Analisis “Negara Pancasila” (Yonky Karman)Oleh Taufik

Negara pancasila adalah gagasan yang dimiliki founding father bangsa ini.

Dan kemudian hingga hari ini menjadi bentuk negara kita. Pemahaman terhadap

bentuk negara inipun masih belum jelas. Lihat saja bagaimana para Presiden

Indonesia memaknainya. Jika Sukarno lebih Pancasila yang diwarnai dengan sosialis,

Suharto lebih pada Pancasila yang liberalis dan kapitalis. Dalam sudut pandang yang

lain Yongki K menyebutkan bahwa negara pancasila tidak sekuler juga tidak agamis.

Menurut saya harus ditambah dua kutub ekstrim yang mewarnai Pancasila yaitu kutub

Kapitalis-Liberal dan kutub Sosialis. Maka akan kita lihat bagaimana kemudian

Suharto dengan mengatasnamakan Pancasila menekan gerakan keagamaan di

Indonesia pada saat dia berkuasa.

Memang unik sih negara pancasila ini, dengan ekspetasi yang tinggi terhadap

Pancasila sebagai bentuk negara ini. Kita juga bisa melihat konsep yang sangat baik

digagas oleh pancasila untuk negara Indonesia, bahkan masyarakat dunia sedang

mengamati ideologi alternatif ini. Namun, bukan memenuhi ekspetasi yang ada,

Pancasila justru terkesan gagal sebagai ideologi bangsa ini. Hari ini kita melihat

bangsa ini masih menjadi negara berkembang belum sejajar dengan negara maju.

Bahkan cenderung stagnan dalam bidang perekeonoman dan kesejahteraan

masyarakat. Untuk melihat gagalnya pancasila kita akan bagi dalam berbagai

penyebab yaitu :

1. Implementasi pancasila hanya di atas kertas.

Pancasila hanya ada di kertas-kertas, disebut dimedia-media dan diabaikan

dalam penyusunan agenda politik dan kebijakan Indonesia. Ketika sudah

memakan korban yang parah dalam negeri ini malah hanya diperkuat dengan

sosialisai-sosialisasi yang kurang tepat dalam kurikulum pendidikan kita.

2. Lepasnya tanggung jawab negara dalam mengideologikan Pancasila terhadap

bangsa

Ketika sudah Pancasila menjadi Ideologi bangsa ini, seharusnya negara

mempunyai peran agar memastikan bangsa ini benar-benar menjadi bangsa

yang Pancasilaia. Tetapi anehnya aparatur negara yang seharusnya menjadi

teladan, memberi contoh, tidak melakukannya. Negara yang seharusnya

menjadi ujung tombak penerapan pancasila dalam bernegara ternyata malah

tumpul. Negara memaksa warga untuk menjadi Pancasilais, sedang mereka

sendiri jauh dari Pancasilais.

3. Tidak pemimpin teladan bangsa ini yang pancasilais

Keteladanan bagi saya perlu ditambahkan, jika diatas tadi disebutkan negara

dalam memberikancontoh dan ujung tombak. Saya disini menekankan contoh

orang atau pemimpin yang benar-benar Pancasilais hingga hari ini belum

muncul. Mulai dari Sukarno yang lebih sosialis, suharto yang korup dan

menggadaikan negara kepada kapitalis asing, Habibie yang menjual timor-

timur, Gusdur yang ga jelas programnya dan diturunkan oleh MPR, megawati

yang menjual BUMN kepada asing dan SBY yang ga tegas serta lamban

dalam mengambil keputusan.

Harus diakui, sejak awal reformasi sampai sekarang ini masih terdapat sinisme

yang kuat dalam masyarakat kita tentang Pancasila, apalagi ketika Pancasila dikatakan

”sakti” oleh sebagian orang. Sakti itu bisa berarti banyak, tetapi umumnya sakti

berarti memiliki kekuatan dan keampuhan yang tidak tertandingi sehingga tidak bisa

dikalahkan. Sakti juga bisa berarti mempunyai kemampuan mengatasi berbagai

masalah dan kesulitan, bahkan secara instan sekalipun. Begitu banyak masalah yang

dihadapi negara-bangsa ini yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Terdapat

banyak kesenjangan di antara cita ideal Pancasila sebagai suatu kesatuan dan juga

tiap-tiap silanya dengan realitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari warga bangsa.

Untuk membenahi itu semua pertama-tama adalah pemulihan kembali

kesadaran kolektif bangsa tentang posisi vital dan urgensi Pancasila dalam kehidupan

negara-bangsa Indonesia. Tanpa atau samarnya kesadaran kolektif, jelas Pancasila

tidak hadir dalam kiprah dan langkah warga bangsa; Pancasila sebaliknya tenggelam

dalam arus besar perubahan yang berlangsung cepat dan berdampak panjang atas

nama reformasi. Dengan peningkatan kesadaran kolektif, Pancasila harus kembali

menjadi rujukan dan panduan dalam pengambilan berbagai kebijakan dan langkah,

mulai dari kehidupan keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, hingga

keadilan. Dan itu semua menjadi tanggung jawab kita bersama.

Referensi

Yongki Karman. “Negara Pancasila” dimuat di Kompas edisi 1 Oktober 2012.