1

Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan Phinisi, ISSN. 1907-6908, Vol.6 No.3, Juli 2011

ANALISIS PRIORITAS PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR

PUNTONDO KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI

SELATAN

Asmidar

Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan UMI Makassar

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IX Sulawesi.

Jl. Bung Km 9 Tamalanrea Makassar (0411) 586201

Email: asmidar.darwis@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan yaitu pada bulan Juli sampai

Oktober 2011 yang berlokasi di sekitar wilayah perairan Puntondo, Kabupaten

Takalar, Sulawesi Selatan.

Tujuan penelitian adalah Mengetahui dan menganalisis prioritas

pemanfaatan wilayah pesisir Puntondo Kabupaten Takalar terhadap potensi

sumberdaya yang dimiliki. Dan menganalisis kriteria serta alternatif aktivitas yang

telah di tetapkan dalam pemanfaatan wilayah pesisir untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Puntondo Kabupaten Takalar

Penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisa data dengan teknik

analisis hierarki untuk dapat menentukan prioritas kegiatan/penggunaan lahan

dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang optimal melalui pendekatan

Analytical Hierarchy Process (AHP), dengan menggunakan program Expert

Choise 11. Dari hasil kedua analisis tersebut dapat dirumuskan suatu rekomendasi

yang paling tepat sebagai landasan pengambilan keputusan dalam penentuan

kebijakan pemanfatan wilayah pesisir.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kriteria ekonomi memiliki bobot

tertinggi dari responden yaitu sebesar 49.7%, kemudian faktor sosial 29.4% dan

lingkungan sebesar 20.0%. Nilai indeks konsistensi sebesar 0,01 (nilai 0.05 masih

< 0,1 yang merupakan batas maksimum). Sehingga hasil analisis dapat diterima.

Performa sensitivitas dari kriteria dan masing-masing alternatif dari ketiga

kriteria yang diformulasikan, urutan kriteria yang dianggap penting adalah kriteria

ekonomi, lingkungan dan sosial. Hal ini berkaitan dengan perlunya aktivitas

pemanfaatan pesisir yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa

merusak bentang alam yang telah ada dan dikelola selama ini.

2

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara yang memilikii potensi

sumberdaya wilayah pesisir yang sangat besar. Hal ini ditandai dengan

keberaadan ekosistem pesisir yang menyediakan sumberdaya alam produktif

seperti terumbu karang, magrove dan lamun yang saling terkait. Adanya

keterkaitan berbagai ekosistem di wilayah pesisir menyebabkan wilayah tersebut

memiliki produktifitas hayati yang tinggi dan berperan penting sebagai

penunjang sumberdaya ikan. Kehidupan dari sekitar 85% biota laut tropis

khususnya di Indonesia bergantung pada ekosistem pesisir (Bengen, 2010).

Permasalahan umum yang juga sering terjadi di wilayah pesisir adalah

degradasi habitat, kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran, konflik pemanfaatan

sumberdaya dan pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang tidak efisien. Di antara

penyebab utama timbulnya masalah-masalah tersebut adalah karena belum

adanya penataan pemanfaatan yang komprehensif pada wilayah pesisir, dan

terjadinya penyimpanganpenyimpangan pemanfaatan terhadap tata ruang yang

ada (Bengen 2000). Hal ini diperparah lagi dengan belum adanya alokasi

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan daya dukung lahan (carrying capacity)

wilayah tersebut.

Kabupaten Takalar merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi

Sulawesi Selatan yang memiliki wilayah pesisir dam merupakan suatu kawasan

pantai dan pulau dengan panjang garis pantai ± 74 km (Ukkas, 2001). Wilayah

pesisir sebelah Barat berhadapan langsung dengan Selat Makassar, sebelah

Selatan yang sebagian wilayahnya berupa teluk berhadapan dengan Laut Flores

dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto. Wilayah pesisir

Puntondo Kabupaten Takalar memiliki sumberdaya yang cukup luas dan

potensial untuk dikembangkan.

Banyaknya aktivitas ekonomi yang telah berkembang di wilayah

pesisir Kabupaten Takalar yang dapat menyebabkan konflik pemanfaatan ruang

apalagi pemanfaatan ruang di wilayah itu tidak didasarkan pada perencanaan

penggunaan ruang yang baik. Hal ini menyebabkan pemanfaatannya tidak efektif

3

dan efisien ditinjau dari aspek keruangan dan daya dukung sumberdaya yang ada.

Menyikapi masalah-maslah yang ada maka salah satu alternatif dalam

pemanfaatan wilayah pesisir adalah melakukan kajian/penelitian mengenai

analisis prioritas pemanfaatan wilayah pesisir dengan memperhatikan kaidah-

kaidah pemanfaatan yang tepat. Dengan kata lain suatu bentuk pemanfaatan

membutuhkan batasan-batasan yang disebut peraturan. Peraturan disini dapat

mempunyai arti peraturan yang dikeluarkan oleh negara (state law), peraturan

adat (customary law), peraturan sosial (sosial law). Pada dasarnya peraturan-

peraturan tersebut berfungsi untuk membatasi dan menjadi rambu-rambu dalam

suatu pemanfaatan sumberdaya alam termasuk di wilayah pesisir.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prioritas pemanfaatan wilayah pesisir Puntondo Kabupaten

Takalar terhadap potensi sumberdaya yang dimiliki.

2. Bagaimana kriteria dan alternatif aktivitas yang ditetapkan dalam

pemanfaatan wilayah pesisir.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis prioritas pemanfaatan wilayah pesisir Puntondo

Kabupaten Takalar terhadap potensi sumberdaya yang dimiliki.

2. Menganalisis kriteria dan alternatif aktivitas yang telah di tetapkan dalam

pemanfaatan wilayah pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Puntondo Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari rencana penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi pemanfaatan wilayah pesisir yang diprioritaskan dan sebagai suatu

bahan rumusan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir

berdasarkan pilihan aktivitas yang reasonable dan mempertimbangkan aspek-

aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

4

Aspek Pemanfaatan Wilayah Pesisir

Gambar 1. Kerangka pemikiran

Evaluasi Perencanaan Implementasi

ASPEK SOSIAL

ASPEK EKONOMI

ASPEK EKOLOGI

Prioritas Strategi Pemanfaatan Wilayah Pesisir

Kriteria Pemanfaatan

Wilayah pesisir yang berkelanjutan

Rumusan Kebijakan Peningkatan

Kesejahteraan Masayarakat

5

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah dimana daratan

berbatasan dengan laut, batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang

air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses

laut seperti pasang surut, angin laut dan instrusi garam, sedangkan batas di laut

ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di darata seperti

sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang

dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan.

Peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan

pembangunan di wilayah pesisir terhadap beberapa peruntukan seperti

pemukiman, pariwisata, industri dan pelabuhan, yang mengakibatkan tekanan

ekologis terhadap wilayah pesisir semakin meningkat pula. Meningkatnya

tekanan ini akan mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem di wilayah

pesisir baik secara langsung seperti relamasi dan konversi lahan, maupun tidak

langsung misalnya pencemaran oleh berbagai kegiatan pembangunan. Agar

ekosistem di wilayah pesisir dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat

secara berkesinambungan, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan yang

berbasis ekosistem dengan memperhatikan kesesuaian dan daya dukung

lingkungan.

B. Bentuk-bentuk Pemanfaatan Wilayah Pesisir

Secara umum wilayah pesisir mempunyai satu atau lebih sistem

lingkungan (ekosistem) dan sumber daya pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat

alami ataupun buatan (man-made). Selain itu sumber daya di wilayah pesisir

terdiri dari sumber daya alam yang dapat pulih dan sumber daya yang tidak dapat

pulih. Perencenaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya

berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir

oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti perikanan

tangkap, tambak, pariwisata, pelabuhan atau industri minyak dan gas.

Pengelolaan semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antarsektor

yang berkepentingan yang melakukan aktivitas pembangunan pada wilayah

6

pesisir dan lautan yang sama. Selain itu, pendekatan sektoral semacam ini pada

umumnya tidak atau kurang mengindahkan dampaknya terhadap yang lain,

sehingga dapat mematikan usaha sektor lain. (Dahuri, dkk, 2000).

Beberapa jenis pemanfaatan wilayah pesisir oleh masyarakat antara

lain adalah :

1. Budidaya Perikanan

Sebagian besar kegiatan budidaya perikanan di wilayah pesisir adalah

usaha perikanan tambak. Selain itu terdapat pula beberapa jenis kegiatan

budidaya perikanan yang lain seperti budidaya rumput laut, tiram dan budidaya

ikan dalam keramba (net impondment). Dalam kegiatan budidaya perikanan,

pengaruh utama yang perlu diperhatikan antara lain adalah pengaruh yang berasal

dari lingkungan sekitar lokasi budidaya termasuk aktivitas dilahan atas dan

pengaruh kegiatan budidaya terhadap lingkungan (Dahuri, dkk, 2000).

2. Wisata Pesisir/Bahari

Daya tarik wilayah pesisir untuk wisatawan adalah keindahan dan

keaslian lingkungan seperti bentuk pantai, kehidupan bawah air, dengan

kekayaan jenis tumbuhan, burung dan hewan lain. Keindahan dan keaslian

lingkungan ini menjadikan perlindungan dan pengelolaan sebagai bagaian dari

rencana pengembangan pariwisata. Oleh karena itu inventarisasi dan persiapan

daerah rencana pengelolaan harus mendahului pengembangan dan pembangunan

agar kelestarian lingkungan pesisir yang asli dapat terjaga dengan baik. (Danuri,

dkk, 2000).

3. Pelabuhan

Pelabuhan adalah suatu daerah perairan yang terlindung terhadap

ombak dan arus, sehingga kapal dapat bersandar dan melakukan bongkar muat

barang serta perpindahan penumpang. Penetuan lokasi pelabuhan didasarkan

pada pengaruh sekecil mungkin terhadap daerah vital baik selama konstruksi

maupun setelah berfungsinya pelabuhan tersebut. Dengan demikian kerusakan

lingkungan perairan akibat pencemaran karena adanya tumpahan minyak tersebut

dapat dicegah. Kegiatan dan pengembangan aktivitas pelabuhan tidak

mengganggu dan merusak ekosistem wilah pesisir lainnya (Dahuri, dkk, 2000).

7

C. Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya pesisir

Sumberdaya pesisir memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia

baik sebagai sumber pangan, penghasilan, obyek wisata, media dan transportasi.

Secara umum potensi sumberdaya wilayah pesisir dibedakan menjadi 3 kategori

yaitu sumberdaya hayati, non-hayati dan jasa kelautan. Sumberdaya hayati

meliputi perikanan, mangrove, padang lamun, terumbu karang dan semua jenis

biota laut. Potensi sumberdaya pesisir relatif kaya namun sebagian besar

penduduk pesisir relatif miskin. Kemiskinan dan ketidakpedulian memicu

tekanan terhadap sumberdaya pesisir yang menjadi sumber penghidupannya dan

apabila tidak diatasi dengan baik akan menyebabkan meningkatnya kerusakan

ekosistem pesisir.

Peluang pembangunan sektor kelautan dan dampaknya terhadap

pembangunan wilayah pesisir pada masa mendatang cukup cerah. Hal ini

terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar dalam dan luar negeri. Permintaan

pasar merupakan fungsi dari tingkat pendapatan, jumlah penduduk, harga

komoditi subsitusi, selera, mutu, dan citra dari produk kelautan yang dipasarkan.

D. Alokasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir

Permasalahan umum yang sering terjadi di wilayah pesisir adalah

degradasi habitat, kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran, konflik pemanfaatan

sumberdaya dan pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang tidak efisien. Di antara

penyebab utama timbulnya masalah-masalah tersebut adalah karena belum

adanya penataan ruang yang komprehensif pada wilayah pesisir, dan terjadinya

penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan terhadap tata ruang yang ada

(Bengen 2000). Hal ini diperparah lagi dengan belum adanya alokasi

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan daya dukung lahan (carrying capacity)

wilayah tersebut.

Alokasi pemanfaatan ruang yang dimaksud adalah pemanfaatan ruang

optimal berdasarkan kemampuan dan kesesuaian lahan untuk masing-masing

penggunaan lahan. Akibat yang dapat ditimbulkan jika hal ini tidak diperhatikan

adalah mempercepat terjadinya permasalahan umum sebagaimana tersebut di

8

atas. Misalnya membangun kawasan industri di lahan yang memiliki mangrove.

Dampak yang dapat ditimbulkan adalah pencemaran yang secara langsung akan

menurunkan kualitas perairan di sekitarnya. Lebih jauh lagi, akan terjadi

kerusakan ekosistem yang ada yang selanjutnya berpengaruh pada kegiatan-

kegiatan lain di sekitarnya, seperti tambak dan pariwisata (Selian, 2003).

E. Kebijakan Pemanfaatan Wilayah Pesisir

Sumberdaya di wilayah pesisir tidak terbatas jumlah dan distribusinya,

maka didalam proses pemanfaatannya oleh pengguna dari berbagai kepentingan

harus ada suatu sistem pengaturan pemanfaatan yang dapat menjamin

kelangsungan dan pemenuhan kepentingan yang menjadi prioritas. Dalam pasal

35 UU 27/2007 ditegaskan bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil, setap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang ;

menambang karang secara merusak, mengambil terumbu karang dikawasan

konservasi, menggunakan bahan peledak yang merusak serta menggunakan

peralatan atau cara yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan

karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pualu kecil.

Perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan dan

pemanfaatan wilayah pesisir adalah perlunya perencanaan tata ruang berdasarkan

fungsi utama kawasan yang meliputi : (1) kawasan non budidaya (kawasan

lindung / konservasi), misalnya : suaka alam, konservasi hutan mangrove, taman

nasional, taman wisata alam dan kawasan budidaya, misainya : kawasan industri,

kawasan pemukiman, kawasan pertanian, dan (2) kawasan budidaya perikanan.

F. Analisis Dengan Menggunakan sistem AHP

Pendekatan “Analytical Hierarchy Process” (AHP) merupakan suatu

pendekatan yang digunakan dalam analisis kebijakan yang bertujuan untuk

memilih lokasi yang tepat dan peruntukan lahan/ruang yang sesuai dalam

pemanfaatan ruang wilayah pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan

(sustainable). AHP pada dasarnya di desain untuk menangkap persepsi orang

yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur

yang di desain untuk sampai pada suatu skala preferensi di antara berbagai

9

alternatif. Unutk menggunakan anlisis ini, suatu masalah yang rumit terlebih

dahulu dipecahkan ke dalam berbagai komponen. Setelah menyusun komponen-

komponen tersebut ke dalam sebuah urutan hirarki, maka diberikan nilai dalam

bentuk angka kepada setiap bagian yang menunjukkan penilaian terhadap relatif

pentingnya setiap bagian yang mempunyai prioritas tertinggi (Budiharsono,

2001).

AHP adalah salah satu alat analisis dalam pengambilan keputusan yang

baik dan fleksibel. Metode ini didasarkan pada pengalaman dan penilaian dari

pelaku/pengambil keputusan. AHP dapat diaplikasikan pada kondisi dimana

informasi statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya bersifat

kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman ataupun intuisi. AHP ini juga

banyak digunakan pada keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi

sumberdaya dan penentuan prioritas dari beragam strategi dan pilihan yang ada

(Saaty, 1993 dalam Sutanto, 2009).

Kriteria yang digunakan (gambar 2) mengacu kepada Dahuri, (2003)

dalam Noor (2003) bahwa beberapa aspek dalam peranan sumberdaya adalah

(1) aspek ekonomi sumberdaya kelautan, (2) aspek ekologis sumberdaya

kelautan, (3) aspek pertahanan dan keamanan, dan (4) aspek pendidikan dan

penelitian. Dalam kaitannya dengan alternatif aktivitas pemanfaatan wilayah

pesisir, maka didefinisikan kriteria ekonomi sebagai suatu landasan pengambilan

keputusan dengan memperhakan penggunaan modal yang minimal yang dapat

menghasilkan perputaran dan hasil yang cepat. Sedangkan kriteria kondisi

alam/lingkungan mengandung pengertian pemilihan aktivitas harus didasarkan

pada kondisi/karakteristik alam setempat. Kriteria sosial dalam cakupan

kerangka diatas mengandung pengertian bahwa pemilihan alternatif mampu

menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi kemampuan/skill yang umum.

10

Adapun kerangka hirarki yang digunakan adalah :

Gambar 2. Kerangka Hirarki, Kriteria dan Alternatif Pilihan

Pengertian garis-garis yang menghubungkan kotak-kotak antar level

merupakan hubungan yang perlu diukur dengan perbandingan berpasangan

dengan arah ke level yang lebih tinggi (Teknomo et al., 1999). Pada hirarki

pertama merupakan tujuan dari penelitian yakni memilih alternatif pemanfaatan

wilayah pesisir yang tertera hirarki ke-3. Faktor-faktor pada hirarki 2 (kriteria)

diukur dengan perbandingan berpasangan berarah ke hirarki 1. Sebagai contoh,

didalam memilih alternatif aktivitas pesisir, dilakukan perbandingan antara

kriteria ekonomi dan kondisi alam/lingkungan, yang mana diantara keduanya

yang paling penting. Selanjutnya perbandingan berpasangan dilakukan antara

kriteria ekonomi dengan kriteria sosial dan seterusnya. Mengingat faktor-faktor

tersebut diukur secara relatif antara satu dengan yang lain, maka digunakan skala

pengukuran relatif 1 hingga 9, seperti yang tertera dalam Tabel 1, diusulkan oleh

Saaty (1987) dalam Teknomo et al (1999).

KR

ITE

RIA

A

LT

ER

NA

TIF

PIL

IHA

N

Tujuan : Memilih Alternatif Aktivitas Pemanfaatan Wilayah Pesisir

SOSIAL (penyerapan tenaga kerja

dengan kualifikasi kemampuan yang umum )

KONDISI ALAM/LINGKUNGAN (pemilihan aktifitas berdasarkan

kondisi/karaktreristik alam setempat )

EKONOMI (penggunaan modal minimal,

perputaran dan hasil yang cepat )

Budidaya Rumput laut

Pengembangan Ekowisata

Budidaya Ikan Sistem KJA

Aktivitas Budaya dan Kepemudaan

11

Tabel 1. Skala Pengukuran Relatif (Saaty, 1987 dalam Teknomo et al., 1999)

Intensitas dari kepentingan

pada skala absolut

Definisi Penjelasan

1 sama pentingnya Kedua aktifitas menyumbangkan

sama pada tujuan

3 Agak lebih penting yang satu atas

lainnya

Pengalaman dan keputusan

menunjukkan kesukaan atas satu

aktifitas lebih dari yang lain

5 cukup penting Pengalaman dan keputusan

menunjukkan kesukaan atas satu

aktifitas lebih dari yang lain

7 sangat penting Pengalaman dan keputusan

menunjukkan kesukaan yang kuat

atas satu aktifitas lebih dari yang

lain

9

kepentingan yang ekstrim Bukti menyukai satu aktifitas atas

yang lain sangat kuat

2,4,6,8 nilai tengah diantara dua nilai

keputusan yang berdekatan

Bila kompromi dibutuhkan

berbalikan jika aktifitas i mempunyai nilai yang

lebih tinggi dari aktifitas j maka j

mempunyai nilai berbalikan ketika

dibandingkan dengan i

Rasio rasio yang didapat langsung dari

pengukuran

Beberapa keuntungan menggunakan AHP sebagai alat analisis (Saaty,

1993) adalah :

1. AHP memberi model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk beragam

persoalan yang tidak terstruktur.

2. AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem

dalam memecahkan persolan kompleks.

3. AHP dapat menangani saling ketrgantungan elemen-elemen dalam satu

sistem dan tidak memaksakan pikiran linear.

4. AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah

elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan

unsur yang serupa dalam setiap tingkatan.

5. AHP memeberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud

untuk mendapatkan prioritas.

12

6. AHP melacak konsistensi logis dari beberapa pertimbangan yang digunakan

dalam menetapkan berbagai prioritas.

7. AHP menuntun kesuatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap

alternatif.

8. AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem

dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan dari tujuan.

9. AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesisi suatu hasil yang

representatif dari beberapa penilain yang berbeda.

10. AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu

persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui

pengalaman.

Menurut Saaty (1993), tahapan dalam analisis data dengan pendekatan

AHP, yaitu :

1. Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan

mentukaan solusi yang diinginkan

2. Penyusunan struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan

dengan subtujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada

tingkatan kriteria yang paling bawah

3. Membuat matriks perbandingan/komparasi berpasangan yang

menggambarkan pengaruh relatif atau pengaruh setipa elemen terhadap

masing-masing tujuan yang setingkat diatasnya. Perbandingan berdasarkan

“judgement” dari para pengambil keputusan dengan menilai tingkat

kepentingan satu elemen dibandingkan dengan elemen lainnya.

Penilaian dilakukan dengan pembobotan untuk masing-masing komponen

dengan komparasi berpasangan yang dimulai dari level tertinggi sampai level

terendah. Pembobotan dilakukan berdasarkan judgement para pengambil

keputusan berdasarkan nilao komparasi 1 – 9. Nilai skala komparasi

digunakan unutk mnegkuantitatifkan data yang bersifat kualitatif. Skala

banding secara berpasangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

13

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan.

Lokasi penelitian berada di sekitar wilayah pesisir Puntundo Kabupaten Takalar

Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 3).

Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah alat tulis menulis dan kamera sebagai alat

dokumentasi. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peta

Rupa Bumi Kabupaten Takalar skala 1 : 50.000, kuisioner dan bahan wawancara.

C. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah menggunakan metode survei yang meliputi

pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan

dengan cara wawancara mendalam, pengisian formulir penilaian (skoring) dan

kuisioner kepada kelompok responden dengan total responden 15 orang (Key

person :15 orang). Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan

14

kompilasi dan kualitatif dari data dan laporan berbagai instansi terkait yang

disesuiakan dengan tujuan penelitian.

D. Analisis Data

Berdasarkan jenis data yang dikumpul, penelitian ini di analisis dengan

menggunakan analisa data dengan teknik analisis hierarki untuk dapat

menentukan prioritas kegiatan/penggunaan lahan dalam pemanfaatan ruang

wilayah pesisir yang optimal melalui pendekatan Analytical Hierarchy Process

(AHP), dengan menggunakan program Expert Choise 11. Berdasarkan hasil kedua

analisis tersebut dapat dirumuskan suatu rekomendasi yang paling tepat sebagai

landasan pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan pemanfatan wilayah

pesisir.

15

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Takalar merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi

Selatan yang memiliki wilayah pesisir dan merupakan suatu kawasan pantai dan

pulau dengan panjang garis pantai sekitar 74 km (Ukkas, 2001). Wilayah pesisir

sebelah Barat berhadapan langsung dengan Selat Makassar, sebelah Selatan yang

sebagian wilayahnya berupa teluk berhadapan dengan Laut Flores dan sebelah

Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto.

Salah satu wilayah pesisir yang cukup strategis di Kabupaten Takalar

adalah wilayah pesisir Puntondo. Wilayah pesisir ini memiliki sumberdaya yang

cukup luas dan potensial untuk dikembangkan antara lain budidaya rumput laut,

penangkapan ikan, transplantasi karang, wisata pantai (snorkling) dan konservasi.

Selain itu wilayah pesisir Puntondo juga terdapat 3 ekosistem yakni ekosistem

terumbu karang, ekosistem padang lamun dan ekosistem hutan mangrove.

Dusun Puntondo merupakan bagian dari Desa Laikang yang terletak di

Pantai Selatan Pulau Sulawesi. Secara administratif, Desa Laikang terletak di

Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, yang terletak pada posisi 5o 34’

00” - 5o 36’00” LS dan 119

o 27’ 00” - 119

o 30’ 00” BT. Daerah ini terletak

sekitar 165 km arah selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Perairan Teluk Puntondo hampir seluruhnya dimanfaatkan oleh masyarakt

setempat sebagai lokasi budidaya rumput laut dan sebagian kecil dijadikan

sebagai areal keramba jaring apung. Masyarakat pesisir Puntondo menjadikan

budidaya rumput laut tersebut sebagai mata pencaharian utama sebagian juga

sebagai nelayan. Di daerah ini juga terdapat lembaga Pusat Pendidikan

Lingkungan Hidup (PPLH).

B. Alternatife Aktivitas Pemanfaatan Wilayah Pesisir

Alternatif aktvitas-aktivitas yang dapat dikembangkan untuk pemanfaatan

wilayah pesisir Puntondo Kabupaten Takalar adalah budidaya rumput laut,

Budidaya ikan sistem keramba jaring apung, ekowisata dan aktivitas kepemudaan

bahari. Ke-empat alternatif aktivitas tersebut dipilih berdasarkan kriteria-kriteria

yang digunakan dalam penelitian ini dan berdasarkan sintesa studi literatur

16

khususnya mengacu pada renstra pengelolaan wilayah pesisir dan laut Propinsi

Sulawesi Selatan.

Renstra pengelolaan wilayah pesisir dan beberapa strategi pengelolaan

pesisir yang dirumuskan antara lain pengembangan budidaya laut khususnya

budidaya rumput laut dan budidaya ikan sistem keramba jaring apung (KJA)

yang telah menjadi produk unggulan kabupaten Takalar pada khususnya dan

Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya. Pemilihan kriteria didasarkan pada

aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

Hasil analisis dengan menggunakan software expert choice versi 11

didapatkan nilai bobot masing-masing alternatif aktivitas berdasarkan masing-

masing kriteria dan gabungan kriteria. Berdasarkan hasil analisis diperoleh

kriteria ekonomi memiliki bobot tertinggi dari responden yaitu sebesar 49.7%,

kemudian faktor sosial 29.4% dan lingkungan sebesar 20.0%. Nilai indeks

konsistensi sebesar 0,01 (nilai 0.05 masih < 0,1 yang merupakan batas

maksimum). Sehingga hasil analisis dapat diterima.

