ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN …

ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN RESPONSIBILITY CENTER

(STUDI KASUS DI PT.WIJAYA KARYA, Tbk DAN PT. WASKITA KARYA, Tbk)

Renjani Ekalaya Savira – 0906491194

Dosen Pembimbing: Purwatiningsih

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

I. Pendahuluan

Perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan tanda positif dimana di tengah

kemerosotan ekonomi global, perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Buiter

dan Rahbari (2011) menyatakan dalam riset mereka bahwa di tahun 2040 Indonesia akan

menjadi salah satu global growth generators (3Gs) dan menempati posisi keempat dalam

daftar sepuluh besar perekonomian dunia, dengan posisi diatasnya adalah Cina, India, dan

Amerika Serikat. Satu hal yang harus mendapatkan perhatian utama untuk mencapai posisi

tersebut adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat

mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Di Indonesia sendiri, total

realisasi investasi Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI) sampai Desember 2012 telah mencapai Rp 623,91T, dimana sebesar Rp243T telah

terealisasi untuk infrastruktur yang terdiri dari jalan, trasportasi, sumber daya air dan energi

(Kemenkeu, 2012). APBN Indonesia 2013 menekankan bahwa arah kebijakan belanja negara

adalah meningkatkan kualitas belanja negara melalui pengendalian subsidi dan peningkatan

belanja infrastruktur. Belanja negara dianggarkan dalam APBN 2013 sebesar Rp1.683,0T,

yang sekitar 17 persennya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendorong

pertumbuhan ekonomi. Ketika berbicara mengenai infrastruktur, maka industri yang berperan

langsung dengan kemajuan infrastruktur adalah industri konstruksi. Dengan semakin giatnya

pemerintah membangun infrastruktur untuk memajukan perekonomian Indonesia, maka

semakin banyak pula kesempatan dan perusahaan yang muncul di industri konstruksi.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (2012), sektor konstruksi mengalami

pertumbuhan sebesar 7,3 persen per tahun, serta menempati tiga besar sektor yang mengalami

pertumbuhan tertinggi. Dalam tujuh tahun terakhir, jumlah perusahaan konstruksi di

Indonesia bertambah sebesar 54 persen, sehingga rata-rata pertumbuhan per tahunnya adalah

Analisis metode..., Renjani Ekalaya Savira, FE UI, 2013

sekitar 7,8 persen. Meningkatnya jumlah permintaan atas jasa konstruksi pun terlihat dari nilai

konstruksi menurut BPS yang terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp 56T di tahun

2004 dan mencapai nilai Rp 110T di tahun 2009 (BPS, 2012). Perusahaan konstruksi yang

dijadikan objek penelitian pada skripsi ini adalah PT.Wijaya Karya, Tbk. dan PT.Waskita

Karya, Tbk. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara

dan sudah merupakan perusahaan terbuka. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab

pertanyaan bagaimana PT.Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan PT.Waskita Karya (Persero),

Tbk. mengakui pendapatan dan beban kontrak jasa konstruksi dan bagaimana kaitan antara

eveluasi kinerja melalui responsibility center yang ditetapkan pada suatu unit usaha terhadap

proses pengakuan pendapatan dan biaya pada kontrak konstruksi.

II. Landasan Teori

Peraturan yang digunakan sebagai landasan dalam skripsi ini adalah Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 (revisi 2010) tentang Kontrak Konstruksi. Tujuan dari

dibuatnya PSAK No. 34 (revisi 2010) ini adalah untuk menggambarkan perlakuan akuntansi

pendapatan dan beban yang berhubungan dengan kontrak konstruksi. Dalam PSAK No.34

(Revisi 2010), kontrak konstruksi memiliki definisi suatu kontrak yang dinegosiasikan secara

khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu

sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok

penggunaan. Berdasarkan PSAK No.34 (Revisi 2010) pendapatan kontrak terdiri dari dua,

yaitu:

a. Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak, dan

b. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang

hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur secara andal.

Sementara itu, biaya suatu kontrak konstruksi terdiri dari:

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu, termasuk biaya pekerja

lapangan, termasuk penyelia, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi,

penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak, biaya pemindahan

sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan kontrak, biaya

penyewaan sarana dan peralatan, biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara

langsung berhubungan dengan kontrak, estimasi biaya pembetulan dan jaminan


pekerjaan, termasuk yang mungkin timbul selama masa jaminan, dan klaim dari pihak

ketiga.

b. Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat

dialokasikan pada kontrak tersebut, yaitu asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis

yang tidak secara langsungberhubungan dengan kontrak tertentu, dan overhead

konstruksi.

c. Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Menurut PSAK No.34 (Revisi 2010) dikatakan bahwa biaya-biaya yang berhubungan

langsung dengan suatu kontrak dan terjadi untuk memperoleh kontrak juga dimasukkan

sebagai bagian dari biaya kontrak, dengan syarat biaya tersebut dapat diidentifikasi secara

terpisah dan dapat diukur dengan andal dan kemungkinan besar kontrak tersebut dapat

diperoleh. Namun, apabila biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak diakui sebagai

beban pada periode terjadinya, maka biaya tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam biaya

kontrak ketika kontrak tersebut diperoleh pada periode selanjutnya. Diungkapkan dalam

PSAK No.34 (Revisi 2010) bahwa pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan

dengan kontrak konstruksi harus diakui sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan

tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan apabila hasil

kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal. PSAK No. 34 (Revisi 2010) menjelaskan

metode persentase penyelesaian membutuhkan estimasi bagian yang boleh diakui baik

pendapatan maupun bebannya. Dengan demikian, terdapat beberapa cara yang disebutkan

dalam PSAK No.34 (Revisi 2010) untuk menentukan tahap penyelesaian suatu kontrak,

sebagai berikut:

a. Proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai

tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak,

b. Survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan

c. Penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan kontrak.

III. Profil Perusahaan

PT.Wijaya Karya, Tbk. dinasionalisasikan pada tahun 1960 dengan nama Perusahaan

Negara Bangunan Widjaja Karya. Pada tahun 1972, PN Bangunan Widjaja berubah nama

menjadi PT. Wijaya Karya. Kemudian, pada tanggal 27 Oktober 2007 melakukan penawaran


saham perdana (IPO) di BEJ (sekarang BEI). PT.Wijaya Karya, Tbk. saat ini memiliki empat

Strategic Business Unit (Konstruksi Sipil, Konstruksi Bangunan Gedung, Industrial Plant,

Minyak, dan Gas, dan Energi), dan enam anak perusahaan (PT. Wijaya Karya Beton, PT.

Wijaya Karya Intrade, PT.Wijaya Karya Realty, PT.Wijaya Karya Bangunan Gedung,

PT.Wijaya Karya Insan Pertiwi, PT.Wijaya Karya Jabar Power). Market Capital PT.Wijaya

Karya, Tbk. sampai dengan 11 Januari 2013 adalah sebesar Rp10.017.070,00. Aset PT.Wijaya

Karya, Tbk. pada tahun 2011 adalah Rp8.322.979.000.000,00, laba bersih pada tahun 2011

adalah Rp390.946.000.000,00, dan total ekuitasnya tahun 2011 adalah

Rp2.219.375.875.000,00.

PT.Waskita Karya, Tbk. dinasionalisasikan pada 1 Januari 1961 sebagai PN Waskita

Karya. Kemudian, pada tanggal 5 Maret 1973, PN Waskita Karya berubah dari perusahaan

negara menjadi perusahaan Perseroan sehingga namanya berubah menjadi PT.Waskita Karya

(Persero). Pada tanggal 19 Desember 2012, PT.Waskita Karya, Tbk. melakukan penawaran

saham perdana (IPO) di BEI. Jaringan Operasi PT.Waskita Karya, Tbk. terdiri dari Kantor

Pusat dan Divisi (ada delapan divisi, yaitu divisi EPC, divisi I, divisi II, divisi III, divisi IV,

divisi V, divisi VI, divisi VII). Total aset Waskita di tahun 2011 adalah

Rp5.116.002.000.000,00, laba bersih di tahun 2011 adalah Rp171.989.000.000,00, dan total

ekuitas tahun 2011 adalah Rp620.220.000,00.

IV. Pembahasan

Kebijakan Perusahaan Fungsi Akuntansi PT.Wijaya Karya, Tbk. menyatakan bahwa

pendapatan bidang usaha konstruksi untuk kontrak jangka panjang (multi years) di PT.Wijaya

Karya, Tbk diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian. Yang dimaksud dengan

persentase penyelesaian adalah kemajuan fisik dari proyek yang dinyatakan dalam suatu

berita acara yang disetujui oleh pemberi kerja. Berdasarkan analisis penulis, metode

pengakuan pendapatan bidang usaha konstruksi yang diterapkan di PT. Wijaya Karya, Tbk

telah sesuai dengan PSAK No.34 (Revisi 2010) yaitu menggunakan metode persentase

penyelesaian. Dimana persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan kemajuan

fisik proyek yang dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) yang

ditandatangani kedua belah pihak. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut merupakan

dokumen yang digunakan dalam proyek-proyek PT.Wijaya Karya, Tbk untuk menentukan

tahap penyelesaian suatu kontrak konstruksi. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) ini

disebut pula dengan Rincian Kemajuan Pekerjaan. Item-item yang terkandung dalam Rincian


Kemajuan Pekerjaan/BAKP adalah jenis pekerjaan, omzet kontrak, progres yang telah terjadi,

progres yang dilakukan dalam suatu periode tertentu, dan progres yang telah dilakukan

sampai periode tersebut. Sehingga pada akhirnya, akan terlihat berapa progres pekerjaan

tersebut. Rincian Kemajuan Pekerjaan/BAKP ini tentunya tidak sembarang dibuat. Agar

progres tersebut dapat diakui secara sah, maka Rincian Kemajuan Pekerjaan/BAKP harus

mendapat persetujuan dari pemberi kerja (owner), konsultan, dan manajer proyek. Penentuan

tahap penyelesaian suatu kontrak yang diukur melalui Rincian Kemajuan Kerja/BAKP ini

sesuai dengan PSAK No. 34 (Revisi 2010) yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa cara

yang disebutkan dalam PSAK No.34 (Revisi 2010) untuk menentukan tahap penyelesaian

suatu kontrak, sebagai berikut:

d. Proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai

tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak,

e. Survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan

f. Penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan kontrak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penentuan tahapan-tahapan penyelesaian

suatu kontrak yang dimaksud dalam PSAK telah tergambar dalam dokumen Rincian

Kemajuan Pekerjaan atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang diterapkan untuk semua

proyek multi years di PT.Wijaya Karya, Tbk.

Analisis selanjutnya adalah terkait komponen-komponen pendapatan kontrak. Dalam

PSAK No.34 (Revisi 2010) disebutkan bahwa pendapatan kontrak terdiri dari:

a) jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak, dan

b) penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif:

∑ Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan, dan

∑ Dapat diukur secara andal.

PT.Wijaya Karya, Tbk. dalam Instruksi Direksi No.IN.03.00/A.DIR.0027/2011 Tentang

Pelaksanaan Metode Pengakuan Pendapatan Jasa Kontruksi mengungkapkan bahwa hal-hal

yang dapat diakui sebagai pendapatan adalah:


a) nilai/angka kemajuan fisik pekerjaan sesuai kontrak yang telah diselesaikan sampai

dengan suatu periode tertentu dan telah dibuat Berita Acara yang disahkan oleh

pemberi kerja atau kuasa pemberi kerja;

b) eskalasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara dan disahkan oleh pemberi kerja

serta diaudit oleh pihak yang berwenang;

c) klaim

Untuk item jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak yang dikemukakan

dalam PSAK No.34 (Revisi 2010), diperjelas dalam Instruksi Direksi

No.IN.03.00/A.DIR.0027/2011 Tentang Pelaksanaan Metode Pengakuan Pendapatan Jasa

Kontruksi bahwa pengakuan atas pendapatannya didasarkan pada nilai kemajuan fisik yang

telah dibuat Berita Acara dan disetujui oleh kedua belah pihak tanpa menyimpang dari

kontrak yang telah disepakati.

Dalam laporan keuangannya, PT.Wijaya Karya, Tbk. juga mengungkapkan jumlah

uang muka yang diterima maupun retensi dimana pengertian yang dianut sama dengan yang

dijabarkan dalam PSAK No.34 (Revisi 2010). Selanjutnya, WIKA pun mencatat tagihan bruto

sebagai piutang perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan

namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar

selisih antara biaya yang terjadi ditambah dengan laba yang diakui dikurangi dengan kerugian

yang diakui termin. Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode

persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang

belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara progress fisik dengan

pengajuan penagihan pada tanggal neraca.

Baik metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh PT.Wijaya Karya, Tbk.

maupun tahap-tahap penyelesaian pekerjaan dan pengungkapan di PT. Wijaya Karya, Tbk.

tidak meyimpang pada ketentuan yang diatur dalam PSAK No.34 (Revisi 2010). Pada

akhirnya dapat disimpulkan bahwa di PT.Wijaya Karya, Tbk dalam mengakui pendapatan

kontrak konstruksinya sejalan dengan PSAK No.34 (Revisi 2010). Kesesuaian tersebut tidak

hanya dalam metode pengakuan pendapatan yang digunakan, yaitu metode persentase

penyelesaian, tetapi juga pada komponen-komponen yang membentuk pendapatan. Selain itu,

tahapan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak di PT.Wijaya Karya, Tbk pun

konsisten dengan yang diatur dalam PSAK No.34 (Revisi 2010). Penerapan metode


persentase penyelesaian untuk mengakui pendapatan kontrak konstruksi di PT.Wijaya Karya,

Tbk dinilai sudah wajar oleh KAP PT.Wijaya Karya, Tbk saat ini, yaitu KAP HLB Hadori

dan rekan. Selain itu, karena PT.Wijaya Karya merupakan Badan Usaha Milik Negara,

PT.Wijaya Karya, Tbk juga diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP). Akan tetapi, BPKP ini hanya melakukan audit terhadap PT.Wijaya Karya, Tbk

apabila dalam Perseroan termasuk proyek yang sedang dikerjakan oleh PT.Wijaya Karya,

Tbk. terdapat kejadian-kejadian luar biasa.

PT. Wijaya Karya, Tbk. mengklasifikasikan beban dari kontrak jangka panjang ke

dalam komponen beban yang membentuk harga pokok. Atas beban ini diakui dalam laporan

laba/rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan terkait yang

diperoleh (matching of cost against revenues). Pada prinsipnya, penerapan pola matching of

cost against revenues yang dilakukan perusahaan lebih mengutamakan pada pengakuan

pendapatan sebagai acuan, artinya besaran beban yang diperhitungkan dalam laporan dihitung

dengan mengacu ke besaran pendapatan yang diakui per tahapan pekerjaan. Sehingga bila

terdapat beban yang sudah dikeluarkan atas tahap pekerjaan tertentu namun di akhir periode

laporan (biasanya di akhir bulan /monthly progress) atas tahap pekerjaan tersebut tidak

disetujui oleh pemberi kerja/owner maka beban yang telah diakui untuk tahap pekerjaan

tersebut di-reverse (jurnal balik) ke Pekerjaan Dalam Proses Konstruksi (PDPK). Sementara

itu, apabila terjadi sebaliknya, pendapatan atas tahap pekerjaan tertentu oleh owner telah

disetujui maka dapat diakui sebagai pendapatan, sedangkan atas pekerjaan tersebut dimana

subkontraktor atau mandor belum menagih sehingga beban belum diakui, maka proyek akan

membukukan beban pada beban akan dibayar (cadangan biaya) untuk tahap pekerjaan

tersebut. Komponen-komponen yang diakui sebagai biaya/beban konstruksi di PT.Wijaya

Karya, Tbk. adalah biaya langsung, yang terdiri dari biaya material, biaya upah, biaya alat,

dan biaya subkontraktor, serta biaya tak langsung (overhead) yang terdiri dari biaya

pemasaran, biaya sekertariat, biaya fasilitas kantor, biaya personalia, keuangan, biaya

kendaraan, biaya pengujian, dan biaya umum. Biaya gaji dan tambahan (contoh biaya

transportasi, namun biaya tambahan ini sifatnya berbeda-beda tergantung dari ketersediaan

anggaran) bagi personil suatu bagian yang ditempatkan di proyek termasuk ke dalam unsur

biaya tak langsung (overhead), sehingga atas biaya-biaya ini masuk ke dalam klasifikasi

beban kontrak. Biaya dibukukan saat terjadi transaksi (bisa cash or accrual) namun di setiap

akhir bulan seluruh biaya per tahap pekerjaan akan diperhitungkan dengan pengakuan

progress oleh owner (sesuai Berita Acara Progress Pekerjaan) dimana dalam Berita Acara


Progress tersebut akan terlihat persentase atau volume kemajuan pertahapan pekerjaan,

persentase atau volume ini akan dikalikan dengan harga satuan kontrak untuk diperhitungkan

sebagai Pendapatan (Penjualan), sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan namun progressnya

belum diakui oleh owner akan di-revers ke Pekerjaan Dalam Pelaksasnaan Konstruksi

(PDPK) atau Work In Process. Dalam PSAK No.34 (Revisi 2010) dijabarkan bahwa metode

persentase penyelesaian dilakukan dengan cara menghubungkan pendapatan kontrak dengan

biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan,

beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara

proporsional. Di PT.Wijaya Karya, Tbk sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa

perusahaan lebih mengutamakan pada pengakuan pendapatan sebagai acuan. Pada prinsipnya

penerapan pengakuan beban di PT.Wijaya Karya telah sesuai dengan PSAK No. 34 (Revisi

2010).

Sementara itu hutang bruto yang disebutkan dalam PSAK No. 34 (Revisi 2010)

merupakan akun kewajiban bruto dalam laporan posisi keuangan PT.Wijaya Karya, Tbk.

Kewajiban bruto sendiri dalam PSAK No.34 (Revisi 2010) merupakan kewajiban perusahaan

yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang

dilakukan masih dalam pelaksanaan. Berdasarkan PSAK No.34 (Revisi 2010), hutang bruto

atau kewajiban bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang

diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin. PT.Wijaya Karya, Tbk

mendefinisikan kewajiban bruto sebagai kewajiban Perseroan yang berasal dari selisih nilai

fisik pekerjaan kontrak dengan pembayaran, dimana nilai pembayaran lebih besar dari nilai

fisik pekerjaan. Ini berarti, konsep kewajiban bruto yang dimaksud oleh PT.Wijaya Karya,

Tbk. sesuai dengan PSAK No.34 (Revisi 2010). Kesimpulan dari analisis ini adalah dalam

pengakuan bebannya, PT.Wijaya Karya, Tbk. mengacu pada pengakuan atas pendapatannya.

Dimana ketika biaya diperhitungkan pada periode laporan lebih besar dari yang disetujui oleh

owner, maka beban yang telah diakui di-reverse (jurnal balik) ke Pekerjaan dalam proses

konstruksi (PDPK). Penerapan konsep matching of cost against revenue ini sesuai dengan

PSAK No.34 (Revisi 2010) yang menyatakan bahwa beban diakui dengan menghubungkan

pendapatan kontrak dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian

tersebut. Di PT.Wijaya Karya, Tbk. yang umumnya menjadi masalah dalam pengakuan

pendapatan dan beban adalah untuk pendapatan-pendapatan seberang tahun. Kasus yang

umum terjadi adalah ketika pekerjaan belum sepenuhnya selesai di tanggal cut-off namun sisa

perkerjaan nilai atau persentasenya kecil. Pihak kontraktor dan pihak pemberi kerja


sebenarnya sudah menyetujui untuk mengakui pendapatan 100% di tahun berkaitan, akan

tetapi pihak eksternal auditor tetap tidak mau mengakui karena pekerjaan belum mencapai

100%, maka timbul kewajiban bruto bagi kontraktor. Kewajiban bruto adalah kewajiban

Perseroan yang berasal dari selisih nilai fisik pekerjaan kontrak dengan pembayaran, dimana

nilai pembayaran lebih besar dari nilai fisik pekerjaan.

Di PT.Wijaya Karya, Tbk. terdapat proses penilaian hasil Kerja Pegawai berdasarkan

Kesepakatan Karyanya yang disebut dengan Penilaian Karya. Kesepakatan Karya adalah

persetujuan antara atasan dan bawahan tentang tanggung jawab utama dan tugas-tugas utama

setiap Pegawai, target kerja, dan prioritasnya yang harus dicapai pada tahun berjalan. Selain

Penilaian Karya, pegawai juga akan memperoleh Evaluasi Kompetensi dimana seberapa besar

seorang pegawai menunjukkan/memenuhi persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan akan

dinilai. Kompetensi yang dimaksud adalah sekumpulan pengetahuan dan keterampilan serta

perilaku yang dituntut dari setiap pemegang pekerjaan agar mencapai keberhasilan di atas

rata-rata. Dalam penilaian kinerja Pegawai juga PT.Wijaya Karya, Tbk. menetapkan suatu

Hasil Lebih/Efisiensi, yaitu kelebihan Margin Operating Sales/Laba Sebelum Pajak Proyek

dari yang ditargetkan dalam RKP untuk Proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang untuk itu, disebut Hasil Lebih/Efisiensi. Hasil Lebih/Efisiensi tersebut diperoleh

dari:

a. Inovasi atas metode kerja atau proses produksi

b. Penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat

c. Diperolehnya material pengganti/substitusi yang lebih murah dan disetujui oleh pemberi kerja

d. Pola pengelolaan proyek yang lebih baik.

Karena adanya Hasil Lebih/Efisiensi tersebut PT.Wijaya Karya, Tbk. memberikan Insentif

Hasil Lebih kepada pegawainya, yaitu penghargaan berupa uang yang diberikan kepada

pegawai yang berasal dari Hasil Lebih/Efisiensi dengan memperhatikan pencapaian

RKAP/RKP unit kerja, besarnya tanggung jawab yang dituangkan dalam Angka Insentif,

Penilaian Karya dan Evaluasi Kompetensinya. Dengan demikian secara langsung, pegawai di

tiap unit kerja memiliki tanggung jawab (responsibility accounting) terhadap profit yang

dihasilkan (profit center). Adanya IHL mendorong Pegawai untuk bekerja seefisien mungkin

untuk memperoleh laba yang tinggi, semakin efisien mereka bekerja, maka semakin besar

pula alokasi IHL yang akan mereka peroleh. Hal ini tentunya mengandung risiko


overstatement pengakuan pendapatan proyek terhadap RKAP dan understatement pengakuan

biaya proyek terhadap RKAP. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, PT.Wijaya Karya, Tbk.

secara khusus membentuk Tim Penguji Pencapaian Hasil Lebih terhadap RKP

Proyek/RKAPb Pabrik/RKAP Divisi/RKAP Departemen/RKAP Perusahaan. Tim ini

berfungsi untuk mengkaji pencapaian hasil dari RKP Proyek yang telah dicapai oleh Tim

Proyek, pencapaian hasil dari RKAPb Parbrik yang dicapai oleh tim pabrik, pencapaian hasil

dari tim divisi yang telah dicapai oleh tim divisi, pencapaian hasil dari RKAP Departemen

yang telah dicapai oleh tim departemen, pencapaian hasil dari RKAP Perusahaan yang telah

dicapai tim Kantor Pusat. Tim Penguji Pencapaian Hasil Lebih terhadap RKP Proyek/RKAPb

Pabrik/RKAP Divisi/RKAP Departemen/RKAP Perusahaan terdiri dari:

∑ Ketua : General Manager Operasi (atasan unit kerja yang bersangkutan)

∑ Anggota :

a. General Manager (selain atasan unit kerja yang bersangkutan)

b. Manager Biro/Bidang di Kantor Pusat yang bertanggung jawab atas: Fungsi

Pengendalian, Fungsi Pengadaan, Fungsi Komersial, Fungsi Engineering, Fungsi

Keuangan, Fungsi Akuntansi dan Pajak, Fungsi Pengharkatan SDM.

c. Manager Divisi

d. Manager Bidang yang bertanggung jawab atas: Fungsi Keuangan dan Personalia,

Fungsi Komersial.

Selain Tim Penguji, perusahaan membentuk pula Tim Pemutus untuk memutuskan hasil

evaluasi dari Tim Penguji Pencapaian Hasil Hasil Lebih terhadap RKP Proyek/RKAPb

Pabrik/RKAP Divisi/RKAP Departemen/RKAP Perusahaan baik di tingkat PPU, PJPU, dan

Kantor Pusat. Tim Pemutus terdiri dari:

∑ Ketua : Direktur Utama

∑ Anggota : Direksi, Semua General Manager atau yang setingkat, dan Manajer

Divisi (yang bersangkutan).

Dengan adanya Tim Penguji dan Tim Pemutus tersebut, segala risiko dapat dengan mudah

terdeteksi, sehingga pada akhirnya risiko tersebut tidak pernah terjadi di PT.Wijaya Karya,

Tbk.


Sementara itu di PT.Waskita Karya, Tbk. Pendapatan dari pekerjaan konstruksi di

PT.Waskita Karya, Tbk. diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian yang diterapkan

menurut persentase kemajuan fisik yang diakui oleh pemilik pekerjaan berdasarkan Berita

Acara Kemajuan Pekerjaan atau Surat Konfirmasi Fisik. PT. Waskita Karya, Tbk.

menerapkan PSAK No.34 (Revisi 2010) pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada

atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Penerapan PSAK No.34 (Revisi 2010) ini merupakan

salah satu bentuk persiapan PT.Waskita Karya, Tbk. untuk menjadi perusahaan terbuka di

tahun 2012 (telah melakukan penawaran saham perdana pada tanggal 19 Desember 2013).

Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah barunya penerapan PSAK No.34 (Revisi 2010)

tersebut masih mengandung kekurangan atau sudah sepenuhnya diterapkan di PT.Waskita

Karya, Tbk.

PT.Waskita Karya, Tbk. dalam prosedur akuntansinya menjelaskan bahwa pendapatan

dari usaha konstruksi diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian yang diterapkan

menurut persentase kemajuan fisik yang diakui oleh pemilik pekerjaan berdasarkan Berita

Acara Kemajuan Pekerjaan atau Surat Konfirmasi Fisik. Penggunaan metode persentase

penyelesaian ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No.34 (Revisi 2010) yang

menyatakan bahwa metode pengakuan pendapatan yang digunakan dalam kontrak konstruksi

adalah metode persentase penyelesaian.

Di PT.Waskita Karya, Tbk tahap penyelesaian pekerjaan diukur dengan mengikuti

schedule yang disetujui oleh owner. Schedule ini diajukan pada awal masa tender. Apabila

terdapat revisi schedule, maka revisi tersebut harus diajukan dan disetujui terlebih dahulu oleh

owner. Dan jika karena revisi tersebut berakibat pada penambahan waktu pelaksanaan

pekerjaan sehingga berpotensi menambah biaya, maka akan diajukan addendum kontrak.

Untuk bisa konsisten dalam menerapkan PSAK No.34 (Revisi 2010), PT.Waskita Karya, Tbk.

menerapkan tahap penyelesaian suatu kontrak dengan cara membuat laporan mingguan yang

berisi uraian pekerjaan, bobot kontrak awal, bobot CCO, bobot realisasi (minggu lalu, minggu

ini, dan sampai dengan minggu ini), serta prestasi (sampai dengan minggu ini). Selain itu,

dalam laporan mingguan tersebut terdapat pula rincian deviasi, yaitu selisih antara rencana

dan realisasi. Laporan mingguan ini dibuat oleh Kepala Proyek. Selanjutnya, laporan

mingguan tersebut harus disetujui oleh pemberi kerja (owner), dan diperiksa oleh Konsultan

Manajemen Konstruksi yang bersangkutan. Dengan adanya dokumen laporan mingguan dari

kemajuan fisik proyek ini, praktik yang terjadi PT.Waskita Karya, Tbk. telah sesuai dengan

PSAK No.34 (Revisi 2010).


Di PT.Waskita Karya, Tbk. beban-beban yang tergolong ke dalam beban/biaya

konstruksi adalah Beban Kontrak Eksternal, dimana beban diakui berdasarkan timbulnya

kewajiban secara keseluruhan dan kemudian dibandingkan secara layak terhadap pendapatan

dalam kaitannya dengan usaha jasa kontsruksi. Sementara itu, atas beban yg bukan

merupakan bagian dari proses produksi/jasa konstruksi dimasukkan dalam beban usaha/beban

tidak langsung (undirect cost). Beban diakui berdasarkan timbulnya kewajiban secara

keseluruhan (terjadi saat penyerahan barang/jasa) yang dipakai dlm proses produksi/ untuk

memperoleh pendapatan. Di PT.Waskita Karya, Tbk meskipun telah menerapkan metode

persentase penyelesaian sesuai dengan PSAK No.34 (Revisi 2010) Perseroan masih

merasakan hambatan/masalah pada pengakuan pendapatan terkait penyerahan jasa kepada

owner sesuai kemajuan progres fisik di lapangan. PT.Waskita Karya, Tbk menganggap

metode ini menjadi masalah karena sering kali terjadi (terutama proyek swasta) pada termin

terakhir pembayaran, pemberi kerja tidak mampu melunasi hutangnya kepada penyedia jasa.

Alasan yang diberikan oleh pemberi kerja umumnya adalah karena mereka sedang tidak

likuid atau tidak memiliki dana untuk melunasi pengerjaan proyek tersebut.

Di PT.Waskita Karya, Tbk., penilaian kinerja atas suatu proyek dilihat dari tiga aspek,

yaitu biaya, waktu, dan mutu, yang ketiganya merupakan tanggung jawab dari manajer

proyek. Pengukuran kinerja dari aspek biaya dilihat dari Anggaran Pelaksanaan Proyek

(APP), yaitu dengan memperhatikan rasio Beban Kontrak per Pendapatan Usaha. Rasio

Beban Kontrak per Pendapatan Usaha ini menunjukkan efisiensi biaya. Rasio Beban Kontrak

per Pendapatan Usaha mencerminkan kinerja yang baik apabila berada di bawah 90 persen

dan sangat baik apabila berada dikisaran 85 persen sampai dengan 90 persen. Selain biaya,

kinerja manajemen proyek juga diukur dari waktu, semakin cepat proyek selesai maka

semakin baik kinerja dari proyek tersebut. Aspek mutu pun harus menjadi perhatian manajer

proyek, apabila pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, dan saat ditransfer ke pemberi kerja tidak

ada masalah apapun, maka mutu dari proyek tersebut baik. Pada praktiknya, tidak mungkin

keseluruhan aspek ini dapat dimaksimalkan. Akan selalu ada trade-off antara ketiga aspek

tersebut. Atas keberhasilan efisiensi biaya atau realisasi anggaran lebih kecil dari rencana,

maka akan ada reward/bonus. Bonus tersebut proporsional ditetapkan dengan komposisi

pembagian tersebut mencakup proyek, divisi/unit bisnis, dan kantor pusat. Sehingga pada

akhirnya, reward tersebut tidak hanya dinikmati oleh bagian proyek, meskipun porsi

pembagian reward terbesar adalah untuk bagian proyek. Akan tetapi, apabila target yang telah

ditentukan tidak dapat tercapai sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka


manajer proyek akan mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji ataupun

penundaan kenaikan jabatan minimal dua tahun.

Berdasarkan praktik sekarang, secara garis besar manajer proyek bertanggung jawab

atas efisiensi biaya pada suatu proyek (cost center), yang artinya kinerjanya dinilai baik

apabila manajer proyek dapat mengoptimalkan biaya seefisien mungkin, sekaligus

bertanggung jawab pula atas pendapatan (revenue center). Dengan praktik seperti itu, timbul

suatu risiko dimana mungkin saja manajer proyek akan melakukan understatement biaya

untuk memperoleh rasio Beban Kontrak per Pendapatan Usaha yang baik, yaitu diantara 85-

91 persen. Terlebih lagi karena dengan adanya pencapaian tersebut, manajer proyek

memperoleh reward/penghargaan. Jika manajer proyek dapat mencapai rasion Beban Kontrak

per Pendapatan Usaha di bawah 90 persen maka akan diberikan reward proporsional, dengan

komposisi pembagian tidak hanya kepada proyek tetapi juga kepada divisi, unit bisnis, dan

kantor pusat, namun persentase paling besar adalah untuk manajer proyek. Selain reward

terdapat pula sanksi apabila rasio Beban Kontrak per Pendapatan Usaha di atas nilai 90

persen, yaitu penundaan gaji dan penundaan jabatan minimal dua tahun. Adanya sanksi ini

pun dapat memperbesar risiko understatement biaya proyek. Risiko ini pernah terjadi di

PT.Waskita Karya, Tbk. PT.Waskita Karya, Tbk. meminimalisasi risiko tersebut dengan cara

setiap pekerjaan yang akan dilakukan dibuat instruksi kerja agar terlihat jelas bagian mana

yang harus diselesaikan lebih cepat dan bisa menghemat waktu, sebagai tambahan sebelum

proyek dimulai, terdapat schedule pekerjaan dari awal sampai dengan selesai. Selain itu,

setiap minggu selalu ada rapat mingguan evaluasi progress pekerjaan. Divisi pun selalu

memonitor proyek tiap bulan yang memaparkan progres pekerjaan masing-masing proyek.

Bagian-bagian yang melakukan pemantauan terhadap kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

∑ General Manager dan Manager

∑ Kepala Bagian Pengendalian, sebagai penanggung jawab progres pekerjaan

∑ Kepala Bagian Akuntansi, sebagai penanggung jawab untuk aspek keuangan ( laporan

keuangan dan laporan arus kas).

V. Kesimpulan dan Saran

Pada akhirnya, kesimpulan dari studi kasus ini adalah berdasarkan hasil observasi,

hasil wawancara dengan pihak internal, wawancara dengan anggota komite audit, dan laporan

tahunan, baik PT.Wijaya Karya, Tbk maupun PT. Waskita Karya, Tbk. dalam mengakui


pendapatan dan bebannya telah menggunakan metode yang sesuai dengan PSAK No.34

(Revisi 2010), yaitu metode persentase penyelesaian. Selain itu, segala sesuatu yang

berhubungan dengan biaya, eskalasi, retensi, dan termin pembayaran dalam kontrak jangka

panjang dilakukan sesuai dengan kontrak antara penyedia jasa dan pemberi kerja dan ini

sesuai dengan ketetapan PSAK No.34 (Revisi 2010). Di PT.Wijaya Karya, Tbk. yang

umumnya menjadi masalah dalam pengakuan pendapatan dan beban adalah untuk

pendapatan-pendapatan seberang tahun. Kasus yang umum terjadi adalah ketika pekerjaan

belum sepenuhnya selesai di tanggal cut-off namun sisa perkerjaan nilai atau persentasenya

kecil. Pihak kontraktor dan pihak pemberi kerja sebenarnya sudah menyetujui untuk

mengakui pendapatan 100% di tahun berkaitan, akan tetapi pihak eksternal auditor tetap tidak

mau mengakui karena pekerjaan belum mencapai 100%. Evaluasi kinerja proyek di

PT.Wijaya Karya, Tbk. melibatkan pendapatan dan beban untuk mengukur kinerja pegawai di

tiap unitnya. Para pegawai memiliki responsibility center berupa profit center, sehingga ada

risiko understatement biaya dan overstatement pendapatan. Namun risiko ini belum pernah

terjadi di PT.Wijaya Karya, Tbk karena PT.Wijaya Karya, Tbk membentuk Tim Penguji yang

me-review dan mengevaluasi secara ketat kinerja pegawai sehingga overstatement pendapatan

dan understatement biaya sulit untuk dilakukan.

PT.Waskita Karya, Tbk. masih menemui masalah dalam penerapan metode persentase

penyelesaian dalam mengakui pendapatan dan beban. Masalah tersebut timbul ketika

PT.Waskita Karya, Tbk. telah mengakui biaya yang timbul sebagai pendapatan, namun pihak

pemberi kerja tidak mau mengakui beban yang timbul dan tidak mampu melunasi sampai

periode kontrak berakhir. Di PT.Waskita Karya, Tbk., penilaian kinerja atas suatu proyek

dilihat dari tiga aspek, yaitu biaya, waktu, dan mutu, yang ketiganya merupakan tanggung

jawab dari manajer proyek. Pengukuran kinerja dilihat dari Anggaran Pelaksanaan Proyek

(APP), yaitu dengan memperhatikan rasio Beban Kontrak per Pendapatan Usaha.

Responsibility center dari manajer proyek adalah cost center dan revenue center. Karena itu,

timbul risiko overstatement pendapatan dan understatement biaya. Risiko understatement ini

pernah terjadi di salah satu proyek PT.Waskita Karya, Tbk. Cara meminimalisasinya adalah

setiap pekerjaan yang akan dilakukan dibuat instruksi kerja. Selain itu, setiap minggu selalu

ada rapat mingguan evaluasi progress pekerjaan.

Saran yang dapat penulis berikan terkait studi kasus ini adalah para pelaku dalam

industri konstruksi ada baiknya lebih mendalami tentang kontrak konstruksi dan ketentuan

dalam PSAK No.34 (Revisi 2010). Hal ini dimaksudkan agar antara pemberi kerja dengan


penyedia jasa tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan kedua belah pihak. Selain itu,

pengawasan terhadap evaluasi kinerja harus diperketat agar risiko understatement biaya dan

overstatement pendapatan dapat diminimalisasi di PT.Waskita Karya, Tbk.

Kepustakaan:

1. Buiter, William H., & Ebrahim Rahbari. (2011). Global Growth Generators: Moving

Beyond Emerging Markets and BRICs. Citi Investment Research and Analysis.

2. Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.

34 (revisi 2010): Kontrak Konstruksi. Jakarta: Author.

3. IFRS Foundation. (2010). International Accounting Standards 18 Revenue.

4. IASCF. (1995). International Accounting Standards 11 Construction Contracts.

5. www.depkeu.go.id. Diakses 1 Januari 2013 pukul 20.54

6. www.bps.go.id. Diakses 3 November 2012 pukul 23.02

7. www.worldbank.org. Diakses 3 November 2012 pukul 23.02.

8. www.wika.co.id. Diakses 2 Januari 2013 pukul 09.00.

9. www.waskita.co.id. Diakses 2 Januari 2013 pukul 09.00.


http://www.depkeu.go.id/

http://www.bps.go.id/

Documents

ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN …