ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN … · Halaman Ringkasan Eksekutif 1 Ringkasan Statistik 2 Laporan Transaksi 3 A. Laporan Transaksi Keuangan Mencuri- gakan (LTKM) 3 B

BULLETIN ISSN : 89997

STATISTIKANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN

TERORISME

EDISINOVEMBER2018PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BULLETIN STATISTIKTAHUN 2018

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id

.

Halaman

Ringkasan Eksekutif 1

Ringkasan Statistik 2

Laporan Transaksi 3

A. Laporan Transaksi

Keuangan Mencuri-

gakan (LTKM) 3

B. Laporan Transaksi

Keuangan Tunai

(LTKT) 12

C. Laporan Pembawaan

Uang Tunai (LPUT) 14

D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa 17

E. Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri 19

F. Laporan Penundaan

Transaksi (LPT) 22

Analisis dan Pemeriksaan 26

A. Hasil Analisis (HA) 26

B. Karakteristik

Terlapor HA 31

C. HA Terkait

Pendanaan Terorisme 34

D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37

E. Tindak Lanjut terhadap

HA/HP 39

F. Permintaan Informasi

Kepada PJK/PBJ

Terkait Hasil Analisis 41

G. Pengaduan

Masyarakat 43

Lain-lain 45

A. Putusan Pengadilan

Terkait TPPU 45

B. Keterangan Ahli 48

C. Audit 50

D. Pertukaran

Informasi Antar FIU 52

E. Nota Kesepahaman

(MoU) 54

DAFTAR ISI:

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

D A F T A R I S I :

B u l e t i n S t a t i s t i k







VOLUME 105/THN IX/2018

November 2018

Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta

3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Menjelang akhir tahun 2018, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama November 2018 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 411,6 ribu LTKL, 219,3 ribu LTKT, 4,5 ribu LTKM, serta 2,7 ribu LTPBJ. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 68.111.708 laporan atau meningkat sebanyak 24,8 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2017. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di November 2018 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 9,0 persen. Penurunan terjadi si seluruh jenis laporan, terutama pada penerimaan LTKM, LTPBJ, dan LTKT, yakni masing-masing turun sebesar 25,9 persen, 23,0 persen, dan 21,4 persen.

Terkait fungsi analisis, selama November 2018, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 46 HA, dengan 35 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 11 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 24 HA (52,2 persen).

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama November 2018, belum terdapat penambahan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 123 HP, dengan rincian 51 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 35 HP ke Penyidik Kepolisian, 31 HP ke Penyidik Kejaksaan, 18 HP ke Penyidik DJP, 8 HP ke Penyidik DJBC, 6 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga November 2018 terdapat 156 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 1794 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Desember 2018

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK

2

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | NOVEMBER 2018

Periode Januari 2003 s.d. November 2018:

Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. November 2018

sebanyak 68.111.708 Laporan.

A. LTKM = 418.832 Laporan, bertambah 16,9 persen dibanding posisi Desember 2017.

B. LTKT = 32.509.366 Laporan, bertambah 9,6 persen dibanding posisi Desember 2017.

C. LTPBJ = 317.990 Laporan, bertambah 15,5 persen dibanding posisi Desember 2017.

D. LPUT = 29.983 Laporan yang diperoleh melalui 28 lokasi pelaporan.

E. LTKL = 34.835.537 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2018 (s.d. November 2018):

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 13.518.051 Laporan

atau naik 57,5 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2017 (c-to-c).

A. LTKM = 60.507 Laporan, naik 16,5 persen (c-to-c).

B. LTKT = 2.850.254 Laporan, naik 9,8 persen (c-to-c).

C. LTPBJ = 42.678 Laporan, naik 12,2 persen (c-to-c).

D. LPUT = 267 Laporan, turun 96,3 persen (c-to-c).

E. LTKL = 10.564.345 Laporan, naik 79,4 persen (c-to-c).

November 2018:

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 638.056 Laporan,

atau turun 9,0 persen dibandingkan Oktober 2018 (m-to-m),

atau turun 24,1 persen dibandingkan November 2017 (y-on-y).

A. LTKM = 4.527 Laporan, turun 25,9 persen (m-to-m), atau turun 10,5 persen (y-on-y).

B. LTKT = 219.264 Laporan, turun 21,4 persen (m-to-m), atau turun 15,2 persen (y-on-y).

C. LTPBJ = 2.652 Laporan, turun 23,0 persen (m-to-m), atau turun 47,6 persen (y-on-y).

D. LPUT = 0 Laporan.

E. LTKL = 411.613 Laporan, turun 0,2 persen (m-to-m), atau turun 28,0 persen (y-on-y).

Periode Januari 2003 s.d. November 2018:

Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik

Januari 2003 s.d. November 2018 sebanyak 4.566 HA yang terkait dengan 16.866 LTKM.

A. HA - Proaktif = 2.200 HA yang terkait dengan 7.602 LTKM.

- Inquiry = 2.366 HA yang terkait dengan 9.264 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 2.256 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 152 HA yang terkait dengan 482 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 123 Laporan.

Tahun 2018 (s.d. November 2018):

HA yang disampaikan ke Penyidik selama November 2018 sebanyak 448 HA

yang terkait dengan 3.542 LTKM.

A. HA - Proaktif = 148 HA yang terkait dengan 1.302 LTKM.

- Inquiry = 300 HA yang terkait dengan 2.240 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 474 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 20 HA yang terkait dengan 57 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 17 Laporan.

3


LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

• Selama November 2018, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.527 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 226 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Pelaporan LTKM selama bulan ini turun 25,9 persen dibandingkan jumlah pada bulan Oktober 2018 lalu (m-to-m), atau lebih rendah 10,5 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama November 2017 (y-on-y).

• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. November 2018 telah mencapai sebanyak 418.832 LTKM atau bertambah 16,9 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2017.

• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. November 2018 tercatat sebanyak 354.908 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 461,0 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2018 (s.d. November 2018) tercatat sebanyak 411 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 51,8 persen LTKM disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 48,2 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (49,0 persen), Jawa Barat (16,7 persen), dan Jawa Timur (6,9 persen).

• Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 87,9 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2018 (s.d. November 2018) adalah perorangan, sedangkan 12,1 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (60,8 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (33,3 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (68,1 persen).

• Berdasarkan LTKM selama tahun 2018 (s.d. November 2018), diketahui bahwa hanya sebanyak 31,8 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 68,2 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (36,8 persen), Korupsi (19,2 persen), dan Narkotika (14,0 persen).

UU TPPU

Pasal 23 Ayat (1):

“Penyedia jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1) huruf a wajib

menyampaikan laporan kepada

PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah

paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) atau dengan mata uang

asing yang nilainya setara, yang dilakukan

baik dalam satu kali Transaksi maupun

beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu)

hari kerja; dan/atau

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari

dan ke luar negeri.”

Pasal 1 Angka 5:

“Transaksi Keuangan Mencurigakan

adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang

dari profil, karakteristik, atau kebiasaan

pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang

bersangkutan;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa

yang patut diduga dilakukan dengan

tujuan untuk menghindari pelaporan

Transaksi yang

c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh

Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang ini;

d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau

batal dilakukan dengan menggunakan

Harta Kekayaan yang diduga berasal dari

hasil tindak pidana; atau

e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh

PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor

karena melibatkan Harta Kekayaan yang

diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

4


Tabel 1

Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. November 2018

Nov-2017Kumulatif

s.d. Nov-2017

Jan-2017 s.d.

Des-2017Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 36,309 123,049 2,552 28,831 31,085 3,027 2,143 29,137 183,271 219,580 158

Ø Bank Umum 36,022 121,167 2,542 28,419 30,630 2,969 2,061 28,567 180,364 216,386 112

¤ Bank Milik Negara 11,096 50,200 650 9,124 9,873 873 574 8,109 68,182 79,278 4

¤ Bank Swasta 12,540 58,073 1,368 16,452 17,712 1,724 1,245 17,091 92,876 105,416 57

¤ Bank Pembangunan

Daerah

8,614 7,959 392 1,516 1,640 198 121 2,043 11,642 20,256 28

¤ Bank Asing 2,615 2,592 89 842 906 111 94 991 4,489 7,104 14

¤ Bank Campuran 1,157 2,343 43 485 499 63 27 333 3,175 4,332 9

Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 1,882 10 412 455 58 82 570 2,907 3,194 46

Non Bank 27,615 115,203 2,508 23,115 25,064 3,082 2,384 31,370 171,637 199,252 253

Ø Pasar Modal 1,088 3,461 132 1,214 1,322 294 77 1,485 6,268 7,356 25

Ø Asuransi 2,939 20,961 297 4,392 4,632 312 241 3,151 28,744 31,683 39

Ø Dana Pensiun 1 13 0 3 3 1 2 9 25 26 1

Ø Lembaga

Pembiayaan/Leasing

1,435 43,286 306 2,840 3,140 308 295 3,634 50,060 51,495 27

Ø Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing

22,122 36,839 1,295 10,461 11,508 1,558 1,272 19,139 67,486 89,608 99

Ø Money Remittance/KUPU 30 9,467 401 3,445 3,673 579 480 3,519 16,659 16,689 41

Ø Perusahaan Perdagangan

Berjangka Komoditi

0 1,084 77 753 778 21 11 400 2,262 2,262 16

Ø Koperasi 0 87 0 1 1 6 5 28 116 116 2

Ø Penyelenggara E-Money 0 5 0 6 6 2 1 4 15 15 2

Ø Perusahaan Modal

Ventura

0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1

Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKM 63,924 238,252 5,060 51,946 56,149 6,109 4,527 60,507 354,908 418,832 411

Tahun 2018Jenis PJK Pelapor

Sebelum

Berlakunya

UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jumlah

Jan 2003

s.d. Nov-

2018

Jumlah PJK

Pelapor 2018

(s.d. Nov-2018)Tahun

2011-2016

Tahun 2017

Jumlah

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

- Data Tahun 2011 s.d.November 2018 menggunakan Database SIAPUPPT per 30 November 2018.

Grafik 1

Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010


8,612

11,732

1,471

567

401

367

792

3,631

3

6,323

8,525

2,104

286

15

44,830

1,387

1,568

1,077

327

145

36

136

367

0

179

2,765

4

0

0

7,991

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

Bank Milik Negara

Bank Swasta

Bank Pembangunan Daerah

Bank Asing

Bank Campuran

Bank Perkreditan Rakyat

Pasar Modal

Asuransi

Dana Pensiun

Lembaga Pembiayaan/Leasing

Pedagang Valuta Asing

Money Remittance/KUPU

Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

Pos dan Giro

Total

Sebelum berlakunya UU TPPU

Sesudah berlakunya UU TPPU

5


Grafik 2

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan

November 2017 s.d. November 2018

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan

tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

5,060 4,203 5,310 4,810 4,984 5,626 5,632 3,142 5,950 8,375 6,042 6,109 4,527

-16.926.3 -9.4 3.6

12.90.1

-44.2

89.4

40.8-27.9

1.1

-25.9

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18

2018

LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Grafik 3

Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM

Menurut Jenis PJK Pelapor

November 2018

Bank

29,137 48%

Non Bank

31,370 52%

60,507LTKM

Grafik 4

Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor

yang Menyampaikan LTKM

November 2018

Bank

158 38%

Non Bank

253 62%

411PJK

6


Grafik 5

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM

Januari 2014 s.d. November 2018

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir

sejak tahun 2014 s.d. November 2018

Grafik 6

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan


Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir

sejak tahun 2014 s.d. November 2018

196,775 253,508302,176

358,325

418,832

39,688 56,733 48,668 56,149 60,507

28.8%

19.2%

18.6%

16.9%

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)

39,688

56,733

48,668

56,149

60,507

3,307 4,728 4,056 4,679 5,501

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan

7


Grafik 7

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK


Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada

tahun berjalan.

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun

2014 s.d.November 2018

Grafik 8

Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan


Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun

2014 s.d. November 2018

39,688

56,733

48,668

56,149

60,507

23,790 26,56725,507

31,085

29,137

15,898

30,166

23,16125,064

31,370

2014 2015 2016 2017 2018

Bank + Non Bank Bank Non Bank

3,307.3

4,727.8

4,055.7

4,679.1

5,500.6

2014

2015

2016

2017

2018

8


Tabel 2

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi

s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018

m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 71 355 387 57 26 420 0.7 -54.4 -63.4 18.3

Sumatera Utara 151 1,802 1,952 135 124 1,821 3.0 -8.1 -17.9 1.1

Sumatera Barat 13 179 198 15 18 200 0.3 20.0 38.5 11.7

Sumatera Selatan 172 1,267 1,321 79 63 773 1.3 -20.3 -63.4 -39.0

Bengkulu 7 157 164 10 12 71 0.1 20.0 71.4 -54.8

Jambi 20 253 290 21 21 305 0.5 0.0 5.0 20.6

Riau 31 506 553 57 40 590 1.0 -29.8 29.0 16.6

Kepulauan Riau 165 1,058 1,203 191 147 2,782 4.6 -23.0 -10.9 162.9

Lampung 20 447 522 66 88 791 1.3 33.3 340.0 77.0

Kep Bangka Belitung 22 79 86 9 14 100 0.2 55.6 -36.4 26.6

Banten 187 2,218 2,405 142 145 1,994 3.3 2.1 -22.5 -10.1

DKI Jakarta 2,550 25,022 27,006 3,161 2,299 29,619 49.0 -27.3 -9.8 18.4

Jawa Barat 732 9,784 10,378 1,034 645 10,111 16.7 -37.6 -11.9 3.3

Jawa Tengah 128 1,408 1,546 169 117 1,759 2.9 -30.8 -8.6 24.9

Jawa Timur 282 3,253 3,544 464 373 4,193 6.9 -19.6 32.3 28.9

DI Yogyakarta 64 558 592 45 31 475 0.8 -31.1 -51.6 -14.9

Bali 40 390 449 53 32 491 0.8 -39.6 -20.0 25.9

Nusa Tenggara Barat 10 149 162 17 21 241 0.4 23.5 110.0 61.7

Nusa Tenggara Timur 7 133 138 3 5 72 0.1 66.7 -28.6 -45.9

Maluku 42 76 80 9 2 70 0.1 -77.8 -95.2 -7.9

Maluku Utara 23 38 44 3 2 53 0.1 -33.3 -91.3 39.5

Kalimantan Barat 37 331 366 30 34 316 0.5 13.3 -8.1 -4.5

Kalimantan Timur 75 473 542 61 88 636 1.1 44.3 17.3 34.5

Kalimantan Tengah 9 63 81 24 13 125 0.2 -45.8 44.4 98.4

Kalimantan Selatan 28 245 278 9 11 244 0.4 22.2 -60.7 -0.4

Kalimantan Utara 1 28 29 2 1 22 0.0 -50.0 0.0 -21.4

Sulawesi Utara 27 191 217 57 18 243 0.4 -68.4 -33.3 27.2

Sulawesi Selatan 59 883 934 102 64 890 1.5 -37.3 8.5 0.8

Sulawesi Tengah 15 128 156 20 18 267 0.4 -10.0 20.0 108.6

Sulawesi Tenggara 16 156 176 16 21 237 0.4 31.3 31.3 51.9

Sulawesi Barat 3 8 8 4 2 8 0.0 -50.0 -33.3 0.0

Gorontalo 6 30 31 2 1 60 0.1 -50.0 -83.3 100.0

Papua 46 249 280 38 30 473 0.8 -21.1 -34.8 90.0

Papua Barat 1 29 31 4 1 55 0.1 -75.0 0.0 89.7

Total LTKM 5,060 51,946 56,149 6,109 4,527 60,507 100.0 -25.9 -10.5 16.5

Propinsi Kantor PJK Pelapor

Kejadian Transaksi

Jumlah LTKM% Distribusi

Kumulatif s.d.

Nov-2018

Perkembangan Nov-2018

(dalam Persen)

Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan

- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan

mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian

sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan

tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu

terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah

kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun

sebelumnya.

9


Ga

mb

ar

1.

Pe

me

taa

n P

rop

insi

Me

nu

rut

Ka

teg

ori

Pe

rse

nta

se K

um

ula

tif LT

KM

Tah

un

20

18

(s.

d. N

ov

em

be

r 201

8)

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

200

3 s

.d.

Ma

ret

20

13

LTK

M M

en

uru

t P

rov

insi

Ke

jad

ian

Te

rla

po

r

Ja

nu

ari

20

03

s.d

. M

are

t 2

01

3

Ca

tata

n :

Ju

mla

h L

TKM

dih

itu

ng

be

rda

sark

an

Lo

ka

si P

ela

po

ran

. Ju

mla

h L

TKM

tid

ak M

en

ce

rmin

ka

n T

erja

din

ya

Tin

da

k P

ida

na

.

10


Tabel 3


Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 4,501 46,671 50,450 5,577 4,100 53,191 87.9 -26.5 -8.9 14.0

Ø Laki-Laki 2,853 29,385 31,839 3,431 2,488 32,314 60.8 -27.5 -12.8 10.0

Ø Perempuan 1,648 17,286 18,611 2,146 1,612 20,877 39.2 -24.9 -2.2 20.8

Perusahaan/Korporasi 559 5,275 5,699 532 427 7,316 12.1 -19.7 -23.6 38.7

Total LTKM 5,060 51,946 56,149 6,109 4,527 60,507 100.0 -25.9 -10.5 16.5

Jenis Kategori Terlapor


Kumulatif s.d.

Nov-2018


(dalam Persen)

Tabel 4


Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan

s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Pegawai Swasta 1,419 15,559 16,739 1,652 1,206 17,714 33.3 -27.0 -15.0 13.9

Ø Pengusaha/Wiraswasta 887 10,194 11,095 1,154 851 11,032 20.7 -26.3 -4.1 8.2

Ø PNS (termasuk pensiunan) 544 4,324 4,688 518 362 5,012 9.4 -30.1 -33.5 15.9

Ø Ibu Rumah Tangga 345 3,124 3,387 546 371 4,177 7.9 -32.1 7.5 33.7

Ø Pedagang 291 2,077 2,339 276 281 2,821 5.3 1.8 -3.4 35.8

Ø Pelajar/Mahasiswa 165 2,173 2,305 223 202 2,199 4.1 -9.4 22.4 1.2

Ø Pejabat Lembaga Legislatif

dan Pemerintah95 883 951 175 113 1,449 2.7 -35.4 18.9 64.1

Ø TNI/Polri (termasuk

pensiunan)107 1,113 1,211 121 96 1,213 2.3 -20.7 -10.3 9.0

Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD

(termasuk pensiunan)103 963 1,033 130 106 1,206 2.3 -18.5 2.9 25.2

Ø Profesional dan Konsultan 89 778 859 104 83 1,029 1.9 -20.2 -6.7 32.3

Ø Pengajar dan Dosen 21 392 415 36 19 316 0.6 -47.2 -9.5 -19.4

Ø Buruh, Pembantu Rumah

Tangga dan Tenaga

Keamanan

9 140 159 24 9 205 0.4 -62.5 0.0 46.4

Ø Petani dan Nelayan 16 151 164 29 15 193 0.4 -48.3 -6.3 27.8

Ø Pegawai Bank 19 117 126 13 17 138 0.3 30.8 -10.5 17.9

Ø Pengurus dan pegawai

yayasan/lembaga berbadan

hukum lainnya

21 268 276 14 8 124 0.2 -42.9 -61.9 -53.7

Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan

organisasi dan kelompok

keagamaan

4 34 38 2 3 49 0.1 50.0 -25.0 44.1

Ø Pengurus Parpol 1 28 29 7 1 26 0.0 -85.7 0.0 -7.1

Ø Pengurus/Pegawai

LSM/organisasi tidak

berbadan hukum lainnya

1 6 7 0 0 10 0.0 n.a. -100.0 66.7

Ø Pegawai Money Changer 1 3 3 0 1 2 0.0 n.a. 0.0 -33.3

Ø Pengrajin 0 1 2 0 0 1 0.0 n.a. n.a. 0.0

Ø Tidak Teridentifikasi dll 363 4,343 4,624 553 356 4,275 8.0 -35.6 -1.9 -1.6

Total Terlapor Perseorangan 4,501 46,671 50,450 5,577 4,100 53,191 100.0 -26.5 -8.9 14.0

Jenis Pekerjaan Utama

Terlapor Perseorangan


Kumulatif s.d.

Nov-2018


(dalam Persen)

11


Tabel 5


Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan

s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Usia Dibawah 30 tahun 1,145 11,923 12,822 1,315 1,060 13,104 24.6 -19.4 -7.4 9.9

Ø Usia 30 - 40 tahun 1,210 13,170 14,268 1,511 1,096 15,723 29.6 -27.5 -9.4 19.4

Ø Usia 40 - 50 tahun 1,129 11,080 12,055 1,390 1,019 12,681 23.8 -26.7 -9.7 14.4

Ø Usia 50 - 60 tahun 711 7,052 7,577 891 625 7,802 14.7 -29.9 -12.1 10.6

Ø Usia Diatas 60 tahun 243 2,853 3,102 411 248 3,271 6.1 -39.7 2.1 14.7

Ø Tidak Teridentifikasi 63 593 626 59 52 610 1.1 -11.9 -17.5 2.9

Total Terlapor Perseorangan 4,501 46,671 50,450 5,577 4,100 53,191 100.0 -26.5 -8.9 14.0

Kategori Umur

Terlapor Perseorangan


Kumulatif s.d.

Nov-2018


(dalam Persen)

Tabel 6


Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Terkait Tindak Pidana 1,378 13,504 14,703 1,934 1,315 19,240 31.8 -32.0 -4.6 42.5

Ø Penipuan 414 5,679 6,213 655 679 7,089 36.8 3.7 64.0 24.8

Ø Korupsi 262 3,100 3,348 557 211 3,693 19.2 -62.1 -19.5 19.1

Ø Narkotika 88 379 399 96 31 2,694 14.0 -67.7 -64.8 610.8

Ø Perjudian 235 1,050 1,156 63 58 1,126 5.9 -7.9 -75.3 7.2

Ø Di Bidang Perpajakan 108 522 581 117 41 902 4.7 -65.0 -62.0 72.8

Ø Terorisme 110 1,004 1,107 51 59 799 4.2 15.7 -46.4 -20.4

Ø Di Bidang Perbankan 30 350 369 98 43 752 3.9 -56.1 43.3 114.9

Ø Penyuapan 27 455 480 88 33 665 3.5 -62.5 22.2 46.2

Ø Penggelapan 49 209 249 90 56 440 2.3 -37.8 14.3 110.5

Ø Penyelundupan Imigran 0 0 0 0 1 60 0.3 n.a. n.a. n.a.

Ø Pencurian 6 18 19 2 1 37 0.2 -50.0 -83.3 105.6

Ø Penyelundupan Barang 1 11 12 1 3 32 0.2 200.0 200.0 190.9

Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 1 80 83 13 1 28 0.1 -92.3 0.0 -65.0

Ø Di Bidang Asuransi 0 2 2 1 0 24 0.1 -100.0 n.a. 1,100.0

Ø Di Bidang Kelautan 19 165 167 15 0 17 0.1 -100.0 -100.0 -89.7

Ø Di Bidang Pasar Modal 0 10 12 0 5 9 0.0 n.a. n.a. -10.0

Ø Perdagangan Manusia 0 34 36 1 0 8 0.0 -100.0 n.a. -76.5

Ø Pemalsuan Uang 0 2 3 0 0 6 0.0 n.a. n.a. 200.0

Ø Di Bidang Kehutanan 0 51 57 0 0 4 0.0 n.a. n.a. -92.2

Ø Penyelundupan Tenaga

Kerja1 5 6 0 0 4 0.0 n.a. -100.0 -20.0

Ø Psikotropika 3 6 11 0 1 4 0.0 n.a. -66.7 -33.3

Ø Perdagangan Senjata

Gelap0 6 6 0 0 1 0.0 n.a. n.a. -83.3

Ø Prostitusi 1 4 5 0 0 1 0.0 n.a. -100.0 -75.0

Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tindak pidana lain yang

diancam dengan pidana penjara

4 tahun atau lebih

23 362 382 86 92 845 4.4 7.0 300.0 133.4

Tidak Teridentifikasi Tindak

Pidana/dll3,682 38,442 41,446 4,175 3,212 41,267 68.2 -23.1 -12.8 7.3

Total LTKM 5,060 51,946 56,149 6,109 4,527 60,507 100.0 -25.9 -10.5 16.5

Dugaan Tindak Pidana Asal


Kumulatif s.d.

Nov-2018


(dalam Persen)

12


LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan

menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang

dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU,

Pasal 23.

• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama

November 2018 sebanyak 219.264 LTKT, dengan rata-rata

penerimaan sebanyak 10.963 laporan/hari (1 bulan = 20

hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya,

jumlah tersebut turun 21,4 persen (m-to-m), atau tercatat

lebih rendah 15,2 persen jika dibandingkan jumlah pada

November 2017 (y-on-y).

• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun

2018 (s.d. November 2018) telah sebanyak 2,9 juta laporan

yang dilaporkan oleh 510 PJK.

• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. November 2018,

PPATK mencatat telah menerima sebanyak 26,8 juta LTKT.

• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT

disampaikan oleh PJK Bank (99,3 persen), utamanya PJK

Bank Umum (98,5 persen).

• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami

penambahan sebesar 112,8 persen atau sebanyak 18,2 juta

laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan

s.d. November 2018

258,6

40

255,9

02

315,2

58

218,8

56

241,7

58

250,3

86

284,6

62

236,4

33

289,9

79

232,7

29

282,0

74

278,8

55

219,2

64

-1.1

23.2

-30.6

10.53.6

13.7 -16.922.6

-19.7 21.2-1.1

-21.4

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

No

v-1

7

De

c-1

7

Ja

n-1

8

Fe

b-1

8

Ma

r-1

8

Ap

r-18

Ma

y-1

8

Ju

n-1

8

Ju

l-18

Au

g-1

8

Se

p-1

8

Oc

t-18

No

v-1

8

2018LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

UU TPPU

Pasal 1 Angka 6 :

“Transaksi Keuangan Tunai adalah

Transaksi Keuangan yang dilakukan

dengan menggunakan uang kertas

dan/atau uang logam.”

13


Tabel 7

Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU


s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 8,620,893 12,417,477 257,579 2,577,289 2,830,771 276,781 217,817 2,829,873 18,078,121 26,699,014 361

Ø Bank Umum 8,619,074 12,402,484 257,225 2,574,070 2,827,121 276,406 217,360 2,808,557 18,038,162 26,657,236 109

Ø Bank Perkreditan Rakyat 1,819 14,993 354 3,219 3,650 375 457 21,316 39,959 41,778 252

Non Bank 10,530 56,232 1,061 18,672 21,092 2,074 1,447 20,381 97,705 108,235 149

Ø Pasar Modal 44 39 0 3 3 2 0 22 64 108 3

Ø Asuransi 165 867 0 187 187 1 0 358 1,412 1,577 4

Ø Dana Pensiun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Lembaga

Pembiayaan/Leasing

3 804 4 59 68 2 0 17 889 892 3

Ø Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing

9,972 49,614 993 17,451 19,809 1,735 1,083 17,258 86,681 96,653 119

Ø Money Remittance/KUPU 346 4,611 64 972 1,025 334 364 2,726 8,362 8,708 20

Ø Pos dan Giro 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0

Ø Koperasi 0 87 0 0 0 0 0 0 87 87 0

Ø Pegadaian 0 207 0 0 0 0 0 0 207 207 0

Ø Perusahaan Perdagangan

Berjangka Komoditi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKT 8,631,423 12,473,709 258,640 2,595,961 2,851,863 278,855 219,264 2,850,254 18,175,826 26,807,249 510

Tahun 2011-

2016

Jumlah

PJK

Pelapor

Tahun 2018

(s.d. Nov-

2018)

Jumlah

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Jan

2003 s.d.

Nov-2018

Sebelum

Berlakunya

UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)


No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)

Tahun 2017 Tahun 2018

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Grafik 10

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKT



- Perkembangan LTKT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014

s.d.November 2018.

16,121,14718,347,896

21,105,13223,956,995

26,807,249

1,851,086 2,226,749 2,757,236 2,851,863 2,850,254

13.8%

15.0%

13.5%

11.9%

2014 2015 2016 2017 2018

Kumulatif LTKT LTKT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

14


LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam

atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT

dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK,

dan mulai efektif per Januari 2006.

• Selama November 2018, tidak terdapat LPUT yang disampaikan

Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.

• Dengan tidak adanya penambahan LPUT selama November

2018, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari

2006 s.d. November 2018 tercatat tetap sebanyak 22.408

laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari

Soekarno Hatta (60,1 persen) dan Batam (34,2 persen).

• Selain menerima LPUT, PPATK juga telah menerima pelaporan

pelanggaran pembawaan uang tunai dari Dirjen Bea dan Cukai

RI. Hingga November 2018, tercatat terjadi 304 pelanggaran

pembawaan uang tunai yang terjadi di 19 lokasi pelaporan.

Berdasarkan lokasinya, sebagaian besar pelanggaran

pembawaaan uang tunai terjadi di Ngurah Rai Denpasar, yakni

sebanyak 45,1 persen atau sebanyak 137 pelanggaran.

Tabel 8

Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU

Berdasarkan Lokasi Pelaporan

s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Batam 2,683 1,617 0 3,368 3,368 0 0 2 4,987 7,670

Ø Soekarno Hatta 2,866 7,278 142 3,328 3,329 0 0 0 10,607 13,473

Ø Bandung 3 4 0 6 7 0 0 0 11 14

Ø Tanjung Balai Karimun 0 34 0 19 19 0 0 0 53 53

Ø Tj. Pinang 97 16 0 3 3 0 0 0 19 116

Ø Ngurah Rai Denpasar 50 113 22 465 465 0 0 249 827 877

Ø Dumai 1 4 0 0 0 0 0 0 4 5

Ø Teluk Bayur 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9

Ø Teluk Nibung 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2

Ø Medan 3 1 0 3 3 0 0 0 4 7

Ø Balikpapan 0 3 0 4 4 0 0 0 7 7

Ø Pontianak 0 4 0 9 9 0 0 0 13 13

Ø Pekanbaru 0 2 0 8 8 0 0 7 17 17

Ø Semarang (Tj. Emas) 0 6 1 5 5 0 0 0 11 11

Ø Lombok 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12

Ø Palembang 0 2 0 3 4 0 0 0 6 6

Ø Yogyakarta 0 4 0 3 3 0 0 0 7 7

Ø Mataram 0 5 0 8 8 0 0 0 13 13

Ø Ent ikong 0 4 0 15 15 0 0 0 19 19

Ø Kuala Namu 0 1 1 33 36 0 0 4 41 41

Ø Juanda 0 14 0 14 14 0 0 0 28 28

Ø Tarakan 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ø Atambua 0 0 0 0 2 0 0 1 3 3

Ø Kupang 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Nunukan 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3

Ø Makassar 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Sintete 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

Ø Banda Aceh 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Total LPUT 5,711 9,126 166 7,296 7,304 0 0 267 16,697 22,408

Lokasi Pelaporan



Jumlah Jan 2006

s.d. Nov-2018Tahun

2011-2016

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2017

Jumlah

Tahun 2018


UU TPPU

Pasal 34 Ayat (1) :

“Setiap orang yang membawa

uang tunai dalam mata uang

rupiah dan/atau mata uang asing,

dan/atau instrumen pembayaran

lain dalam bentuk cek, cek

perjalanan, surat sanggup bayar,

atau bilyet giro paling sedikit

Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) atau yang nilainya setara

dengan itu ke dalam atau ke luar

daerah pabean Indonesia wajib

memberitahukannya kepada

Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.“

Pasal 35 Ayat (1) :

“Setiap orang yang tidak

memberitahukan pembawaan

uang tunai dan/atau instrumen

pembayaran lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

dikenai sanksi administratif berupa

denda sebesar 10% (sepuluh

perseratus) dari seluruh jumlah

uang tunai dan/atau instrumen

pembayaran lain yang dibawa

dengan jumlah paling banyak

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah).”

15


Grafik 11

Perbandingan Jumlah LPUT Berdasarkan Lokasi Pelaporan


Grafik 12

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LPUT



- Perkembangan LPUT yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d.

November 2018.

7,67013,473

1453116

877592771317111267131941281313121

0 5,000 10,000 15,000

BatamSoekarno Hatta

BandungTanjung Balai Karimun

Tj. PinangNgurah Rai Denpasar

DumaiTeluk Bayur

Teluk NibungMedan

BalikpapanPontianak

PekanbaruSemarang (Tj. Emas)

LombokPalembangYogyakarta

MataramEntikong

Kuala NamuJuandaTarakan

AtambuaKupang

NunukanMakassar

SinteteBanda Aceh

13,902 13,920 14,837

22,141 22,412

1,470 18 917 7,304 267

0.1%6.6%

49.2%

1.2%

2014 2015 2016 2017 2018

Kumulatif LPUT LPUT Per-Tahun Perkembangan Kumulatif (%)

16


Tabel 9

Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Menurut Lokasi Pelaporan


(1) (2) (3)

Ngurah Rai Denpasar 137 45.1%

Soekarno Hatta 60 19.7%

Batam 49 16.1%

Kuala Namu 13 4.3%

Pekan Baru 8 2.6%

Pontianak 8 2.6%

Medan 6 2.0%

Tarakan 4 1.3%

Dumai 3 1.0%

Bandung 3 1.0%

Tj. Pinang 2 0.7%

Teluk Bayur 2 0.7%

Tj. Balai Karimun 2 0.7%

Halim Perdana Kusumah 1 0.3%

Teluk Nibung 1 0.3%

Juanda 1 0.3%

Mataram 1 0.3%

Palembang 1 0.3%

Atambua 2 0.7%

Total Pelanggaran

Pembawaan Uang Tunai304 100.0%

%Lokasi Pelaporan

Jumlah

Jan-2006

s.d. Nov-2018

Grafik 13

Perbandingan Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Menurut Lokasi Pelaporan


137

60

49

13

8

8

6

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

2

Ngurah Rai Denpasar

Soekarno Hatta

Batam

Kuala Namu

Pekan Baru

Pontianak

Medan

Tarakan

Dumai

Bandung

Tj. Pinang

Teluk Bayur

Tj. Balai Karimun

Halim Perdana Kusumah

Teluk Nibung

Juanda

Mataram

Palembang

Atambua

17


Laporan Transaksi dari PBJ telah diatur dalam UU TPPU, Pasal 17 ayat

(1). Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei

2012.

• Jumlah Laporan Transaksi dari PBJ (LTPBJ) yang disampaikan

kepada PPATK selama November 2018 tercatat bertambah

sebanyak 2.652 Laporan, atau turun sebesar 23,0 persen

(m-to-m) dibandingkan jumlah pada bulan sebelumnya, atau

lebih rendah 47,6 persen dibandingkan jumlah pada November

2017.

• Dengan adanya penambahan tersebut, bila diakumulasikan

sejak Mei 2012, maka jumlah LTPBJ yang diterima PPATK hingga

November 2018 telah mencapai 232.385 laporan yang berasal

dari 815 PBJ.

• Dari sejumlah LTPBJ yang dilaporkan selama Mei 2012 s.d.

November 2018, sebagian besar laporan transaksi yang

dilaporkan berasal dari PBJ di bidang Properti, yaitu sebanyak

138.853 laporan atau 59,8 persen, diikuti oleh Pedagang

Kendaraan Bermotor sebanyak 87.056 laporan atau 37,5 persen,

Pedagang Perhiasan/Logam Mulia sebanyak 4.639 laporan atau

2,0 persen, Balai Lelang sebanyak 1.771 laporan atau 0,8 persen,

dan Pedagang Barang Seni/Antik sebanyak 4 laporan atau 0,0

persen.

Tabel 10

Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)

Mei 2012 s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ø Perusahaan Properti 90,629 2,836 20,079 23,472 1,567 1,034 24,752 138,853 532

Ø Pedagang Kendaraan

Bermotor52,326 2,051 17,060 18,398 1,736 1,357 16,332 87,056 202

Ø Pedagang

Perhiasan/logam mulia3,294 82 380 454 51 179 891 4,639 12

Ø Balai Lelang 465 92 511 603 90 82 703 1,771 59

Ø Barang Seni / Antik 4 0 0 0 0 0 0 4 10

Ø Tidak terklasifikasi 62 0 0 0 0 0 0 62 0

Total LTPBJ 146,780 5,061 38,030 42,927 3,444 2,652 42,678 232,385 815

Jumlah PBJ

Pelapor Mei

2012 s.d. Nov-

2018

Jenis Perusahaan

Penyedia Barang dan Jasa

Lainnya (PBJ)

Tahun

2012-2016

Tahun 2017Jumlah LTPBJ

Mei 2012 s.d.

Nov-2018

Tahun 2018

Catatan : Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (Oktober 2010).

UU TPPU

Pasal 17 Ayat (1) : ”Pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan:

1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan

perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga

keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia

jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat

pembayaran menggunakan kartu;

12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;

13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak

di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau

16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;

2. pedagang kendaraan bermotor;

3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;

4. pedagang barang seni dan antik; atau

5. balai lelang.”

18


Grafik 14

Perbandingan Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari PBJ dan Jumlah PBJ Pelapor

Mei 2012 s.d. November 2018

Grafik 15

Jumlah dan Persentase Laporan Transaksi dari PBJ

Tahun 2018 (s.d. November 2018)

532

202

12

59

10

138,853

87,056

4,639

1,771

4

Perusahaan Properti

Pedagang

Kendaraan Bermotor

Perhiasan / logam

mulia

Balai Lelang

Barang Seni / Antik

Jumlah Laporan Transaksi Jumlah PBJ

Perusahaan

Properti

24,752

58%

Pedagang

Kendaraan

Bermotor

16,332

38%

Perhiasan /

logam mulia

129

5%

Balai Lelang

703

2%

Barang Seni /

Antik

0

0%

19


Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKL mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan 1 Desember 2015 untuk PJK selain Bank Umum. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23 Angka 1 huruf c.

• Hingga akhir November 2018 sebanyak 190 PJK telah menyampaikan LTKL kepada PPATK, yang terdiri dari 96 PJK Bank Umum dan 94 PJK selain Bank Umum. Dominasi pelaporan LTKL berasal dari Bank Umum, yakni sebesar 52,1 persen dari keseluruhan LTKL.

• Dilihat berdasarkan jenis laporan, mayoritas LTKL disampaikan melalui LTKL NON SWIFT (37 persen), diikuti LTKL KUPU (33 persen), dan LTKL SWIFT oleh Bank Umum (30 persen).

• Jumlah LTKL SWIFT yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK selama Januari 2014 s.d. November 2018 sebanyak 34,8 juta LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 590,4 ribu laporan atau sebanyak 29,5 ribu laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

• Dilihat berdasarkan jumlah laporan, sebagian besar LTKL SWIFT merupakan LTKL Incoming, yakni sebanyak 23,0 juta Laporan atau 66,0 persen sedangkan LTKL Outgoing sebanyak 11,9 juta Laporan atau 34,0 persen. Secara total, bila dilihat berdasarkan nilai dana yang ditransaksikan pada LTKL SWIFT, total nilai transfer dana yang masuk dari luar negeri (Incoming) cenderung lebih besar daripada total nilai transfer dana ke luar negeri (Outgoing). Namun demikian, nilai rata-rata transfer dana Outgoing per transaksi masih lebih besar daripada Incoming, yakni masing-masing sebesar Rp1.645 juta untuk setiap LTKL Outgoing dan Rp936 juta untuk setiap LTKL Incoming.

UU TPPU

Pasal 23 Angka 1 :

“Penyedia jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib

menyampaikan laporan kepada

PPATK yang meliputi:

c. Transaksi Keuangan transfer

dana dari dan ke luar negeri..”

Peraturan Kepala PPATK No: PER-

12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata

Cara Penyampaian LTKL bagi

Penyedia Jasa Keuangan

Pasal 1 Angka 4:

Transfer Dana Dari dan Ke Luar

Negeri adalah rangkaian kegiatan

yang dimulai dengan perintah dari

Pengirim Asal yang bertujuan

memindahkan sejumlah Dana dari

dan ke luar wilayah Indonesia

kepada Penerima yang disebutkan

dalam Perintah Transfer Dana

sampai dengan diterimanya Dana

oleh Penerima.

Grafik 17

Jumlah LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK

UMUM

52.1%

NON

BANK

UMUM

47.9%

Grafik 16

Jumlah Pihak Pelapor LTKL

Menurut Jenis Pihak Pelapor

BANK

UMUM

96

51%

NON BANK

UMUM

94

49%

20


Grafik 18

Persentase Komposisi LTKL Menurut Jenis Laporan

Periode Januari 2014 s.d. November 2018

Grafik 19

Jumlah LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan


Grafik 20

Total Nilai LTKL SWIFT Menurut Jenis Laporan


SWIFT30%

NON SWIFT37%

KUPU33%

Outgoing11,861,440

34%

Incoming22,974,097

66%

OutgoingRp19,513,995,603,603,300

48%Incoming

Rp21,503,878,490,067,60052%

21


Grafik 21

Perkembangan Jumlah LTKL SWIFT Bank (dalam Ribu Laporan)

Periode November 2017 s.d. November 2018

Grafik 22

Perkembangan Total Nilai (dalam Triliun Rupiah) LTKL SWIFT Bank


Grafik 23

Perkembangan Rata-rata Nilai (dalam Juta Rupiah) per Laporan LTKL SWIFT Bank


226 212 228 186 226 218 232 170 236 223 211 121 128

346 341 403 364 466 449

4,361

390 465 473 441291 283


Outgoing

Incoming

377 386 376357

427

402

432

323

447

401386

236

259

404394

416

372

432

410

447

359

472

443414

280

319


Outgoing Incoming

1,6731,821

1,650

1,923 1,8911,840 1,866 1,900 1,895

1,794 1,8311,949 2,017

1,1661,155

1,034 1,024927 912

102

9211,016

938 938962 1,124


Outgoing Incoming

22


Sesuai UU TPPU Pasal 26, Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja

terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan. Berikut ini

perkembangan pelaporan LPT sampai dengan November 2018.

• Jumlah LPT yang dilaporkan oleh PJK kepada PPATK selama

November 2018 tercatat sebanyak 5 Laporan, atau turun

58,3 persen dibandingkan dengan jumlah laporan yang

diterima pada Oktober 2018 yang sejumlah 12 laporan.

• Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah keseluruhan

LPT yang diterima PPATK sejak tahun 2013 hingga November

2018 tercatat sebanyak 2.952 laporan.

• Mayoritas penundaan transaksi selama tahun 2018

(s.d. November 2018) dilakukan oleh PJK Bank (92,8 persen),

terutama Bank Negara (43,2 persen) dan BPD (26,1 persen).

Sebagian besar transaksi yang ditunda berupa Transfer

(43,2 persen). Dilihat dari profil terlapor, mayoritas terlapor

adalah perorangan (97,3 persen) dengan profesi utama

sebagai Pengusaha/Wiraswasta (48,6 persen), Pegawai

Swasta (14,4 persen), dan Ibu Rumahtangga (9,9 persen).

• Bila dilihat dari besaran nominalnya, sebagian besar transaksi

yang ditunda selama tahun 2018 (s.d. November 2018)

bernilai dibawah Rp100 juta (84,7 persen). Sejalan dengan

hal tersebut, berdasarkan pemenuhan aspeknya, sebagian

besar LPT selama periode tersebut atau sebanyak

91,0 persen telah memenuhi aspek formil, namun disisi lain

belum memenuhi aspek materil.

• Bila dilihat menurut domisili PJK Penunda Transaksi, mayoritas

dari transaksi yang ditunda selama tahun 2018 (s.d.

November 2018) terjadi di Propinsi DKI Jakarta (56,8 persen),

Jawa Barat (15,3 persen), dan Sumatera Selatan (9,9 persen).

• Alasan Penundaan Transaksi: Terdapat 37,8 persen transaksi

yang ditunda oleh PJK belum teridentifikasi dengan jelas

alasan utama yang menjadi pertimbangan penundaan

transaksi sesuai ketentuan UU TPPU. Sedangkan dari sejumlah

transaksi yang telah teridentifikasi alasan utama

penundaannya, sebagian besar LPT didasari atas

pertimbangan bahwa Pengguna Jasa memiliki rekening

untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil

tindak pidana (22,5 persen).

UU TPPU

Pasal 26

Ayat (1) :

(1) Penyedia jasa keuangan dapat

melakukan penundaan

Transaksi paling lama 5 (lima)

hari kerja terhitung sejak

penundaan Transaksi dilakukan.

(2) Penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam hal

Pengguna Jasa:

a. melakukan Transaksi yang

patut diduga menggunakan

Harta Kekayaan yang

berasal dari hasil tindak

pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1);

b. memiliki rekening untuk

menampung Harta

Kekayaan yang berasal dari

hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1); atau

c. diketahui dan/atau patut

diduga menggunakan

Dokumen palsu.

(3) Pelaksanaan penundaan

Transaksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dicatat

dalam berita acara penundaan

Transaksi.

(4) Penyedia jasa keuangan

memberikan salinan berita

acara penundaan Transaksi

kepada Pengguna Jasa.

(5) Penyedia jasa keuangan wajib

melaporkan penundaan

Transaksi kepada PPATK

dengan melampirkan berita

acara penundaan Transaksi

dalam waktu paling lama 24

(dua puluh empat) jam

terhitung sejak waktu

penundaan Transaksi dilakukan.

(6) Setelah menerima laporan

penundaan Transaksi

sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) PPATK wajib

memastikan pelaksanaan

penundaan Transaksi dilakukan

sesuai dengan Undang-Undang

ini.

(7) Dalam hal penundaan Transaksi

telah dilakukan sampai dengan

hari kerja kelima, penyedia jasa

keuangan harus memutuskan

akan melaksanakan Transaksi

atau menolak Transaksi

tersebut.

23


Grafik 24

Perkembangan Bulanan Jumlah LPT yang Diterima PPATK

November 2017 s.d. November 2018

Tabel 11

Perkembangan Jumlah LPT yang Diterima PPATK


s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Bank 4 206 219 12 2 103 92.8 -83.3 -50.0 -50.0

Ø Bank Negara 2 27 31 5 0 48 43.2 -100.0 -100.0 77.8

Ø Bank Swasta 0 21 22 2 2 19 17.1 0.0 n.a. -9.5

Ø BPD 2 156 163 4 0 29 26.1 -100.0 -100.0 -81.4

Ø Bank Asing 0 2 3 1 0 5 4.5 -100.0 n.a. 150.0

Ø Bank Campuran 0 0 0 0 0 2 1.8 n.a. n.a. n.a.

Non Bank 1 7 8 0 3 8 7.2 n.a. 200.0 14.3

Ø Asuransi 1 7 7 0 3 8 7.2 n.a. 200.0 14.3

Ø Pasar Modal 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total LPT 5 213 227 12 5 111 100.0 -58.3 0.0 -47.9


(Dalam Persen)

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah LPT% Distribusi

Kumulatif s.d.

Nov-2018

Tabel 12


Berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil

s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aspek Formil dan Aspek

Materil terpenuhi0 4 4 0 0 4 3.6 n.a. n.a. 0.0

Aspek Formil terpenuhi,

namun Aspek Materil tidak

terpenuhi

4 198 212 12 5 101 91.0 -58.3 25.0 -49.0

Aspek Formil tidak terpenuhi,

namun Aspek Materil

terpenuhi

0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Aspek Formil dan Aspek

Materil tidak terpenuhi1 11 11 0 0 6 5.4 n.a. -100.0 -45.5

Total LPT 5 213 227 12 5 111 100.0 -58.3 0.0 -47.9

Pemenuhan Aspek Formil

dan Aspek Materil

Laporan Penundaan Transaksi


Kumulatif s.d.

Nov-2018


(Dalam Persen)

Keterangan:

(1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24

jam setelah transaksi ditunda.

(2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

5

1413

19

22

15

9

1

4 4

7

12

5


24


Tabel 13


Berdasarkan Jenis Transaksi Yang Ditunda

s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Transfer 1 129 135 11 1 48 43.2 -90.9 0.0 -62.8

Tarik/Setor Tunai 1 15 15 0 3 16 14.4 n.a. 200.0 6.7

Incoming Valas 0 1 1 1 0 5 4.5 -100.0 n.a. 400.0

Polis Asuransi 1 3 3 0 1 5 4.5 n.a. 0.0 66.7

Remittance 0 0 0 0 0 4 3.6 n.a. n.a. n.a.

Penukaran Valas 0 0 0 0 0 2 1.8 n.a. n.a. n.a.

Internet Banking 0 3 3 0 0 1 0.9 n.a. n.a. -66.7

SMS/Mobile Banking 0 7 7 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Redemption penyertaan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Saham 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Pembayaran 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kirim Valas 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Lainnya 1 35 39 0 0 16 14.4 n.a. -100.0 -54.3

Tidak Terisi 1 20 24 0 0 14 12.6 n.a. -100.0 -30.0

Total LPT 5 213 227 12 5 111 100.0 -58.3 0.0 -47.9

Jenis Transaksi Yang Ditunda

Jumlah LPT % Distribusi

Kumulatif s.d.

Nov-2018


(Dalam Persen)

Tabel 14


Berdasarkan Jenis Terlapor dan Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 5 212 226 12 5 108 97.3 -58.3 0.0 -49.1

Ø Pengusaha/Wiraswasta 2 75 80 5 2 54 48.6 -60.0 0.0 -28.0

Ø Pegawai Swasta 0 39 43 2 1 16 14.4 -50.0 n.a. -59.0

Ø Ibu Rumahtangga 1 25 27 0 0 11 9.9 n.a. -100.0 -56.0

Ø Pedagang 0 10 10 0 0 5 4.5 n.a. n.a. -50.0

Ø Pelajar/Mahasiswa 0 23 25 1 0 4 3.6 -100.0 n.a. -82.6

Ø PNS 0 9 9 0 0 3 2.7 n.a. n.a. -66.7

Ø Buruh 0 19 20 1 0 3 2.7 -100.0 n.a. -84.2

Ø Profesional 0 1 1 0 0 1 0.9 n.a. n.a. 0.0

Ø PEPS 1 5 5 0 2 3 2.7 n.a. 100.0 -40.0

Ø TKW 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø TNI/POLRI (Termasuk

Pensiunan)0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Ø Pengajar/Dosen 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Belum/Tidak Bekerja 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Ø Tidak Teridentifikasi 1 3 3 3 0 8 7.2 -100.0 -100.0 166.7

Korporasi 0 1 1 0 0 3 2.7 n.a. n.a. 200.0

Total LPT 5 213 227 12 5 111 100.0 -58.3 0.0 -47.9

Jenis Terlapor dan

Pekerjaan Utama

Terlapor Perorangan


(Dalam Persen)Jumlah LPT % Distribusi

Kumulatif s.d.

Nov-2018

Tabel 15


Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi Yang Ditunda

s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Dibawah Rp100 juta 5 199 212 12 5 94 84.7 -58.3 0.0 -52.8

Ø Rp100 juta s.d. Rp1 miliar 0 10 11 0 0 13 11.7 n.a. n.a. 30.0

Ø Diatas Rp1 miliar 0 4 4 0 0 4 3.6 n.a. n.a. 0.0

Total LPT 5 213 227 12 5 111 100.0 -58.3 0.0 -47.9


Kumulatif s.d.

Nov-2018

Kategori Nominal Transaksi


(Dalam Persen)

25


Tabel 16


Berdasarkan Propinsi Kantor PJK Pelapor Penundaan Transaksi

s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

DKI JAKARTA 3 48 53 7 5 63 56.8 -28.6 66.7 31.3

JAWA BARAT 0 3 4 4 0 17 15.3 -100.0 n.a. 466.7

SUMSEL 2 150 156 0 0 11 9.9 n.a. -100.0 -92.7

DIY 0 0 0 0 0 4 3.6 n.a. n.a. n.a.

JAWA TIMUR 0 1 2 1 0 4 3.6 -100.0 n.a. 300.0

KALTIM 0 3 3 0 0 3 2.7 n.a. n.a. 0.0

KALSEL 0 0 0 0 0 2 1.8 n.a. n.a. n.a.

KEPRI 0 0 0 0 0 2 1.8 n.a. n.a. n.a.

BALI 0 0 0 0 0 1 0.9 n.a. n.a. n.a.

KEP BABEL 0 0 0 0 0 1 0.9 n.a. n.a. n.a.

SUMUT 0 0 0 0 0 1 0.9 n.a. n.a. n.a.

BANTEN 0 1 1 0 0 1 0.9 n.a. n.a. 0.0

NTB 0 2 2 0 0 1 0.9 n.a. n.a. -50.0

JAMBI 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULUT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULTENG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

MALUKU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

JAWA TENGAH 0 2 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

KALTENG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULSEL 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

NAD 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULTRA 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

NTT 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SUMBAR 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

KALBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

RIAU 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

SULBAR 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

BENGKULU 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

PAPUA 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

LAMPUNG 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total LPT 5 213 227 12 5 111 100.0 -58.3 0.0 -47.9


Kumulatif s.d.

Nov-2018


(Dalam Persen)Propinsi Kantor PJK

Penunda Transaksi

Tabel 17


Berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pertimbangan (1) dan (2) 1 6 7 0 0 7 6.3 n.a. -100.0 16.7

Pertimbangan (1) dan (3) 0 0 0 0 0 3 2.7 n.a. n.a. n.a.

Pertimbangan (2) dan (3) 0 0 0 0 0 4 3.6 n.a. n.a. n.a.

Pertimbangan (1) saja 1 51 51 2 4 19 17.1 100.0 300.0 -62.7

Pertimbangan (2) saja 1 36 40 2 0 25 22.5 -100.0 -100.0 -30.6

Pertimbangan (3) saja 1 3 4 2 0 11 9.9 -100.0 -100.0 266.7

Pertimbangan (1)/(2)/(3) 1 117 125 6 1 42 37.8 -83.3 0.0 -64.1

Total LPT 5 213 227 12 5 111 100.0 -58.3 0.0 -47.9

Alasan Penundaan Transaksi


Kumulatif s.d.

Nov-2018


(Dalam Persen)

Keterangan: (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil

tindak pidana; (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; (3) Penguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

26


• Selama November 2018, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 46 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 310 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 11 HA (23,9 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 56 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 35 HA (76,1 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 254 laporan.

• Selama tahun 2018 (s.d. November 2018), PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 448 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 3.542 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 148 HA (33,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.302 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 300 HA (67,0 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 2.240 laporan.

• Setelah berlakunya UU TPPU s.d. November 2018, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 3.135 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 13.756 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 1.028 HA (32,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.751 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 2.107 HA (67,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 9.005 laporan.

• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. November 2018, jumlah HA (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sudah mencapai 4.566 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 16.866 laporan, yang terdiri dari:

o HA Proaktif sebanyak 2.200 HA (48,2 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 7.602 laporan, dan

o HA Inquiry sebanyak 2.366 HA (51,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 9.264 laporan.

• Berdasarkan jumlah HA selama tahun 2018 (s.d. November 2018), dugaan tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan dalam HA, yaitu sebanyak 221 HA (49,3 persen). Jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Korupsi tersebut naik 47,4 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2017 yang berjumlah sebanyak 173 HA. Sementara itu, jumlah HA dengan dugaan tindak pidana Perpajakan yang merupakan tindak pidana dominan berikutnya juga mengalami peningkatan sebesar 48,7 persen jika dibandingkan jumlah HA selama periode yang sama tahun 2017.

• Selain menyampaikan Hasil Analisis, PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK. Selama tahun 2018 (s.d. November 2018), jumlah IHA yang telah disampaikan telah sebanyak 474 IHA. IHA terbanyak disampaikan kepada DJP, yaitu sebanyak 84 IHA (17,7 persen).

UU TPPU

Pasal 44 Ayat (1) :

“Dalam rangka melaksanakan fungsi

analisis atau pemeriksaan laporan dan

informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: a. meminta dan menerima laporan dan

informasi dari Pihak Pelapor;

b. meminta informasi kepada instansi atau

pihak terkait;

c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor

d. berdasarkan pengembangan hasil analisis

PPATK;

e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor

f. berdasarkan permintaan dari instansi

penegak hukum atau mitra kerja di luar

negeri;

g. meneruskan informasi dan/atau hasil

analisis kepada instansi peminta, baik di

dalam maupun di luar negeri;

h. menerima laporan dan/atau informasi dari

i. masyarakat mengenai adanya dugaan

tindak pidana Pencucian Uang;

j. meminta keterangan kepada Pihak

Pelapor dan pihak lain yang terkait

dengan dugaan tindak pidana Pencucian

Uang;

k. merekomendasikan kepada instansi

penegak hukum mengenai pentingnya

melakukan intersepsi atau penyadapan

atas informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan;

l. meminta penyedia jasa keuangan untuk

m. menghentikan sementara seluruh atau

sebagian Transaksi yang diketahui atau

dicurigai merupakan hasil tindak pidana;

n. meminta informasi perkembangan

penyelidikan dan penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal

dan tindak pidana Pencucian Uang;

o. mengadakan kegiatan administratif lain

dalam lingkup tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

ini; dan

p. meneruskan hasil analisis atau

pemeriksaan kepada penyidik.”

27


Tabel 18

Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik dan Jumlah LTKM yang menjadi Dasar Analisis (Terkait)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA


Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

PROAKTIF

Ø Hasil Analisis 1,172 750 10 116 130 28 11 148 1,028 2,200

Ø LTKM Terkait 2,851 2,042 70 1,349 1,407 126 56 1,302 4,751 7,602

INQUIRY**)

Ø Hasil Analisis 259 1,523 28 245 284 34 35 300 2,107 2,366

Ø LTKM Terkait 259 4,626 195 1,961 2,139 236 254 2,240 9,005 9,264

TOTAL

Ø Hasil Analisis 1,431 2,273 38 361 414 62 46 448 3,135 4,566

Ø LTKM Terkait 3,110 6,668 265 3,310 3,546 362 310 3,542 13,756 16,866

Tahun

2011-2016

Tahun 2017

Jumlah

Jenis Hasil Analisis (HA)



Jumlah Jan

2003 s.d. Nov-

2018

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)

Tahun 2018

Keterangan :

- Cut off data per 30 November 2018.

- Proaktif adalah HA yang disampaikan atas insiatif PPATK.

- Inquiry adalah HA yang disampaikan sebagai jawaban atas permintaan dari Apgakum.


- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak

diperhitungkan sebagai HA.

Grafik 25

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Disampaikan ke Penyidik

Berdasarkan Jenis HA


456

362

435414

448

73

110 103130

148

383

252

332

284

300

2014 2015 2016 2017 2018

HA per-Tahun Proaktif Inquiry

28


Tabel 19

Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik


Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø KEPOLISIAN SAJA 0 832 20 165 189 27 12 170 1,191 1,191

Ø KEJAKSAAN SAJA 104 414 3 38 47 4 8 51 512 616

Ø KPK SAJA 0 587 10 104 114 16 15 136 837 837

Ø KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN

KPK

0 99 0 0 0 0 0 0 99 99

Ø KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1,327 52 0 0 0 0 0 0 52 1,379

Ø KEPOLISIAN DAN KPK 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2


BNN

0 2 0 0 0 0 0 0 2 2


DITJEN PAJAK

0 5 0 0 0 0 0 0 5 5

Ø KEJAKSAAN DAN KPK 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7

Ø DITJEN PAJAK 0 214 3 39 43 9 10 58 315 315

Ø DITJEN BEA DAN CUKAI 0 14 2 8 10 3 0 9 33 33

Ø BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(BNN)

0 45 0 7 11 3 1 24 80 80

JUMLAH HA 1,431 2,273 38 361 414 62 46 448 3,135 4,566

Penyidik

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



Jumlah Jan

2003 s.d. Nov-

2018Tahun

2011-2016

Tahun 2017

Jumlah

Tahun 2018

Catatan : Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry Januari 2004 s.d. Desember 2008, sebanyak 295 laporan.

Tabel 20

Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal


Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Korupsi; 580 1,166 13 173 196 27 24 221 1,583 2,163

Ø Penyuapan; 40 59 1 13 14 0 0 5 78 118

Ø Narkotika; 47 93 2 24 29 3 2 42 164 211

Ø Di bidang perbankan; 46 41 0 5 5 0 0 4 50 96

Ø Di bidang Pasar Modal 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Di bidang perasuransian; 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Kepabeanan; 9 20 2 7 9 3 0 10 39 48

Ø Terorisme/Pendanaan

Teorisme;

19 74 4 22 23 3 0 20 117 136

Ø Pencurian; 4 5 0 0 0 0 0 0 5 9

Ø Penggelapan; 42 64 2 14 16 2 0 6 86 128

Ø Penipuan; 419 278 7 42 49 11 6 57 384 803

Ø Pemalsuan; 5 5 0 0 0 0 2 6 11 16

Ø Perjudian; 17 40 0 1 1 0 1 2 43 60

Ø Prost itusi; 4 2 0 0 0 0 0 0 2 6

Ø Di bidang perpajakan; 7 197 3 39 43 9 10 58 298 305

Ø Di bidang kehutanan; 6 7 0 0 1 0 0 2 10 16

Ø Di bidang kelautan dan

perikanan;

0 0 0 2 3 0 0 0 3 3

Ø Perdagangan orang; 0 7 0 6 8 3 1 9 24 24

Ø Di bidang lingkungan hidup; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Pidana lain yang diancam

dengan penjara 4 tahun atau lebih

0 26 4 9 13 0 0 5 44 44

Ø Tidak Teridentifikasi / dll 185 188 0 4 4 1 0 1 193 378

JUMLAH HA 1,431 2,273 38 361 414 62 46 448 3,135 4,566

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



Jumlah Jan

2003 s.d. Nov-

2018

Tahun 2017Dugaan Tindak Pidana Asal

JumlahTahun

2011-2016

Tahun 2018

29


Tabel 21

Jumlah HA yang Tidak Ditemukan Indikasi berkaitan dengan Tindak Pidana

dan Tidak disampaikan ke Penyidik (HA database)

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU


Hasil

Analisis

LTKM

Terkait

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010 553 938

2011-2013 255 504

2014 36 63

2015 1 1

2016 - -

2017 - -

2018

(s.d. November) - -

Jumlah 292 568

845 1,506 Jumlah Tahun 2003 s.d. November

2018

Tahun

Setelah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Catatan : HA dimasukan dalam database karena tidak terindikasi terkait dugaan tindak

pidana, dianggap sesuai dengan profil dan memiliki underlying yang wajar

serta keterbatasan data.

Grafik 26

Perkembangan Jumlah HA per-Tahun yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (HA database)

dan Jumlah HA yang disampaikan ke Penyidik


456

362

435414

448

361 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018

HA ke Penyidik HA Database

30


Tabel 22

Jumlah Informasi Hasil Analisis (IHA) Terkait dengan Pemberian Informasi sesuai dengan

MoU dengan Lembaga/Instansi#) Terkait Berdasarkan Lembaga/Instansi Penyampaian IHA


Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Komisi Pemberantasan Korupsi 378 81 6 49 55 3 2 57 193 571

Ø Badan Pengawas Pemilu 9 4 0 0 0 0 0 12 16 25

Ø Komisi Yudisial 5 23 1 2 2 1 0 5 30 35

Ø Tim Tas TIPIKOR

(Bubar Tgl 11/06/2007)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø BAPEPAM-LK (Menjadi OJK Th.

2012)

34 14 0 0 0 0 0 0 14 48

Ø Bank Indonesia 8 20 0 5 6 0 1 7 33 41

Ø Dirjen Pajak 47 92 3 22 26 13 4 84 202 249

Ø Kementerian Luar Negeri 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2

Ø Kementerian Kehutanan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ø Badan Pemeriksa Keuangan 13 15 2 5 6 1 6 11 32 45

Ø Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan

6 0 0 5 5 0 0 1 6 12

Ø Kementerian Keuangan 39 134 2 26 27 2 0 11 172 211

Ø Lembaga Penjamin Simpanan 1 6 0 1 1 0 0 1 8 9

Ø Dit jen Bea dan Cukai 1 1 0 1 1 0 0 1 3 4

Ø Badan Narkotika Nasional 12 7 0 2 2 0 0 3 12 24

Ø Kementerian Hukum dan

HAM

1 20 0 2 2 0 0 2 24 25

Ø Kementerian Dalam Negeri 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Ombudsman 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Ø Kementerian

Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi

0 3 0 0 0 0 1 1 4 4

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Polit ik, Hukum, dan

Keamanan

0 4 0 0 0 0 0 0 4 4

Ø KPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ø Otoritas Jasa Keuangan

(OJK)

0 18 0 4 4 3 0 10 32 32

Ø Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan RI

0 4 0 4 4 3 0 6 14 14

Ø Kementerian Kelautan dan

Perikanan RI

0 11 0 3 4 0 0 4 19 19

Ø Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian RI

0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Komunikasi dan

Informatika RI

0 9 0 0 0 0 1 3 12 12

Ø Kementerian Agama RI 0 1 0 3 3 0 0 0 4 4

Ø Tentara Nasional Indonesia 0 15 0 8 9 1 1 5 29 29

Ø BNPB 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Pertahanan 0 7 0 1 1 0 0 0 8 8

Ø Bappenas 0 4 1 1 1 0 0 1 6 6

Ø Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat

0 2 1 3 3 0 1 4 9 9

Ø Badan Kepegawaian Negara 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Kesehatan 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2

Ø Kementerian Agraria dan

Tata Ruang / Badan

Pertanahan Nasional

0 1 0 0 0 0 0 1 2 2

Ø Badan Intelijen Negara 0 7 0 4 4 0 1 4 15 15

Ø Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Perhubungan 0 0 0 3 3 0 0 1 4 4

Ø Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah

Tert inggal dan Transmigrasi

0 0 2 5 7 1 0 3 10 10

Ø Kementerian Badan Usaha

Milik Negara RI

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

Ø Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi

0 0 2 23 23 7 2 40 63 63

Ø Badan Pengawasan Obat

Makanan

0 0 0 1 1 0 0 1 2 2

Ø SKK Migas 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2

Ø Kementerian Pemuda dan

Olahraga

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Badan Siber dan Sandi

Negara

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø Mahkamah Agung 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2

Ø LKPP 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ø BAPPEBTI 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Ø Lainnya 6 327 34 171 176 41 25 188 691 697

JUMLAH IHA 563 837 56 360 382 77 46 474 1,693 2,256

Tahun 2018

Tahun

2011-2016

Sebelum

Berlakunya UU

TPPU

No. 8 Thn 2010

(s.d. Oktober

2010)*)



Jumlah Jan

2003 s.d. Nov-

2018

Tahun 2017Instansi

Jumlah

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

#) Pada periode sebelum berlakunya UU TPPU No.8 Tahun 2010, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai

belum dinyatakan sebagai instansi yang berwenang untuk menerima HA dari PPATK.

31


• Berdasarkan register data HA Proaktif selama tahun 2018

(s.d. November 2018) yang berjumlah sebanyak 148 HA,

mayoritas terlapor HA proaktif adalah perorangan

(87,2 persen atau sebanyak 129 HA).

• Dilihat berdasarkan nominal transaksinya, mayoritas HA

proaktif selama tahun 2018 (s.d. November 2018)

bernominal di atas Rp5 Miliar, yakni sebesar 19,6 persen

atau sebanyak 29 HA.

• Berdasarkan lokus kejadiannya, diketahui bahwa sebagian

besar kasus dugaan TPPU dalam HA proaktif terjadi di

Propinsi DKI Jakarta (40,5 persen atau 60 HA), Jawa Timur

(13,5 persen atau 20 HA), dan Papua (10,8 persen atau

16 HA).

Tabel 23

Perkembangan HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 10 101 115 26 8 129 87.2 -69.2 -20.0 27.7

Ø Laki-Laki 10 84 97 22 5 100 67.6 -77.3 -50.0 19.0

Ø Perempuan 0 17 18 4 3 29 19.6 -25.0 n.a. 70.6

Non Perorangan/Korporasi 0 15 15 2 3 19 12.8 50.0 n.a. 26.7

Total HA Proaktif 10 116 130 28 11 148 100.0 -60.7 10.0 27.6

Kategori Terlapor

Jumlah HA % Distribusi

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(Dalam Persen)

Grafik 27

Persentase HA Proaktif Berdasarkan Kategori Nominal Transaksi HA

Tahun 2018 (s.d. November 2018)

Dibawa

h Rp1

Miliar

10.1

22%

Rp1 Miliar

- Rp2

Miliar

6.8

15%

Rp2 Miliar - Rp3

Miliar

3.4

7%

Rp3 Miliar - Rp4

Miliar

3.4

7%Rp4 Miliar -

Rp5 Miliar

2.7

6%

Di atas

Rp 5

Miliar

19.6

43%

UU TPPU

Pasal 1 Angka 9 :

“Setiap Orang adalah orang

perseorangan atau Korporasi.”

32


Tabel 24

Perkembangan HA Proaktif

Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Terjadinya Tindak Pidana

s.d. November 2018

Nov-2017

Kumulatif

s.d. Nov-

2017

Jan-2017

s.d. Des-

2017

Okt-2018 Nov-2018

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 0 0 0 0 0 1 0.7 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Utara 0 0 0 4 1 6 4.1 -75.0 n.a. n.a.

Sumatera Barat 0 0 0 0 0 1 0.7 n.a. n.a. n.a.

Sumatera Selatan 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Bengkulu 0 0 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Jambi 1 1 1 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Riau 0 0 2 0 0 1 0.7 n.a. n.a. n.a.

Kepulauan Riau 2 7 8 0 0 5 3.4 n.a. -100.0 -28.6

Lampung 0 2 2 0 1 1 0.7 n.a. n.a. -50.0

Kep Bangka Belitung 0 0 0 0 0 1 0.7 n.a. n.a. n.a.

Banten 0 2 3 1 0 4 2.7 -100.0 n.a. 100.0

DKI Jakarta 6 70 77 10 7 60 40.5 -30.0 16.7 -14.3

Jawa Barat 0 0 0 1 1 12 8.1 0.0 n.a. n.a.

Jawa Tengah 1 8 8 1 0 6 4.1 -100.0 -100.0 -25.0

Jawa Timur 0 2 2 0 0 20 13.5 n.a. n.a. 900.0

DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Bali 0 1 1 0 0 1 0.7 n.a. n.a. 0.0

Nusa Tenggara Barat 0 3 3 1 0 1 0.7 -100.0 n.a. -66.7

Nusa Tenggara Timur 0 1 1 1 1 3 2.0 0.0 n.a. 200.0

Maluku 0 1 1 1 0 3 2.0 -100.0 n.a. 200.0

Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Barat 0 3 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Kalimantan Timur 0 1 2 1 0 3 2.0 -100.0 n.a. 200.0

Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Utara 0 1 1 0 0 1 0.7 n.a. n.a. 0.0

Sulawesi Selatan 0 3 3 1 0 1 0.7 -100.0 n.a. -66.7

Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Sulawesi Tenggara 0 1 1 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Gorontalo 0 0 0 1 0 1 0.7 -100.0 n.a. n.a.

Papua 0 8 9 5 0 16 10.8 -100.0 n.a. 100.0

Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total HA Proaktif 10 116 130 28 11 148 100.0 -60.7 10.0 27.6

Propinsi

Jumlah HA % Distribusi

Kumulatif

s.d. Nov-

2018


(Dalam Persen)

Catatan :

- Provinsi kejadian terlapor merupakan locus (tempat kejadian) dugaan tindak pidana yang berindikasi dalam HA terdiri

dari seluruh dugaan tindak pidana, dan juga dari seluruh profil pekerjaan.

33


Ca

tata

n :

Te

rka

it d

en

ga

n s

elu

ruh

tin

da

k p

ida

na

se

ba

ga

ima

na

dim

aksu

d d

ala

m p

asa

l 2 U

U N

o.8

ta

hu

n 2

01

0, ta

np

a m

em

be

da

ka

n p

rofile

te

rla

po

r.

Ga

mb

ar

2. P

em

eta

an

Pro

pin

si M

en

uru

t K

ate

go

ri P

ers

en

tase

Lo

cu

s (T

em

pa

t K

eja

dia

n)

Du

ga

an

Tin

da

k P

ida

na

ya

ng

Te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A P

roa

ktif

Tah

un

20

18

(s.

d. N

ov

em

be

r 2

01

8)

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

Pe

me

taa

n M

en

uru

t Lo

cu

s (t

em

pa

t k

eja

dia

n)

du

ga

an

tin

da

k p

ida

na

ya

ng

te

rin

dik

asi

ka

n d

ala

m H

A

Jan

ua

ri 2

00

3 s

.d. M

are

t 2

01

3

34


• Sepanjang tahun 2018 (s.d. November 2018), terdapat 20 HA

yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme

dan/atau pendanaan terorisme.

• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. November 2018,

jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik

terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak

152 HA, yang terdiri dari:

o HA Proaktif : sebanyak 84 HA

o HA Inquiry : sebanyak 68 HA (sudah termasuk Inquiry

pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008

dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai

HA)

• Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait

dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak

Januari 2003 s.d. November 2018 sebanyak 482 LTKM.

Tabel 25

Jumlah HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis HA


Proaktif Inquiry

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 20108 27 35 35

2011-2013 12 9 21 56

2014 3 6 9 65

2015 11 4 15 80

2016 13 16 29 109

2017 17 6 23 132

2018

(s.d. November)20 0 20 152

Jumlah 76 41 117 152

84 68 152

Tahun

Hasil AnalisisJumlah

HA

Jumlah

Kumulatif

HA

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(Sejak Januari 2011)

Jumlah Jan-2003 s.d. November-2018


- HA Inquiry Januari 2004 sampai dengan Desember 2008, hanya diperhitungkan sebagai

catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai HA.

UU TPPU

Pasal 2 Ayat (2) :

“Harta Kekayaan yang diketahui

atau patut diduga akan digunakan

dan/atau digunakan secara

langsung atau tidak langsung untuk

kegiatan terorisme, organisasi

teroris, atau teroris perseorangan

disamakan sebagai hasil tindak

pidana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf n.”

Pasal 93:

“Dalam hal ada perkembangan

konvensi internasional atau

rekomendasi internasional di bidang

pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana Pencucian Uang dan

pendanaan terorisme, PPATK dan

instansi terkait dapat melaksanakan

ketentuan tersebut sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan.”

35


Grafik 28

Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif HA

Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme


Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

Grafik 29

Perkembangan Jumlah per-Tahun dan Kumulatif LTKM

Terkait dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme


Catatan : Jumlah Kumulatif pada tahun 2010 dihitung sejak Januari 2003.

65

80

109

132

152

9 15 29 23 20

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-Tahun

230 242271

425

482

26 12 29 154 57

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun

36


Grafik 30

Jumlah dan Persentase Kumulatif

HA yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan

Dugaan Tindak Pidana Terorisme


Tabel 26

Jumlah LTKM Yang Disampaikan PJK Kepada PPATK

Terkait Dengan HA dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU


Jumlah LTKMJumlah

Kumulatif LTKM

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010128 128

2011-2013 76 553

2014 26 230

2015 12 242

2016 29 271

2017 154 425

2018

(s.d. November)57 482

Jumlah 354 482

482

Tahun

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah Jan-2003 s.d. November-2018


Proaktif

84

55%

Inquiry

68

45%

37


• Selama November 2018, belum terdapat penambahan

penyampaian Hasil Pemeriksaan (HP) dari PPATK kepada

Penegak Hukum.

• Dengan belum adanya penambahan HP tersebut, maka

jumlah keseluruhan HP yang telah disampaikan oleh PPATK

ke Penyidik sejak berlakunya UU TPPU hingga November 2018

tercatat sebanyak 123 HP, dengan perincian: 51 HP

diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 35 HP ke Penyidik

Kepolisian, 31 HP ke Penyidik Kejaksaan, 18 HP ke Ditjen

Pajak, 8 HP ke Ditjen Bea Cukai, 6 HP ke Penyidik BNN, 3 HP

masing-masing ke Gubernur BI dan Panglima TNI, serta 1 HP

masing-masing ke Ketua Dewan OJK, Kemendagri, dan

Kementerian Koperasi dan UKM.

• Berkaitan dengan perkara TPPU yang telah diperiksa oleh

PPATK sejak berlakunya UU TPPU, pemeriksaan telah

dilakukan setidaknya terhadap 13.511 rekening Pihak Terkait

yang tersebar pada 1.394 PJK.

Tabel 27

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh PPATK per Bulan


Kepolisian Kejaksaan KPK BNN DJP DJBCGubernu

r BI

Panglim

a TNI

Ketua

Dewan

OJK

KemendagriKemenkop

& UKM

Tahun 2011 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Tahun 2012 13 7 10 5 1 0 0 2 0 0 0 0

Tahun 2013 10 4 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0

Tahun 2014 19 2 7 7 1 4 1 1 1 1 1 1

Tahun 2015 20 1 3 9 1 6 0 0 0 0 0 0

Tahun 2016 19 6 1 3 1 4 3 0 1 0 0 0

Tahun 2017 20 4 1 9 1 2 2 0 1 0 0 0

Januari 2017 1 - - - - - 1 - - - - -

Maret 2017 2 - - 1 - - - - 1 - - -

Mei 2017 1 1 - - - - - - - - - -

Juli 2017 3 1 - 1 1 - - - - - - -

September 2017 3 - 1 2 - - - - - - - -

Oktober 2017 2 1 - 1 - - - - - - - -

November 2017 3 - - 1 - 1 1 - - - - -

Desember 2017 5 1 - 3 - 1 - - - - - -

Tahun 2018 17 6 0 7 1 1 2 0 0 0 0 0

Februari 2018 1 - - - - - 1 - - - - -

Maret 2018 3 2 - 1 - - - - - - - -

Mei 2018 1 - - - 1 - - - - - - -

Juni 2018 1 - - - - 1 - - - - - -

Juli 2018 4 2 - 2 - - - - - - - -

Agustus 2018 3 - - 2 - - 1 - - - - -

September 2018 1 1 - - - - - - - - - -

Oktober 2018 3 1 - 2 - - - - - - - -

November 2018 - - - - - - - - - - - -

Jumlah 123 35 31 51 6 18 8 3 3 1 1 1

Periode Jumlah HP

Jumlah HP ke Penyidik Jumlah IHP ke Penyidik Lainnya Jumlah IHP ke Instansi Lainnya

UU TPPU

Pasal 1 Angka 8 :

“Hasil Pemeriksaan adalah penilaian

akhir dari seluruh proses identifikasi

masalah, analisis dan evaluasi

Transaksi Keuangan Mencurigakan

yang dilakukan secara independen,

objektif, dan profesional yang

disampaikan kepada penyidik.”

Pasal 90 Ayat (1) :

“Dalam melakukan pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana

Pencucian Uang, PPATK dapat

melakukan kerja sama pertukaran

informasi berupa permintaan,

pemberian, dan penerimaan

informasi dengan pihak, baik dalam

lingkup nasional maupun

internasional, yang meliputi:

a. instansi penegak hukum;

b. lembaga yang berwenang

melakukan pengawasan terhadap

penyedia jasa keuangan;

c. lembaga yang bertugas

memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara;

d. lembaga lain yang terkait dengan

pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana Pencucian Uang atau

tindak pidana lain terkait dengan

tindak pidana Pencucian Uang; dan

e. financial intelligence unit negara

lain.”

Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) :

”PPATK membuat dan

menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas, fungsi, dan

wewenangnya secara berkala

setiap 6 (enam) bulan.”

“Laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada

Presiden dan Dewan Perwakilan

Rakyat.“

38


Tabel 28

Jumlah HP Berdasarkan Tahun Penyampaian


Tahun Jumlah HP Jumlah PJKJumlah

Rekening

2014 19 95 1,410

2015 20 200 1,831

2016 19 261 1,774

2017 20 339 1,853

2018

(s.d. November)17 308 5,255

Jumlah Kumulatif 123 1,394 13,511

Grafik 31

Perkembangan Jumlah HP, Jumlah PJK, dan Jumlah Rekening yang Diperiksa


19 20 19 20 1795 200 261 339 308

1,410

1,831 1,774 1,853

5,255

2014 2015 2016 2017 2018

(s.d. November)

Jumlah HP Jumlah PJK Jumlah Rekening

39


• Terhadap HA dan/atau HP dan/atau Informasi Hasil Analisis

(IHA) yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah

melakukan pemantauan tindak lanjut (feedback). Tindak

lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa

pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan,

penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan,

pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan

hukum tetap. HA/HP/IHA PPATK juga digunakan untuk

mendukung proses pelacakan aset, mendorong

peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi

penerimaan pajak, serta mendukung validitas LHKPN.

• Tindak lanjut terhadap HA/HP/IHA yang disampaikan

kepada penyidik dalam publikasi ini merupakan informasi

tindak lanjut atas HA/IHA yang telah disampaikan oleh PPATK

kepada Penyidik, selama periode Januari 2015 s.d.

November 2018 serta tindak lanjut atas HP periode Januari

2015 s.d. November 2018.

• Berdasarkan register feedback HA/HP, diketahui bahwa

penerimaan feedback HA/HP/IHA dari Instansi Penyidik TPPU

masih belum sepenuhnya optimal. Tingkat rasio

penyampaian feedback atas HA, HP, dan Informasi Proaktif

secara rata-rata sebesar 33,5 persen, dengan rasio feedback

tertinggi adalah terkait HP sebesar 82,9 persen, diikuti oleh HA

Inquiry sebesar 48,6 persen, HA Proaktif sebesar

44,4 persen, dan IHA sebesar 14,2 persen.

• Dilihat berdasarkan bentuk tindak lanjut atas feedback

selama Januari 2015-November 2018, mayoritas status tindak

lanjutnya masih dalam tahap penyelidikan, yaitu sebesar

31,4 persen.

Grafik 32

Komposisi Jumlah Feedback HA/HP/IHA*) yang Diterima PPATK menurut Jenis HA/HP/IHA


HA-

Proaktif

218

21%

HA-

Inquiry

568

54%

IHA

198

19%

HP

63

6%

UU TPPU

Pasal 44 Ayat (1) : “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat :

j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.”

40


Grafik 33

Perbandingan Jumlah HA/HP/IHA dengan Feedback yang Diterima


Grafik 34

Persentase Bentuk Tindak Lanjut atas Feedback HA/HP?IHA yang diterima

Januari 2015 – November 2018

491

1,168

1,391

76

3,126

218

568

19863

1,04744.4%

48.6%

14.2%

82.9%

33.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

3,600

HA-Proaktif HA-Inquiry IHA HP Total

Jumlah HA/HP/INF Jumlah Feedback Rasio Feedback

Pemeriksaan

23.8%

Penyelidikan

31.4%

Penyidikan

27.2%

Henti

Penyidikan

0.7%

Penuntutan

3.3%

Persidangan

2.5%Putusan

Hakim

11.1%

41


• Terkait kegiatan analisis transaksi keuangan, selama

November 2018, PPATK telah menyampaikan sebanyak

379 permintaan informasi, dengan rincian 366 permintaan

informasi kepada PJK Bank, dan 13 permintaan informasi

kepada PJK Non Bank.

• Dengan demikian, jumlah permintaan informasi yang

disampaikan kepada PJK/PBJ/instansi lainnya dalam

rangka mendukung penyusunan HA sejak Januari 2010 s.d.

November 2018 telah mencapai sebanyak 27.502

permintaan.

• Sebagian besar permintaan informasi selama Januari 2010

s.d. November 2018 disampaikan kepada PJK Bank

(85,1 persen atau 23.416 permintaan), kepada PJK Non

Bank (14,5 persen atau 3.994 permintaan), serta kepada

regulator/instansi lainnya (0,3 persen atau 92 permintaan).

Tabel 29

Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Berdasarkan Jenis PJK/PBJ/Instansi


Tahun Bank Non Bank

Regulator/

Instansi

Lainnya

Jumlah

2010-2013 5,262 1,077 21 6,360

2014 2,756 284 8 3,048

2015 3,205 616 4 3,825

2016 3,969 799 48 4,816

2017 3,949 580 10 4,539

2018

(s.d. Nov)4,275 638 1 4,914

Jumlah

2010 s.d. Nov 201823,416 3,994 92 27,502

% Distribusi 85.1 14.5 0.3 100.0

42


Grafik 35

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ


Grafik 36

Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ per tahun

Berdasarkan Jenis PJK/PBJ


13,233

18,049

22,588

27,502

3,048 3,825 4,816 4,539 4,914

40.7%

36.4%

25.1%

21.8%

2014 2015 2016 2017 2018

(s.d. Nov)

Jumlah Kumulatif Jumlah per Tahun

2,756

3,205

3,969 3,949

4,275

284

616799

580 638

8 4 48 10 1

2014 2015 2016 2017 2018

(s.d. Nov)

Bank Non Bank Regulator/

Instansi Lainnya

43


• Sejak Januari 2013 s.d. November 2018, PPATK telah

menerima 707 Dumas, dengan 85 Dumas diantaranya

disampaikan selama Januari-November 2018.

• Sebagian besar Dumas selama Januari 2013 s.d. November

2018 disampaikan oleh Pelapor Individu, yakni sebanyak

461 Dumas atau sebesar 65,2 persen. Sedangkan Dumas

yang disampaikan oleh Lembaga sebanyak 246 Dumas

saja atau sebesar 34,8 persen.

• Terhadap 707 laporan Dumas yang telah disampaikan oleh

Pelapor kepada PPATK selama Januari 2013 s.d. November

2018, tercatat keseluruhan Laporan atau sebesar 100,0

persen Dumas telah ditindaklanjuti.

Tabel 30

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Kepada PPATK


Individu Lembaga Total

2013 33 54 87

2014 219 63 282

2015 99 17 116

2016 47 11 58

2017 33 46 79

2018 (s.d. Nov-2018) 30 55 85

Jumlah

Jan-2013 s.d. Nov-2018461 246 707

PeriodeJenis Pelapor

Grafik 37

Distribusi Pengaduan Masyarakat yang DIsampaikan Kepada PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor


Individu

461

65%

Lembaga

246

35%

44


Tabel 31

Rasio Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat oleh PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas



Jumlah Laporan Dumas 461 246 707

Jumlah Dumas yang

DitindaklanjutI461 246 707

Rasio Tindak Lanjut

Dumas100.0% 100.0% 100.0%

Pengaduan Masyarakat

Jan-2013 s.d. Nov-2018

Jenis Pelapor

Grafik 38

Perbandingan Jumlah Dumas yang diterima terhadap

Jumlah Dumas yang telah ditindaklanjuti oleh PPATK

Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Dumas


461

246

707

461

246

707


Jumlah Laporan Dumas Jumlah Dumas yang DitindaklanjutI

45


• Berdasarkan data terkini, telah terdapat 194 perkara TPPU

yang telah diputus oleh Pengadilan sejak Januari 2005 s.d.

November 2018.

• Selama periode tersebut, sebagian besar Putusan

Pengadilan terkait TPPU diputus oleh Pengadilan (mencakup

Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan atau

Mahkamah Agung) di wilayah DKI Jakarta, yaitu sebanyak

75 putusan atau 38,7 persen.

• Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan terkait TPPU

adalah hukuman maksimal selama seumur hidup dan denda

maksimal sebesar Rp32 Miliar.

• Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU terkait

dengan tindak pidana asal Korupsi, yakni sebanyak 46

putusan atau 23,7 persen dari total keseluruhan putusan

TPPU.

Tabel 32

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Propinsi


Propinsi

Kumulatif

2005 s.d. 2018

(s.d. November)

%

Distribusi

DKI Jakarta 75 38.7

Jawa Tengah 23 11.9

Jawa Barat 13 6.7

Sumatera Utara 11 5.7

Jawa Timur 10 5.2

Bali 6 3.1

Kalimantan Selatan 7 3.6

Kalimantan Timur 5 2.6

Kalimantan Barat 4 2.1

Banten 4 2.1

Banda Aceh 4 2.1

Riau 4 2.1

Kepri 5 2.6

Sumatera Selatan 7 3.6

Jambi 2 1.0

Bengkulu 2 1.0

Papua 2 1.0

Lampung 1 0.5

Sulawesi Utara 1 0.5

Papua Barat 1 0.5

Sulawesi Tengah 1 0.5

Sulawesi Barat 1 0.5

Kalimantan Utara 1 0.5

Kalimantan Tengah 1 0.5

NTT 1 0.5

NTB 1 0.5

Sulawesi Selatan 1 0.5

Jumlah 194 100.0

UU TPPU

Pasal 69:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan terhadap tindak

pidana Pencucian Uang tidak wajib

dibuktikan terlebih dahulu tindak

pidana asalnya.”

Pasal 77:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di

sidang pengadilan, terdakwa wajib

membuktikan bahwa Harta

Kekayaannya bukan merupakan

hasil tindak pidana.”

46


Grafik 39

Perbandingan Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal


46

51

23

23

17

9

4

2

2

1

2

1

1

1

1

1

9

Korupsi

Narkotika

Penipuan

Penggelapan

Perbankan

Pemalsuan

Perjudian

Psikotropika

Pencurian

Perdagangan

Transfer Dana

Pemerasan

TP Perpajakan

Penyuapan

Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai

Kehutanan

Tindak Pidana Lain

Tabel 33

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal


Tindak Pidana Asal

Kumulatif

2005 s.d. 2018

(s.d. November)

%

Distribusi

Korupsi 46 23.7

Narkotika 51 26.3

Penipuan 23 11.9

Penggelapan 23 11.9

Perbankan 17 8.8

Pemalsuan 9 4.6

Perjudian 4 2.1

Psikotropika 2 1.0

Pencurian 2 1.0

Perdagangan 1 0.5

Transfer Dana 2 1.0

Pemerasan 1 0.5

TP Perpajakan 1 0.5

Penyuapan 1 0.5

Pelanggaran Pembawaan

Uang Tunai 1 0.5

Kehutanan 1 0.5

Tindak Pidana Lain 9 4.6

Jumlah 194 100.0

47


Tabel 34

Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Tahun Putusan dan Hukuman


Minimal Maksimal Minimal Maksimal

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010) *

Januari 2003 -

Desember 201038 5 (bulan) 17 5,000,000 15,000,000,000 72,555,000,000

2011 4 7 10 300,000,000 500,000,000 8,300,000,000

2012 51 1 13 50,000,000 10,000,000,000 12,600,000,000

2013 12 - - - - -

2014 22 - 18 - 32,000,000,000 -

2015 10 -Seumur

Hidup- - -

2016 7 - - - - -

2017 47 - - - - -

2018

(s.d. November)3 - 18 - - -

Jumlah 156 1Seumur

Hidup50,000,000 32,000,000,000 20,900,000,000

194 5 (bulan)Seumur

Hidup5,000,000 32,000,000,000 93,455,000,000

Total Denda

(dalam rupiah)

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah

TahunJumlah

Putusan

Hukuman Penjara

(dalam Tahun)

Hukuman Denda

(dalam Rupiah)


Grafik 40

Perkembangan Jumlah Putusan Pengadilan Terkait TPPU Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal


127

137 144

191 194

22 10 7 47 3

2014 2015 2016 2017 2018

Kumulatif Putusan Jumlah Putusan

48


• Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK

turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli.

Berdasarkan data terkini selama tahun 2018 (s.d. akhir

November 2018) tercatat sebanyak 81 permintaan

keterangan ahli telah dipenuhi oleh PPATK.

• Bila diakumulasikan sejak Januari 2008 s.d. November 2018,

tercatat sebanyak 1.167 permintaan Keterangan Ahli dari

beberapa instansi yang telah dipenuhi PPATK.

• Mayoritas permintaan Keterangan Ahli selama Tahun 2018

(s.d. November 2018) tersebut berasal dari Kepolisian, yakni

sebanyak 703 permintaan atau 60,2 persen dari seluruh

permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

• Bila dilihat berdasarkan periode berlakunya UU TPPU, PPATK

telah memenuhi permintaan keterangan ahli sebanyak

1.108 permintaan sejak tahun 2011. Selama periode ini,

sebagian besar permintaan keterangan ahli yang dapat

dipenuhi oleh PPATK juga berasal dari Kepolisian, yakni

sebanyak 670 permintaan atau sebanyak 60,5 persen dari

keseluruhan permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.

Tabel 35

Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Dari PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon


2011-

20132014 2015 2016 2017

2018

(s.d.

November)

Jumlah

BADAN RESERSE DAN KRIMINAL

(BARESKRIM)14 45 19 19 15 42 17 157 171

KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) &

RESOR (POLRES)19 86 86 71 122 106 42 513 532

KEJAKSAAN AGUNG RI 26 106 49 33 41 51 12 292 318

KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI (KPK)0 5 1 1 0 5 0 12 12

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(BNN)0 45 10 7 34 21 9 126 126

KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) 0 1 0 0 0 0 0 1 1

PENGADILAN MILITER 0 1 0 0 0 1 1 3 3

DITJEN PAJAK 0 0 0 2 1 0 0 3 3

DITJEN BEA & CUKAI 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Jumlah 59 289 165 133 213 227 81 1,108 1,167

Jumlah

Tahun 2008

s.d.

November-

2018

Instansi

Sesudah

Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010


Sebelum

Berlakunya UU TPPU No.

8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*


49


Grafik 41

Perbandingan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK

Berdasarkan Instansi Pemohon


Grafik 42

Perkembangan Jumlah Permintaan Keterangan Ahli Kepada PPATK dan

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU


171

532

318

12

126

1 3 3 1

BARESKRIM POLDA &

POLRES

KEJAKSAAN KPK BADAN

NARKOTIKA

NASIONAL

(BNN)

KOMISI

INFORMASI

PUSAT (KIP)

PENGADILAN

MILITER

DITJEN PAJAK DITJEN PAJAK

513

646

859

1,086 1,167

165 133 213 227 81

127 137 144 168 171

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Keterangan Ahli

Jumlah Keterangan Ahli per Tahun

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan

50


• Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap

kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang melakukan

kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak

Pelapor, baik secara off-site maupun secara on-site kepada

Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia

Barang/Jasa Lainnya. Sepanjang tahun 2018 (s.d. akhir

November 2018), PPATK secara berkala melakukan monitoring

secara off-site kepada Pihak Pelapor dan telah melakukan

audit secara on-site kepada 86 Pihak Pelapor.

• Berdasarkan data akumulasi kegiatan audit terkini selama

tahun 2018 (s.d. Oktober 2018), sebagian besar audit yang

dilakukan adalah terhadap 40 Perusahaan Properti/Agen

Properti (46,5 persen), 16 Bank (18,6 persen), 14 KUPVA (16,3

persen), 14 Pedagang Kendaraan Bermotor (16,3 persen), dan

2 Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia (2,3

persen).

• Bila diakumulasi sejak Januari 2005, jumlah keseluruhan

pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap

PJK/PBJ s.d. Oktober 2018 telah mencapai 1.177 audit.

UU TPPU

Pasal 43:

“Dalam rangka melaksanakan

fungsi pengawasan terhadap

kepatuhan Pihak Pelapor

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

c. melakukan audit kepatuhan

atau audit khusus;

d. menyampaikan informasi dari

hasil audit kepada lembaga

yang berwenang melakukan

pengawasan terhadap Pihak

Pelapor;”

Tabel 36

Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

s.d. Oktober 2018

Tahun

2005-2016Okt-2017

Kumulatif

s.d. Okt-

2017

Jan-2017 s.d.

Des-2017Sep-2018 Okt-2018

Kumulatif s.d.

Okt-2018m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PENYEDIA JASA KEUANGAN:

Bank 303 3 10 13 0 0 16 18.6 -100.0 -100.0 60.0

Perusahaan Pembiayaan 63 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Perusahaan Asuransi dan

Pialang Asuransi96 0 0 0 0 0 0 0.0

n.a. n.a. n.a.

Dana Pensiun Lembaga

Keuangan0 0 0 0 0 0 0 0.0

n.a. n.a. n.a.

Perusahaan Efek dan

Manajer Investasi128 0 0 0 0 0 0 0.0

n.a. n.a. n.a.

Perposan 1 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Kegiatan Usaha Penukaran

Valuta Asing108 0 10 10 0 0 14 16.3

n.a. n.a. 40.0

Koperasi Simpan Pinjam 7 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Pegadaian 1 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Penyelenggara Kegiatan

Usaha Pengiriman Uang32 0 0 0 0 0 0 0.0

n.a. n.a. n.a.

PENYEDIA BARANG DAN JASA:

Perusahaan Properti/Agen

Properti183 4 51 65 5 6 40 46.5

50.0 50.0 -21.6

Pedagang Kendaraan

Bermotor72 1 9 9 3 7 14 16.3

600.0 600.0 55.6

Pedagang Permata dan

Perhiasan/Logam Mulia13 0 0 0 0 0 2 2.3

n.a. n.a. n.a.

Pedagang Barang Seni dan

Antik0 0 0 0 0 0 0 0.0

n.a. n.a. n.a.

Balai Lelang 0 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Total Audit 1,007 8 80 97 8 13 86 100.0 62.5 62.5 7.5

Perkembangan Okt-2018

(Dalam Persen)

Jenis Pihak Pelapor

Jumlah Audit% Distribusi

Kumulatif s.d.

Okt-2018

*) Mencakup audit kepatuhan dan audit khusus.

51


Grafik 43

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif Audit Kepada Pihak Pelapor

Januari 2013 s.d. Oktober 2018

Grafik 44

Perbandingan Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Januari 2005 s.d. Oktober 2018

754880

1,0071,104

1,190

16.7%

14.4%

9.6%7.8%

96 126 127 97 86

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Perkembangan (%) Jumlah per-Tahun

316

63

96

0

128

1

118

7

1

32

248

81

13

0

0

Bank

Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Asuransi dan

Pialang Asuransi

Dana Pensiun Lembaga

Keuangan

Perusahaan Efek dan

Manajer Investasi

Perposan

Kegiatan Usaha

Penukaran Valuta Asing

Koperasi Simpan Pinjam

Pegadaian

Penyelenggara Kegiatan

Usaha Pengiriman Uang

Perusahaan

Properti/Agen Properti

Pedagang Kendaraan

Bermotor

Pedagang Permata dan

Perhiasan/Logam Mulia

Pedagang Barang Seni

dan Antik

Balai Lelang

52


• Selama tahun 2018 (s.d. November 2018), terdapat

105 pertukaran informasi yang dilakukan antara PPATK

dengan Financial Intellegence Unit (FIU) lain, yang

mayoritas terdiri dari 74 pertukaran informasi yang bersifat

Outgoing Information (70,5 persen). Dalam hal ini, PPATK

memberikan informasi kepada FIU lain atas permintaan

informasi dari FIU lain.

• Dengan adanya penambahan tersebut, maka jumlah

keseluruhan pertukaran informasi sejak berlakunya UU TPPU

pada tanggal 22 Oktober 2010 s.d. November 2018

tercatat sebanyak 1.115 pertukaran informasi, dengan 482

kali atau 43,2 persen merupakan penyampaian informasi

dari PPATK atas permintaan informasi dari FIU lain (Incoming

Mutual Request).

• Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d November 2018,

pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak

1.521 pertukaran informasi. Sebagian besar pertukaran

informasi, didominasi oleh informasi yang berasal Incoming

Mutual Request (Outgoing Information), yaitu sebanyak 680

informasi atau sebesar 44,7 persen.

Tabel 37

Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi


Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 2010

2011-

20132014 2015 2016 2017

2018

(s.d. Nov)Jumlah

1

Outgoing Mutual

Request

(Incoming

Information)

163 77 15 15 31 - - 138 301 19.8

2

Incoming Mutual

Request

(Outgoing

Information)

198 157 46 71 84 50 74 482 680 44.7

3 Spontaneous

Incoming Information 37 23 43 194 105 - - 365 402 26.4

4 Spontaneous

Outgoing Information 8 1 4 9 14 71 31 130 138 9.1

406 258 108 289 234 121 105 1,115 1,521 100.0

% Distribusi

Jumlah

No.Jenis Pertukaran

Informasi

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010


Jumlah

Tahun 2003

s.d. Nov

2018


Keterangan:

1. Outgoing Mutual Request (Incoming Information) : PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan

PPATK menerima informasi yang diminta.

2. Incoming Mutual Request (Outgoing Information) : PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK

memberikan informasi yang diminta.

3. Spontaneous Incoming Information : PPATK menerima informasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta).

4. Spontaneous Outgoing Information : PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip berdasarkan EGMONT Group yang merupakan wadah perhimpunan FIU seluruh dunia.

UU TPPU Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.” “Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) : “Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.” “Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Pasal 90 Ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ….”

53


Grafik 45

Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi per-Tahun Berdasarkan Jenis Pertukaran Informasi


Grafik 46

Jumlah dan Persentase Kumulatif Pertukaran Informasi Antara PPATK Dengan FIU Lain

Berdasarkan Jenis Informasi


15 15

31

0 0

46

71

84

50

74

43

194

105

0 0 4

9 14

71

31

2014 2015 2016 2017 2018

Outgoing Mutual Request (Incoming

Information)

Incoming Mutual Request (Outgoing

Information)

Spontaneous Incoming Information

Spontaneous Outgoing Information

Outgoing

Mutual Request

(Incoming

Information)

301

20%

Incoming

Mutual Request

(Outgoing

Information)

680

45%

Spontaneous

Incoming

Information

402

26%

Spontaneous

Outgoing

Information

138

9%

54


• Selama November 2018, terdapat penandatangan 3

MoU/Nota Kesepahaman baru dengan Lembaga/Instansi

dalam negeri, yaitu: Perpustakaan Nasional RI, Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Universitas Surabaya.

• Dengan adanya penambahan 3 MoU baru selama

November 2018, maka sejak Januari 2003 s.d. November

2018, terdapat sebanyak 162 Nota Kesepahaman yang

telah ditandatangani oleh PPATK, dengan 55 MoU

diantaranya merupakan MoU dengan FIU luar negeri serta

107 MoU merupakan MoU dengan Lembaga/Instansi di

dalam negeri.

• Bila dilihat berdasarkan periode penandatanganannya,

terdapat 84 MoU ditandatangani setelah berlakunya UU

TPPU pada 22 Oktober 2010, yang terdiri dari 18 MoU

dengan FIU dan 66 MoU dengan Lembaga/Instansi dalam

negeri. Sementara itu, 78 MoU ditandatangani sebelum

berlakunya UU TPPU, dengan 37 MoU dengan FIU dan 41

MoU dengan Lembaga/Instansi dalam negeri.

Tabel 38

Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatangan Antara PPATK dengan FIU

atau Instansi/Lembaga,


Internasional

(FIU)

Nasional

(Instansi/

Lembaga)

Jumlah %

Distribusi

Sebelum

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(s/d Oktober 2010)*

Januari 2003 -

Desember 201037 41 78 48.1

2011-2013 9 28 37 22.8

2014 3 7 10 6.2

2015 1 9 10 6.2

2016 2 6 8 4.9

2017 0 9 9 5.6

2018

(s.d. November)3 7 10 6.2

Jumlah 18 66 84 51.9

55 107 162 100.0

Tahun

Sesudah

Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010

(sejak Januari 2011)

Jumlah


UU TPPU Pasal 88: (1) Kerja sama nasional yang dilakukan

PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.

(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.

Pasal 90 ayat (1): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang

melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;

c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan

e. financial intelligence unit negara lain.”

55


Grafik 47

Perkembangan Jumlah MoU yang Telah Ditandatangani antara

PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,


Grafik 48

Jumlah dan Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara

PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga,


Tabel 39

FIU dari Negara ASEAN Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tempat Tanggal/Bulan/Tahun

1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003

2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003

3 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004

4 V ietnam Jakarta 18 Agustus 2010

5 Myanmar Jakarta 14 November 2006

6 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008

Singapore 17 September 2013

Jakarta 25 September 2013

8 Kamboja Jakarta 22 September 2015

9 Laos Bali 11 Agustus 2016

Ket

7 Singapura

No. Negara (FIU)

Penandatangan Nota Kesepahaman

3 3

5

7

5 5 54

5

2 23

12

0

3

54

1 1

7

5

12

6

9

11

87

9

6

9

7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FIU Dalam Negeri

Internasio

nal

(FIU)

55

34%

Nasional

(Instansi/

Lembaga)

107

66%

56


Tabel 40

Lembaga/Organisasi Domestik Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tanggal Tanggal

1 Bank Indonesia 5 Februari 2003 53 Universitas Airlangga 28 Februari 2012

2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) 20 Oktober 2003 54 Itjen Kementerian Pekerjaan Umum 11 April 2012

3 Ditjen Pajak 28 Oktober 2003 55 Itjen Kementerian Hukum dan HAM 23 Oktober 2012

4 Ditjen Lembaga Keuangan (LK) 28 Oktober 2003 56 Universitas Lambung Mangkurat 5 November 2012

5 Ditjen Bea & Cukai 31 Oktober 2003 57 Universitas Cendrawasih 29 November 2012

58 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 3 Desember 2012

6 Center For International Forestry Research 16 Januari 2004 59 Satgas REDD 20 Desember 2012

7 Komisi Pemberantasan Korupsi 29 April 2004 60 NCB Interpol Indonesia 21 Desember 2012

8 Kepolisian Negara RI 16 Juni 2004 61 Itjen Kementerian Agama 26 Desember 2012

9 Kejaksaan Agung RI 27 September 2004

62 Setjen Mahkamah Konstitusi 7 Januari 2013

10 Departemen Kehutanan 28 Maret 2005 63 LPSE Kementerian Keuangan 5 Februari 2013

64Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum &

HAM15 Februari 2013

11 Badan Pemeriksa Keuangan 25 September 2006 65 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 18 Juni 2013

66Kementerian Perumahan Rakyat

(Kemenpera)21 Juni 2013

12 Itjen Departemen Keuangan 12 Januari 2007 67

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri RI 30 Juli 2013

13 Komisi Yudisial 1 Februari 2007 68 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati 27 Agustus 2013

14 Ditjen Administrasi Hukum Umum 6 Maret 2007 69 Itjen Kemendikbud 30 September 2013

15 Ditjen Imigrasi 6 Maret 2007

16Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan19 April 2007 70

Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

(Perjanjian Kerja Sama)30 Januari 2014

17 Badan Narkotika Nasional 13 Juni 2007 71Keputusan Bersama antara PPATK dengan

Bawaslu, KPU, KPK, dan KIP4 April 2014

18Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh

Darussalam15 Agustus 2007 72 Komisi Pemilihan Umum 4 Februari 2014

73 Badan Pengawasan Obat Makanan 26 Mei 2014

19 Universitas Surabaya 17 April 2008 74 PT. Indonesia Power 17 Oktober 2014

20 STIE Perbanas Surabaya 31 Juli 2008 75 PT. PLN (persero) 19 November 2014

21 Universitas Gadjah Mada 17 September 2008 76Itjen Kementerian Komunikasi dan

Informatika18 Desember 2014

22 Badan Pengawas Pemilu 6 November 2008

23Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi7 November 2008 77 Kementerian Kelautan dan Perikanan 5 Januari 2015

78 Pemerintah Prov insi DKI Jakarta 22 Januari 2015

24 Universitas Soedirman 23 Januari 2009 79 Pemerintah Prov insi Kalimantan Timur 12 Maret 2015

25 Badan Pertanahan Nasional 17 April 2009 80 Kementerian Pemuda dan Olahraga 25 Maret 2015

26 Universitas Andalas 18 Mei 2009 81PT Elang Mahkota Teknologi TbK (SCTV,

Indosiar dan Liputan6.com)17 April 2015

27 Ditjen Pos dan Telekomunikasi 12 Juni 2009 82 Kementerian Kesehatan 30 April 2015

28 Universitas Hasanuddin 23 Juni 2009 83 Badan SAR Nasional (BASARNAS) 12 Mei 2015

29 Institut Teknologi Bandung 25 Juni 2009 84 Kementerian PPN/BAPPENAS 3 Juli 2015

30 Universitas Diponogoro 12 Agustus 2009 85 Lembaga Sandi Negara 9 November 2015

31 Lembaga Penjamin Simpanan 17 November 2009

32 Universitas Muhammadiyah Surakarta 20 November 2009 86 Kementerian Pertahanan 14 Maret 2016

33Sekretariat Jenderal Departemen

Keuangan3 Desember 2009 87

Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)2 Mei 2016

34 Universitas Indonesia 7 Desember 2009 88 UIN Alauddin Makassar 15 Juli 2016

35 Universitas Jember 7 Desember 2009 89 Badan Intelijen Negara 4 Agustus 2016

90Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah17 Oktober 2016

36 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 14 April 2010 91

Kesepakatan Bersama antara

Kementerian Keuangan, Bank Indonesia,

Otoritas Jasa Keuangan, dan PPATK

24 Oktober 2016

37 Universitas Padjajaran 22 Juni 2010

38 Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik 7 Juli 2010 92Lembaga Pengembangan Perbankan

Indonesia (LPPI)7 Maret 2017

39 Universitas Mataram 27 Juli 2010 93Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT)12 April 2017

40 Universitas Syiah Kuala 8 Oktober 2010 94Badan Pengawas Berjangka Komoditi

(Bappebti)2 Mei 2017

41Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI

(BPK)29 Desember 2010 95 TNI Angkatan Udara 9 Mei 2017

96 Kementerian Perhubungan 9 Juni 2017

42 Kementerian Perhubungan RI 27 Januari 2011 97

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK

Migas)

6 Juli 2017

43 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 18 April 2011 98 Juknis dengan Ditjen Pajak 24 Agustus 2017

44 Universitas Pattimura 5 Mei 2011 99 Universitas Jayabaya 26 September 2017

45Universitas Indonesia & Bank Indonesia

(terkait pendirian Pusat Kajian TPPU di UI)29 Juli 2011 100 Universitas Brawijaya 4 Desember 2017

46 Ombudsman RI 11 Agustus 2011

47 Universitas Sriwijaya 12 September 2011 101 Satgas Waspada Investasi 18 Mei 2018

48 Universitas Udayana 4 Oktober 2011 102Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian

Hukum dan HAM30 Mei 2018

49 PT. Pertamina (Persero) 19 Oktober 2011 103 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 3 Oktober 2018

50 Universitas Bina Nusantara 19 Oktober 2011 104Sekretaris Jenderal Kementerian

Keuangan4 Oktober 2018

105 Perpustakaan Nasional RI Jakarta

51 Universitas Esa Unggul 10 januari 2012 106Kementerian Hukum dan Hak Asasi

ManusiaJakarta

52 Universitas Sumatera Utara 30 Januari 2012 107 Universitas Surabaya Surabaya

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

DALAM NEGERI

No. Nama Lembaga / Organisasi

Tahun 2007

Tahun 2008

No. Nama Lembaga / Organisasi

Tahun 2003

Tahun 2012

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2017

Tahun 2018

57


Ga

mb

ar

3. F

IU y

an

g T

ela

h M

em

ilik

i M

oU

de

ng

an

PPA

TK

58


Tabel 41

FIU Yang Telah Memiliki MoU dengan PPATK

Tempat Tanggal/Bulan/Tahun

1 Thailand Bangkok 24 Maret 2003

2 Malaysia Malaysia 31 Juli 2003

3 Korea Jakarta 20 Oktober 2003

4 Australia Bali 4 Februari 2004

5 Philippines Brunei Darussalam 5 Oktober 2004

6 Romania Bucharest 12 Oktober 2004

Jakarta 1 Februari 2005

Brussels 26 Januari 2005

8 Italy Rome 17 Februari 2005

9 Poland Washington 29 Juni 2005

10 Spain Washington 29 Juni 2005

Sofia 6 Oktober 2005

Jakarta 18 Oktober 2005

12 China Jakarta 29 Mei 2006

13 Mexico Limassol - Cyprus 14 Juni 2006

Ottawa 12 Oktober 2006

Jakarta 16 Oktober 2006

15 Myanmar Jakarta 14 November 2006

Jakarta 24 November 2006

Pretoria 29 November 2006

17 Cayman Island Grand Cayman 27 November 2006

Jakarta 18 Desember 2006

Tokyo 19 Desember 2006

19 Bermuda Bermuda 31 Mei 2007

20 Mauritius Bermuda 31 Mei 2007

21 New Zealand Jakarta 18 Juli 2007

Ankara 8 Agustus 2007

Jakarta 13 Agustus 2007

23 Finland Helsinki 27 September 2007

24 Georgia Georgia 10 Maret 2008

25 Croatia Jakarta 21 April 2008

26 Moldova Seoul 28 Mei 2008


Washington 6 Oktober 2008

28 Brunei Darussalam Jakarta 17 Desember 2008

29 Bangladesh Jakarta 16 Maret 2009

31 Sri Lanka Doha 27 Mei 2009

32 Macau Brisbane 10 Juli 2009

33 Fiji I sland Brisbane 10 Juli 2009

34 Solomon Island Wollonggong 22 Februari 2010

35 Qatar Cartagena 30 Juni 2010

36 United Arab Emirate Cartagena 30 Juni 2010

37 Vietnam Jakarta 18 Agustus 2010

38 India New Delhi 25 Januari 2011

39 Netherlands Aruba 15 Maret 2011

40 Luxembourg Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

41 Saudi Arabia Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

42 Samoa Yerevan-Armenia 12 Juli 2011

43 Ukraine Saint Petersburg 10 Juli 2012

44 Russia Saint Petersburg 11 Juli 2012

45 Kazakhstan Astana 2 September 2013

Singapore 17 September 2013


47 Timor Leste Dilli 21 February 2014

48 United Kingdom of Great Britain London 25 February 2014

Jakarta 14 July 2014

Amman 10 August 2014

50 Cambodia Jakarta 22 September 2015

51 Tajikistan Jakarta 1 Agustus 2016

52 Lao PDR Bali 11 Agustus 2016

53 Argentina Argentina 14 Maret 2018

54 Ghana Argentina 14 Maret 2018

55 Kyrgistan Paris 16 Oktober 2018

49 Jordan

Tahun 2015

Tahun 2018

46 Singapore

Tahun 2016

Tahun 2014

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2007

22 Turkey

Tahun 2008

27 United States of America

14 Canada

16 South Africa

18 Japan

Tahun 2006

LUAR NEGERI (FIU LAIN)

No. Negara (FIU)Penandatangan Nota Kesepahaman

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

7 Belgium

11 Peru

BULLETIN ISSN : 89997

STATISTIKANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN

TERORISME

EDISINOVEMBER2018PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BULLETIN STATISTIKTAHUN 2018

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id

Documents

ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN … · Halaman Ringkasan Eksekutif 1 Ringkasan Statistik 2 Laporan Transaksi 3 A. Laporan Transaksi Keuangan Mencuri- gakan (LTKM) 3 B