Anggaran Rumah Tangga Lks

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN ALUMNI LATIHAN KEPEMIMPINAN SISWA

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

N a m a

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa

disingkat IKA-LKS dengan PRASAJA sebagai ciri kepemimpinan. Hal ini

dimaksudkan agar pemuda dan pelajar yang tergabung didalamnya

berwatakkan pemimpin yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan serta dapat

mengembangkan kepemimpinannya dimanapun dia berada.

Pasal 2

W a k t u

Hari jadi IKA-LKS adalah tanggal 24 Juli 1995 karena saat itu adalah yang

paling bersejarah bagi IKA-LKS yaitu sejak diucapkannya Ikrar Ikatan

Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa (IKA-LKS), dan sejak saat itu pula

Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa mulai bergerak.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa berpusat di Ibukota Negara

Indonesia DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan Pusat

Pemerintahan Negara Indonesia dan untuk memudahkan segala birokrasi

organisasi. Namun sebelum kepengurusan Pusat terbentuk maka

Kepengurusan Pusat dikendalikan oleh Dewan Pendiri IKA-LKS sebagai

motor penggerak organisasi hingga terbentuknya kepengurusan Pusat yang

sesuai dengan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

BAB II

AZAS, SIFAT DAN FUNGSI, TUJUAN

Pasal 4

A z a s

Pancasila adalah satu - satunya azas Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan

Siswa untuk mencapai tujuan Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa.

Selain itu Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa berupaya agar

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila diwujudkan dalam perbuatan dan

tindakan.setiap anggota Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa.

Pasal 5

Sifat dan Fungsi

Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa bersifat kebangsaan,

kekeluargaan dan kesederhanaan yang berfungsi sebagai salah satu lembaga

pendidikan luar sekolah dan sebagai wadah pembinaan generasi muda,

dengan prinsip dasar pendidikan kepemimpinan yang pelaksanaan

diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan

masyarakat Indonesia.

Pasal 6

Tujuan

Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa melaksanakan pendidikan

kepemimpinan dikalangan pemuda dalam rangka mencapai tujuan nasional

sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945.

Pada hakikatnya tujuan pendidikan kepemimpinan yang diterapkan dalam

Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa adalah membentuk sikap dan

perilaku yang positif, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta

menguasai sikap kepemimpinan yang baik, sehingga menjadi manusia yang

berkepribadian jiwa pemuda Indonesia, yang percaya pada kemampuan diri

sendiri, sanggup dan mampu melaksanakan kepemimpinan¬nya, serta

bersama-sama bertanggungjawab atas kelangsungan pembangunan

masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

BAB III

KEDAULATAN, MUSYAWARAH DAN REFERENDUM

Pasal 7

Kedaulatan

Kedaulatan organisasi Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa

sepenuhnya berada ditangan anggota yang dalam pelaksanaannya dijalankan

oleh pengurus IKA-LKS.

Pasal 8

Musyawarah

1. Musyawarah Nasional

a. Musyawarah Nasional diadakan setiap tiga tahun sekali.

b. Pimpinan Musyawarah Nasional dipimpin oleh suatu Presidium yang

dipilih oleh Musyawarah Nasional tersebut.

c. Hasil dalam Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila disetujui

oleh dua sepertiga dari jumlah yang hadir dalam Musyawarah

Nasional dan diagendakan secara tertulis.

2. Musyawarah Daerah Provinsi

a. Musyawarah Daerah Provinsi diadakan setiap tiga tahun sekali dalam

wilayah suatu Provinsi.

b. Pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi dipimpin oleh suatu

Presidium yang dipilih oleh Musyawarah Daerah Provinsi tersebut.

c. Hasil dalam Musyawarah Daerah Provinsi dinyatakan syah apabila

disetujui oleh dua sepertiga dari jumlah yang hadir dalam

Musyawarah Daerah Provinsi dan diagendakan secara tertulis.

3. Musyawarah Daerah Kota/Kabupaten

a. Musyawarah Daerah Kota/Kabupaten diadakan setiap tiga tahun

sekali dalam wilayah suatu Kota/Kabupaten.

b. Pimpinan Musyawarah Daerah Kota/Kabupaten dipimpin oleh suatu

Presidium yang dipilih oleh Musyawarah Daerah Kota/Kabupaten

tersebut.

c. Hasil dalam Musyawarah Daerah Kota/Kabupaten dinyatakan syah

apabila disetujui oleh dua sepertiga dari jumlah yang hadir dalam

Musyawarah Daerah Kota/Kabupaten dan diagendakan secara tertulis.

4. Musyawarah Unit

a. Musyawarah Unit diadakan setiap dua tahun sekali dalam wilayah

suatu Unit.

b. Pimpinan Musyawarah Unit dipimpin oleh suatu Presidium yang

dipilih oleh Musyawarah Unit tersebut.

c. Hasil dalam Musyawarah Unit dinyatakan syah apabila disetujui oleh

dua sepertiga dari jumlah yang hadir dalam Musyawarah Unit dan

diagendakan secara tertulis.

5. Musyawarah Luar Biasa

a. Musyawarah Luar Biasa hanya dilaksanakan apabila dipandang perlu.

b. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa pengurus

tertinggi atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah

pengurus daerah yang ada, yang diajukan secara tertulis kepada

pengurus tertinggi dengan disertai alasan yang jelas.

c. Jika enam bulan setelah usul tertulis itu diterima dan pengurus

tertinggi belum juga mengadakan Musyawarah Luar Biasa, maka para

pengusul berhak mendesak pengurus tertinggi untuk segera

menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa.

d. Hasil dalam Musyawarah Luar Biasa dinyatakan syah apabila

disetujui oleh dua sepertiga dari jumlah yang hadir dalam

Musyawarah Luar Biasa dan diagendakan secara tertulis.

Pasal 9 Referendum

Dalam hal-hal luar biasa IKA-LKS dapat menyelenggarakan referendum

yang dijalankan secara tertulis, jelas dan disusun sedemikian rupa sehingga

jawaban atas referendum tersebut cukup dengan setuju atau tidak setuju,

kemudian diumumkan hasilnya setelah mendapat persetujuan lebih dari

seperdua jumlah pihak yang mempunyai hak suara, yaitu jumlah anggota

yang ada diwilayahnya.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 10 Keanggotaan

1. Anggota organisasi IKA-LKS adalah putra-putri Indonesia.

2. Ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus IKA-LKS dijajarannya.

3. Pernah mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan yg diadakan oleh

organisasi IKA-LKS.

4. Diangkat sebagai anggota kehormatan atau anggota luar biasa.

5. Mengajukan permohonan secara tertulis (mengisi formulir) yang ditujukan

kepada pengurus.

6. Mentaati dan mengamalkan AD dan ART serta Peraturan Organisasi IKA-

LKS.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota mempunyai Hak :

a. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi, mengeluarkan

pendapat dan mengajukan usul-usul serta saran-saran.

b. Mempunyai hak dipilih dan memilih dan memperoleh pembelaan

serta perlindungan dari organisasi.

c. Memperoleh pendidikan, pelatihan dan ketrampilan berorganisasi dan

promosi dari organisasi.

2. Anggota mempunyai kewajiban :

a. Menghayati serta mengamalkan AD dan ART organisasi.

b. Mentaati dan mematuhi seluruh keputusan-keputusan organisasi.

c. Menentang dan membela setiap usaha dan tindakan yang dapat

merugikan organisasi.

d. Aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi baik kedalam maupun

keluar.

e. Mengutamakan sifat kekeluargaan, gotong royong dan kesederhanaan.

f. Berani, jujur, bertanggung jawab, setia dan dapat dipercaya.

g. Membayar iuran secara aktif.

Pasal 12

Berakhirnya Keanggotaan

1. Anggota berakhir keanggotaannya karena ;

a. Meninggal dunia.

b. Atas permintaan sendiri secara tertulis.

c. Diberhentikan secara terhormat dan secara tidak terhormat.

2. Anggota dapat diberi Skorsing atau diberhentikan apabila :

a. Bertindak bertentangan/melanggar AD dan ART organisasi.

b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi.

3. Keputusan skorsing atau pemberhentiaan anggota hanya dilakukan dengan

cara peringatan terlebih dahulu, kecuali mengenai hal-hal yang luar biasa.

Pasal 13

Susunan Pengurus

1. Susunan pengurus untuk IKA-LKS Pusat.

- Dewan Pembina : - Presiden Republik Indonesia : - Menteri Pendidikan

Nasional – Menteri Pemuda dan Olahraga - Menteri Koordinator Politik

dan Keamanan - Instansi Pemerintah dan atau Swasta lainnya.

- Tokoh Masyarakat

- Majelis Kehormatan Prasaja : Dewan Pendiri dan Dewan Alumni IKA-

LKS

- Tokoh Masyarakat

- Ketua Umum - Ketua (Komisi "A") - Ketua (Komisi "B") - Ketua (Komisi

"C") - Ketua (Komisi "D") - Sekretaris Umum - Sekretaris (Komisi "A") -

Sekretaris (Komisi "B") - Sekretaris (Komisi "C") - Sekretaris (Komisi

"D") - Bendahara Umum - Bendahara (Komisi "A" dan "B").

- Bendahara (Komisi "C" dan "D") - Ketua Departemen Ketaqwaan

Terhadap Tuhan YME - Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat dan

social.

- Ketua Departemen Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) - Ketua

Departemen Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan (OKK) - Ketua

Departemen Diklat dan kepemimpinan - Ketua Departemen Informasi dan

Pers - Ketua Departemen Olahraga dan Seni - Ketua Departemen

Ketrampilan dan Wira Usaha - Ketua Departemen Hubungan Luar dan

Antar Lembaga.

- Lama masa jabatan pengurus IKA-LKS Pusat, 3 (tiga) Tahun.

2. Susunan pengurus untuk IKA-LKS Propinsi.

- Dewan Pembina : Gubernur : Departemen Pendidikan Nasional Propinsi ,

Panglima KODAM , Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat Propinsi, Instansi Pemerintah dan atau Swasta lainnya.

- Tokoh Masyarakat

- Majelis Kehormatan Prasaja : Dewan Alumni IKA-LKS

- Tokoh Masyarakat

- Ketua - Wakil Ketua (Komisi "A") - Wakil Ketua (Komisi "B") - Wakil

Ketua (Komisi "C") - Wakil Ketua (Komisi "D") - Sekretaris - Wakil

Sekretaris (Komisi "A") - Wakil Sekretaris (Komisi "B") - Wakil

Sekretaris (Komisi "C") - Wakil Sekretaris (Komisi "D") - Bendahara -

Wakil Bendahara (Komisi "A" dan "B") - Wakil Bendahara (Komisi "C"

dan "D") - Ketua Biro Ketaqwaan Terhadap Tuhan YME - Ketua Biro

Pengabdian Masyarakat dan social.

- Ketua Biro Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) - Ketua Biro

Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan (OKK) - Ketua Biro Diklat dan

kepemimpinan - Ketua Biro Informasi dan Pers - Ketua Biro Olahraga dan

Seni - Ketua Biro Ketrampilan dan Wira Usaha - Ketua Biro Hubungan

Luar dan Antar Lembaga.

- Lama masa jabatan pengurus IKA-LKS Propinsi, 3 (tiga) Tahun.

3. Susunan pengurus untuk IKA-LKS Kota/Kabupaten.

- Dewan Pembina : Walikota/Bupati : - Departemen Pendidikan Nasional

Kota/Kabupaten

- Komandan KODIM - Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat Kota/Kabupaten.

- Instansi Pemerintah dan atau Swasta lainnya.

- Tokoh Masyarakat

- Majelis Kehormatan Prasaja : Alumni IKA-LKS Kota/Kabupaten

- Tokoh Masyarakat

- Ketua - Wakil Ketua (Komisi "A") - Wakil Ketua (Komisi "B") - Wakil

Ketua (Komisi "C") - Wakil Ketua (Komisi "D").

- Sekretaris - Wakil Sekretaris (Komisi "A") - Wakil Sekretaris (Komisi

"B") - Wakil Sekretaris (Komisi "C") - Wakil Sekretaris (Komisi "D").

- Bendahara - Wakil Bendahara (Komisi "A", "B", "C" dan "D") , - Ketua

Bagian Ketaqwaan Terhadap Tuhan YME - Ketua Bagian Pengabdian

Masyarakat dan sosial - Ketua Bagian Pendidikan Pendahuluan Bela

Negara (PPBN) - Ketua Bagian Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan

(OKK) - Ketua Bagian Diklat dan kepemimpinan - Ketua Bagian

Informasi dan Pers - Ketua Bagian Olahraga dan Seni - Ketua Bagian

Ketrampilan dan Wira Usaha - Ketua Bagian Hubungan Luar dan Antar

Lembaga.

- Lama masa jabatan pengurus IKA-LKS Kota/Kabupaten, 3 (tiga) Tahun.

4. Susunan pengurus untuk IKA-LKS Unit.

- Dewan Pembina : - Kepala Sekolah : - Wakil Kepala Sekolah Bidang

Kesiswaan - Pembina OSIS - Bimbingan Konsleting .

- Majelis Kehormatan Prasaja : Alumni IKA-LKS Unit

- Ketua - Wakil Ketua.

- Sekretaris - Wakil Sekretaris - Bendahara - Wakil Bendahara.

- Ketua Bidang Ketaqwaan Terhadap Tuhan YME - Ketua Bidang

Pengabdian Masyarakat dan social.

- Ketua Bidang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) - Ketua

Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan (OKK) - Ketua Bidang

Diklat dan kepemimpinan - Ketua Bidang Informasi dan Pers - Ketua

Bidang Olahraga dan Seni - Ketua Bidang Ketrampilan dan Wira Usaha -

Ketua Bidang Hubungan Luar dan Antar Lembaga.

- Lama masa jabatan pengurus IKA-LKS unit, 1 (satu) Tahun.

Pasal 14

Kewajiban dan Wewenang Pengurus

1. Untuk pengurus IKA-LKS Pusat mempunyai kewajiban dan wewenang

untuk :

a. Menentukan kebijaksanaan dan melaksanakan segala ketentuan

ketentuan sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi.

b. Memberikan pembinaan, pengarahan, petunjuk, saran dan nasihat

kepada; Pengurus Propinsi, Pengurus Kota/Kabupaten.

c. Menetapkan dan mengesahkan komposisi personalia pengurus IKA-

LKS Propinsi.

d. Bersama-sama Dewan Pendiri Pengurus IKA-LKS Pusat adalah

Pelaksana Organisasi Tertinggi yang berkedudukan di Wilayah

Ibukota Negara Indonesia.

e. Melaksanakan Latihan Kepemimpinan Siswa Tingkat Nasional dan

kegiatan-kegiatan membangun lainnya yang dianggap perlu.

f. Memberikan laporan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan

Menkopolkam.

2. Untuk pengurus IKA-LKS Propinsi mempunyai kewajiban dan wewenang

untuk :




kepada; Pengurus Kota/Kabupaten dan Pengurus IKA-LKS Unit di

Jajarannya.


LKS Kota/Kabupaten.

d. Pengurus IKA-LKS Propinsi adalah Pelaksana Organisasi tinggi yang

berkedudukan di Ibukota Propinsi-propinsi.

e. Melaksanakan Latihan Kepemimpinan Siswa Tingkat Propinsi dan


f. Memberikan laporan kepada Pengurus IKA-LKS Pusat.

3. Untuk pengurus IKA-LKS Kota/Kabupaten mempunyai kewajiban dan

wewenang untuk :




kepada Pengurus IKA-LKS Unit.


LKS di Unit.

d. Melaksanakan Latihan Kepemimpinan Siswa Tingkat

Kota/Kabupaten.

e. Memberikan laporan kepada Pengurus IKA-LKS Propinsi.

4. Untuk pengurus IKA-LKS Unit mempunyai kewajiban dan wewenang

untuk :



b. Melaksanakan Latihan Kepemimpinan Siswa Tingkat Unit dan


c. Memberikan laporan kepada Pengurus IKA-LKS Kota/Kabupaten.

Pasal 15 Dewan Pendiri

1. Dewan Pendiri IKA-LKS adalah sebagai berikut sebagaimana terlampir.

2. Dewan Pendiri IKA-LKS mempunyai kewajiban dan wewenang untuk :



b. Menetapkan AD/ART, Petunjuk Penyelenggaraan, Peraturan

Organisasi serta perangkat-perangkat organisasi lainnya yang

dianggap perlu.

c. Memberikan pembinaan, pengarahan, petunjuk, saran dan nasihat

kepada Pengurus Pusat, Pengurus Propinsi sampai dengan

terbentuknya Pengurus Pusat.

d. Menetapkan dan mengesahkan komposisi personalia Pengurus IKA-

LKS Pusat.

e. Menetapkan dan mengesahkan komposisi personalia Pengurus IKA-

LKS Propinsi, sebelum terbentuk kepengurusan Pusat.

f. Dewan Pendiri IKA-LKS adalah Pelaksana Organisasi Tertinggi

sebelum terbentuk kepengurusan Pusat.

g. Melaksanakan Latihan Kepemimpinan Siswa Tingkat Nasional.

Pasal 16 Rapat-rapat

1. Rapat Pimpinan terdiri dari unsur :

- Dewan Pendiri IKA-LKS.

- Dewan Pembina. - Pengurus IKA-LKS Pusat. - Pengurus IKA-LKS

Propinsi.

- Pengurus IKA-LKS Kota/Kabupaten. - Pengurus IKA-LKS Unit.

2. Rapat Pleno terbagi dua :

a. Pleno Pengurus.

b. Pleno Harian/Pejabat Teras.

Dihadiri oleh : - Pengurus (disesuaikan dengan tingkatan dan keperluan

dalam rapat Pleno).

3. Rapat Istimewa dihadiri oleh :

- Dewan Pendiri.

- Dewan Pembina. - Majelis Kehormatan Prasaja. - Pengurus di

Jajarannya masing-masing.

Dengan catatan hanya dilaksanakan bila dipandang perlu.

Pasal 17

Jabatan Lowong Antar Waktu

1. Penetapan jabatan lowong antar waktu dilakukan dalam musyawarah

pengurus atas persetujuan Dewan Pembina.

2. Sistem penentuan dan penunjukan jabatan lowong antar waktu

dimusyawarahkan dalam musyawarah pengurus Kemudian ditetapkan dan

disyahkan oleh Dewan Pembina.

BAB V

PENDAPATAN

Pasal 18 Iuran Anggota

Anggota IKA-LKS membayar iuran anggota, yang diatur sebagai berikut : a.

Anggota IKA-LKS Pusat membayar iuran kepada pengurus yang berada di

Pusat.

a. Anggota IKA-LKS Propinsi membayar iuran kepada pengurus yang

berada di Propinsi.

b. Anggota IKA-LKS Kota/Kabupaten membayar iuran kepada pengurus

yang berada di Kota/Kabupaten.

c. Anggota IKA-LKS Unit membayar iuran anggotanya kepada pengurus di

Unit. Besarnya iuran ditetapkan oleh musyawarah dijajarannya.

Pasal 19

Sumbangan Atau Bantuan Yang Tidak Mengikat dan Usaha-usaha

Setiap pengurus IKA-LKS bersama anggota dan dibantu oleh Dewan

Pembina di daerahnya masing-masing berusaha mencari sumbangan atau

bantuan yang tidak mengikat dari masyarakat atau sumber usaha-usaha

lainnya.

BAB VI

KODE KEHORMATAN DAN JENJANG PENGABDIAN

Pasal 20 Kode Kehormatan

Kode kehormatan bagi setiap anggota IKA-LKS dinyatakan dalam bentuk

Ikrar yang berbunyi :

IKRAR IKA-LKS

a. Kami Pemuda Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

b. Kami Pemuda Indonesia setia siap sedia mengamalkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

c. Kami Pemuda Indonesia membina persatuan dan kesatuan pemuda

dan pelajar Indonesia.

d. Kami Pemuda Indonesia bertekad ikut serta membangun bangsa dan

negara Indonesia.

e. Kami Pemuda Indonesia menjunjung tinggi azas kebersamaan dan

setia pada almamater.

Ikrar IKA-LKS ini wajib diucapkan setiap kali pelaksanaan pengukuhan dan

pelantikan anggota baru.

Pasal 21 Jenjang Pengabdian

a. Prasaja Muda Lebih dari atau sama dengan 5 Tahun.

b. Prasaja Madya Lebih dari atau sama dengan 10 Tahun.

c. Prasaja Wira Lebih dari atau sama dengan 15 Tahun.

d. Prasaja Wira Utama Lebih dari atau sama dengan 20 Tahun.

BAB VII ATRIBUT

Pasal 22 Lambang

Lambang IKA-LKS adalah "PRASAJA" (Azas Kepemimpinan) yang

melambangkan bahwa setiap anggota IKA - LKS hendaknya bersikap dan

berperilaku seorang pemimpin yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan

serta dapat menempatkan kepemimpinannya dimanapun dia berada.

Lambang IKA-LKS digunakan pada berbagai alat dan tanda pengenal IKA-

LKS, yang dalam penggunaannya baik bentuk dan warnanya tidak boleh

berubah.

Pasal 23 Bendera

Bendera Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa berbentuk segi empat

panjang dan berukuran tiga berbanding dua, berwarna dasar biru, ditengah-

tengahnya terdapat lambang PRASAJA.

Pasal 24 Hymne dan Mars

Hymne dan Mars Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa berjudul

HYMNE IKA-LKS dan MARS IKA-LKS.

Pasal 25

Pakaian Seragam

a. Pakaian seragam Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa

dimaksudkan untuk menarik, menimbulkan rasa bangga pemuda,

mendidik disiplin dan kerapian, serta menumbuhkan rasa persatuan dan

persaudaraan.

b. Warna pakaian seragam Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa

adalah abu-abu kehijauan untuk bagian atas dan bawah, serta dasi warna

hitam memanjang dari batas leher sampai batas pinggang.

c. Warna abu-abu kehijauan dan biru adalah warna yang dekat dengan alam

dimaksudkan untuk pencerminan kepemimpinan yang dapat diterapkan

dimanapun seorang pemimpin itu berada.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 26 Petunjuk Penyelenggaraan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur

dalam petunjuk penyelenggaraan.

2. Petunjuk penyelengaraan ditetapkan dalam keputusan Dewan Pendiri

IKA-LKS.

3. Petunjuk penyelenggaraan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran

Dasar dan Anggaran rumah Tangga IKA-LKS.

Pasal 27 Pembubaran

Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa hanya dapat dibubarkan dengan

keputusan Musyawarah Nasional, yang diadakan khusus untuk itu. Diusulkan

oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah daerah dan dinyatakan sah jika

disetujui dengan suara yang bulat.

Pasal 28 Penyelesaiaan Harta Benda

a. Jika Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan siswa dibubarkan, cara

penyelesaian harta benda milik IKA-LKS ditetapkan oleh Musyawarah

Nasional yang memutuskan pembubaran itu.

b. Untuk pelaksanaan penyelesaian harta benda itu Musyawarah Nasional

membentuk suatu panitia penyelesaian harta benda.

Pasal 29

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

a. Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Latihan

Kepemimpinan Siswa ditetapkan oleh Pengurus Tertinggi IKA-LKS.

b. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilaksanakan dalam

Musyawarah Anggota dan Musyawarah Luar Biasa.

c. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran

Dasar Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 30 Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Palembang pada tanggal 26

Januari 2010 berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh Musyawarah

Daerah Provinsi kepada Dewan Pendiri Ikatan Alumni Latihan

Kepemimpinan Siswa.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 14 Pebruari 2010

atas nama Dewan Pendiri

Agus Sulaiman Husyam, ST, S.SosNAO:0601.210675.0002 NAO:0601.250675.0001

Documents

Anggaran Rumah Tangga Lks