa angkutan orang angkutan orang dan/atau dan/atau barang dalam barang dalam wilayah wilayah kabupaten/kotakabupaten/kota ..
Hal lainnya yang menyangkut kewenangan pemerintah, pemerintah propinsi dan kab/kota masih menunggu penetapan Peraturan Pemerintah yang saat ini sedang dalam proses penyusunan RPP
LampiranLampiran
PERBANDINGAN SISTEMATIKA UU NO.14/92 DENGAN UU NO 22 /2009
UU NO.14/92 UU NO 22 /2009BAB I KETENTUAN UMUM BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB III RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG
BAB III PEMBINAAN BAB IV PEMBINAAN
BAB IV PRASARANA
BAB V PENYELENGGARAAN
BAB VI JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB V KENDARAAN BAB VII KENDARAAN
BAB VI PENGEMUDI BAB VIII PENGEMUDI
BAB VII LALU LINTAS BAB IX LALU LINTAS
BAB VIII ANGKUTAN BAB X ANGKUTAN
BAB IX LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BAGI PENDERITA CACAT
PERBANDINGAN MATERI UU NO.14/92 DENGAN UU NO 22 /2009 ........(LANJUTAN)
UU NO.14/92 UU NO 22/2009BAB XI KEAMANAN DAN KESELAMATAN
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
BAB X DAMPAK LINGKUNGAN BAB XII DAMPAK LINGKUNGAN
BAB XI PENYERAHAN URUSAN
BAB XIIIPENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB XIV KECELAKAAN LALU LINTAS
BAB XV PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT, MANULA, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT
BAB XVI SISTEM INFORMASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB XVII SUMBER DAYA MANUSIA
BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT 47
PERBANDINGAN MATERI UU NO.14/92 DENGAN UU NO 22 /2009 ........(LANJUTAN)
UU NO.14/92 UU NO...../2009BAB XII PENYIDIKAN BAB XIX PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XX KETENTUAN PIDANA
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP BAB XXII KETENTUAN PENUTUP
48
KEMBALIKEMBALI
DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERALJENDERAL
DIREKTORATLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DIREKTORATDIREKTORATLALU LINTAS DAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANANGKUTAN JALAN
DIREKTORAT LALU LINTAS &
ANGKUTAN SUNGAI, DANAU &
PENYEBERANGAN
DIREKTORAT DIREKTORAT LALU LINTAS & LALU LINTAS &
ANGKUTAN SUNGAI, ANGKUTAN SUNGAI, DANAU & DANAU &
PENYEBERANGANPENYEBERANGAN
DIREKTORATBINA SISTEM
TRANSPORTASI PERKOTAAN
DIREKTORATDIREKTORATBINA SISTEM BINA SISTEM
TRANSPORTASI TRANSPORTASI PERKOTAANPERKOTAAN
DIREKTORATKESELAMATAN TRANSPORTASI
DARAT
DIREKTORATDIREKTORATKESELAMATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI TRANSPORTASI
DARATDARAT
SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL
SEKRETARIATSEKRETARIATDIREKTORAT JENDERALDIREKTORAT JENDERAL
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMBALIKEMBALI
Layout Layout JembatanJembatan TimbangTimbang LosarangLosarang
JEMBATAN TIMBANG METHODE BARU
PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSALPENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL
TransPakuanTransPakuan, Bogor, Bogor
TransJakartaTransJakarta BuswayBusway,,
TransJogjaTransJogja, Yogyakarta, Yogyakarta
KETERANGAN
Batam
Bogor
Bandung
Semarang
Yogyakarta
Surakarta
Samarinda
Banjarmasin
MakassarSurabaya
Malang
Medan
Pekanbaru
Padang
Palembang
2006
2007
2009
2008
2010
2005
Depok
Tangerang
Bekasi
Bandar Lampung
2011
2012
2013
2014
Pontianak
BalikpapanJambi
Manado
Gorontalo
Palu
Kendari
Mataram
Kupang
Bali
RENCANA PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL
PENGGUNAAN ENERGI ALTERNATIF
CNG and LGV, BioCNG and LGV, Bio--DieselDiesel
Waste Cooking Oil for Biodiesel
PENERAPAN TEKNOLOGI DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT
