ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS CERAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41313/1/WEELY … · ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS CERAI GUGAT

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS

CERAI GUGAT DITINGGAL SUAMI

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

WEELY SEPTIA ANGGER HANDAYANI

NIM. 1111044200006

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

( A H W A L S Y A K H S H I Y Y A H )

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1438 H/2016 M

ABSTRAK

Weely Septia Angger Handayani. NIM 1111044200006.ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS CERAIGUGAT DITINGGAL SUAMI (Studi kasus di Pengadilan AgarnaWonogiri Jawa Tengah 2014). Program Studi Hukum Keluarga,Konsentrasi Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,1437/ 2016. 56halaman.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab banyaknya istriyang mencerai gugat suami di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah,alasan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang diakibatkansuami meninggalkan istri namun belum genap 2 tahun.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif lebihkhususnya dengan menggunakan penelitian deskriptif. Sumber datasekunder berupa dokumen dalam website putusan Pengadilan AgamaWonogiri selama tahun 2014. Menggunakan metode deskriftif analisis. Danteknik penulisannya berdasarkan pedoman penulisan skripsi FakultasSyariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kesimpulan bahwa penyebab banyaknya istri mencerai gugatsuami dikarenakan selama suami meninggalkan istri , istri tidak pernahdiberi nafkah lahir maupun batin dan tidak adanya kabar ketika suamimeninggalkan istri oleh sebab itu istri mengalami penderitaan selamaditinggalkan oleh suami.

Kata kunci

Pembimbing

Daftar pustaka

Cerai Gugat, Putusan Pengadilan Agama

Sri Hidayati, M.Ag.

Tahun 1986 s.d Tahun 2014

ii

iii

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmaanirrahim

Segala Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas

limpahan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kekuatan lahir batin kepada

penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga

tetap tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik

bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Skripsi ini merupakan syarat memperoleh gelar strata satu (S1), dalam

menyelesaikan skripsi ini, tidaklah luput dati berbagai rintangan yang harus

dihadapi, namun penulis telah berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan

hasil yang baik, sehingga penulis berfikir bahwa untuk mencapai sesuatu yang

diinginkan tidaklah mudah.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena

mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sebagai ungkapan

rasa hormat yang dalam, penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak/Ibu,

terutama :

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Abdul Halim, M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Arip

Purkon, M.A. Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga, yang telah

memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

iv

3. Sri Hidayati, M.Ag. Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan

waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi

ini.

4. Dr. Ahmad Tholabi Karlie, M.A. Dosen pembimbing akademik dan

seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatuklah

Jakarta. Tidak lupa juga kepada staf perpustakaan karyawan.

5. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Satimo dan

Ibunda Harsi, Tak hentinya saya ucapkan terimakasih dan rasa syukur

kepada Allah SWT yang telah memberikan kedua orang tua yang hebat

seperti mereka, yang telah memotivasi serta arahan yang tak pernah henti

mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan. Dengan penuh rasa

hormat, kasih dan sayang, saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga.

6. Keluarga besar Kakung Tarmorejo Satar, Simbah Ginem, simbah Painem,

bibi Darti, bibi Harti, pakdhe Surat, budhe Yanti, pak Nasikun, bu Suti,

pakdhe Sarjo, budhe Yatmi serta keluarga besar lainnya terimakasih

banyak atas kasih sayang dan memotivasi besar yang kalian berikan demi

kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Saudara-saudari tercinta : Indra Maulana, Agung prasetyo, Thalita Jihan,

Ing wulan Maruti. Terimakasih atas dukungan dan Motivasinya.

8. Sahabat-sahabatku yang tercinta Rizky Wahyudi, Juni setiawan, Khusnul

khotimah, Teteh cicih, Husnul Khotimah, yang telah memberikan

masukan, saran, motivasi dan menghibur penulis.

v

9. Keluarga besar KKN “SMITH”, terimakasih dukungan dan motivasinya.

10. Teman-teman program studi Administrasi Keperdataan Islam 2011 telah

memberikan saran dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempunaan dan banyak

yang perlu diperbaiki lebih dalam. Oleh karena itu, saran dan kritik

penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi

ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan setiap pembaca tanpa

terkecuali. Semoga setiap bantuan do’a, motivasi yang telah diberikan

kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Ciputat, 07 November 2016

Penulis

vi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .......................................................................... i

ABSTRAK .................................................................................................... ii

KATA PENGANTAR ................................................................................. iii

DAFTAR ISI ................................................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ...................................... 5 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................... 6 D. Review Studi Terdahulu .......................................................... 7 E. Metode Penulisan .................................................................... 8 F. Sistematika Penulisan .............................................................. 11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian ............................................................. 13 B. Alasan Perceraian ................................................................... 16 C. Sebab-sebabTerjadinya Perceraian ......................................... 21 D. Pengertian Cerai Talak dan Cerai Gugat ................................ 27 E. Hak dan Kewajiban Suami Istri .............................................. 30 F. Prosedur Perceraian ................................................................ 31 G. Akibat Perceraian (cerai Gugat) ............................................. 34

BAB III SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

A. Teknis Yustisial ....................................................................... 36 B. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1 B ........ 41 C. Potret Kantor Pengadilan Agama Wonogiri............................ 42

BAB IV ANALISIS DATA TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT

DITINGGAL SUAMI TAHUN 2014

A. Data Perceraian Tahun 2014 .................................................. 43 B. Data Cerai Gugat Tahun 2014 dan Alasan hakim ................... 53 C. Analisis Penulis ....................................................................... 59

vii

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.............................................................................. 65 B. Saran ........................................................................................ 66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, 2006,Hukum Islam di Indonesia, cet ke I, Jakarta :

Sinar Grafika.

Arifin, Imron. 1994. Penelitian Kualitatif dalam bidang ilmu-ilmu

social dan keagamaan,Malang : Kalimasahada, press.

Arikunto, Suharsimi. 1992.Prosedur penelitian, Jakarta : PT. Rineka

Cipta.

Ashshofa, Burhan.2004. metodologi penelitian hokum, Jakarta : PT.

Asdi Mahasatya

Ghazaly, Abdul Rahman 2003. Fiqh Munakahat, Bogor :Kencana.

Hakim, Rahmat. 2000. Hokum Perkawinan Islam, Bandung : Pustaka

Setia.

Ismail Sidik Suherdi, 1999.Ketentraman Suami Istri, Surabaya:Dunia

ilmu.

Lubis Sulaikin, 2008. Hukum Acara PerdataPeradilan Agama di

Indonesia, Jakart: Kencana

Manan, Abdul, 2008, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di

Indonesia, Jakarta:kencana.

Mukhtar, kamal. 1993, Asas-asas hokum islam tentang perkawinan,

Jakarta : Bulan Bintang.

Nasution, Bahder Johan dan Sri, Wirjiyanti, 1997, Hukum Perdata

Islam, Bandung : Mandar Maju.

Nurdin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal,Hukum Perdata Islam di

Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan

fikih, Undang-undang no,1/1974 sampai KHI), Jakarta :

Kencana.

Rofiq, Ahmad.2013, Hukum Perdata Islam di Indoneisa. Jakarta :

Rajawali Pers.

Sayyid, Sabiq. 1996. Fikih sunnah 8, terjemahan oleh Moh Thalib,

Bandung : PT. Al-Ma’arif.

Sastroatmojo, 1981. Hukum Perkawinan di Indonesia,Jakarta:Bulan

Bintang.

Soeroso R, 2004. Praktik Hukum Acara Perdata,Jakarta : Sinar

Grafika.

Soekanto, Soerjono.1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI

Press

Syarifuddin, Amir, 2003. Garis-Garis Besar Fiqh, Bogor : kencana.

Syaifuddin, Muhammad, 2014,Hukum Perceraian. Cet ke-2, Jakarta :

Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. 2008. penelitian hokum dalam praktik, sinar

grafika Jakarta.

Yanggo,T, chuzaemah dan Z,A, Anshary, Hafidz,A.

2002.Problematika Hokum Islam Kontemporer, Jakarta :

Pustaka Firdaus

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam sebuah pernikahan terdapat dimensi ibadah untuk itu

perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga abadi dan apa yang

menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga

sejahtera(mawaddah wa rahmah) dapat terwujud.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk

Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan

bahagia.Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota

keluarga.Sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan bathin

disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan bathinnnya, sehingga

timbullah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga. Rasa cinta

dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat

atau ummat, sehingga terbentuklah ummat yang diliputi cinta dan kasih

sayang.1

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di

perjalanan. Perkawinan harus putus ditengah jalan, sebenarnya putusnya

perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah

1 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,(Jakarta : Bulan Bintang

1993), cet. Ke-3, h.14

2

akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada

dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian

dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu sendiri adalah

melepaskan perjanjian.

Islam sebagai agama yang toleran memberi jalan keluar, ketika

suami isteri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti

adanya ketidak cocokan pandangan hidup dan percekcokan rumah tangga

yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar

yang dalam istilah fiqih disebut dengan thalaq (perceraian). Agama Islam

membolehkan suami isteri bercerai tentunya dengan alasan-alasan tertentu,

kendati perceraian itu (sangat) dibenci Allah SWT.2

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Tentang

perkawinan, tepatnya dalam pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadi

karena alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, salah satu pihak berbuat zina

atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainnya yang sulit

disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama

2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain diluar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapat

hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat tanpa izin

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

kemampuannya. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau

2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, terjemahan oleh Moh Thalib, (Bandung : PT. Al-Ma‟arif,

1996), cet. Ke-1,h. 92

3

penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kelima, salah satu

pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

menjalankan kewajiban suami isteri. Keenam, antara suami isteri terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk

rukun lagi dalam rumah tangga.3

Cerai gugat merupakan fenomena yang banyak terjadi belakangan

ini mulai dari kalangan artis hingga masyarakat umum. Kasus isteri yang

menggugat cerai bukanlah hal tabu lagi, sebagian besar perceraian

didominasi oleh perempuan yang menuntut cerai. Penyebabnya sangat

umum, mulai dari factor ekonomi, sang suami tidak bertanggung jawab,

sampai masalah perselingkuhan.

Maksud cerai gugat adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk

menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai

iwadh berupa uang atau barang kepada suami dari pihak isteri sebagai

imbalan penjatuhan talak cerai gugat pemberian hak yang sama bagi wanita

untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak

ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talaknya, dan menyadarkan bahwa

isteri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan.

Artinya dalam situasi tertentu isteri yang sangat tersiksa akibat ulah suami

mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.4

3Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun

1974 Pasal 16 4 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung : Pustaka Setia 2000). Cet ke-1,

h.172

4

Kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun bahagia dan

tentram.Namun, sebuah perjalanan hidup tidak selamanya berjalan mulus

sesuai yang diharapkan kadang terdapat perbedaan pandangan dalam

memahami kehidupan dan kecekcokan suami isteri tidak terhindarkan,

mereka merasa tidak nyaman dan tidak mesra tidak tentram lagi dalam

perkawinan mereka.Karena pada kenyataannya membina hubungan rumah

tangga tidaklah mudah bahkan sering kehidupan perkawinan kandas

ditengah jalan.5

Di dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 point (b)

Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan

pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut baru bisa gugatan tersebut

diajukan ke Pengadilan Agama setelah lampau 2 (dua) tahun akan tetapi

pada kenyataannya telah terjadi salah satunya di Pengadilan Agama

Wonogiri Jawa Tengah telah memutus perkara cerai gugat yang pokok

permasalahannya isteri ditinggal suami namun belum genap 2 (dua) tahun.

Dalam beberapa perkara gugat cerai dalam putusan perkara

No.0695/Pdt.G/2014/PA.WNG,No.0652/Pdt.G/2014/PA.WNG,No.1054/Pd

t.G/2014/PA.WNG,No.0083/Pdt.G/2014/PA.WNGd,No.1439/Pdt.G/2014/P

A.WNG.

Putusan di atas memutus bahwa antara penggugat dengan tergugat

telah terjadi cekcok perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali

disamping itu pula penggugat telah mengalami penderitaan secara lahir

5Chuzaemah T Yanggo dan A. Hafidz Anshary. A. Z, Problematika Hukum Islam

Kontemporer, (Jakarta : Pustaka Firdaus,2002), cat.3 h.73

5

maupun bathin dari itulah majelis hakim memutuskan perkara tersebut

dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, padahal pada poin

selanjutnya ada sebab suami meninggalkan pihak lain 2(dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena

hal lain diluar kemampuannya yang lebih tegasnya dijelaskan pasal 116 (b)

tersebut dipasal 133 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Gugatan

perceraian karena hal tersebut dalam pasal 116 (b) dapat diajukan setelah

lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah”.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas, maka dipandang perlu

adanya ketegasan baik yang bersifat hukum ataupun yang bersifat

fenomena, dalam hal ini menjadi sorotan utama, sehingga penulis merasa

perlu adanya gambaran hukum tentang gugatan yang diajukan isteri karena

ditinggal suaminya yang dijadikan suatu alasan perceraian.

Ketidak sesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9

tahun 1975 dengan kenyataan yang terjadi, sehingga berlatar belakang dari

persoalan itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang

“Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat

Ditinggal Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wongiri Jawa

Tengah)”

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

6

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus,tidak terlalu

luas dan lebih terarah pada kasus. disamping juga untuk mempermudah

pelaksanaan penelitian. maka penulis membatasi permasalahan pada

pertimbangan hakim atas fenomena cerai gugat akibat ditinggal suami studi

kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah yang terjadi tahun 2014.

2. Rumusan Masalah

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam

pasal 116 (b) dinyatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan

pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah,pihak yang

ditinggalkan dapat menggugat ke Pengadilan Agama. Akan tetapi pada

kenyataannya banyak kasus di Pengadilan Agama Wonogiri yang suami

pergi meninggalkan isteri belum genap 2 tahun, dan isteri telah mengajukan

gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama

mengabulkannya.

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan

masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Kenapa banyak isteri mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan Agama

Wonogiri ?

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai

gugat akibat ditinggal suami sebelum 2 tahun ?

7

C . Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap realitas hokum

yang ada di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya tentang fenomena

perceraian akibat di tinggal suami di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa

Tengah, yaitu :

Adapun manfaat secara teoristis dan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan banyaknya isteri yang mencerai gugat

suami.

2. Untuk mengetahui alasan hakim memutuskan perkara cerai gugat

sebelum 2 tahun suami meninggalkan isterinya.

D. Review Kajian Terdahulu

NO Identitas Substantif Perbedaan

1 Nurhayani “cerai

gugat karena suami

tidak mampu

memberi nafkah”.

Fakultas syariah dan

hukum, 2010

Pada skripsi

Nurhayani ini yang

di kaji adalah

pendapat hakim di

Pengadilan Agama

Bandung dalam

perkara cerai gugat

akibat suami tidak

mampu menafkahi.

Sedangkan

penulis

membahas

tentang fenomena

cerai gugat akibat

di tinggal suami

yang ditangani di

Pengadilan

Agama Wonogiri.

8

Lebih membahas

tentang

perekonomian

rumah tangga.

2 Muhammad zulfikar

“gugat cerai karena

ditinggal suami”

(analisis putusan

perkara nomor 298

pdt.G/2009/PAJT).

Fakultas syariah

hokum, 2012.

Pada skripsi

Muhammad

zulfikar membahas

tentang putusan

hakim dalam

perkara isteri yang

ditinggalkan suami

di pengadilan

agama Jakarta

timur.

Sedangkan

penulis

membahas

tentang fenomena

cerai gugat akibat

di tinggal suami

sebelum 2 tahun

di gugat isteri

pada Pengadilan

Agama Wonogiri

Jawa Tengah

tahun 2014.

9

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi

ini, maka penulis menggunakan metode :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian setelah penulis melihat data yang

dibutuhkan dalam judul skripsi ini, maka termasuk dalam kategori

penelitian kualitatif lebih khususnya dengan menggunakan penelitian

dekskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya.Adapun dari penelitian

deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu objek secara sistematis.6

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini akan digunakan data premier dan data

sekunder. Di bawah ini akan diperinci satu persatu apa saja yang termasuk

ke dalam data premier dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek

yang diteliti, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini berupa

beberapa kasus gugat cerai akibat ditinggal suami yang didapatkan dari

Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah selama tahun 2014, kemudian

data tersebut dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan

dengan masalah yang dikaji.

6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986) h. 43

10

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengadakan

studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan

masalah yang diajukan, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer. Dokumen-dokumen yang dimaksud Al-Qur‟an, Hadist,

buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, dan Undang-undang No.1 Tahun 1974

tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan

lainnya yang dapat mendukung skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan

teknik pengumpulan data yaitu melalui penelitian kepustakaan (Library

Research) .7

Penelitian kepustakaan (Library Research)IalahPenelitian

kepustakaan yaitu dimana peneliti melakukan penelusuran liberatur

dengan meneliti putusan-putusan Pengadilan Agama Wonogiri selain itu

dengan mengkaji buku rujukan yang relevan dengan pembahasan skripsi

ini.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Observasi, untuk mendapatkan data tentang beberapa perkara di

Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah.

7 Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya,2004),

h.61.

11

b. Kajian kepustakaan, untuk memahami teori-teori dan konsep yang

berkenaan dengan metode ijtihad hakim melalui berbagai buku dan

literature yang dipandang mewakili (Representatif) dan berkaitan

dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses percakapan dan pengaturan

secara sistematis , cacatan laporan, dan bahan-bahan yang lain

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan

tersebut, agar dapat dipresentasikan temuannya kepada orang lain.8Studi

yang merupakan penelitian kepustakaan ini lebih bersifat deksriftif

analisis.9Sehingga di dapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis,

sistematis, konsisten sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis.

Sementara teknik penulisan ini penulis berpedoman pada buku “

pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN

SyarifHidayatullah Jakarta tahun 2015”

8 Imron Arifin, Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan

Keagamaan,(Malang:Kalimasahada, press, 1994) h.77

9 Bambang waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik,Sinarh. (Jakarta:Sinar Grafika, 2008),

h 6

12

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi

pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam

mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika

penulisan ini sebagai berikut :

Bab I, yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakangmasalah,

pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian,

kerangka teori, review studi terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II, tentang tinjauan istilah perceraian, didalamnya membahas

tentang perceraian, pengertian cerai gugat menurut kompilasi hukum islam

(KHI), dasar hukum perceraian, sebab terjadinya perceraian, perbedaan cerai

gugat, dan prosedur perceraian.

Bab III, bab ini membahas gambaran perkara di Pengadilan Agama

Wonogiri,sejarah singkat tentang Pengadilan Agama Wonogiri serta terdapat

data perceraian tahun 2014

Bab IV, merupakan bab yang membahas tentang analisis putusan

pengadilan agama wonogiri jawa tengah tentang cerai gugat akibat ditinggal

suami serta terdapat data perceraian tahun 2014.

Bab V, merupakan bab pentingnya yang berisi kesimpulan dan saran,

tidak lupa penulis mencantumkan lampiran yang diperlukan.

13

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

1. Pengertian Perceraian menurut bahasa dan istilah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata “cerai” merupakan

kata kerja yang berarti, 1. Pisah; 2.Putus hubungan sebagai suami isteri;

talak. Kemudian, kata “cerai” juga merupakan kata benda yang berarti , 1.

Perpisahan; 2.Perihal bercerai (antara suami isteri); perpecahan. Adapun

kata “bercerai” berarti:v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (hubungan,

bersatu, dsb.) lagi;2. Berhenti berlaki-bini (suami isteri).10

Sedangkan menurut Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif

bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas

putusan Pengadilan”.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya

perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri

atau berhenti berlaki-bini (suami isteri) sebagaimana diartikan dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas.

10

Kamus besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi keempat, h.261

13

14

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan

hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk

memutus hubungan perkawinan diantara mereka;

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami isteri, yaitu

kematian suami atau isteri yang bersangkutan,yang merupakan

ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha

Kuasa;

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat

hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.11

2. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang.

Perceraian menurut Pasal 38 No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya

perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut

pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang

laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanaan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan

lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya

hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa persfektif hukum

berikut:

11

Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian,(Jakarta :sinar grafika 2014),cet ke-2 h.15

15

a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38

dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9

Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut.

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan

permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan

Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat

hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan

sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP

No. 9 Tahun 1975).

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang

diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada

Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala

akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan

pasal 36).

b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula

dipositifkan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan diijabarkan dalam PP No. 9

Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan

atas inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap

terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya

16

pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan di Kantor Catatan Sipil

(vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).12

C. Alasan-alasan Perceraian

a. Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk,

pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

1) PP. No. 9 point (a) Tahun 1975.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2) UU. No. 7 Pasal 87 Tahun 1989.

apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah

satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat

tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat

menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa

permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali

serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik

dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat,

maka hakim karena jabatannya dapat mengurus pemohon atau

penggugat untuk bersumpah. (pihak termohon atau tergugat diberi

kesempatan pula untuk menegaskan sanggahannya dengan cara

yang sama).

12

Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian,(Jakarta :sinar grafika 2014),cet ke-2 h.19-

20

17

b. cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun.

1) PP. No.9 Pasal 19 (b) Tahun 1975

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena

hal lain di luar kemampuannya.

2) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 (b).

Salah sayu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain di luar kemampuannya.

Pasal 133.

(1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf

(b) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua)tahun terhitung sejak

tergugat meninggalkan rumah.

(2) gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau

mengajukan sikap tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman

bersama.

c. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima)

Tahun .

PP. No. 9 Pasal 19 (c) tahun 1975

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

18

d. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau

penganiayaan.

1) PP. No. 9 pasal 19 (a) tahun 1975

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain.

2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (a)

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain.

e. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit.

1) PP. No. 9 pasal 19 (c) tahun 1975.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat

menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri.

2) Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (c).

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat

menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri.

f. Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus

menerus.

1) PP. No. 9 Pasal 19 (f) Tahun 1975

Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f).

Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

19

g. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighat taklik

talak.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (g)

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan melanggar sighat

taklik talak.

“sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.

2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan

lamanya.

3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu Enam

bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada

Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima

oleh Pengadilan, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.

1000 (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka

jatuhlah talak satu kepadanya.

Kepada Pengadilan saya kuasakan untuk menerima uang iwadl

(pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan

Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah

20

h. Cerai gugat dengan alasan suami murtad.

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 116 (h)

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak

rukunan dalam rumah tangga.

i. Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya.

1) UU. No. 1 Pasal 34 ayat (1) Tahun 1974

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2) Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (1)

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menggerakkan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi sendi

dasar dari susunan masyarakat.

j. Cerai gugat dengan alasan syiqaq

UU. No. 7 Tahun 1989

Pasal 76

1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi

yang berasal dari keluarga suami isteri.

2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat

persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seseorang atau

lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk

menjadi hakim.

21

D. Sebab-sebab terjadinya perceraian.

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian

dalam hukum Islamperceraian terjadi karena khulu’, zhihar, ila, dan li’an

berikut ini penjelasan masing-masingnya :

1. Khulu‟

Bila seorang isteri melihat pada suaminya sesuatu yang tidak

diridhai Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan si

suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya, maka si isteri dapat

meminta perceraian dari suaminya dengan kompensasi ganti rugi yang

diberikannya dengannya kepada suaminya.Bila suami menerima dan

menceraikan isterinya atas dasar uang ganti itu, maka putuslah perkawinan

antara keduanya. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu’.

Khulu’ itu perceraian dengan kehendak isteri.Hukumnya boleh atau

mubah. Dasar dari kebolehan Al-Quran adalah firman Allah dalam surat

Al-Baqarah ayat 229 :

Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat

menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya

tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (Al-

Baqarah ayat:229)

Di dalam Khulu‟ itu terdapat beberapa unsur yang merupakan

karakteristik dari khulu‟ itu dan di dalam setiap unsur terdapat beberapa

syarat:

22

a. Suami yang menceraikan adalah seorang yang ucapannya telah dapat

diperhitungkan secara syara‟, yaitu akil, baligh, dan berbuat atas

kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan.

b. Isteri yang dikhulu‟ adalah seorang yang berbeda dalam wilayah si suami

dalam arti isterinya atauorang yang telah diceraikan, namun masih berada

dalam masa iddah raj‟iy.

c. Adanya uang ganti dalam bentuk suatu yang berharga dan dapat dinilai,

yang nilainya sebanding dengan mahar yang diterimanya waktu akad

nikah. Ganti rugi ini diberikan oleh isteri sendiri atau oleh pihak ketiga

atas persetujuan suami isteri.

d. Shigat atau ucapan cerai y0ang disampaikan oleh suami yang dalam

ungkapan tersebut dinyatakan “uang ganti” atau „iwadh. Tanpa

menyebutkan ganti ini ia menjadi talak biasa, seperti ucapan suami; “saya

ceraikan kamu dengan tebusan sebuah sepeda motor”.13

2. Zhihar

Menurut bahasa arab, kata zhihar terambil dari kata zahrunyang

bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami isteri,

zhihar adalah ucapan suami kepada isterinya yang berisi menyerupakan

punggung isteri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada

isterinya: “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”.

13

Amir Syarifuddin,Garis-garis besar Fiqh, (Bogor :kencana 2003)., cet ke-1.,h. 131-132

23

Ucapan zhihar di masa Jahiliyah dipergunakan oleh suami yang

bermaksud mengharamkan menyetubuhi isteri dan berakibat menjadi

haramnya isteri itu bagi suami dan laki-laki selainnya, untuk selama-

lamanya.

Syari‟at Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya

dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup.Hukum Islam

menjadikan ucapan zhihar itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan

ukhrawi. Akibat hukum zhihar yang bersifat duniawi ialah menjadi

haramnya suami menggauli isterinya yang di zhihar sampai suami

melaksanakan kaffarah zhihar sebangai pendidikan baginya agar tidak

mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu.sedangkan yang bersifat

ukhrawi ialah bahwa zhihar itu perbuatan dosa; orang yang

mengucapkannya berarti berbuat dosa, dan membersihkannya wajib

bertaubat dan memohon ampunan Allah. 14

Sebagai dasar hukum adanya pengaturan zhihar ialah firman Allah dalam

surat Al-Ahzab ayat 4 menyatakan:

14

Drs. H. Abd Rahman Ghazaly, MA, Fiqh Munakahat, ( Bogor : Kencana 2003)., h.. 228

24

Artinya :Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu

zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu

sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah

perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya

dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).(Al- Ahzab ayat:4)

3. Ila‟

Kata “ila‟” menurut bahasa merupakan masdar dari kata “ala-ykli-

laan” sewazan dengan a’tha yu’thi itha’an, yang artinya sumpah.

Menurut istilah

hukum Islam, ila‟ ialah “sumpah suami dengan menyebut nama

Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada isterinya untuk tidak mendekati

isterinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan

selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih”.

Beberapa contoh ila‟ adalah ucapan suami kepada isteri sebagai berikut:

a. Demi Allah, saya tidak akan menggauli isteriku

b. Demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri isteriku selama

lima bulan

c. Demi Allah, saya tidak akan mendekati isteriku selamanya.

25

Dasar hukum pengaturan ila‟ ialah firman Allah surat Al-Baqarah ayat

226-227 :

Artinya: Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh

empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya),

Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan

jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Al-Baqarah ayat:226-

227)

Allah SWT menentukan batas waktu empat bulan bagi suami yang meng-

ila‟ isterinya mengandung hikmah pengajaran bagi suami maupun bagi

isteri. Suami menyatakan ila’ kepada isterinya pastilah karena sesuatu

kebencian yang timbul antara keduanya.

4. Li‟an

Secara harfian li’an berarti saling melaknat. Secara terminologis

berarti: “sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zina, sedangkan

dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi,setelah terlebih dahulu

memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhannya”.

Pada dasarnya bila seseorang menuduh perempuan baik-baik

berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, mesti

dikenai had qazaf yaitu tuduhan zina tanpa saksi. Had qazaf itu adalah 80

kali dera.

26

Hal ini dijelaskan Allah dalam surat al-Nur ayat 4:

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka

deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan

janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan

mereka Itulah orang-orang yang fasik.(Al-Nur ayat:4)

Bila yang melakukan penuduhan itu adalah suami terhadap

isterinya dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi kecuali hanya

dirinya saja, maka ia harus menyampaikan kesaksian sebanyak empat kali

yang menyatakan bahwa ia benar atas tuduhannya. Kali yang kelima ia

menyatakan bahwa laknat Allah atasnya bila ia berdusta dengan

tuduhannya itu.

B. Pengertian Cerai Talak Dengan Cerai Gugat.

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang

dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk

mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan

dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang

terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor

7 tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009

Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA)dan pasal 115 KHI.

27

Tata cara perceraian bila dilihat dari aspek subjek hukum atau

pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua

aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Cerai talak

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk

menceraikan isterinya, kemudian sang isteri menyetujuinya disebut cerai

talak hal ini diatur dalam pasal 66 UUPA dan KHI Pasal 66 ayat (1).15

Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-Jaziri, talak adalah

melepaskan ikatan (hall al-qaid) atau biasa juga disebut mengurangi

pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah

ditentukan.Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk

melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan

perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata cara telah diatur baik dalam

Fikih, Undang-Undang Perkawinan maupun KHI (Kompilasi Hukum

Islam). Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci namun tidak

boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat

diputuskan.Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah

sakramen seperti yang terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen,

sehingga tidak dapat diputuskan.Perkawinan harus dipandang sebagai

sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang

dan juga putus ditengah jalan.

15

Zainuddin Ali, Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta:Sinar Grafika 2006),cet. Ke-1, h. 80

28

Talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan

darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif isteri (Khulu).

2. Cerai gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada

pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal

penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa

izin suami.Jika isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin

suami, gugatan harus ditujukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya

mewilayahi tempat kediaman suaminya.Hak untuk memohon memutuskan

ikatan perkawinan ini dalam hokum Islam disebut khulu’, yaitu perceraian

atas keinginan pihak isteri, sedang suami tidak menghendaki.16

Khulu’ hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami

meninggalkan isterinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin isterinya

serta alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak

memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan isteri khawatir akan

melanggar hukum Allah SWT. Dalam kondisi seperti ini isteri tidak wajib

menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk khulu’. Alasan-alasan

yang dapat dijadikan oleh seorang isteri untuk mengajukan gugatan dalam

perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena

talak.

16

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, (Bandung: Mandar

Maju,1997), h.33.

29

Beberapa kesimpulan dari rumusan perundang-undangan diatas

adalah:

1. Perceraian dengan talak atau gugat cerai mungkin terjadi harus dengan

alasan atau alasan-alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun

sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga. Dengan demikian,

perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi para pasangan. Pihak yang

menentukan talak sebagai jalan terbaik atau tidaknya adalah pihak ketiga,

yaitu pengadilan.

2. Dari sekian banyak sebab terjadinya perceraian, semua mempunyai prinsip

proses penyelesaian yang sama yaitu (1) pihak yang memutuskan

perceraian adalah pengadilan, (2) langkah-langkah yang harus ditempuh

adalah, (a) mengajukan permohonan atau gugatan dari salah satu pihak, (b)

pemanggilan untuk diperiksa oleh pengadilan, dan (c) putusan oleh

pengadilan.

3. Terjadinya perceraian baik dengan talak atau gugat cerai, terhitung sejak

putusan pengadilan Agama, putusan perkawinan hanya dapat dibuktikan

dengan surat cerai.17

Jika terjadi perceraian antara suami istri, baik karena cerai gugat

maupun cerai talak, biasanya akan timbul masalah sekitar penguasaan

anak, nafkah anak, nafkah istri selama ditinggal, nafkah iddah, dan harta

bersama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama dan sekaligus

17

Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis

perkembangan hokum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), (Jakarta :kencana 2004)Cet.

Ke-1

30

dengan gugatan perceraian, dapat juga diajukan secara terpisah sesudah

perceraian dilaksanakan dan putusan perceraian itu telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.Apabila salah satu pihak meninggal dunia,

sedangkan perkara gugatan yang diajukan ke pengadilan belum

mendapatkan putusan, maka gugatan tersebut gugur.18

Akibat putusannya

perkawinan karena perceraian adalah :

a. Baik ibu ataupun bapak berkewajiban memelihara, melindungi dan

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak,

pengadilan memberikan masalahnya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak, bila bapak dalam kenyataannya

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

memberikan biaya hidup untuk bekas istri.19

C. Hak dan kewajiban suami dan istri

Dalam pasal 30-34 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan tersebut dikemukakan bahwa suami istri memikul kewajiban

yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan

18

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta:kencana,2008)

h.21

19Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers 2013) h. 223.

31

warahmahyang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri

wajib saling ccinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan

bantuan batin yang satu dengan yang lain. Suami istri juga harus memikul

kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka.Suami istri

harus mempunyai tempat yang ditentukan bersama.Dalam rumah tangga itu

kedudukan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.hak dan

kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Kewajiban

suami dalam rumah tangga adalah :

1. Membimbing istri dan rumah tangganya

2. Melindungi istri dan memberikan segala keperluan rumah tangga

sesuai dengan kemampuannya

3. Memberikan pendidikan agama kepada istrinya agama, nusa, dan

bangsa

4. Sesuai penghasilannya, suami menangguang nafkah, pakaian dan

tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan

biaya pengobatan bagi istri dan anak serta membiayai pendidikan

anak.20

20 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia,(Jakarta:Kencana

,2008) h.33-34

32

D. Prosedur Perceraian

Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada petugas Meja I

sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis

hakim.Selanjutnya, petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan

berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list).Dalam menaksir

panjar biaya perkara, petugas Meja I berpedoman pada Surat Keputusan

Ketua Pengadilan. Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua

Pengadilan harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008

tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNPB), Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan

Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

dibawahnya serta peraturan terkait lainnya.21

Selanjutnya, Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada

Penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.Penggugat/pemohon

membayar uang panjar biaya perkara tercantum dalam Surat Kuasa Untuk

Membayar (SKUM) ke bank yang ditunjuk.Pemegang kas menerima bukti

setor ke bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam Buku

Jurnal Keuangan Perkara.Pemegang kas memberi nomor, membubuhkan

tandatangan dan cap tanda lunas pada SKUM. Pemegang kas

menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah diberi

nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat /pemohon agar

didaftarkan di Meja II.

21

Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian,(Jakarta :sinar grafika 2014),cet ke-2 h.225

33

Kemudian, Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam

Buku Register Induk Gugatan/permohonan sesuai dengan nomor perkara

yang tercantum pada SKUM. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap

surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap

pertama kepada penggugat/pemohon. Petugas Meja II memasukkan surat

gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah

dilengkapi dengan formulir; Penetapan Majelis Hakim (PMH), penunjukan

panitera pengganti, penunjukan jurusita, Penentuan Hari Sidang (PHS) dan

instrumen. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui

wakil panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua

Pengadilan.Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara

diatas, harus sudah diterima oleh Pengadilan Agama.22

F. AKIBAT PERCERAIAN (CERAI GUGAT)

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156

Kompilasi :

a. Anak yang belum mummayiz berhak mendapatkan hadlanah dari

ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya

digantikan oleh :

1) Wanita- wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.

2) Ayah.

22

Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian,(Jakarta :sinar grafika 2014),cet ke-2

h.226-227

34

3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.

4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.

5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.

6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. Anak yang sudah mummayiz berhak memilih untuk mendapatkan

hadlanah dari ayah atau ibunya.

c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan

berhak memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai

hak hadlanah pula.

d. Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak,

Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b),

(c), dan (d).

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak

yang tidak turut padanya.23

23

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta : Rajawali Press, 2013) h.

226-227

35

BAB III

SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Keadaan Perkara

A. TEKNIK YUSTISIAL

a. Keadaan Perkara

Pengadilan Agama Wonogiri telah melaksanakan proses peradilan

dengan cepat, sederhana, tertib, dan dengan biaya yang terjangkau. Juga

telah membuat keputusan tentang panjar biaya perkara dengan segala

lampirannya. Setiap perkara dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari

enam bulan kecuali perkara yang para pihaknya Pegawai Negeri Sipil

yang belum mendapat surat izin atasannya.24

1. Perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2013 adalah terdiri dari :

Sisa perkara tahun 2012 = 554 perkara

Perkara yang diterima tahun 2013 =1.894

perkara

Jumlah seluruhnya = 2.438 perkara

Perkara yang diputus/diselesaikan tahun 2013 =1.932

perkara

Sisa perkara tahun 2013 =506 perkara

24

Sumber berasal dari arsip data profil dan sejarah singkat Pengadilan Agama Wonogiri.

35

36

b. Penerimaan Perkara

Dari 1.894 perkara yang diterima tahun 2013 tersebut, dapat dirinci

menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1. Cerai Gugat = 1.169 perkara

2. Cerai Talak = 563 perkara

3. Ijin Poligami = 10 perkara

4. Isbat Nikah = 41 perkara

5. Dispensasi Nikah = 78 perkara

6. Wali Adhol = - perkara

7. Waris = 3 perkara

8. Pembatalan Nikah = 2 perkara

9. Harta Bersama = 1 perkara

10. Pengesahan Anak = 2 perkara

11. Lain-lain = 25 perkara

c. Penyelesaian Perkara

Perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Wonogiri

selama tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :


Perkara yang diterima tahun 2013 = 1.894 perkara

Jumlah seluruhnya = 2.438 perkara

37

Perkara yang diputus/diselesaikan tahun 2012= 1.932 perkara


Adapun dari 1.932 perkara yang diputus atau diselesaikan pada

tahun 2013 dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1. Cerai Gugat = 1.130 perkara

2. Cerai Talak = 516

perkara

3. Ijin Poligami = 8

perkara

4. Isbat Nikah = 34

perkara

5. Dispensasi kawin = 77

perkara

6. Wali Adhol = 2

perkara

7. Waris = -

perkara

8. Harta Bersama = 1 perkara

9. Pembatalan Nikah = 1 perkara

10.Pengesahan Anak = 1 perkara

11.Lain-lain = 23 perkara

13.Dicabut = 63 perkara

38

14.Selebihnya ditolak, tidak diterima, gugur dan dicoret dari

Register sebanyak

= 76 perkara

d. Faktor-faktor terjadinya perceraian

Dari 1.737 perkara yang diputus, faktor penyebab yang dominan

adalah sebagai berikut :

1. Krisis Akhlak = 18 perkara

2. Cemburu = 1 perkara

3. Moral = 25 perkara

4. Tidak bertanggung jawab = 110

perkara

5. Gangguan pihak ketiga = 51 perkara

6. Tidak ada keharmonisan = 565

perkara

7. Lain-lain = 27 perkara

e. Perkara khusus yang menyangkut Peraturan Peraturan

Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1989 Jo. Peraturan Pemerintahan

Nomor 45 Tahun 1990

39

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian

dan ijin poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu memperoleh

surat ijin/keterangan dari pejabat yang berwenang. Pada tahun

2013 ini perkara yang salah satu pihaknya atau kedua-duanya

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 13 perkara dapat dirinci sebagai

berikut :

1. Cerai Talak = 8

perkara

2. Cerai Gugat = 5

perkara

3. Ijin Poligami = -

perkara

Dari 13 Perkara tersebut, terdiri dari :

1. Masih dalam proses =11 perkara

2. Selesai = 2 perkara

3. Dicabut =perkara

40

B. PETA YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA WONOGIRI KELAS 1B

C. POTRET KANTOR PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

42

BAB IV

ANALISIS DATA TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT DITINGGAL

SUAMI TAHUN 2014

A. DATA PERCERAIAN TAHUN 2014

Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri dapat diuraikan

faktor-faktor penyebab perceraian pada tahun 2014, sebagai berikut 25

:

1. Pada bulan Januari terdapat 132 kasus, antara lain faktor penyebabnya :

a. Poligami tidak sehat = -

b. Krisis akhlak = -

c. Cemburu = -

d. Kawin paksa = -

e. Ekonomi = 5

f. Tidak ada tanggung jawab = 78

g. Kawin dibawah umur = -

h. Kekerasan jasmani = 1

i. Kekerasan mental = -

j. Dihukum = -

k. Cacat biologis = -

l. Politis = -

m. Gangguan pihak ke tiga = 2

n. Tidak ada keharmonisan = 40

25

Sumber berasal dari arsip data tahunan bulan Januari-Desember 2014/ Pengadilan

Agama Wonogiri.

42

43

o. Lain-lain = 6

Jumlah = 132

Dari data pada bulan Januari 2014 terdapat 132 faktor penyebab

terjadinya cerai gugat yang terdiri dari 3,80 persen dikarenakan cemburu,

59,05 persen akibat tidak adanya tanggung jawab, 0,75 persen dikarenakan

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, 1,51 persen terjadi karena

gangguan pihak ketiga, 30,30 persen dikarenakan tidak adanya

keharmonisan, dan 4,25 persen terjadi karena adanya faktor lain.

2. Pada bulan Februari terdapat 135 kasus, antara lain faktor penyebabnya :

a. Poligami tidak sehat = 1

b. Krisis akhlak = 1

c. Cemburu = -

d. Kawin paksa = -

e. Ekonomi = 5



h. Kekerasan jasmani = -


j. Dihukum = -

k. Cacat biologis = 1

l. Politis = -


44


o. Lain-lain = 6

Jumlah = 135

Pada bulan februari jumlah faktor penyebab cerai gugat

sebanyak, 0,75 persen disebabkan karena poligami, 0,71 persen disebabkan

karna krisis akhlak, 3,70 dikarenakan faktor ekonomi, 56,29 persen

dikarenakan tidak ada tanggung jawab,0,74 persen karena cacat biologis

2,96 persen karena adanya pihak ketiga, 30,37 tidak adanya keharmonisa, dan

karena faktor lainnya 4,44 persen.

3. Pada bulan Maret terdapat 146 kasus, antara lain faktor penyebabnya :



c. Cemburu = 2

d. Kawin paksa = 1

e. Ekonomi = 1





j. Dihukum = -

k. Cacat biologis = 1

l. Politis = -

45



o. Lain-lain = 6

Jumlah = 146

Dari data diatas faktor penyebab terjadinya cerai gugat pada bulan

maret sebanyak, 0,68 persen yang disebabkan karena krisis akhlak, 1,36

persen cemburu,0,68 persen kawin paksa, 0,68 persen ekonomi, 62,32

persen tidak ada tanggung jawab, 0,68 karena adanya kekerasan dalam

rumah tangga, 0,68 karena cacat biologis, 2,05 karena adanya pihak ketiga,

dan faktor lainnya sebanyak 4,10 persen.

4. Pada bulan April 163 kasus, anatara lain faktor penyebabnya :



c. Cemburu = -

d. Kawin paksa = -

e. Ekonomi = -





j. Dihukum = -


46

l. Politis = -



o. Lain-lain = 13

Jumlah = 163

Faktor penyebab terjadinya cerai gugat pada bulan april terdiri dari,

1,22 persen disebabkan karena krisis akhlak, 50,92 persen tidak ada tanggung

jawab, 3,06 persen adanya pihak ketiga, 36,80 persen tidak adanya tanggung

jawab dan 8 persen dengan faktor lainnya.

5. Pada bulan Mei terdapat 119 kasus, antara lain faktor penyebabnya :



c. Cemburu = -

d. Kawin paksa = 1

e. Ekonomi = 3





j. Dihukum = -


l. Politis = -

47



o. Lain-lain = 9

Jumlah = 119

Pada bulan mei terdapat 119 kasus dengan rician 0,82 persen

karena kawin paksa, 5,25 persen faktor ekonomi, 56,30 persen tidak adanya

tanggung jawab, 0,84 dengan faktor pihak ketiga, 32 persen tidak adanya

keharmonisan dan, 7,56 dengan faktor lainnya.

6. Pada bulan Juni terdapat 105 kasus, antara lain faktor penyebabnya :



c. Cemburu = -

d. Kawin paksa = -

e. Ekonomi = 4





j. Dihukum = -


l. Politis = -


48


o. Lain-lain = 4

Jumlah = 105

Faktor penyebab cerai gugat pada bulan juni sebanyak, 3,80 persen

dikarenakan faktor ekonomi, 44,76 persen terjadi karena tidak adanya

tanggung jawab, 3,80 persen adanya gangguan pihak ketiga, 43,80 persen

terjadi disebabkan tidak adanya keharmonisan, 3,80 adanya faktor lain.

7. pada bulan juli terdapat 144 kasus, antara lain faktor penyebabnya :



c. Cemburu = 1

d. Kawin paksa = -

e. Ekonomi = 2





j. Dihukum = -


l. Politis = -



49

o. Lain-lain = 17

Jumlah = 144

Pada bulan juli sebanyak, 0,69 persen disebabkan karena krisis

akhlak, 0,69 persen terjadi karena cemburu, 1,36 persen karena faktor

ekonomi, 55,55 persen karena tidak adanya tanggung jawab, 0,2 persen

adanya gangguan pihak ketiga, 27 persen tidak adanya keharmonisan dan

11,80 dikarenakan adanya faktor lain.

8. Pada bulan Agustus terdapat 92 kasus, antara lain faktor penyebabnya :



c. Cemburu = -

d. Kawin paksa = -

e. Ekonomi = 2





j. Dihukum = -


l. Politis = -



50

o. Lain-lain = 3

Jumlah = 92

Dari data pada bulan agustus faktor penyebab terjadinya cerai

gugat yang disebabkan karena, 2, 17 persen disebabkan adanya faktor

ekonomi, 60,86 tidak adanya tanggung jawab, 1,08 adanya kekerasan

jasmani,3,26 adanya gangguan pihak ketiga, 30,43 karena tidak ada

keharmonisan, 3,26 terjadi karena adanya faktor lain.

9. Pada bulan september terdapat 126 kasus, antara lain faktor penyebabnya :



c. Cemburu = -

d. Kawin paksa = -

e. Ekonomi = 1





j. Dihukum = -


l. Politis = -

m. Gangguan pihak ke tiga = -


51

o. Lain-lain = 4

Jumlah = 126

Pada bulan September terdapat 126 kasus, dengan faktor penyebab

sebagai berikut, 1,58 persen cerai gugat akibat krisis akhlak, 0,79 persen

dengan faktor ekonomi, 50 persen tidak adanya tanggung jawab, 40,47

persen tidak adanya keharmonisan, 3,17 karena faktor lainnya.

10. Pada bulan Oktober terdapat 135 kasus, antara lain faktor penyebabnya :



c. Cemburu = -

d. Kawin paksa = -

e. Ekonomi = 2





j. Dihukum = -


l. Politis = -



o. Lain-lain = 15

52

Jumlah = 135

Faktor penyebab cerai gugat berdasarkan data diatas sebanyak, 1,48

persen dikarenakan faktor ekonomi, 49,62 persen tidak adanya tanggung

jawab, 5,92 persen terjadi karena gangguan pihak ketiga, 33,33 persen tidak

adanya keharmonisan, 11,11 persen akibat faktor lainnya.

12. Pada bulan Desember terdapat 225 kasus, antara lain faktor penyebab :



c. Cemburu = -

d. Kawin paksa = -

e. Ekonomi = 4





j. Dihukum = -


l. Politis = -



o. Lain-lain = 37

Jumlah = 22

53

Pada bulan terakhir tahun 2014 sesuai data diatas faktor penyebab

cerai gugat sebanyak, 1,77 persen akibat ekonomi, 33,62 persen akibat tidak

adanya tanggung jawab, 4,42 persen akibat gangguan pihak ketiga, 43,36

tidak adanya keharmonisan, 16,37 dengan faktor lainnya.

Jumlah keseluruhan kasus di Pengadilan Agama Wonogiri pada

tahun 2014 sebanyak 1.606, faktor penyebab terbanyak terjadinya perceraian

ialah meninggalkan kewajiban untuk istri yang berjumlah 811 kasus. 26

Dari keterangan data diatas faktor penyebab banyaknya cerai gugat

di Pengadilan Agama Wonogiri disebabkan oleh faktor suami yang

melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sebanyak 50,49

persen.

26

Sumber berasal dari arsip tahunan bulan januari-desember 2014/ Pengadilan Agama

Wonogiri Jawa Tengah.

54

B. DATA CERAI GUGAT TAHUN 2014 DAN ALASAN HAKIM

NO NOMOR PERKARA

ALASAN CERAI

GUGAT

ALASAN HAKIM

MEMUTUSKAN

1 0120/pdt.G/2014/PA.WNG

Penggugat ditinggal

merantau ke

Kalimantan selama 1

tahun tidak diberi

nafkah lahir maupun

batin, oleh sebab itu

penggugat menderita

lahir maupun batin

selama 1 tahun.

Tergugat telah

mengucap sighat

taklik talak

2 0652/pdt.G/2014/PA.WNG

Penggugat telah

berpisah dengan

tergugat selama 5

bulan karena tidak

memberi nafkah

sehingga keluarga

tidak harmonis, serta

sering terjadi

percekcokan yang

mengakibatkan

penggugat menderita

lahir maupun batin

55

tergugat

meninggalkan

penggugat dan tidak

memberikan izin.

3 1054/pdt.G/2014/PA.WNG

Sejak bulan Juli 2013

telah pergi

meninggalkan

penggugat tanpa izin

dan tidak diketahui

keberadaannya di

wilayah Republik

Indonesia tidak

pernah pulang serta

tidak memberikan

nafkah lahir batin

selama 1 tahun

Tergugat telah

melanggar sighat

taklik talak

4 0663/pdt.G/2014/PA.WNG

Tergugat pergi

meninggalkan


dan tidak diketahui

keberadaannya, dan

tidak pernah pulang

dan tidak

Tergugat telah

melanggar kompilasi

hokum Islam pasal

116 point b

56

memberikan nafkah

lahir batin selama 1

tahun 4 bulan, oleh

karena itu tergugat

menyerahkan kasus

tersebut ke

Pengadilan Agama

Wonogiri karena

penggugat menderita

lahir dan batin.

5 0695/pdt.G/2014/PA.WNG

Tergugat selama

merantau sering

pulang namun sering

terjadi kekerasan

rumah tangga, ketika

meratau tergugat

tidak memberi nafkah

lahir sehingga

penggugat menderita

lahir batin selama 1

tahun.

Tergugat melanggar

sighat taklik talak

6 1439/pdt.G/2014/PA.WNG

Sejak mei 2013

tergugat dengan

Tergugat melanggar

sighat taklik talak

57

penggugat telah

hidup terpisah sampai

sekarang selama 1

tahun 3 bulan tidak

pernah kumpul

disebabkan sering

bertengkar karena

tergugat tidak bekerja

mencari nafkah,

penggugat tidak kuat

dengan percekcokan

dan perlakuan

tergugat karena jika

pergi tak pernah

memberi kabar.

7 0938/Pdt.G/2014/PA.WNG

Tergugat dan

pengguat menikah

pada mei 2012 lalu

pada januari 2013

sering terjadi

perselisihan karena

tergugat pergi dan

tanpa kabar dan tanpa

Melanggar sighat

taklik talak

58

nafkah lahir batin,

sehingga tergugat

mengalami

penderitaan lahir

maupun batin.

8 757/Pdt.G/2014/PA.WNG

Tergugat pergi

meninggalkan


dan tidak diketahui

keberadaannya

diwilayah Republik

Indonesia dan tidak

menafkahi lahir

maupun batin .

Penggugat menderita

lahir batin, dan

melanggar sighat

taklik talak.

9 0634/Pdt.G/2014/PA.WNG

Tergugat telah

membiarkan/ sudah

tidak pernah

memperdulikan

maupun memberi

nafkah lahir batin

kepada penggugat

Melanggar sighat

taklik takak

10 0876/Pdt.G/PA.WNG

Sejak 2013 tergugat

meninggalkan

Melanggar Kompilasi

Hukum Islam(KHI)

59

penggugat selama 1

tahun 5 bulan tanpa

memberi nafkah lahir

dan batin, penggugat

telah berusaha un tuk

mencari kabar namun

tak ada yang tahu atas

keberadaan tergugat

di wilayah Republik

Indonesia, sehingga

penggugat menderita

lahir dan batin.

Pasal 116 point (b)

Dari alasan cerai gugat diatas penggugat telah menjelaskan inti dari

faktor penyebab penggugat melayangkan surat gugatannya ke Pengadilan

Agama Wonogiri dikarenakan masalah tidak adanya tanggung jawab

tergugat kepada penggugat, sering ada pertengkaran terus menerus dan tidak

dapat dirukunkan kembali , dan meninggalkan istri tanpa sepengetahuan

penggugat selama kurang lebih 1 tahun. Karena si tergugat meninggalkan

penggugat maka terlantarlah kewajiban tergugat terhadap penggugat yakni

memberikan nafkah kepadanya oleh sebab ia meninggalkan penggugat.

60

Dalam putusan majelis hakim memutuskan perkara tersebut sudah tepat

karena terdapat alasan-alasan yang menyebabkan putusnya perkawinan.

Mengenai penetapan putusan pengadilan dalam perkara perdata ini

khususnya pada perkara certain gugat maupun cerai talak, pada umumnya

mengandung amar putusan tunggal, yaitu penetapan putusan yang berupa

pengabulan atau penolakan penggugat untuk melakukan perbuatan hukum

sebagaimana yang dimohonkan seperti:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

2. Menjatuhkan talak satu kepada tergugat.

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

4. Menjatuhkan putusan ini dengan seadil-adilnya.

Perkara cerai gugat dan cerai talak proses penyelesaiannya sama

hanya alasan dan pembuktiannya yang berbeda, lain halnya dengan tergugat

atau termohon tidak hadir ke persidangan setelah dipanggil secara resmi oleh

pengadilan maka putusannya bersifat verstek. Putusan verstek dapat

dijatuhkan apabilatelah terpenuhi syarat-syarat, yaitu:

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak diwakilkan kepada

orang lain serta tidak ternyata pula bahwa kehadirannya itu karena

suatu alasan yang sah.

61

3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai

kewenangan.

4. Penggugat hadir di persidangan.

5. Penggugat mohon putusan.

Putusan verstekhanya menilai secara materil kebenaran dalil-dalil

gugat. Terhadap putusan verstek ini, maka tergugat dapat

mengajukan perlawanan (verzet). Verzet ini berkedudukan sebagai

jawaban tergugat. Apabila tergugat mengajukan verzet, maka

putusan verstek menjadi mentah, dan pemeriksaan dilanjutkan ke

tahap berikutnya. Terhadap putusan verstek, maka penggugat dapat

mengajukan banding. Apabila penggugat mengajukan banding,

maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak

pula mengajukan banding (Pasal 8 UU No. 20/1947). Putusan

verstek yang diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding,

dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.27

27

Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana,2008, cet.3 h.160-161.

62

C. Analisis Penulis

Perceraian menurut sejarah Islam diakui sebagai solusi terakhir

dalam menghadapi kemelut rumah tangga.Dengan konsekuensi logis, bila

perceraian dilakukan maka sebuah rumah tangga seolah-olah neraka bagi

kedua belah pihak atau bagi salah satunya. Hal ini tentu sangat bertentangan

dengan syari‟at yang lebih mengedepankan aspek kemaslahatan dalam hal

apapun, termasuk masalah pernikahan, dan perceraian baru dapat dilakukan

bila tidak ada jalan lain lagi. Oleh karena itu menurut hemat penulis cara

yang paling ideal dalam menghadapi kemelut rumah tangga adalah dengan

jalan musyawarah dan sikap saling mengalah antara satu sama lain. 28

Pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan suatu keadilan,

dan untuk itu hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap

peristiwa dan fakta-fakta. Hal ini dapat dilakukan lewat pembuktian,

mengklarifikasikan antara yang penting dan tidak, dan menayakan kembali

pada pihak lawan mengenai keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada.Maka

dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan

hukumnya, sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup

memenuhi alasan objekktif atau tidak.29

Dengan diperolehnya suatu fakta yang berkaitan dengan duduk

perkara antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang

28

Suherdi Sidik Ismail,Ketentraman Suami Istri,(Surabaya;Dunia Ilmu,1999) cet.1, h.29

29

R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafik,2004) cet.6,h.79

63

tidak mungkin dirukunkan.30

dalam halaman sebelumnya penyebab

perceraian yang dominan dalam kasus cerai gugat pada tahun 2014 ialah

cerai gugat akibat di tinggal suami dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua)

tahun si istri telah memutuskan atau penyerahkan masalah ke Pengadilan

Agama Wonogiri Jawa Tengah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

yaitu tentang perkawinan tepatnya dalam pasal 19 point 2 yaitu :

“salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

diluar kemampuannya.”

Sudah kita ketahui diatas bahwa gugatan penggugat dikabulkan

oleh majelis hakim maka kita dapat tafsirkan mengenai pertimbangan alasan

majelis hakim menjatuhkan talak dari tergugat kepenggugat adalah sesuai

dengan ketentuan Hukum Islam maka telah jelas jatuhlah talak bain sugra

yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan

mantan suaminya meski dalam Iddah, sebagaimana tersebut dalam pasal 119

ayat (1) dan (2) hurtuf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan terbukti tergugat

melanggar Sighat Taklik Talak, dengan berdasarkan pasal 89 ayat (1)

Undang-undang No.7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang.No.3 tahun 2006

Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat.

30

Arso Sastroatmojo, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta:Bulan Bintang, 1981),h.60

64

Menurut analisis penulis bahwa cerai gugat akibat ditinggal suami

tanpa ada izin dari pihak lain dan tanpa ada informasi dari pihak lain,

akibatnya istri mengalami penderitaan lahir dan batin seperti yang sudah

dijelaskan dalam hak dan kewajiban suami terhadap istri, suami harus

memenuhi kebutuhan istri baik lahir maupun batin, penulispun sangat

setuju apa yang sudah menjadi ketetapan pertimbangan dari majelis hakim

Pengadilan Agama Wonogiri karena alasan-alasan yang sudah didalilkan

oleh penggugat, maka majelis hakimpun dapat menentukan putusan yang

sudah mempertimbangkan karena melanggar sighat taklik talak yang ke 4

(empat) dan ketentuan pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang- undang Nomor 1

tahun 1974 yakni dengan mengabulkan gugatan penggugat.

65

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah menguraikan mengenai pokok-pokok permasalahan mengenai

Analisis terhadap putusan hakim dalam kasus cerai gugat akibat ditinggal

suami (studi kasus di pengadilan agama wonogiri 2014).

Penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya rumah tangga yang diinginkan pasangan suami isteri

dapat berjalan langgeng, harmonis, dan bahagia namun sering kali apa

yang telah diharapkan harus berujung dengan perceraian yang

disebabkan suami meninggalkan isteri, dalam perkawinan suami yang

berpegang teguh untuk mencari nafkah terkadang disalah gunakan

dalam perkara tersebut tergugat meninggalkan penggugat dengan

alasan merantau mencari pekerjaan namun selama satu tahun tergugat

tidak memberi kabar keberadaannya dan tidak memberi nafkah kepada

penggugat, oleh sebab itu banyak para isteri yang menderita karna

tidak adanya nafkah lahir maupun batin.

2. Dalam putusan perkara percerian yang disebabkan suami

meninggalkan isteri sebelum 2 tahun hakim memutuskan bahwa

penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali

dengan alasan perselisihan antara penggugat dengan tergugat dan

penggugat menderita karena tidak ada nafkah selama ditinggal dalam

65

66

rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, bahwa dengan adanya

fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga telah

rapuh dan sulit untuk di tegakkan kembali, yang dapat dinyatakan

bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terdapat alasan

untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (b). memang

pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas bahwa suami

meninggalkan rumah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, akan

tetapi akibat dari suami meninggalkan rumah yaitu tidak memberikan

nafkah kepada isteri tersebut menyebabkan perselisihan yang terus

menerus (syiqoq) serta di dalam masalah ini suami mengucapkan

sighat taklik talak inilah yang menjadi penekanan majelis hakim dalam

memutuskan perkara tersebut.

B. SARAN

1. Perlunya sosialisasi dari para ulama tentang perkawinan kepada

anak remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu dengan cara tausiyyahnya,

kultum ataupun metode ceramah yang diadakan di majelis taklim dan

tempat walimah dengan tujuan agar terbentuk keluarga yang sakinan

mawadah warahmah.

2. Sebaiknya pemerintah lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kepada

warga negaranya melalui media massa dan mengadakan seminar-

seminar dilembaga-lembaga dan dilingkungan masyarakat, agar

67

masyarakat umum mengetahui betapa

Documents

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS CERAI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41313/1/WEELY … · ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS CERAI GUGAT