ANALISIS PERGESERAN SEKTOR - SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN BANYUMAS

SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PERGESERAN SEKTOR - SEKTOR

EKONOMI DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN

1994 - 2002

PELAKSANA : NOVA ANDY CAHYO PURNOMO

NPM : 0231020901/E

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan daerah sebagai integral dari pembangunun nasional

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya

nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan

kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju

masyarakat yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme ( undang-undang

otonomi daerah, 1999 ). Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub

sistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan

hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai

otonomi. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab

menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip

keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada

masyarakat.

Kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan

nasional secara efisien dan efektif adalah perencanaan koordinasi dan

keterpaduan antara sektor pembangunan, sektor tersebut di daerah disesuaikan

dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tujuan

pembangunan dalam kebijakan pembangunan daerah adalah untuk

menyelaraskan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan tingkat

kemajuan antar daerah, melalui pembangunan serasi dan terpadu antar sektor

pembangunan daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian

daerah.

Secara makro pertumbuhan atau PDRB dari tahun ke tahun merupakan

salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan daerah dimana dalam hal

ini PDRB dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi yaitu :

1. Sektor Pertanian

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

3. Sektor Industri Pengolahan

4. Sektor Listrik,Gas, Dan Sektor Air Bersih

5. Sektor Bangunan

6. Sektor Perdaganagn, Hotel, dan Restoran

7. Sektor Angkutan Dan Komunikasi

8. Sektor Keuangan, Persewaan, Dan Jasa Perusahaan

9. Sektor Jasa-Jasa

Pertumbuhan PDRB tidak lepas dari peran setiap sektor-sektor

ekonomi tersebut di atas, besar kecilnya kontribusi pendapatan setiap sektor

ekonomi merupakan hasil perencanaan secara sektoral yang dilaksanakan di

daerah.

Masalah utama di dalam pelaksanaan pembangunan di daerah adalah

kurang mampunya pemerintah daerah melaksanakan strategi perencanan yang

matang serta kurang jelinya pemerintah daerah dalam melihat pergeseran-

pergeseran yang terjadi dari tahun ke tahun dalam sektor ekonomi. Disinilah

peranan Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) cukup dominan dalam

menentukan arah serta rencana pembangunan daerah agar pembangunan di

daerah berjalan sesuai prioritas sektor yang diinginkan.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan, maka penulis tertarik

untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Pergeseran Sektor-Sektor

Ekonomi Di Kabupaten Banyumas Tahun 1994-2002.

B. Perumusan Masalah

Pembangunan daerah diarahkan untuk mengacu pemerataan

pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan

pendayagunaan potensi yang dimilki daerah secara optimal. Dari latar

belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan sektor ekonomi Kabupaten Banyumas yang terjadi

tahun 1994-2002.

2. Bagaimana pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Banyumas.

3. Sektor-sektor mana yang merupakan sektor potensial (basis) yang

merupakan sektor andalan dalam struktur perekonomian di Kabupaten

Banyumas tahun 1994-2002 berdasarkan analisis (LQ).

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada masalah pergeseran sektor-sektor

ekonomi yang terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan

penggalian, Sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih,

sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, Sektor angkutan,

dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor

jasa-jasa yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 1994-2002.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui pergeseran pangsa setiap sektor ekonomi.

b. Untuk mengetahui komponen-komponen yang mempengaruhi pada

perekonomian daerah Kabupaten Banyumas.

c. Untuk mengetahui sektor mana yang merupakan sektor potensial

(basis) di Kabupaten Banyumas.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi tambahan informasi

sekaligus bahan evaluasi agar lebih memantapkan peran perencanaan

daerah dari tahun ke tahun.

b. Sebagai bahan informasi bagi penelitian lain yang berminat pada

masalah perencanaan daerah.

c. Bagi penulis penelitian ini merupakan hasil aplikasi serta penerapan

langsung dari salah satu alat analisis yang didapat dari bangku kuliah.

E. Hipotesis

1. Terjadi pergeseran atau perubahan struktur dalam sektor ekonomi

Kabupaten Banyumas selama tahun 1994-2002.

2. Sektor potensial atau sektor basis masih di dominasi oleh sektor pertanian,

sektor bangunan, dan sektor angkutan dan komunikasi.

3. Tingkat pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Banyumas cenderung

meningkat dan mempunyai potensi yang dapat diandalkan untuk

memberikan kontribusi bagi daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Perencanaan Ekonomi

Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang

mencangkup keputusan- keputusan atau pilihan – pilihan berbagai alternatif

penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu pada masa

yang akan datang (Conyers & Hills , 1994) Berdasarkan definisi diatas berarti

ada empat elemen dasar perencanaan yaitu :

a. Merencanakan berarti memilih

b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya

c. Perencanaan merupakan alat untuk mecapai tujuan

d. Perencanan untuk masa depan (Lincolin Arsyad,1999)

Arthur lewis dalam bukunya berjudul Development Planning (1966).

Membagi perencanaan dalam 6 (enam) pengertian yaitu :

1. Istilah perencanaan seringkali dihubungkan dengan letak geografis,

bangunan, tempat tinggal, bioskop dan lainnya. Di negara sedang

berkembang hal ini sering disebut dengan istilah perencanaan kota dan

negara (town and country planning) atau perencanaan kota dan daerah

(urban and regional planning).

2. Perencanaan mempunyai arti keputusan penggunaan dan pemerintah

dimasa yang akan datang.

3. Ekonomi berencana adalah ekonomi dimana setiap unit produksi hanya

memanfaatkan sumber daya manusia, bahan baku, dan peralatan yang

dialokasikan dengan jumlah tertentu dan menjual produknya hanya kepada

perusahaan atau perorangan yang ditunjuk oleh pemerintah.

4. Perencanaan berarti setiap penentuan sasaran produksi oleh pemerintah.

5. Penerapan sasaran untuk perekonomian secara keseluruhan dengan

maksud untuk mengalokasikan semua tenaga kerja, devisa, bahan mentah

dan sumberdaya lainnya ke berbagai bidang perekonomian.

6. Untuk menggambarkan sarana yang digunakan pemerintah untuk

memaksakan sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Perencanaan sebenarnya merupakan suatu proses yang

berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan

(polycy) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan

disusun secara sistematis.

Maka pelaksanaan perancangan pembuatan perencanaan itu pada

dasarnya adalah mengambil suatu kebijaksanaan dengan mempertimbangkan

hal-hal sebagai berikut (Soekartawi, 1990).

1. Perencanaan berarti memilih berbagai alternatif yang terbaik dari sejumlah

alternatif yang ada.

2. Perencanaan berarti pula alokasi sumberdaya yang tersedia baik

sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

3. Perencanaan mengandung arti rumusan yang sistematis yang didasarkan

pada kepentingan masyarakat banyak.

4. Perencanaan juga menyangkut masalah tujuan atau sasaran tertentu yang

harus dicapai.

5. Perencanaan juga dapat diartikan atau dikaitkan dengan kepentingan masa

depan.

Meskipun tidak ada kesepakatan diantara para ekonomi berkenaan

dengan istilah perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan

pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah untuk mencapai

sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu pula. (Lincolin

arsyid, 1999)

B. Fungsi Perencanaan Ekonomi

Beberapa buku literatur perencanaan pembangunan (Development

planning) pembahasan terhadap pentingnya perencanaan ini sering dikaitkan

dengan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, pembahasan pentingnya

aspek perencanaan yang dikaitkan dengan aspek pembangunan dapat

diklarifikasikan menjadi dua topik utama, yaitu :

1. Perencanaan sebagai alat dari pembangunan.

2. Perencanaan sebagai tolok ukur dari berhasil atau tidaknya pembangunan

tersebut.

Secara sistematis, kaitan antara aspek perencanaan dan pembangunan

dapat digambarkan seperti gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1

Skema hubungan Antara Perencanaan dan Pembangunan

Sebagai alat

Sebagai tolok ukur

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan dianggap sebagai alat pembangunan karena perencanaan

memang merupakan alat strategis dalam menuntun jalannya pembangunan.

Suatu perencanaan yang disusun secara acak-acakkan (tidak sistematis) dan

tidak memperhatikan aspirasi target group (sasaran), maka pembangunan yang

dihasilkan tidak seperti yang diharapkan. Dengan demikian dalam konteks

perencanaan, sebagai alat maka mempunyai keunggulan komprehensif sebagai

berikut :

a. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat untuk dijadikan pedoman dalam

pelaksanaan pembangunan.

b. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat penentuan sebagai alternatif dan

berbagai kegiatan pembangunan.

c. Perancanaan dapat dipakai sebagai penentuan skala prioritas.

d. Perencanaan dapat dipakai sebagai alat peramalan (forecasting) dari

kegiatan dari masa ke masa yang akan datang. (Soekartawi, 1990)

Sementara menurut Lincolin Arsyad fungsi-fungsi perencanaan adalah

sebagai berikut:

a. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan,

adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan

kepada tujuan pembangunan.

b. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi,

prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin

dihadapi pada masa yang akan datang.

c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan

yang terbaik.

d. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari

segi pentingnya tujuan.

e. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan

pengawasan evaluasi.

Pembangunan yang berencana

C. Proses Perencanaan Ekonomi

Proses perencanaan merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan

oleh para pembuat keputusan (perencanaan), adapun proses perencanaan

ekonomi tersebut dibagi kedalam empat tahap diantaranya adalah:

1. Tahap pertama, pada tahap ini diterapkan tujuan oleh pemimpin politik,

serta prioritas tujuan untuk mengarahkan para perencana jika terjadi

konflik tujuan.

2. Tahap kedua, adalah mengukur ketersediaan sumberdaya yang langka

sebelum periode perencanaan tersebut.

3. Tahap ketiga, hampir dari semua upaya ekonomi ditujukan untuk memilih

berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai

tujuan nasional.

4. Tahap keempat, perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan yang

penting dan mungkin untuk mencapai tujuan nasional (welfare fungtion)

tanpa terganggu adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional.

Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan (Development strategy)

atau rencana mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama

beberapa tahun (biasanya lima tahun). (Lincoln Arsyad, 1999)

Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi menurut Adam Smith

membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap yang berurutan,

yaitu dimulai dari masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam,

masa perdagangan dan yang terakhir adalah masa perindustrian. Menurut teori

ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional kemasayarakat

modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin

terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam

hal ini, Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses

produksi.Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam terori

Adam Smith, dalam upaya meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Dalam

pembangunan ekonomi, modal memegang peran penting. Menurut teori ini,

akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan

ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Modal tersebut diperoleh dari

tabungan yang dilakukan masyarakat. Adanya akumulasi modal yang

dihasilkan dari tabungan, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikan

kesektor riil, dalam upaya untuk meningkatkan penerimaannya.

Menurut Adam Smith proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan

dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan lain. Timbulnya peningkatan

kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan

modal, mendorong kemajuan tekhnologi, meningkatkan spesialisasi dan

memperluas pasar hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin

pesat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ‘fungsi tujuan’, pada

akhirnya harus tunduk pada ‘fungsi kendala’, yaitu keterbatasan sumberdaya

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami keterlambatan jika daya

dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada.

Keterbatasan sumberdaya merupakan faktor yang dapat menghambat ekonomi

tersebut, bahkan dalam perkembangan hal tersebut justru menurunkan tingkat

pertumbuhan ekonomi. (Mudrajad kuncoro, 1997)

D. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah

daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu

pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin

Arsyad, 1999)

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan

pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan

menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya

fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada

pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses

pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang

kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yaitu proses yang

mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-

industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk

menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru,

alih ilmu pemngetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama

untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan

masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan

daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi

masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus

menafsir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan

membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 1999)

E. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai

perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia

didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam

menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang

perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan

sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi

sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.

Ada tiga (3) impilikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi

daerah :

Pertama, perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik

memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan

nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara

mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk

daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.

Ketiga, Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah,

misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya

sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat.

Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat

tersebut. Oleh karena itu perencanaan darah yang efektif harus bisa

membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan,

dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-

benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap

yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan

obyek perencanaan. (Lincolin arsyad, 1999)

F. Sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Jawa Tengah

Sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, maka sasaran umum

pembangunan lima tahun ke enam adalah tumbuhnya sikap kemandirian

dalam diri manusia dan masyarakat melalui peningkatan peran serta efisien,

dan produktivitas rakyat dalam peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan

kesejahteraan lahir dan batin.

Adapun sasaran bidang ekonomi adalah pemantapan industri yang

mengarah pada pungutan, pendalaman, peningkatan, perluasan, dan

penyebaran industri di daerah yang mempunyai potensi industri dan makin

kukuhnya struktur industri dengan meningkatkan keterkaitan antara industri

hulu dengan hilir, antara industri besar, menengah, industri kecil dan industri

rakyat serta keterkaitan antara industri dengan sektor ekonomi lainnya,

peningkatan diversifikasi usaha dan hasil pertanian serta peningkatan

intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian dengan tetap

mempertahankan swasembada pangan yang didukung industri pertanian,

penataan dan pemantapan kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi

makin sehat, tangguh dan mandiri serta berperan utama sebagai wadah

perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat, peningkatan pangsa

pasar dalam negeri dan luar negeri dengan pola perdagangan dan sistem

distribusi yang makin meluas dan mantap, yang secara keseluruhan di

laksanakan bersamaan dengan upaya peningkatan pemerataan melalui

peningkatan kegiatan ekonomi rakyat, kesempatan berusaha, lapangan kerja

serta peningkatan pendapatan dan kesempatan berusaha, lapangan kerja serta

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan. (Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa

Tengah Tahun. 1994/1995-1998/1999)

G. Prioritas Pembangunan Lima Tahun Ke enam Daerah Jawa Tengah.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun

ke enam daerah dalam rangka pembangunan jangka panjang kedua, maka

pembangunan lima tahun ke enam daerah adalah pembangunan sektor-sektor

di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta

bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

yang dikembangkan sebagai berikut :

a. Penataan industri dan keterkaitan antara industri dengan sektor lainnya

yang mengarah pada perbuatan dan pendalaman struktur industri yang

didukung kemampuan tekhnologi dan kesiapan sumber daya manusia,

ketangguhan pertanian, pemantapan sistem dan kelembagaan koperasi,

penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi, pemantauan

secara optimal dan tepat guna faktor produksi, sumberdaya ekonomi dan

ilmu pengetahuan dan tekhnologi sebagai prasyarat terbentuknya

masyarakat industri dengan tepat menjamin peningkatan keadilan,

kemakmuran dan pemerataan pendapatan serta kesejahteraaan rakyat

sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

b. Pembangunan sumberdaya manusia agar makin meningkatnya kualitas

sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan

produktivitas dengan pendidikan yang makin merata dan bermutu disertai

peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai

bidang pembangunan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan

tekhnologi yang makin mantap agar dapat meningkatkan penguasaan ilmu

pengetahuan, kemampuan pengkajian dan alih tekhnologi.

c. Pembangunan bidang lainnya terus ditingkatkan seimbang, serasi dan

selaras saling memperkuat dengan pembangunan di daerah merupakan

satu kesatuan gerak dalam mewujudkan masyarakat maju, sejahtera,

mandiri, adil dan makmur dengan tetap memperhatikan keseimbangan

lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya yang optimal. (Pola Dasar

Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun. 1994/1995-1998/1999)

H. Kebijakan Umum Lima Tahun Ke enam Daerah Jawa Tengah

Sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan lima tahun keenam

daerah Jawa Tengah yang bertumpu pada trilogi pembangunan dalam bidang

ekonomi adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian guna

meningkatkan kemampuan bersaing dan menaikkan pangsa pasar dalam

negeri dan luar negeri dan selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan

hidup pembangunan industri ditujukan untuk memperkukuh struktur

ekonomi di daerah dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung

antar sektor memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha sekaligus

mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor pembangunan

lainnya.

b. Pembangunan agro industri diarahkan pada pemanfaatan hasil pertanian

secara optimal melalui pengembangan dan penguasaan tekhnologi,

pemanfaatan hasil penelitian sekaligus meningkatklan keterkaitan yang

saling menguntungkan antara petani produsen dengan industri.

c. Pembangunan industri menghasilkan bahan baku, komponen dan bahan

penolong sektor industri rancang bangun dan rekayasa diarahkan agar

makin efisien dan mampu besaing serta mampu mamenuhi kebutuhan

industri lain sehingga mengurangi ketergantungan impor.

d. Pembangunan industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan,

industri rumah tangga serta industri rakyat tradisional diarahkan agar

menjadi usaha yang makin efisien dan berkembang mandiri.

e. pembangunan pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan,

perkebunan, peternak,dan perikanan diarahkan pada perkembangannya

pertanian yang maju efisien dan tangguh untuk meningkatkan pendapatan

dan taraf hidup petani, nelayan, peternak dan masyarakat pedesaan

memperluas pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri sehingga

mampu meningkatkan hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan

produksi produksi dan menunjang pembangunan wilayah.

f. Pembangunan pertanian diarahkan yang diharapkan mampu meningkatkan

pembangunan dalam hal meningkatkan usaha diservikasi, intensifikasi,

ekstensifikasi, dan rehabilitasi pertanian dengan perencanaan dan

pengolahan pembangunan pertanian yang makin terpadu.

g. Pengolahan usaha pertanian terutama yang dikaitkan dengan usaha agro

industri dan agrobisnis. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip

keunggulan komparatif dan kompetitif, ketrampilan masyarakat pedesaan,

persediaan bahan baku cukup dan berkelanjutan, tersedianya prasarana dan

fasilitas pelayanan lainnya di pedesaan diarahkan pada usaha

meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian untuk

menjamin kesinambungan usaha pertanian.

h. Pengembangan usaha pertanian skala besar diarahkan pada upaya

mendorong perkembangan dan keterkaitan yang saling menunjang dan

saling menguntungkan dengan usaha pertanian rakyat dan koperasi dengan

tetap memperhatikan kelestarian daya dukung sumberdaya alam dan

fungsi lingkungan hidup.

i. Pembangunan perdagangan diarahkan pada terciptanya sistem

perdagangan yang makin efisien dan afektif serta mampu memanfaatkan

dan memperluas pasar.

Pergeseran struktural pembangunan terjadi karena berbagai unsur

kebijakan. Dalam ikatan sektor itu terjalin jaringan kehidupan yang tertata rapi

sesuai dengan fungsi dan peran masing – masing. Dalam ikatan – ikatan

primordial itu terlihat jelas pembagian fungsi dan peran dari masing – masing

unsur dan komponen. Dan orang tidak hidup di luarnya, orang hidup dalam sistem

itu. (Problema dan prospek nagari ke depan. Mochtar Naim)

Pergeseran sektor-sektor ekonomi dimaksudkan untuk mencapai

pembangunan dalam kebijakan pembangunan daerah serta menyelaraskan

pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemajuan antar daerah,

melalui pembangunan serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang

efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah.

III. METODOLOGI PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Metodologi Penelitian

1. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Banyumas.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

3. Jenis Data

a. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari kantor

BAPPEDA, antara lain berupa data tentang jumlah PDRB Kabupaten

Banyumas, dan jumlah PDRB Propinsi Jawa Tengah.

b. Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang

bertujuan mendapatkan literatur dan hal-hal lain yang relevan, antara

lain data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, BAPPEDA dan

sumber lain yang terkait dan relevan denagan obyek yang diteliti.

4. Sumber Data

a Data dari (BPS) Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.

b. Data dari (BPS) Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.

c. Pola dasar pembangunan daerah Propinsi Jawa Tengah.

d. Pola dasar pembangunan daerah Kabupaten Banyumas.

5. Data Yang diperlukan

a. Data PDRB atas harga berlaku dan konstan pada Kab. Banyumas dan

Propinsi Jawa Tengah tahun 1994 - 2002

b. Laporan laju pertumbuhan penduduk dan sektor-sektor ekonomi pada

Kab. Banyumas dan Propinsi Jawa Tengah tahun 1994 - 2002

c. Data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung

terhadap obyek penelitian.

b. Metode Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung

dengan pimpinan dan karyawan Institusi terkait.

7. Metode Analisis

a. Analisis kualitas

1. Dalam penelitian ini digunakan tekhnik analisis perencanaan

pembangunan yaitu Shif-Share (S-S) dan Location Quation (L-Q).

Tekhnik analisis Shif-Share adalah suatu tekhnik analisis didalam

perencanaan pembangunan yang menganalisis bagaimana pangsa

masing-masing sektor dalam perekonomian daerah yang lebih

rendah secara hirarkis. Dengan melihat perbandingan laju

pertumbuan sektor-sektor perekonomian daerah sekaligus melihat

bila daerah itu memperoleh pertumbuhan sebagai perubahan (D)

suatu variabel wilayah yaitu pendapatan atau output sektor-sektor

ekonomi daerah selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh

pertumbuhan propinsi (N). Pengaruh propinsi disebut pengaruh

pangsa (share), bauran industri (M), pengaruh bauran industri

disebut bauran komposisi (proporsional shift) dan keunggulan

kompetitif (C). Pengaruh keunggulan kompetitif disebut regional

share, karena itulah tekhnik analisis ini dinamakan tekhnik analisis

shif-share. Maenurut Prasetyo Soepono (1993) bentuk umum

persamaan dari analisis shif-share dan komponen-komponen adalah

sebagai berikut :

Dij=Nij + Mij + Cij

Keterangan :

i = Sektor ekonomi yang diteliti

j = Variabel ekonomi yang diteliti

2. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan

atau nilai sektor yang dinotasikan sebagai (y)

Dij = y*ij-yij

Nij = yij.rn

Mij = yij (rin – rn )

Cij = yij ( rij- rin)

Keterangan :

Dij = Variabel wilayah

Nij = Pertumbuhan daerah propinsi

Mij = Pengaruh Bauran industri

Cij = Keunggulan kompetitif

yij = Pendapatan sektor i Wilayah j (kabupaten)

y* = Pendapatan tahun terakhir

rn = Laju pertumbuhan PDRB di Wilayah n (propinsi)

rin = Laju pertumbuhan i di Wilayah n ( propinsi)

rij = Laju pertumbuhan sektor i di Wilayah j ( kabupaten )

Dimana rij, rin, dan rn mewakili laju pertumbuhan daerah

kabupaten dan daerah propinsi yang masing-masing didefinisikan

sebagai berikut :

Keterangan :

rij = Laju pertumbuhan sektor i di Wilayah j ( kabupaten )

rin = Laju pertumbuhan i di Wilayah n ( propinsi)

rn = Laju pertumbuhan PDRB di Wilayah n (propinsi)

y* = Pendapatan tahun terakhir

yij = Pendapatan sektor i Wilayah j (kabupaten)

yin = Pendapatan sektor i di wilayah n ( propinsi )

yn = PDRB wilayah n ( propinsi )

Secara keseluruhan wilayah, persamaan untuk sektor i di wilayah

adalah :

Dij = yij . rn + yij (rin-rn) + yij (rij-rin)

Keterangan :

Dij = Variabel wilayah

yij = Pendapatan sektor i di wilayah j ( kabupaten )

rij = Laju pertumbuhan sektor i di wilayah j ( kabupaten)

rin = Laju pertumbuhan sektor i di wilayah n (propinsi)

rn = Laju pertumbuhan PDRB di wilayah n (propinsi)

3. Dalam penelitian ini juga digunakan alat analisis Location Quotient

(LQ), Location Quotien adalah salah satu tekhnik analisa dalam

perencanaan pembangunan yang digunakan untuk menganalisa

sektor potensial atau sektor basis dalam suatu daerah, dengan cara

mengukur konsentrasi suatu sektor ekonomi dalam suatu daerah

yaitu membandingkan peranan sektor tersebut dalam perekonomian

daerah Kabupaten Banyumas dengan sektor sejenis dalam

perekonomian Daerah Propinsi Jawa Tengah. Menurut Lincolin

Arsyad (1993) rumus untuk menghitung LQ adalah

Keterangan :

LQ = Koefisien LQ

yi* = Pendapatan (PDRB) sektor tertentu di Kabupaten

Banyumas dalam Jutaan rupiah.

yt* = Pendapatan (PDRB) total daerah Kabupaten Banyumas

dalam jutaan rupiah.

Yi = Pendapatan (PDRB) sektor tertentu di daerah Propinsi

Jawa Tengah dalam jutaan Rupiah

Yt = Pendapatan (PDRB) total daerah Jawa Tengah dalam

jutaan rupiah

Adapun klarifiasi LQ sebagai berikkut :

LQ > 1 Merupakan sektor basis dan kemampuan produksi sektor

tersebut di suatu kabupaten lebih besar dibandingkan sektor

sejenis di tingkat propinsi.

LQ = 1 Berarti kemampuan produksi sektor tersebut di suatu

kabupaten sama dengan sektor sejenis di tingkat propinsi.

LQ < 1 Merupakan sektor non basis dan kemampuan produksi

sektor tersebut disuatu kabupaten lebih kecil dibanding

sektor sejenis pada tingkat propinsi.

Adapun asumsi dalam analisis LQ adalah :

a. Selera dan pola pengeluaran di suatu daerah dengan daerah lain di

seluruh wilayah propinsi Jawa Tengah adalah sama.

b. Setiap penduduk di setiap darah Kabupaten Banyumas mempunyai

pola permintaan terhadap suatu barang dan jasa sama terhadap pola

permintaan barang dan jasa pada tingkat propinsi Jawa Tengah.

c. Tingkat konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang dan jasa

disetiap daerah sama.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Obyek Penelitian

1. Perkembangan PDRB Kabupaten Banyumas

Sesuai dengan titik berat pembangunan jangka panjang dan

memperhatikan masalah-masalah pokok yang masih dihadapi, maka

prioritas pembangunan daerah Banyumas diletakkan dalam pembangunan

sektor ekonomi dengan keterkaitan antara sektor industri dan pertanian

serta pembangunan bidang lainnya. Untuk mengetahui perkembangan

pembangunan sektor ekonomi di Kabupaten Banyumas disajikan dalam

beberapa tabel berikut :

Tabel 1. Pendapatan domestik bruto atas dasar harga berlaku dan konstan

serta perkembangannya di Kabupaten Banyumas (dalam jutaan

rupiah).

TahunPendapatan Domestik Regional Bruto

Berlaku Perkembangan Konstan Perkembangan1994 987,105,167 944,870,431 909,338,095 867,103,3591995 1,141,735,114 154,629,947 977,022,785 67,684,6901996 1,264,887,106 123,151,992 1,018,612,908 41,590,1231997 1,455,196,851 190,309,745 1,055,339,404 36,726,496

1998 2,155,729,913 700,533,062 983,564,125 71,775,2791999 2,272,760,897 117,030,984 988,804,675 5,240,5502000 2,626,318,550 353,557,653 1,028,604,674 39,799,9992001 2,936,417,202 310,098,652 1,040,236,787 11,632,1132002 3,312,730,470 376,313,268 1,075,573,954 35,337,167

Sumber : Data primer diolah

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten

Banyumas pada tahun 2002 atas dasar harga berlaku Rp. 3,312,730,470.

Dengan kata lain jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka PDRB

Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan 376,313,268 juta rupiah. Hal

ini tidak seimbang dengan perkembangan berdasarkan harga konstan yang

hanya mencapai sebesar 35,337,167 juta rupiah.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas tahun 1994 – 2002,

disajikan dalam tabel 2 dimana laju pertumbuhan PDRB dibagi menjadi 9

(sembilan) sektor, masing-masing mempengaruhi besarnya PDRB (tabel 2).

Tabel 2. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas 1994 – 2002

(dalam %)

SektorPertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto

No 1994( % )

1995( % )

1996( % )

1997( % )

1998( % )

1999( % )

2000( % )

2001( % )

2002( % )

1 PERTANIAN 30.48 29.39 28.46 29.23 28.21 26.00 26.74 25.02 25.10

2 PENGGALIAN 1.19 1.38 1.36 1.52 1.47 1.61 1.58 1.64 1.66

3 INDUSTRI 16.45 17.67 17.86 17.89 18.77 18.93 18.44 18.80 18.83

4 LISTRIK, GAS & AIR MINUM 0.74 0.77 0.86 1.11 1.22 1.35 1.43 1.46 1.56

5 BANGUNAN 4.31 4.55 4.75 4.59 3.37 3.51 3.50 3.57 3.61

6 PERDAGANGAN 12.97 13.29 13.40 13.53 13.83 13.77 14.00 14.21 14.34

7 ANGKUTAN/ KOMUNIKASI 6.65 6.72 7.00 6.97 8.54 9.48 9.44 9.68 9.48

8 KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN

8.45 8.51 8.86 8.66 7.83 8.49 8.39 8.69 8.71

9 JASA - JASA 18.77 17.73 17.44 16.59 16.75 16.86 16.48 16.93 16.71

PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Banyumas dan Propinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui pada tahun 2002 sektor-sektor

yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif diatas 2 persen mulai tahun

1994-2002 yaitu sektor industri sebesar 18.83 persen, sektor perdagangan

sebesar 14.34 persen, dan sektor angkutan/komunikasi sebesar 9.48 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan industri, perdagangan dan sektor

angkutan/ komunikasi di Kabupaten Banyumas semakin bertambah baik

volume maupun jumlah pelanggan.

Sedangkan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas terdapat

juga sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif,

penurunan prosentase dari tahun ke tahun dapat dilihat pergeseran angka

mulai tahun 1994-2002 yaitu pada sektor pertanian, bangunan, jasa-jasa.

Peranan masing-masing sektor dalam Produk Domestik Regional

Bruto tahun 1994 – 2002, dimana laju pertumbuhan PDRB di bagi menjadi 9

(sembilan) sektor disajikan dalam tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Peranan masing-masing sektor dalam PDRB berdasarkan Harga

Konstan 1993 di Kab. Banyumas tahun 1994 – 2002 (dalam %)

NoSEKTOR / LAPANGAN USAHA 1994

( % )1995( % )

1996( % )

1997( % )

1998( % )

1999( % )

2000( % )

2001( % )

2002( % )

1 PERTANIAN 275,5

1 286

,74 288,

80 290,3

6 277,45 257,09 275,04 260,28 269,92

2 PENGGALIAN 11,2

0 13

,01 14,

08 15,1

1 14,47 15,88 16,21 17,02 17,85

3 INDUSTRI 145,9

1 166

,28 175,

45 183,8

4 184,58 187,17 189,63 195,51 202,54

4 LISTRIK, GAS & AIR MINUM 6,5

2 7

,41 8,

99 13,0

6 12,01 13,37 14,75 15,22 16,76

5 BANGUNAN 39,8

7 44

,99 48,

98 52,0

6 33,15 34,67 35,98 37,18 38,80

6 PERDAGANGAN 115,1

1 125

,48 132,

00 137,9

4 136,01 136,19 144,01 147,78 154,26

7 ANGKUTAN / KOMUNIKASI 64,6

1 71

,61 76,

13 82,0

0 84,02 93,71 97,11 100,65 101,98

8KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERS.

74,88

79,31

86,04

88,19 77,05 83,96 86,31 90,40 93,68

9 JASA - JASA 175,6

9 182

,15 188,

10 192,7

3 164,79 166,72 16,95 176,15 179,72


Berdasarkan tabel 3, peranan masing-masing sektor terhadap total

PDRB dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Tahun 2002 peranan

sektor pertanian menduduki peringkat tertinggi sebesar 269.92% kemudian

disusul sektor industri sebesar 202.54%. Sedangkan sektor yang peranannya

kecil adalah listrik,gas dan air minum sebesar 16.76%, penggalian sebesar

17.85%, untuk sektor bangunan peranan sebesar 38.80% atau naik 1.62%

jika dibanding tahun sebelumnya. Sektor angkutan/komunikasi naik dari

147.78% pada tahun 2001 menjadi 154.26% pada tahun 2002, kemudian

untuk sektor lain cenderung stabil.

Salah satu indikator makro yang dapat menunjukan kondisi

perekonomian regional suatu daerah/wilayah adalah Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

perkapita dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita penduduk

Kabupaten Banyumas 1994 – 2002

TahunPendapatan Domestik Regional Bruto

Pendapatan perkapita menurut harga yang berlaku (rupiah)

Pendapatan perkapita menurut harga konstans (rupiah)

1994 987.105.167 706.1411995 1.141.735.114 810.7121996 1.264.887.106 886.7891997 1.455.196.851 1.008.8781998 2.155.729.913 1.483.9221999 2.272.760.897 1.552.4142000 2.626.318.550 1.776.5892001 2.936.417.202 1.968.2242002 3.312.730.470 2.202.735


Berdasarkan tabel 4, rata-rata PDRB perkapita penduduk

Kabupaten Banyumas tiap tahun meningkat. Pada tahun 2001 PDRB

perkapita penduduk sebesar Rp. 2.936.417.202 meningkat menjadi Rp.

3.312.730.470 pada tahun 2002. gambaran perekonomian Kabupaten

Banyumas berdasarkan kondisi semester satu tahun 2001 dengan inflasi

dapat dikendalikan memberikan informasi adanya gerak laju pertumbuhan

yang positif. Kondisi itu akan bertahan bila tidak terjadi peristiwa yang

buruk terhadap kehidupan berbangsa, konflik antar daerah tidak mencuat,

investasi mulai berjalan dan pengaruh iklim atau cuaca yang mendukung

produksi Keuangan,Persewaan, dan Jasa Pers sebagai sektor andalan

Kabupaten Banyumas.

B. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang

diperoleh dari berbagai sumber, seperti yang diterbitkan oleh Badan Pusat

Statistik, BAPPEDA dan sumber lain yang terkait dan relevan dengan obyek

yang diteliti dimulai dari tahun 1994 hingga tahun 2002. data tersebut adalah

data pendapatan sektor-sektor ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB

Kabupaten Banyumas tahun 1994 – 2002 atas dasar harga konstan dan

pendapatan sektor-sektor ekonomi Propinsi Jawa Tengah yang tercermin

dalam PDRB tahun 1994 – 2002 atas dasar harga konstan.

Data tersebut digunakan untuk menganalisis perubahan

pertumbuhan sembilan sektor ekonomi Kabupaten Banyumas dibandingkan

dengan Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis

yaitu Analisis Shift-Share (SS) dan Analisis Location Qoutient (I.Q). Pada

analisis Shift-Share, menggunakan data PDRB Kabupaten Banyumas dan

PDRB Jawa Tengah menurut sektor awal tahun 1994 dan menurut sektor

akhir tahun 2002. sedangkan untuk analisis Location Quotient data yang

dipergunakan adalah data Kabupaten Banyumas dan PDRB Jawa Tengah

menurut sektor selama 9 tahun yaitu sejak tahun 1994 – 2002.

1. Hasil Analisis Shift - Share Sektor Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun

1994 – 2002.

Hasil Analisis Shift - Share Ekonomi Kabupaten Banyumas tahun

1994 – 2002 disajikan dalam tabel 5 berikut :

Tabel 5. Hasil Analisis Shift - Share Sektor Ekonomi Kabupaten Banyumas

tahun 1994 – 2002. (perhitungan lihat lampiran 1)

No SektorKomponen

Pertumbuhan Propinsi (Nij)

Komponen Bauran Industri

(Mij)

Komponen Keunggulan

Kompetitif (Cij)

Jumlah Keseluruhan (Dij)

1 Pertanian 139,915,441 (139,783,918) 630,281,186 630,412,709

2 Pertambangan & Penggalian 5,457,376 155,138,590 (123,931,670) 36,664,295

3 Industri Pengolahan 75,527,226 (109,811) 459,392,708 534,810,124

4 Listrik, Gas & Air Bersih 3,391,900 4,960,123 30,799,452 39,151,475

5 Bangunan 19,769,932 (4,800,239) 53,306,312 68,276,005

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 59,529,991 14,524 326,190,728 385,735,244

7 Angkutan & komunikasi 30,523,720 (5,574,488) 151,120,814 176,070,046

8 Bank, Persewaan, Jasa Perusahaan 38,781,824 (19,895,114) 198,781,089 217,667,799

9 Jasa - jasa 86,147,117 (57,480,553) 208,211,042 236,877,606Ket : angka dalam kurung menunjukkan minus

Sumber : Data primer diolah

Adapun penjelasan dari hasil analisis shift share sektor ekonomi

Kabupaten Banyumas tahun 1994 – 2002 adalah sebagai berikut :

a.Sektor Pertanian

Sektor pertanian Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis shift

share selama tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen.

Misalnya, pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor

pertanian Kabupaten Banyumas yang mempunyai konstribusi positif

sebesar 139.915.441 terhadap pertumbuhan propinsi. Sedangkan

pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyi nilai negatif

sebesar -139.783.918 yang menunjukkan bahwa sektor pertanian

mempunyai kontribusi yang negatif atau lebih lambat pertumbuhannya

terhadap sektor pertanian dalam propinsi Jawa Tengah.

Kemudian pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij)

kontribusi sektor pertanian sebesar 630.281.186 yang berarti kontribusi

sektor pertanian Kabupaten Banyumas positif atau lebih cepat

pertumbuhannya dibanding sektor pertanian dalam propinsi Jawa

Tengah.

Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor pertanian mempunyai

konstribusi sebesar 630.412.709 yang menunjukkan bahwa sumbangan

sektor pertanian Kabupaten Banyumas positif terhadap kontribusi sektor

pertanian dalam propinsi Jawa Tengah.

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Berdasarkan analisis shift share pada sektor tersebut dipengaruhi

oleh beberapa komponen. Pengaruh komponen pertumbuhan propinsi

(Nij) pada Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Banyumas

mempunyai kontribusi yang positif sebesar 5.457.376 terhadap

pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran industri

(Mij) mempunyai nilai sebesar 155.138.590 yang menunjukkan sektor

ini kontribusinya positif atau lebih cepat pertumbuhannya terhadap

propinsi Jawa Tengah.

Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) pada sektor

pertambangan dan penggalian mempunyai nilai negatif sebesar -

123.931.670, berarti kontribusi sektor tersebut lebih lambat

pertumbuhannya terhadap sektor Pertambangan dan Penggalian propinsi

Jawa Tengah.

Untuk jumlah keseluruhan pada sektor pertambangan dan

Penggalian mempunyai kontribusi sebesar 36.664.295 yang

menunjukkan bahwa sumbangan sektor pertambangan dan penggalian

Kabupaten Banyumas positif terhadap kontribusi sektor pertambangan

dan penggalian dalam propinsi Jawa Tengah.

c.Sektor Industri Pengolahan

Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banyumas berdasarkan

analisis shift share selama tahun tersebut dipengaruhi oleh beberapa

komponen. Misalnya, pengaruh komponen pertumbuhan propinsi (Nij)

pada sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banyumas yang mempunyai

konstribusi positif sebesar 75.527.226 terhadap pertumbuhan propinsi.

Sedangkan pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai

negatif sebesar -109.811 yang menunjukkan bahwa sektor industri

pengolahan mempunyai kontribusi yang negatif atau lebih lambat

pertumbuhannya terhadap sektor industri pengolahan dalam propinsi

Jawa Tengah.


kontribusi sektor Industri Pengolahan sebesar 459.392.708 yang berarti

kontribusi sektor Industri Pengolahan Kabupaten Banyumas positif atau

lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor sejenis dalam propinsi

Jawa Tengah.

Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor industri pengolahan

mempunyai konstribusi sebesar 534.810.124 yang menunjukkan bahwa

sumbangan sektor industri pengolahan Kabupaten Banyumas positif

terhadap kontribusi sektor sejenis dalam propinsi Jawa Tengah.

d. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Banyumas

berdasarkan analisis shift share selama tahun tersebut dipengaruhi oleh

beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen pertumbuhan

propinsi (Nij) pada Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten

Banyumas yang mempunyai konstribusi positif sebesar 3.391.900

terhadap pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran

industri (Mij) mempunyai nilai sebesar 4.960.123 yang menunjukkan

bahwa Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih mempunyai kontribusi yang

positif atau lebih cepat pertumbuhannya terhadap Sektor Listrik, Gas dan

Air Bersih dalam propinsi Jawa Tengah.


kontribusi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 30.799.452 yang

berarti kontribusi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten

Banyumas positif atau lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor

sejenis dalam propinsi Jawa Tengah. Untuk jumlah keseluruhan (Dij)

pada sektor Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih mempunyai konstribusi

sebesar 39.151.475 yang menunjukkan bahwa sumbangan Sektor Listrik,

Gas dan Air Bersih Kabupaten Banyumas positif terhadap kontribusi

pertumbuhannya dibanding sektor sejenis dalam propinsi Jawa Tengah.

e.Sektor Bangunan

Sektor Bangunan Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis shift



Bangunan Kabupaten Banyumas yang mempunyai konstribusi positif

sebesar 19.769.932 terhadap pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh

komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai sebesar -4.800.239

yang menunjukkan bahwa sektor bangunan mempunyai kontribusi yang

negatif atau lebih lambat pertumbuhannya terhadap sektor Bangunan

dalam propinsi Jawa Tengah.

Pengaruh komponen keunggulan kompetitif (Cij) kontribusi sektor

Bangunan mempunyai nilai positif sebesar 53.306.312 yang berarti

kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya terhadap Sektor

Bangunan propinsi Jawa Tengah. Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada

sektor Bangunan mempunyai nilai positif sebesar 68.276.005 yang

berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya terhadap

Sektor Bangunan propinsi Jawa Tengah.

f. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Banyumas



propinsi (Nij) pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten


terhadap pertumbuhan propinsi.

Pengaruh komponen bauran industri (Mij) mempunyai nilai

sebesar 14.524 yang menunjukkan bahwa sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran mempunyai kontribusi yang positif atau lebih cepat

pertumbuhannya terhadap kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran dalam propinsi Jawa Tengah.


Perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai nilai positif sebesar

326.190.728 berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat

pertumbuhannya terhadap Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di

Jawa Tengah. Jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor Perdagangan, Hotel

dan Restoran mempunyai nilai positif sebesar 385.735.244 berarti


Perdagangan, Hotel dan Restoran propinsi Jawa Tengah.

g. Sektor Angkutan dan Komunikasi

Sektor Angkutan dan Komunikasi Kabupaten Banyumas



propinsi (Nij) pada sektor Angkutan dan Komunikasi Kabupaten


terhadap pertumbuhan propinsi. Sedangkan pengaruh komponen bauran

industri (Mij) mempunyai nilai sebesar -5.574.488 yang menunjukkan

bahwa sektor Angkutan dan Komunikasi mempunyai kontribusi yang

negatif atau lebih lambat pertumbuhannya terhadap sektor Angkutan dan

Komunikasi dalam propinsi Jawa Tengah.


Angkutan dan Komunikasi mempunyai nilai positif sebesar 151.120.814

yang berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat pertumbuhannya

terhadap Sektor Angkutan dan Komunikasi propinsi Jawa Tengah.

Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor Angkutan dan Komunikasi

mempunyai kontribusi sebesar 176.070.046 yang berarti menunjukkan

bahwa sumbangan sektor Angkutan dan Komunikasi Kabupaten

Banyumas lebih cepat pertumbuhannya dibanding Sektor sejenis dalam


h. Sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Kabupaten

Banyumas berdasarkan analisis shift share selama tahun tersebut

dipengaruhi oleh beberapa komponen. Misalnya, pengaruh komponen

pertumbuhan propinsi (Nij) pada sektor Bank, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan Kabupaten Banyumas yang mempunyai konstribusi positif



yang menunjukkan bahwa sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

mempunyai kontribusi yang negatif atau lebih lambat pertumbuhannya

terhadap kontribusi sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan dalam



Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan mempunyai nilai positif sebesar

198.781.089 yang berarti kontribusi sektor tersebut lebih cepat

pertumbuhannya terhadap Sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

propinsi Jawa Tengah. Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada sektor

Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan mempunyai kontribusi sebesar

217.667.799 yang menunjukkan bahwa sumbangan sektor Bank,

Persewaan, dan Jasa Perusahaan Kabupaten Banyumas positif terhadap

kontribusi sektor Bank, Persewaan, dan Jasa Perusahaan dalam propinsi

Jawa Tengah.

i. Sektor Jasa-jasa

Sektor Jasa-jasa Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis shift



Jasa-jasa Kabupaten Banyumas yang mempunyai konstribusi positif



yang menunjukkan bahwa sektor Jasa-jasa mempunyai kontribusi yang

negatif atau lebih lambat pertumbuhannya terhadap sektor Jasa-jasa

dalam propinsi Jawa Tengah.


Jasa-jasa mempunyai nilai positif sebesar 208.211.042 yang berarti


Jasa-jasa propinsi Jawa Tengah. Untuk jumlah keseluruhan (Dij) pada

sektor Jasa-jasa sebesar 236.877.606 yang menunjukkan bahwa

sumbangan Sektor Jasa-jasa Kabupaten Banyumas positif terhadap

kontribusi sektor Jasa-jasa dalam propinsi Jawa Tengah.

Kriteria analisis shift – share merupakan tekhnik analisis dengan

membagi pertumbuhan suatu wilayah menjadi 3 komponen yaitu :

1. Komponen pertumbuhan nasional.

2. Komponen industri mix.

3. Komponen kompetitif/ daya saing.

Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (share),

pengaruh industri mix disebut proporsional atau bauran

komposisi,sedangkan pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan pula

differential shift atau regional share.

Berdasarkan analisis Shift Share diketahui bahwa sektor pertanian

merupakan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialis,

dengan perhitungan 139,915,441(Nij) + (- 139,783,918)(Mij) +

630,281,1886(Cij) = 630,412,709(Dij), Sedangkan sektor yang

mempunyai keunggulan spesialis adalah sektor pertambangan dan

penggalian, dengan perhitungan 5,457,376(Nij) + 155,138,590(Mij) + (-

123,931,670)(Cij) = 36,664,295(Dij). Kemudian sektor yang tidak

mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialis (non kompetitif dan

non spesialis) adalah sektor bangunan, Hal ini dapat dijelaskan dengan

hasil perhitungan 19,769,932(Nij) + (-4,800,239)(Mij) + 53,306,312(Cij)

= 68,276,005(Dij).

2. Hasil Analisis Location Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Banyumas

Tahun 1994 – 2002

Hasil analisis LQ sektor ekonomi Kabupaten Banyumas tahun

1994 – 2002 dapat dilihat pada tabel 6 (berdasarkan lampiran 2),

menunjukkan potensi masing-masing sektor perekonomian Kabupaten

Banyumas atau dalam pembentukan PDRB.

Tabel 6. Analisis Location Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Banyumas

Tahun 1994 – 2002

No Sektor 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1 Pertanian 1.325 0.184 1.352 1.29 13.174 1.422 1.505 1.366 1.11

2 Pertambangan & Penggalian 0.991 1.558 1.122 1.079 0.745 0.924 8.806 0.915 0.075

3 Industri Pengolahan 0.546 0.076 0.568 0.5 0.568 0.684 0.581 0.535 4.335

4 Listrik, Gas & Air Bersih 1.099 0.142 1.099 1.201 0.705 0.822 0.865 7.873 0.883

5 Bangunan 0.911 0.131 1.023 0.854 0.498 0.861 0.703 0.59 4.757

6 Perdagangan, Hotel, Restoran 0.647 0.085 0.627 0.561 0.564 0.655 0.66 0.589 0.48

7 Angkutan & komunikasi 1.767 0.238 1.808 1.53 1.364 1.668 16.420 1.559 12.764

8 Bank, Persewaan, Jasa Persh 1.684 0.222 1.751 1.534 1.205 2.058 1.726 16.417 13.426

9 Jasa - jasa 1.631 0.215 1.645 14.432 1.072 1.255 1.221 11.11 0.871Sumber : data primer diolah

Penjelasan dari tabel Analisis LQ pada Sektor Ekonomi

Kabupaten Banyumas Tahun 1994 – 2002 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Potensi Sektor Pertanian

Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor Pertanian

dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002

nilainya cukup besar yaitu nilai perhitungan sebagian besar diatas nilai

rata-rata 1 (LQ > 1) kecuali tahun 1995 (LQ < 1). Pada tahun 1994 nilai

LQ sektor pertanian sebesar 1.325 dan tahun 2002 nilai LQ sebesar 1.11

yang berarti terjadi penurunan sebesar 0.25. penurunan kontribusi sektor

pertanian ini selain disebabkan oleh faktor geografis yaitu kesuburan

tanah juga karena pengelolaan sektor pertanian yang relatif lebih

modern, serta karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja.

Diharapkan sektor pertanian ini tetap mempunyai potensi yang besar di

tahun-tahun yang akan datang dan tetap menjadi andalan bagi

pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas asalkan ada perhatian dan

kemauan dari semua pihak (masyarakat dan instansi terkait) khususnya

kesadaran mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam.

2. Potensi Sektor Pertambangan dan Penggalian

Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor

Pertambangan dan Penggalian dalam perekonomian Kabupaten

Banyumas selama tahun 1994 – 2002 ditemui nilai hasil perhitungan

sebagian besar dibawah nilai rata-rata 1 (LQ < 1), berarti potensi sektor

Pertambangan dan Penggalian kontribusinya terhadap pendapatan

regional (PDRB) Kabupaten Banyumas masih kecil dan tidak dapat

dikategorikan sebagai sektor yang potensial. Selama tahun 1994 sampai

tahun 1998 nilai LQ selalu mengalami penurunan, dan tahun 1999

sampai dengan tahun 2002 nilai LQ berfluktuasi.

3. Potensi Sektor Industri Pengolahan

Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor Industri

Pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun

1994– 2002 ditemui nilai hasil perhitungan sebagian besar dibawah nilai

rata-rata 1 (LQ < 1), berarti potensi sektor Industri Pengolahan

kontribusinya terhadap pendapatan regional (PDRB) Kabupaten

Banyumas masih kecil dan tidak dapat dikategorikan sebagai sektor yang

potensial. Selama tahun 1994 sampai dengan tahun 2002 nilai LQ

berfluktuasi.

4. Potensi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor Listrik,

Gas dan Air Bersih dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama

tahun 1994 – 2002 dapat diketahui nilai hasil perhitungan sebagian besar

diatas nilai rata-rata 1 (LQ > 1), yang berarti bahwa selama tahun

tersebut sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dapat dikategorikan dalam

sektor potensial dan dapat diandalkan dalam pembentukan PDRB

Kabupaten Banyumas, pada tahun 1994 nilai LQ sektor Listrik, Gas dan

Air Bersih sebesar 1.099 dan tahun 2002 nilai LQ sebesar 0.883 yang

berarti terjadi penurunan sebesar 0,216.

5. Potensi Sektor Bangunan

Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor Bangunan

dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002

cukup kecil yaitu nilai hasil perhitungan sebagian besar dibawah nilai

rata-rata 1 (LQ < 1), walaupun jumlahnya fluktuatif dan sempat

mengalami peningkatan hingga nilai (LQ > 1) pada tahun 2002. Berarti

sektor Bangunan tidak dapat dikategorikan dalam sektor potensial dan

tidak dapat diandalkan dalam pembentukan PDRB Kabupaten

Banyumas.

6. Potensi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran dalam perekonomian Kabupaten

Banyumas selama tahun 1994 – 2002 ditemui nilai hasil perhitungan

sebagian besar dibawah nilai rata-rata 1 (LQ < 1), berarti potensi sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran kontribusinya terhadap pendapatan

regional (PDRB) Kabupaten Banyumas masih kecil dan tidak dapat

dikategorikan sebagai sektor yang potensial. Selama tahun 1994 - 2002

ditemui nilai yang berfluktuasi.

7. Potensi Sektor Angkutan dan Komunikasi

Berdasarkan Analisis Location Quotient, potensi sektor Angkutan

dan Komunikasi dalam perekonomian Kabupaten Banyumas selama

tahun 1994 – 2002 mempunyai nilai hasil perhitungan sebagian besar

diatas nilai rata-rata 1 (LQ > 1) yang berarti bahwa sektor Angkutan dan

Komunikasi dapat dikategorikan sebagai sektor potensial dan dapat

diandalkan bagi pembentukan PDRB Kabupaten Banyumas.

8. Potensi Sektor Bank Persewaan dan Jasa Perusahaan

Berdasarkan analisis Location Quotient, potensi sektor bank,

persewaan dan sektor jasa perusahaan dalam perekonomian kabupaten

Banyumas selama tahun 1994 – 2002 dapat diuraikan sebagai berikut :

nilai hasil perhitungan sebagian besar diatas nilai rata-rata 1 (LQ > 1)

yang berarti selama tahun tersebut sektor bank, persewaan dan sektor

jasa perusahaan dapat dikategorikan sebagai sektor potensial dan dapat


Hal ini berarti pada tahun 2002 sektor bank, persewaan dan sektor jasa

perusahaan dapat dikategorikan sebagai sektor potensial dan dapat


9. Jasa-jasa

Berdasarkan analisis Location Quotient, potensi sektor jasa-jasa

dalam perkonomian kabupaten Banyumas selama tahun 1994 – 2002

ditemui nilai hasil perhitungan sebagian besar diatas rata-rata 1 (LQ > 1)

yang berarti selama tahun tersebut sektor jasa - jasa dapat dikategorikan

sebagai sektor potensial dan dapat diandalan bagi pembentukan PDRB

Kabupaten Banyumas. Berdasarkan analisis LQ selama 1994 – 2002

ditemui nilai yang berfluktuasi.

Documents

ANALISIS PERGESERAN SEKTOR - SEKTOR EKONOMI DI KABUPATEN BANYUMAS