Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas

33

JAP, Vol. 7 (1) Juni (2017) p-ISSN: 2088-527x e-ISSN: 2548-7787

Jurnal Administrasi Publik

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap

Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

Analysis of Population Administration Services at the Department of

Population and Civil Registration of Dairi Regency

Koko Mulyanto Angkat1, Abdul Kadir2, Isnaini3

1 Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, Indonesia. 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia.

3 Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia.

*corresponding author: email : [email protected]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelayanan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sudah berjalan dengan baik dalam hal persyaratan, prosedur, dan biaya/ tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Adapun yang menjadi kendala adalah dalam hal jangka waktu, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. (2) Pelayanan pencatatan sipil sudah berjalan baik dalam hal persyaratan, biaya/ tarif sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, adapun kendala pelayanan adalah dalam hal prosedur, jangka waktu, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. (3)pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam hal sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, dan jumlah pelaksana. Kata Kunci: Analisis, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil.

Abstract

This study aims to find out the Implementation Analysis of Population Administration at the Department of

Population and Civil Registration of Dairi Regency. This research is descriptive research using qualitative

approach. Technique of data collecting is done by observation technique, interview, and document review. The

result of the research shows that (1) the service of population registration at the Department of Population and

Civil Registration of Dairi Regency has been running well in terms of requirements, procedures and cost / tariff

in accordance with the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 15

Year 2014 on Standard Guideline Service. The obstacles are in terms of time period, product service, and

complaint handling. (2) Civil registration service is already in good condition in terms of terms, tariff / tariff

pursuant to Permenpan and RB Number 15 Year 2014 on Standard Service Guidelines, while service constraints

are in terms of procedure, duration, product of service, and complaint handling. (3) the implementation of

Information System of Population Administration (SIAK) has not run well and not in accordance with Permenpan

and RB Number 15 Year 2014 about Guideline of Service Standard in terms of facilities and infrastructure,

implementing competence, and number of implementers.

Keywords: Analysis, Population Registration, Civil Registration.

How to Cite: Angkat, K.M., Abdul K., Isnaini, (2016), Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, Jurnal Administrasi Publik, 7 (1): 33-48

Jurnal Administrasi Publik, 7 (1): 33-48

34

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu

Negara dengan jumlah penduduk yang

paling besar di dunia. Sesuai dengan data

Direktorat Jenderal Administrasi

Kependudukan (Dirjen Adminduk)

Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia, jumlah penduduk Indonesia per

30 Juni 2016 adalah sebesar 257.912.349

jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar

seperti ini, Indonesia tentunya

membutuhkan administrasi kependudukan

yang terorganisir dari pusat hingga ke

daerah. Administrasi kependudukan

dimaksud menyangkut seluruh masalah

kependudukan, yang meliputi pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan

informasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan menjadi

semakin penting karena selalu bersentuhan

dengan setiap aktivitas kehidupan di

Indonesia. diantaranya adalah saat pemilu

legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala

daerah, mengurus surat-surat kendaraan,

mengurus surat-surat tanah, dan aktivitas

lainnya. Apabila kita akan berdomisili pada

suatu wilayah maka kita harus memiliki

tanda domisili yang dibuktikan dengan

Kartu Tanda Penduduk.

Terkait dengan hal tersebut,

pemerintah telah mengeluarkan kebijakan

kependudukan melalui Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan. Dalam

kebijakan ini, yang dimaksud dengan

administrasi kependudukan adalah kegiatan

penataan dan penertiban dalam penerbitan

dokumen dan data kependudukan melalui

Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil,

Pengelolaan informasi Administrasi

Kependudukan serta pendayagunaan

hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain.

Seiring dengan perkembangan zaman

yang dinamika perubahannya sangat cepat,

maka dibutuhkan pelayanan Administrasi

Kependudukan yang semakin profesional,

memenuhi standar teknologi informasi,

dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif,

akhirnya pemerintah melakukan

penyesuaian terhadap beberapa ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan. Perubahan dimaksud

melahirkan Undang-Undang Nomor 24

tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan.

Karena sifatnya yang revisi, maka yang

berubah dari Undang-Undang Nomor 23

tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan ke Undang-Undang Nomor

24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan adalah

sebahagian kecil yang dianggap sudah tidak

relevan untuk saat ini dan perlu disesuaikan.

Perubahan itu meliputi ketentuan umum,

Kewenangan Penyelenggara dan Instansi

Pelaksana, Pencatatan Sipil, Data

dan Dokumen Kependudukan. Adapun

perubahan dimaksud diharapkan akan

semakin mempermudah masyarakat dalam

proses administrasi kependudukannya.

Disamping itu biaya dalam proses

pengurusan administrasi kependudukan

adalah gratis atau tidak dipungut bayaran.

Demikian halnya di Kabupaten Dairi,

dimana Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebagai

instansi teknis penyelenggara

pemerintahan di bidang administrasi

Koko Mulyanto Angkat, Abdul Kadir, Isnaini, Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan

35

kependudukan di Kabupaten Dairi

berkewajiban melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya sesuai dengan Peraturan

Bupati Dairi Nomor Nomor 05 Tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Kantor Kecamatan, Dinas dan Lembaga

Teknis Lainnya. Sesuai dengan data yang

diperoleh dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, jumlah

penduduk Kabupaten Dairi per Desember

2016 adalah sebesar 320.881 jiwa. Dalam

hal menangani proses administrasi

kependudukan di Kabupaten Dairi, maka

Pemerintah Kabupaten Dairi telah

mengeluarkan Peraturan Bupati Dairi

Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil di Kabupaten Dairi.

