108
ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH PEKERJA POS INDONESIA SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Oleh Ahmad Pahrudin NIM : 208046100017 KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 / 2014 M

ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA

PEMBIAYAAN IJARAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN

SYARIAH PEKERJA POS INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh

Ahmad Pahrudin

NIM : 208046100017

KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH

PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1435 / 2014 M

Page 2: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA

PEMBIAYAAN IJARAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN

SYARIAH PEKERJA POS INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh

Ahmad Pahrudin

NIM : 208046100017

KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH

PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1435 / 2014 M

Page 3: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 4: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya, yang diajukan untuk

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 30 Januari 2014

Ahmad Pahrudin

Page 5: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

v

ABSTRAK

Ahmad Pahrudin, NIM 208046100017. Judul skripsi: ANALISIS

PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAN IJARAH DI KOPERASI

JASA KEUANGAN SYARIAH PEKERJA POS INDONESIA. Program Studi

Muamalat, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1435 H/2014 M. vi + 65

halaman + lampiran.

Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

lembaga keuangan yang merealisasikan produk funding dan lending di lingkungan

Pos dengan prinsip syariah. Sekian produk pembiayaan yang disalurkan, produk

pembiayaan dengan sistem sewa (Ijarah) merupakan produk yang diminati oleh

nasabah, karena dengan produk ini nasabah dapat mengajukan pembiayaan yang

bersifat sewa barang atau jasa dengan upah sewa yang telah menjadi kesepakatan

antara Bank dengan nasabah.

Transaksi sewa ini diaplikasikan dalam pembiayaan untuk biaya

pendidikan, rumah sakit, pernikahan, biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Produk ini disebut dengan pembiayaan ijarah. Berdasarkan uraian tersebut, maka

penulis ingin mengetahui pembiayaan ijarah yaitu tentang bagaimana mekanisme

pembiayaan dan prinsip penilaian pembiayaan ijarah. sehubungan dengan

pembiayaan yang diajukan.

Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode

deskriptif kualitatif. Mekanisme pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara

wawancara kepada manager dan karyawan KOSPPI, observasi secara langsung

terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana

kerja, serta mencatat segala sesuatu yang berhubngan dengan mekanisme

pembiayaan ijarah di KOSPPI, dan dokumentasi yang berhubungan dengan

penelitian ini.

Pembiayaan ijarah KOSPPI menggunakan metode marjin flat yang

dikelola dengan sistem komputer. Pada pembiayaan ijarah ini, pihak KOSPPI

menyerahkan keputusan pencairan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antar

penyewa dan pembeli. Bank mendapatkan keuntungan dari ujrah yang disepakati

antara Bank dengan nasabah. Sedangkan nasabah mendapatkan dana untuk

membayar kebutuhannya.

Kata kunci : pengertian Ijarah dan pembiayaan ijarah, mekanisme pembiayaan

Ijarah pada Koperasi Syariah

Pembimbing : Prof.Dr.H.Muhammad Amin Suma, SH.,MA.,MM.

Daftar Pustaka : Tahun 1999 s.d. Tahun 2012

Page 6: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji hanya bermuara kepada Allah

SWT, Sang Khaliq penggenggam setiap jiwa, yang menjadikan diri ini tetap tegar

dalam setiap ikhtiar untuk melanjutkan penulisan skripsi ini hingga selesai.

Dengan segenap keridhoan-Nya, penulis senantiasa diberikan kemudahan, baik

dari segi teknis, materi, tenaga, waktu, maupun pikiran.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi

Muhammad SAW, yang merentas jalan cahaya diballik kelamnya masa

kejahiliyahan, yang senantiasa gigih berjuang dan tidak pernah letih menegakkan

syi’ar agama Islam, kepada keluarganya yang suci, para sahabat yang turut

menggoreskan tinta emas sejarah kejayaan Islam terutama para Khulafa al-

Rasyidin, dan kepada umat beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

pendidikan Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam

(S.E.Sy) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi

adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orangtua, seluruh

keluarga dan pihak-pihak yang telah ikut andil dalam mensukseskan harapan

penulis.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, izinkanlah penulis

menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M., Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

Page 7: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

vii

sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, telah amat sangat baik

memberikan saran dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalat Program Studi

Perbankan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Bapak Mu’min Rouf, MA., Sekretaris Jurusan Muamalat Program Studi

Perbankan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidaya-

tullah Jakarta.

4. Bapak H. AH. Azharudin Lathif, M.Ag., MH. Dosen Penasehat Akademik

yang telah memberikan saran dan kritik untuk penulis.

5. Ka Mufidah, SH.i, dan staf sekretariat Non Reguler yang selalu bersedia

meluangkan waktunya untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap pengurus dan pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan

Hukum, serta pengurus dan pegawai Perpustakaan Utama Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah memberikan fasilitas

untuk mengadakan studi kepustakaan.

7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah mentransfer berbagai ilmu dan pengeta-

huannya kepada penulis, dan segenap civitas akademik serta karyawan

yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi penulis selama ini.

8. Keluarga terutama kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad Amin

dan Ibunda Khomariyah, terima kasih atas dukungan moril, materiil,

Page 8: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

viii

kesabaran, keikhlasan, perhatian, cinta dan kasih sayang yang tidak

terbatas serta doa-doa munajatnya kepada Allah SWT agar Penulis dapat

menyelesaikan studi dengan baik. Serta saudara-saudariku: Kurniawaty,

Ahmad Zuhdi, Shofwanul Fhiqri, Nayla Nur-Naqiya.

9. Keluarga besar Alm. KH. Dahlan, H. Abdul Manaf, dan keluarga besar

terkasih.

10. Keluarga besar Ikatan Alumni Ponpes Cipasung, PAGON (Persatuan

Alumni Gontor), dan ALDAY (Alumni Alhidayah) JABODETABEK, .

11. Semua kawan seperjuangan: Akhmad Kholil, Khoyrul Faiq, Padlurrahman

(kupang), anak kos kelas atas yang tidak pernah dibawah dan teman-teman

yang tidak kami sebutkan namanya tanpa mengurangi rasa solidaritas saya.

Terima kasih untuk kebersamaan kalian selama ini.

12. Seluruh sahabat karib , KKN Insan Cendikia 2011 dan UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta semua Angkatan. Allah ikatkan ukhuwah kita sampai

kapanpun. Amin.

Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan penulis dapat diterima

oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan

kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita. Amin...

Jakarta, 30 Januari 2014 M

28 Rabiul Awal 1435 H

Penulis

Page 9: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................................... iv

ABSTRAK ..................................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ................................................................................................... vi

DAFTAR ISI .................................................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah ....................................................................... 1

B. Batasan dan rumusan masalah ............................................................. 6

C. Manfaat dan tujuan penelitian ............................................................. 7

D. Sistematik penulisan ............................................................................ 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Review Kepustakaan ........................................................................... 9

B. Pembiayaan ijarah dalam ekonomi Islam ............................................. 11

C. Pendapat ulama tentang ijarah .............................................................. 21

D. Konsep ijarah pada peraturan ekonomi Islam di Indonesia ................ 23

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan ........................................................... 30

B. Metode Pengumpelan Data ................................................................... 30

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Profil KOSPPI (Koperasi Syariah Pegawai Pos Indonesia) ................ 33

B. Produk dan Layanan KJKS KOSPPI ................................................... 37

C. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Ijarah ......................................... 40

Page 10: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

x

D. Mekanisme Pencairan Pembiayaan Ijarah KJKS KOSPPI .................. 46

E. Analisis Kesesuaian Pembiayaan Ijarah di KOSPPI .......................... 53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .......................................................................................... 59

B. Saran .................................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 65

LAMPIRAN

Page 11: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dunia jasa keuangan syariah di Indonesia semakin hari

semakin menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan,

Koperasi syariah merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah

yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga

ribuan koperasi dan nilai asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di

kalangan masyarakat berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan

investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah.

Koperasi yang menganut ekonomi islam, semua transaksi dilakukan

harus berprinsip syariah, yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi

tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka

transaksi tersebut batal. Kedudukan akad sangat penting dalam penerapan

prinsip-prinsip syariah, Begitu pula dalam koperasi syariah karna itu adalah

fondasi dalam penerapan ekonomi Islam. Namun apakah koperasi syariah

konsisten dalam implementasi prinsip-prinsip syariah tersebut ?

Timbulnya pertanyaan tersebut karena dalam masyarakat dalam menilai

Lembaga Keuangan Syariah khususnya koperasi syariah ada yang bersikap

sinis. Bahwa praktek koperasi syariah tak ubah dengan praktek konvensional,

mereka beranggapan bahwa koperasi dalam mengambil keuntungan lebih

besar dari bunga Konvensional, di Konvensional mengambil bunga misalkan

1% hingga 2% setiap bulan sedangkan di koperasi dalam mengambil

Page 12: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

2

keuntungan lebih dari 2%, hingga timbul pertanyaan yang mana yang lebih

memberatkan/ merugikan nasabah sistem Riba atau sistem syariah?

Dalam pengelola lembaga koperasi deviasi antara teori dan praktek

dalam operasional koperasi sangat mungkin terjadi, terutama yang

berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad

penyaluran dana pembiayaan kepada masyarakat.

Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar rujukan dalam operasional

koperasi belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar

pengelola koperasi sendiri, padahal praktisi berada lansung pada garda

terdepan dalam mengimplementasikan prinsip syariah agar terlaksana baik,

Agar tidak melahirkan banyak penyimpangan dalam praktek pengelolaan

lembaga keuangan syariah yang sering mengundang kritik1

Prinsip syariah yang menempatkan uang sebagai alat tukar telah banyak

dipahami secara tidak benar, yang menempatkan uang sebagai komoditas

perdagangan yang siap dijual belikan, dengan indikasi penentuan keuntungan

secara pasti tanpa melihat jenis akad yang diterapkan.2

Meneliti lebih jauh adanya indikasi pengelola koperasi yang orientasi

kerjanya lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dengan

mengabaikan misi sosial, sehingga mendorong mereka berani

mengesampingkan aspek akhlaqul karimah dan konsep syariah yang menjadi

bagian nilai-nilai ekonomi syariah.

1 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Cet. 1 (Yogyakarta

: UII Pres, 2002), h. 49. 2 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Cet. 4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo , 2012), h. 28

Page 13: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

3

Seiring dengan itu, beberapa pengelola koperasi cenderung mempunyai

iktikad yang belum baik di dalam memperjuangkan implementasi prinsip-

prinsip syariah dalam wadah koperasi dengan menganggap prinsip-prinsip

syariah masih relatif sulit diterapkan secara konsekuen dalam operasional

koperasi.

Kedudukan koperasi di tengah tata hukum lembaga keuangan syariah

nasional yang masih bias, dan bisa dibilang terealisir sangat lemah. Berkaca

pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan dalam pasal-

pasalnya belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha lembaga

keuangan syariah secara merinci tentang tindakan hukum bila tidak

melaksanakan prinsip syariah secara khusus.3 Demikian juga ketentuan-

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur operasional dan tata kerja

perbankan nasional di bilang masih terdapat kelonggaran, Tidak satupun butir

yang eksplisit mengatur operasional dan tata kerja lembaga keuangan syariah

secara tegas dan merinci.

Meskipun ada beberapa buku atau modul yang spesifik mengatur

masalah itu, seperti yang telah dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha

Kecil (PINBUK ) dan Peraturan Menteri KUKM tentang KJKS-UJKS 2008.4

keberadaannya sangat lemah untuk menjadi acuan keseluruhan oprasional

koperasi syariah, karena tidak mengikat untuk dipedomani dan untuk

dijadikan rujukan karna pengawasan implementasi untuk prosedur

penerapanya belum optimal. Keadaan ini merupakan kemudahan bagi umat

3 Kementrian Agama, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan syariah. 4 Kementrian KUKM, Standar Oprational Prosedur KJKS-UJKS.

Page 14: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

4

Islam untuk mendirikan banyak koperasi berprinsip syariah, namun keadaan

ini juga dapat berpeluang menjadi ancaman bagi keberadaan koperasi itu

sendiri.5

Dalam masyarakat kenyataannya dapat ditemui banyak koperasi

didirikan tidak disertai dengan sumber daya manusia yang memadai dan

kesesuaian dalam operasionalnya, dapat mengarah pada pengalfaan mengikuti

ketentuan mengenai prinsip-prinsip kesehatan bank, seperti prinsip mengenai

permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas serta prinsip-

prinsip lain yang berhubungan dengan usaha bank, bahkan mengabaikan

keabsahan penerapan prinsip-prinsip dalam akad-akad syariah, baik yang

berhubungan dengan akad pengumpulan dana maupun dalam penyaluran

dananya kepada masyarakat khususnya.

Adanya kerentanan aturan hukum di bidang perekonomian islam untuk

melindungi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan usaha Lembaga

Keuangan Syariah, seperti halnya aturan hukum yang berlaku pada Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah dan Koperasi Syariah, adalah salah satu faktor

dominan penyebab timbulnya banyak penyimpagan manajemen dalam usaha

koperasi, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip

syariah.

Hal ini yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi secara negatif

perkembangan lembaga keuangan syariah di masa yang akan datang.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas merupakan indikasi

5 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Cet. 1.

(Yogyakarta : UII Pres, 2002), h.51.

Page 15: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

5

penyimpangan mendasar dalam implementasi kesyariahan, khususnya dalam

hal akad pembiayaan yang disalurkan KOSPPI, produk pembiayaan dengan

prinsip sewa ( ijarah ) merupakan salah satu produk yang di akadkan oleh

nasabah, karena dengan produk ini nasabah dapat mengajukan pembiayaan

yang bersifat sewa barang atau jasa dari KOSPPI dengan upah sewa yang

telah menjadi kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Transaksi sewa ini dalam KOSPPI diaplikasikan dalam pembiayaan

untuk biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya Haji, Umrah dan lain

sebagainya.6 Produk ini dalam KOSPPI disebut dengan pembiayaan ijarah.

Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan

membayar imbalan tertentu.7 Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah

adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu

tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan

kepemilikan barang itu sendiri.8

Dalam kodifikasi Bank Indonesia disebutkan bahwa transaksi ijarah

multijasa dengan menggunak akad ijarah / kafalah, berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan, yang mewajibkan

nasabah untuk melunasi hutang atau kewajibannya sesuai dengan akad.9

Pada lembaga keuangan syariah khususnya koperasi jasa keuangan

syariah yang saya angkat saat penelitian ini. Sangat besar celah melakukan

6 Wawancara dengan manager koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja PosIndonesia

Jakarta. 14 Desember 2013 7 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta:PT. Raja Grafindo.

2013), h. 138. 8 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

9 Kodifikasi Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Multijasa, (Jakarta: 2000).

Page 16: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

6

penyimpangan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal implementasi akad

pembiayaan ijarah yang telah berlangsung pada saat penelitian.

Berkaca dari masalah tersebut di atas yang mendorong penyusun

mengadakan penelitian di koperasi di (KOSPPI) koperasi jasa keuangan pos

Indonesia dengan mengambil judul: “ANALISIS PENERAPAN AKAD

IJARAH PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KOPERASI JASA

KEUANGAN SYARIAH PEKERJA POS INDONESIA”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di

atas, maka dapat dirumuskan batasan dan rumusan masalah penelitian

sebagai berikut :

1. Pembatasan Masalah

Penulis dalam penelitian ini membatasi masalah pada beberapa hal,

yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan yang dibahas adalah pembiayaan ijarah, yaitu

pembiayaan atas dasar prinsip jasa, disalurkan untuk berbagai jenis

kebutuhan halal, seperti pembayaran biaya pendidikan,

pengobatan, sewa tempat, dan lain-lain.10

b. Penelitian dilakukan di KOSPPI Area Jabodetabek dan Banten

beralamat Jl. Kesenian No.1 Gedung Pos Ibu kota. Lt 2 Jakpus.

10

Wawancara tertulis dengan Hj.Imam Sumadi selaku manager KOSPPI. Jakarta, 23

November 2013

Page 17: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

7

c. Penelitian berdasarkan fikih muamalat, fatwa DSN mengenai

pembiayaan multijasa No.44/DSN-MUI/VII/2004, pembiayaan

ijarah No.09/DSN-MUI/IV/2000.11

Dan SOP KJKS-UJKS.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana mekanisme pembiayaan ijarah pada KOSPPI ?

b. Bagaimana Kesesuaian pembiayaan ijarah pada KOSPPI dengan

hukum ekonomi Islam (Fiqih muamalat, Fatwa DSN, dan SOP

KJKS-UJKS)?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah sebagaimana dikemukakan,

penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahuai akad pembiayaan ijarah yang di terapkan oleh KOSPPI.

2. Mendeskripsikan kesesuaian akad dalam peraktik, di KOSPPI dengan

hukum ekonomi islam;

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran, agar KOSPPI tetap eksis dalam pengembangannya dan konsep

produk-produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi penyusun sendiri dan bagi KOSPPI, agar dalam akadnya

tidak menimbulkan potensi konflik

11

Fatwa Dewan Syariah Nasional

Page 18: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

8

D. Sisitematik Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang: Latar Belakang, Batasan Dan Rumusan Masalah,

Tujuan Dan Manfaat, Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang: Study Pustaka Terdahulu, Ijarah dalam Ekonomi

Islam, Pendapat Ulama Tentang Ijarah, Mekanisme Ijarah

Dalam Lingkup Ekonomi Islam Di Indonesia.

BAB II : METODELOGI PENELITIAN

Berisi tentang: metode penelitian , dalam metode penelitian yang

dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai

situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

BAB IV : PERAKTIK IJARAH PADA PEMBIAYAAN DI KOSPPI

Berisi tentang: Profil Perusahaan,Sejarah Pendirian, Produk Dan

Layanan, Mekanisme Oprasional, Pelaksanan Pembiayaan,

Kesesuaian Pembiayaan Dengan Peraturan Ekonomi Islam dan

Peraturan di Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang: hasil analisis penelitian yang di berikan dalam

bentuk kesimpulan, Membahas keterbatasan penlitian, serta saran

untuk penelitian akan datang.

Page 19: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

9

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Review Kepustakaan

Konsep review kepustakaan merupakan analisis konsep kesamaan dan

perbedaan pada skripsi terdahulu ,untuk menunjang keaslian. Sejauh ini

pembahasan sekitar akad pembiayaan ijarah dalam bisnis lembaga keuangan

syariah telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Demi mendukung

persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha

melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan atas tingkat

implementasi penerapan akad pembiayaan pada suatu lembaga keuangan,

terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui

posisi penyusun dalam melakukan penelitian. Penelitian yang pernah

penyusun jumpai yang berkaitan dengan pembiayaan ijarah.

Aspek Perbandingan Study Terdahulu Skripsi Ini

1) a.Judul

b.Tujuan

c. Metode Penelitian

Tinjauan hukum Islam

terhadap praktek ijarah

multi jasa pada BMT usaha

Mulya Pondok Indah dan

BMT Masjid al-azhar Pasar

Minggu Jakarta Selatan

Mengetahui struktur ijarah

multijasa atas kesesuaian

kontrak pembiayaan dengan

fatwa DSN,dan PBI.

Metode penelitian yang di

gunakan dalam skripsi ini

adalah deskriftif analisis dan

preskriptif analis

Analisis penerapan

akad ijarah pada

Pembiayaan Ijarah di

Koperasi jasa keuangan

Syariah Pegawai Pos

Indo.

Mengetahui penerapan

akad ijarah, atas

kesesuaian dengan

fiqih, fatwa DSN, SOP

KJKS-UJKS.

Metode penelitian

deskriftif analisis.

Page 20: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

10

d. waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan penulis

pada tahun 2011 pada BMT

usaha Mulya Pondok Indah

dan BMT Masjid al-azhar

Pasar Minggu Jakarta

Selatan

Penelitian dilakukan

pada tahun 2012 bulan

november di Koperasi

Syariah Pekerja Pos

Indonesia.

2) a.Judul

b.Tujuan

c. Metode Penelitian

d. waktu dan Tempat

Analisis ijarah pada

pembiayaan talangan biaya

perjalanan haji (BPIH) pada

bank BNI Syariah

Fatmawati

Mengetahui penerapan

mekanisme akad ijarah, atas

kesesuaian fiqih muamaat.

Metode penelitian yang di

gunakan dalam skripsi ini

adalah deskriftif analisis.

Penelitian dilakukan pada

tahun 2010 di BMT usaha

Mulya Pondok Indah dan

BMT Masjid al-azhar Pasar

Minggu Jakarta Selatan

Penerapan Akad

Pembiayaan Ijarah

pada Koperasi Syariah

Pegawai Pos Indonesia.

Mengetahui penerapan

akad pembiayaan

ijarah di KOSPPI, atas

kesesuaian dengan

fiqih, fatwa DSN, SOP

KJKS-UJKS.

Metode penelitian

deskriftif analisis.

Penelitian dilakukan

pada tahun 2012 bulan

november di Koperasi

Syariah Pekerja Pos

Indonesia.

3) a.Judul

b.Tujuan

c. Metode Penelitian

d. waktu dan Tempat

Penerapan akad Ijarah

muntahiya bit tamlik pada

pembiayaan rumah di

Permata Bank Syariah.

mengetahui praktek

penerapan pembiayaan

rumah di Permata Bank

Syariah dan mengetahui

kendala-kendala yang

dihadapi.

Metode penelitian yang di

gunakan dalam skripsi ini

presfektif analisis

penelitian empiris yang

Penelitian dilakukan penulis

pada tahun 2011 pada BMT

Penerapan Akad

Pembiayaan Ijarah

pada Koperasi Syariah

pegawai Pos Indonesia.

Mengetahui penerapan

akad pembiayaan

ijarah di KOSPPI, atas

kesesuaian dengan

fiqih, fatwa DSN, SOP

KJKS-UJKS.

Metode penelitian

deskriftif analisis.

Penelitian dilakukan

pada tahun 2012 bulan

november di Koperasi

Page 21: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

11

usaha Mulya Pondok Indah

dan BMT Masjid al-azhar

Pasar Minggu Jakarta

Selatan

Syariah Pekerja Pos

Indonesia .

Penelitian ini terdapat kesamaan dan Perbedaan pada skripsi-skripsi

yang pernah di sajikan sebelumnya dalam segi akad dalam pembiayaan

ijarah. Penulis mencoba menganalisis akad pembiayaan ijarah di KOPPI

pada saat penelian tahun 2012-2013. Peneliti membahas dan menganalisa

kesesuaian penerapan pembiayaan ijarah yang di terapkan pada transaksi

pembiayaan ijarah di KOSPPI dengan hukum fiqih, fatwa DSN dan SOP

KJKS-UJKS.

B. Pembiayaan Ijarah dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Ijarah

Dalam transaksi pembiayaan pada KOSPPI, salah satu akad yang di

gunakan adalah akad pembiayaan ijarah. Ijarah berasal dari bahasa arab,

yang bisa berarti (ganti). Oleh sebab itu ats-tsawab (pahala) dinamai al-ajru

(upah).1 Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa

dengan yang mempersewakan sesuatu barang atau jasa untuk mengambil

manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.2 Pembiayaan

ijarah adalah akad pemindahan manfaat barang maupun jasa tanpa

perpindahan hak milik atas manfaat atau jasa yang di persewakan3

1 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta : UII Press,

2004), h. 108. 2 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.150.

3 M, Syafi‟ Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani , 2001),

Cet. Ke1, h. 117.

Page 22: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

12

Sedangkan menurut istilah terminologi, beberapa ulama mendefinisikan

ijarah, sebagai berikut:

Sayyid Sabiq, dalam fiqhussunnah mendifinisikan ijarah adalah suatu

jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.4

Imam Taqiyyuddin mendefinisikan ijarah sebagai berikut:5

“Ijarah adalah suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan

tujuan yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada

penggantian yang jelas”.

Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath Al-

Wahab. Memberikan definisikan ijarah adalah:6

“Ijarah adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan

pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.”

Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para Ulama tersebut

dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atas

perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda maupun jasa yang

diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan

perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah

ditentukan.7

Dengan demikian ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang

melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan

4 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.15.

5 Imam Taqiyuddin, Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor (Semarang: Maktabah wa

Mathoba‟ah, Toha Putrat) , h, 309. 6 Abi Yahya Zakariya, Fath al-Wahab, Juz I (Semarang: Maktabah, Toha Putra), h. 246.

7 Drs. Sudarsono, S.H., Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992),

Cet.I, h. 422.

Page 23: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

13

barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil

manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh

syara‟ tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut Mu’ajjir,

sedang orang yang menyewa disebut Musta’jir dan sesuatu yang diakadkan

untuk diambil manfaatnya disebut Ma’jur, sedangkan jasa yang diberikan

sebagai imbalan manfaat disebut Ajran atau Ujrah (upah).8

Pada garis besarnya ijarah itu terdiri atas:9 Ijarah ‘Ayyan, yaitu

pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda. Seperti;

rumah, pakaian, dan lain-lain. Ijarah ‘Amal, yaitu pemberian imbalan atas

suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti; seorang

pelayan, pekerja, notaris.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka ajiir

dapat dibagi menjadi:

Ajiir Khas, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat

pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu yang

tertentu pada ajiir khas tidak diperbolehkan bekerja pada pihak lain dalam

waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya.

Ajiir Musytarak, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat

pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu

yang bersifat khusus.10

8 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3 (Bandung: PT. Al Ma‟arif, 1987), h. 7.

9 Drs. Sudarsono, S.H., Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992),

Cet.I, h. 426. 10

Ibid., h. 427- 428.

Page 24: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

14

2. Pengertian Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah atau istilah teknisnya

aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana

baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang,

qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan

modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta

sertifikat wadiah Bank Indonesia.11

Menurut UU No. 10 tahun 1998 dalam

pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

adalah penyediaan uang atau tagihan, yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (fee) atau bagi hasil

Pengertian Pembiayaan ijarah Seperti yang sudah dijelaskan diawal

bahwa pembiayaan merupakan fasilitator pinjaman yang diberikan oleh

lembaga keuangan syariah, dalam hal ini koperasi kepada pihak-pihak yang

memerlukan dana (deficit unit). Dalam hal masyarakat yang membutuhkan

dana diperoleh dari masyarakat pula, yaitu masyarakat yang menitipkan

uangnya atau dana di lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga

Keuangan Syariah, baik perbankan atau non perbankan kepada nasabah

dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah juga

11

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Cet. Ke-2,

Edisi Pertama, h.196.

Page 25: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

15

menfasilitasi pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah

seperti biaya pendidikan, kesehatan, naik haji dan umrah

3. Landasan Hukum Ijarah

Sewa-menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan, setiap manusia

berhak melakukannya dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah

diatur dalam syariat Islam. Al-Qur‟an yang dijadikan dalil hukum sewa-

menyewa diantaranya:

a. Al-Qur‟an

Surat al-Baqarah: 233:

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.12

Surat Al-Kahfi ayat 77

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampa kepada

penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk

negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka,

kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah

12

Drs. Sudarsono, S.H., Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992),

Cet.I, h. 29.

Page 26: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

16

yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa

berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk

itu.

surat Az-Zukruf 32

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan

dunia, dan kami telah meninggikan sebagaian mereka atas sebagian

yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih

baik dari apa yang mereka kumpulkan.13

b. Hadits

Hadits Imam Al-Bukhori meriwayatkan dalam hadits dari Aisyah ra.

Artinya: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan

yang ahli dari bani Dail seorang kafir Quraisy, kedua beliau membayarnya

dengan kendaraannya kepada orang tersebut, dan menjanjikannya di gua Tsur

sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya. 14

Hadits riwayat Imam Al-Bukhori:

Artinya: Tiga golongan yang aku memusuhinya dihari kiamat, yaitu orang

yang memberikan kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual

orang yang merdeka kemudian makan harganya, dan orang yang

memperkerjakan orang lain dan telah selesai pekerjaannya tetapi tidak

memberikan upahnya. (HR.Bukhori).15

13

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha

Putra,1996). H. 392. 14

Teungku. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadis Hadis Hukum (Semarang:

Pustaka Rizki Putra), h. 199. 15

Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Juz 5 (Libanon: Darul Kitab

Ilmiyah), h. 125.

Page 27: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

17

Hadits riwayat Ibnu Majah

Artinya: Dari Ibnu Umar Bahwa Rasulullah bersabda, “Berilah upah pekerja

sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah).16

c. Landasan Ijma

Mengenai disyariatkannya ijarah, semua Ulama sepakat, tidak ada

seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma‟ ini, sekalipun ada

beberapa di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak

dianggap.17

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh

negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah.18

Dari beberapa nash yang ada,

kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyariatkan dalam Islam, karena

pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan

kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu

terikat dan saling membutuhkan. Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah

satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan

bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa

berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia.

Boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu

bentuk aktivitas antara dua pihak agar saling meringankan, serta termasuk

salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan

16

Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani,

2001), h.108. 17

Sayyid Sabiq, Op.cit., h. 12. 18

Muhamad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani,

2001), h. 35.

Page 28: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

18

salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Para ulama menilai bahwa

ijarah itu merupkan suatu hal yang diperbolehkan.

4. Syarat dan Rukun Ijarah

Ijarah atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila

memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Mazhab Hanafiyah, bahwa

rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja (ungkapan menyerahkan

dan persetujuan sewa menyewa).19

a. Syarat

Adapun syarat sahnya ijarah adalah sebagai berikut: Kerelaan dua

pihak yang melakukan akad saling merelakan antara pihak yang berakad ini

berdasarkanfirman Allah:

surat an-Nisa:29:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah

Maha Penyayang kepadamu.20

Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan,

sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Manfaat, Jenis dan sifat barang

yang diakadkan harus jelas (kejelasan obyek akad).

19

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227. 20

Departemen Agama, Op.cit., h. 65.

Page 29: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

19

Syarat tersebut dimaksudkan agar menolak terjadinya perselisihan dan

pertengkaran. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat

yang tidak jelas dengan penilaian secara kira kira, sebab dikhawatirkan

barang tersebut tidak mempunyai faedah.21

Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan

kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara‟. Maksud dari syarat ini

adalah, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat

dimanfaatkan oleh pihak penyewa sesuai dengan kegunaannya menurut

realita, kriteria dan syara‟. Apabila barang itu tidak dapat dipergunakan

sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat

dibatalkan.22

Jumhur Ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat

dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Melarang

menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diperah susunya,

sumur untuk diambil airnya dll, karena semua itu bukan manfaatnya,

melainkan barangnya.23

Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya

(manfaatnya). Maksudnya adalah, tidak sah menyewakan kendaraan yang

masih belum dibeli, atau menyewakan hewan yang terlepas dari pemiliknya,

lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan

persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang akan disewakan

21

Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam (Semarang:

Asy Syifa‟,1992).h.397. 22

Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 146. 23

Rahman Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.122.

Page 30: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

20

harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus

dapat diambil kegunaannya. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan

yang diharamkan24

Kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamka adalah

kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara‟, kemanfaatan itu tidak sah

apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan, karena maksiat

wajib ditinggalkan.

Sedangkan Rukun ijarah terdiri dari Sighat ijarah, yakni ijab dan qabul

berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik

secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah

apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk

pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah

pihak dalam melakukan sewa-menyewa.25

Shighat ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang

menyewakan suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang

keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam

mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan qabul adalah jawaban

(pihak) yang lain sesudah adanya ijab, dan untuk menerangkan persetujuan-

nya.26

Aqid, yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa

maupun pengguna jasa (musta’jir) dan pihak yang menyewakan atau pemberi

24

Sayid Sabiq, Op.Cit., hal.13 25

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Cet. 4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h.

99. 26

Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang: PT Pustaka

Rizki Putra, 2001), h. 27.

Page 31: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

21

jasa (mu’-ajjir). Ma’qud alaih obyek akad ijarah, yakni: Manfaat barang dan

sewa, atau manfaat jasa dan upah.27

C. Pendapat Ulama Tentang Ijarah

Hukum ijarah telah disepakati oleh para ulama seluruhnya dengan

landasan “Mempersewakan barang, dibenarkan syara”, terkecuali ibnu

„Ulayyah. Beliau tidak membolehkan ijarah dengan alasan: “Akad ijarah

(sewa menyewa harus dikerjakan oleh kedua belah pihak). Tak boleh salah

seorangnya sesudah akad yang shahih itu membatalkan, walaupun karena

uzur melainkan kalau terdapat sesuatu yang memfasakan akad, seperti cacat

pada benda yang disewa itu”.

Demikian juga pendapat Imam Malik dan Ahmad yang tidak

membolehkan ijarah dengan alasan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak bisa

batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan akad-akad yang tetap, seperti

akadnya cacat atau hilangnya tempat mengambil manfaat itu. Para ulama

yang lain yang tidak menyepakati ijarah adalah Abu Bakar alAsham, Ismail

Ibn Aliah, Hasan Al Bashri, Al Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan yang

beralasan bahwa ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat

dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak dapat dikategorikan jual beli.28

Abu Hanifah beserta ashabnya berpendapat bahwa “ Boleh dibatalkan

penyewaan karena sesuatu peristiwa yang terjadi walaupun dari pihak yang

menyewa, umpamanya ia menyewa suatu kedai untuk berniaga, kemudian

27

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Cet. 4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h.

101. 28

Rahman Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 123.

Page 32: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

22

kedai itu terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau jatuh bangkrut, maka

bolehlah ia membatalkan penyewaan.29

Ijarah menjadi fasakh (batal) dengan hal, sebagai berikut: Terjadi aib

pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib

lama padanya. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang

yang menjadi „ain.

Rusaknya barang yang diupahkan (Ma’jur‘alaih), seperti baju yang

diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah

rusaknya (barang), Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, selesainya

pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah

fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum

tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa

selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk

mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan

mencabut tanaman sebelum waktunya.

Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata, boleh memfasakh ijarah,

kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang

menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, dicuri,

dirampas, bangkrut maka ia berhak memfasakh ijarah.30

jika masa atau

waktu yang telah habis sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya, maka

jika telah habis tempo, akad sewa menyewa itu menjadi berakhir, kecuali jika

terdapat udzur yang mencegah fasakh itu.

29

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 428. 30

Sayid Sabiq, Op. Cit. h. 29.

Page 33: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

23

Seperti contoh ijarah pertanian jika panen sudah tiba, namun telah

berakhir maka tetap berada di tangan penyewa sampai masa panen selesai,

sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya

bahaya (kerusakan) pada pihak penyewa yaitu orang mencabut tanaman

sebelum waktunya.31

Penganut mazhab Hambali berkata:

“manakala ijarah telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya

dan tidak ada kepastian mengembalikan untuk menyerah-terimakannya,

seperti barang titipan, karena ini merupakan akad yang tidak menuntut

jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan atau menyerah-terimakannya.

Mereka berkata: “setelah berakhirnya masa maka ia adalah amanat yang

apabila terjadi kerusakan tanpa diniat atau sengaja, tidak kewajiban untuk

menanggungnya”.

D. Konsep pembiayaan Ijarah Pada Peraturan Ekonomi Islam Indonesia

Ijarah berarti upah, sewa, jasa, imbalan.32

Menurut Fatwa Dewan Syariah

Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang

atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa

diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian,

dalam akad ijarah tidak ada pemindahan kempemilikan, tetapi hanya

perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.33

31

Ibid., h. 34. 32

AH. Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h.120. 33

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN),

h.147-148.

Page 34: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

24

Mayoritas produk pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah saat ini

masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli). Pembiayaan

murabahah, sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan ijarah. Yang

membedakan keduanya hanyalah obyek transaksi yang diperjual-belikan

tersebut. Pembiayaan murabahah yang menjadi obyek transaksi adalah barang.

Sedangkan dalam pembiayaan ijarah obyek transaksinya adalah jasa maupun

manfaat.34

Konteks perbankan Islam, ijarah bisa di persamakan suatu lease contract

dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan

(equipment), sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin,

pesawat terbang, dan lainnya kepada salah satu nasabahnya berdasarkan

pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed

charge).35

Ijarah serupa namun tak sama dengan kegiatan leasing dalam sistem

keuangan tradisional. Perbedaan pada obyeknya, leasing hanya sewa barang

saja, dan adanya lease-purchase dua akad sekaligus dalam transaksi, ini yang

di haramkan karna menimbulkan gharar. Pada mode transaksi pembiayan

ijarah, Lembaga Keuangan Syariah menyewakan suatu aset yang telah dibeli

atau disewa untuk nasabahnya dalam jangka waktu tertentu dan jumlah sewa

dengan penambahan ujrah yang telah disepakati bersama, pada awal transaksi

akad ijarah tersebut. Pada akhir perjanjian ijarah tersebut,barang yang disewa

34

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta:PT. Raja Grafindo.

2013), h. 137. 35

Sutan Remy Sjahdeini,Perbankan Islam dan Keduduknnya dalam Tata Hukum

Perbankkan di Indonesia (Jakarta: Grafiti), h. 70.

Page 35: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

25

itu di kembalikan kepada LKS, setelah barang yang disewakan itu kembali,

bank dapat menyewakan kembali kepada orang lain.

Namun selain barang ijarah yang telah selesai masanya dikembalikan

kepada bank, ada salah satu perjanjian ijarah dalam rangkaian dua akad, yakni

(Ijarah wa iqtina), suatu perjanjian pembiayan yang diselesaikan dengan cara

pengalihan kepemilikan aset pada akhir akad kepada nasabah. Ijarah ini

merupakan konsep hire purchase, yang oleh lembaga keuangan Syariah disebut

lease purchase financing, (Ijarah wa iqtina) IMBT adalah suatu gabungan dari

kegiatan pembiayaan ijarah atas barang-barang bergerak (movable) dan

barang-barang tidak bergerak (immovable) dengan memberikan kepada

penyewa suatu pilihan atau opsi pada akhirnya membeli barang yang disewa.36

Ijarah wa iqtina kurang mendapat dukungan dari para ahli hukum

muslim, alasannya karena adanya resiko yang tidak diinginkan, penentuan

keuntungan di muka dan adanya agunan yang menempatkan bank tidak

menanggung resiko dianggap bertentangan dengan semangat Islam, karena

Islam menentukan bahwa antara pemodal dan pengusaha yang memperoleh

fasilitas pembiayaan harus berbagi resiko. Selain itu, penetapan di muka

besarnya premium. Berdasarkan pengalaman sebelumnya sebagai kompensasi

pembayaran tertunda bertentangan dengan asas-asas keuangan Islam.37

Dengan semakin berkembangnya perekonomian syariah suatu negara,

semakin meningkat permintaan atau kebutuhan masyarakat. Dalam memenuhi

36

Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit.h.71. 37

Elias G, Kazarian dalam Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit. h.73.

Page 36: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

26

hal tersebut maka pemerintah, hukum dan lembaga terkait keuangan syariah

mempunyai peranan penting dan strategis dalam mengatur operasional dan tata

kerja lembaga keungan syariah nasional, agar tidak terjadi penyimpagan

manajemen dalam usaha, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-

prinsip syariah.

Berikut beberapa peraturan pembiayaan syariah akad ijarah :

Kementerian KUKM, Standar Oprational Prosedur KJKS-UJKS

Kementerian Agama “FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAl”

Berikut ini adalah ketentuan objek ijarah dan kewajiban LKS dan

nasabah dalam pembiayaan Ijarah di dalam fatwa Dewan Syari'ah

Nasional

NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa38

NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijrah.39

a. Ketentuan Objek Ijarah

1) Obyek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau

jasa.

2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat

dilaksanakan dalam kontrak.

3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak

diharamkan).

38

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha

Putra,1996). 39

Ibid.,

Page 37: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

27

4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan

Syariah.

5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk

menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan

mengakibatkan sengketa.

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk

jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau

identifikasi fisik.

7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar

nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu

yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula

dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Pembayaran sewa atau

upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama

dengan obyek kontrak.

b. Kewajiban LKS dan Nasabah

1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang

diberikan

b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.

c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk

menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai

akad (kontrak).

Page 38: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

28

b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya

ringan (tidak materiil).

c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran

dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena

kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia

tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

E. Syarat Ijarah

1. Baik Mu'jar atau musta'jir harus balig dan berakal.

2. Musta'jir harus benar-benar memiliki barang yang disewakan itu atau

mendapatkan wilayah untuk menyewakan barang itu.

3. Kedua pihak harus sama-sama ridho menjalankan akad.

4. Manfaat yang disewakan harus jelas keadaannya maupun lama

penyewaannya sehingga tidak menimbulkan persengketaan

5. Manfaat atau imbalan sewa harus dapat dipenuhi secara nyata dan

secara syariah. Misalnya tidak diperbolehkan menyewakan mobil yang

dicuri orang atau perempuan haid untuk menyapu masjid.

6. Manfaat yang dapat dinikmati dari sewa harus halal atau mubah karena

ada kaidah “menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan adalah haram

hukumnya”.

7. Pekerjaan yang diupahkan itu tidak merupakan suatu kewajiban yang

harus dilakukan oleh orang yang diupah sebelum terjadinya akad

seperti menyewa orang untuk sholat

Page 39: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

29

8. Upah harus berupah harta yang secara syariah bernilai. Barang yang

disewakan tidak cacat yang dapat merugikan pihak penyewa.

F. Berakhirnya Akad Ijarah

1. Salah satu pihak meninggal dunia (Hanafi); jika barang yang

disewakan itu berupa hewan maka kematiannya mengakhiri akad

Ijarah (Jumhur).

2. Kedua pihak membatalkan akad dengan iqolah.

3. Barang yang disewakan hancur atau rusak.

4. Masa berlakunya akad telah selesai.

Page 40: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis

penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan

menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya. Bogdan

dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan

metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati.1

Atau penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari

kuantifikasi (pengukuran).2

B. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini merupakan pengumpulan - pengumpulan data dengan

cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang

menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di KOSPPI serta

1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT REMAJA ROSDA

KARYA, 2009), h. 4. 2 Anslem Strause dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Surabya: PT. Bina

Ilmu, 1997), h. 188.

Page 41: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

31

mencatat beberapa yang berhubungan dengan penerapan akad ijarah

untuk jasa pembiayaan KOSPPI.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat,

agenda dan sebagainya.3 Dengan metode ini penulis mendapatkan data

mengenai penerapan akad ijarah jasa pembiayaan KOSPPI.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan tertulis (interviewee) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.4

d. Sumber data

1) Data primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapat

dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan,

seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.5 Dengan data

ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang KOSPPI, serta

data mengenai penerapan akad Pembiayaan ijarah

2) Data sekunder

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Melton

Putra, 1991), h. 188. 4 Op. Cit.

5 Husein umar, Research methods in finance and banking (Jakarta: PT Grafindo Pustaka

Utama, 2002), h. 82.

Page 42: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

32

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh

pihak lain.6 Dengan metode ini penulis mendapatkan data lampiran

from pembiayaan, kontrak akad, modul gambaran umum tentang

KOSPPI, brosur – brosurnya, dan lain lain.

e. Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data

tersebut. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik

deskriftip analisis. Yaitu data yang di peroleh kemudian dituangkan

dalam bentuk kata - kata maupun gambar, kemudian dideskripsikan

sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis.

sebagaimana dikutip oleh Husein Umar, metode ini bertujuan untuk

menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat

berlangsungnya proses penelitian maupun riset.7

6 Ibid, h.40.

7 Ibid, h. 47.

Page 43: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

33

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Profil Koperasi Syariah Pegawai Pos Indonesia1

1. Sejarah Berdirinya KOSPPI

Kosppi (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia) satu-

satunya lembaga keuangan berbasis syariah yang hadir di Lingkungan Pos

Indonesia, Koperasi ini diresmikan pada 03-Agustus-2011 Jl.Pasar Modern

Batununggal, Blok RF no: 6-7, Bandung, Jabar, berikutnya menjadi kantor

pusat KOSPPI yang pendirianya di prakarsia oleh beberapa pejabat dan

karyawan PT. Pos Indonesia tergabung dalam organisasi SPPI (Serikat

Pekerja Pos Indonesia)

2. Visi dan Misi

a. Visi : Menjadi Koperasi yang mandiri, produktif, berkualitas dan

dikelola secara profesional sehingga mampu tumbuh dan

berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi yang

positif terhadap stakeholder

b. Misi : Mendukung terwujudnya kesejahteraan pegawai, pensiunan

beserta keluarganya dari PT. Pos Indonesia termasuk

masyarakat pengguna jasa PT. Pos Indonesia. Memberikan

kontribusi yang positif kepada PT. Pos Indonesia serta

masyarakat pengguna jasa PT. Pos Indonesia.

1 Profil Company KJKS KOSPPI (Bandung, 2013)

Page 44: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

34

Memberikan layanan dan produk yang bermanfaat, unggul

dan kompetitif bagi seluruh anggota serta masyarakat

pengguna jasa PT. Pos Indonesia.

3. Managemen Perusahaan

Kegiatan KOSPPI meliputi :

a. Menghimpun dana dari anggota koperasi atau mitra intansi

keuangan.

b. Menyalurkan dana lewat pembiayaan.

c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Jasa Keuangan

Rakyat Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah

Dengan kerangka managemen oprationalkurang lebih sebagi berikut :.

Our Culture

Page 45: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

35

Struktur organisasi serta pengelolaan pada Koperasi Syariah Pegawai Dan

Pensiunan Pos Indonesia telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung

jawab secara sederhana, fleksibel dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan

fungsi dengan jelas.

Susunan struktur organisasi dapat dilihat pada skema dibawah ini.

Struktur Organisasi KOSPPI

Struktur Organisasi Pengelola

Adapun hal yang selalu junjung tinggi oleh koperasi KOSPPI adalah

pelaksanaan dari Budaya kerja yang baik. Budaya kerja yang dilaksanakan oleh

Kosppi adalah “Membangun citra KOSPPI dengan mengedepankan nilai nilai

Page 46: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

36

individu yang islami, Kecerdasan dunia dan akhirat, Kemandirian dan berakhlaqul

kharimah (kepedulian ).

Pilar Utama KOSPPI

Adapun keutamaan yang harus dijunjung tinggi oleh para karyawan

KOSPPI guna membentuk pribadi mulia adalah sebagai berikut:

Transparency

Fairness (Adil)

Responsibility

Integrity

Professionalism

Page 47: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

37

Komitmen yang dijunjung tinggi dalam melayani nasabah yakni

menjadikan nasabah adalah:

Seseorang yang paling penting di sisi kita.

Kitalah yang bergantung padanya.

Untuknyalah kita bekerja.

Ia bukan orang asing pada bisnis kita

Ia adalah bagian dari kita.

Kita tidak melayani karena kemurahan kita.

Tapi dialah yang memberi kemurahan pada kita.

Dengan memberi kesempatan kepada kita untuk melayani.

Selain di kota Bandung sebagai kantor pusat, Jaringan Kantor kosspi telah

membuka jaringan di Kantor pos Jakarta pusat, dengan terus memperbesar

cakupannya dari segi aset, sdm yang propesional dalam segi keuangan syariah,

pada akhirnya agar terealisir langkah besar dengan adanya KOSPPI di setiap

kantor pos.

B. Produk dan Layanan KJKS KOSPPI

1. Produk Tabungan Anggota Koperasi

a. Simpanan Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah simpanan yang wajib dibayar 1 kali pada

waktu pendaftaran sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah

b. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajib dibayar anggota

setiap bulan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Page 48: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

38

c. Simpanan Sukarela

Simpanan Sukarela adalah simpanan yang boleh dibayar atau

disimpan oleh anggota setiap bulannya, besar simpanannya tergantung

anggota.

d. Simpanan Berjangka (Proses Perencanan)

Simpanan Berjangka adalah simpanan yang mempunyai bagi

hasil lebih tinggi dari pada simpanan lainnya dengan jangka waktu

panjang dengan limit asuransi.

2. Produk Pembiayaan

a. Produk pembiayaan Pembiayaan Pensiunan (Pensiunan Utama KOSPPI)

Pembiayaan Pensiunan adalah pembiayaan yang diberikan kepada

para pensiunan PNS maupun ABRI yang kantor bayar pensiunnya adalah

PT. Pos Indonesia. Secara otomatis pensiunan yang mengajukan

pembiayaan ke KOSPPI juga akan terdaftar sebagai anggota KOSPPI

dengan hak dan kewajiban tertentu. Akad utama yang digunakan adalah

ijarah dan Murabahah dengan akad pelengkap Wakalah dimana

penggunaan akadnya disesuaikan dengan tujuan penggunaan pembiayaan

pensiunan. Ketentuan Pembiayaan :

Usia Lunas maksimum 75 tahun Maksimal Pembiayaan Rp.

125.000.00.

Jangka waktu maksimum 12 tahun

Akad pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Page 49: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

39

b. Pegawai Sejahtera KOSPPI (Perose Perencanaan)

Pembiayaan yang diberikan kepada karyawan aktif PT. Pos Indonesia.

Akad utama yang digunakan adalah ijarah dan Murabahah dengan akad

pelengkap Wakalah dimana penggunaan akadnya disesuaikan dengan

tujuan penggunaan pembiayaan pegawai PT.Pos Indonesia. Ketentuan

Pembiayaan :

Usia Lunas maksimum 55 tahun pada saat jatuh tempo

pembiayaan.

Maksimal Pembiayaan Rp. 150.000.00,-

Jangka waktu maksimum 5 tahun

Akad pembiayaan sesuai prinsip syariah.

c. Griya Pegawai KOSPPI (Peroses Perencanaan)

Pembiayaan yang diberikan kepada karyawan aktif PT. Pos

Indonesia untuk pembelian rumah baru maupun rumah lama. Akad yang

digunakan adalah akad Murabahah.Ketentuan Pembiayaan :

Usia Lunas maksimum 55 tahun pada saat jatuh tempo

pembiayaan.

Maksimal Pembiayaan Rp. 150.000.00,-

Jangka waktu maksimum 10 tahun

Akad Pembiayaan sesuai prinsip syariah

Jaminan berupa SHM/SHGB/SHMSRS, IMB, Blueprint & Peta

Situasi.

Page 50: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

40

C. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Ijarah2

Pada dasarnya semua pembiayaan prosedurnya sama, yang membedakan

adalah akadnya. Pada pembiayaan ini menggunakan akad ijarah dikarenakan

produk ini berbasis jasa pemanfaatan. Pembiayaan dengan akad ijarah yang

diterapkan oleh Koperasi Syariah Pegawai dan Pensiunan Pos Indonesia

adalah salah satu contoh dari berbagai konsep ekonomi Islam. Banyak yang

beranggapan bahwa pembiayaan ijarah adalah yang terbaik dari system

pembiayaan lain.

Pada jasa pembiayaan, kebanyakan para nasabah yang menggunakan jasa

pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Pegawai dan Pensiunan Pos Indonesia

belum begitu mengetahui tentang akad Ijarah, sehingga pihak KOSPPI

menjelaskan kepada para nasabah secara detail sebelum pengajuan akad

ijarah dilaksanakan.

Hal ini bertujuan agar pembiayaan dengan akad ijarah yang digunakan

itu, bukan digunakan untuk membeli barang, akan tetapi digunakan untuk

membayar jasa. Pembiayaan multi jasa yang diserahkan kepada nasabah itu

diharapkan benar benar digunakan dalam pelunasan jasa, bukan untuk hal hal

lainnya.

1. Prosedur Pengajuan

a. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan

2 Wawancara tertulis dengan Hj.Imam Sumadi selaku manager KOSPPI. Jakarta, 23

November 2013.

Page 51: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

41

1) mengisi formulir yang disediakan

2) melampirkan fotocopy KTP Suami istri

3) melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK)

4) melampirkan fotocopy SK Pengangkatan

5) persetujuan potong gaji dari bendahara, bila angsuran dengan cara

potong gaji

6) persyaratan lain bila dianggap perlu

7) bersedia disurvei dan KOSPPI berhak menolak permohonan

permohonan pembiayaan

b. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

1) Nasabah melengkapi Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang di

dapat dari costumer servis, melampirkan identitas diri dan Surat

Pernyataan dokumen lainnya yang disetujui oleh KOSPPI.

2) Petugas Administrasi Pembiayaan mencatat dan memberi nomor

register pada SPP yang masuk. Setelah itu, SPP diajukan pada pejabat

berwenang untuk mendapatkan disposisi.

3) Kemudian bagian pembiayaan menyurvei ke lokasi rumah atau usaha

nasabah, melakukan wawancara dengan nasabah, mencocokkan data

pada Surat.

Permohonan Pembiayaan (SPP) dengan kondisi nasabah yang

sesungguhnya, kemudian memeriksa kelengkapan pembukuan biaya

sekolah, Surat Keputusan registrasi atau daftar ulang untuk biaya

pendidikan dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil survey

Page 52: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

42

selanjutnya direkam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan SPP untuk di

analisis dan diteruskan kepada Direksi.

4) Pihak Direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil analisis

pembiayaan dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk

direalisasikan atau tidak.

5) Pembiayaan yang disetujui, bagian pembiayaan kemudian

mempersiapkan Akad Pembiayaan (AP) ijarah dan berbagai dokumen

yang dibutuhkan yaitu :

Slip Setoran (SSt),

Surat Pernyataan Menerima Pembiayaan (SPMP),

Kuitansi Realisasi Pembiayaan (KRP),

Kartu Pembayaran Angsuran (KPA) dan Kartu Pembiayaan (KP).

SPA diteruskan kepada notaris untuk diperiksa keabsahan dan

kebenarannya.

6) Setelah semua dokumen yang diperlukan siap, pihak KOSPPI

Menandatangani akad bersama nasabah pada hal ini pihak KOSPPI

tanpa mengundang notaries Selanjutnya AP, SSt, SPMP, KRP, dan

KPA diarsipkan oleh bagian pembiayaan.

7) Dokumen yang lain yaitu SPMP, SSt, dan KRP diteruskan ke bagian

kas untuk pencairan dana pembiayaan.

8) Bagian Kas menyerahkan uang tunai dan seluruh dokumen lembar2

kepada nasabah.

Page 53: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

43

9) SPMP, SSt, KRP kemudian diteruskan ke bagian akuntansi untuk

dicatat dan diarsipkan.

Apabila hasil survei menunjukkan bahwa pembiayaan tidak layak sehingga

tidak dapat di realisasi, maka bagian pembiayaan akan melakukan survei ulang

kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah dapat mengganti agunan apabila

agunan nasabah tidak disetujui atau melengkapi kekurangan lain.

2. Perinsip Penilaian Pembiayaan Ijarah3

Ketika nasabah mengajukan pembiayaan, maka pihak KOSPPI akan

menilai terdahulu kepada pihak calon nasabah. Penilaian ini yang nantinya

akan menjadi dasar bagi KOSPPI untuk memutuskan apakah pembiayaan yang

diajukan layak direalisasikan atau tidak.

Pada dasarnya jaminan yang diberikan kepada KOSPPI berupa SK

pengangkatan hanya dijadikan untuk berjaga-jaga apabila pembiayaan yang

diberikan macet karna kelalayan pemohon pembiayaan atau mangkir dari

tanggung jawab melunasi pembiayaan.

Adapun prinsip-prinsip penilaia adalah sebagai berikut :

a. Syarat 5 C tersebut, yaitu:

Character Adalah sifat atau watak calon nasabah untuk memberi

keyakinan bahwa calon nasabah benar-benar dapat dipercaya.

Character mengukur “Kemauan” calon nasabah mengembalikan

pembiayaan.

3 Wawancara tertulis dengan Hj.Imam Sumadi selakumanager KOSPPI. Jakarta, 23

November 2013.

Page 54: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

44

Capasity Menilai kemampuan mengelola bisnis dan kemampuan

mencari laba Sehingga akan mencerminkan kemampuan calon

nasabah mengembalikan pembiayaan.

Capital Bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan

yang dimiliki calon nasabah terhadap yang akan dibiayai

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah sebagai

pelindung KOSPPI dari risiko kerugian atau ketika nasabah tidak

mau mengembalikan pinjaman.

Condition KOSPPI juga perlu menilai kondisi ekonomi saat ini

dan prediksi masa akan datang bila dalam pembiayaan untuk modal

produktif.

b. Syarat 7 P tersebut yaitu

Personality Adalah menilai karakter, kepribadian atau tingkah laku

calon nasabah.

Party Yaitu mengklasifikasikan calon nasabah berdasarkan modal,

loyalitas serta karakter. Sehingga calon nasabah pada suatu

klasifikasi akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda

dengan calon nasabah klasifikasi lain.

Purpose Untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengambil

pembiayaan.

Prospect Untuk menilai usaha calon nasabah di masa mendatang

menguntungkan atau tidak, bila pembiayaan produktif.

Page 55: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

45

Payment adalah bagaimana cara atau dari sumber mana saja calo

nasabah akan mengambil pembiayaan.

Profitability, untuk menganalisis kemampuan nasabah mencari laba

atau keuntungan.

Protection untuk menjaga pembiayaan melalui suatu perlindungan

seperti jaminan barang atau asuransi

c. Syarat 3 R tersebut yaitu

Return yaitu hasil yang diperoleh oleh debitur, artinya Perolehan

tersebut mencukupi untuk membayar pembiayaan beserta bagi hasil

atau margin keuntungan.

Repayment yaitu kemampuan pihak debitur untuk membayar

kembali.

Risk Bearing Ability yaitu kemampuan menanggung risiko.

Misalnya jika terjadi hal- hal yang di luar antisipasi kedua belah

pihak (pembiayaan macet), untuk itu harus diperhitungkan apakah

jaminan sudah cukup aman untuk mencukupi risiko tersebut.

D. Mekanisme Pencairan Pembiayaan Ijrah KJKS KOSPPI

Pada Praktek Pembiayaan ijarah di KOSPPI ada yang dinamakan

perjanjian Pembiayaan ijarah antara pihak koperasi dan pihak nasabah

pemohon. Setelah perjanjian disetujui oleh kedua pihak yakni pihak KOSPPI

dengan nasabah, maka pihak KOSPPI akan menyerahkan draf asumsi kepada

nasabah. Draf asumsi akad ijarah pada pembiayaan tersebut berisi manfaat

Page 56: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

46

dari obek sewa kemanfaatan, nominal dan jangka waktu yang akan

digunakan.

Adapun kelebihan (fee atau ujrah) pada pembiayaan, besaran dalam

pelunasannya tidak mutlak, hanya dipersamakan 20% pertahun dari pokok

pembiayaan, jadi besaran fee atau ujrah tergantung kesepakatan dengan

nasabah, analisis KOSPPI kepada nasabah. Selain itu juga, system

pembiayaan yang diterapkan menggunakan akad ijarah dalam pencairan dana

berupa uang bukan kemanfatan barang atau jasa.

Ijarah adalah bentuk produk akad pembiayaan yang ada di KOSPPI.

Akad ijarah ini membiayai berbagai jasa layanan pembiayaan. Diantaranya

adalah:

untuk biaya kesehatan, Layanan kesehatan digunakan untuk biaya

seperti; biaya rawat inap rumah sakit dan biaya dokter.

Sedangkan untuk layanan pendidikan, digunakan untuk biaya sekolah

seperti; Biaya Masuk, biaya SPP, uang gedung, biaya seragam dan

biaya lainnya yang dibutuhkan untuk keperlua pendidikan.

Pembiayan haji dan umrah, untuk biaya travel dalam hal akomodasi,

transportasi, penginapan, dan biaya lainnya yang dibutuhkan.

Serta pembiayaan lainya dalam hal sewa manfaat yang di butuhkan

nasabah.

Berikut ini adalah contoh pemberian akad pembiayaan untuk membiayai

haji. Seorang nasabah pensiunan ingin menunaikan haji namun dana belum

mencukupi untuk pembayaran haji sebesar Rp 25.000.000,00.- Kemudian

Page 57: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

47

mengajukan kepada KOSPPI untuk melakukan pembiayaan haji dengan

mengisi form dan memenuhi persyaratan-persyaratan pembiayaan, pengajuan

pinjaman Rp 25.000.000,00.- pemasukan perbulan Rp 7.000.000,00.- jangka

waktu pembiayaan dua tahun.

Pada saat Pra pemberian akad, KOSPPI melakukan analisis terdahulu

terhadap calon nasabah dengan melihat ; berapa kebutuhan dana yang sangat

diperlukan oleh nasabah untuk membiayai haji, bagaimana dan berapa

kemampuan nasabah untuk mengangsur terhadap jumlah dana yang diberikan

untuk membiayai haji, dengan tetap melihat pada prinsip penilaian calon

nasabah. Ketika semua analisis tersebut terpenuhi maka KOSPPI bisa

menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah sesuai kebutuhan dengan

memberikan akad ijarah karena untuk membiayai haji pembiayaan ijarah

yang lebih sesuai. Peraktiknya KOSPPI bermitra dengan pemberi jasa lalu

membayarkan uang sewa tunai kepada mitra Kafilah Tratravel, kemudian

menyewakan kembali kepada nasabah di bebankan membayar Angsuran

pokok (AP), fee serta biaya lain-lain.

Berdasarkan contoh di atas, angsuran yang harus dikembalikan

oleh nasabah untuk akad ijarah adalah pokok pembiayaan ditambah

dengan ujrahnya.

Pembiayaan disetujui Rp.20.000.000.- dengan jangka 2 tahun dengan

penghasilan perbulan Rp.7.000.000,- apabila angsuran yang di

bebankan. Rp.2.000.000/BLN, Maka nasabah masih memiliki sisa

penghasilan Rp.5.500.000.

Page 58: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

48

Ujrah=20% Thn X plafon (20% X 20.000.000 = 4.000.000/thn)

Angsuran perbulan = plafon + ujrah = ujrah & flapon : 24 BLN

Pada saat pencairan pembiayaan , nasabah dikenakan biaya

administrasi (3,75%) Rp 337.500, ditambah iuran bulanan (0,25%)

Rp22.500, ditambah iuran hibah/sukarela Rp 10.0000 untuk dana

social

Dengan kata lain, maka obyek sewa setiap bulannya akan berkurang

sesuai kesepakatan semula karena setiap bulan harus mengangsur

pokoknya juga, di samping membayar ujrahnya. Sehingga pada saat jatuh

tempo akhir angsuran objek sewa yang diberikan akan menjadi nol.

Perhitungan ujrahnya di awal akad diberikan atau pada saat pencairan

obyek sewa dengan konsep cicilan angsuran flat rate. Akan tetapi, harus

mengembalikan obyek sewanya setiap bulan sedangkan perhitungan

ujrahnya di awal akad.

Padahal Ibadah Haji tidak menghasilkan keuntungan materi berupa

uang akan tetapi memberikan kebutuhan rohaniah. Selain itu juga yang

disediakan pihak KOSPPI untuk pembiayan pendidikan, kesehatan, dan

lainnya adalah berupa uang karena KOSPPI tidak memiliki barang atau

jasa yang disewakan selain uang, kecuali pembiayan haji. adapun haji

tersendiri KOSPPI sudah bermitra dengan pihak kafilah travel untuk

memberi pembiayan talangan biaya haji.

Dalam ketentuan dari akad ijarah haruslah ada barang atau jasa yang

akan disewakan. Akan tetapi praktek pemberian akad Ijarah bukan dalam

Page 59: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

49

bentuk barang atau jasa yang di sewakan tetapi uang, seharusnya koperasi

melakukan sewa akomodasi yang di lakukan untuk rumah sakit,

pendidikan, renovasi rumah, dan lainnya kemudian menyewakan kembali

kepada nasabah dengan pembayaran secara mengsuran.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000.serta

No.09/DSN-MUI/IV/2000. Terdapat point syarat ijarah berupa barang/

jasa yang disewakan haruslah dalam kepemilikan sendiri/hak mengelola.

Dalam pelunasan ada nasabah membayar lebih cepat dari jangka

waktu pembiayaan dan menunggak. Menurut HJ. Imam Sumadi:

Bagi nasabah yang mepercepat pelunasan tidak ada pemotongan,

pelunasan pembayaran tetap 100% dari awal perhitungan akad

karna pada awal akad tidak ada, namun untuk hal ini ada

pertimbangan dan kebijakan yang di serahkan kepada pihak

direksi KOSPPI dan pemegang saham.

Untuk nasabah yang mengalami keterlambatan tidak ada denda

KOSPPI memberi kelonggaran untuk nasabah, namun peraturan

ini tidak di publis untuk mencegah adanya nasabah yang nakal.

Kembali kepada penyaluran dana berupa uang maka hal ini akan

menimbulkan problematika atas pemberian akad ijarah tersebut

dikarnakan pencairan berupa uang langsung, di antaranya sebagai berikut:

1. Uang Bukan Sebagai Barang Komoditi

Di dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas

karena manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu secara langsung,

Page 60: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

50

melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah suatu barang

menjadi barang yang lain.

Ibnu Tamiyah dalam kitabnya (Majmu Fatwa Syaikhul Islam)

menyampaikan lima butir peringatan penting mengenai uang sebagai

komoditi, yakni :

1. Perdagangan uang akan memicu inflasi;

2. Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang akan

mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang

dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti

pegawai maupun karyawan

3. Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran

stabilitas nilai uang;

4. Perdagangan internasional akan menurun;

5. Logam berharga (emas dan perak) yang sebelumnya menjadi nilai

intrinstik mata uang akan mengalir keluar negeri.

Dalam sistem ekonomi konvensional dikenal adanya 3 fungsi

uang, yaitu:

1. Medium of Exchange

2. Unit of Account

3. Store of Value

Sedangkan dalam ekonomi Islam, hanya dikenal adanya 2 fungsi:

1. Medium of Exchange (for transaction)

2. Unit of Account dalam Islam.

Page 61: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

51

Fungsi pertama ini jelas bahwa uang hanya berfungsi sebagai medium

of exchange. Uang menjadi media untuk merubah barang dari bentuk yang

satu ke bentuk yang lain, sehingga uang tidak bisa dijadikan komoditi.

Fungsi kedua dari uang dalam Islam adalah sebagai unit of account.

Imam Ghazali mengatakan bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang

tetap diperlukan. Seandainya uang tersebut tidak diterima sebagai medium of

exchange, uang tetap diperlukan sebagai unit of account, misalnya untuk

mengetahui apakah 3 buah topi sama dengan 1 durian?.

Fungsi ketiga dari uang sebagai store of value. Ketika teori

konvensional memasukkan satu dari fungsi uang adalah sebagai store of

value demand termasuk juga adanya motif demand for speculation.

Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam memperbolehkan uang

untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga, namun menolak uang untuk

spekulasi. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam Islam, uang hanya

diakui sebagai intermediary form, hanya diakui sebagai medium of exchange

dan unit of account, tidak lebih dari ini.

Uang hanya sekedar sebagai medium dari barang yang satu, berubah

menjadi barang yang lain, tidak perlu adanya double coincidence needs. Jadi

dalam konsep Islam, uang tidak masuk dalam fungsi utility kita. karena

sebenarnya manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu sendiri, tetapi

dari fungsi uang.

Dalam Hadits-hadits Rasulullah SAW, bisa kita lihat peran uang sangat

sentral sekali dalam teori ekonomi Islam. Salah satu contoh ketika pada

Page 62: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

52

suatu hari sahabat Bilal bin Rabah ingin menukar 2 sak kurma yang buruk

dengan 1 sak kurma yang baik, maka Rasulullah mengatakan, “Tidak boleh,

jual dulu kurma yang buruk, lalu barulah beli kurma yang baik dengan hasil

penjualan tersebut”. Menurut Rasulullah, tiap kurma mempunyai harga

masing-masing.

Oleh karena itu sangatlah naif sekali apabila dikatakan bahwa dalam

teori ekonomi Islam tidak mengenal konsep uang. Islam juga tidak

mengenal konsep time value of money, karna kuantitas waktu sama bagi

setiap manusia yang membedakannya faktor pemanfaatan waktu.4

E. Analisis Kesesuaian Pembiayaan Ijarah di KOSPPI

Pembiayaan ijarah merupakan perjanjian untuk membiayai kegiatan

sewa menyewa yang dilakukan oleh bank syariah atau Lembaga Keuangan

Syariah. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran

dananya.5

Hukum ijarah telah disepakati oleh para ulama seluruhnya dengan

landasan “Mempersewakan barang atau jasa , dibenarkan syara’ dalil hukum

sewa-menyewa pada bab sebelumnya:

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh

negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada,

kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena

4 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo,

2007), h. 524 5 FATWADEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 09/DSN MUI/IV/2000 (PEMBIAYAAN

IJARAH)

Page 63: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

53

pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan

kekurangan.

Manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling

membutuhkan. Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi

keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu

bentuk aktivitas antara dua pihak, saling meringankan, serta termasuk salah

satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan salah

satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Para ulama menilai bahwa ijarah

itu merupkan suatu hal yang diperbolehkan.

Dalam penerapanya pembiayaan Ijarah adalah suatu kontrak di bawah

tangan dengan tanpa melibatkan pihak notaries. adapun prakteknya KOSPPI

menyewakan peralatan (equipment), sebuah bangunan atau barang-barang

seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lainnya kepada salah satu

nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara

pasti sebelumnya (fixed charge) dan pelunasan dengan cara mengangsur.

Pada KOSPPI, ada tiga pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan

ijarah, yakni bank, orang yang menyewa (nasabah), dan pihak yang

diberikan upah oleh nasabah dengan pembiayaan dari bank tersebut. Pada

praktek dengan akad Ijarah di KOSPPI ada yang dinamakan perjanjian

pembiayaan Ijarah antara pihak bank dan pihak nasabah. Dalam perjanjian

tersebut terdapat beberapa pasal yang menerangkan bentuk praktek

pembiayaan ijarah.

Page 64: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

54

Dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dari pembiayaan itu sendiri. Pihak pertama dan kedua sepakat dengan ini

mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan

segala akibatnya memberlakukan ekonomi Islam dan peraturan perundang

undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

KOSPPI menerapkan prinsip ijarah kedalam salah satu produk

pembiayaannya, yaitu untuk pembiayaan renovasi rumah, pendidikan,

kesehatan dan kepemilikan barang. Ijarah merupakan akad atau perjanjian

untuk kegiatan sewa menyewa, Prinsip ini digunakan sebagai salah satu

dasar dalam penyaluran dana yang dilaksanakan oleh bank syariah atau

Lembaga Keuangan Syariah.

Setelah perjanjian disetujui oleh kedua pihak yakni pihak KOSPPI

dengan nasabah, maka pihak KOSPPI akan menyerahkan draf asumsi

kepada nasabah. Draf asumsi pembiayaan tersebut berisi perihal pembiayan,

nominal dan jangka waktu yang akan digunakan. Praktek pembiayaan

dengan akad ijarah di KOSPPI berbeda dengan yang terdapat pada kitab

Fiqih. Jika dalam kitab Fiqih diterangkan bahwa ijarah adalah sewa

menyewa barang untuk diambil manfaatnya, KOSPPI tidak menyewakan

barang kepada nasabah serta tidak bekerjasama dengan pemilik maupun

pengelola jasa, KOSPPI memberikan dana talangan untuk biaya pendidikan,

kesehatan, haji/umrah, renovasi rumah dan lain-lain.

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan dengan akad

ijarah di KOSPPI. Sebagai Sebuah Perusahaan yang bergerak dalam bidang

Page 65: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

55

jasa, khususnya jasa keuangan dalam mengembangkan usahanya,

berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibat suatu perjanjian

menjadi sah atau tidak (fasid).

Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala tindakan

jauh dari kerusakan yang terjadi dengan sebab suatu hal yang tidak

dibenarkan syara’. Sewa-menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan,

setiap manusia berhak melakukannya dengan berdasarkan pada prinsip-

prinsip yang telah diatur dalam syariah Islam.

Melihat mekanisme pemberian pembiayaan ijarah yang dipraktekan,

KOSPPI tidak membayarkan sendiri atas jasa yang nasabah butuhkan

dengan bermitra kepada pemberi jasa, kosppi hanya memberi sejumlah uang

dengan menyerahkan kuasa kepada nasabah untuk membayarkan atau

membeli manfaat jasa yang nasabah butuhkan, hal ini tanpa di aplikasikan

dalam akad tertulis hanya lisan. maka kita bisa mengetahui secara pasti

apakah praktek pembiayaan sudah sesuai dengan syariah dan hukum terkait

ataukah belum.

Dengan melihat mekanisme tersebut, dapat disimpulkan bahwa

pembiayaan ijarah yang dipraktekkan di KOSPPI ternyata belum

sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan syara’.

Sedikit kekurangan dalam hal sebagai berikut :

Pembiayaan yang dipraktekkan oleh KOSPPI belum sepenuhnya

sesuai. Karna adanya syarat ijarah yang belum terpenuhi. Dalam

ketentuan akad ijarah haruslah ada barang atau jasa yang akan

Page 66: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

56

disewakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-

MUI/IV/2000 serta No.09/DSN-MUI/IV/2000. Terdapat point syarat

ijarah berupa barang atau jasa yang disewakan haruslah dalam

kepemilikan sendiri ataupun hak mengelola. Akan tetapi praktek

pemberian akad ijarah pada kosppi bukan dalam bentuk barang atau

jasa yang di sewakan dengan bermitra kepada pemberi jasa,

melainkan dana berupa uang. seharusnya koperasi melakukan sewa

akomodasi yang di lakukan untuk jasa rumah sakit, pendidikan,

renovasi rumah, dan lainnya kemudian menyewakan kembali kepada

nasabah dengan pembayaran secara mengsuran

Pencairan pembiayaan berupa uang, ini yang menjadi polemik dalam

penerapannya, dikhawatirkan uang di jadikan sebagai store of value

demand, termasuk juga adanya motif demand for speculation. Karna

Uang hanya sekedar sebagai medium dari barang yang satu, berubah

menjadi barang yang lain, tidak perlu adanya double coincidence

needs.

Dalam hal ini pihak kosppi mempunyai alasan, mereka menerapkan

pembiayaan ijarah dengan pencairan dana berupa uang dan mewakilkan

kepada nasabah untuk pelunasan dana kepada pihak ketiga sebagai penyedia

jasa. Hasil wawancara dengan HJ. Imam Sumadi di sebabkan beberapa hal:

Kurangnya jaringan kerjasama dengan pihak penyelenggara jasa terkait

Waktu dan biaya lebih yang harus di keluarkan (maka di lakukan

efisiensi)

Page 67: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

57

Belum meluasnya jaringan cabang kosspi

Ijarah yang dilakukan KOSPPI memang tidak sama persis dengan

definisi ijarah yang dikenal dalam fiqih muammalat secara kontekstual.

Dalam kitab fiqih dijelaskan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau

perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima

dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan

kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Praktek pembiayaan ijarah yang dilaksanakan di KOSPPI bukanlah

menyewakan suatu barang untuk diambil manfaatnya ataupun

mempekerjakan seseorang untuk diberikan upah. Praktek ijarah yang

dilaksanakan oleh KOSPPI hanya menyalurkan dana talangan berupa uang

kepada nasabah yang memerlukan untuk biaya pendidikan, kesehatan dan

lain-lain.

Dalam pembiayaan ijarah yang digunakan untuk merenofasi rumah

misalnya, dana yang diberikan oleh KOSPPI di tekankan kepada nasabah

dalam akad bukan digunakan untuk membeli material, akan tetapi

digunakan untuk membayar tukang. Sedangkan dalam pembiayaan

pendidikan, pembiayaan yang diserahkan kepada nasabah itu diharapkan

benar benar digunakan dalam pendidikan, bukan untuk hal hal lainnya.

Walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih, fatwa DSN, SOP

KJKS-UJKS yang menyatakan bahwa obyek ijarah adalah manfaat dari

penggunaan barang maupun jasa dari (hak kepemilikan atau hak

pengelolaan), peraktiknya pencairan dana berupa uang bukan dalam bentuk

Page 68: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

58

barang maupun jasa. Namun, secara garis besar prinsipil sama, hal ini sah

karena demi kemaslahatan bersama dan kesejahteraan lahir maupun bathin.

Bisa dibilang pembiayaan ijarah serupa namun tak sama dengan

leasing, pada pembiayaan ijarah menerapkan prinsip syariah. Pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah berupa penyediaan uang atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara KOSPPI dengan

nasabah, yang mewajibkan nasabah mengembalikan uang atau tagihan

tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau ujrah.

Fatwa DSN tentang ijarah ini kemudian diadopsi kedalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menjelaskan bahwa bank dapat

bertindak sebagai pemilik obyek sewa, dan bank dapat bertindak sebagai

penyewa yang kemudian menyewakan kembali.

Namun tidak seluruh fatwa DSN diadopsi oleh PSAK , misalnya fatwa

DSN mengatur bahwa obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang

dan/atau jasa,sedangkan dalam PSAK hanya mengakomodir obyek ijarah

yang berupa manfaat dari barang saja.

Page 69: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

59

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan, maka dapat

disimpulkan hal-hal sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan,

antara lain sebagai berikut:

1. Pada Praktek Pembiayaan Ijarah di KOSPPI ada yang dinamakan

perjanjian Pembiayaan Ijarah antara pihak pembiaya dan pihak Nasabah,

serta peraktek perjanjian akad tanpa di hadiri oleh notaris.

Mekanisme pengajuan pembiayaan

Nasabah mengajukan pembiayaan dengan mengisi form permohonan

dan menyiapkan syarat permohonan

1) mengisi formulir yang disediakan

2) melampirkan fotocopy KTP Suami istri

3) melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK)

4) melampirkan fotocopy SK Pengangkatan atau pensiun

5) persetujuan potong gaji dari bendahara, bila angsuran dengan cara

potong gaji

6) persyaratan lain bila dianggap perlu

7) bersedia disurvei dan KOSPPI berhak menolak permohonan

permohonan pembiayaan

Page 70: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

60

mekanisme pelaksanaan pembiayaan ijarah

Pembiayaan dilakukan tanpa perlu uang muka atau dana angsuran

mengendap. Disamping itu, pihak KOSPPI mengharuskan dana

digunakan nasabah untuk jasa tenaga atau hak guna manfaat, bukan

untuk membeli material maupun barang, kecuali yang di gunakan akad

lain. Adapun mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan akad ijarah

menggunakan metode marjin flat yang dikelola dengan sistem

komputer. Pada pembiayaan ijarah ini, pihak KOSPPI menyerahkan

keputusan pencairan pembiayaan sesuai dengan rapat dewan komite.

Pencairan pembiayaan sering di terapkan berupa pemberian dana

berupa uang, hanya jasa pembiayaan haji dan umrah yang sudah

bermitra dengan penyedia jasa. koperasi mendapatkan, keuntungan dari

ujrah yang disepakati. Sedangkan nasabah mendapatkan dana untuk

membayar kebutuhannya dari pembiayaan ijarah.

2. Pembiayaan ijarah yang telah dipraktekkan oleh KOSPPI bila ditinjau

dari konsep fiqih konstektual, fatwa DSN, dan SOP KJKS-UJKS ternyata

sebagian sesuai, sebagian sedikit belum sesuai, hal ini dapat dilihat dari

akad pembiayaan yang dipraktekkan secara keseluruhan belum sesuai

dengan ketentuan-ketentuan syara’

Terdapat sedikit kekurangan pada point-point sebagai berikut :

a. Dari sisi fiqih muamalat

Penjelasan dalam fiqih muamalat idealnya pembiayaan ijarah, LKS

membeli atau menyewa aset kemudian menyewakan kembali

Page 71: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

61

kemanfaatan barang maupun jasa kepada nasabah dengan

pembayaran secara mencicil, namun peraktiknya KOSPPI tidak

memberikan manfaat barang maupun jasa, pencairan pembiayaan

berbeda pada beberapa obyek pembiayaan pendidikan, kesehatan,

dan lainnya dalam hal jasa manfaat selain haji dan umrah, pencairan

dana berupa (uang) bukan dalam hal kemanfaatan secara langsung

ketika pembiayaan ijarah terlaksana. Hal ini bila di teliti pada

cakupan Rukun dan Syarat akad ijarah yaitu :

1) Rukun terpenuhi karna adanya mu’jar, mustajir, mu’ajir, obyek

baik barang maupun jasa manfaat jelas terperinci pada klausul

akad ijarah, namun realnya ketika akad terlaksana obyeknya

belum menjadi hak pengelolaan, upah (fee), ijab qabul.

2) Syarat dalam akad : yaitu, (In’iqod) terpenuhinya pelaku akad,

obyek akad,(shighah) bukan yang di haramkan dan bermanfaat.

(Shihah) tidak merugikan penyewa dan orang lain. (nafadz)

belum terpenuhi berupa barang maupun jasa karna bukan hak

milik atau hak pengelolaan KOSPPI.

Adapun dinyatakan perbedaan antara teori dan praktek bisa terjadi,

dibenarkan tejadinya perbedaan, berdasarkan fiqh ada dua jenis :

1) Ada perbedaan yang hanya pada tataran model, sifat saling

memperkaya, saling melengkapi. Iktilalaf tanawwu’, yakni

perbedaan yang tidak berkenaan dengan soal-soal subtantif,

tetapi misalnya soal merek, tipe dan sebagainya.

Page 72: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

62

2) Ada juga perebedaan yang sifatnya paradok, yang di sebut

ikhtilaf tadaddi, Bukan hanya sebatas perbedaan, tetapi

pertentangan, kontradiktif. Untuk yang kedua ini, sepanjang

tidak dilatar belakangi oleh hal-hal lain, tidak akan terjadi,

kecuali ada tekanan.

b. Dari sisi fatwa DSN

Mengenai pembiayaan ijarah fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

dan No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang multijasa1. Sepanjang

menyangkut syariahnya hampir dapat dipastikan fatwanya dari DSN.

DSN ini jelas standarnya, yakni hukum fiqih muamalat. Dijelaskan

bahwa penerapannya Musta'jir harus benar-benar memiliki barang

maupun jasa yang disewakan atau hak mengelola untuk

menyewakan, namun pada aplikasinya KOSPPI tidak mempunyai

barang jasa maupun hak mengelola, yang dipakai adalah uang dalam

pencairan dana seperti yang sudah dijelaskan di atas. Hal ini tidak

sesuai dengan ketentuan fatwa DSN tentang pembiayaan ijarah.

Dalam hal ini akad yang digunakan dikhawatirkan hanya untuk

menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dengan

menggunakan akad Islami sedangkan hal ini tidak ada bedanya

dengan konvensional di mana uang menjadi komoditi yang

mengandung unsur riba. Penggunaan akad ijarah seperti direkayasa

untuk lembaga keuangan memperoleh keuntungan dari nasabahnya

1 Fatwa Dewan Syariah Nasional, di lampirkan

Page 73: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

63

mengingat banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan ini

untuk memenuhi kebutuhan mereka atas jasa seperti halnya untuk

pembiayaan haji.

c. Dari sisi SOP KJKS-UJKS

Mengacu pada SOP KJKS-UJKS2 dikontribusi dari fiqih muamalat,

mengatur batasan jasa keuangan yang dapat di jalankan koperasi,

mengatur produk dan akad dalam transaksi, mengatur masalah standar

pelayanan minimum, operasional management, sampai prosedur

akuntansi dan bentuk pelaporan keuangan.

Adapun di lihat dalam peraktiknya KOSPPI belum sesuai dengan SOP

KJKS-UJKS sama seperti point a dan b, yaitu pada obyeknya, belum

mempunyai hak kepemilikan ataupun hak pengelolaan baik barang

maupun jasa yang di biayaai untuk nasabah dengan cara pelunasan

seacara mengangsur, dalam proses pencairan pembiayaan berupa uang.

B. Saran

1. KOSPPI lebih berinofasi dalam membangun perekonomian untuk

menopang kehidupan bermasyarakat dengan cara Islam, terutama dalam

mengeluarkan produk-produk pembiayaan dengan prinsip syariah agar

mampu memberikan kemudahan bagi kaum muslim dalam lingkup kantor

pos dan pensiunan.

2 Sistem Oprasional koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Lampiran, h.

Page 74: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

64

2. Perlu adanya pengembangan dan perluasan, baik dalam segi produk,

jaringan unit-unit KOSPPI di setiap kantor pos Indonesia dan jalinan kerja

sama pada lembaga pemberi jasa, serta wawasan SDM syariah di seluruh

jajaran KOSPPI.

3. Dari pihak KOSPPI diharapkan dapat menerapkan system pembiayaan

ijarah dengan sebenarnya agar tercapai visi misi yang telah dicantumkan.

Selain itu, diharapkan KOSPPI tidak hanya berlebel syariah namun

didalamnya masih menggunakan system konvensional hanya untuk

menarik nasabah.

4. Perlu bantuan dan pengawasan yang lebih intensif agar pembiayaan

dengan akad ijarah di implementasikan sesuai ketentuannya, baik di sisi

nasabah dan operasional KOSPPI.

Page 75: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

65

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Dan Terjemahnya. Semarang, PT. Karya Toha Putra,1996.

Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Jurjawi, Ali Ahmad, Syeikh. Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam,

Semarang, Asy Syifa’,1992.

Antonio, M. Syafi'i. Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani

Press. 2001.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT.

Melton Putra, 1991.

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta:PT. Raja Grafindo , 2012. Cet. 4.

Ash Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, Teungku. Koleksi Hadis Hadis Hukum,

Semarang: Pustaka Rizki Putra.2001.

Ash-Shiddiqy, TM. Hasbi, Prof. Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang: PT

Pustaka Rizki Putra. 2001.

Hasan, Ali, M. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat).

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

K, Suhrawardi, Lubis. Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja

Grafindo, 2007.

Lathif, Ah. Azharudin. Fiqh Muamalat. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).

Makhalul Ilmi. Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah.

(Yogyakarta : UII Pres, 2002), Cet. 1.

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT REMAJA

ROSDA KARYA, 2009.

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP

YKPN. 2005).

Ridwan Muhammad, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta:

UIIPress, 2004.

Page 76: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

66

Rusyd, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid., Libanon: Darul Kitab

Ilmiyah, Beirut, t.th, Juz 5

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 3. Bandung: PT.Al Ma’arif, 1987.

Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam dan Keduduknnya dalam Tata Hukum

Perbankkan di Indonesia, Jakarta: Grafiti.

Strause, Anslem. Corbin, Juliet. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Surabya: PT.

Bina Ilmu, 1997.

Sudarsono, S.H. Drs. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992

Cet.I.

Syafei, Rahman. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Taqiyuddin, Imam. Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor, Semarang:

Maktabah wa Mathoba’ah, Toha Putrat.th,

Umar, Husein. Research methods in finance and banking. Jakarta: PT Grafindo

Pustaka Utama, 2002.

Zakariya, Yahya, Abi. Fath al-Wahab. Semarang: Maktabah, Toha Putra, Juz I.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan

Ijarah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/IV/2004 Tentang Pembiayaan

Multijasa

Kodifikasi Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Multijasa, Jakarta, 2000.

Peraturan Bank Indonesia, Kementrian keuangan, 2008

Profil Company KJKS KOSPPI Bandung, 2013.

Standar Oprational Prosedur KJKS-UJK. Kementrian KUKM, 2013.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

syariah

Wawancara dengan pihak manager dan staf KJKS KOSPPI Jakarta.

Page 77: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL

NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN IJARAH

م اهللا الرحمن الرحيمسب Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;

b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (ujrah/fee);

c. bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah;

d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

ة م يقسمون رحمت ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياهأضعا بنفعرا، وينالدهضعخذ بتات ليجرض دعب قفو ما هضعب م

.سخريا، ورحمت ربك خير مما يجمعون“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar seba-gian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

ن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سـلمتم أ متدرن أ وإ...رصين بلومعاتا أن اهللا بمولماعقوا اهللا، واتف، وورعبالم متياآتم.

“…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

Page 78: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

09 Pembiayaan Ijarah

Dewan Syariah Nasional MUI

2

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

سـتأجرت القـوي ا خير من لت إحداهما يآأبت استأجره، إن اقناألمي.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

.هقربل أن يجف ع قهجروا األجير أطعأ“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

نمهرأج هلمعا فليرأجي رأجتاس . “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah

upahnya.”

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

ماسعد بالماء و لى السواقي من الزرعع األرض بمي اكرا ننك ذلك وأمرنا نعى اهللا عليه وآله وسلم لصسول اهللا ا رنهانف ،منهاكرأن نايه ب أوف بذهةض.

“Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

حل حراما أ أو حالالصلح جائز بين المسلمني إال صلحا حرملارل حأح الال أوح مرطا حرإال ش وطهمرلى شون علمسالمااوم.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Page 79: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

09 Pembiayaan Ijarah

Dewan Syariah Nasional MUI

3

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah fiqh:

.ال على تحريمهي دللدين أالإباحة إلامعامالت لاي صل فألا “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

دالحرصلب الملى جع مقدفاسد مء الم “Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus

didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

3. Obyek akad ijarah adalah : a. manfaat barang dan sewa; atau b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

Page 80: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

09 Pembiayaan Ijarah

Dewan Syariah Nasional MUI

4

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang

diberikan b. Menanggung biaya pemeliharaan barang. c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk

menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).

c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H. 13 April 2000 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie Drs. H.A. Nazri Adlani

Page 81: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL

NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang

PEMBIAYAAN MULTIJASA

بسم اهللا الرحمن الرحيم

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa;

b. bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut;

c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain:

a. QS. al-Baqarah [2]: 233:

وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا ...سلمتم ماآتيتم بالمعروف، واتقوا اهللا، واعلموا أن اهللا بماتعملون

رصيب. “…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

b. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

خير من استأجرت القوي قالت إحداهما يآأبت استأجره، إنناألمي.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

Page 82: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

44 Pembiayaan Multijasa 2

Dewan Syariah Nasional MUI

c. QS. Yusuf [12]: 72::

معيا به زأنر وعيل باء به حمج نلملك والم اعوص فقدا نقالو. “Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”

d. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:

.وتعاونوا على البر والتقوى، وال تعاونوا على اإلثم والعدوان“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”

e. QS. al-Ma’idah [5]:1:

…ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود “Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu…”.

f. QS. al-Isra’ [17]: 34:

.وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسئوال…“…Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabannya.”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

قهرع جفل أن يقب هرأج رطوا األجيأع. “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

b. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لمعا فليرأجي رأجتن اسمهرأج ه. “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كنا نكري األرض بما على السواقي من الزرع وماسعد بالماء وسا رانها، فنهمن ذلك نع لمسآله وه وليلى اهللا عل اهللا ص

.وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة“Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

Page 83: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

44 Pembiayaan Multijasa 3

Dewan Syariah Nasional MUI

d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani:

الصلح جائز بين المسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما رطا حرإال ش وطهمرلى شون علمسالماوامرل حأح الال أوح م.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

e. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

أتي لمسآله وه وليلى اهللا عص بيعن سلمة بن األكوع أن النال، فصلى : هل عليه من دين؟ قالوا: بجنازة ليصلي عليها، فقال

: هل عليه من دين؟ قالوا: ثم أتي بجنازة أخرى، فقالعليه،علي دينه : صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: نعم، قال

.يارسول اهللا، فصلى عليه “Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mem-punyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

f. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

ارالضرو ررالض. “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban:

عن أبي أمامة الباهلي وعن أنس بن مالك وعبد اهللا بن عباس لمسآله وه وليلى اهللا عل اهللا صوسقال ر :غارم معيالز.

h. Sabda Rasulullah SAW :

.عبد في عون أخيهواهللا في عون العبد ماكان ال“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

Page 84: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

44 Pembiayaan Multijasa 4

Dewan Syariah Nasional MUI

3. Kaidah fiqh; antara lain:

.األصل في المعامالت اإلباحة إال أن يدل دليل على تحريمها“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضرر يزال“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

رسييالت لبجقة تشالم. “Kesulitan dapat menarik kemudahan”

.الثابت بالعرف كالثابت بالشرع

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Kitab I’anah al-Thalibin, jilid III/77-78 :

أقرض هذا : وذلك كأن قال... سيقع) ال بما سيجب كدين قرض(وقد تقدم . مائة وأنا ضامنها، فال يصح ضمانه ألنه غير ثابتكوي هأنألة وسهذه الم ض ذكرل القرفص ارح فياللشها فيامنن ض .

اكنه هتارعبقال : و لوهذا مائة: و أقرض ... هضفأقر امنا ضا لهأنوفيكون ما هنا من عدم . المائة أو بعضها كان ضامنا على األوجه

ع را ما لمافينان ممة الضانصحمالض هجأن األو من هن. “Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban, seperti utang dari akad qardh) yang akan dilakukan…. Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menja-minnya.’ Penjaminan tersebut tidak sah, karena utang orang itu belum fix. Dalam pasal tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu kewajiban (utang) yang belum fix-- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam fasal tersebut adalah sebagai berikut: ‘Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus … dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).’ Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya

Page 85: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

44 Pembiayaan Multijasa 5

Dewan Syariah Nasional MUI

sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman.”

b. Kitab Mughni al-Muhtajj, jilid II: 201-202:

حال ) ثابتا(حقا ) كونه(… وهو الدين) ويشترط فى المضمون(وصحح القديم ضمان ما (… ، فاليصح ضمان مالم يجبالعقد

جبيه) سإلي وعدت ة قداجألن الح ،هقرضياسم أو هعبيياسن مكثم. (Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fix pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban… (Qaul qadim --Imam al-Syafi’i-- menyatakan sah pen-jaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.” c. Kitab al-Muhadzdzab, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

وألن الحاجة إلى المنافع ... يجوز عقد اإلجارة على المنافع المباحةالحاجة إلى األعيان، فلما جاز عقد البيع على األعيان وجب أن ك

.يجوز عقد اإلجارة على المنافع“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan… karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.”

2 Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.

5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTAG PEMBIAYAAN MULTI JASA

Pertama : Ketentuan Umum 1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan

menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.

Page 86: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

44 Pembiayaan Multijasa 6

Dewan Syariah Nasional MUI

2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.

3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.

4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.

5. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : Ketentuan Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H 11 Agustus 2004 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Page 87: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 88: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 89: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 90: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 91: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 92: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 93: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 94: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 95: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 96: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 97: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 98: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 99: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 100: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 101: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 102: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
Page 103: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

WAWANCARA TERTULIS

(f onrd ijarah seperti apa yang di aplikasika-n di kosppi ? ljarah murni/ IMBT atau ada konsep

^ ijarah lain?

ft./ e"g.itana prosedur pengajuan pembiayaan ijarah pada kosppi ? Syarat-syarat apa saja yangV^harusdipenuhicalonnasabahpembiayaan?9[c7,o',\c,K-lt,l,.-q

@ ,,r0. saja market pernbiayaan ijrr.r'r I Pi i,t't ut.'' P. I N'. -' '-'r1;1 ;l

4. Bagaimana metode kosppidalam melakukan penelitian calon nasabah dalam pengambilan

^ keputusan pemberian pembiayaan ?

(f a.s.i*ana konsep negosiasi kontrak antara nasabah dan kosppi ? ivttf.t." ' vr-,1s"/".G' 1a

(E / nOatan dalam melakukan negosiasi kontrak , calon nasabah dapat mebawa pulang terlebih

dahulu untuk di pelajari ? Apakah ada yang meminta/pernah melakukan hal itu ? i-d ii* G^t t\.<-\( i ) Oa^^ melakukan negosiasi kontrak , apakah ada adendum /tambahan lain yang pernah\-/

\, ,-Udiminta

nasabah pembiayaan ? bila ada mengenaihalapa ? fi'b\ (->r.

(ylzaCai mana sistematika kontrak pembiayaan ? K.fl- l)tr.r,l" lr.^i.'+--

-9. Siapakah yang membuat draft kontrak ? apakah memerlukan bantuan notaris ?' tr1(tc,-1

10. Bagaimana konsep pembayaran angsuran pada kosppi ? konsep apa yang biasa dipilih

nasabah r (tr'\:vrlr-t T\' \taU,,tt. LL. Apakah dalam pembiayaan terdapat jaminan ? Jikalau ada berupa apa ? fungsi darijarninan

itu sendiri? h} [ru\"' >1^'

- l)d rru*L+l'-12. Pembiayaan jenis apa yang paling di minati nasabah ? konsumtif atau producktif ?

1) lZ n_".i-r-l_.13. Bagaimana konsep penentuan besaran biaya administrasi ? Adakah perbedaan pada

pembiayaan konsumtif dan producktif dalam hal besaran biaya administrasi ? fra:, A-(lj'nr 'i 1|:r'lx

i_rx L>_ Ge14. Bagaimana konsep penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan ? Berapa nisbah bagi hasil

yang sering di gunakan I NUft^, tni. Irt"ttr i-!;- l\rl" l+ Q rfi;uo- \l^ lvw-t*t--u* 'l\ tL

(r.s. rvretode apakah yang oigunaT"k or,r,rl ;nl,i,,r,l;'i'Jlei|'';'riip"rnil:"?J;fiir'nj+?' i a' ut/vu\ z' ''

\-Revenue sharing atau profit-los sharing ? konsep penentuanya ? Aiasan penlilihan metode

tersebut ?

16. Mohon penjelasan tentang rincian bagi hasil yang sudah di aplikasan kosppi ,irt".-r-. t * t'17. Dalam kondjsi bagaimana seorang nasabah pembiayaan dapat dikatakan melakuakan ciderab('-) i L/'\ '

janji ? Bagaimana solusi kosppi akan hal ini ? Apa konsekuensi yang harus di penuhi nasabah

tersebut I [)rizfr,"' tf (L*-t*J-

18. Apakah pernah terjadi sengketa dalam pembiayaan ? Apakah pernah terjadi nasabah yang

menunggak ? Bagaimana cara penyelesaiaan ? (tu '.i* \-v-'r u'vfi \ \" -; \''L / 6''lt+"''

[**

\.t \-t'"'r-\ L u'wil-r{

Page 104: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

rl}t\. l'*-,o- ' 0'

19. Jika terjaditelat masa pembayaran oleh nasabah bagimana kebijakan tenggangwaktu ?. .

Bagaimana jika jatuh tempo pembayaran pada hari minggu atau hari libur ? Yt['-\ t''-t--t1'-

20. Dalam hal keterlambatan pembayaran angsuran berpakah denda yg harus dibayarkan ?

bagaimna mekanismenya ? TFa! di-t"- .L-+*1

21. Bagaimana konsep management kosppijika terjadi force majeur (bencana alam), siapakahit

yang menanggung kerugian ? K}'tt -'-- Lrt]'}a-'-*

22. Bagaimana jika nasabah meninggal ? apakah kewajiban pelunasan dilimpahkan ke ahli waris LU* tatau pihak lain sebagai penjamin ? (mohon penjelasan merinci bila initerjadi )

Wasalamu'alaikum,Wr,WB

Jakarata, Desember 2012

Manager KOSPPI Jakarata

NIPPOS:

Page 105: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

JAWABAN WAWANCARA

t. Akad t.larah yang ada di Kosppi merupakartProduk 8trilt syetltl,lrutlsliudfnelalui Kosppi,yaitu berupa produk pembiayaan Kredit Pensiunan.

2. Prosedur pengajuan melalui outlet Kosppi yang tersebar di Seluruh cabang PT Pos lndonesia,

Baik secara langsung (WALK lN) maupun melalui para Marketing Officer, $yarat-syarat

a. SK Pensiun (Asli)

b. KK/KTP (Fotocopy)

c. Kartu Pensiun KARIP (Fotocopy)

3. Market pembiayaan ijarah

a. Pensiun Pegawai Negri (TASPEN)

b. Pensiun ABRI (ASABRI)

Yang gaji pensiunnya di bayar di Kantor Pos

4. Metode penelitian Calon nasabah :

a. Wawancara dengan nasabah ----b. Survey ke rumah Calon nasabah

c. lnformasi data Nasabah melaluijuru bayar' dl Kelayakan pemberian Kredit disesuaikan dgn besaran gaji,Usia, dan Tenor

5. Melaluiwawancara

6. Tidak perlu dibawa pulang, cukup dilokasi setelah menerima penjelasan dari petugas Kosppi,

diberi waktu (jika diinginkan) untuk pertimbangan nasabah

Tidak ada, dan tidak pernah karena sudah ter-system

Jelas (Contoh sdh diberikan)

Kosppi tidak melalui notaries

FlatelAngusuran tetap

Ada SK Pensiun Fungsi agar terikat

Rata-rata Produktif

Biaya administrasi sudah standar ditetapka sebesafr 3,75 % d]ambahan iuran bulana n 0,25 %

dan uang hibah berupa donasi Rp 10.000,00 untuk kegialat{ social ( Santun'an anak yatim dll)

Nisbah bagi hasil berdasarakan negosiasi bersama nasabah, dengan ketentuan tidak sama/atau

dibawah ketentuan Bank

15. --------

16. Yang berlaku saat ini setara dengan 20 s.d21,%'

17. Tidak mencicil, karena tidak ambil gaji ) dilakukan penagihan ke rumah Nasabah atau dengan

surat kuasa Pengambilan gaji

18. Belum ada sengketa

19. Tenggang waktu diberikan 1 bulan

20. Tidak ada denda karena kita terapkap konsep Syariahnya

21. t(ngrgian bersaha

E SiUa meninggal dianggapLUNAS hanya harus melaporkan nya kepada Kosppi, dibuatkan

penghapus bukuan

lrr[o

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Page 106: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

Kode Cabang

Jenis Produk Murabahah Jenis Nasabah Baru Pembiayaan Ke Marketing Officer : Nama

IJARAH Eksis Kode

LAINNYA

Nama (Sesuai ID) Nama Panggilan

Jenis Kelamin Laki Laki Perempuan Status Perkawinan Menikah Belum Menikah Janda / Duda

Jenis Identitas KTP SIM Jumlah Tanggungan Orang

Nomor Identitas Nama Pasangan

Masa Berlaku s/d Pekerjaan Pasangan

Tempat Lahir Nama Ibu Kandung

Tanggal Lahir Nama Saudara Tidak Serumah

Pendidikan SD SLTP SLTA D3 S1 ……………….. Nomor Telp

Nama Instansi Asal Pengelola Pensiun

NRP Kantor Juru Bayar

Nomor SKEP Besarnya Uang Pensiun

Nomor KARIP Maksimum Angsuran

Alamat (Sesuai ID)

Kelurahan Kecamatan

Kota Kode Pos

Alamat Saat Ini

(Sesuai Domisili) Kelurahan Kecamatan

Kota Kode Pos

Nomor Ket. Domisili Lama Menempati tahun

Status Tempat Tinggal Milik Sendiri Milik Keluarga Sewa / Kontrak sampai tanggal, ……………………………………………………………………………………………………….

Nomor Telp Nomor HP

Semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Dengan menandatangani formulir ini

saya memberikan kuasa kepada KOSPPI untuk memeriksa semua data dengan cara bagaimanapun

yang layak menurut KOSPPI. Saya terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan KOSPPI dan akan

Jumlah Pembiayaan dan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar semua kewajiban yang muncul dengan

Jangka Waktu Bulan disetujuinya fasilitas ini. Saya memahami bahwa KOSPPI berhak untuk menolak permohonan ini

Keperluan tanpa harus memberikan alasan apapun terlebih dahulu.

(Rincian Terlampir)

Jaminan Berupa Tanda Tangan & Nama Pemohon

CHECKLIST DOKUMEN Ada Tidak Ada ANALISA KOMITE (FO) ANALISA KOMITE (UM)

KTP / SIM Pemohon

KTP / SIM Pasangan

Kartu Keluarga

Asli Surat Keputusan Pensiun

Copy KARIP

Copy Struk Gaji Terakhir

Rincian Barang Dibeli KEPUTUSAN PEMBIYAAN

Jumlah Pembiayaan Rp.

Tidak Disetujui Disetujui

Jangka Waktu Bulan

PERSETUJUAN

MARKETING OFFICER

No. Akad

No. Rek.

No. Tab.

Tanggal Input

Tanggal : Tanggal : Tanggal :

DATA DIRI PEMOHON

DATA ALAMAT PEMOHON

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

FINANCING OFFICER UNIT MANAGER OPERATIONAL OFFICER

DATA PENSIUNAN

Tanggal Permohonan

PEMBIAYAAN YANG DIAJUKAN

DIISI OLEH KOSPPI

Page 107: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

Contoh Kasus

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan pada penelitian awal, penerapan

akad ijarah untuk pembiayaan multijasa dengan akad menggunakan metode marjin

flat yang dikelola dengan sistem komputer. Pada pembiayaan ijarah multijasa ini.

keputusan pencairan pembiayaan sesuai dengan persetujuan kosppi dan

nasabah. Bank mendapatkan keuntungan dari ujrah fee yang disepakati antara bank

dengan nasabah. Sedangkan nasabah mendapatkan dana untuk membayar

kebutuhannya dari pembiayaan multijasa

1. Nasabah ingin mengajukan pembiayaan renovasi rumah/ pendidikan /rumah

sakit. Senilai Rp25.000.000 dengan jangka 1 tahun dengan penghasilan perbulan

Rp 9.000.000, apabila angsuran yang di bebankan. Rp.3.000.000/BLN

Ujrah=20% Thn X plafon (20% X 9.000.000 = 1.800.000/thn)

Angsuran /BLN = plafon + ujrah = ujrah & flapon : 12 BLN (Rp.3.000.000)

maka nasabah masih memiliki sisa penghasilan Rp.6.000.000.

Pada saat pencairan pembiayaan , nasabah dikenakan biaya administrasi (3,75%)

Rp 337.500, ditambah iuran bulanan (0,25%) Rp22.500, ditambah iuran

hibah/sukarela Rp 10.0000 untuk dana social

-Apakah seperti tersebut di atas konsep perhitungan yang di terapkan ?

-Berapa cicilan perbulan ?

-Apakah perincian angsuran perbulan sama dengan pembayaran angsuran

pencairan pertama ?

-Nasabah pembiayaan otomatis adalah anggota koperasi, dan angota koperasi

mempunyai kewajiban perbulannya ,simpanan poko, simpanan wajib, simpanan

sukarela , apakah ini menjadi simpanan terpisah yang harus dibayarkan nasabah ?

atau ini sudah termasuk rincian angsuran pembiayaan ?

Page 108: ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25064/1/Ahmad... · Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya

Mekanisme Pengajuan Pembiayaan

a. Nasabah mengajukan pembiayaan ke pihak kospi

b. Customer Service memberikan penjelasan tentang persyaratan

pembiayaan

c. Nasabah melengkapi persyaratan

d. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan yang diminta

e. Kosppi mengecek segala perlengkapan bila ada kekurang nasabah

melengkapi

f Kemudian kosppi mensurvei lokasi rumah atau nasabah, melakukan

wawancara dengan nasabah, mencocokkan data pada Surat Permohonan

Pembiayaan (SPP) dengan kondisi nasabah yang sebenarnya, kemudian

memeriksa berkas administrasi dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil

survei selanjutnya direkam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan SPP untuk

di analisis dan diteruskan kepada direksi.

1. KOSPPI akan menyerahkan draf asumsi kepada nasabah. Draf asumsi

akad ijarah pada pembiayaan tersebut berisi manfaat dari obek sewa

kemanfaatan, nominal dan jangka waktu yang akan digunakan.

Adapun kelebihan (fee atau ujrah) pada pembiayaan, besaran fee dalam

pelunasannya tidak sama antar nasabah, akad yang di gunakan, hanya

dipersamakan 20% pertahun dari pokok pembiayaan, jadi besaran fee atau

ujrah tergantung kesepakatan dengan nasabah, analisis KOSPPI kepada

nasabah. Pencairan berupa jasa langsung atau berupa danapembiayaan.