Gambar 4. Nilai Bobot dan Indeks Konsistensi Alternatif Aktivitas Berdasarkan

Kriteria Ekonomi.

Berdasarkan kriteria lingkungan (Gambar 5), nilai bobot aktivitas

budidaya rumput laut yang dinilai sesuai dengan karakteristik lingkungan

sehingga mendapat bobot 0.459 diikuti dengan aktivitas budaya/pemuda bahari

bobot 0.241, ekowisata 0.188 dan budidaya ikan KJA dengan bobot 0.112. Nilai

indeks konsistensi sebesar 0.01 yang berarti hasil analisa dapat diterima.

17

Gambar 5. Nilai Bobot dan Indeks Konsistensi Alternatif Aktivitas Berdasarkan

Kriteria Lingkungan/Kondisi Alam.

Gambar 6. Nilai Bobot dan Indeks Konsistensi Alternatif Aktivitas Berdasarkan

Kriteria Sosial.

Berdasarkan kriteria sosial (gambar 6), didapatkan bahwa budidaya

rumput laut dinilai dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan kemampuan yang

disyaratkan tidak terlalu tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan bobot sebesar 0.484

kemudian ekowiata dengan bobot 0.213, aktivitas budaya bobotnya 0. 187 dan

budidaya ikan bobotnya 0.116 dengan nilai indeks konsistensi sebesar 0.1

Keunggulan budidaya rumput laut tersebut menjadikan tenaga kerja

banyak yang terserap untuk menekuni bidang ini. Bahkan aktivitas ekonomi

seperti bertani, tambak, menangkap ikan yang awalnya merupakan mata

pencaharian utama telah bergeser menjadi pekerjaan sampingan (secondary

source of income).

18

Performa sensitivitas dari kriteria dan masing-masing alternatif dari ketiga

kriteria yang diformulasikan, urutan kriteria yang dianggap penting adalah kriteria

ekonomi, lingkungan dan sosial. Hal ini berkaitan dengan perlunya aktivitas

pemanfaatan pesisir yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa

merusak bentang alam yang telah ada dan dikelola selama ini. Grafik Performa

Sensitivity Terhadap Kriteria dan Alternatif disajikan pada Gambar 7.

Gambar 7. Grafik Performa Sensitivity Terhadap Kriteria dan Alternatif

19

C. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat difokuskan pada tingkat penerimaan masyarakat

dan kesiapan masyarakat bagi pengembangan budidaya rumput laut, transplantasi

karang pengembangan ekowisata dan aktivitas budaya/pemuda bahari, kondisi

kelembagaan masyarakat serta aksesbilitas di lokasi penelitian.

Wawancara mendalam dengan masyarakat sekitar menggunakan kuisioner

yang berfungsi sebagai acuan dalam mengajukan beberapa pertanyaan karena

keterbatasan dalam menggunakan bahasa. Ada 15 orang responden yang berhasil

diwawancarai selain wawancara juga dilakukan diskusi untuk tukar pendapat.

Sekitar 83 % masyarakat pesisir Puntondo menyetujui daerahnya

dijadikan sebagai lokasi budidaya rumput laut, budidaya ikan, ekowisata dan

aktivitas kepemudaan bahari dan 17 % masyarakat yang tidak pernah mendengar

tentang ekowisata dan aktvitas kepemudaan bahari. Pada umumnya masyarakat

menyetujui daerahnya dijadikan daerah wisata dengan tetap melibatkan

masyarakat. Faktor pendukung lainnya adalah sistem kelembagaan sosial yang

masih aktif, Pusat Pengembangan Lingkungan Hidup (PPLH-Puntondo) sebagai

salah satu lembaga yang dapat berperan aktif dalam mendukung kegiatan

pariwisata melalui kampanye lingkungan.

Selain faktor pendukung tersebut juga terdapat beberapa faktor yang dapat

memberi ancaman terhadap kelangsungan pengembangan pemanfaatan wilayah

pesisir seperti : perubahan cara pandang masyarakat, adanya kompetensi lahan,

cara pemanfaatan dan pengelolaan lahan, serta transfortasi baik transfortasi darat

maupun laut. Perubahan cara pandang, cara pemanfaatan dan pengelolaan

masyarakat dengan sumberdaya dapat menjadi ancaman mengingat saat ini mata

pencaharian masyarakat umumnya sebagai pembudidaya rumput laut, tidak

menutup kemungkinan suatu saat masyarakat jenuh dan beralih menjadi nelayan

dan melakukan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

20

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Analisis Pemanfaatan wilayah pesisir berdasarkan analisis hierarki proses

menunjukkan bahwa aktivitas akuabisnis berupa budidaya rumput laut

menjadi prioritas utama kemudian aktivitas pengembangan ekowisata dan

aktivitas budaya/pemuda bahari, budidaya ikan sistem kermba jaring apung.

Kriteria yang digunakan adalah ekonomi (penggunaan modal yang minimal

dengan perputaran dan hasil yang cepat dan menguntungkan); lingkungan

(pemilihan aktivitas berdasarkan kondisi/karakteristik alam setempat); sosial

(penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi skill yang umum).

2. Mata pencaharian alternatif berbasis pada sumberdaya pesisir dan kelautan

akan memberi dampak positif kepada masyarakt sehingga menumbuhkan

semangat memiliki dan semangat bertanggung jawab terhadap kelestarian

sumberdaya wilayah pesisir Puntondo.

Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi yang ada di wilayah

pesisir Puntondo untuk mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan

berdasarkan metode analisis yang digunakan.

2. Agar prioritas pemanfaatan wilayah pesisir dapat dilakukan secara optimal

maka perlu ditingkatkan pemahaman penentu kebijakan dalam hal ini

pemerintah kabupaten Takalar tentang pengelolaan wilayah pesisir secara

terpadu.

21

DAFTAR PUSTAKA

Asaad, 2009. Analisis Aplikasi Model Kelembagaan co-manajemen Dalam

Pengelolaan Terumbu Karang Secara Berkelanjutan Di Kabupaten

Kepulauan Selayar.

Bapedalda, 2001. Zonasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Sulawesi Selatan.

Proyek Pengembangan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Pesisir dan

Lautan Sulawesi Selatan. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.

Bengen, D.G.,2000. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir, Sinopsis. Pusat

Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Bengen, D.G.,2010. Perspektif dan Pembelajaran Pengelolaan Wilayah

Pesisir Terpadu Sebagai Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup

Berkelanjutan. Institut Pertanian Bogor (IPB).

Budiharsono, 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan

Lautan. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Dahuri, 2000. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara

Terpadu. PT Pradnya Paramitha. Jakarta.

FAO. 2000. The Status Of World Fisheris and Aquaculture. FAO Fisheris

Departemen, Rome, Italy.

Noor, Ariadi. 2003. Analisis Kebijakan Pengembangan Marikultur Di

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta.

Thesis Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (tidak

diterbitkan).

Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. 2006. Rencana Strategis Pengelolaan

Wilayah Pesisir Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 - 2025. Badan

Perencana Pembangunan Daerah Sub Bidang Sumberdaya Alam dan

Kelautan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

Saaty, T.L., 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin (Proses

Hirarki Analitik) unutk pengambilan Keputuan dalam Situasi

Kompleks (Terjemahan). PT. Pustaka Binaman Presindo. Jakarta.

Selian, A. 2003. Alokasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten

Sukabumi Jawa Barat. Tesis Program Studi Pengelolaan Sumberdaya

Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor.

Sutanto, Himawan Arif. 2009. Pengelolaan Mangrove Sebagai Pelindung

Kawasan Pesisir Dengan Pendekatan Co-Management dan Analisis

22

Hierarki Proses (AHP) (Studi Kasus di Kabupaten Pemalang, Jawa

Tengah). Prosiding Seminan Nasional Tahunan VI Hasil Penelitian

Perikanan dan Kelautan. Jurusan Perikanan dan Kelautan Universitas

Gadjah Mada 25 Juli 2009. Yogyakarta.

Supriharyono, 2000. Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di

Wilayah Pesisir Tropis. PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.

Teknomo, Kardi., Hendro Siswanto, Sebastianus Ari Yudhanto. 1999.

Penggunaan Metode Analytic Hierarchy Process Dalam Menganalisa

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Moda Ke Kampus.

Dimensi Teknik Sipil Volume 1, No. 1 Maret 1999 (31-39). Universitas

Kristen Petra.

Ukkas, M., 2001. Pemetaan Potensi/Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil Kabupaten Takalar. Laporan Penelitian Universitas Hasanuddin.

Makassar.