ANGGARAN DASAR FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIAfptijatim.or.id/wp-content/uploads/2018/07/AD-ART_FPTI.pdfAnggaran Dasar FPTI BAB I UMUM Pasal 1 Nama dan Domisili 1.1 Organisasi ini

Anggaran Dasar FPTI

ANGGARAN DASAR FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIA

PEMBUKAAN

Kegiatan panjat tebing di Indonesia merupakan wujud nyata dari dinamika warga negara

Indonesia yang dengan sadar menghimpun dirinya dalam berbagai organisasi, yang

dalam aktivitasnya mengandung unsur kegiatan panjat tebing.

Bahwa sadar akan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara serta kondisi

masyarakat Indonesia, maka dipandang perlu adanya organisasi dari berbagai

perkumpulan dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan dan kesatuan arah gerak

kegiatan panjat tebing secara umum di seluruh wilayah Republik Indonesia

Tujuan akhir dari kegiatan panjat tebing Indonesia adalah turut membangun dan

mengangkat harkat martabat bangsa melalui kegiatan panjat tebing.

Bahwa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dimana kami berlindung, insan panjat

tebing di Indonesia sepakat dan berketetapan hati, untuk membentuk dan mendirikan

suatu organisasi dalam bentuk federasi kegiatan panjat tebing yang bersifat nasional dan

berfungsi sebagai inisiator, regulator, fasilitator, koordinator dan dinamisator setiap bentuk

kegiatan panjat tebing diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar pertimbangan dan makna yang terkandung dalam uraian diatas, maka

disusunlah Anggaran Dasar Federasi Panjat Tebing Indonesia sebagai berikut :

1/13

Anggaran Dasar FPTI

BAB I UMUM

Pasal 1 Nama dan Domisili 1.1 Organisasi ini bernama Federasi Panjat Tebing Indonesia disingkat FPTI.

1.2 FPTI berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2 Waktu FPTI dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 21 April 1988 untuk waktu yang tidak

terbatas.

Pasal 3 Azas dan Dasar 3.1 FPTI berazaskan Pancasila.

3.2 FPTI berdasarkan Undang undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

1945.

Pasal 4 Tujuan Tujuan FPTI adalah menggagas, mengusahakan, mengoordinasikan dan membina

kegiatan panjat tebing guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial,

intelektual dan fisik sehingga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

baik, berguna dan memiliki kepedulian terhadap sesama manusia serta alam lingkungan,

baik nasional, regional dan internasional.

Pasal 5 Sifat 5.1 FPTI adalah satu-satunya badan / wadah kegiatan panjat tebing di seluruh

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.2 FPTI adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak

membedakan suku, ras, golongan atau agama.

2/13

Anggaran Dasar FPTI

5.3 FPTI adalah organisasi nirlaba, bukan organisasi kekuatan sosial politik, bukan

bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik dan tidak menjalankan

kegiatan politik praktis.

Pasal 6 Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan meliputi :

6.1 Panjat tebing pendidikan.

6.2 Panjat tebing rekreasi.

6.3 Panjat tebing prestasi.

Pasal 7 Fungsi FPTI berfungsi sebagai inisiator, regulator; fasilitator; koordinator dan dinamisator setiap

bentuk kegiatan panjat tebing di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

.

Pasal 8 Hubungan Kerjasama 8.1 1. FPTI adalah anggota dari Union Internationale des Associations

D’Alpinisme (UIAA) serta mengadakan hubungan dengan organisasi

Regional / Internasional yang berada dalam naungan UIAA.

2. FPTI mengadakan hubungan dengan organisasi di luar naungan UIAA

sebagaimana diatur diatas.

8.2 FPTI mengembangkan hubungan kerjasama dengan instansi lain yang terkait.

Pasal 9 Kewajiban dan Usaha FPTI berkewajiban dan berupaya dengan :

9.1 Segala usaha dan kegiatan FPTI diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi.

9.2 Usaha untuk mencapai tujuan itu diarahkan pada pembinaan mental, jasmani

serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketrampilan dan kecakapan

melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan panjat tebing disesuaikan

dengan keadaan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia.

3/13

Anggaran Dasar FPTI

9.3 Melaksanakan kegiatan yang bersifat Internasional untuk membina persahabatan,

persaudaraan dan perdamaian dunia.

9.4 Untuk menunjang usaha dalam mencapai tujuan, diadakan prasarana dan sarana

yang memadai berupa organisasi, personalia, perlengkapan, dana, komunikasi

dan kerjasama.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 10 Keanggotaan

10.1 FPTI mengenal 2 (dua) jenis anggota, yaitu :

10.1.1 Anggota Biasa.

10.1.2 Anggota Kehormatan.

10.2 Syarat - syarat keanggotaan dari setiap jenis anggota diatur didalam Anggaran

Rumah Tangga.

Pasal 11 Kewajiban dan Hak Anggota 11.1 Kewajiban Anggota :

11.1.1 Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan

mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku dilingkungan FPTI.

11.1.2 Membayar iuran anggota FPTI.

11.1.3 Melakukan registrasi ulang setiap tahun.

11.2 Hak Anggota :

11.2.1 Mendapatkan Surat Keputusan keanggotaan

11.2.2 Mengenakan atribut FPTI.

11.2.3 Mengikuti dan membantu seluruh kegiatan yang diselenggarakan FPTI

sesuai dengan peraturan dan peruntukannya.

11.2.4 Berhak mengajukan dan memilih calon pengurus FPTI.

4/13

Anggaran Dasar FPTI

Pasal 12 Kehilangan Status Keanggotaan Setiap anggota dapat kehilangan status anggota karena :

12.1. Mengundurkan diri.

12.2. Diberhentikan

12.3. Organisasi yang menjadi anggota tersebut oleh suatu sebab dibubarkan atau

membubarkan diri.

BAB III ORGANISASI

Pasal 13 Tingkatan 13.1 Daerah dihimpun dan dioordinasikan ditingkat nasional yang meliputi wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13.2 Cabang dihimpun dan dioordinasikan ditingkat daerah yang meliputi wilayah

propinsi.

13.3 Anggota dihimpun dan dioordinasikan ditingkat cabang yang meliputi wilayah

kabupaten / kota.

Pasal 14 Struktur Susunan organisasi FPTI dimulai dari tingkat nasional, propinsi sampai kabupaten / kota :

14.1. Ditingkat nasional dibentuk Pengurus Pusat, yang membawahi dan

mengoordinasikan semua kegiatan FPTI diseluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan masa bakti 4 (empat) tahun. Dan sekurang -

kurangnya membawahi 15 (lima belas) Pengurus Daerah.

14.2. Ditingkat propinsi dibentuk Pengurus Daerah, yang membawahi dan

mengoordinasikan semua kegiatan FPTI diseluruh wilayah hukum propinsi dengan

masa bakti 4 (empat) tahun. Dan sekurang - kurangnya membawahi 3 (tiga)

Pengurus Cabang.

14.3. Ditingkat kabupaten / kota dibentuk Pengurus Cabang FPTI, yang membawahi dan

mengoordinasikan semua kegiatan FPTI diseluruh wilayah hukum kabupaten / kota

5/13

Anggaran Dasar FPTI

dengan masa bakti 4 (empat) tahun. Dan sekurang - kurangnya membawahi 3

(tiga) klub / perhimpunan / assosiasi.

Pasal 15 Tempat Kedudukan 15.1. Pengurus Pusat berkedudukan di ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

15.2. Pengurus Daerah berkedudukan di Ibukota Propinsi

15.3. Pengurus Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota

Pasal 16 Kepengurusan 16.1. Susunan Pengurus FPTI sekurang – kurangnya terdiri dari :

16.1.1. Ketua Umum.

16.1.2. Sekretaris Umum.

16.1.3. Bendahara Umum.

16.1.4. Bidang Organisasi.

16.1.5. Bidang Kompetisi.

16.1.6. Bidang Pembinaan.

16.1.7. Bidang Prestasi.

16.2. Rincian pembagian tugas dan tanggung jawab susunan Pengurus FPTI diatur

lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17 Dewan Penasehat 17.1 Pengurus FPTI, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya didampingi oleh

Dewan Penasehat.

17.2 Dewan Penasehat FPTI diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah FPTI.

17.3 Dewan Penasehat bertugas memberi nasehat kepada Pengurus FPTI.

17.4 Personalia Dewan Penasehat berjumlah minimal 3 (tiga) orang.

17.5 Rincian tugas, tanggung jawab dan pembagian tugas Dewan Penasehat diatur

lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

6/13

Anggaran Dasar FPTI

Pasal 18 Badan Pemeriksa Keuangan 18.1 Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan independen yang dipilih dan

ditetapkan oleh Musyawarah.

18.2 Badan Pemeriksa Keuangan wajib melaporkan hasil pemeriksanaan keuangan

FPTI secara berkala tiap 1 (satu) tahun pada Musyawarah atau Rapat Kerja.

18.3 Bila dianggap perlu, tugas Badan Pemeriksa Keuangan dapat dilakukan oleh

Akuntan Publik.

Pasal 19 Badan Arbitrase 19.1. Badan Arbitrase :

19.1.1. Badan Arbitrase dibentuk sebagai suatu majelis untuk menyelesaikan

persengketaan yang timbul disebabkan terjadinya pelanggaran terhadap

ketentuan dan aturan organisasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga.

19.1.2. FPTI dan jajarannya serta anggota FPTI dilarang membawa

persengketaan sebagaimana diatur dalam pasal 19.1.1. tersebut ke

yuridiksi Pengadilan manapun di Indonesia.

19.2. Susunan Badan Arbitrase serta acara penyelesaian sengketa yang diajukan ke

depan Majelis Badan Arbitrase akan diatur dengan Surat Keputusan Ketua Umum

FPTI.

19.3. Keputusan dari Badan Arbitrase bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang

bersengketa.

Pasal 20 Rangkap Jabatan 20.1. Pengurus FPTI tidak dibenarkan merangkap jabatan diantara FPTI Pusat,

FPTI Propinsi dan FPTI Kabupaten / Kota.

20.2. Pengurus FPTI dibenarkan menjadi pengurus organisasi sejenis ditingkat regional

maupun internasional.

7/13

Anggaran Dasar FPTI

BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 21 Musyawarah 21.1. Musyawarah Nasional :

21.1.1. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam

FPTI.

21.1.2. Musyawarah Nasional diadakan 4 (empat) tahun sekali.

21.1.3. Agenda pokok Musyawarah Nasional adalah :

21.1.3.1. Menetapkan Tata Tertib dan Agenda Munas

21.1.3.2. Pertanggungjawaban laporan kerja dan keuangan Pengurus

Pusat selama masa bakti kepengurusan.

21.1.3.3. Penetapan rencana strategis 4 (empat) tahun.

21.1.3.4. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat untuk

masa bakti 4 (empat) tahun berikutnya.

21.1.3.5. Pemilihan dan penetapan Dewan Penasehat Pengurus Pusat.

21.1.3.6. Pemilihan dan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan

Pengurus Pusat.

21.1.3.7. Peninjauan dan Penetapan AD/ART FPTI

21.1.4. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara

dua waktu Musyawarah Nasional dapat diadakan Musyawarah Nasional

Luar Biasa.

21.1.5. Pimpinan Musyawarah Nasional adalah suatu presidium yang dipilih oleh

peserta Musyawarah Nasional.

21.2. Musyawarah Daerah :

21.2.1. Musyawarah Daerah diadakan 4 (empat) tahun sekali.

21.2.2. Agenda pokok Musyawarah Daerah adalah :

21.2.2.1 Menetapkan Tata Tertib dan Agenda Musda

21.2.2.1. Pertanggungjawaban laporan kerja dan keuangan Pengurus Daerah

selama masa bakti kepengurusan.


8/13

Anggaran Dasar FPTI

21.2.2.3. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Daerah untuk

masa bakti 4 (empat) tahun berikutnya.

21.2.2.4. Pemilihan dan penetapan Dewan Penasehat Pengurus Daerah.

21.2.2.5. Pemilihan dan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus

Daerah.

21.2.3. Jika ada hal - hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara

dua waktu Musyawarah Daerah dapat diadakan Musyawarah Daerah

Luar Biasa.

21.2.4. Pimpinan Musyawarah Daerah adalah suatu presidium yang dipilih oleh

peserta Musyawarah Daerah.

21.3. Musyawarah Cabang :

21.3.1. Musyawarah Cabang diadakan 4 (empat) tahun sekali.

21.3.2 Agenda pokok Musyawarah Cabang adalah :

21.1.3.1. Menetapkan Tata Tertib dan Agenda Munas

21.1.3.2. Pertanggungjawaban laporan kerja dan keuangan Pengurus

Cabang selama masa bakti kepengurusan.


21.1.3.4. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Cabang

untuk masa bakti 4(empat) tahun berikutnya.

21.1.3.5. Pemilihan dan penetapan Dewan Penasehat Pengurus

Cabang.

21.1.3.6. Pemilihan dan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan

Pengurus Cabang.

21.3.3. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara

dua waktu Musyawarah Anggota dapat diadakan Musyawarah Anggota

Luar Biasa.

21.3.4. Pimpinan Musyawarah Anggota adalah suatu presidium yang dipilih oleh

peserta Musyawarah Anggota.

Pasal 22 Rapat Kerja

22.1 Rapat kerja adalah Rapat yang diselenggrarakan oleh FPTI , diselengararakan

1(satu) tahun sekali.

9/13

Anggaran Dasar FPTI

22.2 Didalam organisasi FPTI dikenal macam dan tingkatan rapat, yakni :

22.2.1 Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas

22.2.2 Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda

22.2.3 Rapat Kerja Cabang disingkat Rakercab 22.3. Rapat Kerja diselenggarakan untuk :

22.3.1. Mempertanggungjawabkan hasil kerja dan keuangan dari Pengurus

FPTI untuk 1 (satu) tahun yang sudah berjalan.

22.3.2. Menetapkan program kerja FPTI yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun

mendatang.

22.4. Peserta Rapat Kerja terdiri dari :

22.4.1. Rapat Kerja Nasional yang dihadiri oleh Pengurus Daerah yang

bersangkutan.

22.4.2. Rapat Kerja Daerah yang dihadiri oleh Pengurus Cabang yang

bersangkutan.

22.4.3. Rapat Kerja Cabang yang dihadiri oleh Anggota.

BAB V

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 23 Pendapatan Pendapatan FPTI diperoleh dari :

23.1. Iuran anggota.

23.2. Bantuan pemerintah.

23.3. Bantuan KONI.

23.4. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat.

23.5. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang -

undangan yang berlaku maupun dengan Anggaran Dasar.

Pasal 24 Kekayaan Kekayaan organisasi berupa :

24.1. Uang.

10/13

Anggaran Dasar FPTI

24.2. Surat – surat berharga.

24.3. Atribut FPTI.

24.4. Alat atau barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

BAB VI

ATRIBUT Pasal 25 Lambang Lambang FPTI adalah segitiga sisi berwarna emas dan tiga buah garis berwarna merah

dan dibawahnya terdapat tulisan FPTI berwarna hitam.

Pasal 26 Bendera Bendera FPTI berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna

dasar putih dengan lambang FPTI di tengah dan di bawah lambang FPTI terdapat tulisan

Federasi Panjat Tebing Indonesia berwarna hitam.

Pasal 27 Mars Mars FPTI adalah lagu “Kilau Tebing Keemasan”

Pasal 28 Seragam Untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan disiplin, anggota

Pengurus FPTI menggunakan seragam.

11/13

Anggaran Dasar FPTI

BAB VII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29 Anggaran Rumah Tangga dan Addendum 29.1. Anggaran Rumah Tangga dan Addendum adalah penjabaran lebih lanjut dan

merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar.

29.2. Hal – hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini dapat

diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Addendum.

29.3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan Addendum tidak boleh bertentangan

dengan ketentuan Anggaran Dasar.

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 30 Pembubaran

30.1. FPTI hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diadakan

untuk itu.

30.2. Musyawarah Nasional tersebut harus diusulkan oleh sekurang - kurangnya

2/3 (duapertiga) jumlah Pengurus Daerah.

30.3. Musyawarah Nasional untuk membicarakan usul pembubaran FPTI dinyatakan

syah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang - kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah

daerah.

30.4. Usul pembubaran FPTI diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui dengan

aklamasi.

30.5. Jika FPTI dibubarkan, maka cara penyelesaian harta benda dan hutang-piutang

milik FPTI ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

30.6. Penyelesaian harta benda dan hutang piutang milik FPTI akan diatur di dalam

Anggaran Rumah Tangga.

12/13

Anggaran Dasar FPTI

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 31 Perubahan Anggaran Dasar 31.1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah

Nasional FPTI yang dihadiri oleh utusan daerah sekurang - kurangnya 1/2

(setengah) ditambah 1(satu) jumlah Pengurus Daerah.

31.2. Usulan perubahan Anggaran Dasar diterima oleh Musyawarah Nasional jika

disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah suara yang hadir.

BAB X PENUTUP

Pasal 32 Penutup Anggaran Dasar ini berlaku sejak berdirinya FPTI pada tanggal 21 April 1988, dan telah

mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan.

13/13

Anggaran Rumah Tangga FPTI

ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIA

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dan bagian yang tidak terpisahkan

dari Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam

rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.

Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ini

sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi dituangkan didalam ketentuan lain yang

pelaksanaannya dilakukan oleh Pengurus Pusat FPTI melalui Surat Keputusan.

BAB I UMUM

Pasal 1 Dasar Anggaran Rumah Tangga disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan

kebutuhan serta perkembangan organisasi.

Pasal 2 Fungsi Organisasi Fungsi Organisasi sudah jelas dalam Anggaran Dasar Pasal 7.

Pasal 3 Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan kegiatan panjat tebing wajib mentaati ketentuan, prosedur,

menyediakan pelatih, instruktur atau pemandu, menggunakan sarana dan

prasarana sesuai dengan persyaratan standar yang diberlakukan oleh FPTI.

3.1. Panjat tebing Pendidikan 3.1.1 Panjat tebing pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan

yang sistematis dan berkesimambungan dengan sistem pendidikan nasional.

3.1.2 Panjat tebing pendidikan dilakukan pada jalur formal dan non formal melalui

kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler.

1/38


3.1.3 Panjat tebing pendidikan dimulai pada usia dini.

3.1.4 Pelatihan panjat tebing pendidikan menjadi tanggungjawab FPTI bersama

instansi terkait.

3.1.5 Kompetisi panjat tebing antar satuan pendidikan mengacu pada aturan

kompetisi yang akan diatur lebih lanjut oleh FPTI.

3.1.6 Untuk melaksanakan panjat tebing pendidikan wajib mentaati ketentuan,

prosedur, menyediakan instruktur, menggunakan sarana dan prasarana sesuai

dengan persyaratan standar dan kurikulum panjat tebing yang diberlakukan oleh

FPTI. Uraian dari ketentuan dari ayat ini akan diatur dalam petunjuk

pelaksanaan panjat tebing pendidikan Indonesia.

3.2. Panjat tebing Rekreasi 3.2.1 Panjat tebing rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan kegiatan

panjat tebing sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam

meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.

3.2.2 Panjat tebing rekreasi adalah kegiatan :

a. Petualangan yang dimaksudkan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran

dan kegembiraan.

b. Yang dapat membangun hubungan sosial dan meningkatkan kekayaan

budaya.

c. Yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan melestarikan alam.

3.2.3 Untuk melaksanakan kegiatan panjat tebing rekreasi wajib mentaati ketentuan,

prosedur, menyediakan instruktur atau pemandu, menggunakan sarana dan

prasarana sesuai dengan persyaratan standar yang diberlakukan oleh FPTI.

Uraian dari ketentuan ayat 3.2.1. dan 3.2.2. diatur dalam petunjuk pelaksanaan

kegiatan panjat tebing Indonesia.

2/38


3.3 Panjat tebing Prestasi 3.3.1 Panjat tebing prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi

pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

3.3.2 Panjat tebing prestasi merupakan hak semua warga negara.

3.3.3 Panjat tebing prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan

pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan.

3.3.4 Kompetisi panjat tebing dilakukan dalam rangka menumbuhkan, menjaga dan

meningkatkan prestasi.

3.3.5 Pelatihan panjat tebing prestasi dilakukan secara berjenjang.

Dalam rangka pengembangan prestasi, FPTI melakukan pengiriman atlit secara

berjenjang.

Pasal 4 Hubungan Kerjasama Luar Negeri Pengurus Pusat FPTI mengusahakan dan melakukan hubungan dengan pihak -

pihak di luar negri dalam rangka mencapai tujuan FPTI dan tidak bertentangan

dengan kebijakan pemerintah.

Pasal 5 Hubungan Kerjasama Dalam Negeri 5.1 FPTI dapat melakukan kerjasama dengan instansi atau organisasi lain yang

dilakukan secara berjenjang.

5.2 Hubungan kerjasama dimaksud adalah hubungan yang setara.

Pasal 6 Bantuan Kepada Pemerintah 6.1 FPTI membantu pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan

kegiatan panjat tebing.

6.2 FPTI mengadakan kerjasama dengan semua instansi atau lembaga pemerintah

baik di pusat maupun di daerah.

3/38


BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 7 Anggota Biasa FPTI 7.1 Anggota Biasa adalah klub, perhimpunan, atau asosiasi kegiatan panjat tebing

yang dengan sukarela mendaftar menjadi Anggota dan dikukuhkan oleh

Pengurus Cabang.

7.2 Syarat kelengkapan suatu klub, perhimpunan, atau asosiasi kegiatan panjat

tebing diterima menjadi anggota :

a. Mempunyai minimal 3 (tiga) orang anggota.

b. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

c. Memiliki kepengurusan

d. Memiliki alamat sekretariat yang jelas.

e. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan

aturan lain yang diberlakukan oleh FPTI

7.3 Proses menjadi Anggota adalah sebagai berikut :

a. Mengajukan surat permohonan keanggotaan kepada Pengurus Cabang di

wilayahnya.

b. Mengisi dan menyerahkan formulir permohonan keanggotaan kepada

Pengurus Cabang.

c. Klub, perhimpunan atau asosiasi kegiatan panjat tebing sah menjadi

anggota melalui Rapat Pengurus yang harus dilaksanakan paling lambat 30

(tigapuluh) hari setelah permohonan diterima.

d. Sebagai bukti keanggotaan Pengurus Cabang akan menerbitkan sertifikat

keanggotaan.

Pasal 8 Anggota Kehormatan Anggota Kehormatan adalah perorangan atau organisasi yang berjasa dalam

pembinaan dan pengembangan panjat tebing di Indonesia baik di tingkat pusat,

daerah atau cabang.dan bersedia diangkat menjadi Anggota Kehormatan FPTI.

Pasal 9 Kewajiban dan Hak

Sudah jelas di atur dalam Anggaran Dasar Pasal 11.

4/38


Pasal 10 Perubahan Kedudukan Anggota FPTI dapat pindah wilayah, dengan cara mengajukan permohonan

pindah kepada Pengurus Cabang tempat asal kedudukan.

Pasal 11 Kehilangan Status Keanggotaan 11.1 Mengajukan permohonan pengunduran diri, membubarkan diri, atau

dibubarkan.

11.2 Anggota biasa yang karena suatu hal, atas rekomendasi Badan Arbitrase

dinyatakan oleh Pengurus FPTI dicabut status keanggotaannya. 11.3 Kehilangan status keanggotaannya dinyatakan dengan surat keputusan

Pengurus FPTI melalui sidang majelis Badan Arbitrase yang diadakan khusus

untuk hal itu. Pasal 12 Pemberhentian Anggota 12.1 Keanggotaan FPTI berakhir karena :

a. Permintaan sendiri.

b. Membubarkan diri.

c. Diberhentikan.

12.2 Anggota FPTI dapat diberhentikan jika :

a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

b. Merugikan nama baik FPTI.

c. Tidak melakukan regitrasi ulang

12.3 Pemberhentian anggota FPTI ditetapkan oleh Pengurus FPTI yang

mengangkatnya.

Pasal 13 Pembelaan Anggota

13.1 Anggota FPTI yang akan diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya, dan atau merugikan nama baik

FPTI, berhak membela diri dalam sidang di jajaran Pengurus FPTI yang

bersangkutan.

13.2 Pengurus FPTI wajib melakukan sidang pembelaan diri paling lambat 90

(sembilan puluh) hari sejak surat pengajuan pembelaan diri diterima.

5/38


Pasal 14 Rehabilitasi Anggota Anggota FPTI yang diberhentikan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini

dapat mengajukan permohonan menjadi anggota FPTI kembali.

BAB III ORGANISASI

Pasal 15 Pembinaan Organisasi 15.1 Pengurus Pusat membina dan membantu Pengurus Daerah sehingga

kemampuan setiap propinsi dalam mengembangkan panjat tebing di wilayah

kerjanya meningkat.

15.2 Pengurus Daerah membina dan membantu Pengurus Cabang, sehingga

kemampuan setiap kabupaten/kota dalam mengembangkan panjat tebing di

wilayah kerjanya meningkat.

15.3 Pengurus Cabang membina dan membantu Anggota FPTI sehingga

kemampuan dalam mengembangkan panjat tebing terus meningkat.

Pasal 16 Jenjang Keorganisasian 16.1 Tingkat Nasional 16.1.1 FPTI di tingkat nasional menghimpun Pengurus Daerah FPTI propinsi di seluruh

Indonesia.

16.1.2 FPTI di tingkat nasional merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali

strategis kegiatan panjat tebing dengan pembinaan sampai ke tingkat propinsi.

16.1.3 FPTI di tingkat nasional dibentuk Pengurus Pusat FPTI yang dilengkapi dengan

Dewan Penasehat dan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Pusat FPTI.

16.2 Tingkat Propinsi 16.2.1 FPTI di tingkat propinsi menghimpun Pengurus Cabang FPTI kabupaten/kota di

seluruh wilayah propinsi yang bersangkutan.

16.2.2 FPTI di tingkat propinsi merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali

strategis kegiatan panjat tebing dengan melaksanakan pembinaan sampai

tingkat kabupaten/kota.

6/38


16.2.3 Di tingkat propinsi dibentuk Pengurus Daerah FPTI yang dilengkapi dengan

Dewan Penasehat dan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Daerah FPTI.

16.3 Tingkat Kabupaten/Kota 16.3.1 FPTI di tingkat kabupaten/kota menghimpun anggota FPTI di seluruh

wilayahnya.

16.3.2 FPTI di tingkat kabupaten/kota merupakan jajaran yang berfungsi sebagai

pengendali strategis kegiatan panjat tebing dengan melaksanakan pembinaan

sampai ke anggota FPTI.

16.3.3 Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Pengurus Cabang FPTI yang dilengkapi

dengan Dewan Penasehat dan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Cabang

FPTI.

Pasal 17 Kepengurusan 17.1 Susunan Pengurus FPTI selengkapnya sebagai berikut :

a. Ketua Umum.

b. Ketua Harian.

c. Sekretaris Umum.

d. Bendahara Umum.

e. Bidang Organisasi.

f. Bidang Pembinaan

g. Bidang Prestasi.

i). Biro Pelatih

h. Bidang Panjat Tebing Alam.

i. Bidang Kompetisi.

i). Biro Juri

j. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

k. Bidang Media dan Promosi.

l. Bidang Usaha Dana.

17.2 Pengurus FPTI membentuk badan sekurang-kurangnya:

a. Badan Vertical Rescue

b. Badan Standarisasi dan Akreditasi.

7/38


17.3 Jika diperlukan maka Pengurus FPTI dapat menunjuk wakil Sekretaris, wakil

Bendahara dan membentuk biro, bidang, atau badan sesuai kebutuhan.

17.4 Jika diperlukan Pengurus FPTI dapat mengangkat karyawan yang

berkedudukan sebagai staf pelaksana tugas rutin administrasi kesekretarian

sehari-hari yang dipimpin oleh Sekretaris Umum Pengurus FPTI.

17.5 Pengurus Cabang disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Daerah, Pengurus

Daerah disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Pusat

disahkan oleh Munas FPTI dan dikukuhkan oleh KONI Pusat.

17.6 Selama belum terbentuk Pengurus FPTI yang baru sebagai hasil Musyawarah,

maka Pengurus FPTI lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan

tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal - hal sebagai berikut:

a. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.

b. Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja FPTI.

c. Mengubah struktur organisasi Pengurus FPTI dan atau mengadakan alih

tugas staf.

d. Mengubah status kekayaan FPTI.

Pasal 18 Pergantian Pengurus Antar-waktu

18.1 Pergantian Pengurus FPTI antar-waktu dapat dilakukan jika :

a. Pengurus FPTI bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya karena

berbagai sebab sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan tugas dan

tanggungjawab.

b. Pengurus FPTI bersangkutan melakukan kelalaian dalam pelaksanaan

tugas sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran aturan

organisasi.

18.2 Mekanisme pergantian antar-waktu dilakukan melalui Rapat Pleno Pengurus

FPTI.

18.3 Pergantian ini dimintakan pengesahan jajaran di atasnya, kecuali pergantian

Pengurus Pusat yang disahkan oleh KONI Pusat.

8/38


Pasal 19 Dewan Penasehat 19.1 Dewan Penasehat Pengurus FPTI diangkat dan disahkan olah Musyawarah

FPTI.

19.2 Dewan Penasehat Pengurus FPTI dilantik bersama-sama dengan Pengurus

FPTI.

19.3 Masa bakti Dewan Penasehat Pengurus FPTI sama dengan Pengurus FPTI.

19.4 Dewan Penasehat Pengurus FPTI memberikan saran, pertimbangan kepada

pimpinan Pengurus FPTI baik diminta maupun tidak.

19.5 Dewan Penasehat Pengurus FPTI terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua)

orang anggota.

19.6 Dewan Penasehat Pengurus FPTI wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi

yang diselenggarakan oleh FPTI, misalnya Musyawarah dan Rapat Kerja FPTI.

Pasal 20 Badan Pemeriksa Keuangan 20.1 Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI adalah badan independen yang

dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah FPTI.

20.2 Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI bertugas untuk melakukan audit

keuangan FPTI untuk dilaporkan kepada Musyawarah atau Rapat Kerja FPTI.

20.3 Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI terdiri atas unsur Pengurus di

bawahnya dan dibantu oleh akuntan publik yang tidak mempunyai hak suara.

20.4 Jika Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan tugas Badan Pemeriksa

Keuangan :

a. Wajib menyampaikan hasil pemeriksaan pada Musyawarah atau Rapat

Kerja FPTI.

b. Boleh mendapat uang atas jasa yang telah diberikan.

20.5 Susunan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI terdiri atas :

a. 1 (satu) orang Ketua.

b. 2 (dua) orang anggota.

20.6 Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI dilantik bersama-sama dengan

Pengurus FPTI.

20.7 Masa bakti Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI sama dengan masa

bakti Pengurus FPTI.

9/38


Pasal 21 Uraian Tugas

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara baik dan

terorganisasi, maka diantara Pimpinan Pengurus FPTI secara garis besar

diadakan pembagian tugas dan tanggungjawab sehingga dengan adanya

pembagian tugas dimaksud diharapkan akan dicapai hasil yang maksimal.

21.1 Ketua Umum

21.1.1 Merupakan kekuasaan tertinggi dalam Pimpinan Pengurus FPTI.

21.1.2 Merumuskan kebijakan terhadap pembinaan dan pengembangan kegiatan

panjat tebing sesuai amanat Musyawarah dan Rapat Kerja FPTI.

21.1.3 Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah,

Rapat Kerja dan program kerja dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik

oleh Pengurus FPTI.

21.1.4 Bertindak keluar dan kedalam atas nama FPTI.

21.1.5 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut

kepentingan dan perkembangan FPTI.

21.1.6 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Musyawarah FPTI.

21.2 Ketua Harian 21.2.1 Ketua Harian Pengurus FPTI bersama Ketua Umum Pengurus FPTI

merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan kegiatan panjat tebing

sesuai amanat Musyawarah dan Rapat Kerja FPTI.

21.2.2 Mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah, Rapat Kerja dan

program kerja dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik oleh Pengurus

FPTI.

21.2.3 Mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang.

21.2.4 Mewakili Ketua Umum Pengurus FPTI apabila berhalangan.

21.2.5 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut

kepentingan dan perkembangan FPTI.

21.2.6 Dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus

FPTI.

10/38


21.3 Sekretaris Umum 21.3.1 Melaksanakan penyusunan rencana kerja FPTI dengan menghimpun seluruh

program yang disusun setiap Ketua Bidang dan Bendahara berdasarkan

Keputusan Musyawarah dan Rapat Kerja FPTI.

21.3.2 Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan.

21.3.3 Melaksanakan penyusunan laporan kesekretariatan secara periodik.

21.3.4 Menghimpun laporan dan menyampaikan kepada Ketua Umum Pengurus FPTI

berdasarkan laporan Ketua Bidang dan Bendahara.

21.3.5 Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah dan Rapat Kerja FPTI

sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

21.3.6 Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi, rapat konsultasi,

rapat rutin dan rapat pleno Pengurus FPTI.

21.3.7 Mengkoordinasikan, menampung dan menghimpun hubungan dengan berbagai

pihak untuk kepentingan FPTI.

21.3.8 Mewakili Ketua Umum Pengurus FPTI atau Ketua Harian Pengurus FPTI

apabila berhalangan.

21.3.9 Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum

Pengurus FPTI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan FPTI.

21.3.10 Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum

Pengurus FPTI.

21.4 Bendahara Umum 21.4.1 Menyusun rencana anggaran belanja dan pendapatan FPTI.

21.4.2 Mengkoordinasikan dan mengatur pengeluaran keuangan sesuai dengan

rencana anggaran belanja tahunan FPTI yang telah disetujui.

21.4.3 Melaksanakan pembukuan, verifikasi dan mempertanggung jawabkan

pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

21.4.4 Menyusun laporan keuangan secara berkala sesuai dengan peraturan yang

berlaku.




Pengurus FPTI.

11/38


21.5 Bidang Organisasi 21.5.1 Mewakili Pimpinan Pengurus FPTI sepanjang menyangkut masalah organisasi.

21.5.2 Menyusun rencana dan program kerja mengenai Bidang Organisasi dan

Keanggotaan.

21.5.3 Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengarahkan hal-hal yang

berkaitan dengan bidang organisasi sesuai dengan ketentuan dan tujuan FPTI.

21.5.4 Memberikan rekomendasi kepada pimpinan FPTI mengenai pengesahan dan

pengukuhan pengurus setingkat dibawahnya.

21.5.5 Melaksanakan koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan dan

pelaksanaan program kerja pengurus FPTI.

21.5.6 Mengusahakan dan mengarahkan setiap Musyawarah, Rapat Kerja agar dapat

diselenggarakan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku.

21.5.7 Memberikan laporan secara terinci kepada Pimpinan FPTI mengenai segala

kegiatan yang berkaitan dengan bidang organisasi secara periodik.

21.5.8 Memberikan rekomendasi mengenai status hukum dari setiap Anggota FPTI

kepada Pimpinan FPTI.

21.5.9 Menyusun laporan Bidang Organisasi secara periodik.


Pengurus FPTI.

21.6 Bidang Kompetisi 21.6.1 Mewakili Pimpinan Pengurus FPTI sepanjang menyangkut masalah kompetisi

panjat tebing.

21.6.2 Menyusun rencana dan program kerja mengenai masalah kompetisi panjat

tebing.

21.6.3 Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan kompetisi yang

diselenggarakan didalam wilayah kerjanya.

21.6.4 Menggkordinasikan dan mengarahkan terhadap keikutsertaan FPTI dalam

kompetisi internasional baik yang diselenggarakan oleh induk organisasi

internasional.

21.6.5 Membina dan mengawasi segi teknis dan manajemen kompetisi dalam setiap

penyelengggaraan kompetisi.

21.6.6 Meneliti, menelaah dan memberikan masukan dalam penyempurnaan peraturan

kompetisi.

12/38


21.6.7 Meneliti dan mengawasi persyaratan kualitas dan kuantitas penyelenggaran

kompetisi.

21.6.8 Membuat rekomendasi untuk kegiatan kompetisi.

21.6.9 Menetapkan kategori dan urutan peringkat atlit panjat tebing Indonesia.

21.6.10 Menyusun laporan Bidang Kompetisi secara periodik.

21.6.11 Melaksanakan koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan

dan pelaksanaan program kerja Pengurus FPTI.




Pengurus FPTI.

21.7 Bidang Panjat Tebing Alam 21.7.1 Mewakili Pimpinan Pengurus FPTI sepanjang menyangkut masalah kegiatan

panjat tebing alam.

21.7.2 Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan panjat tebing alam yang

diselenggarakan oleh Anggota FPTI.

21.7.3 Membina dan mengawasi segi teknis bagi yang akan melaksanakan panjat

tebing alam.

21.7.4 Melakukan penyeliaan dan pendataan terhadap kegiatan panjat tebing alam,

jalur panjat tebing yang telah dan akan dilaksanakan.

21.7.5 Menyusun laporan Bidang Panjat Tebing Alam secara periodik.


pelaksanaan program kerja pengurus FPTI.




Pengurus FPTI.

21.8 Bidang Pembinaan 21.8.1 Mewakili Pimpinan Pengurus FPTI sepanjang menyangkut masalah panjat

tebing pendidikan.

21.8.2 Menyusun rencana kerja mengenai pendidikan.

13/38


21.8.3 Merumuskan, mengarahkan dan mengawasi program serta metode dalam

proses pendidikan.

21.8.4 Melakukan penyeliaan dan pendataan terhadap terhadap sumber daya manusia

yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam kegiatan panjat tebing

pendidikan.


pelaksanaan program kerja Pengurus FPTI.

21.8.6 Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka

untuk peningkatan kualitas dan kuantitas panjat tebing pendidikan.

21.8.7 Menyusun laporan Bidang Pembinaan secara periodik.




Pengurus FPTI.

21.9 Bidang Prestasi 21.9.1 Mewakili Pimpinan Pengurus FPTI sepanjang menyangkut masalah

pengelolaan dan peningkatan prestasi.

21.9.2 Menyusun rencana kerja dalam bidang prestasi.

21.9.3 Merumuskan, mengarahkan dan mengawasi program serta metode

peningkatan prestasi.

21.9.4 Melakukan penyeliaan dan pendataan terhadap terhadap sumber daya manusia

yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam kegiatan panjat tebing prestasi.

21.9.5 Memberikan saran dan bimbingan mengenai masalah teknis persiapan dan

pelaksanaan pemusatan latihan secara berjenjang




untuk peningkatan kualitas dan kuantitas panjat tebing prestasi.

21.9.8 Menyusun laporan Bidang Prestasi secara periodik.




Pengurus FPTI.

14/38


21.10 Bidang Penelitian dan Pengembangan 21.10.1 Mewakili Pimpinan Pengurus FPTI sepanjang menyangkut masalah penelitian

dan pengembangan panjat tebing.

21.10.2 Menyusun rencana kerja mengenai penelitian dan pengembangan panjat

tebing.

21.10.3 Merumuskan, mengarahkan dan mengawasi program penelitian dan

pengembangan panjat tebing.

21.10.4 Melakukan penelitian, analisis, evaluasi serta menyajikan data tentang teknis,

organisasi, potensi dan kemampuan serta perlengkapan dan peralatan dalam

kegiatan panjat tebing.


untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pemanjat tebing.

21.10.6 Menyusun laporan Bidang Penelitian dan Pengembangan secara periodik.




Pengurus FPTI.

21.11 Bidang Media dan Promosi 21.11.1 Mewakili Pimpinan Pengurus FPTI sepanjang menyangkut masalah Media dan

Promosi.

21.11.2 Menyusun rencana kerja mengenai masalah Media dan Promosi.

21.11.3 Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam penyebarluasan informasi

aktifitas FPTI.

21.11.4 Menyusun laporan bidang Media dan Promosi secara periodik.






Pengurus FPTI.

15/38


21.12 Biro Juri 21.12.1 Biro Juri bertugas mengatur, mengelola, mengklasifikasikan, mengawasi dan

membina para juri di Indonesia.

21.12.2 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang

Kompetisi.

21.13 Biro Pelatih 21.13.1 Biro Pelatih mengatur, mengelola, mengklasifikasikan dan mempromosikan

pelatih yang telah lulus dan mengikuti kursus pelatih.

21.13.2 Membina dan mengawasi para pelatih dalam setiap menangani program

kursus, latihan.

21.13.3 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang

Prestasi.

21.14 Badan Vertical Rescue 21.14.1 Badan Vertical Rescue mengatur dan mengelola masalah yang berkaitan

dengan kegiatan vertical rescue.

21.14.2 Badan Vertical Rescue bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan

terhadap kegiatan vertical rescue.

21.14.3 Badan ini bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

21.15 Badan Standarisasi dan Akreditasi

21.15.1 Badan standarisasi dan akreditasi melakukan penyusunan standarisasi dan

akreditasi panjat tebing.

21.15.2 Badan ini bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

21.16 Tugas Dewan Penasehat 21.16.1 Mendampingi Pimpinan Pengurus FPTI dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya.

21.16.2 Memberikan saran, pertimbangan dan santunan kepada Pimpinan Pengurus

FPTI baik diminta maupun tidak.

21.16.3 Membantu memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara

masyarakat, pemerintah dan negara sahabat dengan Pengurus FPTI.

16/38


21.16.4 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, DewanPenasehat secara

berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pimpinan

Pengurus FPTI.

21.16.5 Wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh

Pimpinan Pengurus FPTI, antara lain Musyawarah FPTI dan Rapat Kerja FPTI.

21.17 Badan Pemeriksa Keuangan 21.17.1 Bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keuangan

Pengurus FPTI.

21.17.2 Memberikan pendapat dan saran terhadap pelaksaanaan anggaran

pendapatan dan belanja Pengurus FPTI demi tercapainya tujuan dan

kebenaran yang bertanggung jawab terhadap perolehan dan penggunaan

keuangan Pengurus FPTI.

21.17.3 Wajib diundang dalam setiap kegiatan Musyawarah dan Rapat Kerja FPTI.

21.17.4 Bertanggung jawab kepada Musyawarah FPTI.

Pasal 22 Peraturan Pelengkap dan Pengisian Jabatan 22.1 Yang dimaksud dengan unsur Pimpinan Pengurus FPTI adalah Ketua Umum,

Ketua Harian dan Sekretaris Umum

22.2 Bila dalam penyelenggaran keputusan Musyawarah, Rapat Kerja dan atau

Rapat Pleno Pengurus FPTI yang menurut penilaian Pimpinan Pengurus FPTI

tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, maka

Ketua Umum Pengurus FPTI mempunyai kewenangan untuk mengganti yang

bersangkutan berdasarkan Keputusan Ketua Umum Pengurus FPTI. Pergantian

tersebut wajib dilaporkan Pimpinan Pengurus FPTI kepada Rapat Kerja FPTI

terdekat.

Pasal 23 Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Pusat FPTI 23.1 Pengurus Pusat FPTI mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. Menjalankan dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar FPTI dan

Anggaran Rumah Tangga FPTI.

b. Menetapkan hal-hal yang belum diatur selama tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran Rumah Tangga FPTI.

17/38


c. Berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan

organisasi masyarakat tingkat nasional dan internasional yang sesuai

dengan tujuan FPTI.

d. Membuat laporan kerja tahunan termasuk laporan keuangan untuk

disampaikan kepada Rapat Kerja Nasional FPTI.

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat FPTI kepada

Musyawarah Nasional FPTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Pusat FPTI bertanggungjawab

kepada Musyawarah Nasional FPTI.

Pasal 24 Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Daerah FPTI 24.1 Pengurus Daerah FPTI mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. Menjalankan Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran Rumah Tangga FPTI.

b. Menetapkan hal - hal yang belum diatur selama tidak bertentangan dengan


c. Membina dan membantu Pengurus Cabang FPTI di propinsinya.

d. Berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan

organisasi masyarakat tingkat propinsi, yang sesuai dengan tujuan FPTI.

e. Menyampaikan laporan kepada Pengurus Pusat FPTI mengenai

perkembangan FPTI di propinsinya.

f. Menyampaikan pertanggungjawaban Pengurus Daerah FPTI kepada

Musyawarah Daerah FPTI, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan

kepada Rapat Kerja Daerah FPTI.

24.2 Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Daerah FPTI bertanggungjawab

kepada Musyawarah Daerah FPTI.

Pasal 25 Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Cabang FPTI 25.1 Pengurus Cabang FPTI mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. Melaksanakan Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran Rumah Tangga FPTI.

18/38


b. Menetapkan hal-hal yang belum diatur selama tidak bertentangan dengan


c. Membina dan membantu klub, perhimpunan, asosiasi kegiatan panjat tebing

Anggota FPTI di kabupaten/kota.

d. Berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan

organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota, yang sesuai dengan tujuan

FPTI.

e. Menyampaikan pertanggungjawaban Pengurus Cabang FPTI kepada

Musyawarah Cabang FPTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan

kepada Rapat Kerja Cabang FPTI.

25.2 Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Cabang FPTI bertanggungjawab

kepada Musyawarah Cabang FPTI.

19/38


BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 26 Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa 26.1 Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

26.1.1 Musyawarah Nasional dan Musyawaah Nasional Luar biasa adalah pemegang

kekuasaan tertinggi FPTI

26.1.2 Musyawarah Nasional FPTI diadakan 4 (empat) tahun sekali.

26.1.3 Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara 2 (dua)

waktu Musyawarah Nasional FPTI dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar

Biasa FPTI.

26.1.4 Musyawarah Nasional FPTI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI

dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang–kurangnya 2/3

(duapertiga) jumlah Pengurus Daerah FPTI.

26.1.5 Jika kuorum tidak terpenuhi, maka Musyawarah ditunda selama 1 x 24 jam

kemudian Musyawarah dinyatakan kuorum.

26.1.6 Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI diatur sebagai berikut :

a. Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI diselenggarakan atas prakarsa

Pengurus Pusat FPTI atau atas usul dari sekurang - kurangnya 2/3

(duapertiga) jumlah Pengurus Daerah FPTI yang ada, yang harus diajukan

secara tertulis kepada Pengurus Pusat FPTI dengan disertai alasan yang

jelas.

b. Jika 3 (tiga) bulan setelah usul tertulis diterima dan Pengurus Pusat FPTI

belum mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI, maka para

pengusul berhak mendesak Pengurus Pusat FPTI mengadakan

Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI.

c. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pengurus Pusat FPTI didesak para

pengusul, Pengurus Pusat FPTI belum juga mengadakan Musyawarah

Nasional Luar Biasa FPTI, maka para pengusul dapat menyelenggarakan

Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI.

20/38


26.2 Peserta Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa 26.2.1 Peserta Musyawarah Nasional FPTI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

FPTI terdiri atas utusan Pengurus Pusat FPTI dan Pengurus Daerah FPTI.

26.2.2 Utusan Pengurus Pusat FPTI berjumlah 5 (lima) orang yang diberi mandat oleh

Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI.

26.2.3 Utusan Pengurus Daerah FPTI berjumlah 3 (tiga) orang yang diberi mandat

oleh Ketua Umum Daerah FPTI.

26.2.4 Utusan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah FPTI masing - masing

mempunyai 1 (satu) hak suara.

26.2.5 Pada Musyawarah Nasional FPTI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI,

saran dan usul peninjau dapat disalurkan lewat utusan Pengurus Pusat FPTI

atau Pengurus Daerah FPTI.

26.3 Agenda Musyawarah Nasional 26.3.1 Agenda pokok Musyawarah Nasional adalah :

a. Menetapan tatatertib dan agenda Munas

b. Penyampaian pertanggungjawaban laporan kerja dan keuangan Pengurus

Pusat FPTI selama masa bakti kepengurusan.

c. Penetapan rencana strategis Pengurus Pusat FPTI untuk masa bakti

berikutnya.

d. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI untuk masa

bakti berikutnya.

e. Penetapan Anggaran Dasar FPTI dan atau Anggaran Rumah Tangga FPTI.

f. Pemilihan dan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Pusat

FPTI.

g. Pemilihan dan penetapan Dewan Penasehat Pengurus Pusat FPTI.

26.3.2 Agenda Musyawarah Nasional FPTI lainnya dapat diagendakan jika dipandang

perlu.

26.3.3 Agenda pertanggungjawaban Pengurus Pusat FPTI termasuk

pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan sebelum agenda yang lain.

26.3.4 Pertanggungjawaban keuangan Pengurus Pusat FPTI selama masa baktinya,

yang dibuat oleh Pengurus Pusat FPTI dengan bantuan seorang ahli

administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Nasional FPTI

21/38


harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Pusat

FPTI.

26.4 Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI

26.4.1 Musyawarah Nasional FPTI memilih secara langsung Ketua Umum Pengurus

Pusat FPTI dan tim formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Umum

Pengurus Pusat FPTI terpilih untuk membentuk Pengurus Pusat FPTI.

26.4.2 Tim formatur sekurang - kurangnya 5 (lima) orang di luar Ketua Umum

Pengurus Pusat FPTI terpilih, yang terdiri atas dua orang unsur Pengurus Pusat

FPTI dan 3 (tiga) orang unsur Pengurus Daerah FPTI.

26.4.3 Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI terpilih dan tim formatur paling lambat

dalam waktu 1 (satu) bulan membentuk Pengurus Pusat FPTI baru, yang

selanjutnya diajukan kepada Ketua Umum KONI Pusat untuk disahkan dan

dilantik.

26.4.4 Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI sebanyak-banyaknya menjabat 2 (dua) kali

masa bakti secara berturut - turut.

26.4.5 Pengurus Pusat FPTI lama, sejak selesainya Musyawarah Nasional FPTI

sampai dengan dilantiknya Pengurus Pusat FPTI baru berstatus demisioner dan

bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

26.5 Usul Pengurus Daerah Untuk Musyawarah Nasional atau Musyawarah

Nasional Luar Biasa 26.5.1 Usul Pengurus Daerah FPTI harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus

Pusat FPTI selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan

Musyawarah Nasional FPTI.

26.5.2 Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional FPTI,

Pengurus Pusat FPTI harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan

Musyawarah Nasional FPTI dan menyampaikan kepada semua Pengurus

Daerah FPTI.

26.5.3 Usul dan bahan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI diatur oleh Pengurus

Pusat FPTI.

22/38


26.6 Pimpinan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Musyawarah Nasional FPTI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI

dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Nasional FPTI

tersebut dan terdiri atas unsur - unsur Pengurus Pusat FPTI dan Pengurus

Daerah FPTI.

26.7 Pengambilan Keputusan 26.7.1 Keputusan Musyawarah Nasional FPTI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

FPTI diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.

26.7.2 Jika tidak dicapai mufakat :

a. Musyawarah Nasional FPTI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa FPTI

mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.

b. Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari 1/2 (setengah) dari

jumlah suara yang hadir plus 1 (satu).

26.7.3 Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal - hal sebagai

berikut :

a. Jika pimpinan Musyawarah Nasional FPTI dan Musyawarah Nasional Luar

Biasa FPTI menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan

secara tertulis dan rahasia.

b. Pemungutan suara tentang hal - hal yang menyangkut pribadi seseorang

harus dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

26.8 Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa 26.8.1 Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi FPTI ditingkat

Propinsi.

26.8.2 Musyawarah Daerah FPTI diadakan 4 (empat) tahun sekali.

26.8.3 Jika ada hal - hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua

waktu Musyawarah Daerah FPTI dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar

Biasa FPTI.

26.8.4 Musyawarah Daerah FPTI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI

dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang - kurangnya 2/3

(duapertiga) jumlah Pengurus Cabang FPTI.

23/38


26.8.5 Jika kuorum tidak terpenuhi, maka Musyawarah ditunda selama 1x24 jam,

kemudian Musyawarah dinyatakan kuorum.

26.8.6 Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI diatur sebagai berikut :

a. Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI diselenggarakan atas prakarsa

Pengurus Daerah FPTI atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2/3

(duapertiga) jumlah Pengurus Cabang FPTI yang ada, yang harus

diajukan secara tertulis kepada Pengurus Daerah FPTI dengan disertai

alasan yang jelas.

b. Jika 3 (tiga) bulan setelah usul tertulis diterima dan Pengurus Daerah FPTI

belum mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI, maka para

pengusul berhak mendesak Pengurus Daerah FPTI mengadakan

Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI.

c. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pengurus Daerah FPTI didesak

para pengusul, Pengurus Daerah FPTI belum juga mengadakan

Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI, maka para pengusul dapat

menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI.

26.9 Peserta Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa 26.9.1 Peserta Musyawarah Daerah FPTI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI

terdiri atas utusan Pengurus Daerah FPTI dan Pengurus Cabang FPTI.

26.9.2 Utusan Pengurus Daerah FPTI berjumlah 5 (lima) orang yang diberi mandat

oleh Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI.

26.9.3 Utusan Pengurus Cabang FPTI berjumlah 3 (tiga) orang yang diberi mandat

oleh Ketua Umum Pengurus Cabang FPTI.

26.9.4 Utusan Pengurus Daerah FPTI dan Pengurus Cabang FPTI masing-masing

mempunyai 1 (satu) hak suara.

26.9.5 Pada Musyawarah Daerah FPTI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI,

saran dan usul peninjau dapat disalurkan lewat utusan Pengurus Daerah FPTI

atau Pengurus Cabang FPTI.

26.10 Agenda Musyawarah Daerah 26.10.1 Agenda pokok Musyawarah Daerah adalah:

a. Penetapan tata tertib dan agenda Musyawarah Daerah.

24/38



Daerah FPTI selama masa bakti kepengurusan.

c. Penetapan rencana strategis Pengurus Daerah FPTI untuk masa bakti

berikutnya.

d. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Darah FPTI untuk masa

bakti berikutnya.

e. Pemilihan dan penetapan Komisi Disiplin Pengurus Daerah FPTI.

f. Pemilihan dan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Daerah

FPTI.

g. Pemilihan dan penetapan Dewan Penasehat Pengurus Daerah FPTI.

26.10.2 Agenda Musyawarah Daerah FPTI lainnya dapat diagendakan jika dipandang

perlu.

26.10.3 Agenda pertanggungjawaban Pengurus Daerah FPTI termasuk


26.10.4 Pertanggungjawaban keuangan Pengurus Daerah FPTI selama masa baktinya,

yang dibuat oleh Pengurus Daerah FPTI dengan bantuan seorang ahli

administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Daerah FPTI

harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Daerah

FPTI.

26.11 Pemilihan Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI

26.11.1 Musyawarah Daerah FPTI memilih secara langsung Ketua Umum Pengurus

Daerah FPTI dan tim formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Umum

Pengurus Daerah FPTI terpilih untuk membentuk Pengurus Daerah FPTI.

26.11.2 Tim formatur sekurang-kurangnya 5 (lima) orang di luar Ketua Umum Pengurus

Daerah FPTI terpilih, yang terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pengurus Daerah

FPTI dan 3 (tiga) orang unsur Pengurus Cabang FPTI.

26.11.3 Tim formatur dalam waktu 1 (satu) bulan membentuk Pengurus Daerah FPTI

baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat FPTI

untuk disahkan dan dilantik.

26.11.4 Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI sebanyak-banyaknya menjabat 3 (tiga)

kali masa bakti secara berturut - turut.

25/38


26.11.5 Pengurus Daerah FPTI lama, sejak selesainya Musyawarah Daerah FPTI

sampai dengan dilantiknya Pengurus Daerah FPTI baru berstatus demisioner

dan bertugas menyelesaikan hal - hal rutin.

26.12 Usul Pengurus Cabang Untuk Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa

26.12.1 Usul Pengurus Cabang FPTI harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus

Daerah FPTI selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan

Musyawarah Daerah FPTI.

26.12.2 Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Daerah FPTI,

Pengurus Daerah FPTI harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan

Musyawarah Daerah FPTI dan menyampaikan kepada semua Pengurus

Cabang FPTI.

26.12.3 Usul dan bahan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI diatur oleh Pengurus

Daerah FPTI.

26.13 Pimpinan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa Musyawarah Daerah FPTI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI dipimpin

oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Daerah FPTI tersebut, dan

terdiri atas unsur-unsur Pengurus Daerah FPTI dan Pengurus Cabang FPTI.

26.14 Cara Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa Mengambil Keputusan 26.14.1 Keputusan Musyawarah Daerah FPTI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa



a. Musyawarah Daerah FPTI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa FPTI


b. Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari 1/2 (setengah)

ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang hadir.


berikut :

26/38


a. Jika pimpinan Musyawarah Daerah FPTI menganggap perlu, pemungutan

suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

b. Pemungutan suara tentang hal - hal yang menyangkut pribadi seseorang


c. Keputusan Musyawarah Daerah FPTI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

FPTI tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran

Rumah Tangga FPTI, Keputusan Musyawarah Nasional FPTI dan

Keputusan Pengurus Pusat FPTI.

26.15 Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa 26.15.1 Musyawarah Cabang FPTI adalah pemegang kekkuasaan tertinggi di tingkat

Kabupaten / Kota

26.15.2 Musyawarah Cabang FPTI diadakan 4 (empat) tahun sekali.

26.15.3 Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara 2 (dua)

waktu Musyawarah Cabang FPTI dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar

Biasa FPTI.

26.15.4 Musyawarah Cabang FPTI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI

dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang - kurangnya 2/3

(duapertiga) jumlah anggota Biasa.

26.15.5 Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI diatur sebagai berikut :

a. Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI diselenggarakan atas prakarsa

Pengurus Cabang FPTI atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2/3

(duapertiga) jumlah anggota yang ada, yang harus diajukan secara tertulis

kepada Pengurus Cabang FPTI dengan disertai alasan yang jelas.

b. Jika 3 (tiga) bulan setelah usul tertulis diterima dan Pengurus Cabang FPTI

belum mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI, maka para

pengusul berhak mendesak Pengurus Cabang FPTI mengadakan

Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI.

c. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pengurus Cabang FPTI didesak

para pengusul, Pengurus Cabang FPTI belum juga mengadakan

Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI, maka para pengusul dapat

menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI.

27/38


26.16 Peserta Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa 26.16.1 Peserta Musyawarah Cabang FPTI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI

terdiri atas utusan Pengurus Cabang FPTI dan anggota biasa

26.16.2 Utusan Pengurus Cabang FPTI berjumlah 3 (tiga) orang yang diberi mandat

oleh Ketua Umum Pengurus Cabang FPTI.

26.16.3 Utusan Anggota Biasa berjumlah 2 (dua) orang yang diberi mandat oleh Ketua

Umum klub, perhimpunan, asosiasi kegiatan panjat tebing.

26.16.4 Utusan Pengurus Cabang FPTI dan anggota biasa masing - masing mempunyai

satu hak suara.

26.16.5 Pada Musyawarah Cabang FPTI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI,

saran dan usul peninjau dapat disalurkan lewat utusan Pengurus Cabang FPTI

atau klub, perhimpunan, asosiasi kegiatan panjat tebing.

26.17 Agenda Musyawarah Cabang 26.17.1 Agenda pokok Musyawarah Cabang FPTI adalah :

a. Penetapan tata tertib dan agenda Musyawarah Cabang


Cabang FPTI selama masa bakti kepengurusan.

c. Penetapan rencana strategis Pengurus Cabang FPTI untuk masa bakti

berikutnya.

d. Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Cabang FPTI untuk masa

bakti berikutnya.

e. Pemilihan dan penetapan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Cabang

FPTI.

f. Pemilihan dan penetapan Dewan Penasehat Pengurus Cabang FPTI.

26.17.2 Penetapan Dewan Penasehat Pengurus Cabang FPTI.

26.17.3 Agenda Musyawarah Cabang FPTI lainnya dapat diagendakan jika dipandang

perlu.

26.17.4 Agenda pertanggungjawaban Pengurus Cabang FPTI termasuk


26.17.5 Pertanggungjawaban keuangan Pengurus Cabang FPTI selama masa baktinya,

yang dibuat oleh Pengurus Cabang FPTI dengan bantuan seorang ahli

administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Cabang FPTI

28/38


harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus Cabang

FPTI.

26.18. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Cabang FPTI

26.18.1 Musyawarah Cabang FPTI memilih secara langsung Ketua Umum Pengurus

Cabang FPTI dan tim formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Umum

Pengurus Cabang FPTI terpilih untuk membentuk Pengurus Cabang FPTI.

26.18.2 Tim formatur sekurang - kurangnya 5 (lima) orang di luar Ketua Umum

Pengurus Cabang FPTI terpilih yang terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pengurus

Cabang FPTI dan 3 (tiga) orang unsur anggota biasa.

26.18.3 Tim formatur dalam waktu 1 (satu) bulan membentuk Pengurus Cabang FPTI

baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI

untuk disahkan dan dilantik.

26.18.4 Ketua Umum Pengurus Cabang FPTI sebanyak - banyaknya menjabat 3 (tiga)

kali masa bakti secara berturut - turut.

26.18.5 Pengurus Cabang FPTI lama, sejak selesainya Musyawarah Cabang sampai

dengan dilantiknya Pengurus Cabang FPTI baru berstatus demisioner dan

bertugas menyelesaikan hal - hal rutin.

26.19. Usul Anggota Biasa Untuk Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang

Luar Biasa 26.19.1 Usul Anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Cabang FPTI

selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah

Cabang FPTI.

26.19.2 Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Cabang FPTI,

Pengurus Cabang FPTI harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan

Musyawarah Cabang FPTI dan menyampaikan kepada semua Anggota.

26.19.3 Usul dan bahan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI diatur oleh Pengurus

Cabang FPTI.

29/38


26.20 Pimpinan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa Musyawarah Cabang FPTI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI dipimpin

oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Anggota FPTI tersebut, dan

terdiri atas unsur-unsur Pengurus Cabang FPTI dan utusan anggota biasa.

26.21 Cara Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa Mengambil Keputusan

26.21.1 Keputusan Musyawarah Cabang FPTI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa



a. Musyawarah Cabang FPTI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa FPTI


b. Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah

suara yang hadir.


berikut :

a. Jika pimpinan Musyawarah Anggota FPTI menganggap perlu, pemungutan

suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

b. Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang


26.21.4 Keputusan Musyawarah Cabang FPTI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

FPTI tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran

Rumah Tangga FPTI, Keputusan Musyawarah Nasional FPTI, Keputusan

Pengurus Pusat FPTI, Keputusan Musyawarah Daerah FPTI dan Keputusan

Pengurus Daerah FPTI.

Pasal 27 Rapat Kerja 27.1 Rapat Kerja FPTI diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.

27.2 Peserta Rapat Kerja FPTI terdiri dari :

a. Pengurus FPTI yang bersangkutan.

b. Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang Pengurus FPTI dibawahnya.

30/38


27.3 Rapat Kerja FPTI dipimpin oleh Ketua Umum FPTI.

27.4 Hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Rapat Kerja

FPTI diatur didalam Tatatertib Rapat Kerja.

27.5 Rapat Kerja FPTI bertugas untuk :

a. Menetapkan Tata Tertib dan Agenda Rapat Kerja FPTI.

b. Menetapkan Program Kerja Pengurus FPTI untuk tahun anggaran tertentu.

c. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai pertanggung jawaban

dari Pengurus FPTI baik laporan kerja maupun keuangan, untuk satu tahun

anggaran.

d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai

dengan kebutuhan perkembangan FPTI.

BAB V SANKSI

Pasal 28 Sanksi

Sanksi adalah tindakan yang dikenakan bagi Anggota dan Pengurus FPTI

karena telah melakukan pelanggaran dan tidak/terlambat melaksanakan

ketetapan-ketetapan Musyawarah, Rapat Kerja dan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29 Hal–hal yang dapat menimbulkan turunnya sanksi: 29.1 Tidak hadir di Musyawarah.

29.2 Tidak hadir di Rapat Kerja.

29.3 Tidak hadir di Kejuraan Nasional FPTI dan Kejuaraan Nasional Kelompok Umur

FPTI.

Pasal 30 Bentuk Sanksi 30.1 Apabila Pengurus Pusat melakukan atau melanggar ketentuan Pasal 29 dalam

Anggaran Rumah Tangga dimaksud akan diberi sangsi :

30.1.1. Diajukan mosi tidak percaya secara tertulis dan disetujui sekurang kurangnya

2/3 (duapertiga) dari jumlah Pengurus Daerah yang ada, dan disampaikan

Kepada Dewan Penasehat.

31/38


30.1.2. Dalam waktu 1 x 24 Jam sesuai ketentuan pada ayat tersebut diatas Dewan

Penasehat tidak memberikan tindakan, maka mosi tidak percaya akan

disampaikan ke KONI Pusat

30.2. Apabila Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Anggota biasa yang melakukan

atau melanggar ketentuan Pasal 29 dalam ART dimaksud akan diberi sanksi:

30.2.1 Tidak memiliki hak suara dan bicara.

30.2.2 Tidak diperbolehkan untuk mengikuti, mengirimkan, pemanjat, atlit, kontingen,

utusan dalam kegiatan yang berskala nasional atau internasional sampai

dengan Musyawarah atau Rapat Kerja sesuai dengan tingkatannya berikutnya.

BAB VI KEGIATAN

Pasal 31 Kejuaraan 31.1 Kejuaraan Nasional: 31.1.1. Kejuaraan Nasional FPTI

31.1.2. Kejuaraan Nasional Kelompok Umur FPTI

31.2 Kejuaraan Daerah 31.2.1. Kejuaraan Daerah FPTI

31.2.2. Kejuaraan Daerah Kelompok Umur FPTI

31.3 Kejuaraan Cabang 31.3.1. Kejuaraan Cabang FPTI

31.3.2. Kejuaraan Cabang Kelompok Umur FPTI

31.4 Sirkuit Panjat Tebing 31.4.1. Sirkuit Panjat Tebing Nasional

31.4.2. Sirkuit Panjat Tebing Daerah

31.4.3. Sirkuit Panjat Tebing Cabang

32/38


Pasal 32 Kejuaraan Nasional

32.1 Kejuaraan Nasional diselenggarakan oleh FPTI setiap tahun

32.2 Pemilihan dan penetapan tuan rumah Kejuaraan Nasional dilakukan pada

Rapat Kerja Nasional FPTI.

32.3 Apabila pelaksanaan Kejuaraan Nasional bersamaan dengan kegiatan lain yang

penting maka maka Kejuaraan Nasional dapat ditinjau dengan alasan efektifitas

dan efisiensi.

Pasal 33 Kejuaraan Daerah

33.1 Kejuaraan Daerah adalah kejuaraan antar kabupaten/kota yang

diselenggarakan oleh Pengurus Daerah setiap tahun.

33.2 Pemilihan dan penetapan tuan rumah Kejuaraan Daerah dilakukan pada Rapat

Kerja Daerah FPTI.

33.3 Apabila pelaksanaan Kejuaraan Daerah bersamaan dengan kegiatan lain yang

penting maka maka Kejuaraan Daerah dapat ditinjau dengan alasan efektifitas

dan efisiensi.

Pasal 34 Kejuaraan Cabang

34.1 Kejuaraan Cabang adalah kejuaraan antar anggota biasa yang diselenggarakan

setiap tahun.

34.2 Pemilihan dan penetapan tuan rumah Kejuaraan Cabang dilakukan pada Rapat

Kerja Cabang FPTI.

34.3 Apabila pelaksanaan Kejuaraan Cabang bersamaan dengan kegiatan lain yang

penting maka maka Kejuaraan Cabang dapat ditinjau dengan alasan efektifitas

dan efisiensi.

Pasal 35 Sirkuit Panjat Tebing 35.1 Sirkuit kompetisi nasional, daerah, atau cabang adalah kompetisi yang

diselenggarakan oleh anggota FPTI yang ditetapkan sebagai seri sirkuit

kompetisi, nasional, daerah, atau cabang dibawah pengawasan FPTI.

35.2 Aturan penyelenggaraan suatu sirkuit kompetisi panjat tebing diatur dalam

peraturan yang diberlakukan FPTI.

33/38


Pasal 36 Aturan Penyelenggaraan Penyelenggaraan kejuaraan mengacu kepada peraturan kompetisi yang

diberlakukan oleh FPTI.

Pasal 37 Pemanjatan Tebing Alam Bentuk kegiatan pemanjatan tebing alam yang dilakukan individu yang

tergabung dalam klub atau perhimpunan atau asosiasi kegiatan panjat tebing

Anggota FPTI bertujuan menggali potensi dan menjaga kelestarian alam,

mengarah pada nilai positif bersifat rekreatif dan edukatif dalam rangka cinta

tanah air serta membangun karakter manusia Indonesia yang bermartabat.

Pasal 38 Kegiatan lain FPTI melakukan dan memfasilitasi kegiatan lain yang dilakukan oleh Anggota.

BAB VII PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 39 Pendapatan

Pendapatan FPTI yang diperoleh dari royalti atas hak milik intelektual yang

dimiliki FPTI yang berupa finansial disimpan di bank atas nama FPTI.

Pasal 40 Kekayaan

40.1 Kekayaan FPTI terdiri atas :

40.1.1 Uang

40.1.2 Benda tak bergerak

40.1.3 Benda bergerak.

40.2 Benda tak bergerak meliputi tanah dan bangunan.

40.3 Benda bergerak meliputi hasil usaha tetap, kendaraan, perlengkapan kantor,

surat berharga, atau uang tunai.

40.4 Hak milik intelektual yaitu hak atas merek, paten dan hak cipta FPTI baik yang

sudah ada maupun yang akan dimintakan di kelak kemudian hari, antara lain :

34/38


40.1.1 Lambang atau tanda gambar FPTI.

40.1.2 Tulisan atau publikasi FPTI.

Pasal 41 Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan

Pengelolaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan kekayaan dilaksanakan

oleh Pengurus FPTI masing-masing jajaran berdasarkan keputusan rapat

Pengurus FPTI.

Pasal 42 Iuran dan Usaha Dana 42.1 Iuran Anggota diatur lebih lanjut pada setiap Rapat Kerja FPTI.

42.2 Usaha dana dapat dilakukan oleh badan usaha yang dibentuk oleh pengurus

FPTI yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang

berlaku.

42.3 Badan usaha dapat berbentuk badan usaha tetap, antara lain perseroan, dan

koperasi atau dalam bentuk yayasan dan secara insidental berwujud panitia

usaha dana.

42.4 Badan-badan usaha atau yayasan tersebut bertanggungjawab kepada

Pengurus FPTI yang bersangkutan dan secara berkala memberikan

laporannya.

Pasal 43 Pengawasan 43.1 Pemeriksaan atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan FPTI, serta

lembaga-lembaga usaha dana dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Pengurus FPTI.

43.2 Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pengurus FPTI dilaporkan

dalam Musyawarah FPTI yang bersangkutan.

43.3 Neraca tahun anggaran FPTI diinformasikan di dalam Rapat Kerja FPTI yang

bersangkutan.

43.4 Apabila diperlukan, FPTI dapat menggunakan jasa akuntan publik.

35/38


BAB VIII ATRIBUT

Pasal 44 Lambang 44.1 Lambang FPTI adalah sebagaimana dirinci dengan penjelasan dan pengertian

sebagai berikut :

44.1.1 Segitiga sama kaki yang terletak mendatar pada salah satu sisinya

melambangkan kokoh/mantap.

44.1.2 Ujung Segitiga yang tumpul, melambangkan sikap yang bersahabat.

44.1.3 Sudut-sudut segitiga dalam yang tajam melambangkan rasa percaya diri.

44.1.4 Tiga garis sejajar yang memotong segitiga sama sisi, melambangkan

keterpaduan unsur – unsur akal, kekuatan serta keberanian.

44.2 Warna Lambang menggambarkan :

44.2.1 Warna emas segitiga, melambangkan kemuliaan.

44.2.2 Warna merah pada tiga garis sejajar, melambangkan niat dan tekad yang

membara

44.3 Karena adanya hak patent lambang FPTI, maka penggunaan lambang FPTI

oleh pihak luar FPTI harus mendapat ijin dari Pengurus FPTI.

Pasal 45 Bendera 45.1 Bendera FPTI berbentuk segi empat panjang dan berukuran tiga berbanding

dua, berwarna dasar putih, ditengah-tengahnya terdapat lambang FPTI.

45.2 Pada bagian bawah lambang FPTI terdapat tulisan untuk nama kabupaten/kota

atau propinsi.

Pasal 46 Mars

Mars FPTI diatur lebih lanjut dalam Addendum.

Pasal 47 Seragam 47.1 Seragam FPTI dimaksudkan untuk menarik, menimbulkan rasa bangga anggota

FPTI, mendidik disiplin dan kerapian, serta menumbuhkan rasa persatuan dan

persaudaraan.

36/38


47.2 Warna seragam FPTI adalah coklat khaki untuk bagian atas dan untuk bagian

bawah.

Pasal 48 Kelengkapan Administrasi 48.1 Pada kertas surat, amplop, dan perangkat administrasi lainnya selain

mencantumkan lambang FPTI juga mencantumkan lambang KONI dan UIAA.

48.2 Pengurus Pusat, daerah atau Cabang mempunyai stempel yang ukuran dan

spesifikasinya dijelaskan pada lampiran.

48.3 FPTI mengenakan lencana FPTI pada sebelah kanan dada pakaian seragam.

BAB VII PEMBUBARAN

Pasal 49 Akibat Hukum dari Pembubaran

Apabila terjadi pembubaran FPTI, maka untuk penyelesaian harta benda milik

seluruh FPTI dibentuk panitia penyelesaian harta benda, yang dibentuk oleh

Musyawarah Nasional FPTI yang diadakan khusus untuk itu.

BAB VIII

LAIN – LAIN

Pasal 50 Ketetapan Rapat Kerja Nasional Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FPTI ini akan

diatur dalam Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional FPTI dan tidak

bertentangan dengan Anggaran Dasar FPTI dan Anggaran Rumah Tangga

FPTI.

Pasal 51 Petunjuk Penyelenggaraan atau Pelaksanaan 51.1 Hal-hal lain yang perlu penjabaran lebih lanjut akan diatur dalam Petunjuk

Penyelenggaraan FPTI atau Petunjuk Pelaksanaan FPTI.

51.2 Petunjuk Penyelenggaraan FPTI dan atau Petunjuk Pelaksanaan FPTI

ditetapkan dengan Keputusan Pengurus FPTI.

37/38


51.3 Petunjuk Penyelenggaraan FPTI atau Petunjuk Pelaksanaan tidak

bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga FPTI atau

Ketetapan Rapat Kerja Nasional FPTI.

Pasal 52 Addendum 52.1 Adalah perangkat pelengkap dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga yang memperkuat, memperjelas, dan mengisi kekurangan yang ada

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

52.2 Addendum merupakan aplikasi terapan yang dapat diubah dalam Musyawarah

Nasional atau Rapat Kerja Nasional.

52.3 Addendum dapat masuk menjadi aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga jika telah teruji dan dianggap perlu dan sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

BAB X

PENUTUP Pasal 53 Penutup 53.1 Anggaran Rumah Tangga FPTI ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar

Biasa FPTI dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar FPTI.

53.2 Perubahan dan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga ini telah dilaksanakan pada Musyawarah Nasional 1992, 1995,

1999, 2003 dan Musyawarah Nasional Luar Biasa 2006.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal duapuluh sembilan bulan Januari tahun duaribu enam.

38/38

Documents

ANGGARAN DASAR FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIAfptijatim.or.id/wp-content/uploads/2018/07/AD-ART_FPTI.pdfAnggaran Dasar FPTI BAB I UMUM Pasal 1 Nama dan Domisili 1.1 Organisasi ini