Embed Size (px)
Citation preview
1
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS INDONESIA
BAB I
KODE ETIK
Pasal 1
1. Kode Etik Ikatan Guru Pendidikan Khusus lndonesia merupakan
etika jabatan guru yang menjadi landasan moral dan pedoman
tingkah laku profesi yang dijunjung tinggi, diamalkan dan
diamankan oleh setiap Guru Pendidikan Khusus Indonesia
2. Kode Etik Ikatan Guru Pendidikan Khusus lndonesia (IGPKhI)
mengacu pada Kode etik Guru Indonesia.
3. Setiap anggota Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia wajib
memahami, menghayati, mengamalkan dan menjunjung tinggi
Kode Etik Guru lndonesia
BAB II KEANGGOTAAN
Pasal 2
Jenis Keanggotaan Jenis Keanggotaan terdiri dari : 1. Anggota biasa,
2. Angggota luar biasa, 3. Anggota kehormatan.
Pasal 3
Anggota Biasa
Yang dapat menjadi anggota biasa adalah :
1. Para guru dan tenaga kependidikan yang mengani pendidikan
Khusus
2. Para ahli yang menjalankan pekerjaan di bidang pendidikan khusus
Pasal 4
Anggota luar Biasa
Yang dapat menjadi anggota luar biasa :
1. Profesi lain yang erat kaitannya dengan kependidikan khusus 2. Mereka yang berijazah lembaga pendidikan khusus tetapi tidak
bekerja di bidang pendidikan khusus
2
Pasal 5
Anggota Kehormatan
Anggota kehormatan ialah mereka yang atas usul Pengurus Pusat ,
Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota diangkat dan ditetapkan
oleh MUNAS, Musyawarah Daerah dan MusyawarahKabupaten/Kota,
karena jasa-jasanya terhadap organisasi.
Pasal 6
Tata cara Penerimaan Keanggotaan
1. Keanggotaan biasa atau luar biasa dapat diperoleh dengan cara
mengajukan surat permintaan menjadi anggota kepada Pengurus
Cabang di Kabupaten / Kota
2. Pengurus Cabang menyetujui permintaan dan menerbitkan kartu
anggota yang bagi bersangkutan
3. Pada instansi tingkat Nasional dan satuan pendidikan Indonesia di
luar negeri, keanggotaannya diurus dan ditangani oleh Pengurus
Pusat
4. Dalam surat permintaan itu disebutkan antara lain:
1) Nama 2) Jenis Kelamin
3) Tempat dan Tanggal Lahir
4) Pekerjaan
5) Agama 6) Alamat Pekerjaan
7) Alamat Tempat Tinggal 8) Ijazah yang dimiliki
5. Keanggotaan disahkan dengan surat pengesahan serta pemberian
kartu anggota oleh Pengurus Kabupaten/Kota atau oleh Pengurus
Cabang.
6. Kartu anggota berlaku selama 5 tahun.
Pasal 7
Pemberhentian Keanggotaan
Keanggotaan berhenti jika:
1. Meninggal Dunia
2. Mengundurkan diri
3. Melanggar kode Etik IGPKhI
Pasal 8
3
Kepindahan Anggota
Seorang anggota yang pindah ke Cabang lain, wajib memberi tahu
Pengurus Cabang asal dan melapor kepada Pengurus Cabang
ditempat yang baru.
Pasal 9
Kewajiban Anggota
Anggota mempunyai kewajiban untuk :
1. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan
serta ketentuan organisasi, 2. Menjunjung tingggi Kode Etik Ikatan Guru Pendidikan Khusus
Indonesia (IGPKhI) 3. Mematuhi peraturan dan disiplin organisasi, 4. Melaksanakan program, tugas, serta misi organisasi, 5. Membayar uang iuran anggota,
Pasal 10
Hak Anggota
1. Anggota biasa memiliki:
1) Hak Pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih
menjadi pengurus organisasi, 2) Hak Suara, yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu
pemungutan suara,
3) Hak Bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik
secara lisan maupun tertulis, 4) Hak Membela Diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan
diri atas tindakan disiplin organisasi yang dijatuhkan kepadanya
atau atas pembatasan hak-hak keanggotaannya, 5) Hak memperoleh kesejahteraan, pembelaan dan perlindungan
hukum dalam melaksanakan tugasnya.
2. Anggota luar biasa memiliki hak bicara, yaitu hak untuk
mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis.
3. Anggota kehormatan memiliki hak bicara, yaitu hak untuk
mengeluarkan pendapat baik secara lisan tertulis.
Pasal 11
Penghargaan dan Perlindungan Anggota
1. Anggota yang memiliki jasa terhadap organisasi mendapatkan
1) Bintang / tanda jasa
2) Sertifikat penghargaan
2. Anggota yang menghadapi permasalahan hukum berhak
mendapatkan bantuan hukum dari organisasi
4
3. Ketentuan tentang penghargaan dan perlindungan diatur dalam
ketentuan tersendiri
Pasal 12
Disiplin Organisasi
1. Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada anggota yang:
1) Dianggap telah melanggar Kode Etik Ikatan Guru Pendidikan
Khusus Indonesia, Ikrar Ikatan Guru Pendidikan Khusus
IndonesiaNasiona Indonesia (IGPKhI) Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga, serta disiplin organisasi.
2) Tidak membayar uang iuran selama 6 (enam) bulan berturut-
turut dengan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh
organisasi.
2. Tindakan disiplin berupa:
1) Peringatan lisan atau tertulis,
2) Pemberhentian/pembebasan selaku pengurus organisasi, 3) Pemberhentian/pembebasan sebagai anggota
3. Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, pengurus organisasi
yang mempunyai wewenang untuk menegakkan tindakan disiplin
wajib mengadakan penyelidikan yang seksama.
4. Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, anggota yang dianggap
bersalah diberi kesempatan membela diri dengan cukup disertai
pembuktian yang sah.
5. Semua anggota yang terkena tindakan disiplin organisasi
mempunyai hak banding kepada instansi organisasi yang lebih
tinggi sampai ke tingkat MUNAS.
BAB III
ORGANISASI TINGKAT NASIONAL
Pasal 13
Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi
1. Organisasi Tingkat Nasional merupakan institusi tertinggi
organisasi yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia
termasuk sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri yang memiliki
keanggotaan Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia
2. MUNAS merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi.
3. Organisasi Tingkat Nasional berkedudukan di kota Tempat Ketua
Umum Terpilih.
4. Perangkat Kelengkapan Organisasi tingkat nasional terdiri dari :
1) Pengurus Pusat. 2) MUNAS, MUNAS Luar Biasa, Musyawarah kerja Nasional,
5
dan Forum organisasi lainnya Tingkat Nasional. 3) Badan Penasehat Tingkat Nasional. 4) Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia
BAB IV
ORGANISASI TINGKAT PROVINSI
Pasal 14
Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi
1. Wilayah Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia (IGPKhI)
Tingkat provinsi disebut IGPKhI Daerah.
2. Jika wilayah satu Daerahberkembang menjadi lebih dari satu
Daerahyang sederajat, dapat didirikan IGPKhI Daerah yang baru
dengan tata cara sebagai berikut:
1) Pengurus IGPKhI Daerah mengadakan Musyawarah Daerah
Khusus.
2) Musyawarah Daerah Khusus menetapkan Pengurus Daerah
Daerah baru sebagai penanggung jawab organisasi di
Daerahtersebut.
3) Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggung jawab
penyelenggaraan musyawarah Daerah Daerah berlaku pula
bagi penyelenggaraan Musyawarah Daerah khusus
3. Perangkat Kelengkapan Organisasi Pengurus Daerah Daerahterdiri
dari:
1) Pengurus IGPKhI DaerahInduk mengadakan musyarwarah
Daerah Khusus
2) Musda luar biasa forum organisasi lainnya.
3) Badan Penasihat Daerah..
4) Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Guru
Indonesia
Pasal 15
Pengesahan IGPKhI Provinsi
Pengesahan IGPKhI Daerah dilakukan oleh Pengurus Pusat
Pasal 16
Pembekuan, Pencairan IGPKhI Daerah
1. Pembekuan IGPKhI Daerah berarti:
6
1) Menonaktifkan seluruh kepengurusan IGPKhI Daerah dan
mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan ikatan- ikatan
atas nama IGPKhI Daerah 2) Pembekuan, dan pencairan kembali IGPKhI Daerah dilakukan
oleh Pengurus Pusat yang kemudian memberikan
pertanggungjawabannya kepada Musyawarah Kerja Daerah
dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus IGPKhI
Daerah yang bersangkutan. 3) Pembekuan dilakukan karena pengurus:
(1) Melanggar Kode Etik
(2) Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta
ketentuan organisasi lainnya, dan (3) Tidak memperlihatkan kehidupan/kegiatan organisasi.
4) Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh
Pengurus Pusat sekurang-kurangnya tiga kali berturut-turut. 5) Sesudah Organisasi Daerah dibekukan, segala kegiatan IGPKhI
yang ada diDaerahnya diurus langsung oleh Pengurus Pusat dan
segala urusan IGPKhI Daerah menjadi tanggung jawab
Pengurus pusat.
2, Pencairan IGPKhI Daerah
1) Pengurus pusat wajib mengaktifkan kembali IGPKhI Daerah
dengan menyelenggarakan Musyawarah Daerah, selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibekukan.
2) Pengurus Pusat dapat mencairkan kembali suatu IGPKhI
Daerah yang dibekukan jika organisasi tersebut telah
melakukan tugasnya secara wajar.
BAB V
IGPKhI CABANG
Pasal 17
Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan 1. Wilayah IGPKhI Tingkat Kabupaten/Kota dapat disebut IGPKhI
Cabang Kabupaten/Kota
2. Jika wilayah satu IGPKhI Cabang berkembang menjadi lebih dari
satu Kabupaten/Kota yang sederajat, dapat didirikan IGPKhI
Cabang yang baru dengan tatacara sebagai berikut:
1) Pengurus IGPKhI Cabang mengadakan Muscab khusus
untukmenetapkan pembentukan IGPKhI Cabang baru.
2) Muscab Khusus tersebut menetapkan Pengurus IGPKhI
Cabangyang baru sebagai penangungjawab organisasi di
Daerah tersebut. 3) Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggung jawab
4) penyelenggaraan muscab berlaku pula bagi penyelenggara
7
muscab khusus 3. Perangkat Kelengkapan IGPKhI Cabang terdiri dari:
1) Pengurus Cabang 2) Badan Penasihat Cabang
3) Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik IGPKhI Cabang
Pasal 18
Pengesahan IGPKhI Cabang
1. Pengesahan IGPKhI Cabang yang baru dilakukan oleh Pengurus
Daerah
2. Untuk memperoleh pengesahan sebagai IGPKhI Cabang, calon
Pengurus IGPKhI Cabang mengajukan Surat Permintaan
Pengesahan kepada Pengurus Daerah dengan menjelaskan :
1) Susunan IGPKhI Cabang. 2) Alamat Kantor Sekretariat IGPKhI Cabang
3) Berita Acara tentang pembentukan IGPKhI Cabang yang
bersangkutan.
4) Laporan Keadaan Organisasi IGPKhI Cabang .
3. IGPKhI Cabang dianggap sah apabila sudah menerima surat
pengesahan dari Pengurus Daerah.
4. Pengesahan diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1) Pembentukannya telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 17 ayat 1, 2,
dan 3.
2) Calon pengurus IGPKhI Cabang telah menyelesaikan
administrasi organisasi.
8
Pasal 19
Pembekuan, Pencairan,
IGPKhI Cabang
1. Pembekuan IGPKhI Cabang
Pembekuan IGPKhI Cabang berarti; jika:
1) Menonaktifkan seluruh kepengurusan IGPKhI Cabang dan
mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan ikatan-
ikatan atas nama IGPKhI Cabang
2) Pembekuan, dan pencairan kembali IGPKhI Cabang dilakukan
oleh Pengurus Pusat yang kemudian memberikan
pertanggungjawabannya kepada Musyawarah Kerja Cabang
dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus IGPKhI
Daerah yang bersangkutan.
3) Pembekuan dilakukan karena pengurus:
(1) Melanggar Kode Etik (2) Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
serta ketentuan organisasi lainnya, dan (3) Tidak memperlihatkan kehidupan/kegiatan organisasi.
4) Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh
Pengurus Pusat sekurang-kurangnya tiga kali berturut-turut. 5) Sesudah Organisasi Cabang dibekukan, segala kegiatan
IGPKhI yang ada diDaerahnya diurus langsung oleh Pengurus
Daerah dan segala urusan IGPKh Cabang menjadi tanggung
jawab Pengurus Daerah.
2. Pencairan IGPKhI Cabang:
1) Pengurus pusat wajib menghidupkan kembali IGPKhI Daerah
antara lain dengan menyelenggarakan Musyawarah Daerah,
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibekukan.
2) Pengurus Pusat dapat mencairkan kembali suatu IGPKhI
Daerah yang dibekukan jika organisasi tersebut telah
melakukan tugasnya secara wajar.II
BAB VI
SYARAT-SYARAT PENGURUS
Pasal 20
Syarat Umum dan Syarat Khusus
1. Semua anggota kepengurusan IGPKhI di semua jenis dan
tingkatan wajib memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :
1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Berjiwa dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
9
3) Bersih, jujur, bermoral tinggi, bertanggung jawab, terbuka, dan
berwawasan luas 4) Anggota IGPKhI yang telah membuktikan peran serta aktif
dalam kepengurusan dan atau terhadap organisasi.
2. Anggota Pengurus pusat , Pengurus Daerah, Pengurus Cabang
disamping memenuhi syarat umum tersebut dalam ayat (1) pasal ini
wajib memenuhi syarat khusus sebagai berikut :
1) Pernah duduk dalam kepengurusan IGPKhI pada tingkat yang
sama atau paling rendah 2 tingkat dibawahnya. 2) Bekerja dan atau bertempat tinggal di wilayah kerja IGPKhI 3) Tidak merangkap jabatan Pengurus pada tingkat lainnya.
4) Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik 5) Tidak menduduki jabatan pengurus lebih dari dua kali masa
bakti berturut-turut dalam jabatan yang sama.
BAB VII
PENGURUS PUSAT
Pasal 21
Susunan Pengurus
1. Dalam kepengurusan IGPKhI perlu dilaksanakan kesetaraan
gender.
2. Pengurus Pusat berjumlah paling banyak 21 orang dengan susunan
sebagai berikut :
1) Pengurus Harian
(1) Ketua Umum (2) Ketua (3) Ketua (4) Ketua
(5) Sekretaris Jenderal (6) Wakil Sekretaris Jenderal (7) Wakil Sekretaris Jenderal (8) Wakil Sekretaris Jenderal (9) Bendahara
(10) Wakil Bendahara
2) Departemen- Departemen
(1) Departemen Organisasi dan kaderisasi
(2) Departemen Informasi dan Komunikasi (3) Departemen Penelitian Pengujian dan Pengembangan
(4) Departemen Pendidikan dan Pelatihan (5) Departemen Hubungan Kerja sama Luar Negeri (6) Departemen Pengembangan Karier dan Profesi
10
(7) Departemen Kerohanian (8) Departemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan (9) Departemen Pengembangan Kesenian, Kebudayaan dan
Olahraga (10) Departemen Pengabdian Masyarakat
(11) Departemen Advokasi dan Perlindungan Hukum
Pasal 22
Pemilihan Pengurus Pusat
1. Pada setiap MUNAS, Pengurus Pusat mengakhiri masa
baktinya dan diselenggarakan pemilihan Pengurus Pusat yang
baru.
2. Calon Pengurus Pusat wajib tercantum dalam daftar nama calon
tetap yang diusulkan Pengurus Daerah/ Cabang dan disahkan
oleh MUNAS.
3. Pengurus Pusat IGPKhI dipilih oleh MUNAS, yang dalam hal
ini berturut-turut memilih Ketua Umum (F1), tiga Ketua dalam
satu paket (F2), dan Sekretaris Jenderal (F3) melalui
pemungutan suara secara bebas dan rahasia.
4. Kedelapan pengurus terpilih tersebut menjadi formatur yang
bertugas melengkapi susunan Pengurus Pusat sesuai dengan
pasal 20 dan pasal 21 Anggaran Rumah Tangga yang diambil
dari daftar calon Pengurus Pusat IGPKhI tersebut pada ayat (2)
pasal ini dengan memperhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30%.
5. Serah terima Pengurus Pusat lama kepada Pengurus Pusat baru
dilakukan di hadapan peserta MUNAS yang bersangkutan. Hal-
hal yang berkaitan dengan invenrais, kekayaan dan keuangan
organisasi masih menjadi tanggungan Pengurus lama sampai
ada penyelesaian dengan pengurus baru selambat-lambatnya 15
hari setelah MUNAS.
6. Pemilihan Pengurus Pusat dipimpin Panitia Pemilihan Pengurus
Pusat yang susunan dan keanggotaannya disahkan oleh
MUNAS.
7. Sebelum memulai tugasnya, seluruh Pengurus Pusat
mengucapkan janji di hadapan peserta MUNAS yang
memilihnya.
8. Dalam hal kekosongan anggota Pengurus Pusat, pengisian
dilakukan oleh Rapat Pengurus Pusat dan hasilnya dilaporkan
kepada MusyawarahKerja Nasional, kecuali untuk jabatan
Pengurus Harian terpilih pengisiannya wajib dilakukan oleh
MusyawarahKerja Nasional dengan tetap mengindahkan pasal
20 dan pasal 21 Anggaran Rumah Tangga.
11
Pasal 23
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat
1. Pengurus Pusat IGPKhI bertugas menentukan kebijakan organisasi
dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan
MUNAS, MUNAS Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional dan
Rapat Pengurus Pusat IGPKhI
2. Penjabaran tugas Pengurus Pusat diatur tersendiri dalam ketentuan
organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.
3. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Pusat IGPKhI
merupakan badan pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif.
4. Pengurus Pusat mewakili IGPKhI di dalam dan di luar pengadilan
yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi.
5. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada MUNAS atas
kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
6. Pengurus Pusat bertangung jawab atas pelaksanaan Kode Etik
Ikatan Guru Pendidikan Khusus IndonesiaNasional Indonesia, Ikrar
Ikatan Guru Pendidikan Khusus IndonesiaNasional, Anggaran
Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan MUNAS dan
Musyawarah Kerja Nasional.
BAB VIII
PENGURUS DAERAH
Pasal 24
Susunan Pengurus
1. Dalam kepengurusan Daerah perlu dilaksanakan kesetaraan
gender.
2. Pengurus IGPKhI Daerah berjumlah paling banyak 19 orang
dengan susunan sebagai berikut
3. Pengurus Harian berjumlah 8 orang
1) Ketua 2) Wakil Ketua
3) Wakil Ketua 4) Sekretaris Umum 5) Wakil Sekretaris Umum 6) Wakil Sekretaris Umum 7) Bendahara
8) Wakil Bendahara
12
4. Pengurus IGPKhI Daerah dapat dilengkapi paling banyak 11
(sebelas) Ketua Biro yang nama, susunan, serta fungsinya dapat
mengacu pada susunan serta fungsi Departemen di Pengurus Pusat
atau berdasar pada pembagian tugas dan fungsi organisasi yang
disesuaikan dengan kondisi Daerah, efektivitas serta efisiensi, dan
atau bidang tugas yang terkait dengan program organisasi.
Pasal 25
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Daerah
1. Pengurus IGPKhI Daerah bertugas dan berkewajiban :
1) Menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala
ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan MUNAS,
MUNAS Luar Biasa, Musyarawarah Kerja Nasional,
Musyawarah Kerja Pusat, Musyawarah Kerja Cabang, dan
Rapat Pengurus Daerah di wilayahnya. 2) Melaksanakan program kerja organisasi baik program kerja
nasional maupun program kerja Daerah 3) Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina
aktifitas Pengurus Cabang
4) Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta
kelancaran keuangan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah
2. Penjabaran tugas Pengurus Daerahdiatur dalam ketentuan
organisasi yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.
3. Pengurus IGPKhI Daerah bertanggungjawab atas terlaksananya
segala ketentuan dalam Kode Etik Ikatan Guru Pendidikan
Khusus Indonesia , Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
Keputusan MUNAS, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah
Kerja Daerah serta musyawarah Kerja Cabang.
4. Pengurus IGPKhI Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah
Daerah atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
5. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, pengurus Daerah
merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat
kolektif berdasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab,
demokrasi, dan kekeluargaan.
6. Pengurus Daerah berkewajiban mengirimkan laporan kepada
Pengurus Pusat setiap 6 (enam) bulan sekali.
Pasal 26
Pemilihan Pengurus IGPKhI Daerah
13
1. Pada setiap Musyawarah Daerah yang diadakan paling lambat 6
(enam) bulan setelah MUNAS, Pengurus IGPKhI Daerah wajib
mengakhiri masa baktinya dan diselenggarakan pemilihan
Pengurus IGPKhI Daerah yang baru.
2. Bakal Calon Pengurus IGPKhI Daerah wajib tercantum dalam
daftar nama calon yang diusulkan Pengurus IGPKhI Cabang
paling lambat satu bulan sebelum Musyawarah Daerah.
3. Tata cara dan proses pencalonan diatur sebagai berikut :
1) Pengurus IGPKhI Cabang berhak mencalonkan sebanyak-
banyaknya 18 orang bakal calon yang memenuhi syarat sesuai
pasal 20 Anggaran Rumah Tangga. 2) Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan pada
Musyawarah Daerah, sebuah Panitia Khusus meneliti semua
persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan
menyampaikan rekomendasi kepada musyawarah Daerah. 3) Panitia Khusus diangkat dan ditetapkan Musyawarah Kerja
Daerah terakhir yang terdiri dari wakil lima Pengurus IGPKhI
Cabang.
4. Tata cara dan proses pemilihan Pengurus IGPKhI Daerah diatur
sebagai berikut :
1) Musyawarah memilih secara langsung berturut-turut Ketua
(F1), dua Wakil Ketua (F2) dalam satu paket, dan Sekretaris
Umum (F3).
2) Calon Pengurus harus terdaftar dalam daftar calon yang
diusulkan oleh Pengurus Cabang/Cabang Khusus.
3) Kelima Pengurus Harian terpilih tersebut bertindak selaku
formatur dengan wewenang dari Musyawarah kerja untuk
melengkapi susunan Pengurus IGPKhI Daerah seperti
dimaksud pasal 20 dan pasal 21 dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.. 4) Formatur wajib melengkapi susunan Pengurus IGPKhI Daerah
dari nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang
diseleksi oleh Musyawarah Daerah tersebut. 5) Pemilihan Pengurus IGPKhI Daerah dipimpin oleh Pengurus
Pusat yang dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Pengurus
IGPKhI Daerah Daerah yang susunan dan keanggotaannya
disahkan oleh Musyawarah Daerah di antara peserta
Musyawarah Daerah tanpa mengikut sertakan anggota
Pengurus Musyawarah Daerah yang lama.
5. Serah terima Pengurus IGPKhI Daerah lama kepada Pengurus
IGPKhI dilakukan di hadapan peserta musda yang bersangkutan.
Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan dan keuangan
organisasi masih menjadi tanggungan Pengurus IGPKhI Daerah
yang lama sampai ada penyelesaian dengan Pengurus yang baru
14
selambat-lambatnya15 hari
6. Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus IGPKhI
Daerah dilantik oleh Pengurus Pusat dan mengucapkan janji di
hadapan peserta Musyawarah yang memilihnya.
7. Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus .......... Provinsi,
pengisiannya dilakukan melalui Rapat Pengurus IGPKhI Daerah
dan hasilnya dilaporkan kepada Musyawarah Kerja Daerah
kecuali untuk jabatan Pengurus Harian terpilih, pengisiannya
wajib dilakukan oleh Musayarakat Kerja Daerah Daerahdengan
tetap mengindahkan pasal 24, 25, dan pasal 26 ayat (2) Anggaran
Rumah Tangga.
BAB IX
PENGURUS IGPKhI CABANG
Pasal 27
Susunan Pengurus
1. Pengurus IGPKhI Cabang berjumlah paling banyak 3 orang
dengan susunan sebagai berikut :
1) Pengurus Harian berjumlah 7 orang terdiri dari :
(1) Ketua (2) Sekretaris (3) Bendahara
2) Pengurus IGPKhI Cabang dapat dilengkapi dengan paling
banyak 3 (dua belas) Bidang yang susunan serta fungsinya
dapat mengacu pada susunan serta fungsi biro pada Pengurus
IGPKhI Daerah atau disesuaikan dengan kebutuhan IGPKhI
Cabang.
2. Pembagian tugas dan fungsi sekretaris bidang dapat dilaksanakan
berdasar pada acuan pembagian tugas dan fungsi sekretaris bidang
di Pengurus IGPKhI Daerah yang disesuaikan dengan kondisi
Daerah, efektifitas serta efisiensi, dan/atau bidang tugas yang
terkait dengan program organisasi.
Pasal 28
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus IGPKhI Cabang
1. Pengurus IGPKhI Cabang bertugas dan berkewajiban :
1) Menentukan kebijakan Organisasi dan melaksanakan segala
ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan MUNAS,
MUNAS Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional,
Musyawarah Kerja Daerah dan Musyawarah Kerja Cabang,
Musyawarah Daerah dan Muskekab dan Rapat Pengurus
IGPKhI Cabang di wilayahnya.
15
2) Melaksanakan program kerja nasional di wilayahnya, program
kerja Daerahdi wilayahnya, dan program kerja
Kabupaten/Kota. 3) Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina
aktifitas Pengurus Cabang.
4) Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta
kelancaran keuangan Pengurus Pusat, Pengurus. Daerahdan
Pengurus Cabang,
2. Penjabaran tugas Pengurus IGPKhI Cabang diatur dalam
ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.
3. Pengurus IGPKhI Cabang bertanggungjawab atas terlaksananya
segala ketentuan dalam Kode Etik Profesi Ikatan Guru Pendidikan
Khusus Indonesia, Ikrar Ikatan Guru Pendidikan Khusus
Indonesia, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan
MUNAS, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja
Daerah dan Muskerkab, dan Rapat Pengurus IGPKhI Cabang di
wilayahnya.
4. Pengurus IGPKhI Cabang bertanggung jawab kepada
Musyawarah IGPKhI Cabang atas kepengurusan organisasi untuk
masa baktinya.
5. Pengurus IGPKhI Cabang merupakan badan pelaksana organisasi
tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif dengan berlandaskan
pada prinsip keterbukaan, demokrasi, tanggung jawab, dan
kekeluargaan.
6. Pengurus IGPKhI Cabang berkewajibanmengirimkan laporan
kepada Pengurus IGPKhI Daerah dengan tembusan kepada
Pengurus Pusat setiap 6 (enam) bulan sekali.
Pemilihan Pengurus IGPKhI Cabang
Pasal 29
1. Pengurus IGPKhI Cabang dipilih oleh MusyawarahIGPKhI
Cabang yang wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
MusyawarahProvinsi.
2. Bakal calon Pengurus IGPKhI Cabang harus terdaftar dalam daftar
calon yang diusulkan oleh Pengurus Ranting dan/atau perwakilan
anggota.
3. Serah terima Pengurus IGPKhI Cabang yang lama kepada
Pengurus IGPKhI Cabang yang baru dilakukan di hadapan peserta
MusyawarahKabupaten/Kota yang memilihnya. Hal-hal yang
berkaitan dengan inventaris, kekayaan dan keuangan organisasi
16
masih menjadi tanggungan Pengurus IGPKhI Cabang yang lama
sampai ada penyelesaian dengan Pengurus IGPKhI Cabang yang
baru selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah konferensi.
4. Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus IGPKhI
Cabang dilantik oleh Pengurus Daerah dan mengucapkan janji
dihadapan peserta Musyawarah IGPKhI Cabang yang
memilihnya.
5. Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus IGPKhI Cabang,
pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus IGPKhI Cabang dan
hasilnya dilaporkan kepada Musyawarah Kerja Cabang kecuali
untuk jabatan Pengurus Harian Terpilih, pengisiannya wajib
dilakukan oleh MusyawarahKerja IGPKhI Cabang dengan tetap
mengindahkan pasal 24, 25, dan pasal 26 ayat (2) Anggaran
Rumah Tangga.
BAB X
MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) Pasal 30
Waktu dan Sifat 1. MUNAS diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat
setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. MUNAS Luar Biasa diadakan :
1) Jika Musyawarah Nasional menganggap perlu, atas dasar keputusan yang disetujui paling sedikit ²∕3 (duapertiga) jumlah suara yang hadir.
2) Atas permintaan lebih dari ½ (seperdua) jumlah Pengurus
Daerah yang mewakili lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara.
3) Bila dipandang perlu oleh Pengurus Pusat dan disetujui
Musyawarah Nasional.
3. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah
keputusan atau permintaan tersebut ayat (2) (a), (b) atau (c) pasal
ini diterima, Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan MUNAS
Luar Biasa.
4. MUNAS Luar Biasa yang membicarakan pembubaran organisasi
dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3
(duapertiga) jumlah Pengurus Daerah yang mewakili sedikitnya
2/3 (duapertiga) jumlah suara.
Pasal 31
K u o r u m
1. MUNAS dianggap sah apabila jumlah Pengurus Daerah yang
hadir lebih dari ½ (seperdua) dan mewakili lebih dari ½ (seperdua)
17
jumlah suara.
2. Musyawarah Daerah dianggap sah jika jumlah Pengurus Cabang
yang hadir lebih dari ½ (seperdua) dan mewakili lebih dari ½
(seperdua) jumlah suara.
3. Musyawarah Cabang dianggap sah jika jumlah anggota yang
hadir lebih dari ½ (seperdua) dan mewakili lebih dari ½ (seperdua)
jumlah suara.
4. Rapat Anggota dan Rapat Pengurus dianggap sah jika jumlah yang
hadir lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara.
5. Jika suatu rapat terpaksa ditunda karena tidak memenuhi kuorum
maka rapat berikutnya diadakan secepatnya 1 (satu) hari dan
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dengan undangan dan acara
yang sama tanpa harus memenuhi persyaratan kuorum.
Pasal 32
Pengambilan Keputusan
1. Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya untuk mencapai mufakat tidak berhasil maka
diputuskan dengan suara terbanyak.
Pasal 33
Peserta MUSYAWARAH NASIONAL
Peserta MUNAS terdiri dari :
1. Pengurus Pusat 2. Para Penasihat
3. Utusan Daerah 4. Utusan Cabang
5. Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus
Pusat.
Pasal 34
Hak Bicara dan Hak Suara
1. Tiap peserta mempunyai hak bicara.
2. Hak suara hanya ada pada utusan Daerah dan Cabang 3. Tiap-tiap Daerah dan Cabang mempunyai 1 (satu) suara. 4. Jumlah suara Daerah dan Cabang paling sedikit 1 (satu) dan paling
banyak 5 (lima) suara. 5. Satu Cabang boleh mewakili hanya 1 (satu ) Cabang lain yang
berhalangan menghadiri MUNAS dengan mandat yang sah.
6. Mandat untuk mewakili Cabang yang dimaksud dalam ayat (5)
pasal ini tidak boleh diberikan kepada Pengurus Daerah, Pengurus
Pusat, dan Anggota Penasihat.
18
Pasal 35
Acara MUSYAWARAH NASIONAL
1. Acara Pokok MUNAS paling sedikit wajib membahas dan
menetapkan hal-hal sebagai berikut :
1) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat, mengenai
hal-hal : (1) Kegiatan pelaksanaan program organisasi selama satu
masa bakti, (2) Kebijakan keuangan organisasi, inventaris, dan
kekayaan organisasi, dan
2) Penetapan Program Kerja termasuk rencana anggaran
keuangan untuk masa bakti yang akan datang.
3) Pemilihan Pengurus Pusat.
2. Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan MUNAS sesuai
kewenangan yang diatur dalam AD dan ART serta peraturan
organisasi
Pasal 36
Panitia Pemeriksa Keuangan
1. Untuk memeriksa keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung
jawab Pengurus Pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa
Keuangan yang dibentuk oleh MusyawarahKerja Nasional terakhir
sebelum MUNAS.
2. Panitia tersebut terdiri atas 5 (lima) Pengurus Daerah.
3. Panitia memulai tugasnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum
sidang pertama MUNAS bertempat di Pengurus Pusat.
4. Panitia memilih Ketua, Sekretaris dan Pelapor, serta melaporkan
hasil pekerjaan Panitia kepada MUNAS.
5. Seluruh pembiayaan panitia menjadi tanggung jawab Pengurus
Pusat dan dimasukkan dalam anggaran MUNAS.
Pasal 37
Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara
1. Pengurus Pusat membentuk Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak
Suara, yang bertugas :
1) Memeriksa mandat dan hak suara Pengurus Cabang yang
mengirimkan utusan ke MUNAS. 2) melaporkan hasilnya kepada MUNAS.
2. Panitia beranggotakan sebanyak 12 (dua belas) orang mewakili 12
Daerah yang tidak merangkap Panitia Pemeriksa Keuangan.
3. Panitia pemeriksa Mandat dan Hak Suara wajib menyelesaikan
19
tugasnya sebelum sidang pertama MUNAS dimulai.
4. Panitia memilih Ketua, Sekretaris dan Pelapor serta melaporkan
hasil pekerjaannya kepada MUNAS.
5. Jumlah suara Kabupaten/Kota dalam MUNAS ditetapkan
berdasarkan daftar anggota Kabupaten/Kota di Pengurus Pusat
yang ditutup 2 (dua) bulan sebelum MUNAS di mulai.
Pasal 38
Panitia Pemilihan Pengurus Pusat
1. Panitia Pemilihan Pengurus Pusat terdiri atas utusan Pengurus
Daerah dan Cabang masing-masing 1 (satu) orang wakil.
2. Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan
pengurus serta menyusun berita acara hasil pemilihan yang
dilaporkan kepada MUNAS.
3. Panitia Pemilihan memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor serta
melaporkan hasil pekerjaanya kepada MUNAS.
BAB XII
MUSYAWARAH KERJA NASIONAL
Pasal 39
S t a t u s
1. Musyawarah Kerja Nasional adalah rapat antar Pengurus Daerah
yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat dan
merupakan instansi tertinggi di bawah MUNAS.
2. Tugas Musyawarah Kerja Nasional ialah menetapkan garis
kebijakan yang belum ada dalam Keputusan MUNAS selama masa
antara MUNAS.
3. Pengurus Daerah ikut bertanggungjawab tentang Keputusan
Musyawarah Kerja Nasional kepada MUNAS.
Pasal 40
W a k t u
1. Musyawarah Kerja Nasional diadakan 1 (satu) tahun sekali.
2. Musyawarah Kerja Nasional pertama dalam masa bakti yang baru
diadakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan sesudah MUNAS.
3. Musyawarah Kerja Nasional terakhir dalam masa bakti itu
diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum MUNAS.
20
4. Musyawarah Kerja Nasional dapat diadakan :
1) Jika Pengurus Pusat menganggap perlu.
2) Atas permintaan ½ (seperdua) jumlah Pengurus IGPKhI Daerah
dan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah permintaan
tersebut, Pengurus Pusat wajib menyelenggarakannya.
Pasal 41
Peserta Musyawarah Kerja Nasional
Peserta Musyawarah Kerja Nasional terdiri dari :
1. Pengurus Pusat
2. Badan Penasehat PP 3. Utusan Pengurus Daerah 4. Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus
Pusat.
Pasal 42
Hak Bicara dan Hak Suara
1. Dalam Musyawarah Nasional semua peserta mempunyai hak
bicara.
2. Hak Suara ada pada utusan-utusan Pengurus Daerah dengan
ketentuan sebagai berikut :
1) Tiap Daerah memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) suara dan
sebanyak-banyaknya 5 (lima) suara.
2) Tiap Cabang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) suara dan
sebanyak-banyaknya 5 (lima) suara.
Pasal 43
Kewajiban MusyawarahKerja Nasional
1. Membahas dan menilai cara pelaksanaan Keputusan MUNAS oleh
Pengurus Pusat. 2. Menetapkan ketentuan-ketentuan umum, rencana kerja tahunan dan
kebijakan yang bersifat nasional yang belum ditetapkan dalam
MUNAS baik ke dalam maupun ke luar yang tidak bertentangan
dengan Keputusan MUNAS. 3. Menentukan penggantian anggota Pengurus Harian terpilih
Pengurus Pusat yang berhalangan tetap, berhenti dan/atau
diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir. 4. Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Organisasi (RAPBO) Pengurus Pusat untuk tahun
mendatang.
5. Membicarakan dan mengesahkan laporan Pengurus Pusat untuk
disampaikan kepada MUNAS dan membicarakan persidangan-
persidangan lain untuk MUNAS.
21
6. MusyawarahKerja Nasional pertama masa bakti kepengurusan
wajib menetapkan program kerja Pengurus Pusat selama lima
tahunan. 7. MusyawarahKerja Nasional terakhir dari masa bakti kepengurusan
wajib menetapkan Panitia Pemeriksa Keuangan Pengurus Pusat dan
Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara untuk MUNAS yang
akan datang.
BAB XIII
MUSYAWARAH DAERAH
Pasal 44
W a k t u
1. Musyawarah Daerah diadakan dan dipimpin oleh Pengurus Daerah
tiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan : 1) Atas permintaan Musyawarah Kerja Daerah berdasarkan
keputusan 2/3 (dua pertiga) suara dari yang hadir. 2) Atas permintaan lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Cabang yang
mewakili lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah suara. 3) Jika Pengurus Daerah menganggap perlu dan disetujui
Musyawarah Kerja Daerah.
4) Atas permintaan Pengurus Pusat. 3. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah salah satu dan atau
semua permintaan tersebut ayat (2) butir a, b, c, atau d diterima.
Pengurus Daerah wajib menyelenggarakan Musyawarah tersebut.
Pasal 45
Peserta
Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :
1. Pengurus IGPKhI Daerah 2. Pengurus Cabang 3. Utusan Pengurus Pusat
4. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Provinsi
Pasal 46
Hak Bicara dan Hak Suara
1. Dalam Musyawarah Daerah semua peserta mempunyai hak bicara.
2. Hak suara hanya ada pada utusan Cabang/Cabang Khusus.
3. Tiap Cabang mempunyai 1 (satu) suara untuk 200 (dua ratus)
orang anggota.
22
4. Jumlah suara 1 (satu) Cabang sedikitnya 1 (satu) dan sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) suara.
5. Cabang boleh mewakili 1 (satu) Cabang lain yang berhalangan
menghadiri Musyawarah dengan mandat yang sah.
6. Hak suara Cabang Khusus hanya 1 (satu) suara
Pasal 47
Acara Musyawarah Daerah
1. Acara Pokok Musyawarah Daerah paling sedikit wajib membahas
dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :
1) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah mengenai hal-
hal :
(1) Kegiatan pelaksanaan program organisasi selama satu
masa bakti.
(2) Kebijakan keuangan, inventaris, dan kekayaan
IGPKhIProvinsi.
(3) Kegiatan dan Perkembangan Anak Lembaga, Badan
Khusus, dan Himpunan/Ikatan/ Asosiasi Profesi dan
Keahlian Sejenis Provinsi.
2) Penetapan Program Kerja termasuk rencana anggaran
keuangan dan untuk masa bakti yang akan datang.
3) Pemilihan Pengurus Daerah masa bakti berikutnya.
2. Acara lainnya ditetapkan dan disahkan dalam Konferens tersebut.
3. Pada dasarnya ketentuan pasal 50 Anggaran Rumah Tanggga
berlaku pula bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.
Pasal 48
Panitia Pemeriksa Keuangan
1. Pada dasarnya Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga berlaku juga
bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya.
2. Panitia beranggotakan sedikitnya 3 (tiga) orang mewakili dari 3
(tiga) Kabupaten/Kota.
Pasal 49
Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara
1. Panitia pemeriksa Mandat dan Hak Suara, bertugas :
1) Memeriksa Mandat dan Hak Suara Cabang yang mengirim
utusan ke Musyawarah Daerah.
2) Melaporkan hasil tugasnya kepada Musyawarah Daerah
23
2. Panitia terdiri sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan sedikit-
dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili seluruh Cabang, yang tidak
merangkap dengan Panitia Pemeriksa Keuangan.
3. Jika jumlah pengurus Cabang kurang dari enam, maka ketentuan
ayat 2 pasal ini dapat diwakili oleh Pengurus Cabang yang sama
dengan Panitia Pemeriksa Keuangan.
4. Pada dasarnya ketentuan pasal 38 Anggaran Rumah Tangga
berlaku pula bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya.
Pasal 50
Panitia Pemilihan Pengurus Daerah
Pada dasarnya pasal 37 Anggaran Rumah Tangga berlaku juga bagi
pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya
BAB XIV
MUSYAWARAH KERJA DAERAH
Pasal 51
Status, Tugas, dan Kewajiban
1. Musyawarah Kerja Daerah adalah rapat antar Pengurus IGPKhI
Cabang yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Penguru Daerah
dan merupakan instansi tertinggi di bawah Musyawarah Daerah
2. MusyawarahKerja Daerabertugas menetapkan program tahunan
dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan
keputusan Musyawarah Daerah.
3. Pada dasarnya ketentuan pasal 38Anggaran Rumah Tangga
berlaku pula bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.
Pasal 52
W a k t u
1. Musyawarah Kerja Daerah diadakan 1 (satu) tahun sekali.
2. Musyawarah Kerja Daerah yang pertama masa bakti IGPKhI
Daerah yang baru diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
sesudah Musyawarah Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah
terakhir diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum Musyawarah Daerah.
3. Musyawarah Kerja Daerah dapat juga diadakan:
1) Jika Pengurus Daerahmenganggap perlu.
2) Atas permintaan ½ (seperdua) jumlah pengurus Cabang
yang mewakili lebih ½ (seperdua) jumlah suara.
3) Atas permintaan Pengurus Pusat.
24
4. Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan/atau semua
permintaan tersebut dalam ayat (3) pasal ini diterima, Pengurus
Daerah wajib menyelenggarakannya.
Pasal 53
Peserta
Peserta Musyawarah Kerja Daerah terdiri dari:
1. Pengurus Daerah 2. Pengurus Cabang 3. Utusan Pengurus Pusat
4. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Provinsi
Pasal 54
Hak Bicara dan Hak Suara
1. Tiap peserta Musyawarah Kerja mempunyai hak bicara.
2. Hak suara hanya ada pada utusan Pengurus Cabang
3. Tiap-tiap Cabang mempunyai 1 (satu) suara
4. Jumlah suara Kabupaten/Kota sedikitnya 1 (satu) dan sebanyak-
banyaknya 5 (lima) suara.
5. Ketentuan pada pasal 49 dan 51 Anggaran Rumah Tangga pada
dasarnya berlaku juga bagi pasal ini dan disesuaikan dengan
tingkatannya.
Pasal 55
Kewajiban Musyawarah Kerja Daerah
1. Membahas dan menilai pelaksanaan keputusan Musyawarah
Daerah.
2. Menetapkan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang belum
ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan putusan
Musyawarah Daerah
3. Menentukan penggantian anggota Pengurus Harian terpilih antar
waktu apabila terjadi kekosongan.
4. Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Organisasi (RAPBO) Pengurus Daerah untuk tahun
mendatang.
5. Musyawarah KerjaDaerah menjelang MUNAS sedikitnya
menetapkan calon-calon Anggota Panitia Pemilihan Pengurus
Pusat.
25
BAB XV
MUSYAWARAH CABANG
Pasal 56
W a k t u
1. MusyawarahIGPKhI Cabangdiadakan dan dipimpin oleh Pengurus
IGPKhI Cabangtiap 5 (lima) tahun sekali.
2. MusyawarahIGPKhI CabangLuar Biasa dapat juga diadakan :
1) Kalau Pengurus Daerah menganggap perlu dan disetujui
Musyawarah Kerja Cabang
2) Atas permintaan Pengurus Daerah
3. Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan/atau
semua permintaan tersebut diterima, Pengurus IGPKhI Cabang
wajib menyelenggarakannya.
Pasal 57
P e s e r t a
Peserta MusyawarahIGPKhI CABANGterdiri dari :
1. Pengurus Cabang
2. Utusan Pengurus Daerah
3. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Cabang
Pasal 58
Hak Bicara dan Hak Suara
1. Ketentuan pasal 49 dan 55 Anggaran Rumah Tangga pada dasarnya
berlaku juga bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.
2. Hak bicara ada pada semua peserta Musyawarah Cabang.
3. Jumlah seluruh anggota di Pengurus Cabang diwakili menjadi
jumlah hak suara dengan pembagi 20 (dua puluh).
Pasal 59
Acara Musyawarah Cabang
Pada dasarnya pasal 34 dan pasal 46 Anggaran Rumah Tangga secara
mutatis dan mutandis berlaku pula bagi pasal ini yang disesuaikan
dengan tingkatannya.
Pasal 60
Panitia Pemeriksa Keuangan
Pada dasarnya ketentuan pasal 35 dan 47 Anggaran Rumah Tangga
secara mutatis dan mutandis berlaku juga bagi pasal ini dan
disesuaikan dengan tingkatannya.
26
Pasal 61
Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara
1. Pada dasarnya pasal 36 dan 48 Anggaran Rumah Tangga secara
mutatis dan mutandis berlaku juga bagi pasal ini dan disesuaikan
dengan tingkatannya.
2. Jumlah anggota Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara dapat
disesuaikan dengan jumlah Cabang.
Pasal 62
Panitia Pemilihan Pengurus Cabang
1. Pada dasarnya pasal 37 dan 49 Anggaran Rumah Tangga secara
mutatis mutandis berlaku juga bagi pasal ini dan disesuaikan
dengan tingkatannya.
2. Panitia Pemilihan Pengurus IGPKhI Cabangdiambil dari utusan
Cabang dengan jumlah sedikitnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-
banyaknya 11 (sebelas) orang.
3. Jika jumlah Cabang kurang dari 7 (tujuh), anggota Panitia
Pemilihan dapat dilengkapi keanggotaannya dari peserta yang
mewakili unsur non Cabang sehingga mencapai jumlah yang
diperlukan akan tetapi anggota pelengkap tersebut tidak boleh
menjadi pimpinan Panitia.
BAB XVI
MUSYAWARAH KERJA CABANG
Pasal 63
Status dan Tugas
1. MusyawarahKerja IGPKhI Cabang adalah Rapat antar Pengurus
Cabang yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Ketua Cabang ,
dan merupakan instansi tertinggi di bawah Musyawarah Cabang
2. MusyawarahKerja IGPKhI Cabang bertugas menetapkan program
tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan
dengan keputusan Musyawarah Kerja Cabang.
3. MusyawarahKerja IGPKhI Cabang dapat menentukan pergantian
anggota pengurus harian terpilih antar waktu apabila terjadi
kekosongan
Pasal 64
W a k t u
1. MusyawarahKerja IGPKhI Cabang diadakan 1 (satu) tahun sekali.
2. Musyawarah Kerja IGPKhI Cabang yang pertama pada masa bakti
Pengurus IGPKhI Cabang yang baru diadakan selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sesudah Musyawarah Cabang , dan
27
yang terakhir selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
MusyawarahKabupaten/Kota.
3. Musyawarah Kerja IGPKhI Cabang dapat juga diadakan :
1) Jika Pengurus IGPKhI CABANG menganggap perlu.
2) Atas permintaan Pengurus Daerah.
4. Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan/atau semua
permintaan tersebut diterima, Pengurus IGPKhI Cabang wajib
menyelenggarakannya.
Pasal 65
P e s e r t a
Peserta Musyawarah Kerja IGPKhI Cabang terdiri dari :
1. Utusan Pengurus Cabang 2. Badan Penasihat Cabang
3. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Cabang
Pasal 66
Hak Bicara dan Hak Suara
1. Pada dasarnya ketentuan pasal 62 dan pasal 63 Anggaran Rumah
Tangga berlaku bagi pasal ini yang disesuaikan dengan
tingkatannya.
2. Hak bicara ada pada semua peserta Musyawarah Kerja Cabang.
3. Hak suara hanya ada pada utusan Cabang dengan ketentuan setiap
Cabang sedikitnya memiliki 1 (satu) suara dan sebanyak-
bannyaknya 5 (lima) suara.
Pasal 67
Kewajiban Musyawarah Kerja Cabang
1. Membahas dan menilai pelaksanaan keputusan Musyawarah
Cabang
2. Menetapkan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang belum
ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan
Musyawarah Cabang.
3. Menentukan penggantian anggota Pengurus antar waktu apabila
terjadi kekosongan.
4. Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Organisasi (RAPBO) Pengurus IGPKHI Cabang untuk
tahun mendatang.
5. MusyawarahKerja IGPKhI Cabang menjelang MUNAS sedikitnya
menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Pengurus Provinsi.
28
BAB XVII
RAPAT PENGURUS DAN PERTEMUAN LAIN
Pasal 68
Rapat Pengurus
1. Rapat Pengurus/Pengurus Harian disetiap tingkatan diadakan sesuai
keperluan dan sekurang-kurangnya diselenggarakan 3 (tiga) bulan
sekali.
2. Rapat Pengurus Lengkap Pimpinan Organisasi diselenggarakan
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
3. Rapat Pleno Lengkap Organisasi yang dihadiri oleh seluruh
Pengurus Organisasi, Badan Penasihat, Himpunan/Ikatan/Asosiasi
Profesi dan Keahlian Sejenis, Pimpinan Anak Lembaga, dan
Pimpinan Badan Khusus diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sekali.
4. Rapat Pengurus dapat juga diadakan atas permintaan ½ (seperdua)
jumlah anggota Pengurus Lengkap dan/atau ada hal-hal yang
mendesak.
5. Pertemuan khusus antara berbagai pihak secara terpisah dapat
diadakan sesuai keperluan.
6. Dalam rapat tersebut semua anggota yang hadir mempunyai hak
bicara dan hak suara yang sama.
Pasal 69
Pertemuan Lain
1. Pertemuan lain dapat diselenggarakan oleh Pengurus Organisasi di
semua tingkatan apabila diperlukan dalam upaya kelancaran
pelaksanaan misi organisasi.
2. Rapat Koordinasi Pimpinan IGPKhI Cabang Tingkat Nasional
dilaksanakan setiap 2 tahun sekali oleh Pengurus Pusat (PB) .
3. Rapat Koordinasi Pimpinan IGPKhI Tingkat Daerah dilaksanakan
setiap 2 (dua tahun sekali oleh Pengurus Provinsi
BAB XVIII
BADAN PENASIHAT
Pasal 70
Badan Penasihat Pengurus Pusat
1. Atas usul Pengurus Pusat MUNAS menetapkan susunan dan
keanggotaan Badan Penasihat Pengurus Pusat yang sedikitnya
berjumlah 9 (sembilan) orang dan terdiri atas tokoh-tokoh di
bidang pendidikan, kebudayaan, Kemasyarakatan dan para ahli
29
yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian dan
ketenagakerjaan.
2. Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat
dan saran-saran kepada Pengurus Pusat.
3. Masa bakti Badan Penasihat Pengurus Pusat sama dengan masa
bakti Pengurus Pusat.
Pasal 71
Badan Penasihat Pengurus Daerah
1. Atas usul Pengurus Daerah yang baru, Musyawarah Daerah
menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Penasihat Pengurus
Daerahyang sedikitnya berjumlah 7 (tujuh) orang dan terdiri atas
tokoh-tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan,
dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian, dan
ketenagakerjaan.
2. Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat
dan saran-saran kepada Pengurus Daerah.
3. Masa bakti Badan Penasihat Pengurus Daerah sama dengan masa
jabatan Pengurus Daerah
Pasal 72
Badan Penasihat Pengurus Cabang
1. Atas usul Pengurus Cabang, Musyawarah IGPKhI menetapkan
Badan Penasihat Pengurus IGPKhI Cabang yang sedikitnya
berjumlah 5 (lima) orang dan terdiri atas tokoh-tokoh
pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan, dan para ahli.
2. Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat
dan saran-saran kepada Pengurus Cabang
3. Masa bakti Badan Penasihat Pengurus IGPKhI Cabang sama
dengan masa bakti Pengurus Cabang
Pasal 73
Badan Penasihat Pengurus Cabang
1. Atas usul Pengurus IGPKhI Musyawarah Cabang menetapkan
Badan Penasihat Pengurus IGPKhIyang sedikitnya berjumlah 3
(tiga) orang yang terdiri dari tokoh-tokoh pendidikan, kebudayaan,
dan kemasyarakatan.
2. Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat
dan saran-saran kepada Pengurus. Cabang
3. Masa bakti Badan Penasihat Pengurus IGPKhI sama dengan masa
bakti Pengurus Cabang
30
BAB XIX
DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI DAN KODE ETIK
PROFESI IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
INDONESIA
Pasal 74
Status, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang
1. Jika dianggap perlu, Badan Pimpinan IGPKhI Cabang dapat
membentuk Dewan Kehormatan Organisasi sesuai dengan
tingkatannya.
2. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan Organisasi di tingkat
Kab/kotadan Ranting menjadi tanggungjawab pengurus Cabang.
3. Dewan Kehormatan Organisasi bertugas memberikan saran,
pendapat, dan pertimbangan kepada Badan Pimpinan Organisasi
yang membentuknya tentang pelaksanaan bimbingan ,
pengawasan, dan :
1) penilaian dalam pelaksanaan disiplin organisasi serta Kode Etik
Guru.
2) Pelaksanaan, penegakkan, dan pelanggaran disiplin organisasi
yang terjadi di wilayah kewenangannya.
3) Pelanggaran kode etik guru yang dilakukan baik oleh pengurus
maupun oleh anggota serta saran dan pendapat tentang
tindakan yang selayaknya dijatuhkan terhadap pelanggaran
kode etik tersebut.
4) Pelaksanaan dan cara menegakkan disiplin organisasi dan Kode
Etik Guru, dan
5) Pembinaan hubungan dengan mitra organisasi dibidang
penegakkan serta pelanggaran disiplin organisasi serta kode
etik guru.
4. Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode
Etik Profesi Ikatan Guru Pendidikan Khusus
IndonesiaNasionalndonesia terdiri dari unsur Badan Penasihat,
unsur Badan Pimpinan Organisasi, unsur
Himpunan/Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, dan
unsur-unsur keahlian lainnya sesuai dengan keperluan.
5. Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Dewan
Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Profesi Ikatan Guru
Pendidikan Khusus IndonesiaNasionalndonesia diatur lebih lanjut
dalam ketentuan tersendiri.
31
BAB XX
PERBENDAHARAAN
Pasal 75
Keuangan Organisasi
1. Setiap anggota wajib membayar iuran sebagai berikut :
1) Uang iuran anggota ditetapkan oleh Musyawarah, minimal
Rp. 10.000,00 setiap bulan, dengan rincian pendistribusian
untuk : (1) Pengurus Pusat Rp. 2.000,00
(2) Pengurus Daerah Rp. 3.000,00 (3) Pengurus Cabang Rp. 5.000,00
2. Ketentuan pembayaran iuran anggota sebagaimana tersebut pada
ayat 1 huruf (1) mulai dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah
MUNAS.
3. Pelaksanaan pengumpulan uang iuran untuk Pengurus Pusat dan
Pengurus Daerah diberikan tugas dan tanggung jawab kepada
Pengurus Cabang.
4. Pengurus IGPKhI Cabang menyetorkan iuran untuk Pengurus Pusat
bersama dengan iuran untuk Pengurus Daerah.
5. Setiap 3 (tiga) bulan, semua pengurus di semua tingkatan wajib
menyampaikan
6. catatan penerimaan iuran anggota dan disampaikan kepada Badan
Pimpinan Organisasi yang lebih tinggi kecuali Pengurus Pusat
yang akan menyampaikannya kepada seluruh Pengurus Daerah
7. Setiap tahun kondisi keuangan diverifikasi oleh :
1) Pengurus Pusat (PB) diperiksa oleh Badan Verifikasi Keuangan
yang dibentuk oleh KONKERNAS oleh sebanyak-
banyaknya 5 orang yang mewakili Provinsi. 2) Pengurus Daerah oleh Pengurus Pusat (PB).
3) Pengurus IGPKhI Cabang oleh Pengurus Daerah
Pasal 76
Kekayaan Organisasi
1. Pengurus di semua tingkatan wajib mencatat dan
menginventarisasikan kekayaan organisasi.
2. Semua pemindahan hak, pelepasan dan pemutasian kekayaan
organisasi baik berupa barang tidak bergerak, barang bergerak,
surat-surat berharga yang bernilai diatas Rp. 5.000.000,00 (lima
juta rupiah) untuk tingkat Pusat serta Daerahdan di atas
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Kabupaten/Kota ke
32
bawah, wajib mendapat persetujuan Rapat Pengurus dan
wajib dipertanggungjawabkan pada forum organisasi di
wilayahnya.
3. Ketentuan yang tertuang dalam ayat (2) pasal ini tidak menghapus
kewajiban pengurus untuk mempertanggung-jawabkan semua
keuangan dan kekayaan organisasi.
4. Inventarisasi kekayaan organisasi menjadi bagian
pertanggungjawaban Pengurus.
BAB XXI
P E N U T U P
Pasal 77
1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
ini diatur dan ditetapkan dalam peraturan organisasi oleh Pengurus
Pusat dan dipertanggungjawabkan kepada MUNAS.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas materi Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga, maka penafsiran yang berlaku
dan sah adalah penafsiran yang dilakukan oleh Pengurus Pusat
sampai ada penafsiran lain dalam MUNAS berikutnya.
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 29 JANUARI 2017
PENGURUS PUSAT
SELAKU PIMPINAN MUNAS KE I IGPKhI
Ketua Sidang,
Dr.H.Rajaminsyah,MZ.SH.M.M.Pd
Sekretaris Sidang,
Mutaqin, M.Pd
