ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TAHUNAN dan … fileperpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TAHUNAN dan PAJAK REKLAME INSIDENTIL

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user i

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TAHUNAN dan PAJAK

REKLAME INSIDENTIL DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2008-2010

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan

mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh :

ALIM ADI TANTOMO

NIM F3408011

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user ii

ABSTRACT

Analysis of Taxation at The Annual Advertisement and Advertisement Tax

Incidental in Order to Optimize Revenue in Surakarta City

ALIM ADI TANTOMO F3408011

The advertisement tax is revenue for administering the city of Surakarta advertisement. The potential for this advertisement tax continues to increase, along with the times. DPPKA Surakarta is the executive element of local government in the field of regional income in charge of digging as much as possible the potential of local tax revenue.

The aim of the research the author is to know the intent and purpose of the discrepancy between annual and incidental advertisement tax and the impact on local revenues. In conducting this research, writer use method of direct observation and interviews of relevant parties. The author also compares the theory that the author could during collage with real field data. During the study authors found the weakness that occurred during the collection and management of advertisement tax treatment, including (1) dysfunction of department licensing advertisement, (2) are less strict regulation, (3) tax payers often break the rules, (4) dysfunction department of the DPPKA.

The conclusion that can present the author is the inability of local regulations to regulate advertisement arrangement significantly, and the calculation of target setting is not based on the real potential of advertisement tax, so tax collection be less than the maximum advertisement.

From the finding obtained, the author can make recommendation that local government could be more strictly enforce that law and also more actively cooperate with private parties in order to maximize the collection of advertisement tax.


commit to user iii

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas akhir ini dengan judul “ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK

REKLAME TAHUNAN dan PAJAK REKLAME INSIDENTIL DALAM

RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA

SURAKARTA TAHUN 2008-2010” telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk

diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program DIII Akuntansi Perpajakan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 11 Juni 2011 Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh, Pembimbing

TITIK SETYANINGSIH, S.E., Ak. NRP. 340800001


commit to user iv

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan. Surakarta, 11 Juni 2011

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Suyanto, S.E., M.Si. (................................)

NRP. 340800002

Penguji

2. TITIK SETYANINGSIH, S.E., Ak. (………………........)

NRP. 340800001

Dosen Pembimbing


commit to user v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Persahabatan sejati adalah ketika diam antara dua orang terasa nyaman (Dave

Tyson)

Jangan pernah mengajarkan sesuatu kepada seseorang, karena sungguh dia tak

akan pernah belajar. (Bernard Shaw)

Kebodohan yang nyata adalah ketika kita berusaha memarahi seseorang atas

kesalahan yang mereka lakukan. (Jhon Wanamaker)

Pahami segala sesuatunya dan terapakan dalam kehidupan sehari-hari. (Penulis)

Setiap orang yang saya jumpai adalah lebih baik dari pada saya dalam hal

tertentu, dengan berpikir seperti itu, saya belajar tentang dirinya. (Penulis)

Jangan pernah merasa kecewa atas segala yang telah kita lakukan, karena

sungguh kekecewaan itu berawal dari diri kita sendiri. (Penulis)

Karya ini, penulis persembahkan teruntuk :

Allah SWT

Bapak-Ibu tersayang, Kakak-Adikku dan Keluarga Besarku.

Seseorang yang menjadi motivasi dan inspirasiku

TEAM SABLENG (Sadulur Ati Bareng Laku Eling Ning Gusti)

Keluarga Besar MEPA-UNS

Universitas Sebelas Maret Surakarta


commit to user vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, raja semesta alam atas segala karunianya

yang diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul

“ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TAHUNAN dan PAJAK

REKLAME INSIDENTIL DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008-2010”

guna melengkapi syarat mencapai gelar Ahli Madya pada Program Diploma III

Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa

bantuan, petunjuk, dan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil.

Oleh karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin

mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Wisnu Untoro M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas

Maret.

2. Sri Suranta, S.E., M.Si., Ak., BKP selaku Ketua Program Studi Perpajakan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

3. Titik Setyaningsing, S.E., Ak. selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah

memberikan pengarahan selama menyusun tugas akhir.

4. Ir. Suhanto, M.M. selaku kepala bagian DAFDA & Dokumentasi yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan magang kerja dan

penelitian.


commit to user vii

5. Karyawan dan karyawati DPPKA Surakarta bagian DAFDA & Dokumentasi

yang telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan pengertian-

pengertian selama magang kerja.

6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis.

7. Bapak, Ibu tersayang, yang selalu memberikan do’a, bantuan, dukungan, dan

semangat serta kasih sayang.

8. Seluruh keluarga di Surakarta, Pak Dhe dan Bu Dhe yang selalu menjaga penulis,

dan memberikan arahan selama kuliah, dan segala bantuannya yang telah

diberikan kepada penulis.

9. Team SABLENG (Sadulur Ati Bareng Laku Eling Ning Gusti), Andrian, Adit

dan Keluarga Ketut, atas bantuan dan motivasinya, terus belajar dan memahami

intisari dari kehidupan, kalian kawan terbaik sepanjang masa.

10. Keluarga besar MEPA-UNS, kebersamaan yang penuh dengan kenangan takkan

terlupakan, karena kalianlah penulis bisa menjadi pribadi yang kuat dan tangguh,

atas semua pengalaman yang penulis peroleh, menjadi bekal yang sangat

bermanfaat bagi penulis dimasa depan.

11. Seluruh mahasiswa D3 Perpajakan UNS 2008, kebersamaan selama 3 tahun kini

dan semoga hingga esok bisa terus terjalin, atas persahabatan dan

kebersmaannya.

12. Rekan-rekan penulis, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungannya,

namun tidak dapat disebutkan satu persatu.


commit to user viii

Penulis menyadari bahwa baik isi maupun bentuk penyajian Tugas Akhir ini

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan hati terbuka akan

menerima segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari pembaca guna

kesempurnaan dari Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan

manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan

Surakarta, Juni 2011

Penulis


commit to user ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL................................................................................................... i

ABSTRAK .................................................................................................................. ii

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN..................................................................................... iv

MOTTO dan PERSEMBAHAN ................................................................................. v

KATA PENGANTAR ................................................................................................ vi

DAFTAR ISI ............................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... xii

BAB

I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ..................................................... 1

1) Sejarah DPPKA ........................................................................................ 1

2) Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi DPPKA....................................... 6

3) Struktur Organisasi DPPKA .................................................................... 7

4) Deskripsi Tugas Jabatan Struktural .......................................................... 9

5) Tata Kerja DPPKA ................................................................................... 15

6) Visi dan Misi DPPKA .............................................................................. 16

B. LATAR BELAKANG MASALAH ............................................................. 17

C. RUMUSAN MASALAH .............................................................................. 20


commit to user x

D. TUJUAN PENELITIAN ............................................................................... 20

E. MANFAAT PENELITIAN .......................................................................... 21

II. ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 22

1) Pengertian Pajak ....................................................................................... 22

2) Sistem Pemungutan Pajak ........................................................................ 24

3) Penagihan Pajak ....................................................................................... 25

4) Penggolongan Pajak ................................................................................. 27

5) Pengertian Pajak Daerah ......................................................................... 28

6) Pengertian Pajak Reklame ........................................................................ 29

B. ANLISIS DATA dan PEMBAHASAN ........................................................ 31

1) Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Tahunan dan Pajak Reklame

Insidentil .................................................................................................. 31

2) Cara Perhitungan Pajak Reklame Tahunan dan Pajak Reklame

Insidentil ................................................................................................. 36

3) Analisis Pengaruh Pajak Reklame Tahunan dan Pajak Reklame Insidentil

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta ................................. 43

4) Analisis Penentuan Target dan Potensi Penerimaan Pajak Reklame

Dengan Metode Kecenderungan Lurus (Linier Trend Method) .............. 50

C. HAMBATAN YANG TIMBUL SAAT PENYELENGGARAAN

REKLAME DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME ........................... 54


commit to user xi

D. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI MASALAH

YANG TERJADI .......................................................................................... 60

III. TEMUAN

A. KELEBIHAN ................................................................................................ 61

B. KELEMAHAN ............................................................................................. 62

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN ............................................................................................. 64

B. REKOMENDASI ......................................................................................... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user xii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

II.1 Penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Reklame Board ....................... 37

II.2 Penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Non Board ............................... 38

II.3 Penetapan Tarif Retribusi ........................................................................... 38

II.4 Penetapan Nilai Strategis Mencakup Lokasi, Luas Reklame, Sudut

Pandang Kelas Jalan untuk Reklame Board ............................................... 39

II.5 Kontribusi Pajak Reklame Tahunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

di Kota Surakarta ........................................................................................ 44

II.6 Kontribusi Pajak Reklame Insidentil Terhadap Pendapatan Asli Daerah

di Kota Surakarta ........................................................................................ 45

II.7 Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahunan .......................................... 47

II.8 Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Insidentil ......................................... 48

II.9 Peramalan Target Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2008-2010 dengan

Metode Kecenderungan Lurus ................................................................... 51

II.10 Peramalan Potensi Pajak Reklame Dalam Kaitannya dengan Penentuan

Target dengan Metode Kecenderungan Lurus ........................................... 53

II.11 Perbandingan Target yang Ditentukan oleh DPPKA dengan Target

Yang Dicari oleh Penulis ............................................................................ 53


commit to user

ABSTRACT

Analysis of Taxation at The Annual Advertisement and Advertisement Tax

Incidental in Order to Optimize Revenue in Surakarta City

ALIM ADI TANTOMO F3408011

The advertisement tax is revenue for administering the city of Surakarta advertisement. The potential for this advertisement tax continues to increase, along with the times. DPPKA Surakarta is the executive element of local government in the field of regional income in charge of digging as much as possible the potential of local tax revenue.

The aim of the research the author is to know the intent and purpose of the discrepancy between annual and incidental advertisement tax and the impact on local revenues. In conducting this research, writer use method of direct observation and interviews of relevant parties. The author also compares the theory that the author could during collage with real field data. During the study authors found the weakness that occurred during the collection and management of advertisement tax treatment, including (1) dysfunction of department licensing advertisement, (2) are less strict regulation, (3) tax payers often break the rules, (4) dysfunction department of the DPPKA.

The conclusion that can present the author is the inability of local regulations to regulate advertisement arrangement significantly, and the calculation of target setting is not based on the real potential of advertisement tax, so tax collection be less than the maximum advertisement.

From the finding obtained, the author can make recommendation that local government could be more strictly enforce that law and also more actively cooperate with private parties in order to maximize the collection of advertisement tax.


commit to user

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan ASET

Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta tentunya tidak

dapat dipisahkan dengan sejarah daerah Surakarta sebagai wilayah pemerintahan otonom

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, sampai dengan tahun 1946 di Surakarta terjadi

konflik sehubungan dengan adanya pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah

Istimewa. Hal ini dapat diredam untuk sementara waktu oleh Pemerintah dengan

mengeluarkan Surat Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/S-D yang

menetapkan Daerah Surakarta untuk sementara sebagai daerah karesidenan dan dibentuk

daerah baru dengan nama Kota Surakarta.

Peraturan yang telah ada tersebut kemudian disempurnakan dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota

Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Haminte Kota Surakarta waktu itu terdiri

dari 5 wilayah kecamatan dan 44 kelurahan, karena 9 kelurahan di wilayah Kabupaten

Karanganyar belum diserahkan. Pelaksanaan penyerahan 9 kelurahan dari Kabupaten

Karanganyar itu baru terlaksana pada tanggal 9 September 1950. Pelaksana teknis

pemerintahan Haminte Kota Surakarta terdiri dari jawatan-jawatan. Jawatan yang

dimaksud adalah Jawatan Sekretariat Umum, Jawatan Keuangan, Jawatan Pekerjaan

Umum, Jawatan Sosial, Jawatan Kesehatan, Jawatan Perusahaan, Jawatan P.D.&K,

Jawatan Pamong Praja, dan Jawatan Perekonomian. Jawatan Keuangan ini merupakan


commit to user

2

lembaga yang mengurusi penerimaan pendapatan daerah yang antara lain adalah pajak

daerah.

Berdasarkan keputusan DPRDS Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956

tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, maka Jawatan Umum diganti menjadi Dinas

Pemerintahan Umum yang terbagi dalam urusan-urusan dan setiap urusan-urusan

tersebut terbagi lagi dalam bagian-bagian. Dengan adanya perubahan tersebut dapat

disimpulkan bahwa untuk penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang

sebelumnya ditangani oleh Jawatan Keuangan kini ditangani lebih khusus oleh Urusan

Pajak.

Berdasar Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Surakarta tanggal 23

Februari 1970 No.259/X.10/Kp.70 tentang Struktur Organisasi Kotamadya Surakarta

termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti menjadi bagian dan bagian itu membawahi

urusan-urusan sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum, Urusan Pajak diganti

menjadi Bagian Pajak.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta

tanggal 30 Juni 1972 No.162/Kep/Kdh.IV/Kp.72 tentang Penghapusan Bagian Pajak dari

Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas

baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat

DIPENDA.

Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan

langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada saat itu Dinas Pendapatan

Daerah dibagi menjadi empat seksi, yaitu Seksi Umum, Seksi Pajak Daerah, Seksi Pajak

Pusat/Propinsi yang diserahkan kepada Daerah dan Seksi Doleansi/P3 serta Retribusi


commit to user

3

dan Leges Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan

tugasnya langsung di bawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pendapatan Daerah

Tugas Pokok Dipenda waktu itu adalah sebagai pelaksana utama Walikota Kepala

Daerah di bidang perencanaan, penyelenggaraan, dan kegiatan di bidang pengelolaan

sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah, yang antara lain sektor

Perpajakan Daerah, Retribusi, Leges dan lain-lain yang menurut sifat dan bentuk

pekerjaan itu dapat dimasukkan dalam Dinas Pendapatan Daerah. Tugas pekerjaan yang

dimaksud dapat meliputi tata pengurusan, pengawasan, ketertiban dan pengamanan

menurut kebijaksanaan dan petunjuk teknis yang digariskan oleh Walikota Kepala

Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang Pajak Daerah,

terdapat 13 macam pajak-pajak daerah Kotamadya Surakarta yang wewenang

pemungutan dan pengelolaan ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.Pajak-pajak

Daerah terssebut harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang sebelum diberlakukan

perlu mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia.Dan

sehubungan dengan keadaan,waktu itu baru ada 4 macam Pajak Daerah yang dijalankan

dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,yaitu:

1. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 1972.

2. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No.11 tahun 1971.

3. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 1953.

4. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun

1972.


commit to user

4

Disamping Pajak tersebut,Dipenda juga bertugas mengelola Pajak-Pajak Negara

yang diserahkan kepada daerah,yaitu:

1. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 1959.

2. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 tahun 1960.

3. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 1970.

4. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 1971.

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/12/41- 101

Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II makin memperjelas keberadaan Dinas

Pendapatan Daerah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26

Mei 1988 No. 473-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah,

dan Pendapatan Daerah lainnya telah mengakibatkan pembagian tugas dan fungsi

dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan daerah yaitu

pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan prosedur tersebut

dikenal dengan MAPENDA (Manual Pendapatan Daerah). Sistem ini diterapkan di

Kotamadya Surakarta dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1990 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan berjalannya waktu penataan pemerintahaan Kota Surakarta kembali

mengalami perbaikan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang Peraturan

Daerah No. 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pendapatan Daerah Tingkat II dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dalam

peraturan baru ini nama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) berubah menjadi


commit to user

5

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau yang sering disebut dengan

DPPKA. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Surakarta ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009. Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset atau DPPKA dibagi kedalam bidang-bidang yang dipimpin

langsung oleh seorang Kepala Dinas. Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala

Bagian atau biasa disebut Kabag yang dalam menjalankan tugasnya langsung di

bawah pimpinan dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset.

2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi DPPKA

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah unsure pelaksana

Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang

dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota Surakarta. DPPKA Surakarta mempunyai tugas pokok seperti yang

tercantum dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Pasal 34 ayat (2) yaitu

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah.

Fungsi DPPKA antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.


commit to user

6

c. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi.

d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan angsuran pajak dan retribusi.

e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain.

f. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan pendapatan lain.

g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi.

h. Pengelolaan aset barang daerah.

i. Penyiapan penyusunan, perubahan, dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja

daerah.

j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah.

k. Penyelenggaraan sosialisasi.

l. Pembinaan jabatan fungsional.

m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

3. Struktur Organisasi DPPKA Surakarta

Sesuai dengan Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Bagian Keempatbelas Pasal 35, Susunan

Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

a. Kepala.

b. Sekretariat, membawahkan :

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

2) Subbagian Keuangan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahkan :


commit to user

7

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

d. Bidang Penetapan, membawahkan :

1) Seksi Perhitungan.

2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.

e. Bidang Penagihan, membawahkan :

1) Seksi Penagihan dan Keberatan.

2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

f. Bidang Anggaran, membawahkan :

1) Seksi Anggaran I.

2) Seksi Anggaran II.

g. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :

1) Seksi Pembendaharaan I.

2) Seksi Perbendaharaan II.

h. Bidang Akuntansi, membawahkan :

1) Seksi Akuntansi I.

2) Seksi Akuntansi II.

i. Bidang Aset, membawahkan :

1) Seksi Perencanaan Aset.

2) Seksi Pengelolaan Aset.

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

k. Kelompok Jabatan Fungsional.


commit to user

8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas

membawahkan :

a. Sekretariat

b. Bidang pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi

c. Bidang Penetapan

d. Bidang Penagihan

e. Bidang Anggaran

f. Bidang Perbendaharaan

g. Bidang Akuntansi

h. Bidang Aset

i. Bidang UPTD

j. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Uraian tugas seorang Kepala adalah sebagai berikut:

1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan

Program Pembangunan Daerah.

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan

tugas.

3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas.


commit to user

9

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,

pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat membawahi subbagian-subbagian sebagai berikut:

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Subbagian ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan

menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja

tahunan Dinas. Selain itu juga bertugas sebagai pelaksana/melaksanakan

monitoring dan pengendalian, analisa dan evaluasi dan serta menyusun laporan

hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi

keuangan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas yang cukup banyak yaitu

melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi

perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris,

pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan


commit to user

10

masyarakat, sistem jaringan dokumentasi, informasi hukum, dan administrasi

kepegawaian.

c. Bidang Pendaftaran, pendataan dan dokumentasi (DAFDA & Dokumentasi)

Bidang Pendaftaran, pendataan dan dokumentasi mempunyai tugas pokok

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

pendaftaran, pendataan, dokumentasi dan pengolahan data.

Bidang Pendaftaran, Pandataan, dan Dokumentasi membawahi seksi-seksi sebagai

berikut:

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan dan

pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Pajak

Retribusi Daerah (WRD).

2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data Tugas dari Seksi Dokumentasi dan

Pengolahan Data adalah menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan

mengolah data Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah.

d. Bidang Penetapan

Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perhitungan dan penerbitan surat

ketetapan.

Bidang Penetapan membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

1) Seksi Perhitungan


commit to user

11

Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan

besarnya pajak dan retribusi.

2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menetapkan Surat Ketetapan

Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), dan surat-surat ketetapan pajak

lainnya.

e. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penagihan, keberatan dan pengelolaan

penerimaan sumber pendapatan lain.

Bidang Penagihan membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

1) Seksi Penagihan dan Keberatan

Tugas yang dipikul adalah melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah,

retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan

keberatan dan penyelesaiannya.

2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

Seksi ini bertugas mengumpulkan data sumber-sumber penerimaan lain diluar

pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

yang berlaku.


commit to user

12

f. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian anggran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka

penyusunan dan pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD.

Bidang Anggaran terdiri dari dua seksi yang merupakan satu kesatuan tim kerja,

yaitu sebagai berikut:

1) Seksi Anggaran I

2) Seksi Anggaran II

g. Bidang Perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan

I dan II.

h. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan tata akutnansi

keuangan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surakarta.

Bidang Akuntansi membawahi seksi – seksi sebagai berikut :


commit to user

13

1) Seksi Akuntansi I

2) Seksi Akuntansi II

i. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijaan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan aset dan pengelolaan aset.

Bidang Aset membawahi seksi-seksi sebagai berikut:

1) Seksi Perencanaan Aset

Seksi ini mempunyai tugas merencanakan dan mengembangkan semua aset yang

dimiliki Pemerintah Daerah Kota Surakarta sehingga dapat berguna bagi

masyarakat dan pemerintah.

2) Seksi Pengelolaan Aset

Seksi ini bertugas sebagai pelaksana rencana yang telah dibuat oleh Seksi

Perencanaan Aset dan juga sebagai pengelola aset-aset tersebut

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan

Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.


commit to user

14

5. Tata Kerja DPPKA Kota Surkarta

Dalam melaksanakan tugasnya DPPKA Kotamadya II Surakarta mendapatkan

pembinaan teknis fungsional dan DPPKA Tingkat I Jawa Tengah. Dalam melaksanakan

tugasnya Kepala Dinas menerapkan prinsipprinsipkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

simplikasi baik dalam lingkungan DPPKA sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala

Sekretariat, Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan, dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis

Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing.

Kepala Sekretariat, para Kepala Seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggung

jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-

hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarkis jabatan masing-masing. Kepala

Sekretariat, Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan, dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis

Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Para Kepala Seksi pada DPPKA

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sekretariat/Kepala Bagian yang

membidanginya.

Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi di lingkungan DPPKA

Kotamadya Dati II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkat II Surakarta. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan di

lingkungan DPPKA Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diangkat dan diberhentikan

oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.

6. Visi dan Misi DPPKA Kota Surakarta


commit to user

15

a) Visi DPPKA

Visi DPPKA adalah mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang optimal

untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surakarta.

b) Misi DPPKA

Misi DPPKA adalah sebagai berikut:

1. Menggali sumber pajak dan retribusi tiada henti.

2. Meningkatkan pendapatan daerah tiada kenal menyerah.

3. Mengutamakan kualitas pelayanan ketertiban.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Kecenderungan globalisasi dan regionalisasi membawa tantangan dan peluang baru

bagi proses pembangunan di Indonesia. Era otonomi daerah yang disebut-sebut sebagai

kebijakan yang sesuai untuk memeratakan pembangunan daerah saat ini, membuat kepala

daerah harus bisa menggali potensi semaksimal mungkin untuk peningkatan pendapatan

asli daerah. Salah satu objek untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah reklame,

yang kini semakin digemari sebagai media promosi, mulai dari baliho, billboard,

selebaran, dan sebagainya.

Menurut perda no.5 tahun 1990 yang dimaksud reklame adalah benda, alat-alat, atau

media yang bentuk dan coraknya beragam yang dipergunakan untuk memperkenalkan,

menganjurkan dan memujikan barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian


commit to user

16

umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, dan

atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Berdasarkan PERDA Kota Surakarta No. 5 tahun 1999 tentang Pajak Reklame,

penyelenggaraan reklame meliputi :

a. Reklame papan / billboard

b. Reklame kain

c. Reklame melekat / stiker

d. Reklame selebaran

e. Reklame berjalan

f. Reklame kendaraan

g. Reklame peragaan

h. Reklame udara

i. Reklame suara

j. Reklame film / slide

Ada beberapa pengecualian dalam pengenaan pajak reklame yaitu penyelenggaraan

reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan yang

sejenisnya.

Bentuk, ukuran, konstruksi, penempatan dan izin penyelenggaraan reklame

ditentukan dan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, disesuaikan dengan

kemampuan dan kondisi daerahnya. Dalam pemasangan reklame dibutuhkan tempat-

tempat yang strategis, namun juga tidak bisa memasang reklame disembarang tempat.


commit to user

17

Ada tempat-tempat yang dilarang untuk memasang reklame, seperti di jalur-jalur atau

jalan-jalan utama.

Tujuan pemasangan reklame sendiri adalah untuk mempromosikan barang atau pun

jasa kepada kalayak umum supaya tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa yang

ditawarkan.

Di era serba modern ini, dimana kecanggihan teknologi terus berkembang demi

memudahkan segala urusan manusia, media promosi sangat berperan aktif dalam

keberhasilan terjualnya sebuah produk di pasaran. Perusahaan-perusahaan besar dan kecil

pun beramai-ramai untuk bersaing ketat memikat konsumennya. Dengan media reklame

salah satunya, yang sering kita jumpai adalah spanduk, umbul-umbul, billboard,

selebaran kertas yang dibagikan dijalan ataupun yang terpasang dipinggiran jalan.

Dengan pemasangan reklame yang banyak dan menarik, diharapkan konsumen akan

tertarik untuk mencoba produk mereka, dan tanpa disadari reklame yang terpasang

tersebut secara tidak langsung merusak keindahan kota itu sendiri. Populasi pemasangan

reklame yang semakin meningkat, membuat pemerintah harus bertindak tegas dalam

rangka mengendalikan pemasangan reklame yang kian hari kian bertambah dengan tetap

memperhatikan para penyelenggara reklame sebagai wajib pajak dalam upaya

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di sektor pajak reklame. Dengan kata lain,

pemerintah harus tetap menjaga ketertiban pemasangan reklame dan menjaga para wajib

pajak agar tidak merasa dirugikan atas kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Oleh

karena itu, penulis ingin mengetahui lebih dalam dengan membuat Tugas Akhir yang

berjudul :


commit to user

18

”ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TAHUNAN DAN PAJAK

REKLAME INSIDENTIL DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN

ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008-2010”.

C. PERUMUSAN MASALAH

Dari gambaran objek penelitian di atas, maka untuk memudahkan penyusunan tugas

akhir ini, penulis mencoba merumuskan masalah :

1. Seperti apa pemungutan pajak reklame tahunan dan insidentil?

2. Seberapa besar pengaruh antara pajak reklame tahunan dan reklame insidentil dalam

menunjang pendapatan asli daerah kota Surakarta?

3. Bagaimana tindakan tegas pemerintah dalam mengendalikan jumlah populasi

pemasangan reklame?

4. Hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam menertibkan ke dua objek

pajak tersebut?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan pemungutan pajak reklame tahunan dan insidentil.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemungutan pajak reklame tahunan dan

insidentil terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta.


commit to user

19

3. Untuk mengetahui dan mencari solusi mengendalikan populasi pemasangan reklame.

4. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul ketika

menyelenggarakan dan memungut pajak reklame.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Pembaca.

Dapat menambah informasi, pengetahuan dan wawasan tentang pemungutan pajak

reklame tahunan dan insidentil di kota Surakarta.

2. Bagi Universitas

Sebagai bahan referensi bagi penulisan tugas akhir selanjutnya dengan tema yang

sama.

3. Bagi DPPKA

Dapat memberikan masukan atau referensi dalam melakukan pengendalian

populasi reklame dan pemungutan pajak reklame tahunan dan insidentil di kota Surakarta.

Sebagai sumber informasi mengenai fakta pertumbuhan reklame di kota Surakarta.

BAB II

ANALISIS dan PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pajak


commit to user

20

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak adalah untuk

membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan guna menunjang sarana dan prasarana

di Negara atau daerah tertentu. Negara pada dasarnya memerlukan dana untuk

kepentingan rakyat. Didalam Undang-undang Perpajakan no 28 tahun 2007, pajak adalah

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam bukunya

tentang Hukum Pajak, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton menjelaskan mengenai fungsi

pajak, yang dapat digolongkan dalam beberapa penjabaran, yaitu:

a. Fungsi Budgeter

Adalah sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran

pemerintah, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, dan bila ada sisa

(surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

b. Fungsi Regulerend

Adalah alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan

ekonomi. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta, seperti yang

dikemukakan Dr. Soemitro Djojohadikusumo, yaitu fiscal policy sebagai suatu alat

pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang barsamaan secara langsung

menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk public investmen dan secara tidak

langsung digunakan untuk menyalurkan private saving ke arah sektor-sektor yang

produktif maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang

menghambat pembangunan.


commit to user

21

c. Fungsi Demokrasi

Adalah bentuk wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan

pembangunan demi kemaslahatan (kebaikan/ manfaat) manusia. Fungsi demokrasi

pada masa sekarang lebih sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan

memperoleh pelayanan dari pemerintah setelah mereka membayar pajak yang

terutang.

d. Fungsi Redistribusi

Adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam

masyarakat. Misal, dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar

kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil

kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.

2. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

a. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pemerintah atau biasa dikenal sebagai fiskus (pemungut pajak)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan sistem ini

masyarakat bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh

fiskus.

b. Semiself assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang pada fiskus atau wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang

yang terutang. Jadi dengan sistem ini masyarakat juga berperan dalam menentukan

besarnya pajak yang terutang untuk setiap bulannya, baru pada akhir tahun pajak


commit to user

22

fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang

dilaporkan oleh wajib pajak.

c. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang, tanpa adanya campur tangan dari fiskus, kecuali wajib pajak melanggar

ketentuan yang berlaku.

d. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang.

Dengan sistem ini, wajib pajak dan fiskus bersifat pasif, hanya pihak ke tiga yang

bertugas menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajak yang terutang. Fiskus

hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan/ pemungutan pajak yang

dilakukan oleh pihak ke tiga (Mardiasmo, 2009:5)

3. Penagihan Pajak

Di zaman sekarang ini peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan

yang dilakukan pemerintahan sangat diharapkan. Sesuai dengan kerangka sistem self

assessment yang dianut dalam UU Perpajakan sejak tahun 1983, memberikan

kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan

pajaknya sendiri. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat cukup kendala dalam

pelaksanaan pemungutan pajak ini. Masih banyak masyarakat yang dengan sengaja

maupun dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak

kepada Negara. Dengan terlambatnya pajak yang dibayarkan atau pun tidak dibayarkan

pajak yang terutang tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak . Oleh karena


commit to user

23

itu, untuk mencairkan dana-dana yang tidak atau belum dibayarkan dilakukan tindakan

penagihan pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Dalam bukunya Pemeriksaan Pajak, Hardi menjelaskan penagihan pajak sendiri

telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dalam rangka penagihan pajak dilakukan secara bertahap, artinya tindakan diawali

dengan surat teguran, tetapi bila wajib pajak tidak menghiraukan baru dilakukan

tindakan secara paksa. Ada tiga hal kriteria diterbitkannya Surat Paksa (SP), yaitu:

a. Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh

tempo dan telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan.

b. Bahwa terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.

c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran

atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam bukunya Pemeriksaan Pajak, Hardi menjelaskan jika Surat Paksa (SP) sudah

tidak mampu untuk menagih penanggung pajak, maka tindakan penagihan lebih lanjut

dengan tindakan penyitaan atau pelelangan. Prinsip dari tindakan penyitaan yang

dilakukan oleh juru sita adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dan

tidak mengubah status kepemilikan suatu barang, bahkan barang yang disita bisa

dititipkan kepada penanggung pajak atau dapat disimpan ditempat lain. Oleh karena itu,

penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di

tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain. Penyitaan tersebut

dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Tindak penagihan terakhir adalah dengan pelelangan. Pelelangan merupakan upaya

hukum dalam rangka mencairkan tunggakan pajak sebagaimana diataur dalam pasal 25


commit to user

24

UU Penagihan Pajak. Pasal 25 ayat (1) menyatakan “apabila utang pajak dan/ atau biaya

penagihan pajak tidak dilunasi setelah penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan

penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang”

4. Penggolongan Pajak

Berdasarkan buku Perpajakan karangan Sumarso, jenis-jenis pajak yang dikenakan

kepada wajib pajak dapat digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu menurut sifatnya,

menurut sasaran atau objeknya, dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Menurut sifatnya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu:

1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak

lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan dan

dilakukan secara berulang-ulang misalnya, PPh.

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke

pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut sasaran atau objeknya, jenis pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan

pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan

subjeknya.

2) Pajak obyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada obyeknya

baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi

subyek pajak maupun tempat tinggal.


commit to user

25

c. Menurut lembaga pemungutannya, Waluyo (2010:56) memaparkan jenis pajak dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak pusat adalah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I

maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

masing-masing.

5. Pengertian Pajak Daerah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pajak daerah adalah pajak-pajak yang

dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur

berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk

pembiayaan rumah tangga daerah. Sedangkan menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000,

pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dimana hasilnya digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak

daerah dibedakan menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutanya. Menurut wilayah

pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi:

a. Pajak Propinsi yang terdiri dari:

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.

2) Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.


commit to user

26

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari:

a) Pajak Hotel

b) Pajak Restoran

c) Pajak Hiburan

d) Pajak Reklame

e) Pajak Parkir

f) Pajak Penerangan Jalan

g) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

6. Pengertian Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat-alat, atau media yang bentuk dan coraknya beragam

yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan barang, jasa

atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang

yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Reklame Tahunan.

1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang pajak reklame.

2) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang perubahan

keputusan walikota nomor 03/DRT/1999 tentang pedoman pelaksanaan reklame.

b. Dasar Hukum Penyelenggaraan Reklame Insidentil.

1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang pajak reklame.

2) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang perubahan

keputusan walikota nomor 03/DRT/1999 tentang pedoman pelaksanaan reklame.


commit to user

27

3) Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 7 tahun 2009 tentang retribusi pemakaian

kekayaan daerah.

Objek pajak reklame berdasarkan PERDA No. 5 tahun 1999 tentang Pajak Reklame

adalah penyelenggara reklame yang jenisnya meliputi:

k. Reklame papan / billboard

l. Reklame kain

m. Reklame melekat / stiker

n. Reklame selebaran

o. Reklame berjalan

p. Reklame kendaraan

q. Reklame peragaan

r. Reklame udara

s. Reklame suara

t. Reklame film / slide

Pajak reklame sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu: Pajak Reklame Tahunan dan

Pajak Reklame Isidentil.

a. Pajak reklame tahunan, pajak reklame yang sifat pembayarannya dibayar per tahun

misal, reklame papan/billboard, reklame berjalan, reklame kendaraan, reklame

udara, reklame suara, dan reklame film/ slide.

b. Pajak reklame insidentil, pajak reklame yang sifat pembayarannya dibayar pada

jangka waktu kurang dari satu tahun, maksimal satu bulan dan minimal 1 minggu

penayangan misal, selebaran, spanduk, umbul-umbul, baliho, MMT, dan stiker.

Untuk reklame insidentil jika masa tayangnya sudah habis tidak diperkenankan

untuk diperpanjang lagi.


commit to user

28

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame Tahunan dan Pajak Reklame Insidentil

a. Pajak Reklame Tahunan

1) Prosedur Pendaftaran dan Pendataan

§ Mengisi formulir disertai dokumen mengenai reklame yang akan dipasang

mencakup tinggi, lebar, panjang, serta informasi lain yang dibutuhkan untuk

pendataan, seperti foto lokasi pemasangan reklame.

§ Formulir dan dokumen yang telah diisi diserahkan ke bidang Pendaftaran,

Pendataan, dan Dokumentasi (DAFDA & Dokumentasi).

§ Selanjutnya dilakukan cek lokasi ke tempat yang akan dipasang reklame.

Lama cek biasanya dua hari sampai satu minggu. Pengecekan ini biasanya

mencakup pendataan apakah di tanah Negara atau tanah milik sendiri.

§ Jika telah dilakukan cek lokasi, maka akan langsung diperhitungkan

pajaknya.

2) Prosedur Penghitungan dan Penetapan

§ Pajak yang akan dihitung berdasarkan tinggi, lebar, panjang, serta informasi

lain yang dibutuhkan.

§ Informasi yang telah didata oleh bidang DAFDA & Dokumentasi

diserahkan ke bagian penetapan untuk dilakukan perhitungan pajaknya.

Dibidang penetapan akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) jika reklame tersebut


commit to user

29

dipasang di tanah milik Negera, serta form Uang Jaminan Bongkar (UJB),

yang dari kesemua surat tersebut di cetak rangkap lima.

§ Setiap form/ surat lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk

bidang DAFDA & Dokumentasi sebagai arsip tetap, lembar ketiga untuk

bidang Penetapan, lembar keempat untuk bidang Pembukuan dan lembar

kelima untuk kas penerimaan dinas pendapatan daerah surakarta sebagai

bukti bayar yang sebelumnya diberikan ke wajib pajak terlebih dahulu.

§ Semua form/ surat di cek kembali dan diotorisasi di bidang DAFDA &

Dokumentasi lalu diserahkan di bidang Penetapan untuk dilakukan

penetapan, selanjutnya lembar kedua dikembalikan ke bidang DAFDA &

Dokumentasi, lembar ketiga untuk bidang Penetapan dan lembar keempat

diserahkan ke bidang Pembukuan lalu lembar pertama dan kelima

diserahkan ke wajib pajak yang nantinya lembar kelima diserahkan ke kas

penerimaan dinas daerah Surakarta.

§ Setelah ditetapkan SKPD, maka surat-surat tersebut akan diserahkan ke

wajib pajak yang bersangkutan, jika wajib pajak masih berdomisili di

Surakarta. Untuk yang diluar Surakarta maka SKPD akan dikirim via

faximile. Strategi ini biasa disebut strategi jemput bola, jadi pemerintah juga

berperan aktif dalam penyampaian SKPD, sehingga wajib pajak menerima

SKPD bisa tepat waktu.


commit to user

30

3) Prosedur Pembayaran

Setelah wajib pajak menerima SKPD, diharapkan wajib pajak bisa

sesegara mungkin untuk membayarkan pajaknya supaya reklame yang akan

dipasang bisa segera mendapat ijin pendirian. Dengan membawa SKPD, form

UJB, form perhitungan wajib pajak membayarkan pajaknya ke bagian kasir.

Lalu lembar pertama SKPD akan divalidasi lunas.

4) Prosedur Perizinan Penyelenggaraan Reklame

Setelah divalidasi lunas oleh bagian kas penerimaan DPPKA, maka wajib

pajak kembali ke customer service office memperlihatkan form pertama yang

telah divalidasi untuk dibuatkan surat perizinan reklame oleh bidang DAFDA &

Dokumentasi, dimana ada 2 lembar kemudian lembar pertama diserahkan ke

wajib pajak melalui customer service office (CSO) dan lembar kedua diarsip

oleh bidang DAFDA & Dokumentasi.

b. Pajak Reklame Insidentil.

Khusus untuk penyelenggaraan reklame insidentil seperti baliho, MMT, kain

(spanduk, umbul-umbul, dll), kertas poster, plastik ditangani oleh Kantor Pelayanan

dan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta. Tata cara penyelenggaraan

reklamenya adalah sebagai berikut:

1) Prosedur Perizinan


commit to user

31

Wajib pajak mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame secara

tertulis kepada Walikota Surakarta dengan mengisi formulir yang telah di

sediakan di Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta dengan

dilengkapai fotocopy KTP penanggung jawab iklan, surat persetujuan dari

pemilik lahan/ kepala instansi untuk pemasangan reklame di atas tanah/ gedung

milik pemerintah, materi reklame di bawa ke KPPT untuk di validasi. Setalah di

validasi maka akan diterbitkan SPKPD/ SKRD sebagai bukti izin reklame.

2) Prosedur Pembayaran dan Penagihan

Untuk pembayaran reklame insidentil dibayar dimuka, guna mendapat izin

reklame yang sebelumnya WP juga harus membayar retribusi sewa tanah dan

uang jaminan bongkar. Reklame yang telah penuh pajaknya (lunas), diberi

tanda lunas pajak reklame. Setiap penyelenggara reklame insidentil membayar

100% uang jaminan bongkar dari jumlah pajak yang dibayar, jadi bisa

dikatakan besarnya pajak yang dibayarkan dua kali lipat lebih besar dari pajak

terhutang, hanya saja uang jaminan bongkar ini bisa ditarik kembali oleh WP

jika pada masa penerbitan reklame sudah habis dan reklame yang terpasang

diturunkan sendiri oleh penyelenggara reklame dengan batas pembongkaran

reklame dilaksanakan selambat-lambatnya lima belas hari setelah masa

berlakunya habis.

2. Cara Perhitungan Pajak Reklame Tahunan dan Pajak Reklame Insidentil


commit to user

32

Dasar perhitungan pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame. Nilai Sewa

Reklame ini dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek

Reklame. Tarif dari nilai strategis ditetapkan dalam Kep. Walikota Nomor

03/DRT/1999 tanggal 27 Desember 1999, sedangkan untuk tarif pajak reklame sendiri

ditetapkan sebesar 20% dari nilai sewa reklame.

Khusus untuk reklame non board diperhitungkan dari NJOP reklame tanpa dengan

mempertimbangkan nilai strategis. Perhitungan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) reklame

berdasarkan besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame yang meliputi

indikator:

a) biaya pembuatan/ konstruksi,

b) biaya pemeliharaan,

c) lama pemasangan dan jenis reklame.

Tabel II. 1

Tabel Penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Reklame Board

No Jenis Reklame

( out door )

Konstruksi

(Rp)

Non Konstruksi

(Rp)


commit to user

33

1 2 3

BERSINAR a. > 51 b. 26 - 50 c. 11 - 25 d. 1 - 10

TIDAK BERSINAR a. > 51 b. 26 - 50 c. 11 - 25 d. 1 - 10

MULTIVISION a. > 51 b. 26 - 50 c. 11 - 10

225.000 175.000 125.000 75.000

200.000 150.000 100.000 50.000

500.000 400.000 300.000

115.000 90.000 75.000 40.000

100.000 75.000 50.000 25.000

250.000 200.000 150.000

Tabel II. 2

Tabel Penetapan NJOP Reklame Non Board

No Jenis Reklame Tahunan (Rp)

Bulanan (Rp)

Mingguan (Rp)

1 2 3

BALIHO K A I N

T E M P E L

50.000 60.000

12.000 7.500


commit to user

34

4 5

a. Kertas b. Plastik c. Seng d. Triplek

Berjalan UDARA (Balon)

400.000

10.000 30.000 23.000 21.000

50.000

2.500 5.000 6.000 5.000

12.500

Tabel II. 3

Tabel Penetapan Tarif Retribusi

No Jenis Reklame Tarif Retribusi Keterangan 1 2 3

Di jalan Protokol Di jalan Ekonomi Di jalan Lingkungan

20% x NJOP /

10% x NJOP /

50% x NJOP /

Per Minggu Per Minggu Per Minggu

Nilai strategis dihitung berdasarkan besarnya bobot dan skor dari nilai strategis

reklame dengan indikator yang mencakup lokasi, kelas jalan, sudut pandang ketinggian

dan luas reklame. Berikut adalah tabel mengenai nilai strategis reklame:


commit to user

35

Dari tebel di atas dapat dibuat rumus perhitungan pajak reklame sebagai berikut:

Dari tebel di atas dapat dibuat rumus perhitungan pajak reklame sebagai berikut :

Pajak reklame terutang = 20% x Nilai Sewa

Nilai Sewa = Nilai Strategis + NOP Reklame

NJOP Reklame = Luas Reklame (/ ) x Ketetapan NJOP Reklme

Nilai Strategis :

Ø Lokasi = 15% x Score Ø Kelas Jalan = 25% x Score Ø Sudut pandang = 15% x Score Ø Ketinggian = 20% x Score Ø Luas Reklame = 25% x Score +

Total Score x NJOP Reklame


commit to user

36

a. Contoh Perhitungan Pajak Reklame Tahunan Di Jalan Protokol

Jalan Protokol adalah jalan-jalan utama yang ada di Kota Surakarta, dan memiliki nilai

titik yang strategis. Beberapa jalan ptotokol di Kota Surakarta adalah Jalan Slamet

Riyadi, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Sutarto, Jalan Sutarmi, Jalan Adi Sucipto.

Contoh kasus:

Pak Darto dalam usaha bisnis distronya ingin memasang reklame di jalan urip somoharjo

dikawasan perkantoran, dengan ukuran reklame 2m x 1,5m dan tinggi reklame 5m, satu

sudut pandang, berjenis reklame bersinar di tanah sendiri, sebanyak satu buah.

Perhitungan pajak reklamenya sebagai berikut;

NJOP reklame board bersinar:

175.000 x (2 x 1,5) = 525.000

Nilai Strategis:

Lokasi : 15% x 8 = 1,2

Kelas jalan : 25% x 10 = 2,5

Sudut Pandang : 15% x 8 = 1,2

Tinggi : 20% x 5 = 1

Luas : 25% x 1 = 0,25 +

Total Score 6,15

Nilai Strategis = 6,15 x 525.000


commit to user

37

= 3.228.750

Pajak terutang : 20% x (3.228.750 + 525.000) = 750.750

Karena ditanah sendiri maka tidak ada penambahan retribusi.

b. Perhitungan Pajak Reklame Tahunan Di Jalan Biasa/ Ekonomi

Pak Darto dalam usaha bisnis distronya juga ingin memasang reklame di jalan M.T.

Haryono dikawasan perkantoran, dengan ukuran reklame 2m x 1,5m dan tinggi reklame

5m, dua sudut pandang, berjenis reklame bersinar di tanah sendiri sebanyak satu buah.

Perhitungan pajak reklamenya sebagai berikut;

NJOP reklame board bersinar:

175.000 x (2 x 1,5) = 525.000

Nilai Strategis:

Lokasi : 15% x 8 = 1,2

Kelas jalan : 25% x 7 = 1,75

Sudut Pandang : 15% x 4 = 0,6

Tinggi : 20% x 5 = 1

Luas : 25% x 1 = 0,25 +

Total Score 4,8

Nilai Strategis = 4,8 x 525.000

= 2.520.000

Pajak terutang : 20% x (2.520.000 + 525.000) = 609.000

Karena ditanah sendiri maka tidak ada penambahan retribusi.

c. Perhitungan Pajak Reklame Insidentil


commit to user

38

Selain reklame tahunan Pak Darto juga memasang reklame insidentil di panggung

reklame daerah Mojosongo, dengan ukuran reklame 2m x 8m, berjenis reklame baliho

sebanyak satu buah dan reklame insidentil di pinggirang jalan Dr. Oen Mojosongo

dengan ukuran 2m x 3m berjenis kain sebanyak 5 buah. Masing-masing berdurasi satu

minggu dan satu bulan.

Perhitungan pajak reklamenya adalah sebagai berikut :

Tarif NJOP baliho mingguan = 12.000

Tarif NJOP reklame kain (@ 50.000) = 250.000

Tarif retribusi reklame kain:

0,5 x 250.000 = 125.000 +

Pajak terutang 387.000

Dikenakan retribusi karena di tanah Negara.

3. Analisis Pengaruh Pajak Reklame Tahunan dan Pajak Reklame Insidentil

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

Keberhasilan dapat diukur dengan melihat kemampuan daerah dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai

pengeluaran daerah. Terbukti untuk di Surakarta sendiri pembangunan infrastruktur

penunjang fasilitas umum telah banyak di lakukan. Pembangunan untuk fasilitas

reklame sendiri juga sudah banyak didirikan panggung reklame, yang digunakan untuk

memasang reklame-reklame insidentil. Panggung reklame tersebut adalah merupakan

salah satu upaya pemerintah untuk memfasilitasi para penyelenggara reklame untuk

memasang reklamenya dan agar reklame yang sifatnya insidentil bisa terpasang rapi di

panggung reklame tersebut.


commit to user

39

Pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pajak reklame

merupakan salah satu komponen pajak yang cukup potensial peranannya dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengetahui berapa prosentase pengaruh pendapatan pajak reklame terhadap

pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan:

Penerimaan pajak reklame dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah di Kota

Surakarta dapat dilihat dalam tabel II. 5 berikut ini.

Tabel II. 5

Kontribus Penerimaan Pajak Reklame Tahunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

di Kota Surakarta (dalam Rupiah)

Tahun Penerimaan Pajak Reklame PAD %

2008 3.527.909.910 102.989.919.369 3,43

2009 3.850.377.341 101.972.318.682 3,78

2010 4.697.717.016 113.972.332.541 4,12

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Dari tabel II.5 dapat dilihat penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli

Daerah di Kota Surakarta secara signifikan mengalami peningkatan pada tahun 2009,

dengan kenaikan sebesar 0,35% dari tahun 2008. Begitu pula di tahun 2010 yang juga

= %100 (PAD)Daerah Asli PendapatanReklamePajak Penerimaan Realisasi

X


commit to user

40

mengalmi kenaikan sebesar 0,34% dari tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa minat

para perusahaan sebagai penyelenggara reklame dari tahun ke tahun terus diminati

sebagai sarana promosi produk-produknya. Sehingga perlu adanya pengawasan khusus

bagi pemerintah sebagai penyedia fasilitas penempatan titik reklame. Sehingga dengan

begitu kenaikan penerimaan pajak reklame di setiap tahunnya dapat terus meningkat dan

media reklame sendiri dari tahun ke tahun akan terus berkembang dan peminatnya pun

juga akan semakin banyak, asalkan penataan dan pengelolaan reklame dapat

dimaksimalkan oleh pemerintah kota. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya media

promosi yang dikembangkan oleh penyedia jasa advertising. Sebuah hal yang positif jika

dipandang dari sisi penerimaan pajaknya, tapi menjadi tugas sendiri bagi pemerintah

untuk menghadapi segala masalah yang akan terjadi.

Berbanding terbalik pada penerimaan pajak reklame insidentil, yang penerimaannya

relatif lebih sedikit. Penerimaan pajak reklame insidentil dibandingkan dengan

Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel II. 6 berikut ini:

Tabel II. 6

Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Insidentil Terhadap Pendapatan Asli

Daerah di Kota Surakarta (dalam Rupiah)

Tahun Penerimaan Pajak Reklame PAD %

2008 1.030.539.450 102.989.919.369 1,00

2009 808.021.350 101.972.318.682 0,79

2010 1.442.271.255 113.972.332.541 1,26


commit to user

41

Sumber: Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta

Dari tabel II. 6 dapat dilihat penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli

Daerah di Kota Surakarta secara signifikan mengalami penurunan pada tahun 2009,

dengan prosentase penurunan sebesar 0,21% dari tahun 2008. Hal ini disebabkan pada

tahun 2009 para penyelenggara reklame lebih berminat pada reklame yang berjenis

tahunan. Selain masa pemasangan yang jauh lebih lama, biaya yang dikeluarkan pun juga

lebih hemat dalam jangka panjang. Namun pada tahun 2010 penerimaan pajak reklame

insidentil mengalami lonjakan yang cukup besar, prosentase kenaikannya adalah sebesar

0,47 jika dibanding dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan padatnya

reklame tahunan di tahun 2010 membuat penyelenggara reklame memilih alternatif untuk

memasang reklame insidentil. Pada kenyataannya pemohon reklame insidentil

sebenarnya terus mengalami penurunan dari tahun 2008 jumlah pemohon sebesar 2.962,

tahun 2009 jumlah pemohon 2.441, tahun 2010 jumlah pemohon 1.858. Jumlah pemohon

yang terus menurun tetapi penerimaan cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena

perubahan tarif yang juga mengikuti perkembangan reklame insidentil.

Dengan segala fasilitas infrastruktur yang sangat mendukung, sehingga penetapan

target pendapatan pada pajak reklame juga ditingkatkan setiap tahunnya. Hal ini

bertujuan guna memaksimalkan fasilitas yang telah dibangun, dan juga memaksimalkan

potensi-potensi pajak reklame yang ada di Kota Surakarta. Untuk mengetahui besarnya

prosentase capaian target pajak reklame dengan pendapatan pajak reklame dapat dihitung

dengan rumus:

Besarnya prosentase capaian target pajak reklame, dapat di lihat di tabel II.7 berikut ini: = %100

ReklamePajak PendapatanTarget ReklamePajak Pendapatan Realisasi

X


commit to user

42

Tabel II. 7

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahunan

Tahun Penerimaan Pajak Reklame Target %

2008 3.527.909.910 3.450.000.000 102,26

2009 3.850.377.341 4.500.000.000 85,56

2010 4.697.717.016 4.550.000.000 103,25

Sumber: DPPKA Kota Surakarta

Dari tabel II.7 dapat dilihat prosentase capaian target penerimaan pajak reklame di

Kota Surakarta. Pada tahun 2008 dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota

(Pemkot) penerimaan pajak reklame terpenuhi sebesar 102,26 %. Namun pada tahun

2009 dari target yang telah ditentukan Pemkot, penerimaan pajak reklame tidak

memenuhi target, dengan selisih sebesar Rp 649.622.659,- dari target yang ditentukan.

Hal ini dikarenakan masa pajak dari tahun 2008 yang habis di tahun 2009 banyak yang

diperpanjang masa terbitnya, sehingga penambahan reklame tahunan yang baru

prosentasenya hanya sedikit. Meskipun di tahun 2009 penerimaan pajak reklame tidak

memenuhi target yang ditentukan, potensi penerimaan pajak reklame di tahun 2010

sangat mungkin terjadi peningkatan, kerena reklame yang sudah terpasang selama dua

tahun otomatis perlu dipindah ketempat-tempat yang dinilai lebih strategis, sehingga

penyelenggaraan pada reklame yang baru pada titik-titik reklame juga semakin

meningkat. Kenaikan ini ditunjukkan pada tabel di atas, dimana tahun 2010 penerimaan


commit to user

43

pajak memenuhi target yang ditetapkan dan lebih besar dari target tahun 2009, yaitu

sebesar 103,25% dari target.

. Untuk capaian prosentase penerimaan pajak reklame insidentil dapat dilihat di

tabel II.8 berikut ini:

Tabel II. 8

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Insidentil

Tahun Penerimaan Pajak Reklame Target %

2008 1.030.539.450 872.229.750 118,15

2009 808.021.350 872.300.000 92,64

2010 1.442.271.255 872.250.000 165,35

Sumber: Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta

Dari table diatas dapat diketahui potensi per tahunanya relatif sama, karena

fasilitas untuk penempatan reklame insidentil tidak ada pembangunan baru. Jadi potensi

pajak reklame insidentil pun relatif sama tiap tahunnya, tetapi meskipun potensi relatif

sama penerimaan pajaknya terus memenuhi target, dapat dilihat di tahun 2008 prosentase

capaian target reklame insidentil sebesar 118,15%, tahun 2009 sebesar 92,64%, dan tahun

2010 sebesar 165,35%. Prosentase realisasi penerimaan pajak reklame insidentil sangat

dipengaruhi dari event-event yang diselenggarakan di Surakarta sendiri, seperti pada

tahun 2008 yang penerimaan pajak reklamenya bisa mencapai satu millir lebih, karena

banyak event-event besar di tahun ini misal SIEM dan SIPA . Event besar yang diadakan

setiap tahun selalu menarik banyak wisatawan asing maupun domestik datang ke


commit to user

44

Surakarta, sehingga banyak perusahaan yang memanfaatkan event ini untuk memasang

sebanyak-banyaknya reklame insidentil. Penerimaan pajak insidentil juga sangat

dipengaruhi oleh fasilitas panggung reklame yang sudah ada di beberapa titik jalan di

Surakarta, karena panggung reklame sendiri merupakan sarana utama reklame insidentil

untuk diselenggarakan. Jika dari panggung reklame tidak terurus alias sudah kusam

otomatis para penyelenggara reklame enggan tuk memasangnya di panggung reklame

tersebut. Hal ini terjadi pada tahun 2009, dimana panggung reklame dinilai tidak

menunjukkan citra tempat iklan yang layak untuk media promosi.

Dalam penerimaan pajak insidentil relatif sedikit tiap tahunnya, reklame insidentil

tetap di pertahankan dan terus dikembangkan inovasinya, karena reklame insidentil

merupakan alternatif fasilitas yang disediakan oleh Pemkot Surakarta untuk tetap

menjalin hubungan dengan wajib pajak yang telah menyelenggarakan reklame tahunan

dan juga masih tetap menyelenggarakan reklame insidentil. Pemungutan pajak reklame

insidentil juga berfungsi sebagai alat kontrol pemerintah untuk memantau perkembangan

reklame insidentil, baik itu mengenai jumlah atau pun perkembangan jenis reklamenya.

4. Analisis Penentuan Target dan Potensi Penerimaan Pajak Reklame Dengan

Metode Kecenderungan Lurus (Linier Trend Method)

Dalam bukunya The Power of Statistics, Supranto menjelaskan metode ini

merupakan cara meramalkan dengan menggunakan data time series. Data time series

adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan. Dari

data time series dapat ditarik trend, yaitu garis yang menunjukkan arah perkembangan

secara umum, kemudian dibuat persamaan trend. Khusus untuk data kali ini penulis


commit to user

45

mencoba meramalkan penentuan target dan potensi penerimaan pajak reklame tahunan

saja, untuk yang penerimaan pajak reklame insidentil tidak ada peramalan untuk target

dan potensinya, karena dari objek pajaknya sendiri tergantung dengan pembangunan

infrastruktur panggung reklame, sehingga kemungkinan untuk penentuan potensi

dimungkinkan akan sama setiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat pada tabel II.8 dimana

target dari pajak reklame insidentil tiap tahunnya relatif sama.

Untuk meramalkan target dan mencari potensi penerimaan pajak reklame

digunakan persamaan sebagai berikut:

Keterangan:

Y = nilai yang akan diramalkan

t = variabel waktu

a = nilai Y jika t = 0

b = koefisien arah sebagai perkiraan rata-rata kenaikan/ pertumbuhan

n = banyaknya tahun data

Data berikut ini merupakan data yang digunakan untuk meramalkan target tahun

2008-2010 dengan metode kecenderungan lurus. Tabel perhitungannya sebagai berikut:

Tabel II. 9

Peramalan Target Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2008-2010 Dengan Metode

Kecenderungan Lurus

Y = a + b(t)

Tahun REALISASI (Y) t

t(Y)

2002 Rp 1.402.712.208 -5.00 25 Rp (7.013.561.040)

2003 Rp 1.804.690.293 -3.00 9 Rp (5.414.070.879)

2004 Rp 2.015.892.093 -1.00 1 Rp (2.015.892.093)

2005 Rp 2.319.096.340 1.00 1 Rp 2.319.096.340

2006 Rp 3.579.599.930 3.00 9 Rp 10.738.799.790


commit to user

46

Dari data yang diperoleh, persamaannya menjadi :

a = ∑Y/ n

b = ∑ tY

jadi

a =

= 2.427.291.321

b =

= 226.045.106

Sehingga peramalan target reklame pada tahun 2008 diperoleh:

Target tahun 2008 = 2.427.291.321 + 226.045.106 (7)

= 4.009.607.064

Target tahun 2009 = 2.427.291.321 + 226.045.106 (8)

= 4.235.652.171

Target tahun 2008 = 2.427.291.321 + 226.045.106 (9)

= 4.461.697.277

Setelah mengetahui peramalan target penerimaan pajak reklame tahun 2008-2010

maka jika diambil persamaan , sedangkan untuk


commit to user

47

Tahun

Realisasi Pajak Reklame

Target Menurut Metode

Kecenderungan Lurus

Potensi (a x b)

Target Seharusnya (potensi th sekarang :

Realisasi th sebelumnya)

(a) (b) (y) (x)

2008 3.527.909.910 4.009.607.064 14.145.532.497.938.000.000 4.109.974.132

2009 3.850.377.341 4.235.652.171 16.308.859.142.237.400.000 4.622.810.547

2010 4.697.717.016 4.461.697.277 20.959.791.217.643.200.000 5.443.568.087

besarnya potensi pajak reklame didapat dengan perkalian realisasi tahun sekarang

dengan target yang telah diramalkan. Perhitungannya sebagai berikut:

Tabel II. 10

Peramalan Potensi Pajak Reklame Dalam Kaitannya Penentuan Target dengan

Metode Kecenderungan Lurus

Jadi dapat diketahui target seharusnya yang berpotensi dapat tertagih oleh

pemerintah seperti di tabel II.10.


commit to user

48

Tabel II. 11

Perbandingan Target yang Ditentukan oleh DPPKA dengan Target yang Dicari

oleh Penulis

Tahun Realisasi Pajak Reklame

Target Dari DPPKA

Target yang Diperoleh Penulis

Selisih Target

2008 3.527.909.910 3.450.000.000 4.109.974.132 659.974.132

2009 3.850.377.341 4.500.000.000 4.622.810.547 122.810.547

2010 4.697.717.016 4.550.000.000 5.443.568.087 893.568.087

Jika dilihat dari tabel II.11, Pemkot Surakarta masih kehilangan pendapatan

daerah dari penerimaan pajak reklame selama tiga tahun terakhir sebesar Rp

1.676.352.766,- . Perhitungan di atas tentunya hanya sekedar gambaran kecil tentang

perkiraan pendapatan yang dimungkinkan dapat memaksimalkan pendapatan daerah di

sektor pajak reklame dan juga untuk memantau kinerja dari pegawai pemerintah

daerah, terutama pada pemungutan pajak reklame tahunan. Dengan gambaran seperti di

atas dapat diketahui kinerja dari pegawai pemerintah daerah kurang maksimal dalam

pencapaian target pendapatan daerah.

C. Hambatan Yang Timbul Saat Penyelenggaraan Reklame dan Pemungutan Pajak

Reklame.

Kemajuan teknologi hingga sampai sekarang ini membuat semua bidang di sektor

manapun menjadi semakin beragam dan canggih. Media elektronik yang semakin

merajai di segala aspek kehidupan semakin diburu para konsumennya, tidak terkecuali


commit to user

49

di media promosi. Sebuah teknik pemasaran dengan promosi sudah sejak dulu

dilakukan, salah satunya dengan reklame. Peran serta kemajuan teknologi turut serta

dalam memajukan dunia periklanan. Keberagaman media iklan semakin berkembang

sejalan dengan berkembangnya teknologi. Hal ini membuat persaingan di bidang

periklanan semakin ketat terutama persaingan media promsi (reklame). Terbukti pada

pendataan reklame tahun 2009 sebanyak 5543 reklame tahunan terpasang di sepanjang

jalan kota Surakarta.

Semakin padatnya reklame yang terpasang membuat timbulnya beragam masalah.

Masalah-masalah saat penyelenggaraan reklame dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masalah sampah yang ditimbulkan akibat reklame yang sudah kadarluarsa tidak

segera dibongkar oleh pemiliknya. Mengenai hal ini sebenarnya sudah ada tim

penertib reklame, yang bertugas menertibkan dan membongkar reklame yang sudah

habis masa tayangnya. Tetapi dari petugas itu sendiri kadang tidak mencukupi

untuk menertibkan di lima kecamatan yang ada di Surakarta mengingat banyaknya

reklame yang melanggar peraturan, seperti memasang reklame tanpa izin,

memasang reklame di pohon dan tiang listrik, memasang di white area (kawasan

bebas reklame). Dengan ada tim penertib reklame sebanarnya sudah cukup efektif

untuk menekan pelanggaran dalam menyelenggarakan reklame, hanya saja tenaga

kerja dari tim penertib reklame sendiri terbatas, kurang lebih ada lima belas tenaga

kerja yang menjadi tim penertib reklame yang setiap hari terbagi dilima kecamatan

di Surakarta (Jebres, Banjarsari, Laweyan, Pasar Kliwon, Serengan).

2. Pemasangan reklame yang berlebihan akan mengganggu suasana dan keindahan

kota, menurut Ketua Asosiasi Perusahaan dan Praktisi Periklanan Solo (ASPPRO)


commit to user

50

penataan reklame di Surakarta sangat semrawut, indikasinya terlihat dari tata letak

dan pemasangan berbagai reklame yang ada sehingga justru mengurangi keindahan

kota. Penataan dan pemasangan reklame yang semrawut dapat membuat tingkat

kepercayaan dari pemasangan kepada biro iklan pada khususnya yang outdoor

berkurang, jika dibiarkan terus menerus akan berdampak pada pendapatan pajak

reklame. (Dikutib dari harian Joglosemar, tanggal 28-03-2011)

3. Keamanan akan reklame yang dipasang. Dari setiap laporan pengaduan yang masuk

di Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta wajib pajak sering

dirugikan akibat reklame berjenis kain (baliho, MMT, spanduk) yang mereka

pasang sering hilang atau bisa dikatakan dicuri. Keterangan yang di dapat penulis

dari KPPT Kota Surakarta hal tersebut dikarenakan persaingan antar perusahaan

atau bisa saja dicuri oleh masyarakat disekitar reklame yang dipasang itu sendiri.

Biasanya masyarakat yang mempunyai warung untuk digunakan sebagai atap atau

dinding warungnya. Mengenai hal ini pihak KPPT dan DPPKA Kota Surakarta

tidak bisa mengawasinya secara terus menerus, yang dapat dilakukan untuk

mengawasi reklame-reklame tersebut adalah dengan tim penertib yang sudah

berjalan, dengan menertibkan reklame setiap hari diharapkan tim penertib tersebut

juga mengawasi reklame yang sudah terpasang.

4. Aspek pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame. Pemerintah harus bisa

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap semua titik reklame. Di dalam

peraturan Walikota Surakarta Nomor 10-A tahun 2009 sebenarnya sudah ada tim

penata reklame yang diketuai oleh Sekda dengan wakilnya Kepala DPPKA Kota

Surakarta dan Kepala Dinas KPPT Kota Surakarta. Peraturan tersebut dibuat


commit to user

51

bertujuan agar segala sesuatu yang berhubungan dengan penataan reklame berada

dalam satu pintu. Tetapi pada kenyataannya penataan reklame masih semrawut.

Yang terjadi di lapangan, menurut Ginda Ferachtriawan pegiat di Asppro divisi

pengembangan media outdoor malah masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) mempunyai otoritas untuk memberikan izin pendirian reklame di

wilayahnya masing-masing. Hal ini bisa dilihat di taman-taman yang telah

dibangun dibuat untuk memasang vertical banner dengan cara disemen maupun

dicor ke taman tersebut. Juga pemasangan reklame layanan masyarakat di lampu

lalulintas (traffic light) yang justru bekerja sama dengan Dinas Lalu Lintas

Angkutan Jalan (DLLAJ).

Menjadi PR besar bagi Pemkot Solo untuk segera mengatasi masalah ini, agar

pendapatan bisa tetap terpenuhi. Masalah yang ditimbulkan dari penyelenggaraan

reklame juga dapat berdampak pada susahnya memungut pajak reklame dari wajib

pajak. Faktor keamanan juga perlu diperhatikan oleh Pemkot Solo. Pada akhirnya, jika

dibiarkan saja bukan tidak mungkin Kota Surakarta akan menjadi hutan atau sampah

reklame. Perlu ada koordinasi antara dinas-dinas, biro iklan dan stakeholder serta

masyarakat akan perlunya penataan yang baik. Hambatan-hambatan yang terjadi bisa

juga berdampak pada pemungutan pajak reklamenya. Hambatan yang timbul saat

memungut pajak reklame adalah:

a. Dari Pihak Wajib Pajak.

1) Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

2) Rendahnya kesadaran masyarakat akan fungsi dan guna reklame yang terpasang.

Terbukti dengan pencurian reklame-reklame spanduk untuk tutup warung


commit to user

52

mereka. Dengan tindakan seperti ini akan memperparah citra dari Kota Surakarta

sendiri.

3) Adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang berdomisili di luar kota.

Biasanya selalu mengelak dengan banyak alasan untuk mengundur pembayaran.

4) Masih banyaknya para wajib pajak yang kurang jelas terhadap prosedur

pelaksanaan pajak reklame. Hal ini biasanya dikarenakan terbatasnya

pengetahuan mereka tentang pajak reklame itu sendiri. Faktor ini tidak bias lepas

dari tanggung jawab pihak DPPKA, tetapi kurangnya perhatian wajib pajak

mengakibatkan tidak jelasnya mereka terhadap prosedur pelaksanaan pajak

reklame.

5) Kurangnya pengetahuan wajib pajak akan perhitungan pajak reklame, sehingga

kadang mereka memprotes bahwasanya pajak yang mereka bayar terlalu besar,

padahal didalam perda no.5 tahun 1999 sudah jelas-jelas diterangkan mengenai

tarif reklame dan juga di dalam perda no.7 tahun 2009 tentang retribusi

pemakaian kekayaan daerah.

b. Dari Pihak DPPKA dan KPPT Kota Surakarta

1. Penerapan sanksi yang kurang tegas bagi wajib pajak yang kurang patuh.

2. Kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame di lima

kecamatan yang ada di Surakarta.

3. Peraturan dearah yang dinilai tidak bisa mengikat secara tegas mengenai penataan

reklame, karena peraturan yang ada sekarang ini sudah tidak bisa mengikuti


commit to user

53

perkembangan reklame yang ada, pernyataan ini dipaparkan oleh Kasi DAFDA

Kota Surakarta Bpk. Puguhno Mersianto, S.E., M.M.

D. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Masalah yang Terjadi.

Melihat banyaknya pelanggaran dalam menyelenggaraan reklame oleh wajib pajik,

maka Pemkot mengupayakan beberapa upaya pencegahan. Ada beberapa upaya yang

dilakukan Pemkot, yaitu sebagai berikut ini:

1. Memberikan fasilitas atau pelayanan lebih di kantor DPPKA dan KPPT Kota Surakarta.

Sehingga wajib pajak merasa nyaman berada di kantor tersebut.

2. Safari reklame yang dilakukan oleh tim penertib reklame di lima kecamatan yaitu Jebres,

Banjarsari, Laweyan, Pasar Kliwon, Serengan.

3. Menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Seperti mengadakan diskusi bersama dengan

pihak-pihak advertising sebagai penyelenggara reklame.

4. Koordinasi yang baik dengan dinas tata ruang kota untuk menata reklame yang ada

sekarang ini, baik yang tahunan maupun yang insidentil.


commit to user

54

5. Memaksimalkan fasilitas panggung reklame. Dengan pembersihan atau pengecatan ulang

panggung reklame secara berkala.

6. Pengkajian titik – titik reklame di setiap tempat di lima Kecamatan yang ada di Kota

Surakarta. Pengkajian ini dimaksudkan agar pemkot juga selalu mengetahui perubahan

status tanah di titik-titik reklame tersebut. Apakah milik Negara atau milik wajib pajak

sendiri.

BAB III

TEMUAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat ditemukan adanya kelebihan dan

kelemahan dalam pemungutan pajak reklame tahunan dan pajak reklame insidentil terhadap pendapatan

asli daerah kota Surakarta. Adapun kelebihan dan kelemahannya adalah berikut ini :

A. Kelebihan

1. Memiliki prosedur yang cukup mudah dalam pemungutan pajak reklame insidentil.

2. Cepatnya pemberitahuan tentang besarnya pajak reklame tahunan dan pajak reklame insidentil

yang terutang kepada wajib pajak hanya dengan jangka waktu kurang dari 1 minggu, sehingga

wajib pajak dapat segera melakukan kewajiban perpajakannya.


commit to user

55

3. Mekanisme dan tata cara yang digunakan di DPPKA dan KPPT Kota Surakarta tersistematis,

sehingga dapat menghemat waktu pelayanan kepada wajib pajak.

4. Kualitas pelayanan yang ramah CSO (Costumer Service Office), baik di DPPKA dan KPPT

Kota Surakarta, sehingga memberi kenyamanan bagi wajib pajak yang sedang mengurus

kewajiban pajaknya ataupun pengurusan penyelenggaraan reklame.

5. Pengkajian semua titik reklame yang ada di Surakarta telah dimaksimalkan, sehingga dapat

mengetahui mana saja tempat-tempat yang strategis untuk ditempati kawasan reklame.

6. Tim penertib reklame telah bertugas secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan etos kerja

yang tinggi dari tim penertib reklame, yang tak sedikit pula bekerja diluar jam kerja dinas.

7. Tim penertib reklame juga memaksimalkan safari yang mereka lakukan, dengan mengontrol

reklame-reklame yang tidak berizin, yang kemudian segera untuk diambil tindakan tegas.

B. Kelemahan

1. Pengetahuan dan wawasan wajib pajak mengenai pajak reklame serta kesadaran pemenuhan

kewajiban perpajakan masih kurang.

2. Sarana dan prasarana saat ini masih kurang memadai, sehingga pelaksanaan pengawasannya

sedikit terhambat.

3. Masih adanya wajib pajak yang mendirikan reklame tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu

melalui DPPKA atau KPPT Kota Surakarta.

4. Disfungsi pemberian otoritas izin pendirian reklame oleh UPTD tiap daerah dan juga pejabat

pemerintah yang terkait, seperti DLLAJ.

5. Masih adanya disfungsi dari bidang-bidang yang ada di DPPKA Kota Surakarta, seperti bidang

penagihan yang seharusnya bertugas untuk memungut seluruh aspek pajak yang ada di Kota

Surakarta tidak berjalan dengan baik, sehingga penagihan pajak reklame harus dilakukan oleh

bidang DAFDA dan Dokumentasi dengan memanfaatkan karyawan-karyawan yang ada.


commit to user

56

6. Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame kurang up to date jika dibandingkan

dengan perkembangan reklame yang sudah semakin maju, sehingga hukum untuk mengontrol

penataan reklame tidak berfungsi dengan baik, karena memang pada dasarnya hukum yang

mengatur penataan reklame secara signifikan tidak ada.

7. Pengkajian untuk menetapan target penerimaan pajak reklame kurang maksimal, hal ini

ditunjukkan dengan penetapan target yang setiap tahunnya hanya didasarkan pada perhitungan

fiktif bukan pengkajian lapangan langsung. Dimana target pajak reklame didapat dari

perbandingan realisasi pajak tahun sebelumnya dengan target pajak tahun sebelumnya.

BAB IV


commit to user

57

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan

yang berkenaan dengan analisis pemungutan pajak reklame tahunan dan pajak reklame insidentil terhadap

pendapatan asli daerah kota Surakarta.

C. Kesimpulan

8. Proses pemungutan pajak reklame tahunan tidak serta merta setiap bulan terus ada pemasukan

yang besar, karena pada dasarnya objek pajaknya sendiri juga dalam jangka waktu tahunan

sehingga pembayaran pajak oleh wajib pajak biasanya dilakukan diakhir-akhir jatuh tempo

berakhirnya utang pajak. Moment-moment seperti ini yang dimanfaatkan oleh DPPKA untuk

memaksimalkan kinerjanya dalam menagih utang pajak, yang tak jarang pula karyawan yang

bertugas mengurus administrasi di kantor harus terjun juga di lapangan guna memaksimalkan

pendapatan yang nantinya diperoleh.

9. Jika pemungutan pajak reklame mengalami peningkatan, maka secara otomatis juga

meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surakarta, begitu juga sebaliknya.

10. Hambatan dalam pemungutan pajak reklame tahunan disebabkan oleh para wajib pajak yang

kurang menyadari kewajiban perpajakannya yang selalu terbiasa mengelak dari kewajiban

pajaknya. Minimnya petugas yang melakukan penertiban dan pelayanan dalam pemasangan

reklame, sehingga kontrol dari penyelenggaraan reklame kurang maksimal. Mungkin juga

dikarenakan sarana dan prasarana saat ini masih kurang memadai, sehingga pelaksanaan

pengawasannya sedikit terhambat.

11. Peraturan daerah yang kurang bisa mengikat secara tegas akan penataan reklame di Kota

Surakarta, sehingga pengkajian ulang terhadap peraturan tentang penyelenggaraan reklame


commit to user

58

harus segera dilakukan, guna meminimalisir pelanggaran-pelanggaran hukum baik oleh wajib

pajak maupun oleh aspek pemerintah kota sendiri.

12. Dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam pemungutan pajak reklame sekarang ini, yang

bisa dilakukan pihak DPPKA ataupun KPPT adalah dengan mengupayakan pelayanan yang

maksimal, seperti menambah tenaga ahli dalam bidang perpajakannya (mengambil karyawan

dari pihak outshorching) untuk membantu administrasi di kantor, sedang karyawan yang lain

bisa dimanfaatkan untuk safari reklame.

D. Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan rekomendasi

sebagai berikut :

1. Agar DPPKA lebih giat dalam menjalin kerjasama dengan pihak-pihak advertising dalam

upayanya untuk mengontrol para wajib pajak yang ingin menyelenggarakan reklame,

sehingga pengkajian terhadap wajib pajak yang susah dalam penagihannya bisa segera

ditindak lanjuti.

2. Penegasan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar aturan, karena hanya dengan begitu

pelanggaran bisa diminimalisir.

3. Segera dibuat peraturan yang baru dalam penataan reklame dengan memanfaatkan

masukan-masukan dari pihak advertising maupun wajib pajak sendiri, aturan yang ada

tidak lagi hanya sekedar mengatur penyelenggaraannya saja.

4. Aspek pengontrolan fungsi-fungsi yang terkait dalam pnyelenggaran reklame juga harus

dilakukan secara berkala, guna meminimalisir disfungsi pemberian otorisasi dari pejabat

pemerintah yang ada di daerah-daerah, meski tujuannya sama untuk meningkatkan

penerimaan tapi jika terus seperti itu maka wajib pajak pun semakin enggan untuk


commit to user

59

mengurus izin penyelenggaraan reklame yang legal ke DPPKA ataupun KPPT Kota

Surakarta.

5. Wajib pajak dapat lebih mentaati peraturan yang berlaku sehingga terjadi kerjasama yang

baik antara wajib pajak, DPPKA, dan masyarakat.

Documents

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TAHUNAN dan … fileperpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TAHUNAN dan PAJAK REKLAME INSIDENTIL