ANGGARAN DASAR - pustakapmi.id

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

GERAKAN PALANG MERAH DAN

BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL

MARKAS BESAR PALANG MERAH INDONESIA JALAN GATOT SUBROTO KAV. 96

JAKARTA SELATAN

ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

GERAKAN PALANG MERAH DAN


MARKAS BESAR PALANG MERAH INDONESIA JALAN GATOT SUBROTO KAV. 96

JAKARTA SELATAN

ANGGARAN DASAR GERAKAN PALANG MERAH

DANBULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL

(Disahkan oleh Konperensi Internasional Palang Merah XXV, di Jenewa, Oktober 1986)

ANGGARAN DASARGERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH

INTERN ASIONAL

DAFTAR ISI

MUKADIMAHBab I KETENTUAN - KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pasal 2

Bab 11Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7

Bab I I I

Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11



Bab l VPasal 20 Pasal 21

DefinisiNegara-negara peserta Konvensi Jenewa

KOMPONEN ■ KOMPONEN GERAKANPerhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah NasionalSyarat-syarat untuk diakui sebagai Perhimpunan NasionalKomite Internasional Palang MerahLiga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit MerahKerjasama

BADAN-BADANHUKUMKONPERENSI INTERNATIONAL PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAHDefinisiKomposisiFungsiTatacara

Dewan Delegasi (Councilof Delegates) Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

DefinisiKomposaisiFungsiTatacara

Komisi Tetap Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

DefinisiKomposisiFungsiTatacara

KETENTUAN - KETENTUAN PENUTUPAmandemen Mulai berlaku

ANGGARAN DASAR GERAKAN PALANG MERAH DAN


MUKADIMAH

Konperensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah,Menyatakan, bahwa Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional, Komite Internasional Palang Merah dan Liga Perhimpunan Palang Merah seluruhnya merupakan suatu Gerakan Kemanusiaan yang meliputi seluruh dunia dengan tugas mencegah dan meringankan penderitaan sesama manusia dimanapun ditemukan, melindungi kehidupan dan kesehatan serta menjamin penghargaan kepada manusia, terutama pada saat pertikaian bersenjata dan keadaan darurat lainnya. Bertugas menanggulangi penyakit dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan sosial, menggiatkan pelayanan sukarela, selalu siap memberi pertolongan serta mempunyai rasa setia kawan universal terhadap mereka yang membutuhkan perlindungan dan bantuan.

Menegaskan kembali, bahwa dalam menjalankan misinya, gerakan ini berpe- doman pada Prinsip-Prinsip dasarnya yaitu sebagai berikut:

KEMANUSIAAN Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan untuk memberikan pertolongan tanpa membedakan korban yang terlukadi dalam pertempuran, berupaya dalam kemampuan bangsa dan antar bangsa, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Palang Merah menumbuhkan sating pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi bagi sesamamanusia.

KESAMAAN Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan kesukuan, agama/kepercayaan, tingkatan atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan sesama manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah.

KENETRALAN Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau meli- batkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama atau ideologi.

1

KEMANDIRIAN

KESUKARELAAN

Gerakan ini bersifat mandiri, Perhimpunan Nasional disamping membantu Pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan juga harus mentaati peraturan negaranya, harus selalu dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip Gerakan ini.Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tak didasari oleh keinginan untuk mencari keun- tungan apapun.

KESATUAN

KESEMESTAAN

Di dalam suatu negara hanya ada satu Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah.Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Inter- nasional adalah bersifat semesta. Setiap perhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia.

Mengingatsemboyan Gerakan ini,INTER ARMACARITAS dan PER HUMANI- TATEMAD PACEM.keduanya mengungkapkan cita-cita Gerakan.

Menyatakan, bahwa,dengan tugas kemanusiaan dan penyebarluasan cita- citanya, gerakan ini mengusahakan perdamaian abadi yang bukan karena ketiadaan perang saja, tetapi proses kerjasama yang dinamis antara Negara dan bangsa, kerjasama berdasarkan penghargaan terhadap kebebasan, kemandirian, kedaulatan Nasional, persamaan hak-hak azasi manusia dan pembagian sumberyang adil dan pantas untuk memenuhi kebutuhan manusia.

BAB IKETENTUAN ■ KETENTUAN UMUM

PASAL 1 D E F I N I S I

1. Gerakan Palang Merah & Bulan Sabit Merah Internasional 1 (selanjutnya disebut "GERAKAN") adalah terdiri dari Palang Merah & Bulan Sabit Merah Nasional diakui sesuai dengan Pasal 4 2 (selanjutnya disebut "PERHIMPUNAN NASIONAL") Komite Internasional Palang Merah (selanjutnya disebut "KOMITE INTERNASIONAL") dan Liga Palang Merah & Bulan Sabit Merah (selanjutnya disebut "LIGA").

2. Komfjonen-komponen Gerakan ini, sementara memelihara Kemandirian- nya berdasarkan AD yang sekarang, selalu bertindak sesuai dengan Prinsip-prinsip Dasar dan saling bekerjasama melaksanakan tugas masing-masing sesuai misi mereka bersama.

2

3. Komponen-komponen Gerakan ini bertemu dalam Konperensi Interna- sional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (yang selanjutnya disebut 'KONPERENSI INTERNASIONAL") dengan Negara-negara Peserta Konvensi Jenewa tanggal 27 Juli 1929 atau tanggal 12 Agustus 1949.

PASAL 2NEGARA NEGARA PESERTA KONVENSI JENEWA

1. Negara-negara Peserta 1 2 3 Konvensi Jenewa bekerjasama dengan Komponen-komponen Gerakan sesuai dengan Konvensi ini, AD yang sekarang.resolusi-resolusi Konperensi Internasional.

2. Setiap negara harus mengusahakan pembentukan sebuah Perhimpunan Nasional dalam wilayahnya dan mendorong perkembangannya.

3. Negara-negara, terutama Negara yang telah mengakui sebuah Perhimpunan Nasional dalam wilayahnya, mendukung kerja Komponen-komponen Gerakan bilamana mungkin.

Komponen-komponen yang sama, pada gilirannya dan sesuai dengan AD masing-masing, sedapat mungkin mendukung kegiatan kemanusiaan Negara tersebut.

4. Negara-negara wajib selalu menghormati ketaatan semua komponen Gerakan terhadap Prinsip-prinsip Dasarnya.

5. Penerapan AD yang berlaku oleh komponen-komponen Gerakan tidak akan mempengaruhi kedaulatan Negaranya, dengan penghargaan se- layaknya terhadap ketentuan-ketentuan Perikemanusiaan Internasional.

BAB IIKOMPONEN - KOMPONEN GERAKAN

PASAL 3PERHIMPUNAN PALANG MERAH & BULAN SABIT MERAH NASIONAL

1. Perhimpunan Nasional membentuk unit kesatuan dasar dan merupakan suatu kekuatan yang penting dari Gerakan.Perhimpunan Nasional menjalankan kegiatan kemanusiaan sesuai dengan AD-nya dan Undang-Un- dang Negara mereka masing-masing, sesuai dengan misi Gerakan dan

1 Juga dikenal sebagai Palang Merah Internasional.2Setiap Perhimpunan nasional yang diakui pada tanggal mulai berlakunya

AD yang sekarang akan dianggap diakui sesuai dengan ketentuan Pasal 4.3 Dalam AD yang berlaku, ungkapan "KONVENSI JENEWA" juga men-

cakup Protokol Tambahan bagi negara-negara peserta pada Protokol tersebut.

3

Prinsip-prinsip Dasar Gerakan. Perhimpunan Nasional mendukung para pejabat Pemerintah dalam menjalankan tugas kemanusiaan mereka, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara masing-masing.

