APBN KONSTITUSI BIDANG

KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL

KESEHATAN 2014

WIKO SAPUTRAEconomics and Public Policy Researcher – Prakarsa

Email: wiko@theprakarsa.org

Agenda or Summary Layout

PENDAHULUAN

RKP & RAPBN 2014 BIDANG KESEHATAN DAN JAMSOS

1

2

3

4

URGENSI PERMASALAHAN DALAM RKP DAN RAPBN 2014

APBN 2014 BIDANG KESEHATAN & JAMSOS VERSI KONSTITUSI• Kondisi dan Permasalahan Utama Bidang Kesehatan dan Jamsos

• Sasaran Kebijakan

• Arah pembangunan Bidang Kesehatan dan Jamsos Kesehatan

• Program Pembangunan Prioritas

Pendahuluan

1. Kesehatan sebagai Investment of Human Capital.

2. Rendahnya alokasi anggaran kesehatan dalam APBN di Indonesia.

3. Tingginya ketimpangan kondisi kesehatan antara kota – desa, antara kelas ekonomidan antara pulau di Indonesia.

4. Terjadi perlambatan dalam pencapain indikator kesehatan masyarakat seperti umurharapan hidup, angka kematian bayi, kesehatan ibu dan anak, angka kelahiran danprogram Keluarga Berencana (KB), penyakit menular serta beberapa indikatorkesehatan lainnya.

5. Belum berkembangnya sistem teknologi kesehatan yang efisien, efektif dan bisaterjangkau untuk setiap lapisan ekonomi masyarakat.

6. Lemahnya sistem preventif dan promotif dalam program kesehatan.

7. Sistem desentralisasi sektor kesehatan juga menjadi problema yang masih belumoptimal diaplikasikan dalam sistem kesehatan nasional dan daerah.

Alokasi Anggaran Kesehatan di Beberapa Negara

Negara

Anggaran KesehatanAlokasi Penanggung Biaya

Kesehatan

Total Anggaran

Kesehatan

(US. Milyar)

Anggaran

Kesehatan/Kapita

(US)

Persentase

terhadap Total

Anggaran

(%)

Persentase

terhadap

GDP

(%)

Pemerintah

(%)

Rumah

Tangga

(%)

Lainnya

(%)

Amerika Serikat 2,695.0 8,608.0 20.0 8.0 46.0 11.0 43.0

Jepang 544.0 4,249.0 18.0 7.0 80.0 16.0 4.0

China 377.0 278.0 12.0 3.0 56.0 35.0 9.0

India 73.0 59.0 8.0 1.0 31.0 59.0 10.0

Nepal 1.0 33.0 10.0 2.0 39.0 55.0 6.0

Srilanka 2.0 97.0 7.0 2.0 45.0 46.0 9.0

Indonesia 23.0 95.0 3.0 0.8 34.0 50.0 16.0

Malaysia 10.0 346.0 6.0 2.0 46.0 42.0 13.0

Singapura 12.0 2,286.0 9.0 1.0 31.0 60.0 9.0

Thailand 14.0 202.0 14.0 3.0 14.0 75.0 11.0

Vietnam 8.4 95.0 9.0 3.0 40.0 56.0 4.0

Laos 0.2 37.0 6.0 1.0 49.0 40.0 11.0

Kamboja 0.7 51.0 6.0 1.0 22.0 57.0 21.0

Myanmar 1.1 23.0 1.0 0.2 81.0 13.0 6.0

Sumber : Global Health Expenditure Database, WHO 2013

Alokasi Anggaran Kesehatan dalam APBN*

TahunJumlah Anggaran

(Rp. Milyar)

Persentase terhadap

APBN

(%)

2006 12.260,6 1,8

2007 15.530,6 2,0

2008 15.871,9 1,6

2009 18.001,5 1,9

2010 22.428,3 2,2

2011 26.871,3 2,2

2012 30.575,6 2,1

2013** 36.592,2 2,1

2014*** 44.859,0 2,4

Keterangan: *Anggaran Kementerian Kesehatan

**APBN – P 2013

***RAPBN 2014

Sumber: Kementerian Keuangan 2013 (diolah)

RKP dan RAPBN 2014

“Penitikberatan Pembangunan Bidang Kesehatan melalui Pendekatan Preventif, tidak

hanya Kuratif, melalui Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan di antaranya

dengan Perluasan Penyedian Air Bersih, Pengurangan Wilayah Kumuh sehingga Secara

Keseluruhan Dapat Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 70,7 Tahun pada Tahun 2009

menjadi 72,0 Tahun pada Tahun 2014, dan Pencapaian Keseluruhan Sasaran Millenium

Development Goals (MDGs) Tahun 2015”

Sasaran Kebijakan RKP dan RAPBN 2014

1. Menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran total (total fertility rate/FTR) sebesar 2,36 per perempuan usia produktif yang ditandaidengan meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) sebesar 60,1% dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi(unmet need) sebesar 6,5%.

2. Meningkatnya status kesehatan masyarakat dengan sasaran outcome pada usiaharapan hidup sebesar 72,0 tahun, angka kematian inu (AKI) melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran, angka kematian bayi (AKB) menjadi 24 per 1.000 kelahiranhidup dan prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balitamenjadi kurang dari 15,0%.

3. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak.

4. Meningkatnya status gizi masyarakat

Lanjutan….

5. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakittidak menular dan meningkatnya kesehatan lingkungan.

6. Terlaksananya Sistem Jaminan Kesehatan dalam rangka pelaksanaanSistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan.

7. Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalamrangka keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan.

Arah Kebijakan RKP dan RAPBN 2014

1. Upaya terobosan untuk memperkuat pencapaian target pelayanan KB

2. Upaya terobosan pelayanan KB yang berkualitas dan merata

3. Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB yang ditekankan padainventarisasi dan identifikasi peraturan perundang – undangan dankebijakan sektor yang terkait dengan program kependudukan dan KB.

4. Peningkatan ketersedian dan kualitas data informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu terutama pada penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk, survey kependudukan dan data sektorl bidang kependudukan dan KB.

5. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB.

6. Peningkatan perbaikan gizi.

Lanjutan….

7. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidakmenular serta penyehatan lingkungan.

8. Pelaksanaan jaminan kesehatan dalam rangka SJSN Kesehatan.

9. Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makan dalam rangkapeningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat danmakanan.

10. Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan, sisteminformasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Prioritas ProgramPROGRAM PAGU

ANGGARAN

(Rp. Milyar) %

1. Kesehatan Masyarakat 11,569.30 24.73

• Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi 124.00 0.27

• Pembinaan pelayanan kesehatan anak 124.00 0.27

• Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra 317.50 0.68

• Pembinaan gizi masyarakat 288.00 0.62

• Bantuan operasional kesehatan 1,228.60 2.63

• Pembinaan administrasi kepegawaian 91.40 0.20

• Pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM kesehatan 506.60 1.08

• Pelaksanaan intership tenaga kesehatan 143.00 0.31

• Penyehatan lingkungan 310.30 0.66

• Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 199.80 0.43

• Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan system penyedian air minum 5,296.20 11.32

• Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan 2,939.90 6.28

Sumber: RKP & RAPBN 2014 (diolah)

PROGRAM PAGU

ANGGARAN

(Rp. Milyar) %

2. Sarana Kesehatan 12,378.90 26.46

• Pembinaan upaya kesehatan rujukan 1,758.80 3.76

• Pembinaan upaya kesehatan dasar 1,040.50 2.22

• Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan upaya kesehatan 9,579.60 20.47

3. Obat 1,859.20 3.97

• Peningkatan ketersedian obat public dan pembekalan kesehatan 1,243.00 2.66

• Pengawasan obat dan makanan di 31 balai besar/balai POM 616.20 1.32

4. Asuransi Kesehatan Nasional 18,691.30 39.95

• Pelayanan jaminan kesehatan 16,070.00 34.35

• Pembinaan, pengembangan pembiayaan dan jaminan pemiliharaan kesehatan 117.70 0.25

• Pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, keuangan dan gaji 2,503.60 5.35

Prioritas Program

Sumber: RKP & RAPBN 2014 (diolah)

Prioritas Program

PROGRAM PAGU

ANGGARAN

(Rp. Milyar) %

5. Keluarga Berencana 1,951.60 4.17

• Peningkatan pembinaan kepesertaan ber-KB jalur pemerintah 627.60 1.34

• Peningkatan advokasi dan KIE program kependudukan dan KB 119.60 0.26

• Peningkatan pembinaan lini lapangan 5.00 0.01

• Pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB propinsi 1,199.40 2.56

6. Pengendalian Penyakit Menular 338.20 0.72

• Pengendalian penyakit menular langsung 124.60 0.27

• Pengendalian penyakit bersumber binatang 109.20 0.23

• Pengendalian penyakit tidak menular 104.40 0.22Sumber: RKP & RAPBN 2014 (diolah)

Urgensi Permasalahan dalam RKP dan RAPBN

Bidang Kesehatan 2014

1. Prioritas pembangunan bidang kesehatan yaitu melalui pendekatan preventif tidak di dukungdan tidak menjadi program utama sehingga alokasi anggaran kesehatan yang bersifatpreventif justru lebih kecil dibanding anggaran yang bersifat kuratif.

2. Program yang bersifat proyek (penyedian sarana dan prasarana kesehatan) seperti program sanitasi, air bersih, persampahan, obat-obatan, rumah sakit dan lainnya cenderungmendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar daripada program yang bersifat non proyekseperti anggaran untuk riset kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, program perbaikan gizi dan lainnya.

3. Urgensi permasalahan yang dihadapi oleh sektor kesehatan saat ini berada pada indikatorpenurunan angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) tapi kedua aspek inijustru mendapatkan alokasi anggaran yang relatif kecil dibanding aspek lain.

4. Ditemukan adanya program yang tumpang tindih seperti pengadaan ketersedian obat. Bilakita evaluasi lebih detail lagi agenda program dan alokasi anggaran dalam RKP dan RAPBN 2014 akan kelihatan ada beberapa pos anggaran yang tumpang tindih.

5. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam alokasi anggaran kesehatan dengan adanyaSistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

APBN KONSTITUSI BIDANG

KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL

KESEHATAN

Latar Belakang

1. Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Pembangunan Sektor Kesehatan danParadigma Sistem Kesehatan yang Salah Arah.

2. Belum jelasnya Arah dari Desentralisasi Kesehatan sehingga Fungsi PelayananKesehatan Masyarakat menjadi Tidak Efektif.

3. Peningkatan Angka Kematian Ibu dan Rendahnya Penurunan Angka KematianBayi.

4. Belum Optimalnya Koordinasi antar Sektoral dalam Peningkatan SistemKetahanan Pangan sebagai Wujud dari Perbaikan Gizi Masyarakat.

5. Lemahnya Koordinasi dalam Menata Program Kependudukan dan KeluargaBerencana (KKB).

6. Ketimpangan Akses Pelayanan Kesehatan dalam Masyarakat.

7. Rendahnya Daya Saing Industri Kesehatan Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Economics Community (AEC).

8. Belum berkembangnya riset – riset bidang kesehatan.

9. Belum optimalnya persiapan menuju JKN 2014.

Tema APBN Konstitusi Bidang Kesehatan dan

Jaminan Sosial Kesehatan

Mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan dengan menitikberatkanpendekatan pada aspek preventif untuk mencapai target penurunan AKI,

AKB, TFR dan prevelensi kekurangan gizi pada anak dan menjadikanJaminan Kesehatan Nasional sebagai awal perbaikan tata kelola bidang

kesehatan di Indonesia.

Sasaran Kebijakan

1. Peningkatan alokasi anggaran sektor kesehatan sebesar 3,5% terhadap APBN 2014.

2. Peningkatan distribusi anggaran untuk sistem desentralisasi fiskal ke daerahterutama Kabupaten/Kota dengan skema 70% alokasi diserap oleh daerah dan30% berada di pemerintah pusat.

3. Peningkatan distribusi anggaran untuk program yang bersifat belanja modal dan belanja pembangunan sebesar 60% dengan distribusi belanja modal danpembangunan sebesar 50% untuk program yang berkaitan langsung denganpeningkatan kualitas pelayanan kesehatan, 30% untuk peningkatan saranadan prasarana penunjang kesehatan dan 20% untuk peningkatan kualitasSDM tenaga kesehatan.

4. Distribusi program dan anggaran 65% diarahkan pada program – program yang berkaitan dengan kegiatan preventif dan promotif sedangkan 35% untuk program – program yang bersifat kuratif.

Lanjutan

5. Menurunkan AKI sebesar 210 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 28 per 1.000 kelahiran hidup dengan mengembangkan sistem preventif dan promotifdalam mencapai target penurunan AKI dan AKB.

6. Menurunkan angka prevelensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) padaanak menjadi 15% dengan mendorong perbaikan ketersedian terhadap asupan giziyang baik.

7. Menurunkan TFR menjadi 2,3 dan fertilitas remaja (15-19 tahun) sebesar 40 kelahiranper 1.000 remaja dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap program KKB.

8. Optimalisasi pelaksanaan JKN dengan memperluas cakupan PBI sekitar 102,3 jutapenerima (96,7 juta berasal dari PPLS dan 5,6 juta berasal dari 10% tenaga kerjainformal dengan pendapatan lebih kecil dari UMP/UMK yang belum terdata olehKementerian Kesehatan dan BPS) dan memperluas cakupan premi PBI menjadi Rp. 25.000/bulan/peserta.

Arah Kebijakan

1. Memperkuat skema desentralisasi kesehatan dengan mendorong daerah lebihaktif dalam menyusun program – program kesehatan dan sistem desentralisasifiskal yang menempatkan alokasi anggaran sektor kesehatan lebih besar di daerah dan pusat – pusat pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Memperkuat program – program berbasis preventif dan promotif.

3. Perbaikan pelayanan kesehatan pada daerah – derah terpencil, perbatasan danpulau – pulau kecil yang memiliki pelayanan kesehatan yang buruk.

4. Peningkatan program intensif terhadap penurunan AKI dan AKB melaluiperbaikan sistem koordinasi program antara pusat dan daerah.

5. Memperluas akses kelompok masyarakat miskin terhadap asupan gizi yang baikdalam rangka mencapai target penurunan prevelensi kekurangan gizi pada anak.

Lanjutan…

6. Meningkatkan ketersedian tenaga – tenaga kesehatan terutama pada daerah– daerah yang masih minim tenaga kesehatan.

7. Memperkuat riset – riset di bidang kesehatan terutama pada obat – obatan, vaksinasi, teknologi alat kesehatan dan pencegahan penyakit menular.

8. Mempersiapkan industry kesehatan dalam menuju Asean Economics Community 2015.

9. Mempertajam arah dan agenda program Jaminan Kesehatan Nasional.

Program Prioritas

No Program Prioritas SasaranPagu Dana

(%)Instansi

I Pelayanan Kesehatan Masyarakat

A Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan

reproduksi

Menurunkan AKI dan peningkatan

kualitas pelayanan dengan fokus pada

aspek preventif dan promotif

3,0 Kemenkes

B Pembinaan pelayanan kesehatan anak Menurunkan AKB dan peningkatan

kualitas pelayanan kesehatan anak pada

aspek preventif dan promotif

3,0 Kemenkes

C Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina,

dan kesehatan matra

Peningkatan kuantitas dan kualitas

pelayanan2,0 Kemenkes

D Pembinaan dan perbaikan gizi masyarakat Penurunan prevelensi kekurangan gizi

pada anak dan ketersedian asupan gizi

yang baik bagi masyarakat serta promosi

terhadap pengetahuan gizi seimbang

pada masyarakat

2,0 Kemenkes

F Bantuan operasional kesehatan Perbaikan Puskesmas pada daerah –

daerah yang memiliki pelayanan yang

buruk

10,0 Kemenkes

G Penyehatan lingkungan Peningkatkan dan perbaikan terhadap

sistem kesehatan lingkungan1,0 Kemenkes

H Pemberdayaan masyarakat dan promosi

kesehatan

Peningkatan pengetahuan masyarakat

terhadap kesehatan dan meningkatkan

pemberdayaan masyarakat terutama

pada kelompok yang beresiko

5,0 Kemenkes

Program PrioritasNo Program Prioritas Sasaran

Pagu Dana

(%)Instansi

II Sarana Kesehatan

A Pembinaan upaya kesehatan rujukan Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan

medic spesialistik pada masyarakat 5,0 Kemenkes

B Pembinaan upaya kesehatan dasar Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan

kesehatan dasar pada masyarakat 7,5 Kemenkes

III Obat – obatan

A Ketersedian obat publik dan pembekalan

kesehatan yang diluar dari program JKN

Terintegrasinya penyedian obat – obatan

dengan program JKN 5,0 Kemenkes

B Pengawasan obat dan makanan Meningkatkan kinerja sistem pengawasan

obat dan makanan di Indonesia 1,0

IV Administratif dan SDM

A Pembinaan administrasi kepegawaian Peningkatan kualitas sistem administrasi

kepegawaian1,0 Kemenkes

B Pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM

kesehatan

Peningkatan kuantitas dan kualitas

penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu

SDM kesehatan1,5 Kemenkes

C Pelaksanaan intership tenaga kesehatan Peningkatan program intership tenaga

kesehatan1,0 Kemenkes

D Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis

pada program pembinaan upaya kesehatan

Peningkatan kuantitas dan kualitas

pelaksanaan teknis 0,5 Kemenkes

Program Prioritas

No Program Prioritas SasaranPagu Dana

(%)Instansi

V Sarana Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

A Pengaturan, pembinaan, pengawasan

dan pelaksanaan pengembangan sistem

penyedian air minum

Peningkatan pelayanan air minum

untuk daerah perkotaan dan pedesaan5,0 KemenPu

B Pengaturan, pembinaan, pengawasan

dan pelaksanaan pengembangan

sanitasi dan persampahan

Peningkatan pelayanan infrastruktur

air limbah, persampahan dan drainase5,0 KemenPu

VI Keluarga Berencana

A Peningkatan dan pembinaan

kepesertaan ber-KB jalur pemerintah

Meningkatnya kemandirian dan

kesadaran masyarakat terhadap KB 2,0 BKKBN

B Peningkatan advokasi dan KIE program

KKB

Peningkatan koordinasi stakeholder

terhadap program KKB 1,0 BKKBN

C Peningkatan pembinaan lini lapangan Peningkatan keterlibatan LSM, swasta

dan masayarakat dalam

penyelenggaran KKB

1,5 BKKBN

D Pengelolaan pembangunan KKB daerah Peningkatan kualitas pelayanan KKB di

daerah5,0 BKKBN Prop

Program Prioritas

No Program Prioritas SasaranPagu Dana

(%)Instansi

VII Pengembangan Riset Kesehatan

A Pengembangan riset terhadap obat –

obatan herbal

Meningkatnya produk obat – obat herbal

yang berkualitas dan memenuhi

kebutuhan masyarakat1,0 Kemenkes

B Pengembangan riset terhadap teknologi

kesehatan

Meningkatnya teknologi kesehatan dalam

negeria 2,5 Kemenkes

C Pengembangan riset terhadap

pengendalian penyakit menular

Meningkatnya pengendalian terhadap

penyakit menular 2,5 Kemenkes

VIII Pengendalian Penyakit Menular

A Pengendalian penyakit menular langsung Menurunnya angka kesakitan dan

kematian akibat penyakit menular

langsung

2,0 Kemenkes

B Pengendalian penyakit menular bersimber

dari binatang

Meningkatnya pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

bersumber dari binatang2,0 Kemenkes

C Pengendalian penyakit tidak menular Menurunnya angka kesakitan dan

kematian akibat penyakit tidak menular 1,0 Kemenkes

Program Prioritas

No Program Prioritas SasaranPagu Dana

(%)Instansi

IX Jaminan Kesehatan Nasional

A Pelayanan jaminan kesehatan Meningkatnya penduduk yang

mendapatkan jaminan kesehatan 18,0 BPJS

B Pembinaan, pengembangan,

pembiayaan dan jaminan pemiliharaan

kesehatan

Penguatan program Jaminan

Kesehatan Nasional 1,0 BPJS

C Pengelolaan urusan tata usaha,

keprotokolan, rumah tangga, keuangan

dan gaji

Meningkatnya kualitas pengelolaan

BPJS Kesehatan 2,0 BPJS

TOTAL ANGGARAN BIDANG KESEHATAN 100

TOTAL ANGGARAN BIDANG KESEHATAN TERHADAP APBN 2014 3,5

PERKUMPULAN PRAKARSA

Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8-E Rt. 010 Rw. 06 Kel./Kec. Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12520, Indonesia

Ph. +62 21 7811 798 Fax +62 21 7811 897

www.theprakarsa.org