Embed Size (px)
Citation preview
1
Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014
Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan
oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan
Pancasila. Pencapaian Tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka
panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi
ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun
2014 berada pada tahap jangka menengah yang kedua yang arahnya digariskan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
dengan visi INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.
Sebagai penjabaran terakhir dari RPJMN 2010-2014, RKP 2014 memiliki arti
yang penting dalam menuntaskan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan
Kabinet Indonesia Bersatu yang Kedua. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan
yang dituangkan dalam RKP Tahun 2014 disusun berdasarkan arahan visioner
Presiden di berbagai kesempatan, perubahan lingkungan strategis baik internal
maupun eksternal, serta program-program pembangunan yang pencapaian
sasarannya membutuhkan kerja keras. Sesuai dengan berbagai arahan tersebut
dirumuskan tema pembangunan tahun 2014 yang penjabarannya dituangkan dalam
berbagai prakarsa untuk menjawab isu strategis pembangunan nasional.
Selanjutnya, kebijakan pembangunan yang digariskan dalam RKP 2014 dibagi
dalam 3 (tiga) bagian, yaitu pertama, yang diarahkan untuk mencapai sasaran-
sasaran prioritas pembangunan nasional, kedua untuk memperkuat pembangunan di
berbagai bidang pembangunan, serta ketiga untuk memperkokoh kesatuan wilayah
pembangunan seluruh Indonesia. Selanjutnya beberapa rangkaian kegiatan
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 Bidang Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :
1. Surat Edaran (SE) Usulan Inisiatif Baru
Inisiatif Baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang
menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline
maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat berupa penambahan
Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output baru, Penambahan
Volume Target, atau Percepatan Pencapaian Target.
2
Berdasarkan Surat Edaran Usulan Inisiatif Baru yang dikeluarkan oleh
Kementerian Perencanaan di awal tahun, yang memuat Arah Kebijakan dan
Prioritas Pembangunan Nasional untuk tahun direncanakan,
Kementerian/Lembaga melakukan pendalaman terhadap Arah Kebijakan dan
Prioritas Pembangunan Nasional tersebut, untuk menentukan apakah
diperlukan adanya kebijakan baru atau perubahan terhadap kebijakan
berjalan.
2. Proposal Kegiatan Inisiatif Baru (New Initiative)
Inisiatif Baru merupakan salah satu mekanisme yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih
baik, utamanya dalam penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
Setelah Kementerian/Lembaga memutuskan untuk mengajukan proposal
Inisiatif Baru, maka Kementerian/Lembaga kemudian harus mengisi formulir
proposal sesuai yang telah ditetapkan dari Kementerian PPN/Bappenas.
3. Kompilasi dan Evaluasi
Langkah-langkah dalam penetapan proposal pada Pengusulan adalah sebagai
berikut:
a) Proposal yang telah dibuat oleh Kementerian/Lembaga, disampaikan
pada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, untuk
dikompilasi.
b) Kementerian Perencanaan melakukan evaluasi dan penilaian atas kualitas
proposal sesuai dengan aspek dan ketentuan yang telah ditetapkan.
c) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi dan penilaian atas kualitas
proposal denagn mengacu pada aspek dan ketentuan yang ada.
d) Kedua hasil evaluasi dikompilasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Hasil akhir proposal terdiri dari 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:
(1) Layak;
(2) Dipertimbangkan; atau
(3) Tidak layak.
4. Daftar Usulan Inisiatif Baru
Proposal yang Layak akan dimasukkan dalam Daftar Usulan Inisiatif Baru,
yang kemudian akan menjadi bagian dari Pagu Indikatif. Proposal yang
3
Dipertimbangkan, akan digabungkan dengan proposal pada Pengusulan II
untuk ditentukan mana yang akan didanai. Sedangkan proposal yang Tidak
Layak, tidak akan diikutkan lagi dalam mekanisme penentuan Inisiatif Baru.
5. Pertemuan Trilateral
Trilateral meeting dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP)
bidang pemberdyaan koperasi dan UKM tahun 2014 yang telah dilaksanakan
tanggal 15 April 2013. Program kegiatannya diarahkan pada terpenuhi
pencapaian program nasional, program bidang, dan program K/L,
kesemuanya harus mengacu pada sasaran target ouptput/outcome dalam
dokumen perencanaan yang ada (RPJMN dan/atau RENSTRA). Penyusunan
RKP tahun 2014 sangat strategis, karena merupakan tahun terakhir dari
RPJMN/Renstra tahun 2010 - 2014, sehingga tentunya harus optimal dalam
pencapaiannya, mengingat RPJMN 2010 - 2014 diterbitkan dengan Perpres,
dan Renstra yang telah diterbitkan dengan Permen Koperasi dan UKM.
6. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan
Sebagai upaya memberikan salah satu alternatif solusi dan sekaligus
meningkatkan akselerasi pembangunan guna mendorong tumbuh dan
berkembangnya Koperasi dan UMKM, maka dipandang perlu melaksanakan
Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) guna membangun
integrasi perencanaan antara pusat dan daerah secara gradual, integral dan
komprehensif.
Hal tersebut merupakan implementasi dan pelaksanakan rangkaian proses
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 di bidang Koperasi
dan UMKM, maka Kementerian Koperasi dan UKM akan menyelenggarakan
Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Tahun 2013 bersama
SKPD/Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM dan Bappeda Provinsi/D.I
seluruh Indonesia. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dimaksud, terutama
dalam rangka sinergi dan memperoleh masukan terhadap tencana program
dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah. Rakortekcan
dihadiri oleh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM beserta Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi/D.I. setempat.
7. Renja K/L
Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan
kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana
Strategis K/L (Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.
Penyusunan Renja K/L oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan setelah
4
dikeluarkannya surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas
bersama Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga
yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta
tema dan prioritas pembangunan nasional.
8. Pra-Musrenbangnas
Pra-Musrenbangnas merupakan agenda awal dari rangkaian Musrenbangnas
yang membahas secara teknis, mensinergikan kebutuhan pembangunan
daerah dengan rencana pembangunan pusat di daerah maupun kebijakan
pembangunan nasional dalam implementasinya di daerah. Untuk
menyelaraskan kebutuhan pusat dan daerah dengan menyandingkan Usulan
Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD) dan Rancangan Kerja
(Renja) K/L dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Ada tiga aspek yang
dibahas atau didiskusikan dalam Pra-Musrenbangnas ini agar terdapat
sinkronisasi. Aspek yang pertama yakni isu strategis provinsi dan isu strategis
nasional dan Direktif Presiden. Kedua, lokasi, target dan anggaran untuk
tugas pembantuan serta ketiga, kegiatan pendukung dan partisipasi APBD
provinsi terhadap program yang disinergikan dan penyelarasan pusat dan
daerah bisa diwujudkan dengan meyandingkan Usulan Kegiatan dan
Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD) dan Rancangan Kerja K/L dalam RKP
tahun 2014.
9. Musrenbangnas
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanat kan penyelenggaraan Musrenbang
dalam penyusunan RKP Musrenbang adalah wahana untuk mempertemukan
hasil perencanaan teknokratis-partisipatif yang dilakukan K/L dengan
pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka
menyerasikan perencanaan nasional dan daerah.
Upaya-upaya penyempurnaan dari setiap penyelenggaraan musrenbang telah
dilakukan. Hasil penyempurnaan dalam penyelenggaraan Musrenbang , yaitu:
(1) Mempertajam tujuan dan sasaran yang akan dicapai.Rencana yang baik
dimulai dengan tujuan yang jelas (spesifik), sasaran yang terukur dan dapat
dicapai dalam tenggat waktu tertentu; (2) Memperjelas kriteria penetapan
prioritas program dan kegiatan K/L yang akan dilaksanakan di setiap provinsi;
(3) Memperjelas arahan kebijakan nasional oleh Pemerintah Pusat. Dalam
rangka penguatan sinergi nasional, arahan dari Pemerintah Pusat khususnya
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian
Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi dan
5
Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat lebih konsisten, memiliki
kepastian, dan tidak lagi bersifat normatif (4) Mengevaluasi dan
pendampingan lanjut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja K/L dan RKA
K/L sebagai tindaklanjut hasil pelaksanaan Musrenbang
10. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014
RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,
serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga,
kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana
Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).
PROSES PENYUSUNAN RKP
BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2014
6
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2014
I. PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO
7
I. Kondisi Umum Koperasi dan UMKM
Tinjauan paruh waktu RPJMN untuk kegiatan prioritas lainnya di bidang
perekonomian mencakup industri pengolahan, kerjasama ekonomi
internasional khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tenaga kerja
Indonesia, serta koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Secara
garis besar dapat dikatakan bahwa dibutuhkan kerja keras untuk dapat mencapai
sasaran RPJMN.
Pemantapan perekonomian nasional melalui pengembangan koperasi dan
UMKM telah berkontribusi pada peningkatan pelaku ekonomi di kelompok akar
rumput sehingga lebih merata dan berkeadilan. Di bidang koperasi kemajuan
yang dicapai ditunjukkan oleh peningkatan jumlah koperasi sebesar 3,3 persen
sehingga secara akumulatif menjadi 194.295 unit pada tahun 2012. Jumlah
anggota koperasi juga meningkat sebesar 9,8 persen yaitu dari 28,1 juta orang
pada tahun 2011 menjadi 30,8 juta orang pada tahun 2012. Perbaikan kinerja
koperasi juga ditunjukkan dari peningkatan proporsi koperasi aktif dari 71,0
persen pada tahun 2011 menjadi 71,7 persen pada tahun 2012. Proporsi
koperasi aktif yang menjalankan rapat anggota tahunan (RAT) sebagai
bentuk akuntabilitas koperasi juga meningkat dari 43,4 persen pada tahun 2011
menjadi 47,4 persen pada tahun 2012. Perkembangan positif pada tahun 2012
juga ditunjukkan dari pertumbuhan volume usaha menjadi Rp.119,2 triliun (25,4
persen) dan peningkatan selisih hasil usaha (SHU) menjadi Rp.6,7 triliun (5,1
persen). Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi juga meningkat 13,9 persen
sehingga jumlah tenaga kerja di koperasi sampai November 2012 tercatat
sebanyak 429.678 orang.
Sementara itu perkembangan UMKM ditunjukkan oleh peningkatan jumlah UMKM
sebesar 2,4 persen sehingga mencapai 56,5 juta unit usaha pada tahun 2012
dan jumlah tenaga kerja UMKM juga meningkat sebesar 5,8 persen menjadi
sekitar 107,7 juta orang. Peningkatan jumlah unit usaha dan tenaga kerja
terbesar tercatat pada kelompok usaha menengah, yaitu masing-masing 10,7
persen dan 14,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja
usaha kecil juga terus meningkat. Pengembangan kinerja usaha mikro masih
membutuhkan kerja keras, hal ini penting karena pertumbuhan unit usaha
dan tenaga kerja yang rendah. Padahal usaha mikro masih dominan yaitu 98,8
persen unit usaha dengan menampung 92,8 persen tenaga kerja.
8
II. Penanggulangan Kemiskinan
Program-program untuk memfasilitasi koperasi dan UMKM untuk mengakses
permodalan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masuk pada
Klaster 3. Hasil pelaksanaan pada tahun 2012 yaitu penyaluran Kredit Usaha
Rakyat (KUR) sebesar Rp.34,2 triliun untuk lebih dari 1,9 juta debitur, dengan rata-
rata kredit/pembiayaan sebesar Rp.17,5 juta. Volume penyaluran KUR tersebut
telah melampaui target tahun 2012 sebesar Rp.30 triliun. Tingkat non-performing
loan (NPL) KUR pada tahun 2012 cukup rendah yaitu 3,6 persen. Sebagian besar
KUR disalurkan ke sektor perdagangan (37,5 persen), sektor pertanian dan
perikanan (17,1 persen), dan sektor perdagangan terintegrasi dengan sektor hulu
(14,2 persen).
Hasil pelaksanaan kegiatan di Klaster 3 lainnya pada tahun 2012 mencakup:
1. pendampingan bagi 27.520 calon debitur KUR dan sosialisasi KUR di 33
provinsi;
2. penyediaan 425 penyuluh perkoperasian bagi masyarakat dan diklat
perkoperasian bagi 600 orang;
3. pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan bagi 2.100 orang;
4. peningkatan kapasitas 360 KSP/KJKS dan 360 orang pengelola KSP/KJKS;
5. fasilitasi transformasi 100 LKM menjadi KSP/KJKS;
6. fasilitasi bagi 500 koperasi untuk membangun kerja sama pembiayaan melalui
linkage;
7. fasilitasi pembentukan lembaga penjaminan kredit daerah;
8. peningkatan kapasitas 150 konsultan keuangan mitra bank (KKMB) untuk
memberikan layanan bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil, serta fasilitasi
50 koperasi untuk memanfaatkan layanan KKMB; dan
9. revitalisasi tiga unit pasar tradisional yang dikelola koperasi di daerah
tertinggal/perbatasan.
III. Bidang Perekonomian Lainnya
Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM
yaitu daya saing koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang rendah.
Saat ini, koperasi belum berperan secara optimal dalam meningkatkan efisiensi
usaha dan posisi tawar UMKM yang menjadi anggotanya. Hal tersebut tercermin
dari skema bisnis yang masih terbatas, posisi tawar koperasi produksi yang masih
rendah, kapasitas SDM yang rendah, serta kerja sama usaha yang masih terbatas.
9
Sementara itu daya saing UMKM yang rendah ditunjukkan oleh produktivitas UMKM
(Rp.86,1 juta/unit) yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas
usaha besar (Rp.678,8 miliar/unit). Pada tahun 2012 kesenjangan juga tampak
pada sektor manufaktur, dimana produktivitas industri skala mikro, kecil dan
menengah (Rp.153,1 miliar/unit) yang lebih rendah dibandingkan dengan
produktivitas industri skala besar (Rp.553,6 miliar/unit). Kontribusi UMKM terhadap
nilai ekspor non migas masih berfluktuasi antara 14-18 persen pada periode 2005-
2011, meskipun terdapat peningkatan dalam satu tahun terakhir. Tantangan yang
dihadapi dalam peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yaitu perlunya
keterpaduan program dan kegiatan mulai dari hulu sampai hilir.
Khusus terkait dengan koperasi, program dan kegiatan perlu diarahkan untuk
menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang mandiri, dan mampu memfasilitasi
usaha anggotanya, serta berkontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan,
pembangunan ekonomi lokal dan penguatan pasar domestik. Akselerasi
peningkatan kapasitas UMKM juga perlu dilakukan untuk meningkatkan
kemampuannya dalam memanfaatkan peluang usaha yang diciptakan dari
pertumbuhan ekonomi, perdagangan yang semakin terbuka, dan peningkatan
investasi. Kedua upaya tersebut sangat penting bagi koperasi dan UMKM terutama
dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi, termasuk terkait
rencana penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.
IV. Sasaran dan Arah Kebijakan Koperasi dan UMKM
SASARAN
1. Meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan antara lain oleh:
a. Peningkatan produktivitas UMKM;
b. Peningkatan penyerapan tenaga kerja;
c. Peningkatan sumbangan UMKM pada pembentukan PDB;
d. Peningkatan nilai ekspor produk UMKM; dan
e. Peningkatan nilai investasi UMKM.
2. Meningkatnya kapasitas dan daya saing koperasi yang ditunjukkan antara lain
oleh:
a. Peningkatan jumlah koperasi aktif dari total koperasi;
b. Peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan;
dan
c. Peningkatan volume usaha koperasi.
10
ARAH KEBIJAKAN
1. Penguatan badan hukum dan pengawasan koperasi;
2. Peningkatan kapasitas usaha bagi koperasi di sektor-sektor produktif;
3. Penguatan akses keuangan bagi UMKM dan penguatan KSP/KJKS;
4. Peningkatan akses dan jaringan/kemitraan usaha dan pemasaran bagi KUMKM;
5. Peningkatan jangkauan diklat KUMKM; dan
6. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
11
LAMPIRAN 1
MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO
PRIORITAS 4 PROGRAM AKSI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Tema Prioritas
Meningkatkan kualitas program -program penangulangan kemiskinan dan memperluas
program pro-rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan termajinalkan demi
peningkatan dan perluasan kesejahteraanrakyat dalam rangka mencapai target sasaran pada
tahun 2014 menjadi 8,0-10,0 persen
Penanggungjawab Wakil Presiden
Bekerjasama dengan
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian; Menteri Sosial;Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri
Perumahan Rakyat; Menteri Energi dan SDM; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri
Keuangan; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
12
NO. SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGET
TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014
(RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011
1. Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR
100 2.000, Kemenkeu
2. Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan KUR yang terimplementasikan
75 1,5 Menko Perekonomian
3. Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan masyarakatsadar koperasi (GEMASKOP)
Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai koperasi dan praktek berkoperasi yang benar sesuai prinsip dan jati diri koperasi
1. Jumlah pelaksanaan sosialisasi program Gemaskop kepada tokoh masyarakat/kelompok strategis kelompok ekonomi produktif, dan gerakan koperasi
4 Event/ Provinsi
3,3 Kemen KUKM
2. Jumlah petugas lapangan koperasi yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian bagi masyarakat
690 Orang 22,8 Kemen KUKM
4. Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM
Meningkatnya kapasitas pembiayaan KSP/KJKS bagi UMKM
1. Jumlah lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan
100 KSP/KJKS 0,8 Kemen KUKM
13
NO. SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGET
TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014
(RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha
2. Fasilitas pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil
1 Skim 0,5 Kemen KUKM
5. Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM
Meningkatnya kualitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi, KJSK/UJKS-Koperasi dan LKM
Jumlah LKM yang terdaftar dan berbadan hukum koperasi
100 LKM 0,5 Kemen KUKM
6. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
Meningkatnya kapasitas dan jangkauan penyediaan modal/pembiayaan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah
1. Jumlah koperasidan UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage
500 UMKM 0,4 Kemen KUKM
2. Jumlah koperasi perkotaan dan perdesaan yang menerima bantuan dana
1.100 Koperasi 55,0 Kemen KUKM
3. Jumlah KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya
150 KKMB 0,4 Kemen KUKM
14
NO. SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGET
TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014
(RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4. Jumlah koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan
50 Koperasi 0,4 Kemen KUKM
5. Jumlah wirausaha pemula yang mendapatkan start up capital
1.651 Wirausaha
Pemula 41,3 Kemen KUKM
7. Pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan bagi koperasi dan UMKM
Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan asuransi dan jasa keuangan, serta administrasi perpajakan
Jumlah lembaga keuangan mikro (bank, LKBB, dan LKM) yang memberikan kredit/ pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM
100 LKM 0,6 Kemen KUKM
8. Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan
Meningkatnya kapasitas penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi
1. Jumlah Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD
2 Provinsi 0,3 Kemen KUKM
2. Jumlah Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD untuk mengembangkan co-guarantee dengan Lembaga Penjaminan Kredit Nasional
2 Provinsi, 2 PPKD
0,3 Kemen KUKM
15
NO. SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGET
TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014
(RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
9. Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM
Berkembangnya sarana usaha pemasaran KUMKM
Jumlah dukungan revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi
25 Unit 25,0 Kemen KUKM
10. Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan
Meningkatnya motivasi dan budaya berwirausaha serta berkembangnya kewirausahaan
1. Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan
3.000 Orang 3,3 Kemen KUKM
2. Jumlah peserta diklat kewirausahaan - 0,0 Kemen KUKM
11. Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian
Tersusunnya sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian
Jumlah peserta peningkatan pemahaman perkoperasian
1.200 Orang 2,0 Kemen KUKM
12. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP
Diklat pengelola LKM
250 Orang 0,8 Kemen KUKM
13. Perluasan KUR Meningkatnya penyaluran KUR
1. Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi program KUR
33 Provinsi 3,0 Kemen KUKM
2. Jumlah KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR
27.520 UMKM 14,3 Kemen KUKM
14. Peningkatan produktivitas dan mutu KUMKM
Meningkatnya produktivitas dan mutu KUMKM
Jumlah KUMKM yang memahami dan menerapkan inovasi dan
350 KUMKM 2,6 Kemen KUKM
16
NO. SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGET
TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014
(RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
teknologi tepat guna
15. Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan KUMKM
Tersedianya sistem dan lembaga penyelenggaraan diklat KUMKM yang berkualitas
Jumlah SDM koperasi dan UMKM yang mengikuti diklat 21.500 Orang 140,5 Kemen KUKM
17
LAMPIRAN 1
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO
PRIORITAS 10 DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK
Tema Prioritas Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta
keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-Konflik
Penanggungjawab Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Bekerjasama dengan
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kesehatan;
Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Komunikasi dan Informatika; Menteri
Pertahanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Luar Negeri; Menteri Sosial; Menteri Dalam
Negeri; Menteri Pertahanan; Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional; Badan Nasional
Pengelola Perbatasan.
18
NO. SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGET
TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014
(RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM
1. Pemberdayaan Usaha koperasi dan UMKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi dan tersusunnya konsep pemberian insentif bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha
Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan usaha melalui pemanfaatan energi baru terbarukan
9 15,0 Kemen KUKM
II. PEMBERDAYAAN KOPERASI, UMKM, DAN IKM
1. Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM dan tersusunnya konsep pemberian insentif bidang kehutanan dan perkebunan
Jumlah koperasi di bidang produksi pala di Papua dan Papua Barat yang diperkuat 5 Koperasi 5,0 Kemen KUKM
19
LAMPIRAN 1
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO
PRIORITAS LAINNYA BIDANG PEREKONOMIAN
Tema Prioritas -
Penanggungjawab Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Bekerjasama dengan
Kemenperin, Kemenakertrans, Kem KUKM, KemESDM, KemenPU, Kemkominfo, BNP2TKI,
Kemensos, Kemenlu
20
NO. SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGET
TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014
(RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I. PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH (UMKM)
Penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan iklim usaha yang kondusif, pengembangan produk dan pemasaran, peningkatan daya saing SDM, penguatan kelembagaan dan revitalisasi koperasi, serta peningkatan akses ke pembiayaan yang mendukung peningkatan daya saing koperasi dan UMKM
1. Penataan Peraturan Perundang-undangan di bidang Koperasi dan UMKM
Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan koperasi dan UMKM
1. Jumlah Rancangan Undang-undang tentang Perkoperasian
- -
Kemen KUKM
2. Jumlah rancanga peraturan pelaksanaan UU tentang Koperasi
4 RPP 4,0
Kemen KUKM
2. Pengembangan Sarana Usaha Koperasi dan UMKM
Berkembangnya sarana usaha pemasaran KUMKM
Jumlah dukungan sarana usaha pemasaran revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi
40 unit pasar tradisional
yang dikelola koperasi
40,0
Kemen KUKM
3. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM
Berkembangnya pusat layan usaha terpadu (PLUT)-KUMKM
Jumlah pusat layanan usaha terpadu (PLUT) KUMKM
15 unit PLUT-KUMKM
75,0
Kemen KUKM
4. Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UKM
Berkembangnya pasar ekspor Koperasi dan UMKM
Konsep sistem informasi konsolidasi kargo UMKM ekspor, dan jumlah ujicoba di pelabuhan laut utama
Ujicoba di 2 pelabuhan
2,0
Kemen KUKM
21
NO. SUBSTANSI INTI/
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR TARGET
TAHUN 2014
PAGU TAHUN 2014
(RP.MILYAR)
INSTANSI PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
5. Pengembangan Data dan Informasi Koperasi dan UMKM
Tersedianya data dan informasi KUMKM sebagai landasan peraturan dan kebijakan
Peningkatan ketersediaan data dan informasi UMKM
- 0,0 Kemen KUKM
6. Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM
Berkembangnya kemitraan koperasi dan UMKM
Jumlah koperasi dan UMKM yang difasilitasi menjadi mitra investasi
200 KUMKM 6,0 Kemen KUKM
7. Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM
Meningkatnya produktivitas dan mutu KUMKM
Jumlah KUKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standardisasi ISO/SNI/HACCP, HKI dan kehalalan produk
1.000 KUKM 8,5 Kemen KUKM
8. Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM
Meningkatnya kinerjakelembagaan di bidang pengendalian dan akuntabilitas koperasi berkoperasi yang benar sesuai prinsip dan jati diri koperasi
Jumlah koperasi yang direvitalisasi
300 Koperasi 8,0 Kemen KUKM
22
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2014
II. PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG
23
I. Pelaksanan Program Tahun 2012 dan Rencana Pelaksanaan Tahun 2013
Penurunan tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi
dan sosial yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, penyerapan tenaga
kerja, dampak bencana dan iklim, serta ketersediaan pangan dan energi.
Pertumbuhan ekonomi 2012 sekitar 6,23 persen dengan laju pertumbuhan di
sektor pertanian sebesar 3,97 persen, yang dinilai relatif stabil mengingat
kondisi ekonomi global yang tidak menentu Hal ini memberikan dampak positif
terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2012. Pertumbuhan di
sektor pertanian berperan dalam mempertahankan mata pencaharian petani
dan menjaga pendapatan petani agar tidak jatuh ke kemiskinan.Tingginya
inflasi pada tahun 2012, yaitu mencapai 4,30 persen, dibandingkan tahun
sebelumnya yang hanya sebesar 3,79 persen dinilai menjadi salah satu
penyebab perlambatan penurunan kemiskinan pada tahun 2012. Hal ini terjadi
terutama pada kelompok masyarakat hampir miskin/rentan miskin yang sangat
mudah menjadi kembali miskin akibat fluktuasi harga yang berpengaruh
terhadap penurunan dayabeli mereka. Untuk itu, kestabilan kondisi
perekonomian terutama harga-harga bahan makanan perlu dijaga, mengingat
proporsi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) pada
tahun 2012 ini masih 73,5 persen.
Penyerapan tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor utama dalam
mengurangi jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan juga terus ditingkatkan.
Selama bulan Agustus 2011 sampai dengan Agustus 2012 telah dapat diciptakan
1,1 juta kesempatan kerja. Sejalan dengan berbagai upaya perbaikan kondisi
ekonomi makro, meliputi stabilisasi ekonomi termasuk penciptaan lapangan kerja,
penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang
bersifat pemihakan (affirmative) kepada masyarakat miskin melalui 4 (empat)
klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu: klaster 1 adalah program
perlindungan sosial berbasis keluarga, klaster 2 adalah program yang berbasis
pada pemberdayaan masyarakat, klaster 3 adalah program berbasis
pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta klaster 4 adalah program pro-rakyat
yang ditujukan untuk meningkatkan serta memperluas cakupan program-program
penanggulangan kemiskinan lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan
24
termarjinalkan. Secara umum, pelaksanaan berbagai kegiatan di dalam keempat
klaster tersebut berjalan dengan baik.
Klaster 3
Dilaksanakan untuk memfasilitasi rakyat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan
dasar, namun masih membutuhkan bantuan untuk meningkatkan akses
permodalan dan mengembangkan usaha melalui pemberdayaan koperasi, dan
usaha mikro dan kecil. Hasil-hasil pelaksanaan pada tahun 2012 mencakup
penyaluran KUR dan bantuan permodalan lainnya, pendidikan dan pelatihan
kewirausahaan, penguatan lembaga pembiayaan dan sarana usaha, serta
penyuluhan perkoperasian. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun
2012 mencapai sebesar Rp.34,23 triliun untuk lebih dari 1,96 juta debitur, dengan
rata-rata kredit/pembiayaan sebesar Rp.17,45 juta. Volume penyaluran KUR
tersebut telah melampaui target tahun 2012 sebesar Rp.30 triliun. Tingkat Non-
Performing Loan (NPL) KUR pada tahun 2012 cukup rendah yaitu 3,60 persen.
Sebagian besar KUR disalurkan ke sektor perdagangan (37,49 persen), sektor
pertanian dan perikanan (17,08 persen), dan sektor perdagangan terintegrasi
dengan sektor hulu (14,16 persen). Hasil pelaksanaan kegiatan di Klaster 3 lainnya
pada tahun 2012 mencakup:
1. pendampingan bagi 27.520 calon debitur KUR dan sosialisasi KUR di 33
provinsi;
2. penyediaan 425 penyuluh perkoperasian bagi masyarakat dan diklat
perkoperasian bagi 600 orang;
3. pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan bagi 2.100 orang;
4. peningkatan kapasitas 360 Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Jasa keuangan
Syariah (KSP/KJKS) dan 360 orang pengelola KSP/KJKS;
5. fasilitasi transformasi 100 LKM menjadi KSP/KJKS;
6. fasilitasi bagi 500 koperasi untuk membangun Ckerja sama pembiayaan
melalui linkage;
7. fasilitasi pembentukan lembaga penjaminan kredit daerah;
8. peningkatan kapasitas 150 konsultan keuangan mitra bank (KKMB) untuk
memberikan layanan bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil, serta fasilitasi
50 koperasi untuk memanfaatkan layanan KKMB; dan
9. revitalisasi tiga unit pasar tradisional yang dikelola koperasi di daerah
tertinggal/perbatasan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Klaster 3
akan terus dilanjutkan pada tahun 2013 melalui penajaman sasaran dan
25
target, serta perluasan kegiatan yang tidak saja ditujukan untuk meningkatkan
akses usaha mikro dan kecil ke sumber permodalan, namun juga untuk
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), akses pemasaran,
kualitas produksi, dan kelembagaan koperasi dan usaha mikro dan kecil.
Beberapa target yang ditetapkan untuk tahun 2013 di antaranya:
a. dukungan penjaminan Pemerintah untuk penyaluran KUR sebesar Rp 36
triliun;
b. pendampingan bagi 27.520 usaha mikro dan kecil untuk mengakses KUR;
c. penguatan permodalan bagi 1.320 koperasi di perkotaan dan perdesaan;
d. penguatan kapasitas KSP/KJKS untuk memberikan pembiayaan bagi usaha
mikro dan kecil;
e. revitalisasi 25 unit sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan; dan
f. peningkatan kapasitaskewirausahaan bagi 4.600 orang dan diklat
perkoperasian bagi 600 orang.
II. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Upaya-upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi yang
berkeadilan dan berdaya saing. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan
kontribusi koperasi dan UMKM dalam mendorong perkembangan usaha-usaha
produktif, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat.
Peran dan kontribusi koperasi pada tahun 2012 dapat dilihat dari perbaikan
usaha dan kelembagaannya.
Volume usaha koperasi meningkat sebesar 25,37 persen sehingga mencapai
Rp.119,18 triliun pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, selisih hasil usaha
(SHU) yang merupakan indikator kemanfaatan koperasi bagi anggota koperasi
juga meningkat sebesar 5,14 persen. Perkembangan koperasi tersebut
didukung oleh peningkatan jumlah koperasi sebesar 3,25 persen, dan jumlah
anggota koperasi sebesar 9,79 persen. Sampai akhir tahun 2012, jumlah unit
koperasi mencapai 194.295 unit, dengan jumlah anggota koperasi mencapai
30,8 juta orang. Perbaikan kelembagaan juga ditunjukkan oleh penurunan
jumlah koperasi tidak aktif, dan peningkatan proprosi koperasi aktif yang
menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari 43,4 persen pada tahun 2011
menjadi 47,36 persen pada tahun 2012. Penyerapan tenaga kerja oleh
koperasi juga meningkat sehingga secara akumulatif sampai akhir 2012
mencapai 429.678 orang.
26
Peran UMKM pada tahun 2012 juga terus meningkat. Jumlah UMKM pada
tahun 2012 diperkirakan mencapai 56,53 juta unit usaha, dengan jumlah
tenaga kerja 107,66 juta orang. Perkembangan tersebut menunjukkan
peningkatan jumlah unit usaha dan tenaga kerja masing-masing sebesar 2,41
persen, dan 5,83 persen dibandingkan posisi pada tahun 2011. Sumbangan
UMKM terhadap pembentukan PDB nasional pada tahun 2012 (harga berlaku)
tercatat sebesar 59,08 persen, sehingga produktivitas UMKM pada tahun 2012
tercatat sebesar Rp 86,13 juta/unit. Usaha mikro masih mendominasi struktur
UMKM baik dari sisi populasi unit usaha (98,80 persen), jumlah tenaga kerja
(92,75 persen), dan sumbangan pada PDB UMKM (60,60 persen).
Sementara itu pangsa nilai ekspor non migas UMKM meningkat dari
15,81persen pada tahun 2010 menjadi 16,44 persen pada tahun 2011.
Peningkatan juga tercatat pada pangsa investasi UMKM dari 48,34 persen pada
tahun 2010 menjadi 49,11 persen pada tahun 2011. Perbaikan kinerja UMKM
ini didorong oleh pertumbuhan usaha menengah selama tahun 2012 yang
tercatat paling tinggi yaitu kenaikan 10,65 persen untuk jumlah unit, dan
14,67 persen untuk tenaga kerja.
Sektor lain yang penting perananya dalam perekonomian dan menunjang
perkembangan sektorsektor lainnya adalah sektor keuangan.
III. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2014 diarahkan untuk
mendorong peningkatan produktivitas usaha mikro dalam rangka memperkuat
usaha-usaha masyarakat, dan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan
UKM untuk menjadi usaha yang berdaya saing tinggi. Upaya-upaya tersebut
diharapkan dapat meningkatkan peran peran koperasi dan UMKM dalam
pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan daya
saing perekonomian nasional.
Arah kebijakan pembangunan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun
2014 merupakan rangkaian arahkebijakan yang berkelanjutan sesuai RPJMN
2010-2014 dan dilengkapi dengan beberapa arah kebijakan untuk menjawab
kebutuhan terkini dan dinamika perubahan pasar sebagai berikut:
1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, yang
mencakup penataan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi
dan UMKM, serta pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi;
27
2. Mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM, yang
mencakup penyediaan dukungan pemasaran, produksi, kemitraan,
investasi dan pengembangan produk unggulan;
3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) koperasi dan
UMKM, yang mencakup pemasyarakatan dan pengembangan
kewirausahaan, kapasitas dan kompetensi SDM, penyediaan layanan
pengembangan bisnis, revitalisasi pendidikan dan pelatihan koperasi dan
UMKM, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan
SDM koperasi dan UMKM;
4. Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif,
yang meliputi peningkatan askes permodalan, pengembangan dan
pengendalian koperasi simpan pinjam yang disertai dengan peningkatan
kapasitas dan kompetensi pengelolanya, pengembangan jasa keuangan
bagi koperasi dan UMKM, perluasan KUR; dan
5. Memperkuat kelembagaan koperasi, yang mencakup peningkatan kualitas
organisasi dan badan hukum koperasi, ketatalaksanaan koperasi, dan
keanggotaaan koperasi, serta penguatan kapasitas koperasi sesuai dengan
amanat Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.
IV. Desentralisasi Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah
Dalam pelaksanaan pembagian urusan, sudah dilakukan inventarisasi
perundang-undangan sektoral yang belum sejalan dengan peraturan
perundang-undangan otonomi daerah di pusat dan di daerah. Hingga tahun
2012 terdapat 10 bidang yang telah dilakukan inventarisasi yaitu Bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak; Bidang Kehutanan; Bidang Koperasi UKM;
Bidang Perindustrian; Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; Bidang
Perhubungan; Bidang Kesbangpol; Bidang Kepegawaian; Bidang Arsip dan
Perpustakaan. Selain inventarisasi, dilakukan juga harmonisasi peraturan
perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan
desentralisasi dan otonomi daerah.
Halaman : 1
2 3 4 5 6 7 8
044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 56.432.318 37.900.842 952.050.267 15.736.658 109.950.211 263.320.000 1.435.390.296
044.01 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH 56.432.318 37.900.842 952.050.267 15.736.658 109.950.211 263.320.000 1.435.390.296
044.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 56.432.318 0 177.447.437 0 4.291.560 0 238.171.315
Kementerian Koperasi dan UKM
044.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara 0 37.900.842 0 15.736.658 0 0 53.637.500
Koperasi dan UKM
044.01.06 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 0 0 774.602.830 0 105.658.651 263.320.000 1.143.581.481
RUPIAH MURNI 56.432.318 37.900.842 828.512.717 15.736.658 105.446.943 263.320.000 1.307.349.478
PINJAMAN LUAR NEGERI 0 0 0 0 0 0 0
RUPIAH MURNI PENDAMPING 0 0 0 0 0 0 0
PNBP 0 0 0 0 0 0 0
PINJAMAN DALAM NEGERI 0 0 0 0 0 0 0
BADAN LAYANAN UMUM 0 0 123.537.550 0 4.503.268 0 128.040.818
STIMULUS 0 0 0 0 0 0 0
HIBAH DALAM NEGERI 0 0 0 0 0 0 0
HIBAH LUAR NEGERI 0 0 0 0 0 0 0
HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI 0 0 0 0 0 0 0
HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI 0 0 0 0 0 0 0
PINJAMAN DALAM NEGERI 0 0 0 0 0 0 0
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 56.432.318 37.900.842 952.050.267 15.736.658 109.950.211 263.320.000 1.435.390.296
Operasional Non Ops
1
LAPORAN REKAPITULASI ANGGARAN T.A 2014(DALAM RIBUAN RUPIAH)
KODE/NAMA UNIT
BELANJA
PEGAWAI
(Operasional
)
BELANJA BARANG BELANJA MODAL BANTUAN
SOSIAL JUMLAH
Operasional Non Ops