2. Perhimpunan-perhimpunan Nasional di dalam negaranya adalah organisasi otonom yang menetapkan suatu kerangka kerja yang penting bagi aktifitas tenaga-tenaga sukarela dan stafnya. Perhimpunan Nasional bekerjasama dengan para pejabat Pemerintah dalam mencegah penyakit, memajukan kesehatan dan meringankan penderitaan umat manusia sesuai dengan program mereka masing-masing, seperti bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk kepentingan masyarakat.

Perhimpunan Nasional bekerjasama dengan Pemerintah mengorganisir pertolongan darurat dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk membantu korban-korban pertikaian bersenjata seperti yang ditetapkan dalam Kon- vensi-konvensi Jenewa dan korban-korban bencana alam serta keadaan darurat lainnya yang membutuhkan pertolongan.

Perhimpunan Nasional membantu Pemerintah, menyebarluaskan Hukum Perikemanusiaan Internasional; mereka mengambil prakarsa, dalam hal ini menyebarluaskan prinsip-prinsip dan cita-cita dari Gerakan dan membantu Pemerintah yang juga menyebarluaskan prinsip-prinsip dan cita- cita tersebut. Perhimpunan Nasional bekerjasama dengan Pemerin- tahnya untuk menjamin agar Hukum Perikemanusiaan Internasional dihor- mati dan agar lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dilindungi.

3. Secara Internasional, masing-masing Perhimpunan Nasional, sesuai dengan kemampuannya, memberikan pertolongan kepada korban-korban pertikaian bersenjata seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa dan kepada korban bencana alam serta keadaan darurat lainnya. Pertolongan tersebut berupa jasa, tenaga, materi, keuangan dan dukungan moril, akan diberikan melalui Perhimpunan Nasional yang bersangkutan, Komite Internasional atau Liga.

Perhimpunan Nasional menyumbang sesuai dengan kemampuannnya, untuk perkembangan Perhimpunan Nasional yang membutuhkan bantuan, demi memperkuat Gerakan ini secara keseluruhan. Bantuan Internasional diantara komponen Gerakan akan dikoordinasikan sesuai dengan ketetapan Pasal 5 dan 6. Perhimpunan Nasional yang akan menerima bantuan tersebut bagaimanapun mengadakan koordinasi di negaranya, sesuai dengan peraturan dari Komite Internasional atau Liga.

4. Untuk melaksanakan tugas ini, Perhimpunan Nasional merekrut, melatih dan menugaskanpersonil yang diperlukanuntuk melaksanakantanggung- jawab mereka. Perhimpunan Nasional mengajak setiap orang terutama anak muda untuk berpartisipasi dalam tugas perhimpunan ini.

4

5. Perhimpunan Nasional mempunyai kewajiban untuk mendukung Liga sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam AD Liga. Bila memungkinkan, Perhimpunan Nasional memberikan dukungan sukarela kepada Komite Internasional dalam kegiatan kemanusiaannya.

PASAL 4SYARAT-SYARAT UNTUK DIAKUI SEBAGAI PERHIMPUNAN NASIONAL

Agar dapat diakui sebagai sebuah Perhimpunan Nasional, sesuai denganketentuan Pasal 5 ayat 2b), Perhimpunan tersebut harus memenuhi syaratsebagai berikut:

1. Berdiri di dalam wilayah sebuah Negara yang merdeka di mana Konvensi Jenewa mengenai perbaikan keadaan anggota Angkatan Perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat berlaku.

2. Merupakan satu-satunya Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional dari Negara yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat yang merupakan satu-satunya dan berwenang untuk mewakili Perhimpunan Nasional dalam berhubungan dengan komponen-komponen lain Gerakan ini.

3. Yang diakui oleh Pemerintah yang sah di Negaranya dengan dasar Konvensi Jenewa dan Undang-Undang Nasional sebagai Perhimpunan Bantuan Sukarela, yang membantu Pemerintah dalam bidang kemanusiaan.

4. Yang mempunyai status otonomi yang memungkinkannya untuk bergerak sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan ini.

5. Yang menggunakan Nama dan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang sesuai dengan Konvensi-Konvensi Jenewa.

6. Yang terorganisir sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam AD-nya, termasuk pada saat damai mempersiapkan tugas-tugas bila terjadi pertikaian bersenjata.

7. Memperluas aktifitasnya sampai ke seluruh wilayah Negaranya.8. Menerima anggota-anggota sukarela dan staf tanpa membedakan ras,

jenis kelamin, tingkatan agama atau pandangan politik.9. Taat pada AD yang berlaku, berbagi persahabatan yang mempersatukan

Komponen Gerakan dan bekerjasama dengan mereka.10. Menghormati Prinsip-prinsip Dasar Gerakan dan menjalankan tugas-

tugasnya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perikemanusiaan Internasional.

5 .

PASAL 5KOMITE INTERNASIONAL PALANG MERAH

1. Komite Internasional didirikan di Jenewa pada tahun 1863 dan resi i n uicmui dalam Konvensi-konvensi Jenewa dan oleh Konperensi Internasional Palang Merah, adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang independen dan mempunyai status sendiri. Komite ini mempunyai anggota-anggota yang terdiri dari orang-orang berkewarganegaraan Swiss.

2. Tugas dari Komite Internasional, sesuai dengan AD-nya yang terutama ialah :a. Memelihara dan menyebarluaskan Prinsip Dasar Gerakan ini, yaitu :

kemanusiaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan;

b. Mengakui setiap Perhimpunan Nasional yang baru didirikan atau dibentuk kembali, yang memenuhi syarat untuk diakui seperti tercantum dalam pasal 4 dan memberitahukan kepada Perhimpunan Nasional lainnya tentang pengakuan ini;

c. Melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya oieh Konvensi- konvensi Jenewa, bekerja untuk pelaksanaan Hukum Perikemanusiaan Internasional yang berlaku dalam pertikaian bersenjata dan memper- hatikan setiap keluhan berdasarkan dugaan adanya pelanggaran terhadap hukum tersebut;

d. Setiap saat berupaya sebagai suatu lembaga netral yang melaksanakan kegiatan kemanusiaan terutama pada saat pertikaian bersenjata Internasional atau pertikaian bersenjata maupun kerusuhan dalam negeri, menjamin perlindungan dan bantuan terhadap korban- korban militer dan penduduk sipil dari konflik tersebut dan akibat langsung darinya;

e. Menjamin bekerjanya Kantor Pusat Pelacakan (CTA) seperti yang ditetapkan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa;

t. Membantu melatih petugas Kesehatan dan menyediakan alat-alat kesehatan, bekerjasama dengan Perhimpunan Nasional, Instansi Kesehatan Militer dan Sipil serta pihak berwenang lainnya untuk persiapan bila terjadi konflik bersenjata;

h. Menjalankan mandat yang dipercayakan kepadanya oleh Konperensi Internasional;

3. Komite Internasional dapat mengambil prakarsa kegiatan kemanusiaan yang sesuai dengan perannya sebagai suatu lembaga penengah netral yang khusus dan independen serta boleh mempertimbangkan setiap pertanyaan yang membutuhkan penelitian oleh lembaga ini.

6

4. a. Komite Internasional akan memelihara hubungan erat dengan Per-himpunan Nasional. Dengan persetujuan Perhimpunan Nasional, Komite ini akan bekerjasama dalam menghadapi hal-hal, seperti persiapan mereka untuk melaksanakan kegiatan pada saat pertikaian bersenjata, penghormatan dan pengembangan serta pengesahan Konvensi-Konvensi Jenewa dan penyebarluasan Prinsip Dasar Palang Merah dan Hukum Perikemanusiaan Internasional.

b. Pada situasi yang digambarkan ayat 2d) pasal ini dan pada situasi yang membutuhkan bantuan yang terkoordinir dari Perhimpunan Nasional dari Negara lainnya, Komite Internasional bekerjasama dengan Perhimpunan Nasional dari suatu Negara atau Negara-negara yang bersangkutan, akan mengkoordinasikan bantuan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dengan Liga.

5. Dalam kerangka kerja AD yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3, 6 dan 7, Komite Internasional akan memelihara hubungan erat dan bekerjasama dengan Liga dalam menghadapi hal-hal kepentingan bersama.

