ARAH DAN KEBIJAKAN GREEN INVESTMENTditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/festival_iklim... · • Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan,

© 2018 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Jakarta, 17 Januari 2018

ARAH DAN KEBIJAKAN GREEN INVESTMENT

DISKUSI INTERAKTIF: MEWUJUDKAN INVESTASI PERUBAHAN IKLIMPERKEMBANGAN, TANTANGAN DAN PELUANG PADA FESTIVAL IKLIM 2018

Oleh:

Hanung Harimba RachmanDirektur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya, BKPM

OVERVIEW KONDISI EMISI DI INDONESIA

I n d o n e s i a I n v e s t m e n t C o o r d i n a t i n g B o a r d

TARGET NASIONAL UNTUK PENURUNAN EMISI (RPJMN 2015-2019)

3

• Target Indonesia, penurunan emisi GRK sekitar 26 persen pada tahun 2019

• Prioritas akan dilakukan di 5 (lima) sektor: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dantransportasi, industri, dan limbah. Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

No. Pembangunan Baseline 2014 Sasaran 2019

1 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 15,5% Turun 26%

2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63,0-64,0 66,5-68,5

3 Tambahan Rehabilitasi Hutan 2 juta ha (dalam dan luar kawasan) 750 ribu ha (dalam kawasan)

Oil , 52%Natural Gas, 29%

Coal, 15%

Hydro power, 3% Geothermal , 1%Oil, 20%

Renewable energy; 17%*

Coal, 33%

Natural Gas, 30%

Biofuel (5%)Geothermal (5%)Biomass, Nuklir, Hidro, Surya, Angin (5%)Coal Liquefaction (2%)

*): Keterangan

Roadmap Kebijakan Energi Nasional


EMISI DI INDONESIA

4Sumber: World Resources Institute (WRI), 2016


EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) SEKTORAL, 2000-2014

5

Energi31%

Proses Industri dan Penggunaan Produk

3%

Pertanian8%

Limbah6%

Penggunaan Lahan, Perubahan

Penggunaan Lahan dan Kehutanan

35%

Kebakaran Lahan Gambut

17%

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), 2016


SUMBER EMISI UTAMA PROVINSI DI INDONESIA

6

• Pada 2013 Indonesia baru mencapai 2.25% dari keseluruhan target penurunan emisi gas rumah kaca di tingkat provinsi tahun 2020.

• Melihat bahwa Indonesia hanya memiliki sisa empat tahun, provinsi-provinsi di Indonesia harus mendorong implementasi yang lebih baik untuk mengejar pencapaian target di tahun 2020.

Sumber: World Resources Institute (WRI), 2016

KEBIJAKAN GREEN INVESTMENT


AMANAT UU PENANAMAN MODAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

8

No. Pasal Keterangan

1 Pasal 3 Ayat (1) Huruf h

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan (asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup)

2 Pasal 12 Ayat (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya

3 Pasal 15 Huruf b Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat

4 Pasal 16 Huruf d Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup

5 Pasal 17 Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6 Pasal 18 Ayat (3) Huruf g

Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria menjaga lingkungan hidup

7 Pasal 24 Huruf b Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa

8 Pasal 30 Ayat (7) Huruf a

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi


RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (PERPRES NO. 16 TAHUN 2012)

9

• Pasal 2 Perpres 16 Tahun 2012 mencantumkan bahwa arah kebijakan penanaman modal, meliputi:• Perbaikan iklim penanaman modal• Persebaran penanaman modal• Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi• Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment)• Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK)• Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal• Promosi penanaman modal

• Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Economy), antara lain:• Perlunya sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup , khususnya

program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi,dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati

• Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatanpotensi sumber energi baru dan terbarukan

• Pengembangan ekonomi hijau (Green Economy)• Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada

penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasukpencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangankarbon (carbon trade)

• Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan serta lebihterintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir

• Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukunglingkungan


DEFINISI GREEN INVESTMENT

10

• Green Investment adalah kegiatan penanaman modal yang berfokus kepada perusahaan atauprospek investasi yang memiliki komitmen kepada konservasi sumber daya alam, produksi sertapenemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), implementasi proyek air dan udarabersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar.

• Fokus pengembangan ekonomi hijau (Green Economy) harus sejalan dengan tujuan pembangunanlingkungan hidup seperti: perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati danpencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan

• Menurut Kementerian Perindustrian RI, Green Investment harus memiliki aspek:• Penggunaan material input ramah lingkungan• Intensitas material input rendah• Penerapan konsep reduce, reuse, recycle, dan recovery• Intensitas energi rendah• SDM yang memiliki tingkat kompetensi dibidangnya dan memiliki wawasan lingkungan,

khususnya efisiensi sumber daya• Volume air yang digunakan lebih rendah dan memenuhi baku mutu lingkungan• Low carbon technology• Penggunaan energi alternatif


RENCANA DAN REALISASI INVESTASI GREEN INVESTMENT, 2010-TW3/2017

11

No. Kelompok Bidang UsahaPMA (USD juta) PMDN (Rp miliar)

Rencana Realisasi % Realisasi Rencana Realisasi % Realisasi

1 Kehutanan (KBLI 02) 30,4 5,3 17,4 0,0 0,0 -

2 Pengusahaan Tenaga Panas Bumi (KBLI 0620) 1.087,1 864,9 79,6 4.605,2 0,0 0,0

3 Industri Pengolahan (KBLI 2011) 547,3 1.412,3 258,1 6.410,8 2.257,8 35,2

4 Pengadaan Listrik (KBLI 3510) 25.135,2 2.477,6 9,9 169.317,0 28.553,5 16,9

5 Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang (KBLI 38) 392,3 3,3 0,8 1.572,4 53,1 3,4

• Kelompok sektor investasi yang berpotensi didorong sebagai investasi hijau (Green Investment):• Kehutanan*• Pengusahaan tenaga panas bumi (geothermal)• Industri pengolahan (industri biofuel)• Pengadaan listrik (EBT, biogas, sampah)• Pengelolaan sampah dan daur ulang

Keterangan:* Yang dikelola secara ramah lingkungan

Rencana dan Realisasi Investasi per Kelompok Bidang Usaha PotensialInvestasi Hijau (Green Investment)

2010-TW3/2017


DAFTAR NEGATIF INVESTASI UNTUK GREEN INVESTMENT (1)

12

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN Dl BIDANG PENANAMAN MODAL

No. BIDANG USAHA KBLI DNI

Sektor Energi

1. Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya 38110 Terbuka 100%

2. Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya, dengan atau tanpa menghasilkan bahan bakar substitusi

38211 Terbuka 100%

3. Pengadaan gas bio, termasuk perngolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebaga bahan bakar yang dihasilkan dari sampah/limbah

35203 Terbuka 100%

4. Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Panas Bumi

06202 PMA Maks.90%

5. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan Kapasitas < 10 MW

35101 PMA Maks.67%



13


Sektor Perdagangan

1. Jasa Survei Lingkungan Hidup 00000 PMDN 100%

Sektor Kehutanan

1. Pengusahaan Perburuan di Taman Buru dan Blok Buru

93193 93229

PMA Maks. 49%

2. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan serta Lembaga Konservasi

0172 PMA Maks. 49%

3. Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata dalam Kawasan Hutan meliputi Wisata Tirta, Wisata Petuangalan Alam dan Wisata Gua

932419324293243932499322393222

PMA Maks. 51% atau 70% bagi penanammodal dari negara-negara ASEAN




14


Sektor Kehutanan

4. Pengadaan dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan

46207 PMDN 100%

5. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Hutan

02209 PMDN 100%

6. Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dari Habitat Alam

0171101712017130171401715

PMDN 100% dan rekomendasi dari KLHK

7. Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

10719 Tertutup




15


Sektor Kelautan dan Perikanan

1. Budidaya Koral / Karang Hias 01727

Rekomendasi dari KLHK

2. Pemanfaatan koral / Karang dari Alam untuk Bahan Bangunan / Kapur / Kalsium, Akuarium dan Souvenir / Perhiasan serta Koral Hidup atau Koral Mati dari Alam

03117

Tertutup

Sektor Perindustrian

1. Industri Bahan Aktif Pestisida 20211

Tertutup

2. Industri Bahan Kimia Industri dan Bahan Perusak Lapisan Ozone

20119

Tertutup

3. Industri Bahan Kimia Daftar-1 Konvensi Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I UU No.9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia

20119

Tertutup



INSENTIF FISKAL DAN NON-FISKAL BAGI GREEN INVESTMENT

16

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

(Peraturan Menteri Keuangan No.76Tahun 2012)

Untuk memenuhipenyediaan barangdan/atau jasa untukkepentingan umum danpeningkatan daya saingindustri tertentu di dalamnegeri

Kriteriasektorindustri

FASILITAS BEA IMPOR

(Peraturan Menteri Keuangan No.76 Tahun 2012)

pengecualian bea imporselama 2 tahun atau 4 tahun untuk perusahaanyang menggunakan mesinproduksi lokal (minimal 30%) dan dapatdiperpanjang 1 tahun.

Mesin, barang, bahanbakuuntukproduksi

Yang memproduksi barangdan/atau jasa dalam bidang:

1.Budaya dan Pariwisata2.Transportasi Umum3.Kesehatan Masyarakat4.Pertambangan5.Konstruksi6.Telekomunikasi7.Pelabuhan

Industri

Investasi baru atauperluasan minimal 30%

PMA & PMDN

• Belum diproduksi di dalamnegeri

• Sudah diproduksi di dalamnegeri namun belummemenuhi spesifikasi yang dibutuhkan

• Sudah diproduksi di dalamnegeri namun jumlahnyabelum mencukupikebutuhan industri

Kriteriabarang/ bahanimpor

PEMBEBASAN PAJAK

(Peraturan Menteri Keuangan No.159 Tahun 2015)

5-10tahunPembebasan pajak, terhitung sejak tahap produksi komersial.

Industri pionir1. Industri logam dasar;2. Industri pemurnian minyak

bumi dan/atau kimia dasar organik (biofuel);

3. Industri mesin;

4. Industri dengan sumber daya terbarukan;

5. Industri peralatan komunikasi.

50% tambahandua tahunPengurangan pajak penghasilan setelah periode berakhir dan bisa diperpanjang.

Rp1trilliunminimal rencana investasi & badanhukum setelah15 Agustus 2010.

PENGURANGAN PAJAK

(Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2016)

145 bidangusahaBerhak masuk dalamkriteria, dari hanya143 bidang dalamperaturansebelumnya.

30% darinilaiinvestasi

Pengurangan dari PPhbadan netto selama 6 tahun, 5% per tahun.

Memenuhi persyaratan khususantara lain: jumlah investasi dantenaga kerja minimal,serta lokasiproyek (terutama di luar Pulau Jawa).

Pertanian• Peternakan Sapi• Jagung• Kedelai• Padi• Buah Tropis

Pembangkit• Geothermal• Renewable energy

Minyak dan Gas• Kilang Minyak• LNG• Lubricant

Industri Manufaktur• Baja dan Besi• Pakaian• Semi konduktor• Komponen Elektronik• Komputer• Alat Komunikasi• Televisi• Ban• Farmasi• Kosmetik• Pengolahan Ikan dan

Udang


TAX ALLOWANCE UNTUK GREEN INVESTMENT (1)

17

PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2015 JO. NO.9 TAHUN 2016 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH

TERTENTU

No. BIDANG USAHA

KBLI CAKUPAN PRODUK PERSYARATAN

1. Industri mesin fotokopi

28174 Mesin fotokopi dan perlengkapan mesinfotokopi

Menggunakan teknologi ramah lingkungan

2. Industri mesin pendingin

28193 Evaporator dan kondensor untuk semua meisn pendingin


3. Pembangkitan tenaga listrik

35101 Pengubahan tenaga energi baru (hidrogen, CBM,batubara tercairkan atau batubara tergaskan)dan energi terbarukan (tenaga air dan terjunan air, tenaga surya, angrn atau arus laut)menjadi tenaga listrik.

4. Industri mesin fotokopi

28174 Mesin fotokopi dan perlengkapan mesinfotokopi


5. Industri mesin pendingin

28193 Evaporator dan kondensor untuk semua meisn pendingin




18

No. BIDANG USAHA KBLI CAKUPAN PRODUK DAERAH / PROVINSI PERSYARATAN

6. Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya

38211 Listrik, uap, bahan bakarsubstitusi, dan/atau biogas,yang dihasilkan daripengolahan limbah organik(Sludge dan POME (Palm Oil MillElfluent) pabrik kelapa sawit.

Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKIJakarta, Jawa Barat, Banten, JawaTengah, DI Yoryakarta, Jawa Timur(tidak termasuk Kabupaten di PulauMadura), Sulawesi Utara, Sulawesi Barat,Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah,Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, NusaTenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

7. Pengusahaan tenaga panas bumi

06202 Pencarian- Pengeboran- Pengubahan tenaga panas bumi menjaditenaga listrik.


TERTENTU



19

No. BIDANG USAHA

KBLI CAKUPANPRODUK

DAERAH / PROVINSI

PERSYARATAN

8. Industri semen 23941 Bermacam semen (semenhidrolik dan arang atau kerakbesi), seperti portland, natural,semen mengandung aluminium,semen terak dan semensuperfosfat dan jenis semenlainnya.

Seluruh Provinsi di Indonesia kecualiProvinsi DKI Jakarta, Jawa Barat,Banten, Jawa Tengah, DI yograkarta,Jawa Timur (tidak termasuk Kabupatendi Pulau Madura), dan Sulawesi Selatan.



TERTENTU


KEBIJAKAN IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU: SEKTOR KEHUTANAN

20

Kontribusi sektor kehutanan dalam perubahan iklim;(i) Meningkatkan peran hutan dalam penyerapan karbon,(ii) Pengembangan bioenergi,(iii) Pembangunan dan infrastruktur hijau yang terkait dengan produk hutan.

Pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan;(i) Penguatan kesatuan pengelolaan hutan,(ii) Penerapan sistem sertifikasi kayu,(iii) Reforestasi kawasan hutan, pemulihan hutan terdegradasi serta perluasan

hutan masyarakat,(iv) Pembangunan hutan tanaman.

Penyedia jasa lingkungan lainnya (selain emisi GRK penyebab perubahan iklim).


KEBIJAKAN IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU: SEKTOR ENERGI

21

Penyediaan/PasokanEnergi Masih yang Bertumpu Pada Sumber EnergiTerbarukan.

Konservasi dan Efisiensi Energi.(i) Inpres Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air,

kepada semua lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah.(ii) Penghematan pemakaian BBM Bersubsidi sebesar 10%, melalui

pengaturan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi bagi kendaraan dilingkungan instansi masing-masing, dan di lingkungan BUMN dan BUMD,yang dilakukan sepanjang BBM Non Subsidi tersedia di wilayah masing-masing.


KEBIJAKAN IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU: SEKTOR PERTAMBANGAN

22

Penggunaan teknologi bersih di pertambangan.

Revegetasi dan integrasi perencanaan reklamasi dengan seluruh tahapankegiatan penambangan.

Reklamasi pada lahan bekas tambang berperan dalam mengurangipemanasan global.

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangandengan reklamasi.


KEBIJAKAN IMPLEMENTASI EKONOMI HIJAU: SEKTOR INDUSTRI

23

Pembangunan industri dengan menjaga keseimbangan ekosistem, memeliharasumberdaya yang berkelanjutan, menghindari eksploitasi sumberdaya alamdan menjaga fungsi pelestarian lingkungan.

Mengeluarkan larangan memproduksi bahan perusak lapisan ozon sertamemproduksi barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon.

Revisi Undang-Undang tentang Perindustrian, salah satunya adalah mengaturtentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan industri hijau.

Penyusunan rencana induk pengembangan industri hijau.

Penyusunan standar industri hijau.

Penyusunan katalog bahan baku dan bahan penolong ramah lingkungan.


POTENSI PENGEMBANGAN CLEAN ENERGY

24

Solar PowerPotential: 207.8 GWUtilized: 0.085 GW

GeothermalPotential: 12.3 GWReserve: 17.2 GWUtilized: 1.64 GW

Hydro PowerPotential: 75 GWUtilized: 5.12GW

Wind PowerPotential: 60.6 GWUtilized: 1.1 MW

Wave PowerPotential: 19.9 GW

Utilized: 0 GW

BioenergyPotential: 32,6 GWUtilized: 1.78 GW

Total Utilization = < 2% of PotentialSumber: KESDM, 2017

INVESTASI DAN KEBUTUHAN PENDANAAN


PERAN INVESTASI TERHADAP GDP

26

Investasi cenderung mendahului GDP sekitar 1 hingga 4 kuartal sebelum GDP. Ini terlihat jelas pada periode pertengahan tahun 2001 hingga 2004 dan 2009-2015. Ini menarik, karena tahun-tahun dimana

investasi cenderung mengikuti pertumbuhan ekonomi adalah tahun-tahun dimana terjadi krisis.

Investasi bersifat prosiklikal mengikuti naik-turunnya GDP

Sumber: Macroeconomic Dashboard UGM


PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI 2011 – TW III 2017 (Rp Triliun)

27

Share PMA:

62,1%Share PMDN:

37,9%

FDI DDI

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jan-Sep 2017 Total

PMA 175,3 221,0 270,4 307,0 365,9 396,6 318,5 2.054,7

Target PMA 177,2 206,8 272,6 297,3 343,7 386,4 429,0 2.113,0

PMDN 76,0 92,2 128,2 156,1 179,5 216,2 194,7 1.042,9

Target PMDN 62,8 76,7 117,7 159,3 175,8 208,4 249,8 1.050,5

Total Realisasi 251,3 313,2 398,6 463,1 545,4 612,8 513,2 3.097,6

Total Target 240,0 283,5 390,3 456,6 519,5 594,8 678,8 3.163,5

% Realisasi 104,7% 110,5% 102,1% 101,4% 105,0% 103,0% 75,6%

Pertumbuhan (y-o-y) 21,6% 24,6% 27,2% 16,2% 17,8% 12,4% 13,2%

54%

46%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jan-Sept 2017

Jawa 148 176 230 264 297 329 282.8

Luar Jawa 103 138 168 193 249 284 230.4

0

100

200

300

400

500

600

700

Re

alis

asi P

en

anam

an M

od

al

(Rp

Tri

liun

)

59%

41%

58%

42%

56%

44%

58%

42%

54%

46%

54%

46%

55,1%

44,9%

(Rp Triliun)

Rata-rata pertumbuhaninvestasi (y-o-y) selama

2011 – TW III 2017

19,0%

43,7%Rata-rata realisasi

investasi di luarPulau Jawa selama 2011 – TW III 2017


PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN

2011 2012 2013 2014 2015 2016 S1/2017

Primer Sekunder Tersier

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PER SEKTOR 2011 – TW III 2017

28

Sektor

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jan-Sept 2017

PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN

(Rp Triliun)

Primer 44,0 16,5 53,4 20,4 61,1 25,7 75,2 16,5 77,9 17,1 61,3 27,7 60,4 32,6

Sekunder 61,1 38,5 105,9 49,9 149,9 51,2 140,1 59,0 147,0 89,0 229,0 106,8 139,8 73,0

Tersier 70,2 21,0 61,7 21,9 59,4 51,3 91,7 80,6 141,0 73,4 106,3 81,7 118,3 89,1

Total175,3 76,0 221,0 92,2 270,4 128,2 307,0 156,1 365,9 179,5 396,6 216,2 318,5 194,7

251,3 313,2 398,6 463,1 545,4 612,8 513,2

Investasi sektor primer,2011 – TW III 2017

PMA: 21,1%PMDN: 15,0%

Investasi sektor sekunder,2011 – TW III 2017

PMA: 47,3%PMDN: 44,8%

Investasi sektor tersier,2011 – TW III 2017

PMA: 31,6%PMDN: 40,2%


PROYEKSI INVESTASI DAN SUMBER PENDANAAN 2015-2019

29


TARGET INVESTASI DAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN RKP 2018

30

TARGET INVESTASI 2018

SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI 2018

Sebagian besar dari kegiatan investasi masih bertumpu pada sumber internal perusahaan.

Pendalaman lembaga keuangan belum terjadi


5 (LIMA) SEKTOR PRIORITAS INVESTASI 2015 – 2019

31

1 INFRASTRUKTUR35.000 MW Pembangkit

Listrik24 Pelabuhan

2 PERTANIAN Food Estate Jagung Sapi

3 INDUSTRI

Padat Karya TekstilMakanan dan

MinumanFurniture Alas Kaki

Substitusi ImporKimia & Farmasi

Besi & Baja Komponen

Orientasi Ekspor ElektronikKelapa Sawitdan Produk

Turunan

Produk kayu, kertas dan

bubur kertasOtomotif

Hilirisasi Kakao Gula Smelter

4 MARITIM Perkapalan Cold StorageTeknologiKelautan

5 PARIWISATA DAN KAWASAN10 KEK

Pariwisata8 KEK Existing 7 KEK Baru

14 KawasanIndustri

prioritas dankawasanindustrilainnya

16 DestinasiPrioritas

Pariwisata

DUKUNGAN PERBANKAN TERHADAP INVESTASI


PERBANDINGAN SUKU BUNGA

33

PERBANDINGAN BUNGA DEPOSITO DAN KREDIT NEGARA-NEGARA ASEAN (%)

TINGKAT SUKU BUNGA DAN MARGIN SUKU BUNGA NEGARA-NEGARA ASEAN DAN BRICS

Sumber: Kompas, 29 Februari 2016

Menurut Faisal Basri (2016), suku bunga pinjaman di Indonesiamasih tertinggi dibanding Negara-negara tetangga baik untuk sukubunga pinjaman maupun deposit: Beberapa negara ASEAN telah berhasil melakukan konsolidasi

perbankan sehingga modal semakin kuat dan tercapaikeekonomian skala (economies of scale), dan efisiensimeningkat.

Pasokan kredit relatif besar, sehingga memunculkan persainganyang lebih ketat, Kredit domestik ke sektor swasta di Indonesiaamat rendah hanya 38 persen dari produk domestik bruto(PDB). Thailand, Singapura, dan Malaysia di atas 100 persensedangkan Vietnam nyaris 100 persen.

Sumber: Katadata, 2017


KONSOLIDASI PERBANKAN DAN PENETRASI KREDIT

34


TRANSAKSI BERJALAN (USD JUTA)

35Sumber: Bank Indonesia, 2017


PERANAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK HARUS DITINGKATAN

36

Peranan lembaga-lembaga keuangan non bankbelum signifikan yang diindikasikan dari shareaset yang rendah, sehingga belum bisamenjadikan sumber pendanaan penting bagiinvestasi dan belum menjadi kompetitor bank.

Bidang usaha yang semakin beragammembutuhkan lebih banyak pilihan skemapendanaan sesuai karakteristik bidang usahanya,misalnya start up company di bidang e-commerceatau teknologi.


PERINGKAT EODB

37

ASEAN+China &

India2018 2017 2016 2015

Singapore 2 2 3 1

Malaysia 24 23 22 17

Thailand 26 46 46 46

China 78 78 80 83

Vietnam 68 82 91 93

Indonesia 72 91 106 114

Philippines 113 99 99 97

India 100 130 131 134

Cambodia 135 131 128 133

Laos 141 139 136 139

Myanmar 171 170 171 177

No.10 Indicator Ease of Doing

Business2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Rank of Indonesia 129 128 120 114 106 91 72

1 Starting a business 155 166 158 163 167 151 144

2 Dealing with construction permit 71 75 150 110 113 116 108

3 Registering property 99 98 112 131 123 118 106

4 Getting electricity 161 147 101 45 61 49 38

5 Paying taxes 131 131 158 160 115 104 114

6 Trading across boders 39 37 61 104 113 108 112

7 Getting credit 126 129 67 71 70 62 55

8 Protecting minority investor 46 49 43 87 69 70 43

9 Enforcing contract 156 144 171 170 171 166 145

10 Resolving Insolvency -- -- 71 73 74 76 38

Source: World Bank Group

Peringkat EODB Indonesia 2012-2018Peringkat EODB Indonesia meningkat dari 129pada2012menjadi72pada2018

• Target Doing Business 2019: Peringkat 40


PERBAIKAN INDIKATOR DALAM EODB 2018

38

Indicator EODB 2017 EODB 2018 CHANGE

EODB Rank 91 72 19

Starting a Business 151 144 7

Dealing with Construction Permits

116 108 8

Getting Electricity 49 38 11

Registering Property 118 106 12

Getting Credit 62 55 7

Protecting Minority Investors

70 43 27

Paying Taxes 104 114 10

Trading across Borders 108 112 4

Enforcing Contract 166 145 21

Resolving Insolvency 76 38 38


PERBAIKAN KEMUDAHAN AKSES KREDIT YANG TELAH DILAKUKAN

39

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

40

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Indonesia Investment Coordinating Board

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44Jakarta 12190 - Indonesia

t . +62 21 525 2008

f . +62 21 525 4945

e . [email protected]

www.bkpm.go.idwww.investindonesia.go.id

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

TERIMA KASIH

Documents

ARAH DAN KEBIJAKAN GREEN INVESTMENTditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/festival_iklim... · • Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan,