ANALISIS PENERAPAN PEDOMAN AKUNTANSI BPR PADA BANK

ANALISIS PENERAPAN PEDOMAN AKUNTANSI BPR PADA BANK

PERKREDITAN RAKYAT (STUDI KASUS : PT BPR AB)

Fadhliansyah Sukmana, Dwi Martani

Program Studi Ekstensi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

Email: [email protected]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) pada BPR Agritrans Batumarta (BPR AB) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2011 mulai dari persiapan yang dilakukan oleh BPR AB sampai pada dampak yang terjadi ketika menerapkan PA BPR. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif laporan keuangan yang BPR AB pada tahun 2009-2013. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan BPR AB telah menerapkan PA BPR dengan baik. BPR AB telah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi implementasi PA BPR. Terkait dengan penerapan PA BPR, BPR AB belum sepenuhnya menerapkan PA BPR dikarenakan terdapat beberapa perlakuan akuntansi pada pos-pos tertentu yang belum menggunakan PA BPR, yaitu terdapat beberapa perbedaan yang terjadi dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan serta penyajian setelah penerapan PA BPR pada provisi kredit yang diberikan, provisi pinjaman diterima serta pendapatan bunga yang akan diterima. BPR AB telah menyusun laporan bulanan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bulanan. Terdapat perbedaan antara penyusunan berdasarkan laporan bulanan dan PA BPR dalam perlakuan akuntansi atas PPAP kredit yang diberikan.

Kata kunci : PA BPR, Kredit, Laporan Keuangan BPR, provisi

The Analysis of Implementation Pedoman Akuntansi BPR at Bank Perkreditan Rakyat (Case Study: BPR Agritrans Batumarta)

ABSTRACT

This research is aimed to look at the implementation of the PA BPR at BPR AB applied since January 1, 2011 began from preparations made by BPR AB to the impacts that occur when applying PA BPR. The analytical techniques used is descriptive comparative analysis by analyzing financial statements that have been made by BPR AB in 2009-2013. These results indicate that overall BPR AB has been able to implement PA BPR well enough. BPR AB has been well prepared to face the PA BPR. Related with the implementation of the PA BPR, BPR AB is not fully implements PA BPR. There are a few differences that occur in the recognition, measurement, recording and presentation after the application of PA BPR in provision of loans, provision of lending received and interest income will be received. BPR AB has completes a monthly report in accordance with the guidelines for the preparation of monthly reports. There are differences between the preparation based on monthly reports and PA BPR in the accounting treatment of PPAP of loans.

Keywords : PA BPR, loans, financial statement of BPR, provision

Analisis penerapan pedoman ..., Fadhliansyah Sukmana, FE UI, 2014

PENDAHULUAN

Masyarakat pada umumnya mengukur keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan dari

kinerjanya. Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui laporan keuangan yang disajikan secara

teratur setiap periode (Juliana dan Sulardi, 2003). Brigham dan Enhardt (2003) menyatakan

bahwa informasi akuntasi mengenai kegiatan operasi perusahaan dan posisi keuangan

perusahaan dapat diperoleh dari laporan keuangan. Akuntansi di Indonesia terus berkembang

seiring dengan berkembangnya aktivitas perekonomian. Hal ini juga diikuti dengan

perkembangan standar akuntansi yang berlaku.

Sebagai jawaban atas terus berkembangnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah

maka pada tahun 2009 IAI mengesahkan SAK ETAP sebagai dasar perlakuan akuntansinya.

SAK ETAP dapat diterapkan pada entitas yang memiliki akuntabilitas publik asalkan

mendapatkan persetujuan oleh otoritas terkait. Dalam dunia perbankan, Bank Indonesia

merupakan Bank sentral di Indonesia dan sebagai otoritas yang berwenang untuk membuat

regulasi-regulasi tentang perbankan. Terkait dengan standar akuntansi perbankan, Bank

Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU menetapkan bahwa

BPR menggunakan SAK ETAP sebagai standar akuntansinya. Sebagai tindak lanjut atas

penetapan SAK ETAP sebagai standar akuntansi yang berlaku bagi BPR maka BI melalui

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/14/DKBU menetapkan Pedoman Akuntansi Bank

Perkreditan Rakyat (PA BPR) sebagai penjabaran atas SAK ETAP.

BPR memiliki transaksi-transaksi khusus yang tidak diatur secara khusus dalam SAK

ETAP. Pembentukan PA BPR bertujuan untuk memberikan acuan yang harus dipenuhi dalam

penyusunan laporan keuangan BPR. PA BPR disusun mengacu pada SAK ETAP yang

memberikan penjelasan berbagai petunjuk teknis dimana didalamnya terdapat penjelasan dan

contoh-contoh perhitungan yang dapat mempermudah pemahaman terhadap SAK ETAP bagi

BPR. Dengan adanya PA BPR maka akan menciptakan keseragaman dalam perlakuan

akuntansi dan penyusunan laporan keuangannya sehingga meningkatkan daya banding

laporan keuangan antar BPR.

Dengan perkembangan BPR yang terus meningkat dan diiringi dengan perkembangan

pedoman akuntansi yang berlaku bagi BPR maka perlu untuk melakukan analisis tentang

penerapan PA BPR terhadap perlakuan akuntansi BPR. Terlebih lagi nilai dana yang dikelola

oleh BPR terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga kebutuhan akan laporan keuangan

yang valid dan dapat diandalkan akan semakin besar. Jika sebelumnya BPR menggunakan

PSAK 31 tentang akuntansi perbankan dan mulai juni 2010 BPR menggunakan SAK ETAP

Win 7 � 1/21/15 4:32 PMComment [1]:


yang dijabarkan melalui PA BPR. Maka penelitian ini akan menganalisis dampak perusahaan

dalam menerapkan PA BPR

Siskayani (2013) melakukan penelitian pada salah satu BPR di Bali menyatakan

bahwa terdapat penurunan nilai pada pendapatan provisi dan komisi kredit pada saat

pemberlakuan SAK ETAP jika dibandingkan dengan saat menggunakan PSAK 31 tentang

akuntansi perbankan. Wicaksono et al (2011) melakukan penelitian dengan mengkomparasi

antara PSAK 31, SAK ETAP, dan PA BPR menyatakan bahwa reklasifikasi provisi yang

sebelumnya merupakan kewajiban menjadi aktiva yang mengurangi kredit yang diberikan

memperkecil aset pada laporan keuangan BPR. Mutmainah (2013) melakukan penelitian pada

salah satu BPR di Salatiga menyatakan bahwa akibat penerapan PA BPR laba yang diakui

oleh BPR menjadi lebih kecil karena pendapatan provisi harus diakui secara amortisasi.

Bank Indonesia selaku bank sentral dan regulator dalam dunia perbankan di Indonesia

sangat mementingkan transparansi laporan keuangan BPR. Untuk melihat transparansi

laporan BPR secara berkala maka BI mengeluarkan regulasi SE 15/3/PBI/2013 terkait

transparansi laporan keuangan BPR yang didalamnya terdapat kewajiban BPR untuk

menyusun laporan bulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia. Laporan bulanan oleh

BPR disusun sebagai pengawasan BPR secara individual serta sebagai dasar Bank Indonesia

dalam menyusun statistik perbankan untuk penyusunan kebijakan pengembangan BPR. SAK

ETAP dan PA BPR merupakan acuan BPR dalam menyusun laporan keuangan, termasuk

laporan bulanan. Dengan pentingnya laporan bulanan BPR maka penelitian juga ingin melihat

penerapan laporan bulanan BPR khususnya terkait dengan aktivitas utama dari BPR yaitu

penyaluran kredit yang diberikan yang akan dibandingkan dengan pelaporan dengan PA BPR.

Berdasarkan uraian tersebut dan terkait dengan keterbatasan data yang dimiliki, maka

rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persiapan penerapan PA BPR pada BPR AB?

2. Bagaimana perbedaan perlakuan akuntansi sebelum dan sesudah penerapan PA

BPR yang terjadi pada BPR AB?

3. Bagaimana dampak yang terjadi di BPR AB setelah penerapan PA BPR?

4. Bagaimana pelaporan bulanan BPR di BPR AB?

Tujuan dari penelitian pada BPR AB, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis persiapan penerapan dan PA BPR pada BPR AB

2. Menganalisis perbedaan perlakuan akuntansi yang terjadi pada BPR AB antara

sebelum penerapan PA BPR dengan setelah penerapan PA BPR


3. Menganalisis dampak yang terjadi di BPR AB setelah penerapan PA BPR.

4. Menganalisis pelaporan bulanan BPR di BPR AB

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Bank & BPR

Definisi bank menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha

yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak.

BPR menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR merupakan bank yang fungsinya

menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk

masyarakat pedesaan (Ariff et al, 1996). Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan

dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas,

dan perasuransian. Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR (Manurung dan

Rahardja, 2004):

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito

berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit.

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito

berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Regulasi Terkait dengan BPR

Sesuai dengan Regulasi Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober

2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dipandang perlu

untuk menetapkan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi BPR dipandang tidak sesuai dengan karakteristik

operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang


diperoleh, maka BPR memerlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai sehingga

diberlakukan SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan bagi BPR. Melalui Surat

Edaran Bank Indonesia No. 11/37/DKBU Bank Indonesia menetapkan bahwa BPR

menggunakan SAK ETAP sebagai pedoman akuntansi yang digunakan oleh BPR. SE No.

12/14/DKBU berisi tentang penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank

Perkreditan Rakyat. Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BPR dan Pedoman Akuntansi

BPR (PA-BPR) merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari

SAK ETAP sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPR wajib berpedoman

pada PA-BPR. Aturan ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2010.

Transparansi keuangan BPR merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Bank

Indonesia. SE 15/3/PBI/2013 mengatur tentang transparansi kondisi keuangan BPR. Pada

aturan ini secara jelas diatur mengenai jangka waktu pelaporan laporan keuangan kepada

Bank Indonesia dan juga format yang digunakan oleh BPR, selain itu BPR dengan kriteria

tertentu juga wajib menyusun laporan publikasi yang hasilnya harus dipublikasikan kepada

masyarakat.

Hal-hal Khusus terkait BPR

Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan

kualitas lancar (performing) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima

pembayarannya. Termasuk juga bunga atas penempatan pada bank lain. Pembahasan teori

tentang pendapatan bunga yang akan diterima dibahas lebih lanjut pada pembahasan pos

kredit dan penempatan pada bank lain..

Kredit yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam-meminjam antara BPR dan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga. Jika ditinjau dari penggunaannya, kredit dapat dibagi

menjadi tiga jenis, yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumsi. Sedangkan jika

dilihat berdasarkan kualitasnya maka kredit terdiri dari kredit performing yang merupakan

kredit dengan kualitas lancar dan kredit non performing dengan kualitas kredit kurang lancar,

diragukan dan macet.


Nilai buku awal kredit yang diberikan diakui sebesar pokok kredit dikurangi dengan

nilai provisi serta ditambah biaya transaksi yang ditanggung oleh BPR. Provisi diamortisasi

selama masa kredit secara garis lurus dan diakui sebagai penambah pendapatan bunga. Biaya

transaksi dalam rangka pemberian kredit (yang ditanggung oleh BPR, jika ada) diamortisasi

selama masa kredit secara garis lurus dan diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.

Amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan tanpa melihat apakah kredit tersebut

termasuk performing atau non performing. Dengan mempertimbangkan azas manfaat dan

biaya bagi industri BPR maka provisi dan biaya transaksi untuk kredit dengan jangka waktu

sampai dengan 1 bulan diakui sekaligus sebagai pendapatan bunga, kecuali kredit dengan

jangka waktu sampai dengan 1 bulan yang jatuh temponya melewati tanggal neraca.

Pendapatan bunga dari perjanjian kredit (bunga kontraktual) dengan kategori

performing maka diakui secara akrual sedangkan untuk kredit dengan kategori non

performing diakui secara kas. Penerimaan setoran dari debitur untuk kredit performing

digunakan terlebih dahulu untuk melunasi piutang bunga. Sedangkan penerimaan setoran dari

debitur untuk kredit non performing harus digunakan untuk melunasi tunggakan pokok dan

jika terdapat kelebihan bayar maka diakui sebagai pelunasan tunggakan bunga. Pada saat

kredit diklasifikasikan sebagai kredit non performing, maka BPR:

1. Membatalkan bunga kredit (bunga kontraktual) yang sudah diakui sebagai pendapatan

namun belum dibayarkan oleh debitur

2. Bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga

kredit dalam penyelesaian).

Dalam penyajian dalam neraca, kredit disajikan sebesar nilai pokok/ baki debet

dikurangi dengan provisi dan ditambahkan dengan biaya transaksi yang belom diamortisasi.

Bunga kredit performing yang telah diakui sebagai pendapatan, tetapi belum diterima

pembayarannya, disajikan dalam pos tersendiri sebagai pendapatan bunga yang akan diterima.

Sedangkan untuk kredit non performing diakui sebagai tagihan kontijensi (pendapatan bunga

kredit dalam penyelesaian).

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada

aset produktif, dimana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi dengan biaya-biaya yang

terkait langsung dengan penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR. Pendapatan bunga

dapat diperoleh antara lain berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, dan


Sertifikat Bank Indonesia. Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual serta

amortisasi provisi, diskonto dan biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif serta

pendapatan bunga tangguhan.

Beban Bunga

Dalam kegiatan operasinya, BPR menghimpun dana masyarakat melalui produk

simpanan. Bentuk-bentuk simpanan antara lain tabungan dan deposito. Beban bunga

simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan amortisasi biaya yang dapat

diatribusikan secara langsung kepada simpanan tersebut. Kewajiban bunga deposito yang

belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu dengan metode

kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian dengan melakukan analisis data dan

kemudian dilakukan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat,

dan hubungan antar kejadian yang diteliti dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan,

menyajikan serta menganalisis data dan informasi yang didapat mengenai penerapan pedoman

akuntanis BPR pada Bank Agritrans Batumarta yang kemudian akan digunakan untuk

menarik kesimpulan dari hasil pengamatan. Terdapat dua sumber data yang akan penulis

dapatkan :

1. Data Primer

Data primer yang digunakan diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi.

Wawancara yang akan dilakukan adalah mengenai persiapan yang dilakukan oleh

perusahaan maupun informasi terkait penerapan pedoman akuntansi BPR..

2. Data Sekunder

Data ini akan penulis dapatkan dari Standart Operasional Prosedur (SOP) akuntansi

pada perusahaan, Surat Keputusan dan Surat Edaran perusahaan, laporan keuangan

dan juga laporan bulanan perusahaan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

PERSIAPAN MANAJEMEN BPR AB

Perubahan standar akuntansi yang digunakan oleh BPR membutuhkan kesiapan

manajemen BPR AB. Kesiapan manajemen dapat diperoleh dengan peningkatan kemampuan


sumber daya manusia dari BPR AB. Pelatihan maupun sosialisasi sangat penting dan

bermanfaat dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia BPR. BPR AB beroperasi

di wilayah Sumatera Selatan yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia Cabang

Palembang. Setelah aturan terkait penggunaan PA BPR disahkan oleh Bank Indonesia,

sosialisasi atas aturan tersebut terus dilakukan. BPR AB selaku pelaku industri perbankan

juga mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Cabang Palembang.

Perubahan acuan dalam menyusun laporan keuangan BPR tentu akan mengubah

standar operasional akuntansi BPR AB. Sejak diberlakukanya PA BPR, BPR AB telah dua

kali melakukan perubahan modul standar akuntansi. Perubahan pertama kali dilakukan pada

17 Desember 2010 dimana perubahan ini menyesuaikan dengan Pedoman Akuntansi BPR

yang digunakan untuk pelaporan BPR. Modul standar akuntansi tersebut efektif digunakan

oleh BPR mulai 1 Januari 2011.

Selain mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Cabang

Palembang, BPR AB juga melakukan perubahan struktur pelaporan untuk meminimalisir

kesalahan dalam pencatatan maupun pelaporan. Pada 28 Februari 2012 BPR AB membentuk

unit Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang terdiri dari dua orang anggota. Salah satu fungsi

SPI dalam BPR AB tersebut adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum 28 Februari 2012 struktur pelaporan

keuangan dimulai dari staf akuntansi yang menyusun laporan keuangan kemudian diperiksa

oleh manager akuntansi dan operasional baru kemudian dilaporkan dan disahkan oleh direksi

BPR AB. Setelah terbentuknya unit SPI maka dalam struktur pelaporan keuangan BPR AB,

SPI dapat melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPR AB untuk memastikan bahwa

laporan keuangan disusun sesuai dengan ketentuan perusahaan dan kemudian akan

melaporkan hasil pemeriksaan kepada direksi BPR.

PENYESUAIAN POS-POS TERKAIT

Penyesuaian yang dilakukan oleh BPR AB salah satunya adalah terkait dengan kredit

yang diberikan. Perubahan-perubahan yang harus dilakukan adalah terkait dengan provisi

yang diterima oleh BPR AB sampai dengan pendapatan yang akan diterima oleh BPR AB.

BPR AB mulai menerapkan PA BPR untuk penyusunan laporan keuangan 2011. Penyesuaian

dilakukan pada saldo akhir pada laporan keuangan 2010. Terkait dengan pencatatan

penerimaan atas pendapatan bunga kredit yang akan diterima baru dilakukan oleh BPR AB

untuk saldo akhir pada laporan keuangan 2011. Hal tersebut dilakukan dikarenakan aturan


terkait pendapatan yang akan diterima baru diterapkan oleh BPR AB untuk laporan keuangan

tahun 2012.

Untuk provisi yang diterima perusahaan akan dilakukan penyesuaian atas saldo akhir

2010 sebagai berikut:

Dr. Rupa-rupa pasiva 161.795.700

Cr. Pendapatan diterima dimuka 161.795.700

BPR AB mengklasifikasikan rupa-rupa pasiva kedalam pos pendapatan diterima

dimuka sebagai bagian dari pengurang dalam komponen aset lancar. Kebijakan tersebut

berbeda dengan ketentuan dalam Bab IV PA BPR bahwa rupa-rupa pasiva disesuaikan kepada

pos kredit yang diberikan sebagai pengurang nilai nominal kredit. Perbedaan tersebut

berpengaruh pada penyajian dalam laporan keuangan, namun tidak berpengaruh dalam

perhitungan pembentukan PPAP dikarenakan dalam pembentukan PPAP yang digunakan

adalah baki debet yang belum memperhitungkan provisi dan biaya transaksi yang belum

diamortisasi.

Setelah melakukan penyesuaian atas provisi yang belum diamortisasi, selanjutnya

BPR AB melakukan penyesuaian atas provisi yang telah diamortisasi. Penyesuaian tersebut

dilakukan dengan jurnal berikut:

Dr. Pendapatan operasional – Provisi dan komisi 119.831.300

Cr. Pendapatan bunga – provisi 119.831.300 Terkait dengan pendapatan bunga yang akan diterima oleh BPR AB maka dilakukan

penyesuaian atas akun rupa-rupa aktiva pada saldo akhir 2011. Penyesuaian yang dilakukan

melalui jurnal sebagai berikut:

Reklasifikasi yang dilakukan di atas akan berpengaruh pada penyajian kembali laporan

keuangan 2010 dan 2011. Untuk reklasifikasi atas provisi kredit yang belum diamortisasi

akan berpengaruh pada penyajian kembali 2010 sedangkan untuk pendapatan bunga yang

akan diterima akan berpengaruh pada penyajian kembali 2011.

PERBEDAAN PERLAKUAN AKUNTANSI

Provisi yang belum diamortisasi

Sebelum laporan keuangan 2011, provisi yang belum diamortisasi disajikan dalam

rupa-rupa pasiva bersamaan dengan Biaya bunga deposito yang masih harus dibayar, titipan

Dr. Pendapatan bunga yang akan diterima 879.167.830

Cr. Rupa-rupa aktiva 879.167.830


dividen, dan juga share holding. PA BPR seperti yang diatur dalam Bab IV PA BPR

memasukan provisi yang belum diamortisasi sebagai salah satu komponen dalam aset lancar.

Setelah penerapan PA BPR yang maka pendapatan provisi diterima dimuka reklasifikasi dari

rupa-rupa pasiva ke kredit yang diberikan sebagai pengurang dari nilai kredit yang diberikan.

PT BPR AB telah menerapkan PA BPR sejak tahun 2011. Namun memang terdapat sedikit

perbedaan dengan PA BPR dalam menyajikan pendapatan provisi diterima dimuka dimana

BPR AB didalam pos tersendiri di aktiva lancar BPR. Pada tahun 2011 BPR AB menyajikan

provisi yang belum diamortisasi dalam pos pendapatan diterima dimuka yang merupakan

bagian dari aset lancar BPR.

Pencatatan yang dilakukan oleh BPR AB saat mengakui provisi yang diterima ketika

BPR AB menyalurkan kredit akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Contoh transaksi dalam BPR AB

Pokok kredit 250,000,000 Provisi 0,956% Jangka waktu 36 Bulan Bunga 13,2%/tahun

Dr. Kredit yang diberikan 250.000.000

Cr. Kas/Rekening

(250.000.000 x (100% - 0,956%) 247.610.000

Cr. Pendapatan diterima dimuka

(250.000.000 x 0,956%) 2.390.000

Pendapatan diterima dimuka tersebut akan diamortisasi secara garis lurus sesuai

dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan. Ketika pendapatan tersebut diamortisasi dan

diakui sebagai pendapatan bunga maka akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Dr. Pendapatan diterima dimuka (2.390.000 x 1/36)

66.388

Cr. Pendapatan bunga 66.388 Pencatatan tersebut akan berbeda ketika BPR AB belum menerapkan PA BPR.

Pencatatan yang dilakukan saat penarikan kredit adalah:

Dr. Kredit yang diberikan 250.000.000

Cr. Kas/Rekening

(250.000.000 x (100% - 0,956%) 247.610.000

Cr. Rupa-rupa pasiva

(250.000.000 x 0,956%) 2.390.000


Ketika BPR AB melakukan amortisasi atas provisi maka akan menghasilkan jurnal berikut:

Dr. Rupa-rupa pasiva (2.390.000 x 1/36)

66.388

Cr. Pendapatan bunga 66.388

Pendapatan yang akan diterima

Sebelum penerapan PA BPR, pendapatan bunga atas kredit yang diberikan maupun dari antar

bank aktiva yang telah diakui oleh BPR AB dan belum dibayarkan oleh debitur akan diakui

pada pos rupa-rupa aktiva. PA BPR mengatur bahwa pendapatan bunga yang akan diterima

BPR disajikan secara terpisah dalam aset lancar BPR. BPR AB telah menerapkan PA BPR

sejak tahun 2011, namun terkait dengan penerapan dalam pengakuan dan penyajian

pendapatan bunga yang akan diterima BPR AB baru menerapkannya pada tahun 2012.

Mulai tahun 2012 ketika BPR AB mengakui pendapatan bunga yang akan diterima atas kredit

yang diberikan maka akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Dr. Pendapatan yang akan diterima (250.000.000 x 13,2%/12)

2.764.000

Cr. Pendapatan bunga

(250.000.000 x 13,2%/12) 2.764.000

Ketika BPR AB menerima pembayaran bunga atas kredit yang diberikan maka akan

menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/rekening 2.764.000

Cr. Pendapatan yang akan diterima 2.764.000

Pencatatan tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika BPR AB belum menerapkan aturan

PA BPR terkait pengakuan pendapatan bunga yang akan diterima. Ketika BPR AB mengakui

pendapatan bunga yang akan diterima maka akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Dr. Rupa-rupa aktiva 2.764.000

Cr. Pendapatan bunga 2.764.000

Ketika debitur melakukan pembayaran bunga tersebut maka akan menghasilkan jurnal

sebagai berikut:

Dr. Kas/rekening 2.764.000 Cr. Rupa-rupa aktiva 2.764.000


Pinjaman Diterima

Setelah penerapan PA BPR, seharusnya pinjaman diterima diakui sebesar nilai nominal

dikurangkan dengan provisi yang belum diamortisasi. Namun BPR AB belum sepenuhnya

menerapkan PA BPR. Nilai pinjaman masih dinilai sebesar nilai nominal sedangkan provisi

pinjaman yang belum diamortisasi menjadi bagian dalam rupa-rupa aktiva. Ketika BPR

mendapatkan pinjaman yang diterima maka akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas (500.000.000 x 100% - 0,96%)

495.200.000

Dr. Rupa-rupa aktiva (500.000.000 x 0,96%)

4.800.000

Cr. Pinjaman diterima 500.000.000

Ketika BPR AB melakukan amortisasi atas provisi pinjaman tersebut maka akan

menghasilkan jurnal berikut:

Dr. Beban provisi pinjaman (4.800.000 x 1/12)

400.000

Cr. Rupa-rupa aktiva 400.000

DAMPAK PENERAPAN PA BPR

DAMPAK 2009-2011

Pada penyajian laporan keuangan tahun 2010, sebelum diterapkannya PA BPR,

pengakuan provisi yang belum diamortisasi masih disajikan didalam pos rupa-rupa pasiva.

Pada penyajian tahun 2010 nilai pendapatan diterima dimuka yang merupakan provisi yang

belum diamortisasi masih nihil, sedangkan pada penyajian kembali laporan keuangan tahun

2010 pada tahun 2011 pendapatan diterima dimuka memiliki nilai sebesar Rp 161.795.000

yang berasal dari reklasifikasi atas rupa-rupa pasiva. Pendapatan diterima dimuka merupakan

pengurang dalam aktiva BPR sehingga jumlah aktiva BPR AB pada tahun 2010 mengalami

penurunan dari yang sebelumnya sebesar Rp 22.011.766.000 menjadi Rp 21.849.970.650

pada penyajian kembali laporan keuangan tahun 2010 pada tahun 2011.

Penurunan pada sisi aktiva tersebut juga diikuti oleh penurunan pada pasiva BPR.

Pada laporan keuangan tahun 2010 nilai dari pos rupa-rupa pasiva sebesar Rp 359.560.725

sedangkan pada penyajian kembali pada tahun 2011 rupa-rupa pasiva untuk tahun 2010

mengalami penurunan sebesar Rp 161.795.700. Penurunan tersebut diakibatkan PT BPR AB

melakukan perubahan atas penyajian kembali laporan keuangan 2010 pada tahun 2011.


Perubahan tersebut juga mengakibatkan jumlah pasiva perusahan menurun dari yang

sebelumnya sebesar Rp 22.011.766.000 menjadi Rp 21.849.970.650 pada penyajian kembali

laporan keuangan tahun 2010 pada tahun 2011.

Tabel 1 Informasi keuangan terkait neraca 2009-2011

AKTIVA 2009 2010 Penyesuaian Penyajian

kembali 2010

2011 Dr Cr

Aktiva Lancar

Kas 267.862 489.744 489.744 980.294 Antar Bank Aktiva 3.954.577 2.742.799 2.742.799 3.612.070

Kredit Yang Diberikan 11.183.238 17.241.969

17.241.969 36.132.388

Pendapatan Diterima Dimuka

- -

161.795 (161.795) (355.837)

Cadangan PPAP (66.054) (90.523)

(90.523) (183.529)

Jumlah Aktiva Lancar 15.339.623 20.383.990

161.795 20.222.194 40.185.385

Jumlah Aktiva Tetap 459.731 750.685

750.685 790.788

Rupa-rupa Aktiva 2.486.329 824.195 824.195 1.536.682

Aktiva Tak Berwujud - 52.895

52.985 -

Jumlah Aktiva 18.285.684 22.011.766 161.795 21.849.970 42.512.855

PASIVA

Kewajiban Lancar

Kewajiban segera dibayar 448.539 833.830

833.830 1.436.005

Tabungan 2.249.681 5.418.230 5.418.230 9.956.770 Deposito Berjangka 5.278.500 7.229.000 7.229.000 12.316.500

Antar Bank Pasiva 5.320.506 4.192.801

4.192.801 13.212.250

Rupa-rupa pasiva 533.210 359.560 161.795

197.765 292.767

Jumlah Kewajiban Lancar

13.830.438 18.033.423 161.795 17.871.627 37.214.294

Jumlah Ekuitas 4.455.246 2.978.343

3.978.343 5.298.561

Jumlah Pasiva 18.285.684 22.011.766 161.795 21.849.970 42.512.855 Sumber: Laporan Keuangan BPR AB, diolah kembali


KREDIT YANG DIBERIKAN

Nilai kredit yang diberikan disajikan dalam neraca BPR AB sebesar baki debet kredit.

Sesuai dengan bab IV PA BPR seharusnya nilai kredit yang diberikan oleh BPR merupakan

nilai baki debet dikurangi dengan provisi dan ditambahkan dengan biaya transaksi yang

belum diamortisasi. Perbedaan perlakukan tersebut tentunya akan mengakibatkan perbedaan

nilai kredit antara yang disajikan berdasarkan PA BPR dengan yang disajikan oleh BPR AB.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.5 jika BPR AB melakukan penyajian sesuai dengan PA

BPR maka nilai kredit yang diberikan pada penyajian kembali 2010 akan mengalami

penurunan sebesar Rp 161.795.000 sehingga kenaikan kredit yang diberikan akan menurun

dari yang sebelumnya sebesar 54% menjadi 52%. Pada tahun 2011 kenaikan kredit juga

menurun dari 110% menjadi 108,5%. Demikian juga dengan proporsi kredit yang diberikan

atas total aktiva BPR AB pada tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan dari yang

sebelumnya 78,3% dan 84,5% dari total aktiva menjadi 78% dan 84,1% dari total aktiva.

RUPA-RUPA PASIVA

Didalam rupa-rupa pasiva BPR AB masih terdapat utang bunga atas deposito. Pada

bab V PA BPR dijelaskan bahwa kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga

atas aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR disajikan tersendiri dalam pos utang bunga. Jika

BPR AB menerapkan penyajian utang bunga sesuai dengan PA BPR maka nilai rupa-rupa

pasiva akan mengalami penurunan. Pada penyajian kembali tahun 2010 jika BPR AB

menyajikan sesuai dengan PA BPR maka rupa-rupa pasiva akan menurun sebesar Rp

69.958.100 atau 35,4%. Pada tahun 2011 rupa-rupa pasiva akan menurun sebesar Rp.

155.248.330 atau 53%. Perubahan penyajian tersebut juga akan berdampak pada kenaikan

pada penurunan rupa-rupa pasiva pada 2010 dan pada 2011 akan menyebabkan kenaikan pada

rupa-rupa pasiva dari yang sebelumnya mengalami penurunan. Sebelumnya pada 2010 nilai

rupa-rupa pasiva mengalami penurunan sebesar 32,5%, namun jika penyajian yang dilakukan

sesuai dengan PA BPR (mengeluarkan utang bunga dan provisi yang belum diamortisasi)

maka penurunan yang terjadi meningkat menjadi 76%. Pada awalnya terjadi penurunan rupa-

rupa pasiva pada tahun 2011 sebesar 18,6%, namun jika penyajian yang dilakukan sesuai

dengan PA BPR maka rupa-rupa pasiva akan mengalami peningkatan sebesar 7,6% jika

dibandingkan dengan tahun 2010.


PINJAMAN DITERIMA

Sebelum penerapan PA BPR, pinjaman diterima disajikan sebesar nilai nominal.

Setelah penerapan PA BPR maka pinjaman diterima disajikan sebesar pinjaman diterima

dikurangi dengan provisi yang belum diamortisasi. Nilai pinjaman diterima menjadi lebih

kecil saat menggunakan PA BPR. Dalam PA BPR penyajian pinjaman yang diterima dinilai

sebesar pinjaman yang diterima dikurangkan dengan provisi dan yang belum diamortisasi.

Jika menggunakan PA BPR peningkatan pinjaman diterima pada tahun 2010 menurun

menjadi 5,2% dari yang sebelumnya sebesar 6,22%. Pada tahun 2011 jika menggunakan PA

BPR maka pinjaman diterima meningkat sebesar 101,4% atau meningkat dari peningkatan

dengan PA BPR sebesar 100,7%. Penyajian antar bank pasiva belum sepenuhnya sesuai

dengan bab V PA BPR dimana penyajian antara simpanan pada bank lain dan pinjaman yang

diterima disajikan secara terpisah. Terlebih lagi nilai pinjaman diterima BPR AB memiliki

nilai yang material.

DAMPAK 2011-2013

Dampak yang terjadi pada penyajian kembali neraca tahun 2011 pada tahun 2012

terletak pada pendapatan yang akan diterima. Pada tahun 2011 nilai dari pendapatan yang

akan diterima masih nihil dikarenakan memang BPR AB belum menerapkan PA BPR terkait

dengan penerimaan bunga yang akan diterima oleh BPR. Pendapatan bunga yang akan

diterima oleh BPR masih menjadi komponen dari rupa-rupa aktiva dimana total rupa-rupa

aktiva BPR AB pada tahun 2011 sebesar Rp 1.536.682.000. Pada penyajian kembali pada

tahun 2012 terjadi perbedaan jumlah pada pendapatan yang akan diterima dimana jika pada

penyajian tahun berjalan masih nihil maka pada penyajian kembali nilai dari pendapatan yang

akan diterima sebesar Rp. 879.167.000. Perbedaan tersebut akibat dari reklasifikasi rupa-rupa

aktiva pada pendapatan yang akan diterima. Akibat dari reklasifikasi tersebut menyebabkan

perbedaan yang juga terjadi pada rupa-rupa aktiva dimana pada penyajian kembali tahun 2011

di tahun 2012 nilai dari rupa-rupa aktiva menurun menjadi Rp 657.513.000.

Pada tahun 2011 nilai rupa-rupa aktiva memiliki tambahan komponen yang

menambah nilai dari rupa-rupa aktiva yaitu provisi pinjaman diterima yang belum

diamortisasi. Setelah penerapan PA BPR nilai rupa-rupa aktiva BPR mengalami beberapa

perubahan penilaian. Nilai rupa-rupa aktiva menurun akibat dari reklasifikasi pendapatan

bunga yang akan diterima namun nilai rupa-rupa aktiva akan bertambah dengan adanya

provisi pinjaman diterima yang belum diamortisasi yang menjadi bagian dari rupa-rupa

aktiva. Pada tahun 2011 setelah menerapkan PA BPR, rupa rupa aktiva menurun sebesar 44%


dibandingkan dengan jika tidak menerapkan PA BPR. Pada tahun 2012 penurunan rupa-rupa

aktiva akibat penerapan PA BPR sebesar 41,88% jika dibandingkan tanpa penerapan PA

BPR. Penurunan yang terjadi pada tahun 2013 sama seperti pada tahun 2012 yaitu sebesar

41,88%. Faktor utama terjadinya penurunan rupa-rupa aktiva setelah penerapan PA BPR

adalah pendapatan bunga yang akan diterima yang tidak diakui lagi sebagai rupa-rupa aktiva.

Tabel 2 Informasi keuangan terkait neraca 2011-2013

AKTIVA 2011 Penyesuaian Penyajian

kembali 2011

2012 2013 Dr Cr

Aktiva Lancar

Kas 980.294 980.294 1.486.744 1.248.508 Pendapatan yang akan diterima - 879.167

879.167 1.280.601 647.846

Antar Bank Aktiva 3.612.070

3.612.070 5.222.619 20.290.300

Kredit Yang Diberikan 36.132.388

36.132.388 51.725.435 61.764.823

Pendapatan Diterima Dimuka

(355.837)

(355.837) (496.346) (602.377)

Cadangan PPAP (183.529) (183.529) (267.856) (335.432)

Jumlah Aktiva Lancar 40.185.385

40.185.385 58.951.197 83.013.668

Jumlah Aktiva Tetap 790.788

790.788 960.101 864.496

Rupa-rupa Aktiva 1.536.682

879.167 657.513 779.536 768.797

Aktiva Tak Berwujud -

- - -

Jumlah Aktiva 42.512.855 42.512.855 60.690.836 84.646.962 Sumber: Laporan Keuangan BPR AB, diolah kembali

PENGARUH TERHADAP RASIO DAN PERBANDINGAN DENGAN INDUSTRI

Nilai CAR BPR AB pada tahun 2011 dan 2012 telah dipengaruhi oleh kenaikan rupa-

rupa aktiva yang berasal dari nilai provisi pinjaman diterima yang belum diamortisasi. Untuk

menghitung CAR maka kita harus menghitung aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR)

dimana salah satu komponen dalam menghitung ATMR adalah rupa-rupa aktiva. Pada

pembahasan sebelumnya kita telah melihat bahwa salah satu dampak dari penerapan BPR AB

adalah perubahan komponen dalam rupa-rupa aktiva. Pada tahun 2011 jika provisi pinjaman

diterima yang belum diamortisasi tidak termasuk dalam rupa-rupa aktiva makan nilai rupa-


rupa aktiva menjadi Rp 6.121.269.120 atau menurun sebesar Rp 42.896.380 sedangkan pada

tahun 2012 rupa-rupa aktiva menjadi Rp 23.993.411.320 atau menurun Rp 198.862.740.

Pada tahun 2011 nilai CAR BPR AB jika tanpa PA BPR akan mengalami kenaikan

sebesar 0,02% dari yang sebelumnya 12,13% menjadi 12,15%. Pada tahun 2012 nilai CAR

BPR AB jika tanpa PA BPR akan mengalami kenaikan sebesar 0,5% dari yang sebelumnya

11.8% menjadi 11,85%.

Selain berpengaruh pada CAR BPR AB, penerapan PA BPR juga berpengaruh pada

nilai ROA dari BPR AB. Sama seperti CAR, salah satu unsur utama dalam perhitungan ROA

adalah nilai aset BPR. Penerapan PA BPR berpengaruh pada provisi yang belum diamortisasi

pada kredit yang diberikan serta provisi yang belum diamortisasi pada pinjaman diterima. Jika

nilai atas provisi pinjaman diterima menambah nilai aset BPR maka provisi atas kredit yang

diberikan akan mengurangi nilai aset BPR. Penurunan aset mempengaruhi ROA BPR AB

yang menurun sebesar 0,07%. Pada tahun 2012 saat BPR AB menerapkan PA BPR maka

rata-rata aset BPR AB menurun sebesar Rp 305.212.803 jika dibandingkan jika BPR AB

tidak menerapkan PA BPR. Penurunan tersebut mengakibatkan penurunan nilai ROA BPR

AB sebesar 0,06%.

Tabel 3 CAR & ROA

Tahun

CAR ROA

Sesuai PA

BPR

Tanpa PA

BPR Industri

Sesuai PA

BPR

Tanpa PA

BPR Industri

2011 12,13% 12,15% 28,68% 9,42% 9,49% 3,32%

2012 11,85% 11,8% 27,55% 9,96% 10.02% 3,46%

Sumber: Laporan pengawasan perbankan 2012 dan laporan keuangan BPR AB, diolah kembali

Perbedaan yang terjadi antara Laporan Bulanan BPR dan PA BPR terjadi ketika

terdapat penurunan kualitas kredit yang terjadi pada debitur. Ketika kualitas kredit debitur

menurun maka perhitungan pembentukan terhadap debitur maka akan berubah. Pada BPR AB

terdapat debitur yang mengalami penurunan kualitas kredit dari performing menjadi non

performing dengan nilai pokok kredit sebesar Rp 144.000.000. Saat debitur tersebut masuk

dalam kategori performing maka pembentukan PPAP sebesar 0,5% dari nilai pokok kredit

sehingga nilai PPAP yang terbentuk sebesar Rp 720.000. Ketika debitur tersebut mengalami

penurunan kualitas menjadi kurang lancar maka pembentukan PPAP sebesar 10% dari nilai

pokok kredit dikurangi dengan nilai agunan yang diperhitungkan.


Tabel 4 Perhitungan PPAP pada Laporan Bulanan

Kualitas Lancar Kurang Lancar

Nilai pokok kredit 144.000.000 144.000.000

Agunan 234.000.000 234.000.000

% PPAP 0,5% 10%

PPAP yang dibentuk 720 - Sumber: Laporan Bulanan BPR AB, diolah kembali

Jika kita mengikuti perhitungan dan pencatatan pada Laporan Bulanan BPR maka

ketika debitur mengalami penurunan kualitas kredit dan nilai agunan melebihi dari nilai

pokok kredit maka PPAP debitur akan menjadi nihil. Hal ini mengakibatkan penyisihan yang

sebelumnya telah dibentuk ketika debitur tersebut memiliki kualitas lancar harus dibalik dan

diakui sebagai pendapatan atas pemulihan aset produktif. Berbeda dengan Laporan Bulanan

BPR, pada PA BPR tidak mengatur tentang jurnal balik atas penyisihan akibat dari penurunan

kualitas kredit tersebut. Ketika kredit yang diberikan mengalami penurunan kualitas dan

agunan masih melebihi dari nilai pokok kredit maka PPAP menjadi nihil namun tidak

membalik PPAP yang telah dibentuk sebelumnya.

KESIMPULAN Dalam mempersiapkan diri menghadapi penerapan SAK ETAP dan PA BPR, BPR AB

telah mempersiapkan diri dengan baik. Dari penelitian yang telah dilakukan terlihat beberapa

perbedaan dan dampak dari pelaporan yang dilakukan oleh BPR AB setelah penerapan PA

BPR yaitu, provisi yang belum diamortisasi, pendapatan yang akan diteriima, penyajian

kembali 2010 pada tahun 2011, penyajian kembali 2011 pada tahun 2012, pinjaman diterima,

Cash Adequacy Ratio (CAR) & Return On Asset (ROA). Perbedaan antara laporan bulanan

dengan PA BPR terletak pada pembentukan PPAP ketika terdapat debitur yang mengalami

penurunan kualitas dengan agunan yang melebihi nilai tunggakan

SARAN

Saran akan diberikan kepada BPR AB berdasarkan hasil penelitian sebagai salah satu

pertimbangan untuk dapat menerapkan PA BPR dengan lebih baik lagi. Saran juga akan

diberikan kepada Bank Indonesia selaku regulator dalam dunia perbankan. Saran untuk BPR

AB:


1. Melakukan penerapan PA BPR secara bertahap untuk pos-pos yang belum

menerapkan PA BPR agar laporan keuangan yang dihasilkan semakin sesuai

dengan PA BPR.

2. Selalu memantau perkembangann terkini terkait dengan regulasi-regulasi

perbankan yang terus berkembang sehingga tidak terlambat dalam penerapannya

Saran untuk regulator:

1. Melakukan sosialisasi secara terus menerus atas perubahan-perubahan dan

perkembangan dalam regulasi perbankan khususnya BPR.

2. Melakukan pemeriksaan secara teliti kepada seluruh BPR yang ada agar

menghindari kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan BPR.

3. Melakukan pelatihan-pelatihan kepada para BPR untuk meningkatkan

kemampuan BPR dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik.


DAFTAR REFERENSI Ariff, Faisal, dan Rekan, 1996. Bank, Strategi dan Operasional, Cetakan Pertama, Penerbit-

PT. Eresco, Bandung

A. Abdurrahman,1993, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta

Bank Indonesia. 2010. Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta. Tim Pedoman

Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Indonesia. 2010. Sosialisasi Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. Jakarta.

Bank Indonesia.

Bank Indonesia. 2013. Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

Jakarta. Departemen Kredit, BPR , dan UKM.

Bank Indonesia. 2013. Laporan Pengawasan Perbankan 2012. Jakarta. Departemen

Penelitian dan Pengaturan Perbankan.

Brigham, Eugene, F dan Michael C, Enhardt., 2003, Financial Management Theory and

Practice 11th Edition, Thomson and SouthWestern.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas

Publik. Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Manurung, Mandala, dan Pratama Rahardja. 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter

(Kajian Kontekstual Indonesia). Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.

Martono dan Agus Harjito. 2010. Manajemen Keuangan(Edisi 3). Ekonisia. Yogyakarta Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006, Tahun 2006, tentang Pendirian Bank

Perkreditan Rakyat, 2006. Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia No. 15/3/PBI/2013, Tahun 2013, tentang transparansi Bank

Perkreditan Rakyat, 2013. Bank Indonesia..

Siskayani, GAK. 2013. Pengaruh pendapatan provisi dan komisi kredit sesudah implementasi

sak etap terhadap laporan keuangan PT. bpr bali dananiaga denpasar. Denpasar.

Universitas Udayana.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/14/DKBU, tahun 2010, perihal Pelaksanaan Pedoman

Akuntansi Perbankan, 2010. Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 10 , Tahun 1998, tentang Perbankan, 1998. Departemen Keuangan

Republik Indonesia

Wicaksono, SB,. Jati, AW,. & Suprapti, E,. 2011. Kajian atas Standar Pelaporan Keuangan

Bank Perkreditan Rakyat: Komparasi antara PSAK No. 31, SAK ETAP. Dan Pedoman

Akuntansi BPR. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.


Documents

ANALISIS PENERAPAN PEDOMAN AKUNTANSI BPR PADA BANK