6. Komite ini juga memelihara hubungan dengan pejabat Pemerintah dan setiap Lembaga Nasional atau Internasional yang bantuannya dianggap berguna.

PASAL 6LIGA PERHIMPUNAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH

1. Liga adalah Federasi Internasional dari Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional. Liga bertindak berdasarkan AD-nya dengan

t segala hak dan kewajibannya sebagai sebuah badan hukum yang sah.

2. Liga adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang mandiri/independen, yang bukan badan pemerintah, tidak berpolitik, tidak rasialis atau me-

' nganut aliran tertentu.

3. Tujuan umum Liga adalah memberi ilham, semangat, fasilitas dan setiap saat mengembangkan segala bentuk kegiatan kemanusiaan dari Perhimpunan Nasional dengan maksud untuk mencegah dan mengurangi penderitaan manusia dan dengan demikian turut memberikan sumbangan terhadap pemeliharaan dan peningkatan perdamaian dunia.

4. Untuk mencapai tujuan umum seperti yang ditetapkan dalam ayat 3 dan dalam hubungannya dengan Prinsip-Prinsip DasarGerakan Palang Merah, resolusi dari Konperensi Internasional dan kerangka kerja AD sekarang

7

serta sesuai dengan ketentuan pasal 3, 5 dan 7, maka fungsi dari Ligamenurut AD-nya adalah sebagai berikut:

a. Bertindak sebagai badan penghubung, pengkoordinir dan pendidik diantara Perhimpunan-Perhimpunan Nasional dan memberikan setiap bantuan yang mungkin dibutuhkan mereka;

b. Mendorong dan memajukan berdirinya dan berkembangnya suatu Perhimpunan Nasional yang patut diakui dan mandiri/independen di setiap negara;

c. Memberikan bantuan dengan segaia cara yang tersedia kepada semua korban bencana;

d. Membantu Perhimpunan Nasional dalam kegiatan kesiap-siagaan, pertolongan terhadap bencana alam, pengaturan kegiatan pertolongan tersebut dan operasi pertolongan itu sendiri.

e. Mengatur, mengkoordinasikan bantuan internasional secara langsung sesuai dengan Prinsip-Prinsip dan ketentuan-ketentuan yang disahkan oleh Konperensi Internasional.

f. Mendorong dan mengkoordinasikan keikutsertaan Perhimpunan Nasional dalam kegiatan pemeliharaan kesehatan dan memajukan kesejahteraan masyarakat, dengan cara bekerjasama dengan pejabat berwenang yang tepat;

g. Mendorong dan mengkoordinir pertukaran gagasan diantara Perhimpunan Nasional untuk mendidik anak-anak dan remaja demi terca- painya cita-cita kemanusiaan dan perkembangan persahabatan diantara mereka di semua negara;

h. Membantu Perhimpunan Nasional memilih anggota-anggota dari masyarakat sebagai suatu kesatuan dan menanamkan prinsip-prinsip serta cita-cita dari Gerakan ini;

i. Memberi pertolongan kepada korban-korban pertikaian bersenjata sesuai dengan persetujuan yang ditandatangani dengan Komite Internasional;

j. Membantu Komite Internasional dalam memajukan dan mengembangkan Hukum Perikemanusiaan Internasional dan bekerjasama dengannya dalam penyebarluasan Hukum ini dan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan pada Perhimpunan Nasional;

k. Menjadi wakil resmi anggota Perhimpunan Nasional di kawasan internasional, antara lain mengambil keputusan dan rekomendasi yang telah disetujui dalam musyawarahnya dan menjaga keutuhan Perhimpunan Nasional serta melindungi kepentingan mereka.

8

I. Menjalankan mandat yang dipercayakan padanya oleh Konperensi Internasional;

5. Di setiap Negara, Liga akan bertindak melalui atau dengan persetujuari Perhimpunan Nasional sesuai Undang-Undang Negara yang bersangkutan.

PASAL 7 K E R J A S A M A

1. Komponen Gerakan akan bekerjasama satu dengan lainnya sesuai dengan AD masing-masing dan sesuai dengan Pasal 1 , 3 , 5 dan 6 AD Gerakan yang berlaku.

2. Secara khusus Komite Internasional dan Liga akan memelihara hubungan yang sering dan teratur satu dengan lainnya pada tingkat yang setara untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bersama demi kepentingan mereka yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan.

3. Di dalam kerangka kerja AD yang berlaku dan AD masing-masing, Komite Internasional dan Liga akan menandatangani persetujuan yang dibutuhkan untuk menselaraskan pelaksanaan kegiatan mereka. Jika dengan alasan apapun, persetujuan seperti di atas tidak ada, maka pasal 5 ayat 4b) dan pasal 6 ayat 4i) tidak berlaku dan Komite Internasional bersama Liga akan menunjuk pada ketentuan-ketentuan lain dari AD yang berlaku untuk menyelesaikan masalah terbatas pada kegiatan masing-masing.

4. Kerjasama diantara Komponen-komponen Gerakan atas dasar wilayah (Regional Basis) akan dijalankan dengan semangat misi bersama-dan Prinsip Dasar Gerakan, sesuai dengan AD masing-masing.

5. Komponen-komponen Gerakan, sementara mempertahankan identitas dan kemandiriannya, bekerjasama dengan organisasi lainnya yang aktif dalam bidang kemanusiaan asalkan organisasi tersebut sejalan dengan tujuan Gerakan ini dan bersedia untuk menghormati ketaatan Komponen- komponen terhadap Prinsip Dasarnya.

BAB IIIBADAN HUKUM


Konperensi Internasional adalah lembaga tertinggi Gerakan.Dalam Konperensi Internasional para wakildari komponen-komponen Gerakanbertemu dengan para wakil dari negara-negara peserta Konvensi-konvensiJenewa. Negara tersebut melaksanakan tanggung-jawabnya terhadap kon-vensi dan mendukung keseluruhan kerja dari Gerakan seperti tercantum dalam

9

pasal 2. Mereka bersama-sama meneliti dan memutuskan masalah kemanusiaan dan masalah lain yang berhubungan.

PASAL 9K O M P O S I S I

1. Para peserta Konperensi Internasional terdiri dari delegasi Perhimpunan- Perhimpunan Nasional, Komite Internasional, Liga dan negara-negara peserta Konvensi-Konvensi Jenewa.

2. Tiap-tiap delegasi mempunyai hak yang sama dinyatakan dalam satu suara.

3. Seorang anggota delegasi hanya dapat mewakili satu delegasi.4. Suatu delegasi tidak dapat diwakilkan oleh delegasi lainnya atau oleh

anggota suatu delegasi lain.

PASAL 10 F U N G S I

1. Konperensi Internasional mendukung kesatuan dan pencapaian tugas Gerakan berdasarkan Prinsip-prinsip Dasar.

2. Konperensi Internasional mendukung penghargaan dan perkembangan Hukum Perikemanusiaan Internasional dan Konvensi Internasional yang menjadi perhatian khusus.

3. Konperensi Internasional mempunyai wewenang lain untuk :a. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan

Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (selanjutnya disebut ART yang berlaku).

b. Mengambil keputusan akhir terhadap pendapat yang berbeda mengenai interpretasi dan penerapan dari AD & ART, berdasarkan permintaan dari para anggota.

c. Memutuskan segala pernyataan yang diajukan kepada Konperensi Internasional oleh Komisi Tetap (Standing Commission), Komisi Internasional ataupun Liga sesuai pasal 18 ayat 2.

4. Konperensi Internasional dapat memilih anggota Komisi Tetap atas Kemampuan pribadi seperti tercantum dalam pasal 17 ayat 1a Statuta yang berlaku dengan mempertimbangkan kwalitas individu dan prinsip distribusi geogratis.

5. Berdasarkan batasan dari AD & ART yang berlaku, Konperensi Internasional dapat memberikan keputusan, rekomendasi atau deklarasi dalam bentuk resolusi.

10

6. Konperensi Internasional dapat memberikan mandat kepada Komite Inter- nasional dan Liga berdasarkan AD mereka dan AD yang berlaku.

7. Bila perlu dan dengan mayoritas 2/3 anggota hadir dan melaksanakan pemungutan suara Konperensi Internasional boleh membuat peraturan- peraturan yang menyangkut hal-hal seperti prosedur dan pemberian medali-medali penghargaan.

8. Konperensi Internasional boleh membentuk, selama konperensi berlangsung, badan-badan tambahan sesuai dengan ART.

PASAL 11 T A T A C A R A

1. Konperensi Internasional akan diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali kecuali bila Konperensi Internasional menetapkan lain. Konperensi akan diadakan oleh Perhimpunan Nasional, Komite Intern as iontrt. atau Liga berdasarkan mandat yang diberikan untuk tujuan tersebut oleh Konperensi Internasional sebelumnya atau oleh Komisi Tetap seperti tercantum dalam pasal 18 ayat 1a.

Sebagai ketentuan umum, pertimbangan yang tepat akan diberikan kepada setiap tawaran untuk bertindak sebagai tuan rumah konperensi mendatang, yang dibuat oleh Perhimpunan Nasional, Komite Internasional atau Liga selama Konperensi Internasional berlangsung.

2. Bila keadaan istimewa menghendaki, tempat dan tanggal berlangsungnya Konperensi Internasional boleh dirubah oleh Komisi Tetap. Komisi Tetap boleh bertindak atas inisiatif sendiri atau atas usulan yang diajukan oleh Komite Internasional, Liga atau minimal 1/3 dari jumlah Perhimpunan Nasional.

3. Konperensi Internasional akan memilih Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Asisten Sekjen dan pejabat-pejabat lain dari konperensi.

4. Semua peserta dalam Konperensi Internasional harus menghormati Prin- sip Dasar Palang Merah dan semua dokumen yang disampaikan harus sesuai dengan Prinsip Dasar ini. Agar supaya perdebatan dalam Konperensi Internasional mendapat kepercayaan semua pihak, maka Ketua dan setiap pejabat yang terpilih bertanggung jawab atas jalannya sidang dan menjamin agar tidak ada pembicara terlibat dalam pertentangan politik, ras, agama atau ideologi pada setiap kesempatan. Seperti yang dijabarkan dalam ART, Biro dan Konperensi Internasional wajib menerapkan standard yang sama terhadap dokumen-dokumen yang dibuat sebelum mengijinkan peredarannya.

11

5. Di samping para anggota yang berhak menghadiri Konperensi Interna- sional, para peninjau yang sesuai dengan artikel 18 ayat 1d, boleh menghadiri rapat-rapat konperensi kecuali bila konperensi menetapkan lain.

6. Konperensi Internasional tidak boleh mengubah AD Komite Interna- sional ataupun Konstitusi Liga juga tidak boleh mengambil keputusan- keputusan yang bertentangan dengan AD yang berlaku atau resolusi- resolusi Konperensi Internasional.

7. Konperensi Internasional akan mengusahakan untuk mensahkan resolusi-resolusi berdasarkan konsensus sesuai dengan ART. Bila konsensus tidak tercapai, pemungutan suara dapat dilakukan sesuai dengan ART.

8. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan AD yang berlaku, Konperensi Internasional akan diatur oleh ART.

DEWAN DELEGASI (COUNCIL OF DELEGATES)GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH

INTERNASIONAL


Dewan delegasi Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasionaladalah badan tempat para wakil komponen-komponen Gerakan mendiskusikanhal-hal yang berhubungan dengan Gerakan secara keseluruhan.

PASAL 13 S U S U N A N

1. Para anggota Dewan adalah delegasi Perhimpunan-Perhimpunan Na- sional, Komite Internasional dan Liga.

2. Tiap delegasi mempunyai hak yang sama dinyatakan dalam satu suara.


1. Dalam keterbatasan AD yang berlaku, Dewan akan memberikan pandangan dan bilamana perlu mengambil keputusan-keputusan mengenai semua masalah Gerakan yang disampaikan kepada Dewan oleh Konperensi Internasional, Komisi Tetap, Perhimpunan-Perhimpunan Nasional, dan Liga.

12

2. Pada waktu rapat sebelum pembukaan Konperensi Internasional, Dewan dapat:

a. Mengajukan usul kepada konperensi nama-nama yang mengisi jabatan seperti tercantum dalam pasal 11 ayat 3.

b. Mensahkan agenda sementara dari konperensi.

3. Dalam keterbatasan AD yang berlaku, Dewan akan mensahkan keputusan-keputusan, rekomendasi-rekomendasi atau deklarasi-deklarasi dalam bentuk resolusi-resolusi.

4. Meskipun ketentuan umum tercantum dalam pasal 10 ayat 7, tapi Dewan boleh mengubah peraturan-peraturan mengenai pemberian penghargaan medali Henry Dunant bila mayoritas 2/3 anggotanya hadir dan melaksanakan pemungutan suara.

5. Dewan boleh menyampaikan persoalan apapun kepada Konperensi Internasional.

6. Dewan boleh menyampaikan sebuah persoalan kepada komponen-komponen Gerakan Palang Merah untuk pertimbangan.

7. Dewan boleh membentuk badan-badan pelengkap bila perlu dengan perincian mandat, jangka waktu dan keanggotaan berdasarkan persetujuan mayoritas 2/3 anggotanya hadir dan melaksanakan pemungutan suara.

8. Dewan tidak boleh mengambil keputusan akhir mengenai persoalan apapun yang menurut AD yang berlaku mempakan wewenang tunggal dari Konperensi Internasional, juga tidak boleh mengambil keputusan- keputusan yang bertentangan dengan resolusi-resolusi Konperensi Internasional atau persoalan-persoalan apapun yang telah ditetapkan oleh Konperensi atau persoalan yang telah dijadwalkan untuk agenda konperensi mendatang.


1. Dewan mengadakan rapat pada tiap kesempatan Konperensi Internasional, menjelang pembukaan Konperensi dan bila 1/3 anggota Perhim- punan-perhimpunan Nasional, Komite Internasional, Liga atau Komisi Tetap menghendaki. Pada prinsipnya, Dewan akan mengadakan rapat pada setiap sidang Majelis Umum (General Assembly) Liga. Dewan dapat pula mengadakan rapat atas inisiatif Dewan sendiri.

13

2. Dewan memilih Ketua dan Wakil Ketua. Jika Sidang Dewan, Majelis Umum Liga dan Konperensi Internasional diselenggarakan maka akan diketuai oleh orang yang berbeda.

3. Semua anggota Dewan wajib menghargai Prinsip-Prinsip Dasar dan semua dokumen yang diajukan hams sesuai dengan prinsip-prinsip ini.

Agar perdebalan persidangan Dewan mendapat kepercayaan semua pihak, Ketua dan semua pejabat yang terpilih bertanggungjawab atas jalannya sidang dan menjamin agar tidak ada pembicara terlibat dalam pertentangan politik, ras, agama atau ideologi pada setiap kesempatan.

4. Di samping anggota yang berhak menghadiri Sidang Dewan, para peninjau sesuai dengan pasal 18 ayat 4c, peninjau yang berasal dari Perhim- punan Nasional yang masih dalam proses pengakuan, yang tampaknya keberadaannya akan diakui boleh menghadiri Sidang Dewan, kecuali Dewan menetapkan lain.

5. Dewan mengusahakan agar dapat mensahkan resolusi-resolusinya secara konsensus seperti tercantum dalam ART. Bila konsensus tidak tercapai, pemungutan suara harus dilaksanakan sesuai dengan ART.

6. Dewan tunduk pada ART. Bila perlu Dewan dapat memberikan lampiran tambahan ART dengan persetujuan 2/3 mayoritas anggota yang hadir dan melaksanakan pemungutan suara, kecuali bila Konperensi Internasional menetapkan lain.

KOMISI TETAP PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH

(Standing Commission of The Red Cross and Red Crescent)


Komisitetap Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (disebut Komisi TetapdalamAD yang berlaku) adalah pengawas Konperensi Internasional antara duakonperensi yang menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan pasal 18.

PASAL 17 S U S U N A N

1. Komisi tetap terdiri dari 9 anggota, yaitu :a. 5 anggota berasal dari Perhimpunan-perhimpunan Nasional yang

berbeda, setiap anggota dipilih oleh Konperensi Internasional berdasarkan kemampuan pribadi sesuai dengan pasal 10 ayat 4 dan

14

memegang jabatan hingga selesainya Konperensi Internasional berikutnya atau hingga Komisi Tetap yang baru resmi dibentuk, tergantung dari yang paling akhir dilaksanakan.

b. 2 anggota adalah wakil dari Komite Internasional, satu diantaranya adalah Presiden Komite Internasional.

c. 2 anggota adalah wakil dari Liga, satu diantaranya adalah Presiden Liga.

2. Bila anggota yang disebut dalam ayat 1 b atau 1 c berhalangan hadir dalam rapat Komisi Tetap, ia boleh menunjuk wakil untuk rapat-rapat tersebut dengan syarat wakil yang ditunjuk bukan anggota Komisi Tetap.Bila terjadi kekosongan diantara anggota-anggota yang tercantum dalam ayat 1a, Komisi Tetap dapat menunjuk seseorang yang pada pemilihan pertama mendapatkan suara terbanyak tapi tidak terpilih, dengan syarat bahwa orang tersebut bukan berasal dari Perhimpunan Nasional yang sama dengan anggota-anggota yang telah terpilih. Jika hasil pemungutan suara sama, maka prinsip pembagian geografis menjadi faktor penentu.

3. Komisi tetap dapat mengundang wakil tuan rumah penyelenggara Konperensi Internasional berikutnya untuk menghadiri rapat-rapatnya sebagai penasehat paling lama satu tahun sebelum Konperensi Internasional diadakan.


1. Komisi tetap membuat perencanaan untuk Konperensi Internasional berikutnya dengan cara :a. Memilih tempat dan menetapkan tanggal bila belum ditetapkan oleh

Konperensi terdahulu atau jika terjadi keadaan istimewa sesuai dengan pasal 11 ayat 2;

b. Menetapkan program untuk Konperensi;c. Mempersiapkan agenda sementara Konperensi yang akan diserahkan

kepada Dewan;d. Menetapkan nama-nama peninjau sesuai dengan pasal 11 ayat 5

berdasarkan konsensus;e. Mempropagandakan Konperensi agar mendapatkan jumlah peserta

yang optimal;

2. Komisi tetap dapat menyelesaikan, selama jangka waktu antara dua Konperensi internasional, dan tunduk pada semua keputusan akhir Konperensi :

15

a. Setiap perbedaan pendapat yang timbul terhadap interpretasi dan pelaksanaan dari AD/ART yang berlaku.

b. Setiap pertanyaan yang disampaikan kepada Komisi Tetap oleh Komite Internasional atau Liga sehubungan dengan perbedaan yang timbul diantara keduanya.

3. Komisi Tetap wajib :a. Mengembangkan keharmonisan bekerja dalam Gerakan dan dalam

hal ini, koordinasi antara komponen-komponennya. jb. Mendorong dan meneruskan pelaksanaan resolusi-resolusi Konpe-

rensi Internasionalc. Meneliti persoalan-persoalan yang menyangkut Gerakan secara '

keseluruhan.

4. Komisi Tetap akan mengatur rencana Sidang Dewan berikutnya dengan:

a. Memilih tempat dan menetapkan tanggal diadakannya Sidang De wan.

b. Mempersiapkan Agenda sementara Sidang Dewan.c. Menetapkan daftar nama-nama peninjau sesuai pasal 15 ayat 4

berdasarkan konsensus.

5. Komisi Tetap akan mengatur pemberian Medali Penghargaan Henry Dunant.

6. Komisi Tetap boleh menyerahkan setiap pertanyaan mengenai Gerakan kepada Dewan.

7. Komisi Tetap menetapkan badan-badan sementara berdasarkan konsensus, bila diperlukan dan memilih calon-calon anggota badan sementaratersebut. *

8. Dalam menjalankan tungsi dan tunduk pada semua keputusan akhir dariKonperensi Internasional, Komisi Tetap akan mengambil tindakan bila ikeadaan menghendaki, akan tetapi kebebasan dan inisiatif dari tiap komponen Gerakan sesuai dengan AD yang berlaku selalu dilindungi.


1. Komisi Tetap dapat mengadakan rapat paling sedikit dua kali setahun. Rapat khusus dapat diadakan bila diajukan oleh Ketua Komisi Tetap baik atas inisiatif sendiri ataupun atas permintaan dari tiga anggotanya.

16

2. Markas Besar Komisi Tetap berada di Jenewa. Komisi Tetap boleh mengadakan rapat ditempat lain yang dipilih oleh Ketua Komisi dan disetujui oleh para anggotanya.

3. Komisi Tetap dapat pula mengadakan rapat pada tempat dan waktu yang sama bertepatan dengan Konperensi Internasional.

4. Semua Keputusan ditetapkan oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam AD ataupun ART yang berlaku.

5. Komisi Tetap dapat memilih Ketua dan wakil Ketua dari para anggotanya.

6. Berdasarkan batasan-batasan dari AD dan ART yang berlaku, Komisi Tetap dapat menetapkan ART-nya sendiri.

BAB IVKETENTUAN PENUTUP

PASAL 20 A M A N D E M E N

Setiap usul mengenai amandemen AD dan ART yang berlaku harus dican- tumkan dalam agenda Konperensi Internasional dan teksamandementersebut dikirimkan kepada semua anggota Konperensi paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

Untuk pengesahan setiap amandemen memerlukan mayoritas 2/3 anggota Konperensi Internasional yang hadir dan melaksanakan pemungutan suara, yang dilakukan setelah Komite Internasional dan Liga menyampaikan pendapat-pendapatnya dalam Konperensi.

PASAL 21 MULAI BERLAKU

1. AD ini dapat menggantikan AD yang disahkan tahun 1952 oleh Konperensi Internasional ke 18. Semua ketentuan yang dahulu yang berlen- tangan dengan AD ini dihapuskan.

2. AD ini mulai berlaku tanggal 8 November 1986.

17

I

ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PALANG MERAH DAN

BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL(Disahkan oleh Konperensi Internasional Palang Merah XXV,

di Jenewa, Oktober 1986)

19



(Disahkan oleh Konperensi Internasional Palang Merah XXV, Oktober 1986)

DAFTAR ISI

Bab I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Tujuan ijmum ARTPasal 2 ART lainnyaPasal 3 Ketentuan yang bertentangan

Bab II KONPERENSI INTERNASIONAL PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL

Pasal 4 Tempat dan TanggalPasal 5 Pendaftaran sementaraPasal 6 Agenda sementaraPasal 7 Penyerahan dan Pengiriman dokumen-dokumen resmiPasal 8 Penyerahan dan Pembagian Laporan Kerja ke Perhimpunan

NasionalPasal 9 PesertaPasal 10 T a m uPasal 11 Media InformasiPasal 12 B a h a s aPasal 13 Urutan Menurut abjadPasal 14 KorumPasal 15 PimpinanPasal 16 Biro dan KomisiPasal 17 Pemberitahuan Usul-UsulPasal 18 PerdebatanPasal 19 Pengesahan ResolusiPasal 20 Tatacara Pemungutan SuaraPasal 21 Pemilihan anggota Komisi TetapPasal 22 Risalah Konperensi

Bab III DEWAN DELEGASI

Pasal 23 Waktu dan TempatPasal 24 SidangPasal 25 Agenda SementaraPasal 26 PembukaanPasal 27 Pekerjaan DewanPasal 28 Risalah Dewan

21

Bab IV KOMISI TETAP

Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31

BAB VPASAL 32 Pasal 33

SidangKorumRisalah Komisi Tetap

KETENTUAN PENUTUPAmandemen AD dan ARTMulai berlakunya ketentuan-ketentuan ART

I

i

22



BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Tujuan Umum Anggaran Rumah Tangga

Tujuan umum Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut "ART") adalah menjamin penerapan Anggaran Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (selanjutnya disebut "AD”) dan mengatur kerja badan-badan hukumnya.

Pasal 2Anggaran Rumah Tangga Lainnya

1. Badan-badan hukum Gerakan ini boleh menetapkan ART lain seperti tercantum dalam AD.

2. Setiap badan pelengkap yang dibentuk oleh badan-badan hukum ini, selain dari Komisi Pleno Konperensi Internasional, boleh menetapkan ART sendiri secara konsensus. Jika tidak terdapat/terbentuk ART baru maka ART yang berlaku dapat diterapkan secara "Mutatis Mutandis", juga oleh Komisi Pleno.

Pasal 3Ketentuan yang bertentangan

AD berlaku diatas setiap Ketentuan lain dan ART berlaku diatas setiap ketentuan lainnya atau peraturan-peraturan yang dibentuk oleh badan-badan hukum atau oleh setiap badan pelengkap yang dibentuknya.

BAB IIKONPERENSI INTERNASIONAL

Pasal 4Tempat dan Tanggal

Keputusan 1. Tempat dan Tanggal Konperensi Internasional (selanjutnya disebut "Konperensi") harus ditetapkan

23

oleh komisi tetap jika Konperensi sebelumnya belum menetapkan hal tersebut.

Jaminan Pemerintah 2. Keputusan mengenai tempat Konperensi berikutnyahanya dapat ditetapkan setelah Konperensi atau setelah Komisi Tetap menerima jaminan tertulis dari Pemerintah Negara dimana Konperensi berikutnya diusulkan untuk diselenggarakan dan semua peserta seperti tercantum dalam pasal 9 diberikan ijin untuk turut serta.

Perubahan tanggal 3. Setiap perubahan tanggal Konperensi sesuai de-ngan AD pasal 11 ayat 2 diberitahukan oleh Komisi Tetap kepada penyelenggara secepat mungkin sehingga penyelenggara masih dapat mengirim pemberitahuan pendaftaran 90 hari sebelum tanggal pembukaan Konperensi yang dirubah tersebut.

Pasal 5 Pendaftaran

Perhimpunan Nasional, Komite Internasional atau Liga, ketika diberi mandat sebagai tuan rumah Konperensi, harus mengirim pemberitahuan kepada anggota-anggota dan peninjau-peninjau Konperensi dengan surat tercatat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pembukaan Konperensi yang telah ditetapkan. Dalam undangan harus tercantum tempat, tanggal pembukaan dan lamanya Konperensi.

Pasal 6Agenda Sementara

Acara dan Agenda sementara Konperensi yang ditetapkan oleh Komisi Tetap harus disertakan pada pemberitahuan pedaftaran. Agenda sementara harus disahkan oleh Dewan.

Pengamatan, perubahan atau penambahan terhadap Agenda sementara harus diterima oleh Komisi Tetap paling lambat 60 hari sebelum Konperensi dibuka, atau sesudahnya bila disetujui oleh Komisi Tetap.

Pengiriman 1.

Perubahan 2.

24

Pasal 7Penyerahan dan Pengiriman Dokumen Resmi

Setiap dokumen yang diserahkan oleh anggota Konperensi agar dimasukkan dan digolongkan sebagai dokumen resmi, harus diterima Komisi Tetap 90 hari sebelum Konperensi dibuka.

Dengan persetujuan Komisi Tetap, Komite Intemasional dan Liga, dokumen ini akan dikirimkan ke seluruh anggota dan peninjau Konperensi paling lambat 45 hari sebelum Konperensi dibuka.

Pasal 8Penyerahan dan Pengiriman Laporan Kerja

Perhimpunan Nasional

Laporan hasil kerja Perhimpunan Nasionnal,sejak Konperensi yang lalu diserahkan kepada Konperensi oleh Perhimpunan Nasional yang bersangkutan^ Laporan ini harus dikirim langsung ke tuan rumah, diterima paling Iambat^l5 J hari sebelum Konperensi dibuka untuk dibagikan setelah disetujui oleh BircTKonperensi.

Pasal 9 P e s e r t a t o

% on &

Definisi

Para wakil

Peninjau

1. Peserta Konperensi adalah para wakil anggota seperti tercantum dalam AD pasal 9 dan Peninjau seperti tercantum dalam AD pasal 11 ayat 5.

2. Nama para wakil setiap delegasi, satu diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Delegasi, harus diberitahukan kepada tuan rumah sebelum sidang pertama Dewan oleh para anggota. Ketua Konperensi harus diberitahu setiap perubahan.penambahanatau peng- hapusan susunan delegasi selama Konperensi berlangsung. Wakil delegasi tidak boleh dicalonkan untuk suatu jabatan resmi kecuali namanya telah diberitahukan kepada tuan rumah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Peninjau Konperensi adalah orang yang diundang atau wakil dari organisasi yang diundang. Organisasi tersebut akan memberitahukan nama-nama para wakil mereka kepada tuan rumah sebelum Konperensi dibuka. Peninjau mempunyai hak berbicara

25

hanya bila dipersilahkan oleh Ketua Siaang dan tidak ditolak forum. Mereka dapat memiliki dokumen Koperensi.

Pasal 10 T a m u

Tuan rumah bolah mengirimkan undangan kepada paratamu untuk menghadiri Pembukaan, Penutupan dan acara lainnya, jika Komisi Tetap/Biro Kon- perensi mengijinkannya.

Pasal 11 Media Informasi

Biro Konperensi bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan denganketerangan resmi Konperensi. Biro tersebut akan mengatur peliputan jalannyaKonperensi yang dilakukan Media Informasi, kecuali jika Konperensi memutuskan lain.

Pasal 12 B a h a s a

Bahasa resmi

Bahasa Kerja

Bahasa Tuan Rumah

1. Bahasa resmi Konperensi adalah Arab, Cina, Ing- gris, Perancis, Rusia, Spanyol. Bahasa-bahasaterse- but bolef] digunakan dalam perdebatan tanpa ijin Ketua terlebih dahulu. Setiap wakil delegasi yang ingin berbicara dengan bahasa diluar bahasa resmi, harus meminta ijin Ketua.

2. Bahasa kerja yang dipakai Konperensi adalah bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol. bahasa kerja ini disediakan terjemahannya secara simultan dan merupakan bahasa yang dipakai untuk dokumen yang disiapkan sesuai dengan Agenda. Setiap wakil delegasi yang menggunakan bahasa kerja lain, harus menyediakan terjemahannya ke salah satu bahasa kerja yang dipakai Konperensi.

3. Komisi Tetapboleh menetapkan, dengan persetujuan tuan rumah, bahwa untuk Konperensi khusus bahasa tuan rumah juga dapat diterjemahkan secara simultan.

26

Pasal 13Daftar Menurut Abjad

Daftar nama anggota adalah menurut abjad sesuai dengan nama negaranya dalam bahasa Perancis. Nama Perhimpunan Nasional dan Negara yang pertama memilih akan ditentukan dengan diundi.

Pasal 14 K O R U M

Agar Konsensus sah, Konperensi memerlukan Korum satu pertiga dari seluruh jumlah Komponen Gerakan seperti tercantum pada AD pasal 1 dan dari negara seperti tercantum pada AD pasal 2.

Pasal 15 Pimpinan

Pembukaan 1.

Sidang Pleno 2.

Pemilihan 3.

Pembukaan Konperensi diketuai oleh wakil dari tuan rumah.

Sidang Pleno I diketuai oleh Presiden Komisi Tetap sampai Ketua Konperensi terpilih.

Pada Sidang Pleno I, Konperensi memilih Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal dan 2 (dua) pembantu Sekretaris Jenderal menurut saran De- wan.

Kekuasaan Ketua 4. Sebagai tambahan dari kekuasaan yang diberikan Sidang pada pasal-pasal lain ART ini dan tunduk pada

ayat 1 dan 2 pasal ini, Ketua menyatakan Sidang Pleno I dibuka dan ditutup, menjamin pelaksanaan ART, memimpin semua perdebatan, mengajukan pemungutan suara dan mengumumkan hasilnya. Ketua berhak menugaskan salah seorang Wakil Ketua untuk menggantikannya selama atau sebagian sidang.

Kekuasaan Wakil 5. Setiap Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua untuk Ketua Sidang menggantikannya, mempunyai kekuasaan dan

tanggung jawab seperti ketua.

27

Pasal 16 Biro dan Komisi

Biro

Komisi pleno

Badan-Badan pelengkap lainnya

Tambahan Agenda

Usulan-usulan dan

1. Diharuskan ada satu Biro yang mengatur jalannya Konperensi Biro ini diketuai oleh Ketua Konperensi dan anggotanya terdiri dari Ketua Komisi Tetap, Ketua-ketua delegasi Komite Internasional dan Liga, para Ketua Komisi Pleno dan Sekretaris Jenderal Konperensi.

2. Komisi Pleno adalah badan pelengkap, terbuka bagi seluruh peserta konperensi. Konperensi dapat membentuk komisi-komisi tersebut sesuai dengan usul dari Komisi Tetap selama Konperensi berlangsung, Konperensi mensahkan agenda yang telah ditetapkan oleh Komisi tersebut. Setiap Komisi memilih Ketua, Wakil Ketua dan Raporter berdasarkan usulan Dewan.

3. Selama Konperensi berlangsung, Konperensi dapat membentuk badan-badan pelengkap lainnya termasuk agendanya.

Pasal 17Pemberitahuan usulan

1. Biro dapat mengusulkankepada Konperensi bahwa acara baru ditambahkan kepada Agenda, apabila usulan tersebut diterima Ketua 1 (satu) hari sebelumnya dan ditandatangani oleh paling sedikit 5 (lima) delegasi Konperensi dari negara berbeda. Biro akan menentukan agenda setiap sidang, sedapat mungkin sesuai dengan ketentuan yang diusulkan oleh Komisi Tetap dan disahkan oleh Dewan.

2. Sesuai dengan AD pasal 11 ayat 4, usulan-usulan dan amandemen (tidaktermasuk "point of order") harus disampaikan sebelumnya secara tertulis kepada Ketua dan dibagikan kepada peserta sebelum diskusi dimulai, kecuali Ketua memutuskan lain. Tatacara yang sama dapat diterapkan untuk dokumen-dokumen lainnya.

28

Persetujuan

Tatacara perdebatan 1

Lama pembicaraan

"Point of Order"

Prioritas Mosi

M o s i

Ketua boleh memutuskan bahwa setiap usaha, amandemen termasuk mosi penutupan harus disetujui oleh delegasi-delegasi lainnya sebelum didiskusikan atau diadakan pemungutan suara.

Pasal 18 Perdebatan

Peserta tidak boleh berbicara tanpa terlebih dahulu mendapat ijin Ketua. Pembicara dipanggil menurut urutannya setelah mereka menunjukkan keinginan- nya untuk berbicara kepada Ketua. Prioritas diberikan kepada Ketua dan Raporter Komisi atau delegasi yang bertanggung jawab terhadap laporan, usulan atau amandemen yang sedang didiskusikan.

Lama berbicara dibatasi selama 10 menit, namun dapat diperpanjang atau dipersingkat dengan persetujuan Ketua, kecuali forum memutuskan lain.

Jika dalam diskusi seorang peserta mengajukan "Point of Order", maka diskusi ditangguhkan dan "Point of Order" diterima oleh Ketua sesuai ART, atau oleh forum atas permintaan Ketua. Peserta yang mengajukan "Point of Order" tidak boleh berbicara mengenai substansi yang sedang didiskusikan.

Usulan berikut ini diutamakan dari segala mosi lainnya :

a. Menghentikan Sidang.

b. Menangguhkan Sidang.

c. Menangguhkan perdebatan mengenai hal yang sedang dibicarakan.

d. Menghentikan perdebatan mengenai hal yang sedang dibicarakan.

Mosi seperti di atas harus disetujui paling sedikit 4 (empat) wakil delegasi lainnya.

Hanya seorang delegasi boleh berbicara dan seorang menolak "point of order" dan mosi seperti yang tercantum pada ayat 4, kecuali Ketua memutuskan lain.

29

Menutup perdebatan

Permohonan untuk menolak pimpinan

Sidang

Dengan konsensus

Dengan pemungutan Suara

Peraturan Pemungutan Suara

Hak suara

6. Diskusi terhadap setiap pertanyaan ditutup bila tidak ada pembicara lagi atau ketika mosi penutupan diterimaolehforum.Selamaperdebatanberlangsung, Ketua Sidang dapat mengumumkan daftar pembicara dan dengan sepengetahuan forum menyatakan bahwa diskusi ditutup. Ketua Sidang memberikan hak untuk menjawab pertanyaan yangtelahdiajukan terlebih dahulu.

7. Seorang delegasi boleh mengajukan permohonan untuk menolak pimpinan Ketua Sidang. Permohonan harus segera diputuskan dengan pemungutan suara. Ketua Sidang harus segera menghentikan sidang, kecuali mayoritas suara anggota-anggota yang hadirdan ikut pemungutan suara menghentikan lain.

Pasal 19Pengesahan Resolusi

1. Konsensus harus diartikan bila tidak ada satupun suara menolak dan bila tidak disampaikan untuk menghalangi pengesahan resolusi. Sesudah pengesahan resolusi dengan konsensus, setiap delegasi boleh menyatakan resolusi telah disahkan dengan pemungutan suara..

2. Jikatidakterjadi konsensus, resolusi harus disahkan dengan pemungutan suara dari mayoritas anggota- anggota yang hadirdan melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 20Tatacara Pemungutan Suara

1. Amandemen terhadap suatu usulan atau mosi harus melalui pemungutan suara sebelum usulan dan mosi dibahas. Jika banyak terdapat Amandemen, Ketua Sidang hams mengadakan pemungutan suara terhadap amandemen yang paling berubah dari aslinya.

2. Suara setiap delegasi disampaikan oleh Ketua Delegasi atau oleh seorang delegasi yang menggantikannya. Ketua Sidang tidak mempunyai hak suara selain yang diberikan kepada delegasinya.

30

Mayoritas

Mengangkat tangan

Secara terbuka

Secara tertutup

InterupsiPemungutanSuara

Nominasi

3. Mayoritas hams separuh dari jumlah seluruh suara yang memihak atau menolak usulan, ditambah satu suara. Jumlah anggota yang hadir dan memilih tapi abstain, hams dicatat namun tidak diperhitungkan untuk menentukan mayoritas. Jika jumlah suara sama banyak, usulan ditolak. Hasil dari pemungutan suara diumumkan oleh Ketua Sidang dan dican- tumkan dalam Risalah Konperensi.

4. Jika tidak tercapai konsensus, maka pemungutan suara diadakan dengan mengangkat tangan, seperti peraturan umumnya.

5. Pemilihan suara dapat diadakan secara terbuka jika diminta oleh 10 (sepuluh) delegasi. Dalam hal ini semua delegasi Perhimpunan Palang Merah Na- sional harus memilih dahulu baru kemudian diikuti oleh Wakil Negara, Wakil Komite Internasional dan Wakil Liga. Delegasi Perhimpunan Nasional dan delegasi Negara dipanggil sesuai dengan nomor urut

6. Pemungutan suara diadakan secara tertutup jika diajukan oleh 10 (sepuluh) delegasi. Dalam hal ini Ketua Sidang akan menunjuk 3 (tiga) orang anggota yang mengumpulkan kertas-kertas tersebut dan kemudian diadakan penghitungan suara. Suatu permintaan yang sah untuk mengadakan pemungutan suara secara tertutup harus didahulukan dari permintaan yang sah untuk pemungutan suara secara terbuka.

7. Sesudah Ketua Sidang mengumumkan bahwa pemungutan suara dimulai, tidak seorangpun delegasi boleh mengadakan intempsi kecuali dengan "point of order" sesuai dengan tatacara pemungutan suara yang berlaku.

Pasal 21Pemilihan Anggota Komisi Tetap

1. Nominasi untuk menjadi anggota Komisi tetap harus disampaikan dalam amplop tertutup dengan riwayat hidup setiap calon kepada Biro, 48 jam

31

Permulaan proses pemilihan

Secara tertutup

Calon-calon yang terpilih

Suara sama banyak

Calon-calon dari Perhimpunan Na- sional yang sama

Pencatatan risalah Sidang Pleno dan Komisi.

sebelum sidang pemilihan. Ketika mengajukan calon, harus diperhatikan kemampuan pribadi dan prinsip pembagian geografis yang merata.

Proses Pemilihan anggota Komisi Tetap diadakan secepatnya sesudah sidang pemilihan dibuka, dimana pemungutan suara akan dilaksanakan.

3. Anggota Komisi Tetap sesuai dengan AD pasaMO ayat 4 akan dipilih secara tertutup oleh anggota- anggota konperensi. Untuk menentukan mayoritas suara absolut maka sesuai ayat 4, perhitungan jumlah anggota harus diadakan sebelum pemungutan suara dimulai.

Pada tahap pertama, calon-calon yang mendapatkan mayoritas suara absolut dinyatakan terpilih. Jika lebih dari 5 (lima ) calon mendapatkan mayoritas suara absolut, maka 5 calon yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan terpilih. Jika kurang dari 5 calon yang mendapatkan mayoritas absolut pada tahap pertama, maka tahap kedua diadakan dan calon-calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak dinyatakan terpilih.

Jika jumlah suara sama banyak, maka tahap-tahap berikutnya harus diadakan sampai calon-calon yang ada mendapatkan relatif mayoritas suara. Sesudah empat tahap, jumlah total dihitung untuk setiap calon. Jika masih sama, maka harus diundi.

Jika dua atau lebih calon-calon dari Perhimpunan Nasional yang sama dalam posisi dapat dinyatakan terpilih, maka hanya calon yang mendapatkan suara terbanyak yang dipilih.

Pasal 22Risalah Konperensi

Kecualai diputuskan lain oleh f orum, Organisasi yangbertanggungjawab mengadakan Konperensi harus membuat peraturan-peraturan yang perlu untuk mencatat Sidang Pleno dan Komisi Konperensi.

32 .

Isi risalah 2. Hal-hal berikut ini dimasukkan dalam isalah Konpe-rensi dan dikumpulkan dalam satu volume :

- daftar peserta

- daftar dokumen

- catatan lengkap sidang pleno Konperensi

- laporan sidang Korn isi

- resolusi Konperensi

Pencetakan risalah 3. Hal-hal yang dikumpulkan pada ayat 2 dicetakatas wewenang Komisi Tetapdan diberikan kepada anggota-anggota Konperensi dan peninjau yang hadir, jika mungkin tak lebih dari satu tahun sesudah Konperensi ditutup.

Laporan harian 4. Laporan singkat Sidang Pleno konperensi dan Sidang Komisi disiapkan oleh tuan rumah dan diserahkan kepada anggota Konperensi satu hari sesudah sidang.

BAB IIIDEWAN DELEGASI

Pasal 23Waktu dan Tempat

Waktu, tempat dan lama sidang ditentukan oleh Komisi Tetap sesuai AD pasal 15 ayat 1.

Pasal 24 S i d a n g

Ketika Dewan bertemu bersamaan dengan Konperensi, maka penyelenggara Konperensi juga mengadakan Sidang Dewan. Komisi tetap akan bertanggung jawab terhadap segala hal mengenai sidang.

33

Pasal 25Agenda Sementara

Agenda Sementara Dewan akan disiapkan oleh Komisi Tetap.

Pasal 26 P e m b u k a a n

Waktu

Pimpinan

1. Pembukaan Sidang Dewan ketika akan berlangsung Konperensi, harus diadakan sebelum konperensi dibuka dengan memperhitungkan lamanya Sidang Dewan.

2. Ketua Komisi Tetap akan memimpin pembukaan Sidang hingga Ketua Sidang Dewan terpilih.

Pemilihan Ketua dan 3. Selain memilih Ketua dan Wakil Ketua seluruh Sekretaris anggota Dewan, Dewan juga memilih Sekretaris.

Pasal 27Pekerjaan Dewan

Kecuali dirinci dalam AD atau ART, pasal-pasal ART mengenai Konperensi dapat diterapkan secara "Mutatis Mutandis" pada sidang Dewan.

Pasal 28 Risalah Dewan

Ketika Dewan bersidang bersamaan dengan Konperensi, Risalah Dewan dapat juga dikumpulkan dalam satu volume seperti tercantum pada pasal 22 ay at 2.

BAB IVKOMISI TETAP

Pasal 29 S i d a n g

Segera setelah pemilihan anggota-anggota Komisi Tetap, Ketua Konperensi mengumpulkan anggota-anggota yang baru dan hadir. Anggota ini memutuskan secara mayoritas siapa yang akan bertangung jawab untuk memimpin

34

sidang pertama Komisi Tetap. Jika mungkin, pada pertemuan pertama juga dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 30 K o r u m

Untuk sahnya pertemuan, Komisi Tetap perlu satu korum dengan lima anggota.

Pasal 31Risalah Komisi Tetap

Ketika Komisi Tetap bersidang bersamaan dengan Konperensi, sesuai pasal 29, maka risalahnya dapat dijadikan satu volume seperti yang tercantum pada pasal 22 ayat 2.

BAB VKETENTUAN - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32Amandemen AD, dan ART

1. Sesuai AD pasal 20, rancangan Amandemen AD/ ART harus disampaikan kepada Ketua Komisi Tetap dengan waktu yang cukup baginya untuk menyamRpikan amandemen tersebut, bersama dengan komentar-komentardari Komite Internasional dan Liga kepada anggota-anggota konperensi, tidak lebih dari 6 (enam) bulan sebelum Konperensi dibuka.

2. Komite Internasional dan Liga akan menyampaikan komentar-komentar mereka kengenai amandemen tersebut dalam waktu yang cukup agar memungkinkan Komisi Tetap memenuhi tugasnya sebagaimana tercantum pada ayat sebelumnya.

3. Konperensi akan menetapkan secara resmi tanggal mulai berlakunya setiap Amandemen yang telah disahkan.

Penyampaian

Komentar-komentar Komite Internasional dan Liga

M ula i berlakunya Amandemen

35 .

Pasal 33Mulai Berlakunya Ketentuan-Ketentuan ART

Pembatalan

Tanggal berlaku

1. Ketentuan-ketentuan ART ini menggantikan ART yang disahkan oleh Konperensi Intemasional Palang Merah ke XVIII tahun 1952. Setiap ketentuan lama yang bertentangan dengan ART ini dihapuskan.

2. Ketentuan-ketentuan ART ini mulai berlaku tanggal 8 Nopember 1986.

Diterjemahkan oleh : Dra. Juliani

Dra. A. Rukminingsih

Endang Soewarso B.A dr. Irna

Diperiksa oleh Budi Harsono SH, MIL

• Anggota PP PMI 86-90Januari 1990, Hublu-MB PMI

36

Documents

ANGGARAN DASAR - pustakapmi.id