Namun dalam pelaksanaannya, proses

administrasi kependudukan di Kabupaten

Dairi masih mengalami berbagai kendala

dan permasalahan. Berdasarkan

pengamatan awal yang telah dilakukan di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Dairi, masyarakat sering

mengeluhkan pelayanan dari petugas yang

terkesan menyulitkan padahal peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku

bertujuan untuk semakin memudahkan

proses pelayanan publik. Permasalahan

dalam hal kurang lengkapnya berkas

persyaratan menjadi hal yang sering

ditemui. Hal ini dikarenakan kurangnya

informasi dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi mengenai

persyaratan yang dibutuhkan. Sementara

dari segi infrastruktur, ruangan yang

dijadikan sebagai tempat menunggu (ruang

tunggu) bagi masyarakat yang akan

mengurus dokumen kependudukannya

cukup sempit dan relativ kurang layak

sebagai unsur pelayanan prima. Sehingga

sangat sering dijumpai masyarakat yang

berdesak- desakan pada ruangan dimaksud.

Hal ini dimungkinkan karena karena gedung

kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

merupakan bangunan lama yang didirikan

pada tahun 1969 sesuai dengan laporan

Barang Milik Daerah Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun

2016.

Keluhan lain dari masyarakat adalah

kurangnya sosialisasi terkait masa berlaku

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el),

dimana masyarakat masih ragu apakah

tetap berlaku selama 5 (lima) tahun, atau

berlaku seumur hidup. Padahal Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia telah

mengeluarkan Surat Edaran Nomor

470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal

KTP Elektronik (KTP-el) berlaku Seumur

Hidup yang ditujukan bagi Gubernur,

Bupati/ Walikota seluruh Indonesia agar

segera disosialisasikan. Terkait dengan

penerbitan KTP Elektronik, kurangnya

sosialisasi mengenai belum adanya

pengadaan blanko KTP-el dari Direktorat

Jendral Administrasi Kependudukan hingga

Maret 2017, juga meresahkan masyarakat.

Padahal hal ini sudah menjadi permasalahan

nasional, namun perlu sosialisasi yang lebih

intensif dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi agar

masyarakat Kabupaten Dairi dapat lebih

memahaminya.

Permasalahan lain yang juga sering

dijumpai di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah

keterlambatan proses penerbitan dokumen

kependudukan seperti Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu

Keluarga (KK), Surat Keterangan Pindah


36

(SKP), Akta Catatan Sipil dan dokumen

kependudukan lainnya. Keterlambatan

Dokumen Kependudukan ini dapat

disebabkan oleh kurang lengkapnya berkas

pemohon sebagaimana yang disyaratkan,

ketersediaan blangko dokumen

kependudukan, dan rusaknya peralatan

yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini bertempat

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Dairi, jalan Rumah Sakit

Umum No.1 Sidikalang, Kelurahan Batang

Beruh, Kecamatan Sidikalang. Penelitian ini

dilaksanakan sejak tanggal 20 Pebruari

sampai dengan tanggal 6 Maret 2017.

Jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode kualitatif

deskriptif, dimana penulis mengumpulkan

informasi dari fakta-fakta yang terjadi di

organisasi kemudian mengolah menjadi

kalimat.

Adapun alasan penulis menggunakan

metode penelitian kualitatif deskriptif ini

adalah mengambarkan dan menjelaskan

hasil-hasil temuan di lapangan yang akan

dituangkan dalam bentuk tesis.

Adapun sumber data dalam penelitian

ini adalah 1) Data primer, yaitu data yang

diperoleh dengan melakukan wawancara

langsung kepada informan kunci dan

informan pendukung; 2) Data sekunder,

yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan

pembahasan, literature, serta sumber

lainnya yang berkaitan dengan objek

penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data

dalam penelitian, pertama adalah

Wawancara, wawancara merupakan

komunikasi verbal secara langsung dengan

informan penelitian yang bertujuan untuk

mendapatkan sejumlah informasi yang

berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran

penduduk, pelaksanaan pencatatan sipil,

serta pelaksanaan sistem informasi

administrasi kependudukan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 10

orang, dimana 1 orang merupakan informan

kunci dan 9 orang adalah informan

pendukung.

Kedua adalah observasi yang

digunakan dengan maksud untuk

mengamati dan mencatat gejala-gejala yang

tampak pada obyek penelitian pada saat

keadaan atau situasi yang dialami atau

sebenarnya sedang berlangsung, meliputi

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

dan pelaksanaan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK) pada


Kabupaten Dairi. Hal ini dimaksudkan agar

diperoleh data yang lebih mendekati

kebenaran yaitu dengan membandingkan

hasil wawancara dengan keadaan yang

sebenarnya.

Ketiga adalah telaah dokumen yang

merupakan teknik pengumpulan data yang

berupa laporan, surat resmi, dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta

arsip yang mempunyai kaitan dengan

permasalahan penelitian. Teknik ini

dilakukan dengan membaca, menelaah, dan

menganalisa dokumen-dokumen yang

relevan dan berkaitan langsung dengan

materi permasalahan penelitian dalam hal

ini adalah sumber-sumber tertulis lainnya

seperti data statistik, produk peraturan

perundang-undangan dan kebijakan-


37

kebijakan lainnya yang relevan dengan

administrasi kependudukan.

Teknik analisis data dalam penelitian

ini dilakukan analisis data, dimana data yang

telah terkumpul dari hasil wawancara,

observasi, dan telaah dokumen digunakan

sebagai dasar dalam mendeskripsikan atau

menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Analisis data merupakan proses

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan

kemudian dilanjutkan dengan tahap check

dan recheck.

Maka selanjutnya adalah sampai pada

tahap kesimpulan akhir yang

menggambarkan bagaimanakah

pelaksanaan administrasi kependudukan

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Daerah Kabupaten Dairi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara terkait

persyaratan pendaftaran penduduk,

disimpulkan bahwa persyaratan

pendaftaran penduduk pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Dairi sangat mudah, dan jelas

dan berdasarkan Peraturan Bupati Dairi

Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil di Kabupaten Dairi.

Dari hasil telaah dokumen diperoleh

data terkait dengan persyaratan



Kabupaten Dairi meliputi persyaratan

penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu

Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), dan

Surat Keterangan Pindah datang sebagai

berikut: Syarat Penerbitan KK baru bagi

penduduk yang belum mempunyai NIK;

Mengisi formulir biodata kependudukan

dengan menggunakan formulir model F-

1.01; Mengisi formulir permohonan KK

dengan menggunakan formulir model F-

1.06; Melampirkan photokopi atau

menunjukkan asli kutipan akta nikah/akta

perkawinan bagi penduduk yang sudah

menikah; dan Melampirkan surat

keterangan pindah/ surat keterangan

pindah datang dalam wilayah NKRI.

Syarat Penerbitan KK baru bagi

penduduk yang telah mempunyai NIK :

Mengisi formulir permohonan KK dengan

menggunakan formulir model F-1.06;

Melampirkan photokopi KK lama yang

sudah memiliki NIK; Melampirkan

photokopi atau menunjukkan asli kutipan

akta nikah/akta perkawinan bagi penduduk

yang sudah menikah; dan Melampirkan

photokopi KTP-EL yang sudah memiliki

NIK.

Syarat Penerbitan KK karena adanya

penambahan anggota keluarga:

Melampirkan dan menyerahkan KK lama;

Mengisi formulir biodata penduduk dengan

menggunakan formulir model F-1.03; dan

Melampirkan photokopi akta kelahiran

anggota keluarga yang tambah.

Syarat Penerbitan KK karena

pengurangan anggota keluarga :

Melampirkan dan menyerahkan KK lama;

Melampirkan surat keterangan kematian;

atau Melampirkan surat keterangan

pindah/surat keterangan pindah datang

bagi penduduk yang pindah datang dalam

wilayah NKRI

Syarat Penerbitan KK karena

penambahan anggota keluarga untuk

menumpang KK: Melampirkan dan

menyerahkan KK lama; Melampirkan dan

menyerahkan KK yang menjadi tujuan/yang

akan ditumpangi; dan Surat keterangan


38

datang dari luar negeri bagi wni yang datang

dari luar negeri karena pindah.

Syarat Penerbitan KK karena hilang

atau rusak: Surat keterangan hilang dari

Kepala Desa/Lurah; Melampirkan dan

menyerahkan KK yang menjadi tujuan/yang

akan ditumpangi; Melampirkan dan

menyerahkan KK yang rusak; Melampirkan

photokopi atau menunjukkan dokumen

kependudukan dari salah satu anggota

keluarga.

Syarat Penerbitan KTP-el baru: Telah

berusia 17 tahun, atau sudah kawin atau

pernah kawin; Melampirkan surat

pengantar dari kepala desa/lurah;

Melampirkan photokopi kartu keluarga;

Menunjukkan asli kutipan akta nikah/akta

perkawinan bagi penduduk yang sudah

menikah/pernah menikah namun belum

berusia 17 tahun; Melampirkan photokopi

akta kelahiran; Formulir permohonan KTP-

el dengan menggunakan Formulir model F-

1.07; dan Blangko KTP-el bagi penduduk

WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan

bahan dasar kertas sekuriti dengan

menggunakan Formulir model B-1.02.

Syarat Penerbitan KTP-el baru karena

hilang atau rusak: Melampirkan surat

keterangan kehilangan dari kepolisian atau

menunjukkan dan menyerahkan KTP-el

yang telah rusak; dan Melampirkan

photokopi KK lama yang sudah memiliki

NIK.


terjadinya perubahan data penduduk:

Melampirkan dan menyerahkan KK yang

telah memiliki NIK; Menyerahkan KTP-el

yang lama; Melampirkan surat

keterangan/bukti perubahan peristiwa

kependudukan dan atau perisitiwa penting.


pindah datang: Melampirkan dan

menyerahkan surat keterangan pindah/

surat keterangan pindah datang yang telah

ditandatangani pejabat yang berwenang di

tempat kedatangan/tujuan; dan

Menyerahkan KTP-el yang lama.

Syarat Penerbitan surat keterangan

pindah datang antar desa/kelurahan dalam

satu kecamatan: Di tempat asal: Mengisi dan

menandatangani formulir permohonan

pindah dengan Formulir model F- 1.08;

Melampirkan KK dan KTP asli; Kepala

desa/kelurahan mengetahui dan

membubuhkan tanda tangan.

Di tempat tujuan: Penduduk

melaporkan kedatangannya kepada Kepala

Desa/Lurah tempat tujuan dengan

menunjukkan Surat Keterangan Pindah dari

tempat asal; Mengisi dan menandatangani

formulir pindah datang; Kepala desa/lurah

menandatangani Surat Keterangan Pindah

Datang


pindah antar kecamatan dalam kabupaten:

Di tempat Asal: Mengisi dan


pindah dengan Formulir model F- 1.08. 2);

Melampirkan KK dan KTP asli; Kepala

Desa/Lurah mengetahui dan membubuhkan

tanda tangan; Camat menandatangani surat

keterangan pindah atas nama Kepala Dinas.

Di tempat tujuan: Penduduk

melaporkan kedatangannya kepada Kepala

Desa/Lurah tempat tujuan dengan

menunjukkan Surat Keterangan Pindah dari

tempat asal; Mengisi dan menandatangani

formulir pindah datang; Kepala Desa/Lurah

menandatangani Surat Keterangan Pindah

Datang dan meneruskan formulir

permohonan pindah datang kepada Camat;


39

Camat menandatangani Surat Keterangan

Pindah Datang atas nama kepala Dinas,

dengan menembuskan kepada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Setelah ditandatanganinya Surat

Keterangan Pindah Datang oleh camat,


melakukan penarikan terhadap KK dan KTP

yang bersangkutan untuk diadakan

pergantian sesuai dengan tempat domisili

yang baru


pindah antar kabupaten/propinsi: Mengisi

dan menandatangani formulir permohonan

pindah; Melampirkan KK dan KTP asli;

Kepala Desa/Lurah dan Camat


pindah sebagai dasar penerbitan Surat

Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas; Dinas


menerbitkan dan Surat Keterangan Pindah

serta menyerahkan kepada penduduk.

Syarat Penerbitan Surat Keterangan

Pindah Datang bagi penduduk yang pindah

dari luar kabupaten/propinsi: Penduduk

yang pindah datang melaporkan

perpindahan dan kedatangannya kepada

kepala desa/lurah dengan menunjukkan

Surat Keterangan Pindah yang

ditandatangani oleh instansi pelaksana

ditempat asalnya; Kepala Desa/Lurah dan

camat secara berjenjang menandatangani

formulir permohonan pindah datang

penduduk yang pindah datang tersebut,

dengan tembusan kepada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Berdasarkan surat keterangan yang telah

ditandatangani oleh Camat, Dinas


melakukan pengisian biodata penduduk

yang pindah datang tersebut dengan

mempergunakan formulir F-1.01; Setelah

pengisian biodata kependudukan, Dinas


menerbitkan KK dan KTP yang baru sesuai

dengan tempat tujuan/domisili penduduk

yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait

prosedur pendaftaran penduduk,

disimpulkan bahwa prosedur pendaftaran

penduduk Prosedur pelayanan administrasi

kependudukan pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati

Dairi Nomor 03 Tahun 2010 tentang

Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil di

Kabupaten Dairi. Prosedur pelayanan telah

dilaksanakan dengan baik oleh aparatur

pelaksana dan dirasakan mudah oleh

masyarakat sebagai penerima layanan.

Gambar 1. Prosedur Penerbitan KK dan

Surat Keterangan Pindah Datang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Dairi, 2017

Gambar 1. menjelaskan bahwa

prosedur permohonan Kartu Keluarga (KK)

harus melalui Kantor Kepala

Desa/Kelurahan setempat terlebih dahulu

untuk mendapat pengesahan. Selanjutnya

masyarakat dapat membawa berkas yang

sudah ditanda tangani oleh Kepala

Desa/Lurah ke petugas pemeriksa berkas


40

yang ada di Kecamatan masing-masing

ataupun langsung ke Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Untuk

Surat Keterangan Pindah, selain harus

melaporkan kepindahannya kepada Kepala

Desa/Lurah setempat, pemohon juga harus

melaporkan kepindahannya kepada Camat

di Kecamatan masing-masing.

Gambar 2. Prosedur Penerbitan Kartu

Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan


Gambar 2. menjelaskan bahwa

permohonan Penduduk elektronik (KTP-el),

harus ditanda tangani oleh Kepala

Desa/Lurah setempat terlebih dahulu,

untuk kemudian direkam datanya pada

TPDK Kecamatan masing-masing ataupun

langsung melakukan perekaman data di


Kabupaten Dairi.

Berdasarkan hasil wawancara, maka

diambil kesimpulan bahwa jangka waktu

pelayanan pendaftaran penduduk pada


Kabupaten Dairi adalah 14 hari kerja sesuai

Peraturan Bupati Dairi Nomor 03 Tahun

2010 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

di Kabupaten Dairi.

Penerbitan dokumen kependudukan

dan akta catatan sipil oleh Dinas


Kabupaten Dairi sering mengalami

keterlambatan dalam penerbitannya sejak

dimohonnkan oleh pemohon atau lebih dari

14 hari kerja. Hal ini disebabkan oleh proses

penandatanganan Kartu Keluarga (KK) yang

harus ditanda tangani oleh Kepala Dinas


Kabupaten Dairi dan tidak dapat diwakilkan,

sementara untuk keterlambatan Kartu

Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)

disebabkan oleh tidak tersedianya blangko

KTP-el pada Dinas Kependudukan dan


Berdasarkan hasil wawancara dan

observasi yang dilakukan oleh peneliti,

dapat disimpulkan bahwa biaya pelayanan

administrasi kependudukan pada Dinas


Kabupaten adalah gratis sesuai dengan




di Kabupaten Dairi. Petugas pelayanan

dalam penerbitan dokumen kependudukan

akan dikenakan sanksi organisasi jika

melakukan pungutan terhadap pelayanan.



maka diambil kesimpulan bahwa produk

pelayanan dalam hal pendaftaran penduduk


Sipil Kabupaten Dairi adalah Kartu Keluarga

(KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik

(KTP-el), dan Surat Keterangan Pindah

datang.


41

Dari hasil telaah dokumen, diperoleh

data terkait dokumen kependudukan yang

sudah diterbitkan oleh Dinas


Kabupaten Dairi sejak Januari sampai

dengan April 2017 sebagai berikut:

Tabel 1. Penerbitan Dokumen

Kependudukan bulan Januari s/d Maret

2017

No. Jenis Permohonan Permohonan

Dokumen yang diterbitkan

1. Kartu Keluarga 162 145 2. Kartu Tanda

Penduduk elektronik

230 0

3. Surat Keterangan Pindah Datang

37 35

Jumlah 429 180 Sumber: Dinas Kependudukan dan pencatatan

SipilKabupaten Dairi, 2017

Tabel 1 menjelaskan bahwa dalam hal

penerbitan KK, Surat Keterangan Pindah

datang, serta Akta Catatan Sipil tidak

mengalami kendala yang terlalu besar.

Permohonan yang masuk dengan dokumen

yang diterbitkan selisihnya tidak terlalu

signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh

kekurangan pada berkas pemohon, syarat-

syarat yang diperlukan, serta kendala teknis

lainnya.

Namun dalam hal penerbitan Kartu

Keluarga elektronik (KTP-el), dapat

dijelaskan bahwa tidak ada penerbitan KTP-

el bulan Januari sampai dengan Maret 2017

bahkan sejak bulan Oktober 2016. Hal ini

disebabkan oleh ketiadaan blangko KTP-el

pada oleh Dinas Kependudukan dan



observasi peneliti terkait dengan

penanganan pengaduan, saran dan masukan

dalam hal pendaftaran penduduk pada

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Dairi, disimpulkan bahwa tidak

ada bidang yang khusus menangani

permasalahan pengaduan pada Dinas

kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Dairi, bahkan tidak tersedia

kotak saran dan pengaduan terkait produk,

waktu, prosedur, biaya, dan pelayanan yang

diterima oleh masyarakat.

Sesuai dengan Undang - Undang

Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan, yang

dimaksud dengan pencatatan sipil adalah

pencatatan Peristiwa Penting yang dialami

oleh seseorang dalam register Pencatatan

Sipil pada Instansi Pelaksana.

Yang dimaksud dengan peristiwa

penting di sini adalah Peristiwa Penting

adalah kejadian yang dialami oleh seseorang

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

pengesahan anak, pengangkatan anak,

perubahan nama dan perubahan status

kewarganegaraan.

Lebih lanjut dalam hal pencatan sipil

banyak mengalami perubahan di dalam

Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Undang - Undang

No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan.

Perubahan dimaksud antara lain

adalah pencatatan kematian, dimana

pelaporan pencatatan kematian yang

semula menjadi kewajiban penduduk,

diubah menjadi kewajiban Rukun Tetangga

(RT) untuk melaporkan setiap kematian

warganya kepada instansi pelaksana.

Pelaporan tersebut dilakukan secara

berjenjang melalui Rukun Warga (RW),

Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan

kebijakan ini diharapkan cakupan

pencatatan kematian akan meningkat secara

signifikan.


42

Adapun komponen pelayanan yang

digunakan dalam menganalisa pelayanan

pencatatan sipil dalam penelitian ini adalah

komponen standar pelayanan yang terkait

dengan proses penyampaian pelayanan

(service delivery) sebagaimana yang

dimaksud dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan

meliputi: Persyaratan; Prosedur; Jangka

waktu penyelesaian; Biaya/tarif; Produk

pelayanan; dan Penanganan pengaduan.


observasi terkait persyaratan dalam hal

pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi,

disimpulkan bahwa persyaratan yang ada

berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor

03 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil di Kabupaten Dairi. Persyaratan

pelayanan telah dilaksanakan dengan baik

oleh aparatur pelaksana dan dirasakan

mudah oleh masyarakat sebagai penerima

layanan.

Dari hasil telaah dokumen diperoleh

persyaratan penerbitan akta pencatatan

sipil sebagai berikut: Syarat Akta Kelahiran:

Melampirkan Surat Kelahiran/Surat

Keterangan Lahir dari

Dokter/Bidan/penolong kelahiran;

Mecatumkan Nama dan Identitas Saksi

kelahiran; Melampirkan KK Orang tua;

Melampirkan KTP orang tua; Kutipan Akta

Nikah/Akta Perkawinan Orang tua; Mengisi

formulir yang telah disediakan, dengan

menggunakan Formulir model F2.01; dan

Khusus bagi kelahiran yang berada di luar

domisili, dengan menggunakan for mulir

model F2.02

Syarat Akta Perkawinan bagi

penduduk yang bukan beragama Islam:

Surat keterangan telah terjadinya

perkawinan dari pemuka agama/pendeta

atau surat perkawinan Penghayat

Kepercayaan yang ditandatangni oleh

pemuka Penghayat Kepercayaan; KTP

Suami dan Istri; Pas photo gandeng suami

dan istri ukuran 4 X 6 cm sebanyak 5 lembar;

Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;

Melampirkan KK orang tua suami dan isteri

atau KK suami/isteri bagi pelaporan

perkawinan yang terlambat; Melampirkan

Ijin Pimpinan/Komandan bagi anggota

POLRI/ TNI; dan Paspor bagi suami dan

isteri orang asing.

Syarat Akta Kematian: Kematian

dilaporkan oleh RT/RW, Kepala lingkungan,

atau Kepala Desa dan lurah setempat;

Formulir pelaporan kematian, dengan

menggunakan Formulir model F-2.15; dan

Surat keterangan kematian, dengan

menggunakan Formulir model F-2.1

Syarat Kutipan Akta Pengangkatan

Anak: Menggunakan formulir pencatatan

pelaporan pengangkatan anak dengan

menggunak an Formulir model F-2.1

Syarat Penerbitan Akta Pengakuan

Anak: Formulir pelaporan pengakuan anak,

dengan menggunakan Formulir model F-

2.13; Register akta pengakuan anak; dan

Kutipan akta pengakuan anak

Syarat Pencatatan Pengesahan Anak:

Menggunakan formulir pencatatan

pelaporan pengesahan anak dengan

menggunakan Formulir model F-2.14.

Syarat Pencatatan Perubahan Nama :

Menggunakan formulir pelaporan

perubahan nama kecil/nama keluarga,


43

dengan menggunakan Formulir model F-

2.21


observasi terkait prosedur dalam hal

pencatatan sipil, disimpulkan bahwa

prosedur pencatatan sipil pada Dinas


Kabupaten Dairi dilaksanakan berdasarkan




di Kabupaten Dairi.

Adapun kendala yang dihadapi dalam

hal prosedur adalah kurangnya sosialisasi




Kependudukan, dimana pelaporan

pencatatan kematian yang semula menjadi

kewajiban penduduk, diubah menjadi

kewajiban Rukun Tetangga (RT) untuk

melaporkan setiap kematian warganya

kepada instansi pelaksana. Pelaporan

tersebut dilakukan secara berjenjang

melalui Rukun Warga (RW),

Desa/Kelurahan dan Kecamatan.


data terkait dengan prosedur pencatatan

sipil sebagai berikut:

Gambar 3. Prosedur Penerbitan

Dokumen Pencatatan Sipil

Sumber: Dinas Kependudukan dan pencatatan




maka diambil kesimpulan bahwa jangka

waktu pelayanan pencatatan sipil pada


Kabupaten Dairi adalah 14 hari kerja sesuai




di Kabupaten Dairi.

Penerbitan akta catatan sipil oleh


Kabupaten Dairi sering mengalami

keterlambatan dalam penerbitannya sejak

dimohonkan oleh pemohon atau lebih dari

14 hari kerja. Hal ini disebabkan oleh proses

penandatanganan akta catatan sipil yang

harus ditanda tangani oleh Kepala Dinas


Kabupaten Dairi dan tidak dapat diwakilkan.


44



dapat disimpulkan bahwa biaya pelayanan


dan Pencatatan Sipil Kabupaten sesuai

dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 03

Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara


di Kabupaten Dairi adalah gratis untuk akta

lahir, akta perkawinan yang pelaporannya

tidak melebihi 60 hari peristiwa

perkawinan, serta akta perceraian yang

pelaporannya tidak melebihi 60 hari sejak

tanggal perceraian.Untuk pelayanan akta

catatan sipil lainnya dikenakan biaya yang

bervariasi.

Adapun biaya/retribusi pelayananan


dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, yang

diperoleh peneliti melalui telaah dokumen,

dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Retribusi Pelayananan Pencatatan Sipil

No. Jenis Pelayanan Besar Retribusi (Rp)

1. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran 0,- 2. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan

Penduduk yang pelapornya belum lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan; Penduduk yang pelapornya telah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

0,- 25.000,-

3. Pencatatan dan penerbitan akta perceraian Penduduk yang pelapornya belum lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Penduduk yang pelapornya telah lewat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

0,- 50.000.-

4. Pencatatan dan penerbitan akta kematian 0,- 5. Penerbitan kutipan akta pengakuan anak 20.000.- 6. Pencatatan pengesahan anak 20.000.- 7. Penerbitan kutipan akta pengangkatan anak 20.000.- 8. Pencatatan perubahan anak 50.000,- 9. Pencatatan perubahan jenis kelamin 100.000.- 10. Pencatatan perubahan kewarganegaraan 100.000.-

Sumber: Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, 2017



maka diambil kesimpulan bahwa produk

pelayanan dalam hal pencatatan sipil pada


Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

Akta Kelahiran; Akta Perkawinan; Akta

Perceraian; Akta Kematian; Akta

Pengangkatan Anak; Akta Pengakuan Anak;

Pencatatan Pengesahan Anak; serta

Pencatatan Perubahan Nama.

Adapun kendala dalam hal produk

pencatatan sipil adalah masih seringnya

terjadi kesalahan data dalam akta catatan

sipil yang sudah diterbitkan, namun akan

diterbitkan kembali tanpa harus membuat

permohonan lagi.


data terkait akta catatan sipil yang sudah

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sejak

Januari sampai dengan Maret 2017 sebagai

berikut:


45

Tabel 3. Penerbitan Akta catatan Sipil

bulan Januari s/d Maret 2017

No.

Jenis Permohonan

Permohonan

Akta yang diterbit kan

1. Akta Kelahiran 28 25 2. Akta Perkawinan 14 14 3. Akta Perceraian 2 2 4. Akta Kematian 1 1 5. Akta Pengangkatan

Anak - -

6. Akta Pengakuan Anak; - - 7. Akta Pencatatan

Pengesahan Anak; serta - -

8. Akta Pencatatan Perubahan Nama.

- -

Jumlah 45 42 Sumber: Dinas Kependudukan dan pencatatan


Tabel 3 menjelaskan bahwa dalam hal

penerbitan Akta Catatan Sipil tidak

mengalami kendala yang terlalu besar.

Jumlah permohonan yang masuk hampir

sama dengan jumlah akta yang diterbitkan,

adapun kendala adalah kesalahan dari

petugas pemeriksa berkas sehingga berkas

dianggap sudah lengkap.


observasi peneliti terkait dengan

penanganan pengaduan, saran dan masukan

dalam hal pencatatan sipil pada Dinas


Kabupaten Dairi, disimpulkan bahwa tidak

ada bidang yang khusus menangani

permasalahan pengaduan tentang

persyaratan, prosedur, waktu, produk,

ataupun pelayanan yang diterima oleh

masyarakat pada Dinas kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, bahkan

tidak disediakan kotak saran dan

pengaduan.

Pelaksanaan Sisitem Informasi



Kabupaten Dairi

Sesuai dengan Undang - Undang

Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan

Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan, yang

dimaksud dengan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan selanjutnya

disingkat SIAK, adalah sistem informasi

yang memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi untuk memfasilitasi

pengelolaan informasi administrasi

kependudukan di tingkat Penyelenggara

dan Instansi Pelaksana sebagai satu

kesatuan.

Adapun komponen pelayanan yang

digunakan dalam menganalisa pelayanan

administrasi kependudukan dalam

penelitian ini adalah Komponen Standar

Pelayanan yang terkait dengan proses

pengelolaan pelayanan di internal

organisasi (manufacturing) meliputi: 1)

Sarana dan prasarana; 2) Kompetensi

pelaksana; 3) Jumlah pelaksana

Berikut ini adalah informasi dan data

yang diperoleh oleh peneliti beserta

pembahasannya sebagai berikut: 1) Sarana

dan Prasarana Pelaksanaan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK). Berdasarkan hasil wawancara dan


dapat disimpulkan bahwa sarana dan

prasarana pelaksanaan Sistem Informasi


Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Dairi tidak memadai. 2) Adapun

kendala dalam pelaksanaannya adalah:

Kurangnya sarana pendukung kerja seperti

komputer dan printer untuk operator SIAK

yang ada di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi maupun

operator Tempat Perekaman Data

Kependudukan (TPDK) Kecamatan; Hampir

50 persen tower pemancar frekuensi radio


46

yang ada di TPDK Kecamatan dalam kondisi

rusak, sehingga proses pengiriman data

kepada server di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dilakukan

dengan cara manual yaitu melalui

penyimpanan dengan menggunakan

memory eksternal; Database SIAK yang

menyimpan data kependudukan seluruh

penduduk Kabupaten Dairi masih dianggap

kurang performance-nya. Saat ini, untuk

proses back-up data masih dilakukan

dengan menggunakan harddisk eksternal.

Proses back-up dilakukan pada sore hari

saat seluruh proses transaksi data sudah

selesai. Hal tersebut dinilai tidak praktis dan

masih tradisional mengingat pada instansi

swasta, seperti Bank, sudah melakukan

back-up secara real time ketika transaksi

data nasabah dilakukan.

Kompetensi Pelaksana Sistem


(SIAK), berdasarkan hasil wawancara dan

observasi yang telah dilakukan, maka

diambil kesimpulan bahwa kompetensi

pelaksana dalam pelaksanaan Sistem


(SIAK) pada Dinas kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, belum

terlaksana dengan baik. Operator yang

direkrut untuk mengoperasikan SIAK belum

seluruhnya memiliki kemampuan,

kompetensi, keahlian, keterampilan, sikap,

dan perilaku yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan tugas. Sehinggga dibutuhkan

pelatihan yang berkesinambungan bagi

aparatur pelaksana terkait tugas pokok dan

fungsinya masing-masing.

Jumlah Pelaksana Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK),

berdasarkan hasil wawancara dan observasi

yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

jumlah pelaksana dalam pelaksanaan Sistem


(SIAK) pada Dinas kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, belum

memadai. Seharusnya operator yang ada

pada Tempat Perekaman Data

Kependudukan (TPDK) kecamatan minimal

ada 2 orang, sedangkan operator yang ada di


kabupaten Dairi seharusnya ada 15 orang

dengan rincian 1 orang untuk menangani

setiap kecamatan.

SIMPULAN

Pelayanan pendaftaran penduduk


Sipil Kabupaten Dairi sudah dilaksanakan

dengan baik dalam hal persyaratan,

prosedur, dan biaya/ tarif. Persyaratan yang

ada dirasakan cukup mudah, prosedur yang

ada jelas dan dirasakan tidak memberatkan

masyarakat, sementara biaya/ tarif

pelayanan adalah gratis.

Kendala pertama yang ditemui dalam

pelaksanaan pendaftaran penduduk adalah

adalah dalam hal jangka waktu,

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam




Kependudukan jangka waktu penerbitan

dokumen kependudukan sejak dimohonkan

adalah 14 hari kerja, namun pada

kenyataannya sering mengalami

keterlambatan penerbitan. Hal ini

disebabkan oleh proses penandatanganan

yang tidak dapat diwakilkan serta tidak

adanya blangko Kartu Tanda Penduduk

elektronik (KTP-el).

Kedua adalah dalam hal produk

pelayanan, kendala yang dialami adalah


47

kesalahan data pada dokumen

kependudukan yang sudah diterbitkan,

serta ketiadaan blangko blangko Kartu

Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

Kendala ketiga adalah dalam hal

penanganan pengaduan, belum ada bidang

khusus yang menangani pengaduan terkait



kabupaten Dairi.

Pelayanan pencatatan sipil pada Dinas


kabupaten Dairi sudah terlaksana dengan

baik dalam hal persyaratan, dan biaya/ tarif.

Persyaratan yang ada dirasakan cukup

mudah, jelas dan tidak memberatkan

masyarakat, sementara biaya/ tarif

pelayanan adalah gratis untuk Akta

Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pernikahan

yang dilaporkan kurang dari 60 hari dari

tanggal penikahan, serta Akta Perceraian

yang dilaporkan sebelum 60 hari dari

tanggal perceraian. Sementara untuk akta

catatan sipil lainnya dikenakan tarif yang

bervarisasi.

kendala dalam pelayanan pencatatan

sipil dalam hal prosedur, adalah kurangnya

sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 tahun

2013 Tentang Perubahan Atas Undang -

Undang No. 23 tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan, dimana

pelaporan pencatatan kematian yang

semula menjadi kewajiban penduduk,

diubah menjadi kewajiban Rukun Tetangga

(RT) untuk melaporkan setiap kematian

warganya kepada instansi pelaksana.

Pelaporan tersebut dilakukan secara

berjenjang melalui Rukun Warga (RW),

Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Dalam hal jangka waktu, sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Undang -

Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Undang - Undang No. 23

tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan jangka waktu penerbitan

akta catatan sipil adalah 14 hari kerja sejak

dimohonkan, namun pada kenyataannya

sering mengalami keterlambatan

penerbitan. Hal ini disebabkan oleh proses

penandatanganan yang harus ditanda

tangani langsung oleh Kepala Dinas


Kabupaten Dairi dan tidak dapat

diwakilkan;

Dalam hal produk pelayanan, kendala

yang dialami adalah kesalahan data pada

dokumen kependudukan yang sudah

diterbitkan. Hal ini dapat disebabkan oleh

kesalahan pengisian data dari masyarakat

ataupun kesalahan pengisian data oleh

operator SIAK pencatatan sipil;

Dalam hal penanganan pengaduan,

belum ada bidang khusus yang menangani

pengaduan terkait pencatatan sipil pada


kabupaten Dairi.

Pelaksanaan Sistem Informasi

Administasi Kependudukan (SIAK) pada


Kabupaten Dairi belum berjalan dengan

baik dalam hal sarana dan prasarana,

kompetensi pelaksana, dan jumlah

pelaksana.

Adapun kendala dalam

pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Dalam hal sarana dan prasana, adalah

kurang memadainya sarana dan prasarana

pendukung kerja seperti komputer, printer,

tower pemancar frekuensi radio, serta

Database SIAK yang kurang performanya.;

Kompetensi pelaksana dalam pelaksanaan

Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) pada Dinas



48

Kabupaten Dairi, belum terlaksana dengan

baik. Operator yang direkrut untuk

mengoperasikan SIAK belum seluruhnya

memiliki kemampuan, kompetensi,

keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas.

Jumlah pelaksana dalam pelaksanaan

Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) pada Dinas


Kabupaten Dairi, masih kurang dan belum

memadai.

DAFTAR PUSTAKA Anwari, 2000. Motivasi: Perangkat Analisis Untuk

Para Manajer. Usahawan, No. 12, Th. XXIX, Desember. Hal. 34-40

Arep, I., dan Hendri T., 2003. Manajemen Dan Motivasi 2003. Jakarta: Grasindo

As'ad, M., 1991. Psikologi Industri, Yogyakarta: Liberty.

Baswartono, 1997. Mengkaji Ulang Hubungan Antara Motivasi, Manajemen dan Produktivitas. Usahawan, No. 09, Thn. XXVI, September. Hal. 31-32

Gibson, J.L., Ivancevich, John M., and Donelly JR, James H., 1997. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. (Alih bahasa: Nunuk Adiarni), Edisi Kedelapan, Jakarta : Binarupa Aksara.

Handoko, T.H., 1986. Manajemen, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE

Handoko, T. Hani, 1988. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua. Yogyakarta: -BPFE

Hasibuan, M.S.P., 2002. Manajemen: Dasar Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gunung Agung,.

Irianto, J., 1994. Upaya Meningkatkan Semangat Kerja: Suatu Tinjauan Teoritik Aliran Hubungan Kemanusiaan (Rubrik: Perkembangan Teori). Usahawan, No. 04, Thn. XXIII, April. Hal. 2-5

Mangkunegara, A.A. Anwar P, 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Rosda.

Mangkuprawira, S., 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta: Ghalia Indonesia

Muchlas, M., 1999. Perilaku Organisasi. Cetakan ke 1. Yogyakarta: Program Pendidikan Pascasarjana Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Reksohadiprodjo, S., dan Handoko, T.H., 1986. Organisasi Perusahaan: Teori, Struktur dan Perilaku, edisi kedua, Yogjakarta: BPFE.

Sigit, S., 2002. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen. Edisi 2.

Sinaga, R., 1991, Motivasi Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Produktivitas. Usahawan, No. 11, Thn. XX, Nopeinber. Hal. 29-33

Simamora, H., 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Ke 2, Yogyakarta: BP-STIE YKPN

Sulistiyani, A.T., dan Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha llmu

Smvarto, FX., 1999. Perilaku Keorganisasian: Buku Panduan Mahasiswa. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Syatarudin, A., 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi; keunggulan Kompetitif,. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE

Umar, H., 2001 Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Wahyusumidjo, 1984. Kepemimpinan dan Motivasi, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Documents

Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas