Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam

Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Provinsi DKI Jakarta: Studi

Rusunawa Pulo Gebang

Lestari Kurniati1, Lisman Manurung1

1. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia 2. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Email :[email protected], [email protected]

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ditinjau dari prinsip-prinsip good governance. Pelayanan Rusunawa Pulo Gebang dilaksanakan oleh UPRS Wilayah III Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori good governance dalam pelayanan publik dengan pendekatan positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap dimensi-dimensi good governance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPRS Wilayah III belum memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Wilayah III juga mengalami kendala dalam mewujudkan prinsip good governance, yakni tidak adanya sistem elektronik pendukung dalam pelayanan, terutama dalam pelayanan administrasi sehingga menyebabkan penyimpangan di lapangan dan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang. Selain itu, UPRS Wilayah III juga menghadapi kendala kekurangan SDM sebagai pengawas rusunawa, yakni penanggung jawab lokasi (penjalok).

Kata Kunci : Pelayanan; Rusunawa Pulo Gebang; Good Governance

Analysis of Implementation of The Good Governance Principles in Flats (Rusunawa) Services

in DKI Jakarta Province: Study in Rusunawa Pulo Gebang

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses about the services at Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, East Jakarta, reviewed by the principles of good governance. Rusunawa Pulo Gebang services performed by UPRS Region III in Agency of Housing and Local Government Buildings of DKI Jakarta Province. This study uses the theory of good governance in the public service with positivist approach and qualitative data collection techniques. The data analysis technique uses descriptive analysis technique of the dimensions of good governance. The results of this study indicate that UPRS Region III has not comply the principles of good governance in service in Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Region III also has a problem in realizing the principles of good governance, that is the absence of supporting electronic systems in services, especially in administrative

Analisis Pelaksanaan..., Lestari Kurniati, FISIP UI, 2014

services, causing irregularities in the implementation field and many people have difficulty in accessing information about services in Rusunawa Pulo Gebang. In addition, UPRS Region III also faces a lack of human resources as rusunawa supervisors, that is penanggung jawab lokasi (penjalok).

Key Words : Service; Rusunawa Pulo Gebang; Good Governance

Pendahuluan

Menurut Sarundajang (2005:152), tata pemerintahan yang baik atau good governance dewasa ini

sedang menjadi acuan dalam mencari perbaikan organisasi sesuai dengan tuntutan reformasi.

Adapun definisi good governance menurut UNDP (United Nations Development Programme)

(dalam Sedarmayanti, 2003:7) adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara

negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Praktik good governance di Indonesia dapat

dimulai dari sektor pelayanan publik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dwiyanto (2005:20)

bahwa salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan good governance di Indonesia adalah

melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai-nilai yang

selama ini melekat pada good governance.

Salah satu pelayanan publik di Indonesia yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip good

governance adalah dalam bidang perumahan, yakni dalam hal penyediaan unit hunian vertical,

atau rumah susun (rusun). Menurut Sutedi (2010:180), pelaksanaan pembangunan rusun di

kawasan perkotaan menggunakan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good

governance) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Pertumbuhan

penduduk Indonesia yang cenderung meningkat setiap tahunnya turut diikuti dengan peningkatan

kebutuhan akan tempat tinggal atau perumahan, terutama di daerah perkotaan sehingga

pembangunan perumahan rakyat lebih diarahkan kepada hunian vertikal atau rumah susun

(rusun), khususnya di daerah perkotaan.

Salah satu kota yang memiliki jumlah rusunawa terbanyak di Indonesia dan menjadi prioritas

utama pembangunan rusunawa adalah Jakarta. Unsur pelaksana otonomi daerah di bidang

perumahan dan pemukiman di Provinsi DKI Jakarta adalah Dinas Perumahan dan Gedung


Pemerintah Daerah (DPGP). Salah satu rusunawa yang dikelola oleh DPGP Provinsi DKI Jakarta

adalah Rusunawa Pulo Gebang, yakni di bawah tanggung jawab UPRS (Unit Pengelola Rumah

Susun) Wilayah III. Rusunawa Pulo Gebang terletak di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan

Cakung, Pembangunan gedung di Rusunawa Pulo Gebang tidak hanya dibiayai oleh APBD

Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga melibatkan pihak swasta, yakni REI (Real Estate Indonesia).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut melibatkan pihak swasta melalui program CSR

(Corporate Social Responsibility). Keterlibatan pihak swasta dalam pelayanan di Rusunawa Pulo

Gebang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk mewujudkan

good governance dalam pelayanan rusunawa.

Di sisi lain, UPRS Wilayah III menghadapi permasalahan, yakni adanya pengalihan hak milik

unit hunian kepada masyarakat yang bukan sasaran utama penghunian rusunawa. Permasalahan

tersebut dapat menghambat terwujudnya good governance dalam pelayanan di Rusunawa Pulo

Gebang, terutama prinsip keadilan, karena pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang belum dapat

dikatakan tepat sasaran. Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, maka permasalahan yang

akan diangkat untuk diteliti adalah bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance

dalam pelayanan Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta

Timur? Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan prinsip-prinsip good

governance dalam pelayanan Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan

Cakung, Jakarta Timur.

Tinjauan Teoritis Terdapat beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yakni good governance,

pelayanan publik, dan good governance dalam pelayanan publik. Menurut Farazmand (2004:9),

good governance is the interaction among the state, civil society, and the private sector (tata

pemerintah yang baik adalah interaksi di antara negara, masyarakat sipil dan sektor swasta).

Sejalan dengan Farazmand, definisi good governance menurut LAN (Lembaga Administrasi

Negara) yang dikutip Widodo (2001:24) adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid

dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang


konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, LAN

(dalam Sedarmayanti, 2007: 15)

Good governance mengandung nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam

melaksanakan pemerintahan yang baik. UNDP (dalam Mardiasmo, 2002:24-25) memberikan

beberapa karakteristik good governance, yakni: (1) Participation (partisipasi); (2) Rule of law;

(3) Transparency; (4) Responsiveness; (5) Consensus orientation; (6) Equity; (7) Efficiency and

effectiveness; (8) Accountability; dan (9) Strategic vision. Pengembangan good governance akan

lebih mudah dilakukan jika dimulai dari entry point yang bernama pelayanan publik (Tanjung,

2009:41). Menurut Kurniawan (2005:4), pelayanan publik adalah pemberian layanan

(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada suatu

organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemilihan aspek

pelayanan publik sebagai sebuah entry point menuju good governance sangat strategis. Hal ini

sejalan dengan pernyataan Khawaja (2011:3) bahwa the key role of governance is performed by

the persons employed or involved in the delivery of public service (Peran kunci dalam tata

pemerintahan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan atau terlibat dalam pemberian pelayanan

publik).

Menurut Dwiyanto, dalam bukunya yang berjudul Mewujudkan Good Governance Melalui

Pelayanan Publik (2005), prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan

publik yaitu transparansi, partisipasi, non-partisan, akuntabilitas, responsivitas dan efisiensi.

Transparansi dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu adanya akses informasi mengenai jumlah

anggaran yang dialokasikan untuk suatu kegiatan pelayanan publik; keterbukaan dalam prosedur

dan persyaratan pelayanan; biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan; prosedur dan

peraturan pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain; kemudahan untuk

memperoleh informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan; kemudahan untuk

memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan. Selain

keenam indikator tersebut, menurut Widodo (2001:270), keterbukaan mengenai unit kerja dan

atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan juga

termasuk dalam prinsip transparansi.

Menurut Jubaedah, Lili, dan Faozan (2008:55), indikator pelaksanaan prinsip partisipasi adalah:

(1) Ketersediaan payung hukum bagi partisipasi masyarakat; (2) Keterlibatan masyarakat dalam


perumusan kebijakan; (3) ketersedaiaan media/forum bagi partisipasi masyarakat; dan (4)

Keterlibatan masyarakat dalam memonitor penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip non-

partisan memberikan akses yang sama bagi semua warga dalam menerima pelayanan publik.

Prinsip ini dapat dilihat dari: (1) Adanya akses yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan

pelayanan; (2) Pemberian pelayanan publik kepada pelanggan berdasarkan nomor urut; dan (3)

Tidak diberlakukannya dispensasi pelayanan kepada pelanggan.

Akuntabilitas dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: (1) Acuan pelayanan yang

dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan layanan publik; (2) Tindakan yang

dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan; dan (3) Kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari

aparat birokrasi. Selain itu, menurut Sedarmayanti (2003:3), akuntabilitas didefinisikan sebagai

suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Rensponsivitas dijabarkan menjadi beberapa indikator, yaitu: (1) Terdapat tidaknya keluhan dari

pengguna jasa; (2) Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa; (3)

Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi perbaikan pelayanan di masa

mendatang; dan (4) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan

kepada pengguna jasa. Sementara itu, menurut Widodo (2001:151), responsivitas melihat

administrasi negara (birokrasi publik) apakah dapat bersikap tanggap terhadap apa yang menjadi

permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat sebagai penerima layanan. Birokrasi

publik dapat dikatakan bertanggung jawab jika birokrasi dinilai mempunyai responsivitas (daya

tanggap yang tinggi) terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi

masyarakat yang diwakilinya.

Efisiensi dari segi input dilihat dari kepastian biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh

masyarakat, kepastian waktu pelayanan, serta tidak banyak membutuhkan tenaga dalam

memperoleh pelayanan publik. Selain itu, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan

dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan

masyarakat pengguna jasa. Sementara itu, output dapat dilihat dari pemberian produk

pelayanan oleh birokrasi tanpa disertai adanya tindakan pemaksaaan kepada publik untuk

mengeluarkan biaya ekstra pelayanan.


Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivis karena peneliti

tidak bertujuan untuk mengukur bagaimana prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan

Rusunawa Pulo Gebang, tetapi bertujuan untuk menganalisis pelayanan tersebut berdasarkan

prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik. Peneliti menggunakan metode

pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Adapun strategi

interpretasi analisis yang digunakan peneliti adalah metode ilustratif (the illustrative method).

Metode ilustratif mengarahkan peneliti untuk mengaplikasikan teori ke dalam fakta situasi

sejarah atau kondisi sosial atau mengorganisasikan data dengan menggunakan dasar teori.

Hasil dan Pembahasan

Berikut penjelasan mengenai temuan lapangan berdasarkan prinsip-prinsip good governance

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Prinsip Transparansi

Dalam pelayanan rusunawa di Provinsi DKI Jakarta, peneliti mengidentifikasi upaya Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan transparansi dalam alokasi anggaran. Informasi

mengenai alokasi anggaran untuk urusan perumahan di Provinsi DKI Jakarta dipublikasikan oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui portal resmi Provinsi DKI Jakarta, yakni

www.jakarta.go.id. Portal tersebut memuat informasi mengenai rancangan APBD tahun 2014

urusan perumahan Provinsi DKI Jakarta. Alokasi anggaran terbesar dimiliki oleh DPGP, yaitu

sekitar 2,4 triliun, sedangkan alokasi anggaran khusus UPRS Wilayah III sebesar 50 miliar, atau

sekitar 1,55% dari total anggaran urusan perumahan.

Di satu sisi, informasi dalam portal Provinsi DKI Jakarta tersebut tidak menjelaskan secara rinci

mengenai alokasi anggaran untuk kegiatan pelayanan di rusunawa yang dikelola oleh Provinsi

DKI Jakarta. Alokasi anggaran per rusunawa juga tidak dipublikasikan oleh DPGP Provinsi DKI

Jakarta. Menurut pihak DPGP sendiri, informasi mengenai anggaran merupakan kewenangan

masing-masing unit kerja di SKPD terkait.


Prosedur dan persyaratan penghunian rusunawa tidak dipublikasikan secara luas oleh DPGP ke

masyarakat. Informasi mengenai prosedur dan persyaratan penghunian rusunawa hanya

diperuntukkan bagi masyarakat yang menanyakan secara langsung ke pihak UPRS. Menurut

UPRS Wilayah III, hal ini untuk mencegah praktik percaloan di rusunawa.

Hal tersebut berpengaruh pada belum terpenuhinya indikator kemudahan untuk memperoleh

informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan karena masyarakat masih merasa

kesulitan dalam memperoleh informasi tersebut. Bagi masyarakat terprogram di Rusunawa Pulo

Gebang, informasi mengenai persyaratan dan prosedur penghunian rusunawa tidak diperoleh

secara langsung dari DPGP, melainkan dari pihak lain, seperti kelurahan setempat, tetangga dan

teman. Selain itu, informasi mengenai keberadaan unit hunian yang kosong juga tidak

dipublikasikan oleh DPGP Provinsi DKI Jakarta ke masyarakat. Di satu sisi, pihak UPRS

Wilayah III mengaku bahwa data mengenai unit hunian rusunawa yang kosong selalu

diinventarisir, namun pihak UPRS memang tidak mempublikasikan informasi tersebut kepada

publik.

DPGP memiliki website yang dapat digunakan sebagai media untuk melakukan sosialisasi terkait

kebijakan, alokasi anggaran, unit hunian yang kosong maupun kegiatan yang dilakukan DPGP

terkait dengan pelayanan rusunawa. DPGP juga telah mempublikasikan alamat website tersebut

di Booklet DPGP Tahun 2013, yakni www.rumah-gedungjakarta.org. Pada faktanya, saat ini

portal tersebut tidak dapat diakses. Ketidakterbukaan DPGP mengenai persyaratan dan prosedur

penghunian rusunawa, serta kepastian informasi mengenai unit hunian yang kosong, justru

membuka peluang bagi praktik percaloan di rusunawa. Hal ini terutama dialami oleh masyarakat

umum yang merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan penghunian di

Rusunawa Pulo Gebang. Keberadaan calo dianggap dapat mempermudah akses mereka dalam

memperoleh kesempatan untuk tinggal di Rusunawa Pulo Gebang.

UPRS Wilayah III memiliki SOP yang memuat aturan tentang alur dan waktu pelayanan yang

dibutuhkan, namun SOP tersebut tidak pernah dipublikasikan maupun disosialisasikan ke

masyarakat. “Nah, itu standar dan prosedur pelayanan memang itu kelemahannya. Nggak

pernah dipublish. Mereka aja yang Tanya ke sini.” (Wawancara dengan Ibu Ledy Natalia, selaku

Kasie Pelayanan UPRS Wilayah III, 3 Juni 2014).


Sementara itu, sosialisasi mengenai tata tertib penghunian di Rusunawa Pulo Gebang sudah

dilakukan oleh Pengelola melalui pamflet-pamflet yang ditempelkan di papan pengumuman,

pintu maupun jendela Kantor Pengelola Rusunawa Pulo Gebang, dan di setiap pintu masuk Blok

C dan Blok D. Dalam prosedur dan persyaratan untuk menghuni Rusunawa Pulo Gebang, baik

masyarakat umum maupun terprogram, telah memahami dengan baik.

Dalam hal biaya pelayanan, masyarakat dikenakan retribusi sewa unit hunian yang diatur dalam

Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Biaya air dan listrik yang harus

dikeluarkan oleh penghuni, disesuaikan dengan pemakaian per individu. Di sisi lain, terdapat

permasalahan mengenai keterbukaan dalam rincian retribusi air. Masyarakat mengaku bahwa

tidak ada penjelasan mengenai air yang disesuaikan dengan pemakaian per unit hunian.

Pencatatan meteran air masih dilakukan secara manual, yakni petugas teknisi mengecek meteran

satu per satu lalu dicatat dan dilaporkan ke DPGP untuk dituangkan ke dalam kuitansi.

Pencatatan meteran air tidak lagi menjadi kewenangan petugas PDAM. Menurut Pengelola

Rusunawa Pulo Gebang, kesalahan dalam pencatatan meteran air dianggap sebagai hal yang

harus dimaklumi karena masih menggunakan sistem manual.

Indikator terakhir dalam prinsip transparansi adalah keterbukaan mengenai unit kerja dan atau

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Struktur

organisasi UPRS Wilayah III diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun. Peraturan tersebut telah

dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di internet. Sementara itu, upaya UPRS

Wilayah III untuk mensosialisasikan pejabat yang berwenang, adalah dengan melakukan

kunjungan ke Rusunawa Pulo Gebang dan memperkenalkan diri ke masyarakat penghuni.

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator-indikator transparansi, maka dapat dikatakan bahwa

pelayanan Rusunawa Pulo Gebang tidak memenuhi prinsip transparansi dalam pelayanan publik

karena masih terdapat informasi terkait pelayanan Rusunawa Pulo Gebang yang tidak

dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kesulitan dalam mengakses informasi

tersebut.


Prinsip Partisipasi

Salah satu payung hukum yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

meningkatkan peran serta pihak swasta adalah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor

112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU).

TSLDU merupakan kegiatan sukarela, di mana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk

menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi

kegiatan, serta dengan cara/pola kegiatan TSLDU dilaksanakan. Dengan demikian, TSLDU

merupakan istilah lain dari program CSR. TSLDU dapat berupa kegiatan langsung kepada

masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program pemerintah daerah terkait barang milik

daerah dan/atau jasa/non barang milik daerah.

Kebijakan terkait pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang bersifat top down karena semua kebijakan

dibuat oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat Rusunawa Pulo

Gebang mengaku bahwa dalam pembuatan kebijakan, seperti SOP pelayanan, tata tertib

penghunian Rusunawa Pulo Gebang, dan penetapan tarif sewa unit hunian, pihak DPGP Provinsi

DKI Jakarta tidak pernah melibatkan masyarakat. Di sisi lain, UPRS Wilayah III mengetahui

bahwa secara teori, dalam pembuatan kebijakan pelayanan harus melibatkan masyarakat

pengguna. Namun pada praktiknya, UPRS Wilayah III belum melaksanakan hal tersebut.

Hubungan kemitraan antara DPGP Provinsi DKI Jakarta dengan pihak swasta terlihat sejak awal

pembangunan Rusunawa Pulo Gebang, yakni pada pembangunan Blok C dan Blok D, dibiayai

oleh REI. Dalam hal pelayanan penghunian bagi masyarakat terprogram di Rusunawa Pulo

Gebang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

terkait, bekerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR (Corporate Social

Responsibility). Pihak swasta yang terlibat dalam program CSR di Rusunawa Pulo Gebang

adalah PT Idola Utama. Bentuk program CSR di Rusunawa Pulo Gebang adalah pemberian

bantuan berupa alat-alat rumah tangga yang diproduksi oleh Maspion, serta ditujukan kepada

masyarakat terprogram korban gusuran KPK dan korban banjir Penjaringan.

Di samping itu, dalam penyediaan fasilitas TK dan PAUD di Rusunawa Pulo Gebang, UPRS

Wilayah III bekerja sama dengan sebuah yayasan, yakni Rich Foundation. Kontribusi Rich

Foundation lainnya dalam pelayanan Rusunawa Pulo Gebang, yakni: memberikan bantuan dana


untuk merenovasi toilet umum yang berada di lantai dasar Blok A dan Blok B; membangun

sebuah tempat parkir permanen bagi motor-motor milik masyarakat penghuni Blok A dan Blok

B; dan mebiayai pembangunan taman bermain untuk menunjang kegiatan TK dan PAUD.

Keterlibatan masyarakat penghuni dalam pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang diwujudkan

dengan adanya RT, yang menjadi media/forum bagi masyarakat penghuni untuk berpartisipasi

dalam pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang. Keberadaan RT turut membantu tugas Pengelola

Rusunawa Pulo Gebang dalam memberikan sosialisasi terkait kegiatan atau kebijakan di

Rusunawa Pulo Gebang. Upaya masing-masing RT dalam meningkatkan kebersihan di

Rusunawa Pulo Gebang antara lain : melaksanakan kerja bakti sebulan sekali; membeli alat-alat

kebersihan; memberikan insetif kepada petugas kebersihan; merespon keluhan-keluhan warga

terkait sarana dan prasarana di Rusunawa Pulo Gebang; uang kas RT digunakan untuk

membiayai perbaikan sarana dan prasarana milik bersama; dan membiayai pembuatan pos dan

gaji petugas parkir.

Keberadaan RT juga berperan dalam pengawasan di Rusunawa Pulo Gebang. Dalam hal

kebersihan, peran Ketua RT diperlukan untuk menegur masyarakat yang membuang sampah

sembarangan. Ketua RT juga melakukan sosialisasi ke warganya untuk menjaga kebersihan

lingkungan rusun. Berfungsinya pengawasan RT juga nampak dari adanya penindakan kasus

asusila yang dilakukan oleh warga di Blok A. Ketua RT maupun warga juga berperan dalam

mengawasi unit hunian yang kosong. Hal tersebut dapat membantu Pengelola Rusunawa Pulo

Gebang dalam mendapatkan informasi terkait alasan penghuni meninggalkan unit hunian serta

sudah berapa lama warga tersebut tidak menghuni unitnya karena pihak pertama yang dimintai

informasi adalah tetangga dan Ketua RT dari penghuni tersebut.

Indikator terakhir dalam prinsip partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam memonitor

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun bentuk pengawasan masyarakat, yaitu: turut

mengikuti perkembangan kasus yang terjadi dalam pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang;

menyampaikan hasil pengawasan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan warga di

lapangan ke UPRS Wilayah III; dan menyampaikan usulan mengenai minimnya sosialisasi yang

dilakukan UPRS Wilayah III terkait kebijakan. Di sisi lain, terdapat permasalahan yang dihadapi

oleh UPRS Wilayah III dan Pengelola Rusunawa Pulo Gebang terkait partisipasi masyarakat

dalam pelayanan, yakni adanya masyarakat yang menunggak retribusi. Hal ini sesuai dengan


pernyataan Petugas Administrasi Rusunawa Pulo Gebang, “Kalo yang nggak bayar, nunggak

ada. Ada juga yang dari Juli, 8 bulan. Cuma beberapa orang doang. Sekitar tiga lah, atau empat

orang” (Wawancara dengan Pak Taufikurrachman, selaku Koordinator Administrasi Rusunawa

Pulo Gebang, 16 Mei 2014).

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator-indikator partisipasi, maka partisipasi masyarakat

dalam pelayanan Rusunawa Pulo Gebang baru sampai pada tahap telah didengar dan

berpendapat, tetapi belum mampu untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan masyarakat

akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Dengan demikian, pelayanan Rusunawa Pulo

Gebang belum memenuhi prinsip partisipasi.

Prinsip Non-Partisan

Pelayanan yang ada di Rusunawa Pulo Gebang antara lain pelayanan kebersihan, keamanan,

teknisi dan administrasi. Pelayanan-pelayanan tersebut diperoleh oleh semua masyarakat

penghuni Rusunawa Pulo Gebang, baik masyarakat terprogram maupun masyarakat umum.

Seluruh pengguna pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang dikenakan tarif dan besaran denda pun

sama, yakni 2%. Meskipun tarif unit sewa yang dikenakan ke masyarakat umum dan masyarakat

terprogram berbeda, namun payung hukum penetapan kedua jenis tarif tersebut sama, yakni

sama-sama diatur oleh Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2012. Dengan

kata lain, masyarakat umum dan masyarakat terprogram memiliki kedudukan yang sama di mata

hukum. Hal ini sesuai dengan teori non-partisan yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2005).

Dalam menentukan nomor dan lantai unit hunian, baik masyarakat terprogram maupun

masyarakat umum, sama-sama harus melalui proses pengundian. Mekanisme yang harus dilalui

oleh kedua jenis target group tersebut juga sama.

Di satu sisi, terdapat perbedaan sarana dan prasarana yang ada di Blok A dan Blok B dengan

Blok C dan Blok D, yaitu fasilitas toilet umum dan tempat usaha hanya terdapat di Blok A dan

Blok B. Perbedaan tipe lantai dasar tersebut karena pembangunan Blok A dan Blok B

dilaksanakan oleh DPGP Provinsi DKI Jakarta, sedangkan pembangunan Blok C dan Blok D

dilakukan oleh REI (Real Estate Indonesia). Selain itu, terdapat mekanisme antre pada saat


pendaftaran di Rusunawa Pulo Gebang, pembagian bantuan CSR, dan dalam pelayanan

administrasi di Kantor Pengelola Rusunawa Pulo Gebang.

Indikator terakhir dalam prinsip non-partisan adalah tidak diberlakukannya dispensasi pelayanan

kepada pelanggan. Pada kenyataannya, dalam pelayanan Rusunawa Pulo Gebang, pihak UPRS

Wilayah III dan Pengelola Rusunawa Pulo Gebang banyak memberikan kelonggaran-

kelonggaran tertentu kepada masyarakat penghuni Rusunawa Pulo Gebang. adapun kelonggaran

yang diberikan oleh Pengelola maupun UPRS Wilayah III, yakni : (1) petugas administrasi

memberikan kelonggaran pembayaran hingga tanggal 30 setiap bulannya, padahal batas

pembayaran retribusi di SP setiap bulannya hanya sampai tanggal 20; dan (2) UPRS Wilayah III

memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang menunggak retribusi untuk mengangsur sesuai

kemampuan mereka, yakni dengan membuat surat pernyataan di atas materai sebagai bukti

bahwa masyarakat berkomitmen untuk segera membayar angsuran tunggakan.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan mengenai indikator-indikator dalam prinsip non-

partisan, pelayanan Rusunawa Pulo Gebang tidak memenuhi prinsip non-partisan karena

banyaknya dispensasi yang diberikan oleh pihak UPRS Wilayah III maupun Pengelola Rusunawa

Pulo Gebang terhadap masyarakat yang telah melanggar persyaratan penghunian Rusunawa Pulo

Gebang dan Surat Perjanjian tentang Pemakaian Unit Rusunawa.

Prinsip Akuntabilitas Bagi UPRS, termasuk UPRS Wilayah III, acuan pelayanan pertama adalah Peraturan Gubernur

Nomor 143 Tahun 2010, yang mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi pokok, serta

struktur organisasi UPRS. Pada pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian antara isi peraturan

tersebut dengan fakta di lapangan, yakni terkait dengan SDM (Sumber Daya Manusia). Peraturan

Gubernur Nomor 143 Tahun 2010 mengatur tentang formasi jabatan pada UPRS Wilayah III.

Salah satu isinya adalah jumlah Penjalok yang dimiliki UPRS Wilayah III adalah sebanyak 8

(delapan) orang. Namun hingga saat ini, Penjalok yang dimiliki UPRS Wilayah III hanya

sebanyak 2 (dua) orang, padahal UPRS Wilayah III mengelola 8 (delapan) rusunawa yang

keseluruhannya berada di wilayah Jakarta Timur.


Masalah kekurangan SDM di UPRS Wilayah III juga sesuai dengan pernyataan akademisi bahwa

UPRS Wilayah III kekurangan SDM yang bertugas untuk mengawasi rusunawa yang dikelola.

Kurangnya pengawasan di Rusunawa Pulo Gebang dibuktikan dengan masih adanya praktik

percaloan di Rusunawa Pulo Gebang yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat umum.

Masalah kekurangan Penjalok menjadi kendala bagi UPRS Wilayah III dalam melakukan

pendataan unit hunian secara rutin, sidak secara rutin, dan meneliti permohonan calon penyewa

dan pergantian penyewa.

Selain itu, masalah kekurangan SDM semakin diperparah dengan tidak adanya fasilitas

pendukung yang memadai untuk menunjang pelayanan di UPRS Wilayah III. Hal ini sejalan

dengan ungkapan Kasubbag TU UPRS Wilayah III, “Terus juga itu mungkin kita juga kurang

didukung sama fasilitas elektronik ya karena sistemnya masih manual. Itu yang bikin susah”

(Wawancara dengan Pak Made, selaku Kasubbag TU UPRS Wilayah III, 22 Mei 2014). Sistem

manual dalam hal penyetoran retribusi sewa dari Petugas Administrasi ke UPRS Wilayah III

dapat menyebabkan terjadinya kemungkinan-kemungkinan lain akibat lemahnya pengawasan,

misalnya penyelewengan oleh Petugas Administrasi. Hal tersebut berdasarkan pada hasil audit

BPK terhadap laporan akuntabilitas DPGP.

“Jadi waktu itu ada pemeriksaan dari BPK. Kalo jaman dulu kan petugas administrasi itu menerima uang secara manual. BPK menemukan dari cara manual itu banyak terjadi penyimpangan. Ya antara lain yang pertama, disalahgunakan sama petugas itu sendiri. Terus yang kedua, ada kemungkinan juga bisa dirampok di tengah jalan kan” (Wawancara dengan Ibu Ledy Natalia, selaku Kasie Pelayanan UPRS Wilayah III, 3 Juni 2014).

Pada akhirnya, sejak awal bulan Mei tahun 2014, Petugas Administrasi Rusunawa Pulo Gebang

harus menyetorkan retribusi yang dibayarkan oleh penghuni setiap hari. Adapun acuan lain yang

digunakan UPRS Wilayah III dalam pelayanan Rusunawa Pulo Gebang, yakni: Perda Provinsi

DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 sebagai acuan dalam menetapkan tariff sewa; SOP pelayanan;

dan Surat Perjanjian (SP) tentang Pemakaian Unit Hunian Rusunawa. Adapun upaya represif dari

UPRS Wilayah III dalam mencegah praktik percaloan di Rusunawa Pulo Gebang ditunjukkan

dengan adanya sidak yang dilakukan sewaktu-waktu. UPRS Wilayah III juga mempublikasikan

pamflet-pamflet di pintu masuk dan dinding kaca di UPRS Wilayah III yang bertuliskan

“Waspada Calo”. Hal ini disebabkan karena calo-calo rusunawa tidak hanya beraksi di lapangan,

tetapi juga di wilayah DPGP Provinsi DKI Jakarta.


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPGP telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat penghuni Rusunawa Pulo Gebang, khususnya bagi masyarakat terprogram yang

merupakan target utama penghunian rusunawa di Provinsi DKI Jakarta. Beberapa upaya tersebut

terlihat dari adanya subsidi tarif dan gratis retribusi sewa selama 6 bulan yang diberikan kepada

masyarakat terprogram, program bantuan CSR, pelayanan ‘jemput bola’, proses pembangunan

CMS (Cash Management System) dalam pembuatan sistem pembayaran berbasis elektronik, dan

pemberian prioritas lantai 1 (satu) bagi penghuni yang sudah lanjut usia/ibu hamil/yang memiliki

anak balita. Pelayanan ‘jemput bola’ yang pernah diadakan di Rusunawa Pulo Gebang adalah

pelayanan pembuatan rekening tabungan Bank DKI dan pelayanan e-KTP.

Indikator terakhir dalam prinsip akuntabilitas adalah adanya media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. UPRS Wilayah III menyerahkan laporan secara berkala kepada

DPGP, atau disebut dengan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban). DPGP yang nantinya akan

menyerahakan LPJ tersebut kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk diaudit. Pengelola

Rusunawa Pulo Gebang juga membuat laporan pertanggungjawaban yang memuat laporan harian

terkait penerimaan retribusi sewa unit hunian, air, dan listrik, serta kegiatan yang dilakukan

petugas sehari-hari dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator-indikator dalam akuntabilitas, pelayanan Rusunawa

Pulo Gebang belum memenuhi prinsip akuntabilitas karena terdapat ketidaksesuaian antara

peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Prinsip Responsivitas

Indikator pertama dalam prinsip responsivitas adalah terdapat tidaknya keluhan dari pengguna

jasa. Secara umum, bentuk-bentuk keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat penghuni Rusunawa

Pulo Gebang adalah sebagai berikut:

“Kalo keluhan warga biasanya itu dari keamanan, pernah kehilangan motor. Lalu kebersihannya, kebersihannya yang dari pengelola khususnya lantai dasar kurang diperhatikan. Jadi itu aja keluhan-keluhan warga. Lalu fisik ini kamar mandi bocor. Terus septictanknya rusak. Itu yang banyak jadi keluhan warga. Terus ada kamar mandi bermasalah airnya” (Wawancara dengan Pak Reby, selaku Ketua RT Blok D Rusunawa Pulo Gebang, 19 Mei 2014).


Warga masyarakat menyampaikan keluhan mereka ke Pengelola Rusunawa Pulo Gebang ataupun

langsung ke UPRS Wilayah III. Keluhan-keluhan yang disampaikan warga tersebut juga terkait

dengan indikator kedua dalam prinsip responsivitas, yakni sikap aparat birokrasi dalam merespon

keluhan dari pengguna. Menurut masyarakat penghuni, sikap Pengelola Rusunawa Pulo Gebang

dalam menanggapi keluhan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

“Ya mereka saya tampung ya saya tampung ya. Nanti kami sampaikan. Jadi ee ya kami terima nanti disampaikan. Tapi biasanya udah sampe ke atas selalu alesannya kita menyesuaikan dengan anggaran. Cuman kalo ee memang mau fair ya harusnya mereka sampaikan, kalo mungkin warga bisa perbaiki sendiri ya perbaiki dulu saja. Jadi itung-itung walaupun itu punya pemda, tapi kan kita yang tinggal. Tapi jawaban itu nggak pernah kita denger. Yang selalu jawabnya itu ya anggarannya belum turun” (Wawancara dengan Pak Reby, selaku Ketua RT Blok D Rusunawa Pulo Gebang, 19 Mei 2014).

Pengelola menghadapi permasalahan pencairan anggaran dari DPGP yang harus melalui

mekanisme yang panjang. Menurut Kasubbag TU UPRS Wilayah III, pencairan anggaran

pemeliharaan rusunawa harus melalui mekanisme berdasarkan aturan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta. Hal tersebut yang membuat keluhan berupa kerusakan sarana dan prasarana di rusunawa

tidak langsung diatasi oleh UPRS Wilayah III maupun Pengelola karena keluhan-keluhan warga

untuk sementara waktu ditangguhkan sampai mekanisme pencairan anggaran selesai.

Namun, terkait keluhan mengenai keamanan lingkungan rusunawa, Pengelola telah menjadikan

keluhan tersebut sebagai referensi perbaikan pelayanan keamanan, yakni petugas keamanan

semakin memperketat penjagaan di Rusunawa Pulo Gebang. Dengan demikian, kedua hal

tersebut (perbaikan sarana, prasarana dan keamanan) berkaitan dengan perwujudan indikator

ketiga dalam prinsip responsivitas, yakni penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai

referensi perbaikan pelayanan di masa datang.

Indikator keempat dalam prinsip responsivitas adalah berbagai tindakan aparat birokrasi untuk

memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa. Untuk memudahkan masyarakat dalam

menyampaikan keluhannya, Pengelola Rusunawa Pulo Gebang telah mempublikasikan nomor

telepon yang dapat dihubungi oleh masyarakat penghuni Rusunawa. Selain itu, beberapa

masyarakat penghuni Rusunawa Pulo Gebang juga sudah mengetahui nomor telepon pegawai

UPRS Wilayah III.


Indikator terakhir dalam prinsip responsivitas adalah aparat birokrasi tanggap terhadap aspirasi

masyarakat. Aspirasi masyarakat biasanya langsung disampaikan ke UPRS Wilayah III, “

Misalkan ada kebijakan dari sini, bu kasih kita ini dong surat edaran, surat pemberitahuan”

(Wawancara dengan Ibu Ledy Natalia, selaku Kasie Pelayanan UPRS Wilayah III DPGP

Provinsi DKI Jakarta, 3 Juni 2014). Hal tersebut sesuai dengan fakta di lapangan bahwa

sosialisasi mengenai kebijakan maupun rencana kegiatan yang akan diadakan di Rusunawa Pulo

Gebang masih kurang efektif dan sering mendadak.

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator-indikator dalam prinsip responsivitas, baik UPRS

Wilayah III maupun Pengelola Rusunawa Pulo Gebang, bersedia mendengarkan keluhan dan

aspirasi masyarakat, namun UPRS Wilayah III dan Pengelola Rusunawa Pulo Gebang tidak

memberikan kepastian jawaban kepada masyarakat mengenai tindak lanjut dari keluhan maupun

aspirasi masyarakat penghuni. Dengan demikian, UPRS Wilayah III maupun Pengelola

Rusunawa Pulo Gebang belum memenuhi prinsip responsivitas dalam pelayanan Rusunawa Pulo

Gebang.

Prinsip Efisiensi Tarif sewa unit hunian Rusunawa Pulo Gebang secara jelas diatur dalam Perda DKI Jakarta

Nomor 3 Tahun 2012. Tarif sewa tersebut juga tertuang di dalam Surat Perjanjian (SP) Pasal 3.

Tabel 1. Tarif Sewa Unit Hunian dan Unit Usaha Rusunawa Pulo Gebang

Sumber: Olahan Peneliti, 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa tarif sewa hunian yang dikenakan kepada masyarakat

disesuaikan dengan lantai dan jenis target group, yakni masyarakat terprogram atau masyarakat

umum. Tarif listrik dan air dikenakan sesuai pemakaian penghuni. Bagi masyarakat yang


terlambat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya.

Denda tersebut diatur dalam SP Pasal 10. Saat ini, denda hanya dikenakan pada tarif sewa unit

hunian.

Menurut masyarakat terprogram, tarif subsidi yang diberikan oleh Pemerintah telah meringankan

biaya hidup masyarakat terprogram. Tarif sewa unit hunian Rusunawa Pulo Gebang lebih murah

jika dibandingkan biaya sewa kontrakan sebelum masyarakat terprogram tinggal di Rusunawa

Pulo Gebang. Selain itu, masyarakat umum juga tidak merasa keberatan dengan tarif sewa yang

dikenakan. Dalam hal tenaga yang harus dikeluarkan, masyarakat juga tidak keberatan.

Indikator berikutnya adalah kepastian waktu pelayanan. Jam operasional pelayanan UPRS

Wilayah III sudah secara jelas dipublikasikan melalui pamflet-pamflet yang ditempelkan di depan

pintu UPRS Wilayah III, yakni setiap hari Senin – Jumat pukul 08.00 - 15.00 , dengan jam

istirahat pukul 12.00 – 13.00. Jam operasional Kantor Pengelola Rusunawa Pulo Gebang juga

sudah secara jelas dipublikasikan melalui pamflet-pamflet.

Indikator terakhir dalam prinsip efisiensi adalah pemberian produk pelayanan oleh birokrasi

tanpa disertai adanya tindakan pemaksaan kepada publik untuk mengeluarkan biaya ekstra

pelayanan. Untuk memperoleh pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang, baik sebelum maupun

sesudah proses penghunian, masyarakat tidak dikenakan biaya tambahan apapun oleh UPRS

Wilayah III. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat hanya dalam hal retribusi sewa unit hunian,

air dan listrik setiap bulannya, sedangkan biaya tambahan untuk parkir merupakan inisiatif dari

seluruh masyarakat penghuni Rusunawa Pulo Gebang. “Parkir aja tapi itu kan swadaya dari

masyarakat. Dan itu pun dimusyawarahkan melalui musyawarah RT” (Wawancara dengan Pak

Amin, selaku Ketua RT Blok B Rusunawa Pulo Gebang, 18 Mei 2014).

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan mengenai indikator-indikator dalam prinsip efisiensi,

pelayanan Rusunawa Pulo Gebang belum memenuhi prinsip efisiensi karena masih ada biaya

tambahan yang harus dikeluarkan oleh penghuni Rusunawa Pulo Gebang. Hal tersebut karena

petugas keamanan Rusunawa Pulo Gebang hanya menjaga keamanan dan menjaga aset pemda,

yakni gedung, air, dan listrik, sedangkan barang pribadi milik penghuni menjadi tanggung jawab

masing-masing penghuni.


Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPGP Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan

prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan Rusunawa Pulo Gebang. Di satu sisi, terdapat

upaya dalam melaksanakan prinsip partisipasi, yakni dengan melibatkan pihak swasta dan

masyarakat penghuni dalam penyelenggaraan pelayanan Rusunawa Pulo Gebang, meskipun

kebijakan yang dibuat terkait pelayanan Rusunawa Pulo Gebang masih bersifat top down. Dalam

prinsip efisiensi, retribusi sewa unit hunian dianggap meringankan biaya ekonomi masyarakat,

meskipun masyarakat penghuni masih dikenakan biaya tambahan untuk menjaga keamanan

kendaraan pribadi, yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan di masing-masing RT.

DPGP Provinsi DKI Jakarta, UPRS Wilayah III dan Pengelola Rusunawa Pulo Gebang

mengalami kendala dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance, yakni tidak adanya

sistem elektronik pendukung dalam pelayanan, terutama dalam pelayanan administrasi sehingga

menyebabkan penyimpangan di lapangan dan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses

informasi mengenai pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang. DPGP. UPRS Wilayah III juga

menghadapi kendala kurangnya penanggung jawab lokasi (Penjalok).

Saran

1. Dari segi akademisi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun DPGP, sebaiknya

melibatkan masyarakat penghuni rusunawa dalam merumuskan kebijakan terkait

pelayanan di rusunawa, misalnya dalam membuat isi SP (Surat Perjanjian) dan SOP

pelayanan agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang

ada di lapangan. Hal ini sesuai dengan prinsip partisipasi yang dikemukakan oleh

Dwiyanto bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah daerah dan

masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

2. Untuk mendukung pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dan DPGP Provinsi DKI Jakarta perlu merubah sistem pelayanan

secara manual dengan cara membangun sebuah sistem elektronik yang dapat

memudahkan pelayanan di seluruh rusunawa yang ada di Provinsi DKI Jakarta, terutama

dalam pembayaran retribusi sewa. Hal tersebut juga dapat mensiasati masalah kuantitas


SDM yang kurang serta dapat mencegah korupsi atau penyimpangan di rusunawa,

termasuk praktik percaloan.

3. DPGP Provinsi DKI Jakarta perlu memperbaiki website www.rumah-gedungjakarta.org

karena dapat membantu DPGP dalam melakukan sosialisasi terkait prosedur dan

persyaratan penghunian rusunawa, alokasi anggaran, unit hunian yang kosong maupun

kegiatan yang dilakukan DPGP terkait dengan pelayanan rusunawa. Keberadaan website

DPGP juga dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kemudahan dalam

mengakses informasi yang dibutuhkan terkait pelayanan rusunawa.

4. UPRS Wilayah III dan Pengelola Rusunawa sebaiknya melakukan sosialisasi terkait SOP

pelayanan kepada masyarakat umum maupun masyarakat penghuni rusunawa sehingga

masyarakat mengetahui mutu baku waktu yang diperlukan dalam setiap alur proses

pelayanan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pamflet yang dipublikasikan di UPRS

Wilayah III maupun Kantor Pengelola.

5. UPRS Wilayah III sebaiknya melakukan pendataan unit hunian yang kosong secara

periodik dan dipublikasikan ke masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu cara

mencegah praktik percaloan di rusunawa, termasuk di Rusunawa Pulo Gebang.

6. DPGP Provinsi DKI Jakarta maupun UPRS Wilayah III perlu menambah Penjalok

sehingga pengawasan di rusunawa-rusunawa yang dikelola UPRS Wilayah III lebih

optimal. Hal ini mengingat jumlah rusunawa di UPRS Wilayah III lebih banyak

dibandingkan UPRS lainnya.

7. UPRS Wilayah III, Pengelola Rusunawa Pulo Gebang, perwakilan RT di setiap blok

maupun SKPD terkait hendaknya dapat meningkatkan koordinasi dalam melakukan

sosialisasi terkait rencana kegiatan di Rusunawa Pulo Gebang. Hal ini agar rencana

kegiatan yang akan dilaksanakan di Rusunawa Pulo Gebang dapat diberitahukan secara

komprehensif dan tidak mendadak.

8. Sosialisasi mengenai rencana kegiatan yang akan diadakan di Rusunawa Pulo Gebang

hendaknya tidak hanya dilakukan secara verbal tetapi juga tertulis, misalnya melalui

pamflet-pamflet yang diletakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat maupun sering

dilewati oleh masyarakat penghuni rusunawa, tidak hanya di Kantor Pengelola saja.


Daftar Referensi

Buku:

Dwiyanto, Agus. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Farazmand, Ali. (2004). Sound Governance: Policy and Administrative Innovations. London: Praeger

Jubaedah, Edah, Nugraha Lili dan Haris Faozan. (2008). Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance. Bandung: PKP2A I LAN

Khawaja, Sarfraz. (2011). Good Governance and Result Based Monitoring. Pakistan: Almumtaz Graphics

Kurniawan, Agung. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan Sarundajang, S.H. (2005). Birokrasi Dalam Otonomi Daerah. Jakarta: Kata Hasta Pustaka Sedarmayanti. (2003). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi

Daerah. Bandung: Penerbit Mandar Maju _______. (2007). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate

Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik). Bandung: Penerbit Mandar Maju Sutedi, Adrian. (2010). Hukum Rumah Susun & Apartemen. Jakarta: Sinar Grafika Widodo, Joko. (2001). Good Governance. Surabaya: Insan Cendekia Mardiasmo, 2002:24-25) Situs Resmi Pemerintah: Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta, www.jakarta.go.id Portal Resmi DPGP Provinsi DKI Jakarta, www.rumah-gedungjakarta.org Peraturan Perundang-Undangan: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah,

Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Nomor 3 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 Nomor 137

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 143 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Susun, Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 Nomor 140

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha, Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 75018

Dokumen Pemerintah: Booklet DPGP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013


Documents

Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam