APA ITU DESENTRALISASI

  • Published on
    19-Jul-2015

  • View
    1.322

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>APA ITU DESENTRALISASI ?BUNGA APRILLIA 2011851008 Mata Kuliah : Otonomi Daerah dan Kebijakan Pembangunan</p> <p>Ada tiga azas dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang</p> <p>pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.</p> <p>Peraturan yang menyangkut otonomi daerah - UU No. 1 Tahun 1945, tentang Komite Nasional Daerah, - UU No. 22 Tahun 1948, Undang-Undang Pokok tentang </p> <p>Pemerintahan Daerah, - UU No. 1 Tahun 1957, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, - UU No. 18 Tahun 1965, tantang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, - Tap MPRS No. XXI Tahun 1966, tentang pemberian otonomi seluas-luasnya Kepada Daerah, (tetapi tidak pernah ditindak lanjuti oleh rejim Orde Baru), - UU No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, - Tap MPR No. XV Tahun 1998, - UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, - UU No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah</p> <p>Ruang lingkup otonomi daerah ( UU No 22 Tahun 1999 ) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah</p> <p> Dewan Perwakilan Rakyat</p> <p>Daerah Pemerintahan Daerah Desentralisasi</p> <p> Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Otonomi Daerah adalah </p> <p>Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Administrasi Instansi Vertikal Pejabat yang berwenang</p> <p>kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.</p> <p>KecamatanKelurahan Desa Kawasan Perdesaan Kawasan Perkotaan</p> <p>DESENTRALISASI Pengertian Desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan</p> <p>wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 32 tahun 2004) Decentralizationthe transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi-independent government organizations and/or the private sectoris a complex multifaceted concept (world bank)</p> <p>Pengertian desentralisasi menurut para ahli Menurut Hoogerwarf : desentralisasi adalah</p> <p>pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan publik yang lebih tinggi kepada badanbadan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan (regelendaad) dan di bidang pemerintahan (besttuursdaad) Litvack &amp; Seddon (199:2) mengemukakan bahwa desentralisasi adalah : transfer of authority and responsibility for public function from central to subordinate or quasi independent government</p> <p> Mawhood (1987:4) desentralisasi sebagai the</p> <p>devolution of power from central to local government. Sementara Rodinelli dan Cheema (1983:18) mendifinisikan desentralisasi sebagai the transfer of planning decision making, or administrative authority from central government to its field organization, local administrative units, semi autonomous and parastatal organization, local government, or non government organization. Cohen dan Peterson (1999): yang mana jenis desentralisasi terbagi dalam deconcentration, devolution, dan delegation ( yang mencakup pula privatisation ), lebih jauh Cohen dan Peterson mendefinisikan dekonsentrasi : the transfer of authority over specified decision making, financial</p> <p>Rodinelli yang membedakan bentuk desentralisasi, yaitu :</p> <p>Tujuan Desentralisasi Membebaskan pemerintah dari beban-beban</p> <p>yang tidak perlu dalam menangani masalah domestik Pemerintah Pusat diharapkan lebih mampu konsentrasi dalam kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.</p> <p>Tipe DesentralisasiDesentralisasi Politik Desentralisasi Administratif</p> <p>Desentralisasi FiskalDesentralisasi ekonomi dan pasar</p> <p>Desentralisasi Politik Desentralisasi Politik bertujuan untuk memberikan</p> <p>kekuatan yang lebih kepada para wakil rakyat dalam membuat kebijakan publik. Hal ini mencerminkan dukungan terhadap demokratisasi yang diberikan oleh warga negara atau perwakilannya dalam pemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhi formulasi dan implementasi kebijakan. Desentralisasi Politik mensyaratkan adanya reformasi konstitusi, adanya partai-partai politik, penguatan lembaga legislatif, membuat badan/lembaga politik di tingkat lokal/daerah, dan adanya dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat yang efektif (LSM).</p> <p>Desentralisasi Administratif Desentralisasi Administratif mencakup kepada</p> <p>kewenangan redistributif , tanggungjawab terhadap sumber keuangan atas pelayanan publik dari untuk pemerintahan di berbagai tingkatan. 3 bentuk desentralisasi administratif : dekonsentrasi, delegasi dan devolusi</p> <p>3 bentuk desentralisasi administratif Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang dari</p> <p>Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah Delegasi : melalui delegasi pemerintah pusat menyerahkan tanggungjawab dalam membuat keputusan dan secara administratif dari fungsi-fungsi publik kepada organisasi semi otonom yang tidak secara keseluruhan dikontrol oleh pemerintah pusat, tetapi pada akhirnya tetap harus ada pertanggunga jawabannya. Devolusi : ketika pemerintah pusat memberikan fungsinya, mereka menyerahkan kewenangan untuk membuat kebijakan, mengurus masalah keuangan, manajemen untuk untuk unit-unit yang berada pada pemerintah daerah.</p> <p>Desentralisasi Fiskal Tanggung jawab secara finansial merupakan</p> <p>komponen utama dari desentralisasi. Jika pemerintah lokal dan organisasi privat menggunakan fungsi desentralisasi secara efektif mereka seharusnya mendapatkan keuntungan. Ketika pemerintah pusat memberikan sejumlah uang untuk dipergunakan untuk melaksanakan pelayanan publik, pemerintah lokal sepenuhnya memiliki kewenangan untuk menggunakannya dan membuat kebijakan atas pengeluaran keuangan tersebut.</p> <p>Desentralisasi ekonomi dan pasarBentuk desentralisasi yang sangat lengkap dari presepektif pemerintah yaitu privatisasi dan deregulasi, dimana terdapat tanggung jawab fungsi yang dialihkan dari publik ke privat sektor. Privatisasi : suatu cara pemerintah dalam menyerahkan kewenangan dari suatu pelayanan atau barang publik untuk dikelola oleh sektor privat. Cara ini tidak sematamata diserahkan begitu saja tetapi lebih kepada pemanfaatan desentralisasi ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan swasta terhadap suatu kebijakan tertentu. Contoh : Telkom Indonesia Deregulasi : deregulasi mengurangi dampak dari suatu monopoli yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat mengijinkan adanya kompitisi diantara sektor privat dalam menyediakan pelayanan publik. Contoh: hadirnya PMA (penanam modal asing).</p> <p>4 Aspek perhatian dalam desentralisasi belakangan ini..Kasus : Indonesia 1. Banyaknya daerah otonom hasil pemekaran wilayah. Akibatnya, pemilihan kepala daerah menjadi sangat sering dilakukan. Padahal, kegiatan itu menelan banyak biaya dan energi masyarakat. Dampak lain dari aspek tersebut, "Menyebabkan kejenuhan terhadap proses politik di daerah itu sendiri, 2. Kewenangan kepala daerah yang mutlak dalam merekrut aparat dan penempatan pejabat di daerahnya dapat mengurangi derajat profesionalisme birokrat di daerah. 3. Mengenai masalah pengelolaan anggaran di daerah otonomi yang sebagian besar masih bersumber pada APBN serta kesatuan antara APBN dan APBD sebagai instrumen terpadu bagi kesejahteraan rakyat. 4. Aspek keempat, dalam kebijakan dana transfer utamanya dana alokasi khusus (DAK). "Acapkali ditemui kurang sinkronnya antara agenda yang diarahkan dari pusat dengan prioritas daerah,"</p> <p>Contoh Kasus Banyaknya WNI yang hijrah ke negara lain untuk bekerja</p> <p>merupakan dampak dari pemerintah Indonesia yang belum mampu memberikan pekerjaan yang layak di negara sendiri. Hal ini menjadi rumit ketika banyak TKW yang pulang ke Indonesia dengan luka-luka di badannya, gaji tidak dibayarkan dan terjerat kasus pembunuhan karena haknya tidak dipenuhi oleh majikannya. Melihat hal ini, bahwa seharusnya undang-undang perlindungan TKI (UU NO 39 Tahun 2004) harus memuat prinsip desentralisasi, untuk memperpendek rantai persoalan TKI akibat kebijakan yang sentralistik. Sehingga pemerintah daerah dapat berperan lebih aktif dengan kebijakan lokal yang disesuaikan dengan kompetensi daerahnya masing-masing, dengan melihat kepentingankepentingan perlindungan yang lebih komprehensif. (Sumber : Ismantoro Dwi Yuwono, S.H., Hak dan kewajiban</p> <p>Ruhyati, kasus pembunuhan majikan, dan divonis hukum penggal oleh pemerintah Arab Saudi</p> <p>Pemilihan umum bentuk desentralisasi politik</p> <p>Pelayanan KTP di Aceh sebagai implementasi desentralisasi administrative</p> <p>Memperjuangkan Anggaran Daerah merupakan implementasi Desentralisasi fiskal</p>