ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM …

JURNAL EQUALITY, Vol. 11 No. 2 Agustus 2006

103

ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

DALAM SISTEM HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Liza Erwina

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Abstract: The explanation of First Indonesia Government System through Constitution is that the law of Indonesia is based on Rechtsstaat rather than on morely power (Machtsstaat). After Third amandement to Constitution 2001 Chaphter 1 verse 3 Indonesia is a Law State. Government and Parliament have produced some laws or revised the law. In socialization perspective it is asked what is the Importance of revising the law to people it is not sufficient and in prevention of Corruption suddenly the law changes. For criminal inviting the Concern of Peoples the Decision of trial by Judges does not reflect the Justice and it even distors from the law goal. Kata Kunci: Perubahan Undang-Undang, Sistem Hukum, UUD 1945

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-Undang 1945 Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan Kekuasaan belaka (Machtsstaat). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum “. Ciri-ciri negara hukum antara lain adanya azas legalitas, adanya pengakuan terhadap Hak azasi manusia dan adanya suatu sistem peradilan yang bebas, tidak memihak. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 1 Ayat (1) menyatakan “ Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu. Ketentuan ini tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana itu diadakan, hal ini di kenal dengan asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP ini dalam menghukum orang hakim terikat oleh Undang-Undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang. Penghargaan kita terhadap azas nullum dellictum itu ditentukan menurut pertimbangan antara 2 hal yang menjadi latar belakang de strijd om hec straafrecht yaitu pertama, kemerdekaan pribadi individu. Kedua, kepentingan kolektiviteit atau masyarakat (Soesilo, 1983 : 28). Dengan adanya ketentuan azas legalitas, negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai saat ini telah banyak dikeluarkan Undang-Undang oleh legislatif di DPR

Permasalahannya begitu mudahnya suatu Undang-Undang dirubah dan akan dirubah sedangkan ditinjau dari jangka waktu berlaku masih terlalu singkat untuk dievaluasi , kadang Undang-Undang tersebut belum tersosialisasikan ditengah – tengah masyarakat sudah berubah. Ditinjau dari azas-azas hukum dalam Undang-Undang serta tujuan hukum dari Undang-Undang tersebut dikeluarkan belum terasa manfaat atau kegunaannya untuk memberantas tingkat kejahatan (upaya penegakan supremasi hukum Undang-Undang tersebut masih rendah/masih jauh dari harapan masyarakat), Undang-Undang tersebut sudah berubah atau

Universitas Sumatera Utara

Liza Erwina: Analisis Perubahan Undang-Undang …

104

akan dirubah. Sehingga menimbulkan pertanyaan apa urgensi (kepentingan ) mengubah-ubah suatu Undang-Undang, bandingkan dengan Undang-Undang produk pemerintahan Hindia Belanda dahulu yang sampai saat ini masih dipergunakan aparat penegak hukum seperti KUHP (Wetboek Van Straafrecht), sebahagian KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), ketentuan hukum acara perdata dalam RBG, dll. Adanya pengakuan terhadap hak azasi manusia dapat dilihat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Pengertian hak azasi manusia menurut Pasal 1 Ayat (1 ) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia “. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 secara terperinci diatur hak-hak azasi manusia seperti : hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak dan hak beragama. Selain hak azasi manusia juga diatur batasan atau kewajiban-kewajiban dasar manusia. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga mengatur keberadaan komisi nasional HAM sebagai Lembaga yang mandiri untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak azasi manusia. Pada tahun 2000 pemerintah pusat dan DPR RI mengeluarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia. Setelah reformasi Tahun 1998 Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen sebanyak 4 (empat) kali yaitu Tahun 1999 , 2000, 2001 dan Tahun 2002. Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2000 dicantumkan pada Bab X A tentang hak azasi manusia secara individual atau perorangan mulai Pasal 28A sampai 28 J. Bila dilihat sejarah ketika perumusan Undang-Undang Dasar 1945 panitia 5 (lima) seperti Wakil Presiden pertama Indonesia Drs. .Mohd Hatta menyatakan “Perlu ada keseimbangan antara Individu dan masyarakat sebagaimana Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial “, dan anggota panitia 5 (lima) yang lain yaitu Subarjo menyatakan “mengenai hak-hak azasi manusia tidak dimasukkan selengkapnya ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena sudah termasuk dalam pengertian systematika azas keleluargaan“ (Hatta, 1977 : 79 )

Ciri negara hukum berikutnya adalah adanya suatu sistem peradilan yang bebas, tidak memihak (independent). Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 dan 25 menyatakan: “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim “ (Konstitusi, 2003 : 19). Seharusnya tidak boleh diintervensi pengadilan atau keputusan para hakim sebagai pemegang kekuasaan judikatif, karena kepada hakim di pengadilan para pencari keadilan “ mohon keadilan”. Keputusan hakim sesuai irah – irah yaitu “Demi keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa“, artinya pertanggungjawaban para hakim dalam mengambil keputusan selain kepada masyarakat, diri sendiri adalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi independensi para hakim juga tidak dibenarkan disalahgunakan karena semua ada aturannya bahkan telah dikeluarkan oleh legislatif Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudicial sesuai perintah Pasal 24 b Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan , keluhuran martabat , serta perilaku hakim. Selain itu Hakim diatur oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman No 4 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang No 35 Tahun 1999 (sebelumnya dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1970). Menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara hukum , sistem pemerintahan juga berdasar atas hukum bukan atas dasar kekuasaan tetapi mengapa penegakan supremasi hukum di negara kita masih memprihatinkan? Bagaimana penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sampai saat ini



105

sesuai maksud dan tujuan ditetapkannya Tap MPR RI No IV / 1999 tentang GBHN Periode 1999 sampai 2004 yaitu dalam memberi arah bagi penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi kak azasi manusia dan menegakkan supremasi hukum? Yang terjadi dimasyarakat dapat disaksikan melalui media cetak atau media elektronika tingkat kejahatan makin tahun bukannya makin berkurang sebaliknya makin meningkat kuantitas dan kualitas kejahatan. Setelah perkara – perkara yang mengundang perhatian masyarakat sampai ke Pengadilan, vonis (keputusan hakim yang dijatuhkan terlalu ringan tidak sesuai dengan ancaman hukuman yang dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut. Vonis yang ringan ditinjau dari tujuan Undang-Undang yang berlaku tidak bakal membuat jera pelaku. Keputusan hakim seperti itu tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah – tengah masyarakat. AZAS LEGALITAS ( Azas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli)

Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan : “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu“. Ketentuan Pasal ini untuk melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam menangkap, menahan atau mengajukan seseorang ke depan pengadilan. harus jelas dasar atau landasan hukum Undang-Undang dalam menangkap, menahan serta mengajukan seseorang ke pengadilan. Harus diperhatikan juga unsur subjektif pelakunya dan unsur objektif perbuatannya sebab menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Penjelasannya menyatakan : “Hukum acara pidana nasional wajib didasarkan pada falsafah pandangan hidup bangsa dan dasar negara pancasila, maka sudah seharusnya didalam ketentuan materi Pasal tercermin perlindungan hak azasi manusia serta kewajiban warga negara , azas-azas seperti kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, keliru mengenai orangnya, keliru ketika hukum yang akan diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan. Aparat penegak hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar dapat dituntut, dipidana atau hukuman administratif “ (KUHAP: UU No. 8). Menurut sistem hukum Eropah kontinental yang dianut negara kita atau sistem hukum Romawi Jerman (civil law system) sumber hukum bagi aparat penegak hukum terutama dari Undang-Undang, hukum yang dibuat manusia (enacted Law), hukum perundang – undangan atau hukum yang tertulis. Kodifikasi merupakan ide dalam kalangan universitas dan negara–negara dengan sistem Romawi Jerman kepada legislatif positivisme (Raharjo, 1991 : 242 ). Sistem Hukum Eropah Kontinental (Civil Law System )

Seringnya berubah–ubah suatu Undang-Undang bila ditinjau dari Sistem Hukum negara yang mengutamakan Undang-Undang sebagai sumber hukum bertentangan. Sistem hukum yang dianut negara Indonesia dengan sistem hukum Eropah kontinental (civil law system), sumber hukum terutama bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi suatu peristiwa hukum konkrit yang terjadi dimasyarakat adalah melihat pada Undang-Undang yang dikeluarkan legislatif. Seringnya suatu Undang-Undang dirubah atau akan dirubah bila dilihat azas – azas hukum dalam Undang-Undang atau Undang-Undang tersebut dikeluarkan dihubungkan dalam upaya penegakan supremasi hukum kelihatannya masih rendah. Ditinjau dari jangka waktu berlaku Undang-Undang yang berubah atau akan dirubah masih terlalu singkat untuk dievaluasi dalam upaya penegakan supremasi hukumnya. Akhir abad 19 menjelang abad ke 21 dengan adanya arus globalisasi informasi dan telekomunikasi dimana hubungan antar negara semakin dekat, masuknya bangsa – bangsa lain kenegara Indonesia seperti dari negara – negara dengan sistem hukum Anglo Saxon juga mempengaruhi sistem hukum negara kita.



106

Sumber hukum dinegara – negara Anglo Saxon kebanyakan dari keputusan-keputusan hakim di pengadilan (sumber hukum yurisprudensi). Hukum Undang-Undang dikatakan bersifat pasif, diam. Aktifnya suatu peraturan Undang-Undang adalah ketika dihadapkan pada suatu peristiwa hukum konkrit yang terjadi dalam masyarakat , bagaimana aparat penegak hukum melakukan penemuan hukum terutama kepada hakim ketika memutuskan perkara atau peristiwa hukum tersebut.

Penemuan hukum yang dilakukan hakim lebih mempunyai wibawa disebut sumber hukum yurisprudensi. Undang-Undang tidak mungkin lengkap dan memenuhi semua keinginan semua pihak pada waktu Undang-Undang tersebut dibentuk atau dikeluarkan, tetapi ketidak lengkapan atau ketidak sempurnaan suatu Undang-Undang tidak mengurangi upaya penegakan hukum. Ketidak sempurnaan suatu Undang-Undang dapat dilengkapi atau disempurnakan oleh para hakim ketika suatu perkara sampai di pengadilan. Hakim ketika melakukan penemuan hukum dengan cara menafsirkan Undang-Undang. Keputusan-keputusan hakim di pengadilan yang membuat suatu peraturan Undang-Undang itu hidup . Dan dari keputusan – keputusan para hakim tersebut dapat terlihat perkembangan hukum suatu negara.

Azas Hukum dan Tujuan Hukum Azas – azas hukum dalam suatu Undang-Undang disebut jantungnya peraturan. Azas Hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang–undangan (Mertokusumo, 1988 : 33 ). Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Menurut teori etis hukum semata – mata bertujuan keadilan . Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis , tentang yang adil dan tidak. Teori utilitis menyatakan hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (Mertokusumo, 1988: 60). Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan–kepentingannya dilayani oleh hukum melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan–peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. (Raharjo, 1991 : 18) ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 1999 TENTANG OTONOMI DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 1999 Keluarnya Undang-Undang No 22 dan 25 Tahun 1999 setelah terjadi reformasi tahun 1998 mengingat : Pertama, TAP MPR No X Tahun 1998 tentang Pokok – pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Kedua, TAP MPR No XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme. Ketiga, TAP MPR No XV Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Ppengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan RI., disebahagian masyarakat didaerah atau propinsi seluruh Indonesia pada waktu itu setelah terjadi reformasi tahun 1998 yang merasa daerahnya memiliki sumber daya alam strategis seperti di Propinsi Aceh, Riau, Sulawesi bahkan sampai sekarang di Maluku, Irian Jaya meminta memisahkan diri dari negara kesatuan RI. Tuntutan ini jelas bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1) “ Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik“. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen Tahun 2002 dalam Pasal 37 Ayat (5) “ Khusus mengenai bentuk negara kesatuan RI tidak dapat dilakukan perubahan“. Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 4: “Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara,



107

keutuhan wilayah negara kesatuan RI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman“. Pasal 5 Undang-Undang No 3 Tahun 2002 : “menyatakan pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan RI sebagai satu kesatuan pertahanan. Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 6 Ayat (1) “TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancamam bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. “Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 34 Tahun 2004 : “Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan RI yang berdasar atas pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara “. (7) Pasal 7 Ayat (2 b) Undang-Undang No 34 Tahun 2004 menyatakan tugas pokok TNI antara lain dilakukan dengan operasi militer selain perang untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan, bersenjata, mengatasi aksi terorisme, dan lain-lain.

Jelas tuntutan sebagian masyarakat daerah diseluruh Indonesia tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang berlaku tetapi waktu itu setelah terjadi reformasi Tahun 1998 menginginkan perubahan dalam pemerintah di pusat dan daerah dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan , selama ini tidak sesuai dengan cita–cita dan tujuan didirikannya negara RI dalam alinea ke 2 dan ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : (1) rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, (2) Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa serta ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasar atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kata lain belum tercipta dimasyarakat seluruh Indonesia kesejahteraan dan keadilan. Belum lagi dengan adanya kedua Undang-Undang tersebut diterapkan kesemua daerah tingkat II kabupaten dan kotamadya seluruh Indonesia dalam meningkatkan taraf hidup rakyat berupa peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan, ketika berakhir pemerintahan ibu Megawati Soekarnoputri Tahun 2004, kedua Undang-Undang tersebut berubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, mengapa secepat itu kedua Undang-Undang tersebut berubah. ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 YANG MERUBAH UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam ketiga Undang-Undang tersebut jelas yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi . Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 menyatakan : “ Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau Denda minimal 200 juta dan maksimal 1 milyar. Sebelum diubah Undang-Undang No 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 untuk tindak pidana korupsi tidak ada mengatur ancaman Hukuman minimal melainkan maksimal seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun . Begitu juga ketika Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dirubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 , dalam tempo tidak sampai 2 Tahun Undang-Undang tersebut dirubah, dan memasukkan pengertian pegawai negeri menurut KUHP. Sesungguhnya pengertian pegawai negeri telah diatur dalam Undang-Undang No 43 Tahun 1999 yang merubah Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian, perubahan Undang-Undang tersebut juga menjadi tanda tanya. Dalam



108

Pasal 1 (2) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Menyatakan : “Dalam hal tindak pidana korupsi yang dimaksud Ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. “Menurut penjelasan Pasal 1 (2) yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, pengulangan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Kpk ) Dalam Undang-Undang No 30 / 2002 Negara Indonesia sejak Tahun 2002 telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 untuk memberantas kejahatan tindak pidana korupsi yang meluas disemua lapisan masyarakat dan disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime). Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2002 adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan para penyelenggara negara diseluruh Indonesia . Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa karena telah meluas diseluruh lapisan masyarakat Indonesia , sehingga pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa (dapat dilihat pada pertimbangan keluarnya Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tersebut). Dalam Penjelasan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa tndak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa dan pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa pula (Ekstra Ordinary Crime). Negara Indonesia seringkali diberitakan melalui media cetak dan media elektronika sebagai negara terkorup ditingkat dunia, asia dan ASEAN. Seharusnya semua pihak introspeksi diri terutama kepada penyelenggara negara dan pemerintahan di pusat maupun didaerah apalagi sejak tahun 2004 dilakukan pemilu secara langsung oleh rakyat diseluruh Indonesia yang memiliki hak pilih sekitar 110 – 145 juta jiwa (data dari media elektronika). Juga ketika pemilihan anggota legislatif di pusat dan daerah juga secara langsung oleh rakyat diseluruh Indonesia sebagai perwujudan demokrasi yang diakui dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yang menyatakan“ negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat “ dan sesuai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila , sila ke 4 yaitu “ Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan “. Dengan kata lain pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan pemerintahan dan negara langsung kepada rakyat diseluruh Indonesia, walau tidak boleh dilupakan aturan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang berlaku seperti dari semula disebutnkan egara Indonesia adalah negara hukum dan sistem pemerintahannya juga berdasar atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan belaka .

Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang omisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan dapat mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang telah ditangani pihak Kejaksaan negara dan Kepolisian RI yang mengundang perhatian masyarakat tetapi perkaranya tidak dilimpahkan sampai ke pengadilan. KPK adalah suatu badan yang mandiri dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang berkepanjangan sampai saat ini yaitu terjadinya tindak pidana korupsi yang meluas diseluruh lapisan masyarakat Indonesia menyebabkan kesengsaraan rakyat dan keterpurukan bangsa dan negara.

Tindak pidana korupsi juga menyebabkan terjadinya reformasi tahun 1998. Setelah reformasi Tahun 1998 dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Negara semua berubah , begitu juga dengan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai ke Pengadilan terhadap perkara / peristiwa hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh



109

aparat penegak hukum dan oleh para penyelenggara negara diseluruh Indonesia. Berakhir pemerintahan ibu Megawati Soekarno Putri dan Wapres Hamzah Haz Tahun 2004 dari media elektronika terbaca hutang pemerintah sebesar 72 Milyar $ US , Hutang pihak Swasta mencapai 72 Milyar $ US serta Hutang Negara telah berjumlah 132 Milyar $ US. Seingat penulis ketika terjadi krisis Ekonomi dan moneter Tahun 1997 yang menyebabkan terjadinya Reformasi Tahun 1998 dan berakhir Pemerintahan Orde Baru selama 32 Tahun hutang pemerintah telah mencapai 60 Milyar $ US , dan Hutang oleh pihak swasta telah berjumlah 56 Milyar US (data dari media cetak ). Saat itu dapat dilihat kondisi negara Indonesia yang mengalami krisis multi dimensi dimulai dari krisis ekonomi dan moneter, dilikuidasinya beberapa bank Swasta besar akibat terjadi rush hampir diseluruh perbankan Indonesia, nasabah penyimpan menarik simpanannya di Perbankan secara besar-besaran. Terjadi PHK dikalangan profesional. Krisis dibidang ekonomi dan moneter diikuti dengan krisis dibidang sosial, politik, hukum dan keamanan menyebabkan terjadi krisis ketidakpercayaan sebagian masyarakat pada Pemerintahan yang baru terpilih pada Pemilu Tahun 1997 dimana MPR RI hasil pemilu Tahun 1997 telah memilih dan menetapkan Presiden H. M. Soeharto dan Wapres B.J. Habibi Periode 1998 – 2003. Karena terjadi krisis multi dimensi , terjadi rush di Perbankan secara besar – besaran Pemerintah pada waktu itu bersama Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan memberi bantuan liquiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada bank-bank besar yang mengalami kesulitan Liquiditas , ada bank -bank yang diliquidasi, bank take over, bank beku operasi, dll. BLBI semula dikeluarkan Bank Indonesia sekitar 120 – 130 Trilyun. Setelah berganti – ganti pemerintahan dimulai dari diulanginya Pemilu Tahun 1997 yaitu Pemilu Tahun 1999 yang diikuti sampai 48 partai politik dimasa Presiden B J. Habibi yang akhirnya terpilih Presiden K H Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati Soekarnoputri periode 1999 – 2004. Berganti lagi pemerintahan dengan sidang istimewa di MPR RI meminta pertanggung jawaban Presiden K H Abdurrahman Wahid dan digantikan oleh ibu Megawati Soekarno Putri, beban BLBI masih menjadi tanggung jawab pemerintah dimana menurut media elektronika para debitur BLBI telah menyerahkan asset mereka senilai 600 trilyun yang dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Tahun 2003 menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BPPN berakhir digantikan oleh PPA (Perusahaan Pengelola Asset) yang sampai sekarang seharusnya menyelesaikan BLBI tersebut kepada pemerintah dan Bank Indonesia. Sampai saat ini pada pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono dan Wapres M Yusuf Kalla di APBN Tahun 2005 diharuskan mengembalikan BLBI ke Bank Sentral yaitu Bank Indonesia , artinya dibebankan pada seluruh rakyat Indonesia. Ini tidak adil bagi rakyat diseluruh Indonesia dan tidak ada dasar hukum atau aturannya mengapa kewajiban debitur BLBI dibebankan pada seluruh rakyat Indonesia ? Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB VIII Pasal 23 (1) menyatakan : “ Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap Tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat Indonesia “. Artinya dengan APBN untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa bukan sebaliknya . PENGAKUAN TERHADAP HAK AZASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 / 1999

Ciri negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak azasi manusia. Sejak sebelum negara Indonesia merdeka telah difikirkan oleh para pendiri bangsa yaitu ketika menyusun rumusan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 di Sidang – sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha–usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan sidang – sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Ketika Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI 18 Agustus 1945 telah tercantum hak-hak dan kewajiban warga negara serta



110

penduduk di Indonesia mulai Pasal 27, 28, 29, 30, 31,32,33 dan Pasal 34. Sejak reformasi Tahun 1998 Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen sebanyak 4 kali yaitu Tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Berubahlah isi Undang-Undang Dasar 1945, saat ini pada Bab X A mencantumkan tentang hak – hak azasi manusia secara perorangan mulai Pasal 28A sampai Pasal 28 J. Keberadaan Bab dan Pasal tersebut sepertinya memberi Legitimasi / landasan perundang- undangan atas keberadaan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 menyatakan pengertian hak azasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME yang merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi Kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam penjelasan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 secara terperinci mengatur : a) Hak untuk hidup, hak untuk tidak dihilangkan secara paksa dan dihilangkan nyawa. b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. c) Hak mengembangkan diri. d) Hak memperoleh Keadilan. e) Hak atas kebebasan pribadi. f) Hak atas rasa aman. g). Hak atas kesejahteraan. h). Hak turut serta dalam pemerintahan. i). Hak wanita. j). Hak anak. k).Hak atas kebebasan beragama. Dalam Pasal 76 ( 1 ) Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang komisi nasional hak azasi manusia yang melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak azasi manusia. Bahkan pemerintah pusat dan DPR RI telah mengeluarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia. Dengan adanya ketentuan tentang hak azasi manusia dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang diakui dan dilindungi oleh negara dan pemerintah hak-hak azasi WNI dan Pendudukvyang ada di Indonesia. NEGARA HUKUM INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM DALAM ARTI MATERIAL. Dengan melihat sistem hukum menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang berlaku terutama melihat cita - cita bangsa Indonesia serta tujuan negara Indonesia dalam preambule (pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke 2 dan ke 4 negara hukum Indonesia adalah negara hukum dalam arti material artinya negara Indonesia hendak menciptakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya bukan negara hukum dalam arti formal, negara hanya sebagai penjaga malam yaitu hanya menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran hukum semata dan hanya menindak para pelanggar hukum atau mengutamakan ketenteraman dan ketertiban semata. (BP7 Pusat, 1994 : 21). Saat ini negara Indonesia sejak Tahun 2004 mengalami musibah berkepanjangan seperti Bencana - bencana Alam antara lain Tsunami dan Gempa di Propinsi Aceh, Jawa Barat, Banjir serta Longsor di P. Jawa, Sumatera, Kalimantan . Terjadi konflik Horizontal sesama bangsa atas dasar Suku, Agama, Ras (SARA ). Sejak dahulu di zaman penjajahan pemerintahan Hindia Belanda politik devide et impera, memecah belah dan menguasai yang menyebabkab penjajahan Belanda terhadap bangsa dan negara Indonesia selama 3 setengah abad , seharusnya hal itu perlu diwaspadai dan tidak perlu perbedaan bangsa atas Agama , Suku dan ras ( SARA ) dipertentangkan sebaliknya dirahmati dan itulah ciri – ciri negara demokrasi. Sampai saat ini setelah negara Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 ( telah merdeka selama 62 Tahun ) seharusnya perbedaan manusia Indonesia atas Suku, Agama, Ras ( SARA ) tidak perlu dipertentangkan lagi bahkan sesuai Sila ke 3 dalam Pancasila yaitu persatuan Indonesia , seharusnya perbedaan itu untuk memperkuat bangsa dan negara Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang terlihat saat ini dari media antara lain makin meningkat tingkat kriminalitas / kejahatan terhadap jiwa, harta benda bahkan meningkat terhadap nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan manusia . Belum berkurangnya tingkat kejahatan terhadap keuangan negara dan perekonomian nasional (tindak pidana korupsi), dll .



111

Kepada aparat penegak hukum terutama pihak Kepolisian RI , penuntut umum pihak Kejaksan negara dan para hakim di Pengadilan seharusnya tegas dan tidak ragu – ragu lagi dalam penegakan supremasi hukum, tidak ada diskriminasi bidang hukum sesuai UNDANG-UNDANG No 39 Tahun 1999 Pasal 1(3 ) yaitu “ Setiap pembatasan, pelecehan dan pengucilan langsung atau tidak langsung yang menbedakan Manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan aak azasi manusia dan kebebasan dasar individual maupun kollektif dibidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Adanya Suatu Sistem Peradilan Yang Bebas , Tidak Memihak. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan 25 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Harus adanya jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim “. Dalam Undang-Undang No.35 tahun 1999 (sekarang telah berubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2004) tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 menyatakan : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia “. Menurut Penjelasan Pasal 1 “Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan extra yudicial kecuali dalam hal – hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia “. (Media, 2003 : 20). UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Bahkan negara Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No.25 tahun 2003 yang merubah Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pencucian Uang (Money Laundering). Dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tersebut dapat dicurigai transaksi keuangan pelaku tindak pidana korupsi, penyuapan, penyeludupan, tindak pidana perbankan, penyalah gunaan narkotika atau psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, tindak pidana terorisme, penggelapan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, tindak pidana perpajakan , tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana kehutanan . Dalam Pasal 31 UU No 25 Tahun 2003 menyatakan “ Dalam hal ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi yang mencurigakan dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak ditemukan petunjuk tersebut pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti“. Apabila dicurigai melalui transaksi keuangannya melalui perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya didalam maupun di luar negeri dilaporkan ke pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan (PPATK). Menurut Pasal 18 ( 3 ) “PPATK bertanggung jawab kepada Presiden RI “.

Bila ada petunjuk telah terjadi suatu peristiwa pidana dalam tempo 3 hari kerja sejak ditemukannya petunjuk tersebut PPATK melaporkan kepihak aparat penegak hukum seperti Kepolisian RI untuk dilakukan proses penyelidikan, penyidikan. Kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan sampai ke pengadilan. Pasal 32 (1) menyatakan : “Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan kepada PJK untuk melakukan Pemblokiran terhadap Harta Kekayaan Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil



112

tindak pidana. “Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) diberlakukan di negara kita untuk menghindari terganggunya sistem keuangan dan perekonomian egara dari transaksi keuangan haram hasil kejahatan seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, penyeludupan, tindak pidana perbankan, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, tindak pidana terorisme, penggelapan, pemalsuan uang , perjudian, prostitusi, tindak pidana perpajakan ,tindak pidana kehutanan, tindak pidana lingkungan hidup. Dengan adanya Undang-Undang No 25 Tahun 2003 dapat membantu Aparat Penegak Hukum dalam menangkap pelaku kejahatan tersebut didalam negeri dan yang melarikan diri keluar negeri. Banyak negara terutama negara–negara maju juga memberlakukan Undang-Undang indak pidana pencucian uang dinegaranya untuk menjaga, melindungi keuangan serta perekonomian negara tersebut dari transaksi keuangan haram / dilarang karena uang yang ditransaksikan adalah Hasil kejahatan. Apabila terhadap yang melanggar Ketentuan Undang-Undang tersebut tidak ditegakkan supremasi hukumnya dapat mengganggu hubungan antar negara yaitu terhadap pelaku – pelaku Kejahatan yang disebutkan dalam Undang-Undang No 25 / 2003 yang melarikan diri atau memindahkan uang hasil kejahatannya keluar negeri. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dapat diadakan kerjasama regional dan internasional melalui forum bilateral dan multilateral, contoh : Forum Financial Action Task Force (FATF) yaitu sebuah lembaga independent terdiri dari 29 Negara dan 2 organisasi internasional yang terbentuk setelah pertemuan tingkat tinggi G7 Tahun 1989, ADB, interpol dan lain-lainnya. (Duaji, 2002 : 38). KESIMPULAN Telah banyak dikeluarkan Undang-Undang oleh legislatif tetapi kadang belum tersosialisasikan kepada masyarakat sudah dirubah atau akan dirubah sedangkan bila dilihat dari Jangka waktu berlaku Undang-Undang tersebut masih terlalu singkat untuk dievaluasi. Dilihat dari Azas- azas Hukum serta tujuan hukum Undang-Undang tersebut dikeluarkan dikaitkan upaya penegakan supremasi hukumnya masih rendah. Tugas DPR selain bidang legislasi membentuk Undang-Undang juga melakukan fungsi pengawasan (kontrol) terhadap kinerja pemerintah di pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai perwujudan demokrasi perwakilan, kedaulatan ditangan rakyat sesuai Pancasila sila ke 4. Dan fungsi DPR yang lain dibidang budgetting menyetujui atau tidak menyetujui APBN yang diajukan pemerintah setiap tahun (di daerah DPRD membuat PERDA, melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah serta menyetujui atau tidak menyetujui APBD yang diajukan pemerintah daerah karena untuk seluruh Indonesia berlaku Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemerintahan daerah tetap dalam negara kesatuan RI, tidak dibenarkan ada Negara didalam Negara, yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah) dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1999). Perubahan cepat ini juga menimbulkan tanda tanya. Undang-Undang telah banyak dikeluarkan legislatif yang terlihat dimasyarakat tingkat kriminalitas makin tahun bukan makin berkurang sebaliknya meningkat kuantitas dan kualitas kejahatan, bagaimana kinerja aparat penegak hukum dalam upaya penegakan supremasi hukum. Dan setelah perkara - perkara yang mengundang perhatian masyarakat sampai ke pengadilan, vonis (keputusan hakim yang dijatuhkan) terhadap pelaku terlalu ringan, tidak bakal membuat jera pelaku. Tidak memenuhi rasa keadilan ditengah -tengah masyarakat. Setelah terjadi reformasi Tahun 1998 seharusnya terselesaikan permasalahan bangsa dibidang ekonomi, hukum, politik, sosial budaya dan pertahanan/keamanan tetapi walau telah berganti-ganti pemerintahan sebanyak 4 kali masih juga belum selesai bahkan bertambah yaitu sejak Tahun 2004 negara ditimpa musibah berkepanjangan seperti bencana alam gempa dan tsunami, banjir dan longsor. Makin



113

bertambah banyak rakyat Indonesia yang hidup tidak sejahtera, tidak menikmati pembangunan, rendahnya sumber daya manusia, tidak tercipta lapangan kerja, meningkat kriminalitas dimasyarakat. Tahun 2004 dari media elektronika dinyatakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah terjadi 350 kasus tindak pidana pencucian uang. Baru – baru ini Tahun 2006 PPATK Jakarta menyampaikan data telah menjadi 3000 Kasus perkara tindak pidana pencucian uang. Menjadi perhatian penulis karena PPATK berencana merubah Undang-Undang No 25 Tahun 2003. Ada apa dengan mau merubah Undang-Undang tersebut bila ditinjau dari segi ilmu hukum tidak pantas pemerintah pusat atau DPR menyalahgunakan kewenangan. Bukan Undang-Undang yang tidak sempurna, bagaimana penegakan supremasi hukum dan harus sampai ke pengadilan. Kepada para hakim Undang-Undang yang tidak sempurna itu disempurnakan melalui metode penemuan hukum. Begitu juga menjadi perhatian cepatnya berubah Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral Bank Indonesia dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004. Setelah Pemilihan Umum secara langsung Tahun 2004 dalam memilih anggota legislatif di DPR RI, DPD, DPRD Propinsi, Kabupaten / Kota serta Presiden dan Wapres yang telah menghabiskan dana besar ditanggung Negara disamping bantuan dan partisipasi negara -negara Asing selayaknya semua pihak menghargai demokrasi secara benar dan elegant karena di Tahun 2004 yang ikut memilih adalah pemilih pemula generasi muda. Diharap pemerintah pusat dan pihak legislatif di DPR dan didaerah DPRD tidak mengkhianati kepercayaan rakyat yang telah memilih. DAFTAR PUSTAKA Arrasyid, Chainur. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. Bahan Penataran Pedoman PenghAyatan dan Pengamalan Pancasila. 1994. BP 7 Pusat. Duaji, Susno. 2002. Peranan Aparat Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian

Uang.Makalah dalam Seminar di USU. Medan. Hatta , Mohd, dkk Panitia Lima . 1977. Uraian Pancasila. Mutiara . Jakarta . Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan. 2003. Fokus Media. Mertokusumo ,Sudikno. 1988. Mengenal Hukum . Liberty . Yogyakarta. Mertokusumo, Sudikno. 1993. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti.

Jakarta. Raharjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Jakarta. Republik Indonesia , Undang-Undang No 3 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang No 23

Tahun 1999 tentang Bank Sentral Bank Indonesia. Republik Indonesia , Undang-Undang No 4 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang No.35

Tahun 1999 (sebelumnya Undang-Undang No.14 Tahun 1970) tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia , Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang merubah Undang-Undang No.7

Tahun 1992 tentang Perbankan.



114

Republik Indonesia , Undang-Undang No.2 tahun 2002 yang merubah Undang-Undang No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI.

Republik Indonesia , Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang merubah Undang-Undang

No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Republik Indonesia , Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Republik Indonesia , Undang-Undang No.25 Tahun 2003 yang merubah Undang-Undang

No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Republik Indonesia , Undang-Undang No.3 Tahun 2002 yang merubah Undang-Undang No.1

Tahun 1988 tentang Pertahanan Negara. Republik Indonesia , Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (KPK). Republik Indonesia , Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang

No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia , Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang

No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia , Undang-Undang No.34 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang No.2

Tahun 1988 tentang Tentara Nasional Indonesia. Republik Indonesia , Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Republik Indonesia , Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Republik Indonesia, Undang – Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudicial. Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Sekjen Mahkamah

Konstitusi RI Tahun 2003. Republik Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Soesilo, R. 1983. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politeia. Bogor.


Documents

ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM …