Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS MEKANISME PENGELOLAAN DANA TABARRU’
PADA PT ASURANSI RAMAYANA TBK UNIT SYARIAH
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Disusun Oleh :
VINA MAZWINI
( 1111046200045 )
KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2015 M./1436 H.
v
ABSTRAK
Vina Mazwini. NIM: 1111046200045. Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana
Tabarru’ pada PT Asuransi Ramayana, Tbk Unit Syariah. Skripsi. Konsentrasi
Asuransi Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah
dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
Sistem Asuransi syariah saat ini hadir ditengah masyarakat ditujukan sebagai
salah satu solusi kongkrit menyelesaikan permasalahan seluruh kalangan. Asuransi
syariah terbuka bagi siapapun yang ingin merencanakan persiapan seseorang di masa
depan bila sewaktu-waktu mengalami musibah/kerugian, disini asuransi dapat
membantu kesulitan nasabah tersebut karena asuransi syariah berprinsip tolong-
menolong Penulis melakukan penelitian di PT Ramayana, tbk Unit Syariah untuk
mengetahui bagaimana pengelolaan dana dan penerapan tabarru’ yang ada pada
Asuransi Kerugian Ramayana, tbk Unit Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan data primer dan data
sekunder. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis pendekatan
diskriptif. Adapun dari hasil penelitian, Mekanisme pengelolaan dana PT Ramayana,
tbk Unit Syariah dilakukan di kantor pusat yang berada di Jakarta Pusat. Untuk dana
tabarru’ sendiri olah oleh perusahaan dan di setorkan ke pusat untuk dikelola dan
diinvestasikan oleh perusahaan pada pada produk deposito di beberapa bank unit
syariah, seperti Bank BNI dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah). Kemudian
investasi lainya dilakukan oleh pusat ke beberapa saham dan obligasi yang di anggap
mempunya instrumen hasil investasi yang baik dan tentunya sesuai dengan kaidah
syariah. Dalam penginvestasian dana tersebut mengandung resiko rendah, sedang,
tinggi tergantung kinerja dari saham dan obligasi tersebut. Dari hasil penelitian untuk
pelaksanaan pemberian dana tabarru’ dan untuk pembagian shurplus dana tabarru
dibagikan ke peserta apabila tidak terjadi klaim, dan terdapat kelebihan (surplus) atas
Dana Tabarru’ setelah dikeluarkan untuk beban Asuransi, Peserta bersepakat
memberikan 60% untuk Pengelola, 10% dipergunakan untuk Cadangan dalam
Rekening Dana Tabarru’ dan 30% dikembalikan kepada peserta secara proporsional
dengan ketentuan:
1. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim yang
sedang diproses sama dengan atau melebihi kontribusi yang telah dibayarkan
Peserta atas Polis tersebut
2. Peserta tidak membatalkan Polis
3. Peserta memperpanjang keikutsertaan pada periode selanjutnya.
4. Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya untuk periode
sebelumnya.
Kata Kunci : Dana Tabarru’; Hukum Islam; Asuransi
Pembimbing : Ahmad Chairul Hadi, S.Ag, MA
Buku Rujukan : Tahun 1994 s.d 2014
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kasih dan
sayangnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun khasanah
yang telah menuntun umatnya dari kegelapan menuju terang benderang.
Alhamdulillah, penelitian yang berjudul “Analisis Mekanisme Pengelolaan
Dana Tabarru’ pada Asuransi PT Ramayana, tbk Unit Syariah” telah dapat
diselesaikan penulis. Penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini merupakan
salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S. E. Sy) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Merupakan suatu kehormatan bagi penulis untuk mempersembahkan yang
terbaik kepada kedua orang tua, seluruh keluarga penulis, almamater dan pihak-pihak
yang telah ikut andil dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Sebagai bentuk
penghargaan, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H selaku Ketua Prodi Muamalat, serta
Bapak Abdurrauf, Lc, MA selaku Sekertaris Prodi Muamalat, Fakultas Syariah
dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
vii
3. Bapak Ahmad Chairul Hadi, S.Ag, MA. selaku selaku Dosen Pembimbing
Skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan masukan
agar skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak H. M. Riza Afwi, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah
meluangkan waktu untuk konsultasi akademik.
5. Segenap dosen dan staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah
memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta bantuan bagi penulis.
6. PT. Asuransi Ramayana, Tbk Unit Syariah yang telah mengizinkan penulis untuk
melakukan penelitian dan mendapatkan informasi untuk skripsi ini.
7. Bapak Tarmizi Siregar, S.E (Kepala Unit Syariah), Bapak Muhammad Arif
(Bagian Keuangan), Bapak Basuki Prahito Rahmat Gunadi, S.E. (Bagian
Pemasaran), dan Ibu Putri Hefiyanti (Bagian Underwriting) yang telah mau
meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orang tua tercinta Ayahanda Dr. H. Sirojuddin Aly, MA. dan Ibunda Hj.
Aisyah yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, saran, doa serta dukungan
baik moril maupun materil bagi penulis. Serta Kakak-kakakku dan Adikku
tersayang yang selalu memberikan semangat serta doa.
9. Sahabat-sahabatku tersayang Meilia Sarisnawati J, Munawarotul Kiptiah,
Nurintan Fadillah, Intan Syahputri, yang selalu mewarnai hari-hari selama
menjalani kuliah, memberikan motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman Asuransi Syariah 2011, teman-teman KKN ORIGAMI,
terimakasih telah memberikan support kepada penulis.
viii
11. Sahabat-sahabatku dari semasa putih abu-abu sampai sekarang yang selalu
memberikan motivasi dan dukungan.
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun
tidak mengurangi rasa terimakasih penulis.
Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah berusaha memberikan yang terbaik.
Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak
kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh
karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari
semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga Allah SWT
melimpahkan rahmatnya-Nya kepada kita.
Tangerang, 12 Juni, 2015
Vina Mazwini
ix
DAFTAR ISI
COVER ................................................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ..................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN ................................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................. iv
ABSTRAKSI .......................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah ......................................................................... 9
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................. 10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... 11
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual ................................. 13
F. Review Studi Trdahulu ................................................................... 17
G. Sistematika Penulisan ..................................................................... 18
Bab II LANDASAN TEORI
A. Konsep Asuransi Syariah ............................................................... 21
1. Pengertian Asuransi Syariah..................................................... 21
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah .............................................. 22
3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah .............................................. 23
4. Landasan Operasional Asuransi Syariah .................................. 31
5. Jenis Investasi Usaha Asuransi Syariah ................................... 33
B. Tabarru dalam Presfektif Fiqh ........................................................ 35
1. Pengertian Tabarru ................................................................... 35
2. Rukun Tabarru .......................................................................... 37
3. Syarat-syarat Tabarru / Hibab .................................................. 38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Subjek dan Objek Penelitian .......................................................... 41
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian .................................................. 41
C. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 43
x
D. Metode Analisis Data ..................................................................... 44
E. Pedoman Penulisan ......................................................................... 45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Profil Asuransi Ramayana ............................................................ 46
B. Pengelolaan Dana Tabarru Pada PT Ramayana Tbk Unit Syariah 54
C. Penerapan Akad Tabarru Pada PT Asuransi Ramayana
Tbk Unit Syariah ............................................................................ 62
D. Pelaksanaan Tabarru pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit
Syariah ............................................................................................ 64
E. Analisis Pengelolaan Dana Tabarru pada PT Asuransi
Ramayana Tbk Unit Syariah .......................................................... 66
BAB V PENUTUP DANKESIMPULAN
A. Kesimpulan ..................................................................................... 75
B. Saran .............................................................................................. 76
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 77
LAMPIRAN
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Kerangka Sistem Mengandung Unsur Tabungan ...................... 39
Gambar 1.2. Kerangka Sitem Tidak Menggunakan Unsur Tabungan ........... 41
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kehidupan manusia saat ini sudah sedemikian sarat dengan beragam
ancaman dan resiko bahaya, yang dipicu sendiri oleh kelemahanya, kesalahan
kesalahanya, kealpaanya dan ketidak mengertianya akan masalah metafisis.
Manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan ia perbuat esok hari, dan manusia
pun tidak mengetahui dibumi mana ia meninggal dunia. Manusia setiap waktu
dihadapkan dengan sederet bahaya yang mengancam jiwa, harta, kehormatan,
agama, dan tanah airnya. Manusia juga dihadapkan dengan beragam resiko
kecelakaan, mulai dari kecelakaan transportasi udara, kapal hingga angkutan
darat dengan beragam jenisnya, ditambah kecelakaan kerja, kebakaran,
perampokan, pencurian, sakit hingga kematian. Belum lagi ditambah dengan
ancaman mental, seperti kegelisahan mental, perilaku buruk orang-orang yang
berinteraksi dengannya, ancaman globalisasi ekonomi, ancaman berbagai
perubahan mendadak pada perundang-undangan, dan lain sebagainya.1
Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan
Allah. Allah pula yang mengatur alam raya ini dengan hukum-hukum-Nya yang
disebut sunnatullah.
1 Husain Syabatah, Nuzhum At-Ta’min Al-Mu’ashirah n Mizan Asy-syari’ah At- Islamiyyah,
Asuransi Dalam Perspektif Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h. 01
2
Namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil resiko dan juga
dampak-dampak yang mungkin timbul, tetapi upaya yang dilakukan seringkali
tidak memadai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme mengalihkan
resiko seperti konsep asuransi.
Karena takdir merupakan ketentuan Allah yang tidak dapat ditolak oleh
manusia. Apa pun kejadian yang dialami manusia adalah ketentuan Ilahi.
Ketentuan itu sudah ditetapka-Nya di dalam azali yang tertulis dalam Lauh
Mahfuzh ( Kitab yang terpelihara di sisi Allah).Tidak ada suatu musibah yang
menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman
kepada Allah, niscahya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS At-Taghabun : 11).
Manusia sebagai mahluk yang diberikan sarana untuk berfikir oleh Allah
berupa akal, selalu berusaha atau berikhtiar agar setiap hal yang dialaminya,
terutama yang bersifat tidak menguntungkan, dapat diantisipasi atau
diminimalisasi kerugianya.2
Asuransi ( terutama Asuransi Syariah ) merupakan salah satu sarana yang
mutlak yang diperlukan untuk menyeleksi persoalan umum masyarakat dengan
cara kerja sama timbal balik, Asuransi Syariah ini merupakan satu kebutuhan
dasar manusia. Dalam hal ini manusia merencanakan dan memprediksi kejadian
dimasa yang akan datang, sedang kepastian (certainly) hanya ada ditangan Tuhan
2Khoiril Anwar, Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat. (Solo : Tiga serangkai, Desember
2007) cet-1, h.29.
3
Yang Maha Kuasa atas segalanya. Dari sini manusia dituntut untuk membaca
(tadabbur) terhadap kejadian yang ada di alam semesta agar dapat diambil
pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Dengan kejadian yang telah
berlalu manusia dapat mengukur dan mengkaji bagaimana dia seharusnya
melangkah ke depan dengan membawa pengharapan yang lebih baik.3
Oleh sebab itu kehadiran Asuransi Syariah dinilai sangat dibutuhkan,
sehubungan dengan berjalannya waktu, permintaan terhadap kehadiran lembaga
keuangan Ekonomi Syariah di berbagai tempat terus meningkat. Krisis ekonomi
yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu memperlihatkan bahwa Indonesia
memerlukan konsep lain dalam menata perekonomiannya. Lembaga Ekonomi
Syariah adalah pilihan yang paling sesuai. Oleh karena itu, untuk memenuhi
kebutuhan pasar, di samping juga mendidik masyarakat, diperlukan lebih banyak
Asuransi Syariah. Kehadiran lembaga Ekonomi Syariah baru akan memacu
persaingan yang sehat untuk mengembangkan kualitas yang pada akhirnya akan
menguntungkan.
Dalam kegiatan bisnis asuransi segala sesuatu diarahkan untuk
memproteksi keadaan di masa mendatang yang belum pasti terjadi atas sebuah
resiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Menghadapi
masa yang akan datang ( future time ) merupakan sesuatu yang tidak dapat
dipungkiri oleh manusia, walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan terjadi
3Hasan Ali, Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Historitis, Teoritis, dan
Praktis, (Jakarta: Kencana,2004), h. 93
4
mendatang itu belum jelas realitanya. Ini dikarenaka kenyataan dalam hidup
manusia berjalan secara linier yang terikat oleh masa lalu, masa sekarang, dan
masa yang akan datang. Masa lalu adalah kegiatan yang dilakukan oleh
manusia yang sudah dapat dipastikan. Sedang masa sekarang adalah sesuatu
yang sedang dikerjakan dan belum dapat dipastikaan hasilnya. Apalagi masa
yang akan datang adalah sebuah masa dengaan penuh dengan ketidakpastian.
Dengan kejadian yang telah terjadi manusia dapat mengukur dan mengkaji
bagaimana seharusnya dia melangkah ke depan dengan membawa pengharapan
yang lebih baik.4
Pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (
DSN-MUI ) mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 tentang Pedoman
Umum Asuransi syariah. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa asuransi
syariah ( ta’min, takaful atau tadhamun ) adalah usaha saling tolong diantara
ssesama orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau
tabarru’yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu
melalui akad ( perikat ) yang sesuai dengan syariah.
NO.422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan .
4 AM.Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam ,(Jakarta: Kencana 2004), h. 92
5
Disamping Fatwa DSN, ketentuan mengenai asuransi syariah secara
teknis juga telah diatur dalam beberapa Keputusan menteri Keuangan, yaitu
Keputusan Menteri Keuangan Indonesia, perusahaan Asuransi dan Perusahaaan
Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Adapun asuransi syariah mengenal prinsip "ta 'awuni"atau tolong-
menolong yang mana telah diperbolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu
termasuk akad tabarru’ dan sebagian bentuk tolong-menolong dalam kebaikan,
sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, dalam karangan
Wahba az-Zuhaili bahwa ta’awun adalah ketika para peserta itu membayar
kepersertaanya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko
dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.5
Dalam kedua KMK tersebut, memberikan definisi mengenai prinsip
syariah dalam konteks asuransi, yaitu prinsip perjanjian berdasarkan hukum
Islam antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan pihak lain,
5 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (LIFE AND GENERAL): Konsep dan Sistem
Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.38.
6
dengan menerima amanah dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan
investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.6
Akad yang melandasi dalam asuransi syariah biasanya adalah akad
tijarah dan atau akad tabarru’. Akad tijarah merupakan semua bentuk akad
yang dilakukan untuk tujuan komersil, misalnya mudharabah, wadiah dan
wakalah, sedangkan akad tabarru’ merupakan semua bentuk akad yang
dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, tidak ditujukan untuk
komersil.
Membantu di Tabarru’ berasal dari kata tabarra’a-yatabarra’u-
tabarru’an, artinya sumbangan, hibah, dan kebajikan, atau derma. Orang yang
memberi sumbangan disebut mutabarri’’dermawan’. Tabarru’ merupakan
pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang
mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang
diberi.
Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabarru’ bermaksud
memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling antara sesama
peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat
musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru’ yang
6 Anshori, Abdul Ghofur. Asuransi Syariah di Indonesia, ( yogyakarta: UII Press. 2007). h.xii
7
sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi
syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena
itu, dalam akad tabarru’ pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan
sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima,
kecuali kebaikan dari Allah SWT. Dalam akad tabarru’ “hibah”, peserta
memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang
terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.7
Implementasi akad takafuli dan tabarru’ dalan sistem asuransi syariah
direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk
tabungan yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang
dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi
rekening tabarru’. Sedangkan produk yang tidak mengandung unsur tabungan
(non-saving), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan kedalam rekening
tabarru’.8
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No.53/DSN-MUI/III/X/2006 menjelaskan akad tabarru’ adalah akad yang
7 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah ( life and General), (Jakarta: Gema Insani), h.63.
8 Kuat Ismanto, Asuransi Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 69
8
harus dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong
menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersil.9
Setelah Asuransi syariah dibuka, berbagai perusahaan asuransi
menyadari cukup besarnya potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia. Hal
tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan ramai-ramai masuk bisnis
asuransi syariah, diantaranya dilakukan dengan langsung mendirikan
perusahaan asuransi syariah penuh maupun membuka divisi atau cabang
asuransi syariah.
Di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas
beragama Islam, penerapan sistem asuransi pun dilakukan dengan ketentuan
syariah. Sebagian besar perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia sudah
mulai mengeluarkan produk berupa asuransi syariah. Salah satunya adalah P
Asuransi Ramayana . PT Asuransi Ramayana tbk Unit Syariah pun kini hadir,
yang merupakan salah satu unit syariah di perasuransian Indonesia.
Pengelolaan dana pada PT Asuransi Ramayana, tbk Unit Syariah
dikelola langsung oleh pusat, kantor-kantor cabang hanya berperan sebagai
perantara bagi nasabah. Dalam pengelolaan dana tabarru’ yang ada pada PT
Asuransi Ramayana, tbk Unit Syariah dikelola sendiri oleh perusahaan yang
nantinya berfungsi untuk membantu nasabah yang terkena musibah. Sehingga
9 Anshori, H. Abdul Ghofur, Asuransi Syariah Indonesia, h. 183.
9
PT Asuransi Ramayana, tbk Unit Syariah dapat meningkatkan keuntungan
bagi perusahan sendiri maupun nasabah (pemegang polis).
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan
mengenai “ANALISIS MEKANISME PENGELOLAAN DANA TABARRU
PADA PT ASURANSI RAMAYANA, Tbk UNIT SYARIAH” sebagai judul
skripsi.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat terindentifikasi beberapa
masalah mengenai analisis mekanisme pengelolaan dan tabarru pada asuransi
kerugian syariah, Masing-masing perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia
memiliki sistim pengelolaan dana tabarru’ tersendiri. Bagaimana pengelolaan
dana tabarru pada perusahaan Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah,
kemudian penerapan akad tabarru’dan pemberian manfaat takafulnya, lalu
masih banyak orang-orang yang tidak mengetahui pengelolaan data tabarru.
merupakan hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini.
10
C. Pebatasan Masalah dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Mengingat judul skripsi di atas masih sangat luas, maka untuk
mempermudah dan mengarahkan pembahasan, penulis membatasi
masalahnya pada Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah dan dalam penelitian
skripsi ini, penulis ingin menganalisa mekanisme pengelolaan dana tabarru
pada Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah, hanya pada akad tabarru.
2. Perumusan Masalah
a. Bagaimanakah pengelolaan dana Tabarru’ pada Asuransi Ramayana Tbk
Unit Syariah?
b. Bagaimanakah penerapan akad Tabarru’ pada Asuransi Ramayana Tbk
Unit Syariah?
c. Bagaimana kesesuaian akad Tabarru pada PT Asuransi Ramayana Tbk
Unit Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah?
11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Menjelaskan bagaiman sistem pengelolaan dana Tabarru’ secara lebih
jelas dan terperinci apakah sudah sesuai prinsip Tabarru’ pada
Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah
b. Menjelaskan bagaimana penerapan akad tabarru pada PT Asuransi
Ramayana, tbk Unit Syariah apakah sudah sesuai dengan Syariah atau
belum.
c. Menjelaskan kesesuaian akad Tabarru pada PT Asuransi Ramayana
Tbk Unit Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah.
2. Manfaat penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan
manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:
a. Bagi Penulis
Penelitian ini sangat bernilai untuk menambah dan memperluas wawasan
atau ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah khususnya di asuransi
syariah juga menambah pengetahuan sebagai aplikasi dari teori yang
telah didapat di perkuliahan serta pembanding dengan praktek yang ada
12
di lapangan.
b. Bagi Akademisi
Diharapkan dapat menambah atau mendukung teori yang telah ada
tentang analisis mekanisme pengelolaan dana tabarru pada asuransi
kerugian syariah.
c. Bagi Program Studi Muamalat
Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan,
melengkapi, dan memberikan informasi yang berharga mengenai analisis
mekanisme pengelolaan dana tabarru pada asuransi kerugian syariah.
Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian
selanjutnya yang ingin mengetahui mekanisme pengelolaan dana tabarru
pada asuransi kerugian syariah.
d. Bagi Perusahaan
Yaitu Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah hasil penelitian ini
diharapkan dapat meberi informasi yang penting menganai analisis
mekanisme pengelolaan dana tabarru.
13
E. Kerangka Teori
a. Pengertian Asuransi
Pengertian Asuransi konvensional, kata Asuransi berasal dari bahasa
Belanda, assurantie, yang dalam hukum Belanda disebut Verzekering yang
artinya pertanggungan. Dari peristilahan assurantie kemudian timbul istilah
assureede bagi penanggung, dan geassureede bagi tertanggung. Sedangkan
pengertian asuransi syariah adalah, dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-
tamin memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas
dari rasa takut.10
Dengan kata lain, Asuransi Syariah adalah suatu pengaturan
pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan Syariah. Tolong-menolong
secara mutual yang melibatkan pesereta dan operator. Syariah berasal dari
ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an (Firman Allah yang disampaikan
kepada Nabi Muhammad saw). Dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi
Muhammad saw).
Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan
menentang qadha dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya
Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan
takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga
diperintahkan untuk membuat perencanaan dalam menghadapi masa depan,
10
Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and general) Konsep dan sistem
operasional. (Jakarta:2004) h.26.
14
salah satu mekanismenya adalah dengan asuransi Syariah.11
Sebatas tertentu konsep Asuransi Syariah tidak terlalu berbeda jauh
dengan konsep pengelolaan risiko Konvensional yang dilakukan secara
mutual, seperti Mutual Insurance dan Protection and Idemnity Club.12
Selain itu asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-
menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk
tabarru. Bentuk ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko
tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai syariah.13
Dasar Hukum Asuransi adalah :
1. Pasal 246 sampai dengan Pasal 308 KUH Dagang.
2. Pasal 1774 KUH Perdata.
3. Peraturan perundang-undangan di luar KUH Dagang dan KUH perdata
seperti,
a) Undang-undang nomer 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
b) Undang-undang nomer 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung
Wajib Kecelakaan Penumpang.
c) Undang-undang nomer 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan14
11
Q. S. al-Hasyar (59) : 18 “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah
dan hendaklah tiap-tiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk besok dan bertaqwalah
kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.Rifai, hal. 983. 12
Muhaimin Iqbal, “Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, Upayah Menghilangkan gharar,
maisir, dan riba”. (Jakarta : Gema Insani Pres 2005). Cet-1, h. 2. 13
Dr.Husain Husain Syahatan, Asuransi dalam Prespektif Syariah. (Jakarta : 2006). h. 239. 14
Elsi Kartika Sari & Advendi Simanungsang, Hukum dalam Ekonomi. (Jakarta : Grasindo).
Cet-2. h.104. T.T.
15
b. Pengertian Akad
Akad (transaksi) boleh dikatakan terjadi dalam setiap kegiatan yang
berhubungan dengan muamalat. Akad sendiri berasal dari bahasa arab al
aqdu yang berarti: perikatan, perjanjian dan pemufakatan.
Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang
dibenarkan syarat yang menetapkan adanya akibat- akibat hukum pada
objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan
yang diinginkan, sedangkan bul adalah pernyataan pihak kedua untuk
menerimanya.
Didalam islam, semua transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau
lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan syari’at, tidak
boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain. Transaksi barang–
barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.
Kemudian menurut Mustafa az- zarqa’, tindakan yang berupa
perkata’andi bagi menjadi dua, yaitu: tindakan yang bersifat akad dan
tindakan yang tidak bersifat akad. Lebih lanjut Mustafa az- zarqa’
menyatakan, bahwa tindakan hukum-hukum lebih umum dari akad, sebab
setiap akad dilakukan sebagai tindakan hukum dari dua belah pihak,
tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.
16
c. Pengertian Tabarru
Tabarru’ adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan
peserta asuransi syariah sebagai derma/dana kebajikan untuk tujuan
tolong menolong dan saling menanggung diantara peserta apabila terjadi
klaim karena mengalami musibah yang ditentukan/dijamin dalam polis
asuransi syariah, yang pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola
takaful (perusahaan asuransi syariah). Dana tabarru’ ini nantinya akan
menjadi santunan kebajikan untuk membiayai klaim apabila salah
seorang dari peserta mengalami musibah atau membayar kerugian yang
akan timbul, sehingga dengan dana tabarru’ ini berarti terjadi
perlindungan bersama antar peserta asuransi syariah (risk sharing).
Mengenai besarnya dana tabarru’ antara peserta yang satu dengan peserta
lainya mempunyai prosetase yang tidak sama, ini dipengaruhi oleh masa
perjanjian dan usia peserta.
17
F. Review Studi Terdahulu
Dari hasil pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap
beberapa sumber kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas
dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa literatur. Untuk
menghindari anggapan plagiarisme atas penelitian yang telah ada, maka penulis
telah mendata penelitian terdahulu yang membahas Mekanisme Pengelolaan
Dana Tabarru pada Asuransi Kerugian Syariah, di antaranya:
Tabel 1.1
Ringkasan Review StudiTerdahulu
No. Nama Peneliti,
Judul Penelitian
Keterangan dan
Isi Penelitian Perbedaan
1. Mila Sartika dan Hendri Hermawan
Adinugroho “Konsep dan Implementasi
Pengelolaan Dana Premi Unit Link
Syariah”, Jurnal
Penelitian ini bertujuan
untuk mendreskripsikan
bagaimana konsep dan
implementasi pengelolaan
dana premi unit link
syariah scara
komprehensif,
Pada skripsi ini
menganalisa
tentang
mekanisme
pengelolaan
dana tabarru
pada PT
Ramayana Tbk
Unit Syariah.
2. Ita Rahmawati
“Mekanisme Pengelolaan Dana
Asuransi Haji Dan Asuransi Dana Haji
(Studi Komparasi Pada PT Asuransi
Syariah Mubarakah Dan AJB
Penelitian ini membahas
tentang Menjelaskan
tentang komparasi
diperoleh bahwa secara
umum mekanisme
pengelolaan dana untuk
mengetahui bagaimana
Skripsi ini lebih
membahas
tentang
mekanisme
pengelolaan
dana tabarru
pada asuransi
18
Bumiputera 1912 Unit Syariah
Malang)”
Skripsi S1, Jurusan Manajemen, Fakultas
Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrohim.
Tahun 2010.
pengelolaan dana asuransi
haji serta asuransi dana
haji dan bagaimana
komparasi pengelolaan
dana keduanya pada
kedua perusahaan
asuransi syariah tersebut.
kerugian pada
PT Ramayana
Tbk Unit
Syariah
3. Dela Afnita
“Mekanisme Pengelolaan Dana
Penyelesaian Klaim pada Produk
Autocillin Ikhlas (Studi pada PT. Adira
Dinamika Unit Syariah)”
Skripsi S1, Jurusan Asuransi Syariah,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jkt.
Tahun 2014.
Tujuan penulisan skripsi
ini adalah untuk
mengetahui mekanisme
pengelolaan dan
penyelesaian klaim pada
produk autocillin ikhlas,
mengetahui
perkembangan jumlah
polis, premi dan klaim
produk autocillin ikhlas
selama tahun 2009-2012,
serta mengetahui usaha
perusahaan dalam
meminimalisir jumlah
klaim.
Pada skripsi ini
menganalisa
sistem
pengelolaan
akad tabarru
pada Asuransi
Ramayana Tbk
Unit Syariah
G. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penyusunan, skripsi ini dibagi dalam lima bab yang
memuat ide-ide pokok dan kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub bab yang
mempertajam ide-ide pokok, sehingga secara keseluruhan menjadi kesatuan yang
saling menjelaskan sebagai satu pemikiran.
19
BAB I PENDAHULUAN
Merupakan bagian pendahuluan yang dijadikan sebagai acuan
pembahasan bab-bab berikutnya dan sekaligus mencerminkan isi
global skripsi yang berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan
dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
pemikiran teoritis, sistematika penulisan.
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN
Merupakan landasan teori yang memuat : Pengertian Asuransi
Syariah, prinsip syariah,dasar hukum, Akad yang ada pada asuransi
syariah dan mekanisme pengelolaan dana tabarru di asuransi syariah
serta Review Studi Terdahulu. Teori yang diambil dari riset
kepustakaan dan merupakan dasar dari bahasan bab-bab selanjutnya.
BAB III METODELOGI PENELITIAN
Berisi tentang pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, wilayah
penelitian, teknik penulisan, serta analisis data. merupakan analisis
teoritis mengenai suatu cara atau metode untuk memecahkan masalah, bab
ini akan menjelaskan metode yang akan digunakan pada skripsi ini yang
berluang lingkup pada perusahaan Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah.
20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Menjabarkan analisis dan pembahasan yang berisi tentang
perbandingan terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian hingga
diketahui hasilnya, yang kemudian dilakukan analisis terhadap hasil
guna mendapatkan kesimpulan, serta gambaran umum perusahaan,
akan membahas sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur
perusahaan, produk-produk, bab ini akan menjelaskan tentang ruang
lingkup perusahaan di PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah
BAB V PENUTUP
Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang
diperoleh dari penelitiandan saran atas penelitian yang dilakukan oleh
penulis.
21
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Asuransi Syariah
1. Pengertian Asuransi Syariah
Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan
menentang qadha dan qadar atau bertentangan dengan takdir Pada dasarnya
Islam mengakui bahwa kecelakaan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal
ini tidak dapat ditolak Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan
untuk membuat perencanaan dalam menghadapi masa depan, salah satu
mekanismenya adalah dengan asuransi syariah.1
Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dengan adanya asuransi
syariah, yaitu sebagai berikut.2
1. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggung di antara anggota
2. Implementasi dari anjiuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling
menolong
3. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat
4. Memberikan perlindungan-perlindungan dari resiko yang diderita satu
pihak
1 Q. S. Al- Hasyar (59) :18: “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dan hendaklah tiap-tiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk besok dan bertaqwalah
kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 2 Pusat Konsultan Syariah (Sharia Consulthing Center), http://Syariahonline.com/new-
index.php/id/4/cn/24049, diakses tanggal 14 Febuari 2015.
22
5. Meningkatkan efesiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan
pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang
memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya
6. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang
jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian
yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti
7. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan
dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad
8. Menutup kerugian seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat
berfungsi (berkerja).
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah
Pada dasarnya segala sesuatu baik yang mengatur hubungan manusia
dengan tuhan (hablum minallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya
(hablum minannaas) dan lingkunganya sekitar (hablum minal alam) telah
diatur dalam al-Qur’an dan Hadis.
Demikian juga dengan asuransi syariah (yang merupakan katagori
hablum minannaas) dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang
didasari pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan
hadis.3
3 Am. Hasan Ali, Asuransi dalam Presfektif Hukum Islam suatu Tinjauan Historiti, Teoritis,
dan Praktis,. h. 104.
23
3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah
Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dibangun atas
pondasi dan dasar yang kuat. Ibarat sebuah rumah, jika dibangun dengan
pondasi yang rapuh maka cepat ataupun lambat rumah itu akan mengalami
kehancuran dan roboh diterpa badai. Sebaliknya, bangunan rumah yang
didasari dengan pondasi yang kuat akan menghasilkan sebuah rumah yang
kokoh dan tahan terhadap badai.
Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda
dengan dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami
secara komprehensif dan bersifat umum. Hal ini disebabkan karena kajian
asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika Islami.
Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun dengan pondasi dan
prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi
syariah ada sepuluh macam yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja
sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi dan larang
gharar.4
1. Tauhid ( unity )
Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bangunan
yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan
manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhidy. Artinya bahwa dalam
setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan
4 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Kencana 2004), h. 125- 135
24
nilainilai ketuhanan.
Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya
adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari
penciptanya (sang Khaliq), Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat
dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak
dari Allah SWT.
Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana
seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun
oleh nilai-nilai ketuhanan, Paling tidak dalam melakukan setiap aktivitas
berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu
mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Jika
pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlihat
dalam perusahaan asuransi maka tahap awal masalah yang sangat urgensi
telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah.
2. Keadilan (justice)
Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai
keadilan (justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.
Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak
dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.
Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang
25
mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi)
dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak
untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa
kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga
pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan)
kepada nasabah.
Di sisi lain keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan
asuransi dan hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad
yang disepakati sejak awal Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah
pihak 40:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu
pada ketentuan tersebut.
3. Tolong-menolong (ta’awun)
Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi
harus didasari dengan semangat tolong menolong (ta’awun) antara
anggota Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai
niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya
yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.
Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama
pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya sematamata
untuk mengejar keuntungan bisnis (profit oriented) berarti perusahaan
asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah
26
wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan
asuransi.
4. Kerja sama
Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada
dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat
mandat dari Khaliqnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran
di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu
sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.
Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk
akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara
anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad
yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep
mudharabah atau musyarakah.
Konsep mudharabah dan musyarakah adalah dua buah konsep
dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai historis dalam
perkembangan keilmuan.
Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih
yang mengharuskan pemilik modal (nasabah) menyerahkan sejumlah dana
(premi) kepada perusahaan asuransi (mudharib) untuk dikelola. Dana yang
terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh
keuntungan yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah
asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara
27
kedua pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan,
maka pembagian profit dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga
harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.
Sedangkan akad musyarakah dapat terwujud antara nasabah dan
perusahaan asuransi, jika kedua pihak bekerjasama dengan sama-sama
menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang
menguntungkan Keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai
porsi kesepakatan nisbah.
5. Amanah
Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam
nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui
penyajian laporan keuangan tiap periode Dalam hal ini perusahaan
asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk
mengakses laporan keuangan perusahaan, Laporan keuangan yang
dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai
kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public.
Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi.
Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan
informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi)
dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya, Jika seorang
nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan
memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah
28
tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.
6. Kerelaan
Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap
anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan
sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang
difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul
digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika
mengalami bencana kerugian.
7. Tidak mengandung riba
Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam
pengertian lain, secara umum terdapat benang merah dalam menegaskan
bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli
maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip
muamalat dalam Islam. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang
memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, salah satu adalah
riba. 5
8. Tidak mengandung perjudian
Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman
melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur judi (maisir).
Syafi‟ i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir (judi) artinya
5 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah ( Life and General ): Konsep dan sistem
Operasiona”, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 176
29
adalah salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru
mengalami kerugian Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan
sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum reversing period,
biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima
kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga
adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman
underwriting, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.6
Dalam asuransi syariah (misalnya di Takaful), Reversing Priod,
bermula dari awal akad di mana setiap peserta mempunyai hak untuk
mendapatkan cash value, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang
telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja. Yaitu, yang telah
diniatkan untuk dana tabarru’ yang sudah dimasukkan ke dalam rekening
khusus peserta dalam bentuk tabarru’ atau dana kebajikan.
Masalah asuransi syariah di atas dapat selesai dengan adanya
kebenaran dalam akad. Asuransi syariah telah mengubah akadnya dan
membagi dan peserta ke dalam dua rekening khusus yang menampung
dana tabarru’ yang tidak bercampur dengan rekening peserta, maka
reversing period di asuransi syariah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta
dapat mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uang
mereka sendiri), dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia
6 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 133 ,
30
masuk. Karena itu, tidak ada maisir, tidak ada gambling, karena tidak ada
pihak yang dirugikan.7
9. Tidak mengandung gharar ( Ketidakpastian)
Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida’ (penipuan),
yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur
kerelaan Wahbah al-Zuhaili memberi pengertiuan tentang gharar sebagai
al-khatar dan al-taghrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan
kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi
hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu, dikatakan ad-dunya
mata’ul ghuruur artinya dunia adalah kesenangan yang menipu.8
Dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa
pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima.
Masalah hukum syariah disini muncul karena kita tidak bisa menentukan
secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat
lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan
(barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat
tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai
akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah gharar terjadi.
Dalam asuransi syariah, masalah gharar ini dapat diatasi dengan
mengganti akad tabaduli dengan akad takafuli (tolong-menolong) atau
7 Syakir Sula, Asuransi Syariah ( Life and General ): Konsep dan sistem
Operasional, h. 176 8 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 125-136
31
akad tabarru’ dan akad mudharabah (bagi hasil). Dengan akad tabarru’,
persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai
gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai
rekening dana tolong-menolong atau rekening tabarru’ yang telah
diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah.
Oleh karena itu, dalam mekanisme dana di asuransi syariah, premi yang
dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan
rekening tabarru’. Pada rekening tabarru’ inilah ditampung semua dana
tabarru’ peserta sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan, yang
jumlahnya sekitar 5% - 10% dari premi pertama (tergantung usia).
Selanjutnya, dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada
di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai.9
4. Landasan Operasional Asuransi Syariah
Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab,
bantu-membantu, dan saling melindungi diatara para pesertanya Perusahaan
asuransi syariah sebagai pemegang amanah diberikan kepercayaan oleh
peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan
memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai dengan
isi perjanjian (akad). Akad yang digunakan juga tidak boleh mengandung
unsur gharar, maisir, dan riba.
Dalam menjalankan amanahnya suatu perusahaan asuransi syariah
9 Syakir Sula, Asuransi Syariah ( Life and General ): Konsep dan sistem Operasional, h. 174
32
harus sesuai dengan prinsip operasional asuransi Islam. Adapun ciri-ciri khas
dari prinsip operasional asuransi Islam sebagai berikut :
1. Niat, semangat dan tata cara pengelolaan, jenis usaha dan pengawasan
syariah.
Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi
berdasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling
membantu pada waktu diperlukan.
Tata cara pengelolaaan tidak terlibat dengan unsur-unsur yang
bertentangan dengan syariat Islam.
Jenis asuransi Islam terdiri dari :
1) Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan kepada peserta
atau ahli warisnya sebagai akibat kematian, dan sebagainya.
2) Takaful Umum yang memberikan perlindungan atas kerugian harta
benda karena kebakaran, kecurian, dan sebagainya.
Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi
operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntutan syariat.
Pada asuransi Islam perlu mendapat perhatian adalah agar format
berbagai perjanjian yang mengikat para pihak dan investasi yang
dilakukan perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan
syariat.
33
2. Modal Saham
Modal saham yang disetor para pemegang saham merupakan
modal awal Islam untuk dibelanjakan bagi kebutuhan awal operasi dan
sisanya diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariat Islam.10
5. Jenis Investasi Usaha Asuransi Syariah
Investasi merupakan penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik
melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui kerja sama
yang lebih berorientasi resiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan
modal. Investasi dapat menunjuk ke suatu investasi keuangan (dimana
investor mendapatkan uang kedalam suatu sarana) atau menunjuk kepada
investasi usaha. Investasi keuangan merupakan penanaman dana pada suatu
surat berharga yang diharapkan dapat meningkatkan nilainya dimasa yang
akan mendatang. Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan
suatu produk atau asset maupun usaha jasa.
Investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah diikat oleh kaidah dan
prinsip-prinsip syariah. Investasi keuangan syariah harus berkaitan secara
langsung dengan suatu asset atau kegiatan usaha yang spesifik dan
menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat itu dapat dilakukan bagi
hasil. Tujuan utama dari kebijakan investasi dalam perusahaan adalah untuk
implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai return
10
Wirdayaningsih, et.al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia cet-2. (Jakarta :
Kencana,2005), h.209.
34
positif, dengan probabilitas yang tinggi, dari asset yang tersedia untuk
diinvestasikan. Kebijakan investasi yang diambil, mempertimbangakan
hubungan langsung antara return dan resiko untuk setiap alternatip risiko.
Review dan evaluasi bulanan termasuk dalam kebijkan yang diambil. Juga
mempertimbangakan keputusan investasi.
Dalam KMK terbaru, yaitu PMK No. 135/PMK/05/2005 tentang
perubahan KMK No.424 Tahun 2003 dijelaskan jenis investasi untuk
perusahaan asuransi dan reasuransi syariah terdiri dari :
Deposito berjangka dan bersertifikat deposito pada bank, termasuk
deposito on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama
dengan 1 (satu) bulan dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari
jumlah investasi.
Saham yang tercatat dibursa efek dengan batasan tidak boleh melebihi
20% dari jumlah investasi.
Obligasi dan medium tern notes dengan peringkat paling rendah A atau
yang setara pada saat penempatan dengan batasan tidak boleh melebihi
20% dari jumlah investasi.
Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank Indonesia
dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
Unit peryertaan reksa dana dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari
jumlah investasi.
35
Pernyertaan langsung (saham yang tidak tercatat dibursa efek) deng11an
batasan tidak boleh melebihi 10% dari jumlah investasi.
Bangunan dengan hak stara atau tanah dengan bangunan untuk investasi
dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
Pinjaman polis dengan batasan tidak boleh melebihi 80% dari nilai tukar
polis.
Pembiayaan pemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, dan
barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran
ditangguhkan).
Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil).12
B. Tabarru dalam Presfektif Fiqh
1. Pengertian Tabarru
Tabarru’ adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan
peserta asuransi syariah sebagai derma/dana kebajikan untuk tujuan tolong
menolong dan saling menanggung diantara peserta apabila terjadi klaim
karena mengalami musibah yang ditentukan/dijamin dalam polis asuransi
syariah, yang pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola takaful
(perusahaan asuransi syariah). Dana tabarru’ ini nantinya akan menjadi
santunan kebajikan untuk membiayai klaim apabila salah seorang dari peserta
11
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta : Kencana Prenada Media
Group 2009) ,h.284. 12
Ibid, hlm. 284.
36
mengalami musibah atau membayar kerugian yang akan timbul, sehingga
dengan dana tabarru’ ini berarti terjadi perlindungan bersama antar peserta
asuransi syariah (risk sharing). Mengenai besarnya dana tabarru’ antara
peserta yang satu dengan peserta lainya mempunyai prosetase yang tidak
sama, ini dipengaruhi oleh masa perjanjian dan usia peserta.
Akad tabarru’, menurut Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006
tentang tabarru’ pada asuransi syariah, merupakan akad yang melekat pada
semua produk asuransi yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan
tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan
komersial. Akad tabarru’ ini sekurang-kurangnya harus menyebutkan
mengenai :
1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
2. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru’
selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
3. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
4. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang
diakadkan
Akad tabarru’ yaitu kontrak dimana peserta adalah pihak yang
menanggung risiko bersama bukan perusahaan, dalam hal ini perusahaan
bukanlah pemilik dana tetapi hanya mengelolanya sesuai dengan amanah dari
peserta dan pengelola tidak boleh menggunakan dana–dana tersebut jika tidak
ada kuasa dari peserta. Peserta memberikan kontribusi berupa dana yang
37
diikhlaskan (tabarru’ fund) untuk tolong menolong antar peserta dan diantara
peserta saling menanggung setiap risiko yang ada diantara peserta (risk
sharing), ada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi risiko
yang ada bagi setiap peserta, sehingga premi yang dibayar bukan merupakan
pendapatan bagi perusahaan dan klaim yang diterima bukan merupakan biaya
yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, serta bukan bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan tetapi untuk kemaslahatan umat (social oriented).
2. Rukun Tabarru
Wahib (Pemberi Hibah/Tabarru') yaitu pemilik barang atau harta yang
akan dihibahkan/ditabarru'kan kepada orang lain.
Al-Mauhub Lahu ( Penerima Hibah/Tabarru' ) penerima hibah adalah
siapa saja, laki-laki perempuan, tua muda, bahkan muslim dan non
muslim.
Al-Mauhub ( Barang/ harta yang akan diberikan ) yaitu barang, harta atau
sesuatu yang dimiliki oleh pemilik. Disyaratkan tidak boleh memberikan
sesuatu yang diharamkan.
As-Shigah (Ijab & Qabul) yaitu segala ungkapan yang menuntut adanya
ijab dan qabul, baik melalui lisan ataupun perbuatan.
38
3. Syarat-Syarat Tabarru'/ Hibah
Syarat Wahib (Pemberi Tabarru'/ Hibah)
Pemberi hibah/tabarru' disyaratkan memiliki ahliyah (kecakapan)
untuk bertabarru'. Tidak sah hibah dari anak kecil, orang tidak waras, dsb.
Non muslim boleh memberikan hibah kepada muslim, demikian juga
sebaliknya.
Syarat Penerima Tabarru'/ HIbah
Penerima hibah diperbolehkan siapa saja yang “sah" untuk menerima
pemberian, baik tua muda, besar kecil, laki-laki perempuan, bahkan
muslim dan non muslim.
Syarat Dalam Shigat
Disyaratkan dalam shigat adanya ijab & qabul, dengan lafaz atau
kalimat apa saja yang menunjukkan adanya pemberian harta/ sesuatu.
Sebagian pengikut madzhab Hanafi mengatakan cukup dengan ijab saja
(tanpa qabul) untuk “mengadakan" akad hibah. Qabul hanya diperlukan
untuk tartib konsekwensi dari hibah, dan tidak diperlukan untuk
keberadaan akad hibah itu sendiri.
39
Syarat Dalam Mauhub (Sesuatu Yang Dihibahkan) :
a. Sesuatu yang dihibahkan harus ada pada saat terjadinya akad hibah.
b. Sesuatu yang dihibahkan/ ditabarru'kan harus merupakan sesuatu
yang bernilai secara syariah. Tidak diperkenankan menghibahkan
sesuatu yang tidak bernilai secara syariah, seperti khamer, berhala,
bangkai.
Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan milik si pemberi hibah. Tidak
diperbolehkan menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya.
Sesuatu yang dihibahkan haruslah sesuatu yang diketahui (ma'lum).
Seperti jumlah uang, luas tanah, lokasi atau daerah. Kecuali Madzhab
Maliki yang memperbolehkan hibah sesuatu yang majhul, berbeda dalam
akad pertukaran.
Sesuatu yang dihibahkan harus "bebas" dari gharar Seperti tidak boleh
menghibahkan jeruk yang masih kecil-kecil di pohon, sebelum jeruk
tersebut besar dan matang. Atau tidak boleh menghibahkan ikan di lautan,
ternak dalam kandungan ibunya.
Sesuatu yang dihibahkan bukan merupakan barang/ harta milik bersama
yang belum terbagi. Namun harus jelas terlebih dahulu pembagiannya,
kemudian setelah itu boleh dihibahkan (Pendapat Hanafi). Karena sesuatu
yang bersifat kepemilikan bersama, sulit dilakukan serah terimanya (al-
qabdt). Sementara dalam hibah disyaratkan adanya serah terima tersebut.
40
Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan sesuatu yang dapat
diserahterimakan.
41
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan asuransi kerugian syariah,
yaitu PT Asuransi Ramayana, Tbk Unit Syariah yang terletak di Komplek
Royal Palace Blok A / No.21-22, Jl. Prof Dr. Soepomo No. 178A, Tebet,
Jakarta Selatan 12870, Telp. (021) 83797683, Fax. (021) 83797685 –
Website. www.ramayanains.com. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan
April sampai Juni 2015.
2. Objek Penelitian
Objek pada penelitian ini yaitu kepada pengelolaan dana tabarru pada
PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syriah
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Dimana data
kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau lisan dari
fenomena yang diteliti. Dan penelitian deskriptif, yakni Jenis penelitian yang
dirancang untuk mengumpulkan informasi, tentang keadaan-keadaan nyata
sekarang. Tujuan dari menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah untuk
42
menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian
dilakukan.1
Selanjutnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga
menggunakan skema metodologi kualitatif juga Adapun yang di maksud dengan
metodologi kualitatif mencakup beberapa hal, diantaranya sumber data, lokasi
penelitian, metode pengumpulan data, dan analisa data.
Kemudian data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, dikelompokan
menjadi dua katagori, yaitu sebagai berikut:
1. Data Primer
Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumber data di lapangan.2 Sedangkan secara operasional yang dimaksud data
primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari perusahaan Asuransi
Ramayana Tbk Unit Syariah.
2. Data Sekunder
Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data penelitian yang berasal dari
sumber kedua yang dapat di peroleh melalui buku buku, brosur dan artikel
yang di dapat dari website atau diperoleh daricatatan pihak lain yang berkaitan
dengan penelitian ini.3 Sedangkan yang dimaksud data sekunder dalam
penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari laporan historis pada Asuransi
1 Sevila Conseulo, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 71.
2 Jonathan Suwarno, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
200)6., h. 209. 3 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan
Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainya, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 119
43
Ramayana Tbk Unit Syariah yang telah tersusun dalam arsip dan data
dokumenter tentang profil perusahaan Asuransi Ramayana yang
dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
C. Teknik Pengumpulan Data
Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian ini adalah tahap
pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu
penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu
penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang
penulis gunakan adalah dengan cara:
1. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai
tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahuluuntuk dijawab pada
kesempatan lain, Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian
terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.4 Metode ini
peneliti gunakan dengan cara mengadakan wawancara dengan Putri Hefiyanti
selaku Underwriting dan beberapa karyawan PT Asuransi Ramayana Tbk Unit
Syariah yang peneliti anggap berkompeten menjawabnya dan bagian-bagian
yang terkait.
4 Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,
(Jakarta: Kencana 2011), h. 138.
44
2. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam
bahan yang berbentuk dokumentasi Sebagian besar data yang tersedia yaitu
berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, artefak, dan foto. Sifat utama
data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada
peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.5
Dokumen dokumen yang akan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini
yaitu data mengenai profil PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah dan data
tentang profil produk Asuransi Ramayana.
D. Metode Analisis Data
Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian dilakukan
pengolaan data dari hasil wawancara.
Bertolak pada permasalahan yang dikemukakan diatas, jenis analisis yang
akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif,
yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian
yang terjadi saat sekarang.6
Metode diskripsi kualitatif dalam penelitian ini yaitu dengan
menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan mengenani Analisis
5 Ibid. h. 141
6 Ibid. h. 34
45
Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’ pada Asuransi Ramayana Tbk untuk
kemudian dilakukan analisa.
Disini akan diketahui bagaiman Mekanisme Pengelolaan Dana
Tabarru’dari Asurasnsi Ramayana Tbk, dan bagaiman implementasi akad Tabarru
apakah sudah sesuai Syariah atau belum, Sehingga akan diperoleh kesimpulan
yang jelas.
E. Pedoman Penulisan
Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman
Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012”.7
7 PPJM, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
(Jakarta : UIN Syahid, 2012)
46
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHAS
A. Profil Perusahaan
1. Sejarah PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah1
PT. Asuransi Ramayana Tbk. didirikan tanggal 6 Agustus 1956
dengan Akta Notaris Raden Meester Soewandi No. 14 dan disahkan dengan
Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 September
1956 No. J.A.5/67/16 dengan nama PT. Maskapai Asuransi Ramayana.
Tujuan didirikannya perseroan asuransi tersebut adalah untuk memenuhi
kebutuhan proteksi atas barang-barang impor dan ekspor NV. Agung yang
saat itu dipimpin oleh F.S. Harjadi dan R.G. Doeriat. Nama PT. Asuransi
Ramayana mulai digunakan setelah diadakan perubahan nama dengan Akta
Notaris Muhani Salim, SH No. 95 dan disahkan dengan Keputusan Menteri
Kehakiman No. C.2.5040HT01.04.TH 86 tanggal 19 Juli 1986.
Tahun 1990 Perseroan memperoleh Surat Ijin Emisi Saham dari
Ketua Bapepam No. SI-078/SHM/MK.01/1990 pada tanggal 30 Januari
1990 untuk melaksanakan penawaran umum saham kepada masyarakat
sebanyak 2 juta lembar saham. Pada tahun yang sama, Perseroan
mendapatkan persetujuan dari Ketua Bapepam No. 1638/PM/1990 tanggal
19 September 1990, untuk mencatatkan sahamnya secara parsial pada Bursa
1 Company Profile PT. Asuransi Ramayana, Tbk.
47
Efek Jakarta sebanyak 1 juta lembar saham dengan nilai nominal masing-
masing Rp 1.000,- per saham. Pada tanggal 8 Desember 2000, Perseroan
telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta dengan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam bahwa wajib bagi perseroan
yang telah go public untuk mencatatkan seluruh sahamnya di bursa.
Perseroan telah melaksanakan konversi saham menjadi catatan elektronik
(scripless trading), dengan ditandatanganinya Perjanjian tentang
Pendaftaran Efek bersifat ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI) No. SP-108/PE/KSEI/2001 pada tanggal 10 Desember 2001.
Dengan demikian terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2002 perdagangan
saham Perseroan yang terjadi di Bursa Efek akan diselesaikan dengan
menggunakan layanan CBEST (The Central Depository and Bookentry
Settlement System) atau dengan cara pemindahbukuan dalam sistem KSEI.
Dan pada tanggal 18 Januari 2006 berdasarkan SK Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. : KEP-012/KM.5/2006, Perseroan
memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang Syariah mengingat mulai
banyaknya permintaan asuransi yang berbasis Syariah.
2. Visi dan Misi PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah2
Visi adalah deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi
setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai
potensi sepenuhnya (Bryson,1955). Sedangkan misi adalah penjelasan ruang
2 Ibid
48
lingkup bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dan tidak menggambarkan
peluang yang akan diraih di masa depan.3
Adapun Visi dan Misi dari Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut:
Visi
”Menjadi perusahaan asuransi yang dipercaya di pasar domestik dan
regional.”
Misi
Menjadi perusahaan penyedia jasa proteksi asuransi syariah bagi nasabah dan
mitra kerja:
Memberikan layanan yang optimal.
Menyediakan kesempatan pengembangan yang optimal bagi karyawan
potensial.
Memberikan hasil optimal bagi pemegang saham atau investor.
3. Struktur Organisasi PT. Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah4
Unit Syariah
Kepala Unit Syariah : Tarmizi Siregar, S.E.
Bagian Keuangan : Muhammad Arif
Bagian Underwriting : Putri Hefiyanti
Bagian Pemasaran : Prahito Gunadi, S.E.
3 David Sukardi Kodrat, Manajemen Strategi Membangun Keunggulan Bersaing Era Global
di Indonesia Berbasis Kewirausahaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm.14. 4Company Profile
PT. Asuransi Ramayana, Tbk.
49
Dewan Pengawas Syariah
Ketua : A. Hafifi H. Mustain, Lc., M.A.
Anggota : Dr. Mukhamad Yasid, M.Si.
4. Produk-Produk PT. Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah4
a. Fire Insurance
Adalah pertanggungan yang memberikan jaminan dan penutupan
kerugian dan kerusakan terhadap barang-barang yang dipertanggungkan
dari akibat kebakaran maupun hal-hal lainnya yang dijamin oleh polis,
yang dapat disamakan dengan kebakaran seperti petir, ledakan,
kejatuhan pesawat terbang serta asap.
b. Motor Vehicle and Heavy Equiptment Insurance
Merupakan pertanggungan yang memberikan perlindungan dan
jaminan kepada pemilik kendaraan bermotor/ alat berat disebabkan oleh
kerugian dan kerusakan fisik kendaraan bermotor/ alat berat yang
dipertanggungkan atau sebab-sebab lain yang ditegaskan dalam polis.
c. Property All Risk / Industrial All Risk Insurance
Merupakan pertanggungan yang menjamin kerugian karena
kehilangan atau rusaknya perabotan/ mesin-mesin industri yang berada
di lokasi yang diasuransikan sebagai akibat terjadinya risiko kebakaran,
pencurian, gempa bumi dan sebab lainnya sepanjang tidak dikecualikan
oleh polis. Polis ini juga dapat diperluas untuk menjamin kerugian lain,
4 Product Knowledge PT. Asuransi Ramayana Tbk, Unit Syariah.
50
misalnya sub0limit Machinery Breakdown, kerusuhan, Pemogokan dan
huru-hara.
d. Earthquake Insurance
Adalah pertanggungan yang memberikan jaminan dan penutupan
kerugian dan kerusakan terhadap barang-barang yang dipertanggungkan
dari akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan
yang mengikutiterjadinya gempa bumi dan atau gunung berapi.
e. Election All Risk
Adalah pertanggungan yang memberikan perlindungan dan
jaminan kerugian terhadap suatu pekerjaan pemasangan (instalasi)
mesin-mesin termasuk pembuatan pondasi serta tanggung jawab hukum
terhadap pihak ketiga. Polis ini bersifat all risk yaitu menjamin semua
kerusakan dan kerugian yang bersifat tidak terduga atau yang tiba-tiba
terjadi.
f. Construction All Risk
Merupakan pertanggungan untuk melindungi proyek yang
sedang dikerjakan dan memberikan jaminan keuangan kepada
tertanggung, agar usaha mereka tidak tertanggu walaupun terjadi
kerusakan pada proyek tersebut.
51
g. Electronic Equipment Insurance
Merupakan pertanggungan yang menjamin akibat kerusakan
fisik pada peralatan elektroni seperti computer, alat electric dan
penyinaran di bidang kedokteran, dan berbagai macam alat komunikasi.
h. Marine Cargo Insurance
Adalah pertanggungan yang menjamin perjalanan pengiriman
barang. Baik Nasional dan Internasional, menggunakan jalur darat, laut
maupun udara.
i. Marine Hull Insurance
Adalah pertanggungan yang memberikan perlindungan atas
operasional kapal laut yang meliputi: Rangka kapal (Hull), Machinery.
j. Builders Risk Insurance
Merupakan pertanggungan yang memberikan perlindungan atas
resiko pembuatan kapal laut di Galangan Kapal, meliputi: Rangka Kapal
(Hull), Machinery.
k. Personal Accident Insurance
Adalah pertanggungan yang memberikan jaminan atas risiko
kematian, cacat tetap, biaya perawatan, atau pengobatan yang secara
langsung diberikan oleh suatu kecelakaan.
l. Public Liability Insurance
Merupakan pertanggungan yang memberikan ganti rugi kepada
peserta karena tuntutan ganti rugi dari Pihak Ketiga yang merasa
52
dirugikan (baik berupa cidera badan ataupun harta benda), dimana
secara hukum Tertanggung bertanggung jawab atas timbulnya kerugian
tersebut.
m. Cash in Save / Cash in Cashier Box Insurance
Adalah pertanggungan yang memberikan ganti rugi kepada
peserta atas kerugian yang diderita karena kehilangan uang selama
berada di tempat penyimpanan uang atau box kasir.
n. Cash in Transit Insurance
Adalah pertanggungan yang memberikan ganti rugi kepada
tertanggung atas kerugian yang diderita karena kehilangan uang selama
dalam pengiriman.
o. Machiner Breakdown Insurance
Adalah pertanggungan yang menjamin segala kerusakan yang
akan timbul pada saat mesin tersebut sedang dioperasikan. Yang tidak
dapat diasuransikan adalah suku cadang yang secara regular diganti
(umur pendek) serta barang-barang yang terbuat dari bahan gelas,
keramik, kayu.
5. Institusi yang Bekerjasama5
a. Reasuransi:
Perusahaan reasuransi yang bekerjasama dengan PT. Asuransi
Ramayana, Tbk adalah: PT. Reasuransi International Indonesia, PT.
5 Ibid.
53
Nasional Reasuransi Indonesia, PT. Maskapai Reasuransi Indonesia,
PT. Tugu Jasatama Reasuransi Indonesia, Korean Reinsurance
Company, Gerling Global Reinsurance Company Ltd., MNRB
Malaysia, Labuan RE Malaysia, Swiss Re dan Best Re.
b. Broker Asuransi
Diantara perusahaan broker asuransi yang bekerjasama dengan
PT. Asuransi Ramayana, Tbk adalah: PT. Gelora Karya Jasatama, PT.
Estika Jasatama, PT. Caraka Mulia, PT. Bina Dana Sejahtera, PT.
Bahtera sejahtera Makmur, PT. Bina Sentra Purna, PT. Bimantara
Graha, PT. Kali Besar Raya Utama, PT. IBS-Insurance Broking
Service, PT. Global Risk Management, PT. Anugerah Medal Broker,
PT. Madani Karsa Mandiri, PT. Mitra Jasa Pratama, PT. Mitra Dana
Atmharaksha, PT. Mitra Harmoni, PT. Rama Mitra Jasa, PT.
Adjastama Agung, PT. Multi Asih Pratama, PT. Accette Broker
Asuransi, PT. AON Lippo Insurance Brokers dan PT. Insco
Multipratama.
c. Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara yang bekerjasama dengan PT.
Asuransi Ramayana, Tbk adalah: PT. Pupuk Sriwidjaya, PT. Pupuk
Kujang, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Asean Aceh
Fertilizer, PT. Semen Gresik, PT. Semen Padang, PT. Semen Tonasa,
PT. Semen Baturaja, PT. Krakatau Steel, PT. Tambang Timah, PT.
54
Aneka Tambang, PT. PLN, PT. Indonesia Power, PT. Pembangkitan
Jawa-Bali, PT. Pos Indonesia, PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Rekayasa
Industri, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Kodja Bahari, PT. PAL
Indonesia, PT. Kimia Farma dan PT. Perkebunan Nusantara.
d. Perusahaan Swasta Nasional
Berikut Perusahaan Swasta Nasional yang bekerjasama dengan
PT. Asuransi Ramayana, Tbk adalah: PT. Riau Prima Energi, PT. Asia
Forestama Raya, PT. Riau Andalan Pulp & Paper, PT. Telkomsel, PT.
Komselindo, PT. Citra Sari Makmur, PT. Yatra Karya Prima, Astra
Credit Company, PT. Sritex, PT. APAC Inti Corpara, PT. Indobulid
Co., PT. Panasia Group, PT. Sumalindo, PT. Bukaka Tekhnik Utama,
PT. Sun Televisi Network dan PT. Media Nusantara Informasi.
e. Perbankan Nasional
Perusahaan Perbankan yang bekerjasama dengan PT. Asuransi
Ramayana, Tbk adalah: Bank Mandiri / Bank Syariah Mandiri, BRI /
BRI Syariah, BTN / BTN Syariah, BNI / BNI Syariah, Bukopin /
Bukopin Syariah dan Bank DKI / Bank DKI Syariah.
B. Pengelolaan Dana Tabarru pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah
Berikut akan di jelaskan bagaimana pengelolaan dana tabarru pada PT
Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah.
55
1. Kontribusi
Berdasarkan wawancara dengan bapak Tarmizi Siregar, S.E, selaku
Kepala Unit Syariah pada tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa besaran
kontribusi/ premi asuransi kendaraan bermotor (mobil) Syariah, Besaran
premi yang dibayarkan kepada nasabah dipengaruhi atas perhitungan nilai
pertanggungan dari objek yang diasuransikan dan besaran Rate premium.
Ilustrasi
Nama Peserta : Muhammad Nadirsyah
Alamat Peserta : Jl. Al Baidho Raya No. 39 RT/RW. 09/03
Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung
Periode Asuransi : 23 September 2015 – 23 September 2016
Merk : Honda Jazz GD3 1.5 VTI MTCKD
Tahun Produksi : 2007
No. Rangka : MHRGD37507J702012
Harga Pertanggungan : IDR 150,000,000.00
Rate : 2.72%
Kontribusi : Harga Pertanggungan x Rate IDR
150,000,000.00 x 2.72% = IDR 4,080,000.00
Setiap pembayaran kontribusi yang di setorkan pesereta akan
langsung di masukan ke dalam rekening dana Tabarru Pembagian dalam
bentuk presentase yaitu Ujrah (Management Fee) yang disepakati sebesar
45% dari Dana Kontribusi, dan 55% lainnya masuk ke dalam Rekening Dana
56
Tabarru‟ yang akan dipergunakan untuk menutup kerugian atas musibah yang
menimpa Peserta (khusus untuk kendaraan bermotor). Sedangkan untuk
produk lain pembagiannya 60 : 40, dan untuk dana tabarru sendiri yaitu dana
yang di niatkan pesrta dengan niat hibah untuk tolong menolong yang
digunakan untuk perealisasian klaim pada peserta yang mengajukan klaim bila
terjadi musibah. 6
Dana tabarru’ boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang
mendapat musibah. Karena dalam bisnis takaful yaitu melalui akad khusus,
maka kemanfaatanya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata
lain, kumpulan dana tabarru’ hanya dapat digunakan untuk kepentingan para
peserta takaful saja yang mendapatkan musibah. Sekiranya dana tabarru’
tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti ini melanggar syarat akad.7
Tentang akad tabarru’ pada Asuransi Kerugian Syariah pada poin
ketujuh mendefinisikan jika terjadi pada defisit underwriting atas dana
tabarru’ (defisit tabarru’), atau ketidak cukupan dana tabarru’ untuk
menutup ganti rugi yang harus dibayarkan kepada para Peserta, maka
Pengelola bertindak sebagai penjamin (Qardh) para peserta menggunakan
prinsip Akad Kafalah, dengan cara menjamin semua beban yang menjadi hak
6 Hasil wawancara dengan Tarmizi Siregar, S.E, selaku Kepala Unit Syariah pada tanggal 8
Juni 2015, jam 09.00-10.45. di Ramayana tbk unit syariah. 7 Muhammad Syakir Sula, “Asuransi Syariah ( Life and General ): Konsep dan sistem
Operasional”, (Jakarta: Gema Insani, 2004) hal 38
57
para peserta melalui Prinsip Al-Qardhu al-Hasan. Dana yang telah
dikeluarkan Pengelola diperhitungkan kembali dari kontribusi para Peserta.
Dari hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa kontribusi yang
dibayarkan langsung dimasukan ke dalam rekening dana tabarru‟ setelah
dikurangin dengan ujrah. kemudian, dana tabarru’ di kelola langsung di
pusat, dan di investasikan sesuai prinsip sayariah diantaranya pada produk
deposito di beberapa bank unit syariah, seperti Bank BNI dengan imbalan
berupa bagi hasil (nisbah).
Sedangan investasi berupa obligasi syariah dan saham-saham dikelola
oleh pusat langsung, Dalam hal ini yang dimaksud saham-saham dan obligasi
syariah adalah saham dan obligasi yang di dalam kinerja perusahaan tersebut
tidak mengandung riba (mengandung riba), maisir (perjudian), dan gharar
(ketidak pastian).
Kenyataan ini sesuai dalam bukunya Sri Nur Hayati Akutantsi Syariah
Di Indonesia menjelaskan sesuai dengan fatwa DSN-MUI Saham Syariah
adalah bukti atas kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria
berdasarkan fatwa DSN-MUI, dan tidak termasuk dalam saham yang
mengandung gharar (ketidakjelasan ) dan maisir (perjudian ). Sedangkan
obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip
syariah yang di keluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang
mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi
58
syariah berupa bagi hasil/ margin fee serta membayar kembali dana obligasi
saat jatuh tempo.
2. Investasi
Setelah pembayaran kontribusi terkumpul dalam dana tabarru‟
kemudian peserta setuju dana Tabarru tersebut dikelola oleh PT Asuransi
Ramayana Tbk Unit Syariah untuk tujuan investasi yang sesuai dengan
Prinsip Syariah. Dengan ketentuan apabila terdapat hasil keuntungan dari
investasi atas dana tersebut, pengelola mendapatkan bagian sebesar 60% dari
hasil investasi, dan bagian 40% lainya dimasukan ke dalam rekening dana
Tabarru’. dan investasi peserta sepakat dana itu di investasikan. Investasi
pada PT Ramayana Tbk Unit Syariah menempatkan dana produk deposito di
beberapa bank unit syariah dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah).
PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah ini merupakan penghubung
antara nasabah dengan PT Ramaya pusat, akan mengirimkan dana premi
nasabah ke kantor pusat yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk
saham dan obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
Hasil investasi memegang peranan yang penting bagi pendapatan
perusahaan Asuransi Kerugian Syariah. Oleh karena itu menjadi sangat
penting bagi perusahaan Asuransi untuk melakukan investasi pada instrumen
investasi yang memberikan return on investment yang paling besar dengan
tetap memperhatikan tingkat risiko dari instrumen investasi yang digunakan
dan tentu saja harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Semua dana yang
59
terkumpul pada perusahaan Asuransi merupakan dana titipan dari nasabah
pada perusahaan. Dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai pengelola atau
pemegang amanah dari nasabah yang bertugas mengelola dana premi tersebut
untuk diinvestasikan.
PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah merupakan penghubung
antara nasabah dengan PT Asuransi Ramayana pusat, Dananya diolah di PT.
Asuransi Ramayana, Tbk. Unit Syariah dan kemudian dikelola di Kantor
Pusat.
3. Keuntungan
Untuk hasil keuntungan investasi PT Ramayana Tbk Unit Syariah
seteleh dana di investasikan. Perusahaan mendapat bagian 60% untuk
pengelola kemudian 40% lainya dimasukan ke dalam rekening dana Tabarru‟
dengan ketentuan apabila terdapat hasil keuntungan dari investasi. Dari hasil
analisis penulis pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah jika terjadi
transaksi pendelegasian wewenang atau kuasa dari peserta kepada perusahaan
untuk melaksanakan sesuatu atas nama peserta dan untuk kepentingan dan
tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak peserta termasuk pengelolaan dana
investasi semua menggunakan akad wakalah bil ujrah.
Dan untuk pembagian shurplus dana tabarru dibagikan ke peserta
apabila tidak terjadi klaim, dan terdapat kelebihan (surplus) atas Dana
Tabarru‟ setelah dikeluarkan untuk beban Asuransi, Peserta bersepakat
memberikan 60% untuk Pengelola, 10% dipergunakan untuk Cadangan dalam
60
Rekening Dana Tabarru‟ dan 30% dikembalikan kepada peserta secara
proporsional dengan ketentuan:
a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan
klaim yang sedang diproses sama dengan atau melebihi kontribusi yang
telah dibayarkan Peserta atas Polis tersebut.
b. Peserta tidak membatalkan Polis.
c. Peserta memperpanjang keikutsertaan pada periode selanjutnya.
d. Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya untuk
periode sebelumnya.
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Fatwa Fatwa DSN-MUI 8
Nomor 51/DSN-MUI/III/2006, dan dalam kegiatan bermuamalah, akad taukil
atau (Wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.
Hal itu karna nabi muhammad SAW pernah mewakilkan kepada Unais untuk
melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada
abu Rafi‟ untuk melakukanb kabul nikah, semuanya tanpa memberi imbalan.
Nabi juga pernah mengutus kepada pegawainya untuk memungut sedekah
(zakat) dan beliau memberi imbalan kepada mereka (Ibn Qudamah almugni).
8 Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 51/DSN-MUI/III/2006, dalam kegiatan
bermuamalah.
61
Dalam kajian diatas , menerangkan segala kegiatan muamalah adalah
boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dan ketentuan
akad wakalah yaitu: 9
a. Wakalah bil ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan
pesrta
b. Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan
asuransi untuk mengelola dana peserta atau kegiatan lain dengan imbalan
pemberian ujrah(fee)
c. Wakalah bil ujrah dapat di terapkan pada produk asuransi yang
mengandung tabungan (saving) maupun non tabungan.
4. Klaim
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Pedoman
Umum Asuransi Syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib
diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
Pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah sumber pembiayaan klaim di
kelola di pusat dan pembayaran klaim itu harus ada persetujun dari bagian
klaim pusat. Jadi, apabila terjadi klaim, bagian klaim pada PT Asuransi
Ramayana Tbk Unit Syariah melapor kepada klaim pusat, dan pusatlah yang
menentukan apakah klaim itu bisa diganti atau tidak. Beliau juga mengatakan
pengelolaan keluar masuknya dana di kelola langsung oleh pusat dan kantor
agency hanya sebagai perantara atau unit-unitnya saja dari kantor pusat.
9 Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomer : 52/DSN-MUI/III/2006, Akad Wakalah Bil Ujrah.
62
Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim diperoleh dari
rekening tabarru’. Pengeluaran terbesar pada perusahaan asuransi kerugian
berasal dari klaim, asuransi Dalam pandangan islam memahami makna
berasuransi itu kegiatan yang dikerjakan dengan asas tolong menolong dengan
landasan dan system yang berdasarkan syariat Islam, maka pengeluaran dana
tabarru’ benar-benar diniatkan dalam konteks ibadah semata mata hanya
mengharapkan pahala dan ridha Allah.
Sedangkan berdasarkan wawancara dengan ibu Putri Hefiyanti, S.H,
selaku Underwriting bahwa sumber pembayaran klaim diperoleh dari dana
tabarru tetapi, pusatlah yang mengelola dana tersebut, Dan jika nasabah tidak
melakukan klaim selama berakhir masa perjanjian, maka akan dibagi surplus
underwritingnya. 10
C. Penerapapan Akad Tabarru’ pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit
Syariah11
Berdasarkan wawancara dengan bapak Tarmizi Siregar, S.E, selaku Kepala
Unit Syariah pada tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa Peserta menunjuk PT.
Asuransi Ramayana, Tbk Unit Syariah atas dasar Akad Wakalah bil Ujrah untuk
mengelola segala manajemen dan operasioanl asuransi. Artinya Peserta sebagai pihak
10
Hasil wawancara dengan Putri Hefiyanti, S.H, selaku Underwriting pada tanggal 8 Juni
2015, jam 13.00-14.45. di PT Asuransi Ramayana, tbk Unit Syariah 11
Hasil wawancara dengan Tarmizi Siregar, S.E, selaku Kepala Unit Syariah pada tanggal 8
Juni 2015, jam 09.00-10.45. di PT Asuransi Ramayana, tbk Unit Syariah..
63
yang memberikan perwakilan dan Pengelola sebagai pihak yang menerima
perwakilan.
Akad tabarru adalah semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan dengan
tujuan kebaikan dan tolong menolong , dan bukan semata untuk tujuan komersial
(mencari keuntungan). Pada asuransi syariah akad ini terdapat pada dana kebajikan
atau dana hibah , kontrak akad tabarru ini bersifat saling menguntungkan saling
menguntungkan antara kedua belah pihak, dan tidak di pergunakan untuk transaksi-
transaksi yang bersifat komersial atau mencari keuntungan. Dalam akad tabrru‟ Para
peserta bersepakat untuk melakukan ta‟awun, yaitu saling tolong menolong dan
saling melindungi dalam menghadapi sesuatu musibah (kerugian). Wujud
kesepakatan tersebut dalam bentuk akad asuransi bersama antar para peserta.
Sebagai hasil dari adanya akad asuransi bersama tersebut adalah adanya
prinsip Akad Tabarru‟ antara masing-masing Peserta. Yang berarti setiap Peserta
saling memberi kontribusi dan memberi sumbangan guna menutup kerugian dalam
jumlah yang disepakati jika terjadi musibah.
Dalam skema akad tabarru‟ ini pemegang polis/peserta yang satu dan yang
lainya saling menanggung resiko, setiap pemegang polis/peserta akan melakukan
pembayaran hibah dan juga menerima hibah/bantuan dan saling membagi resiko
inilah yang di sebut konsep sharing of risk (saling menaggung resiko).
64
D. Pelaksanaan Tabarru pada Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah12
Berdasarkan wawancara dengan ibu Putri Hefiyanti, S.H, selaku
Underwriting pada tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa penerapan akad tabarru’
di PT Ramayana Tbk Unit Syariah yaitu pada waktu awal underwriting atau
perjanjian peserta dengan peruasahaan. Tabarru‟ adalah semua bentuk kontrak atau
akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong- menolong dan bukan
semata untuk tujuan komersial (mencari keuntungan).
Pelaksanaan akad tabarru’ dalam prakteknya di PT Ramayana Tbk Unit
Syariah dipandang bersih dari unsur gharar, maisir dan riba. Sebab dalam
pelaksanaan asuransi akad tabarru’ tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi
hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak
(penanggung dan tertanggung). Pada PT Ramayana Tbk Unit Syariah akad ini
terdapat pada dana kebajikan atau dana hibah , kontrak akad tabarru’ ini bersifat
saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu peserta dan peserta lain, dan
tidak di pergunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat komersial atau mencari
keuntungan.
Dalam akad tabrru‟ ini peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk
menolong dan membantu peserta lain yang terkena musibah, pada Asuransi Kerugian
Tidak mengandung unsur Tabungan. Oleh karna itu pada saat peserta setuju Dana
Tabarru tersebut dikelola oleh PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah segala
12
Hasil wawancara dengan Putri Hefiyanti, S.H, selaku Underwriting pada tanggal 8 Juni
2015, jam 13.00-14.45. di PT Asuransi Ramayana, tbk Unit Syariah.
65
managejemen dan operasional asuransi, artinya peserta sebagai pihak yang
memberikan perwakilan dan pengelolaan sebagai pihak yang menerima perwakilan,
atas tugas yang dipertanggung jawabkannya pengelola berhak mendapatkan ujrah (
management fee) yang telah disepakati sebesar 40% dari dana kontribusi, dan 60%
lainya masuk kedalam rekening dana Tabarru‟ yang akan dipergunakan untuk
menutup kerugian atas musibah yang menimpa peserta, dan apabila peserta setuju
maka tabarru tersebut dikelola oleh PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah untuk
tujuan investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah, dengan ketentuan apabila hasil
keuntungan dari investasi atas dana tersebut, pengelola mendapatkan bagian sebesar
60% dari hasil investasi, dan bagian 40% lainya dimasukan ke dalam rekening Dana
Tabarru‟.
Dari hasil analisi tersebut penulis mempunyai kesimpulan bahwa pelaksanaan
akad tabarru‟ yang di terapkan oleh PT Asuransi Rmayana Tbk Unit Syariah, sudah
sesuai kaidah-kaidah syariah .
Hasil penelitian ini mendukung teori yang disampaikan oleh SyakirSula,
(2004: 36) menyatakan bahwa Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, tabarru’
bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di
antara sesama peserta takaful (Asuransi Syariah) apabila ada di antaranya yang
mendapat musibah.
Dalam mu‟amalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah
transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar‟i. Demikian pula
dalam beransuransi, ketidak jelaskan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan
66
permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Jika kita lihat fatwa DSN (Dewan
Syariah Nasional) tentang pedoman Asuransi Syariah, maka pernyataan “akad yang
sesuai Syariah” dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari unsur
gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), riba (bunga), ulmu (penganiayaan), risywah
(suap), barang haram dan maksiat.
Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru’ yang sudah
diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta Asuransi Syariah, untuk
kepentingan dana kebajikan atau dana tolongmenolong. Karena itu, dalam akad
tabarru’ pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan
untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal
ini berbeda dengan akad mu’awadhah dalam asuransi (konvensional) di mana pihak
yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak
yang diberinya. Dari penilitian ini penulis menganilisis dan menyimpulkan
penerapan akad tabarru‟ di PT Ramayana Tbk Unit Syariah sudah sesuai dengan
prinsip syariah, inilah yang membedakan sistem Asuransi syariah dan Asuransi
konvensional.
E. Analisis Pengelolaan Dana Tabarru pada Asuransi Ramayana Tbk Unit
Syariah
Dari hasil penilitian penulis tentang analisis mekanisme pengelolaan dana
tabarru di PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah menjelaskan pengelolaan dana
kontribusi langsung masuk ke rekening Dana tabarru’ , setelah dikurangi dengan
67
ujrah, dana tabarru di setorkan kepada pusat dan di kelola oleh pusat. dana tabarru di
pisahkan dari dana lainya dan di kelola untuk di investasikan pada menempatkan
dana produk deposito di beberapa bank unit syariah, seperti Bank BNI Syariah
dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No :
51/DSN-MUI/III/2006 pada poin ke lima bawasanya investasi wajib dilakukan sesuai
dengan prinsip syariah.13
Dengan ketentuan apabila terdapat hasil keuntungan dari investasi atas
pengelolaan dana tersebut Pengelola mendapatkan bagian sebesar 60% dari hasil
investasi, dan bagian 40% lainnya dimasukkan kedalam Rekening Dana Tabarru‟.
dana tabarru’ sendiri sepenuhnya milik peserta yang di hibahkan dan niatkan dengan
ikhlas untuk tujuan tolong menolong pada peserta lain jika terdapat musibah pada
waktu pengajuan klaim, dan bila terjadi kelebihan dana tabarru‟ atau surplus atas
dana tabarru setelah dikeluarkan untuk beban asuransi, peserta bersepakat memberi
60% untuk pengelola, 10% dipergunakan untuk cadangan dalam rekening dana
tabarru dan 30% dikembalikan kepada peserta secara proposiaonal dengan ketentuan :
1. Peserta tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan
klaim yang sedang diproses sama dengan atau melebihi kontribusi yang
telah dibayarkan Peserta atas Polis tersebut.
2. Peserta tidak membatalkan Polis.
3. Peserta memperpanjang keikutsertaan pada periode selanjutnya.
13
Fatwa Dewan Syariah Nasioanl No : 51/DSN-MUI/III/2006
68
4. Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya untuk
periode sebelumnya.
Dan apabila terjadi defisit pada dana tabarru‟ maka perusahaan akan
meminjami kepada peserta yang diambilkan dari dana cadangan tabarru’ tanpa
dikenakan bunga dengan akad qard. Disini dapat kita lihat perusahaan hanya sebagai
pengelola atau pemegang amanah (mudharib), hal ini pun sesuai dengan Fatwa DSN
No : 53/DSN-MUI/III/2006, mengenai akad Tabarru pada asuransi syariah, pada poin
ke tujuh memutuskan jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru ( defisit
tabarru), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam
bentuk Qardh (pinjaman).
Dari hasil penilitian ini juga sejalan dengan teori Muhammad Syakir Sula,
(2004 : 248) sistem operasional Asuransi Syariah (takaful) mekanisme pengelolaan
dana pada asuransi kerugian dana dibayarkan peserta, kemudian terjadi akad
mudharabah (bagi hasil) antara mudharib (pengelola) dan shahibul mal (peserta).
Kumpulan dana tersebut kemudian diinvestasikan secara syariah ke Bank syariah
maupun ke investasi syariah lainya, lalu di kurangi biaya-biaya operasional (seperti
klaim, reasuransi, komisi broker, dll). Selanjutnya surplus (profit) dilakukan bagi
hasil antara mudharib atau (pengelola) dan Shahibul ma (peserta) sesuai dengan skim
bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya 60:40). Bagian yang 60%
untuk mudharib „perusahaan‟ tadi setelah dikurangi biaya administrasi dan
menejemen expenses, sisanya menjadi pfofit bagi shareholders. Sedangkan bagian
69
yang lain, yaitu 40% menjadi share of surplus for parcitipant „surplus bagi hasil
untuk partisipan‟.
Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli sehingga Asuransi
syariah dapat terhindar dari unsur gharar, maisir , selanjutnya kumpulan dana peserta
ini di investasikan sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Setiap keuntungan dari hasil
investasi setelah di kurangi beban asuransi (klaim dan premi asuransi) akan di bagi
menurut prinsip almudharabah dengan pembagian contoh 70 :30, 60:40 sesuai dengan
perjanjian kerjasama perusahaan dan peserta. Adapun dalil yang mendasari tentang
sistem mudharabah diantaranya firman allah dalam surat (albaqarah : 198)
“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari
Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah
di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana
yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar
Termasuk orang-orang yang sesat”
Ada juga beberapa akad tijarah dalam asuransi syariah selain Al-mudharabah
yaitu diantaranya akad wakalah, wadiah, musyarakah . akad akad ini dalam
implementasianya sudah dilakukan beberapa Asuransi Syariah termasuk di Indonesia.
Muhamammad Syakir sula dalam bukunya (2004: 351) wakalah atau wakilah adalah
penyerahan , pendelegasian atau pemberian mandat dari pihak kuasa pertama ke
70
pihak kedua dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak
pertama dengan memperolah imbalan atau ujrah, dalam hal ini pihak kedua hanya
melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang dari pihak pertama. Namun
apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua
resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakanya perintah tersebut sepenuhnya menjadi
tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa. Salah satu dasar diperbolehkanya
wakalah dalam firman allah dalam surat yusuf ayat 55 tentang ucapan nabi yusuf
berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku
adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"
Selain ayat diatas Allah juga firman dalam surat al-baqarah ayat : 283
“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu
tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah
kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Hasil penelian ini juga sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN tentang
pengelolaan dana, pengebalian dana tabarru Fatwa DSN No : 81/DSN-MUI/III/2011
pada poin ke kedua bagian ke tiga menjelaskan bahwa “Peserta Asuransi Syariah
71
secara kolektif sebagai penerima dana tabarru, memiliki kewenangan untuk membuat
aturan-aturan mengenai penggunaan dana tabarru‟ termasuk mengembalikan dana
tabarru‟ kepada peserta asuransi secara induvidu yang berhenti sebelum masa
perjanjian”.14
Dari hasil analisis di atas penulis juga menyimpulkan mekanisme pengelolaan
dana tabarru’ di PT Ramayana Tbk Unit Syariah dalam prakteknya dan
pengelolaanya sesuai dengan kaidah dan prinsip Syariah. Inilah yang membedakan
konsep dan sistem operasional Asuransi Syariah dan Asuransi konvensional dimana
dalam Asuransi Syariah perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola, pemegang
amanat. Akad yang digunakan untuk pembayaran biaya-biaya tersebut adalah
menggunakan akad wakalah bi al-ujrah, dan biaya-biaya ini disebut juga sebagai
biaya wakalah.
Asuransi Ramayana pada umumnya sudah sesuai dengan Syariah dari aspek-
aspek sebagai berikut :
FATWA DEWAN SYARIAH Ketentuan Yang Ada Di PT Asuransi
Ramayana tbk Unit Syariah
No : 53/DSN-MUI/III/2006 “Akad
Tabarru pada Asuransi Syariah”
Akad Tabarru pada asuransi
adalah akad yang dilakukan
dalam bentuk hibah dan tolong-
menolong antar peserta, bukan
Akad Tabarru adalah akad hibah
dalam bentuk pemberian dana
dari satu peserta kepada Dana
Tabarru‟ untuk tujuan tolong-
menolong di antara para peserta
yang tidak bersifat dan bukan
14
Fatwa Dewan Syariah Nasional, No : 81/DSN-MUI/III/20011, mengenai Pengembalian
Dana Tabarru bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian.
72
untuk tujuan komersial.
Dalam Akad Tabarru Harus
disebutkan Sekurang-
kurangnya :
a. Hak & kewajiban masing-
masing peserta secara
individual
b. Hak & Kewajiban antara
peserta secara individual
dalam akun tabarru selaku
peserta dalam arti
badan/kelompok
c. Cara dan waktu pembayaran
premi dan klaim
d. Syarat-syarat lain yang
disepakati, sesuai dengan
jenis asuransi yang
diakadkan.
untuk tujuan komersial.
Dalam PT Ramayana tbk Unit
Syariah, disebutkn :
Hak & kewajiban masing-masing
peserta secara individual, hak &
Kewajiban antara peserta secara
individual dalam akun tabarru
selaku peserta dalam arti
badan/kelompok, cara dan waktu
pembayaran premi dan klaim
No : 21/DSN-MUI/X/2001 “ Pedoman
umum Asuransi Syariah”
Untuk menentukan besarnya
premi perusahaan asuransi
syariah dapat menggunakan
rujukan, misalnya tabel
mortalita untuk asuransi jiwa
dan tabel morbidita untuk
asuransi kesehatan, dengan
syarat tidak memasukkan unsur
riba dalam penghitungannya.
Klaim dibayarkan berdasarkan
akad yang disepakati pada awal
perjanjian.
Klaim dapat berbeda dalam
jumlah, sesuai dengan premi
yang dibayarkan
Untuk menentukan besarnya
premi pada PT Asuransi
Ramayana menggunakan rujuk
pada rate premium yang telah di
tetapkan oleh DAI (Dewan
Asuransi Indonesia) dengan
syarat tidak memasukkan unsur
riba dalam penghitungannya.
Klaim pada PT Asuransi
Ramayana tergantung pada awal
yang disepakati
Pada PT Asuransi Ramayana tbk
Unit Syariah melakukan investasi
ke beberapa produk deposito
seperti Bank BNI Syariah serta
kebeberapa deposito syariah dan
saham-saham syariah
73
Perusahaan selaku pemegang
amanah wajib melakukan
investasi dari dana yang
terkumpul.
Investasi wajib dilakukan
sesuai dengan syariah
No : 81/DSN-MUI/III/2011 “Akad
Wakalah Bil Ujrah
Wakalah bil Ujrah boleh
dilakukan antara perusahaan
asuransi dengan peserta.
Wakalah bil Ujrah adalah
pemberian kuasa dari peserta
kepada perusahaan asuransi
untuk mengelola dana peserta
dengan imbalan pemberian
ujrah (fee).
Wakalah bil Ujrah dapat
diterapkan pada produk
asuransi yang mengandung
unsur tabungan (saving)
maupun unsur tabarru‟ (non-
saving).
Perusahaan asuransi selaku
pemegang amanah wajib
menginvestasikan dana yang
terkumpul dan investasi wajib
dilakukan sesuai dengan
syariah.
Dalam pengelolaan dana
investasi, baik tabarru‟ maupun
saving, dapat digunakan akad
Wakalah bil Ujrah dengan
mengikuti ketentuan seperti di
atas, akad Mudharabah dengan
Akad Wakalah Bil Ujrah adalah
akad tijarah yang memberikan
kuasa kepada perusahaan sebagai
wakil untuk mengelola dana
tabarru dan atau dana investasi
peserta, sesuai kuasa atau
wewenang yang diberikan,
dengan imbalan berupa ujrah
(fee)
Akad yang digunakan pada PT
Asuransi Ramayana tbk Unit
Syariah adalah wakalah bil ujrah
Dalam pengelolaan dana
investasi, PT Asuransi Ramayana
mengikuti ketentuan Wakalah bil
ujrah
Peserta (pemegang polis) sebagai
individu, dalam produk saving
dan tabarru‟, bertindak sebagai
muwakkil (pemberi kuasa) untuk
mengelola dana
Peserta sebagai suatu
badan/kelompok, dalam akun
tabarru‟ bertindak sebagai
muwakkil (pemberi kuasa) untuk
mengelola dana
Perusahaan asuransi sebagai
wakil tidak berhak memperoleh
bagian dari hasil investasi, karena
akad yang digunakan adalah akad
74
mengikuti ketentuan fatwa
Mudharabah.
Wakalah
“Akad NO: 51/DSN-MUI/III/2006
Mudharabah Musyarakah pada
Asuransi Syariah”
Mudharabah Musytarakah
boleh dilakukan oleh
perusahaan asuransi, karena
merupakan bagian dari hukum
Mudharabah.
Mudharabah Musytarakah
dapat diterapkan pada produk
asuransi syariah yang
mengandung unsur tabungan
(saving) maupun non tabungan
Mudharabah adalah akad tijarah
yang memberikan kuasa kepada
perusahaan sebagai mudharib
untuk pengelolaan investasi dana
tabarru dan atau dana investasi
peserta, sesuai kuasa atau
wewenang yang diberikan,
dengan imbalan berupa bagi hasil
yang besarnya telah disepakati
Dalam PT Asuransi Ramayana
tbk Unit Syariah akad yang
digunakan yaitu akad wakalah
75
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan:
Mekanisme pengelolaan dana pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah
dilakukan langsung dipusat yang berpusat di kantor pusat Ramayana , dijalan Kebon
Sirih, akad yang digunakan adalah Wakalah Bil Ujrah sedangaka untuk dana
tabarru’ sendiri juga dikelola langsung pusat, tetapi untuk investasi sebagian di
lakukan diperusahaan sendiri. oleh perusahaan dan di investasikan sesuai prinsip
sayariah diantaranya pada produk deposito di beberapa bank unit syariah, seperti
Bank BNI dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah).
Dan beberapa saham-saham dan obligasi syariah di lakukan investasi
langsung yang dikelola di pusat yang di anggap mempunyai prospek kedepanya
sangat baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dalam penginvestasianya dana
tersebut mengandung beberapa resiko yaitu ,rendah, sedang dan tinggi tergantung
jenis dari investasinya, untuk surplus underwriting akan dibagikan sesuai dengan
ketentuan yang telah disepakati bersama.
Dari hasil penelitian untuk pelaksanaan pemberian dana tabarru’diberikan
kepada nasabah,yang mana perusahaan sebagai pengelola dana dan perealisasian
klaim.
76
B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas,penulis
memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan PT Ramayana Tbk
Unit Syariah, sebagai berikut:
1. Untuk lebih memperjelas dan mempercepat proses pengelolaan dana maka
hendaknya mekanisme pengelolaan dana yang pada perusahaan asuransi
syariah tersebut yang dilakukan oleh pusat.
Sebaiknya di kelola sendiri oleh perusahaan /kantor-kantor cabang untuk
mnegelola dana tersebut, sehingga nasabah akan lebih jelas untuk mengetahui
langsung proses pengelolaan dana secara keseluruhan.sehingga nasabah juga
akan lebih cepat menerima realisasi dana klaim yang diajukan.
2. Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini yang hanya mendeskripsikan
mekanisme pengelolaan dana tabarru’, maka bagi penelitian selanjutnya
hendaknya meneliti.
Mekanisme pengelolaan dana asuransi secara keseluruhan dan pada
perusahaan pusat agar hasil penelitian lebih lengkap dan perhitungan-
perhitungannya lebih detail dan transparan.
76
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an al-Karim
AM. Ali, Hasan. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2004
Anshori, Abdul Ghofur. Asuransi Syariah di Indonesia. Yogyakarta : UUI Press,
2007
Anwar, Khoiril. Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat. Solo : Tiga Serangkai, 2007
Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan
Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainya. Jakarta: Kencana, 2005
Conseulo, Selvia. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press, 1993
Iqbal, Muhaimin. Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, Upayah Menghilangkan
gharar, maisir, dan riba. Jakarta : Gema Insani Pres 2005
Ismanto, Kuat. Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009
Janwari, Yadi. Asuransi Syariah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, Juli 2005
Kartika Sari, Elsi dan Advendi Simanungsang. Hukum dalam Ekonomi. Jakarta :
Grasindo, T.T.
Noor, Juliansyah. Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.
Jakarta: Kencana 2011
Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana Prenada
Media Group, 2009
Suwarno, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006
Syahatah, Husain. Asuransi Dalam Perspektif Syariah. Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2006
77
Syakir Sula, Muhammad. Asuransi Syariah (Life and General), Konsep dan Sistem
Operasional. Jakarta: Gema Insani, 2004
Wirdyantiningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Kencana, 2005
Fatwa DSN, Dewan Pengawasan Syariah.
KMK dan PMK.
Pusat Konsultan Syariah (Sharia Consulthing Center), http://Syariahonline.com/new-
index.php/id/4/cn/24049, diakses tanggal 14 Febuari 2015.
PPJM, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah (Jakarta : UIN Syahid, 2012)
Company Profile PT. Asuransi Ramayana, Tbk
Product Knowledge PT. Asuransi Ramayana Tbk. Unit Syariah
I
AsuransiRamavanaI--r r'r, , tr.trt
SUITAT KE'I'ERANGAN
Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dengan surat ini menerangkan bahwa,
Nama
NIM
Prodi/I(onsentrasi
Fakultas
Vina Mazwini
1 1 1 1046200045
Muamalat / Asuransi Syariah
Syariah dan Hukum UIN Syarif HidayatullahJakarta
l-cla| meiaksanakar-r penelitian di PT Asuransi Ramayana,Tbk Unit Syariah sejak
bulan Marct sampai April2015 dengan judul skripsi :
"Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Taburru'pada PT Asuransi
Ramayana,Tbk Unit Syariah"
Domikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu' alaikum Wr. Wb
H. Tarmizi Siregar, S.E.
PT Asuransi Ramayana TbkKantor Cabang Syariah : Komplek Royal Palace Blok A / No. 21-22, Jl. Prof Dr. Soepomo No. '1 78 A, Tebet - Jakarta Selatan 1 2870
Telp. : (021) 83797683, Fax. : (021) 83797685 - Website : www.ramayanains com
lt yana,Tbk Unit Syariah $.t
1a
PERTANYAAN WAWANCARA ANALISIS MEKANISME PENGELOLAAN DANA
TABARRU’ PADA PT ASURANSI RAMAYANA, Tbk UNIT SYARIAH
Identitas Narasumber
Nama : Tarmizi Siregar, S.E.
Jabatan : Kepala Unit Syariah
Waktu : Tanggal, 08 Juni 2015, jam 09.00-10.45
Tempat : PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah
1. Akad apa saja yang digunakan pada asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah?
2. Menurut bapak/ibu akad tabarru digunakan untuk ?
3. Dan apa yang bapak/ibu ketahui tentang akad tabarru?
4. Produk apa yang paling diminati pada asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah ini?
5. Bagaimana pengelolaan dana tabarru pada asuransi Ramayana?
6. Bagaimana penerapan akad tabarru pada asuransi Ramayana?
7. Lalu, bagaimana pembagian surplus dana tabarru yang dibagikan ke nasabah, apabila
tidak terjadi klaim?
8. Bagaimana alokasi kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah?
9. Dan bagaimana pembagian dalam bentuk presentase?
10. Bagaimana apabila dana tabarru tidak mencukupi untuk membayar klaim?
11. Pengelolaan dananya dikelola langsung oleh perusahaan asuransi syariah atau langsung
dikelola di pusat?
12. Jenis investasi apa saja yang dipilih, pada asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah?
13. Berapakah besaran premi yang dibayarkan oleh nasabah?
14. Berapah % kah keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari hasil Investasi?
PERTANYAAN WAWANCARA ANALISIS MEKANISME PENGELOLAAN DANA
TABARRU’ PADA PT ASURANSI RAMAYANA, Tbk UNIT SYARIAH
Identitas Narasumber
Nama : Putri Hefiyanti, S.H.
Jabatan : Underwriting
Waktu : Tanggal, 08 Juni 2015, jam 13.00-14.45
Tempat : PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah
1. Sumber pembiayaan klaim diperoleh dari mana ?
2. Bagaimana cara mengelolaa kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah?
3. Jenis investasi apa saja yang dipilih oleh PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah?
4. Apakah seluruh dana dikelola di pusat atau tidak?
5. Akad yang di gunakan untuk investasi adalah ?
FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 21/DSN-MUI/X/2001
Tentang
PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH
بسم اهللا الرحمن الرحيم Dewan Syari'ah Nasional setelah:
Menimbang : a. bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya meng-antisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.
b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi;
c. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari’ah;
d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.
Mengingat : 1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:
آم نا الذيهآأيي ،قوا اللهاتد، ولغ تماقدم فسن ظرنلتو قوا اللهوا اتن ).١٨: احلشر(إن الله خبير بماتعملون
“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).
2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:
أحلت لكم بهيمة األنعام إال ما يآ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود دريا يم كمحإن اهللا ي ،مرح متأند ويحلى الصم رغي كمليلى عتي
)١: املائدة(
21 Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
Dewan Syariah Nasional MUIewan Syariah Nasional MUI
2
“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به، إن اهللا كان سميعا
)٥٨: النساء(بصيرا “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamiu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil…” (QS. an-Nisa [4]: 58).
جس ياأيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ر )٩٠: املائدة(من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah [5]: 90)
)٢٧٥: البقرة(وأحل الله البيع وحرم الربا “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS. al-Baqarah [2]; 275)
أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم يآ نمنيؤ٢٧٨: البقرة(م.(
“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS.2 : al-Baqarah [2]: 278).
: البقرة(وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون ٢٧٩(
“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]; 279)
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن )٢٨٠: البقرة(كنتم تعلمون
21 Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
Dewan Syariah Nasional MUIewan Syariah Nasional MUI
3
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 280)
ياأيها الذين ءامنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون سكم، إن الله كان بكم تجارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنف
)٢٩: النساء(رحيما “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan
(mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..” (QS. an-Nisa [4] : 29)
3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا ).٢: دةاملائ(الله إن الله شديد العقاب
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2)
4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:
ة منبكر هناهللا ع جا، فرينب الدكر ة منبلم كرسم نع جفر نم دبالع امادد مبن العوع اهللا فية، وامم القيوب يه كرن أخيوع في
).رواه مسلم(“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا رواه (اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
)مسلم عن النعمان بن بشري“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir)
21 Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
Dewan Syariah Nasional MUIewan Syariah Nasional MUI
4
لم عن أيب رواه مس(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا )موسى
“Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari)
. والمسلمون على شروطهم إال شرطا حرم حالال أو أحل حراما )ترمذي عن عمرو بن عوفرواه ال(
“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)
رواه البخاري (ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ )ومسلم عن عمر بن الخطاب
“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab).
رواه مسلم (الله عليه وسلم عن بيع الغرر نهى رسول الله صلى )والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة
“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).
)رواه البخاري(إن خيركم أحسنكم قضاء “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari).
ارالضرو رررواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، وأمحد عن (الض )ابن عباس، ومالك عن حيي
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).
7. Kaidah fiqh yang menegaskan:
ت اإلباحة إال أن يدل دليل على تحريمها األصل فى المعامال- ١ “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
21 Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
Dewan Syariah Nasional MUIewan Syariah Nasional MUI
5
. الضرر يدفع بقدر اإلمكان- ٢“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”
. الضرر يزال- ٣“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”
Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi’uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M.
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 2001 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH
Pertama : Ketentuan Umum
1. Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
Kedua : Akad dalam Asuransi 1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri
atas akad tijarah dan / atau akad tabarru'. 2. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah
mudharabah. Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah. 3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
21 Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
Dewan Syariah Nasional MUIewan Syariah Nasional MUI
6
a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan; b. cara dan waktu pembayaran premi; c. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru’ serta syarat-syarat
yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru’ 1. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak
sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis);
2. Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru’ 1. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru'
bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.
Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya
1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.
Keenam : Premi 1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis
akad tabarru'. 2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah
dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.
Ketujuh : Klaim
1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
21 Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
Dewan Syariah Nasional MUIewan Syariah Nasional MUI
7
4. Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.
Kedelapan : Investasi 1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan
investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
Kesembilan : Reasuransi Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.
Kesepuluh : Pengelolaan 1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh
suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah).
Kesebelas : Ketentuan Tambahan 1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan
diawasi oleh DPS. 2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 17 Oktober 2001
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin
FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 51/DSN-MUI/III/2006
Tentang
AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH
الرحيم الرحمن اهللا بسم Dewan Syari'ah Nasional setelah:
Menimbang : a. bahwa akad Mudharabah Musytarakah untuk asuransi sangat diperlukan oleh industri asuransi syariah;
b. bahwa fatwa Mudharabah Musytarakah untuk asuransi perlu dibuat secara khusus sebagai implementasi dari fatwa DSN No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah;
c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah untuk dijadikan pedoman.
Mengingat : 1. Firman Allah, antara lain :
١( شخليو الذين كوا لورت من لفهمة خيافا ذرافوا ضعخ همليع )٢٩: النساء( سديدا قوال وليقولوا الله فليتقوا
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. Al-Nisa’ [4]: 9).
واتقوا لغد، ماقدمت نفس ولتنظر لهال اتقوا آمنوا الذين يآأيها )٢،إن الله الله ربين خلومعات١٨:احلشر (بم(
“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).
الذين إال بعض، على بعضهم ليبغي الخلطاء من كثيرا وإن… )٣ )٢٤ : ص(…هم ما وقليل الصالحات وعملوا آمنوا
51 Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah 2
Dewan Syariah Nasional MUI
"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman & mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini…” (QS. Shad [38]: 24).
أحلت لكم بهيمة األنعام إال يآ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )٤ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم، إن اهللا يحكم ما
دري١: املائدة(ي( “Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)
ياأيها الذين ءامنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن )٥تكون تجارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم، إن الله كان
)٢٩: النساء(بكم رحيما “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang dirimu.” (QS. an-Nisa [4] : 29).
٦( نيب متكمإذا حا ولهات إلى أهانوا الأمدؤأن ت كمرأمي إن اللهالناس أن تحكموا بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به، إن اهللا كان
)٥٨: النساء(سميعا بصيرا “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamiu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ” (QS. an-Nisa [4]: 58).
والعدوان الإثم على تعاونوا ولا والتقوى البر على وتعاونوا )٧ )٢ :املائدة(العقاب شديد الله إن الله واتقوا
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2)
51 Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah 3
Dewan Syariah Nasional MUI
2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:
أحدهما يخن لم ما الشريكين ثالث أنا :يقول ىتعال اهللا إن )١
،هاحبان فإذا صا خمهدأح هاحبص تجرخ ا مننهميرواه (.ب )أبو داود وصححه ا حلا كم عن أيب هريرة
“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).
٢( نم جفر نلم عسة مبكر ب منا، كرينالد جاهللا فر هنة عبكر
ب منم كروة، ياماهللا القيو ن فيود عبالع امادم دبالع ن فيوع
) عن أيب هريرةمسلم رواه( أخيه
“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
أحل أو حالال حرم شرطا إال شروطهم على والمسلمون... )٣ )عوف بن عمرو عن لترمذيا رواه (حراما
“...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)
3. Kaidah fiqh yang menegaskan:
تحريمها على دليل يدل أن إال اإلباحة تالمعامال فى األصل “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama :
وسلم خرج إلى الشام مضاربا أن النبي صلى اهللا عليه وآله )١ ة، ثموبل النقب كان ذلكلد، ويوت خة بنجدية خديال السبم
ا لهرقرا مهدعب كاهالسرية النبوية البن هشام، ص. (ح :.د، ، حنو تطوير نظام املضاربة، حملمد عبد املنعم أيب زي١٤١ )٤١١. ص
51 Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah 4
Dewan Syariah Nasional MUI
“ Nabi shallallahu alaihi wa sallam pergi berniaga sebagai mudharib ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi nabi; setelah menjadi nabi, beliau menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan (taqrir).” (Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, [al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004], juz I, h. 141; Muhammad Abd al-Mun’im Abu Zaid, Nahwa Tathwir al-Mudharabah, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 411).
٣( ابعالر مر: القستشا؛ فهذا أن يدهماحب أحن صدباالن وم كححيص وهة؛ وبارضمكة وشر عمجن . يليجر نيكان ب فلو
احبألفان، فأذن ص رألخو ا ألفدهمم، ألحهثالثة آالف دراحب األلف أن ين لصاأللفي حبن الركولى أن يا عهفي فرصت
حن صفيا نصمهنيب . قح بحباحب األلف ثلث الرن لصكويوالربح بينهما؛ لصاحب األلفين ثالثة ماله، والباقي وهو ثلثا
أرباعه، وللعامل ربعه؛ وذلك ألنه جعل له نصف الربح، فجعلناه ستة أسهم، منها ثالثة للعامل، حصة ماله سهمان
عمله في مال شريكه، وحصة مال شريكه وسهم يستحقه ب عبالر وهو مهامل سم، للعهة أسعباملغىن إلبن قدامة، ... (أر
)٣٤٨.: ، ص٦.: ، ج]٢٠٠٤دار احلديث، : القاهرة[Bagian keempat: bermusyarakah dua modal dengan badan (orang) pemilik salah satu modal tersebut. Bentuk ini mengga-bungkan syirkah dengan mudharabah; dan hukumnya sah. Apabila di antara dua orang ada 3000 (tiga ribu) dirham: salah seorang memiliki 1000 dan yang lain memiliki 2000, lalu pemilik modal 2000 mengizinkan kepada pemilik modal 1000 untuk mengelola seluruh modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua antara mereka (50:50), maka hukumnya sah. Pemilik modal 1000 memperoleh 1/3 (satu pertiga) keuntungan, sisanya yaitu 2/3 (dua pertiga) dibagi dua antara mereka: pemilik modal 2000 memperoleh ¾ (tiga perempat)-nya dan amil (mudharib) memperoleh ¼ (seperempat)-nya; hal ini karena amil memperoleh ½ (setengah) keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan (sisa?) tersebut kita jadikan 6 (enam) bagian; 3 (tiga) bagian untuk amil, (yaitu) porsi (keuntungan) modalnya 2 (dua) bagian dan 1 (satu) bagian ia peroleh sebagai bagian karena ia mengelola modal mitranya; sedangkan porsi (keuntungan) modal mitranya adalah 4 (empat) bagian, untuk amil 1 (satu) bagian, yaitu ¼ (seperempat). (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 348).
51 Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah 5
Dewan Syariah Nasional MUI
وللمضارب أن يسهم في رأس مال المضاربة بإذن رب المال، )٤وتتم قسمة الربح بسبب المشاركة في رأس المال من الطرفين
در مال كل منهم، ثم يأخذ المضارب نصيبه المتفق عليه بقاملعامالت املالية (عن العمل، وهذه هي المضاربة المشتركة
) ١٠٧.املعاصرة للدكتور وهبة الزحيلى ص
“Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam akumulasi modal dengan seizin rabbul mal (pemilik modal yang awal). Keuntungan dibagi (terlebih duhulu) atas dasar musyarakah (antara mudharib sebagai penyetor modal/dana dengan shahibul mal) sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah musytarakah”. (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 107)
2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumad al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH
Pertama : Ketentuan Umum
Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:
a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
b. peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.
Kedua : Ketentuan Hukum 1. Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan
asuransi, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.
2. Mudharabah Musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non tabungan.
Ketiga : Ketentuan Akad
1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.
2. Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.
51 Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah 6
Dewan Syariah Nasional MUI
3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
4. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut.
5. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya: a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
b. besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi; c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk
asuransi yang diakadkan. 6. Hasil investasi :
Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut: Alternatif I : a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai
mudharib) dengan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.
Alternatif II : a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan
asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.
7. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.
Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Mudharabah Musytarakah 1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib
(pengelola) dan sebagai musytarik (investor).
2. Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai shahibul mal (investor).
3. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non saving, bertindak sebagai shahibul mal (investor).
Kelima : Investasi 1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan
investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
Keenam : Ketentuan Penutup 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
51 Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah 7
Dewan Syariah Nasional MUI
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 H 23 Maret 2006 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Drs. H.M. Ichwan Sam
FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 52/DSN-MUI/III/2006
Tentang
AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI SYARI’AH DAN REASURANSI SYARI’AH
بسم اهللا الرحمن الرحيم Dewan Syari'ah Nasional setelah:
Menimbang : a. bahwa fatwa DSN No.10/DSN-MUI/2000 tentang Wakalah dan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Wakalah bil Ujrah untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad Wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujrah (fee);
c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Wakalah bil Ujrah untuk dijadikan pedoman.
Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:
١( الذي شخلياوكورت لو افانة ضعيذر لفهمخ ا منافوخ همليع ).٩: النساء(ا د قوال سدييتقوا الله وليقولوافل
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahtera-an) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa’ [4]: 9).
يآأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد، واتقوا )٢ ).١٨: احلشر(الله، إن الله خبير بماتعملون
“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 22
Dewan Syariah Nasional MUI
٣( اكيسالماء وللفقر قاتدا الصمإنامليالعلن وؤالما وهليع فة نقلوارميالغقاب وفي الرو مهبفيو نبيس بين السابلل الله و،
).٦٠: التوبة( والله عليم حكيم ،فريضة من الله
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Taubah [9]: 60).
٤( ،ملبثت كم مهقال قائل من ،مهنيا بآءلوستلي ماهثنعب كذلكومالبثتبم لمأع كمبا رم، قالووي ضعب ا أوموا يا لبثنا ،قالوثوعفاب
نة فلينديذه إلى المه رقكمبو كمدا أحامكى طعا أزهأي ظرهق منبرز أتكما،فليدأح ن بكمعرشال يو لطفتليالكهف (. و :
١٩.( “Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling
bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?’ Mereka menjawab: ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi): ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.” (QS. Al-Kahf [18]: 19).
٥( مليظ عفيح يض، إنائن األرزلى خع لنيعاج.) ٥٥: يوسف.( "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesung-
guhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” (QS. Yusuf [12]: 55).
٦( أمي إن الله نيب متكمإذا حا ولهات إلى أهانوا الأمدؤأن ت كمرالناس أن تحكموا بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به، إن اهللا كان
)٥٨: النساء(سميعا بصيرا “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 33
Dewan Syariah Nasional MUI
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ” (QS. al-Nisa’ [4]: 58).
٧( نكما محله وأه نكما مثوا حعا فابنهميب شقاق مإن خفتوأهلها إن يريدا إصالحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما
)٣٥: النساء( خبريا“Dan jika kalian khawatirkan terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menilik” (QS. al-Nisa’ [4]: 35).
تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى وال )٨ ).٢: املائدة(واتقوا الله إن الله شديد العقاب
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Ma’idah [5]: 2).
أحلت لكم بهيمة األنعام إال يآ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )٩لى عتا يا مم كمحإن اهللا ي ،مرح متأند ويحلى الصم رغي كملي
دري١: املائدة(ي( “Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).
أن ياأيها الذين ءامنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال )١٠ إن الله ،كمفسا أنلوقتال تو كماض منرت نة عاركون تجت
٠)٢٩: النساء(كان بكم رحيما “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesung-guhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 44
Dewan Syariah Nasional MUI
2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam, antara lain:
١( بع نب ليا عثندح نب ببيا شثندان، حفيا سثندد اهللا، حأن النبي صلى : سمعت الحي يتحدثون عن عروة: غرقدة، قال
ى لهرتاة، فاشبه ش له ريتشا يارندي طاهأع لمسأله وه ولياهللا عتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له به شا
رواه (بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه ، ٣٢٣، ص ٢، ج ]١٩٩٥دار الفكر، : بريوت[البخاري،
)٣٦٤٢رقم “Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib binGharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu eor kambing. Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung.” (H.R. Bukhari).
استعمل رسول : عن أبي حميد الساعدي رضي اهللا عنه، قال )٢اهللا صلى اهللا عليه وأله وسلم رجال من األسد على صدقات
رواه البخاري، ( فلما جاء حاسبه بني سليم يدعى ابن اللتبية،، رقم ٣٢٢، ص ١، ج ]١٩٩٥دار الفكر، : بريوت[
١٥٠٠(
“Diriwayatkan dai Abu Humaid al-Sa’idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya.” (H.R. Bukhari).
استعملني : عن بسر بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال )٣ا وهمن غتا فرقة، فلمدلى الصع رمالة، عمبع لي ره أمإلي تيأد
هللا، فقال: فقلت ملتا عمإن : ملتع يفإن ،تطيا أعذ مخ فقلت ،لنيمفع لمسأله وه وليلى اهللا عل اهللا صوسد رهلى عع
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 55
Dewan Syariah Nasional MUI
وسر فقال لي ،لكمثل قولمسأله وه وليلى اهللا عإذا : ل اهللا صقدصتأل فكل وسر أن تغي ئا منيش تطيمتفق عليه؛ نيل . (أع
.: ، ج] ٢٠٠٠دار احلديث، : القاهرة[األوطار للشوكاين، )٥٢٧.: ؛ ص٤
“Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.” (Muttafaq ‘alaih. Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).
من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج اهللا عنه كربة )٤العبد مادام العبد في عون من كرب يوم القيامة، واهللا في عون
).رواه مسلم(أخيه “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
والمسلمون على شروطهم إال شرطا حرم حالال أو أحل ... )٥ )رواه الترمذي عن عمرو بن عوف. (حراما
“…Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)
3. Kaidah fiqh:
األصل فى المعامالت اإلباحة إال أن يدل دليل على تحريمها “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:
النبي صلى اهللا عليه ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل، فإن )١رعو ،دة الحإقام ا فييسكل أنو لمسأله واة، واء ششر ة فيو
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 66
Dewan Syariah Nasional MUI
غير جعل؛ وكان يبعث عماله وأبا رافع في قبول النكاح باملغىن إلبن قدامة، (لقبض الصدقات ويجعل لهم عمالة
)٤٦٨. ، ص٦. ، ج]٢٠٠٤دار احلديث، : القاهرة[“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberi-kan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).
Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa’id :
وفيه أيضا دليل على أن من نوى التبرع يجوز له أخذ األجرة )٢ ذلك دعدار احلديث، : القاهرة[نيل األوطار للشوكاين، (ب
)٥٢٧.: ؛ ص٤.: ، ج] ٢٠٠٠“Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.” (Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).
٣( لى جة عت األمعمأجر وبأج صحتا، وهة إلياجكالة للحاز الوواملعامالت املالية املعاصرة للدكتور وهبة الزحيلى . (وبغير أجر
)٨٩.: ص“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.” (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)
النبي صلى اهللا عليه وأله تصح الوكالة بأجر وبغير أجر، ألن )٤لمسوض الصلقب الهمث ععبكان ي مل لهعجيقات ودفحكمها حكم ) بجعل(وإذا كانت الوكالة بأجر أي ... عمولة
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 77
Dewan Syariah Nasional MUI
؛ الفقه ٢. ، ص٦. تكملة فتح القدير، ج. (اإلجارات )٤٠٥٨. ص٥.اإلسالمى وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى ج
“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka… Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah.” (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh alIslami wa Adillatuh, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).
في التوكيل فيجوز له ذلك، ألنه ) الوكيل(له ) الموكل(أذن )٥قدعلهفع به، فكان له القاهرة[املغىن إلبن قدامة، . ( أذن له :
)٤٧٠. ، ص٦. ، ج]٢٠٠٤دار احلديث، “(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).
2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23Maret 2006.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI SYARI’AH DAN REASURANSI SYARI’AH
Pertama : Ketentuan Umum
Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:
a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
b. peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syari’ah.
Kedua : Ketentuan Hukum 1. Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi
dengan peserta. 2. Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada
perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (fee).
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 88
Dewan Syariah Nasional MUI
3. Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru’ (non-saving).
Ketiga : Ketentuan Akad
1. Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujrah.
2. Objek Wakalah bil Ujrah meliputi antara lain: a. kegiatan administrasi b. pengelolaan dana c. pembayaran klaim d. underwriting e. pengelolaan portofolio risiko f. pemasaran g. investasi
3. Dalam akad Wakalah bil Ujrah, harus disebutkan sekurang-kurangnya: a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee atas premi; c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis
asuransi yang diakadkan.
Keempat : Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah 1. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang
mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
2. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk saving dan tabarru’, bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru’ bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemberi kuasa);
5. Akad Wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad Wakalah.
Kelima : Investasi 1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib
menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
2. Dalam pengelolaan dana investasi, baik tabarru’ maupun saving, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah.
52 Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah 99
Dewan Syariah Nasional MUI
Keenam : Ketentuan Penutup 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 H 23 Maret 2006 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
K.H. M.A. Sahal Mahfudh Drs. H.M. Ichwan Sam
FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 53/DSN-MUI/III/2006
Tentang
AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARI’AH
بسم اهللا الرحمن الرحيم Dewan Syari'ah Nasional setelah:
Menimbang : a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci;
b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad Tabarru’ untuk asuransi;
c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru’ untuk dijadikan pedoman.
Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:
وآتوا اليتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب وال تأكلوا )١ ).٢: النساء( أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبريا
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. al-Nisa’[4]: 2).
عليهم افا خافواية ضع من خلفهم ذرن لو تركوايخش الذيول )٢ ).٩: النساء( قوال سديدايتقوا الله وليقولوافل
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahtera-an) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. al-Nisa’ [4]: 9).
٣( ونآم نا الذيهآأيقوا ياتد، ولغ تماقدم فسن ظرنلتو قوا اللها ات ).١٨: احلشر(ه، إن الله خبير بماتعملون الل
“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat
53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 2
Dewan Syariah Nasional MUI
untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).
2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:
لكم بهيمة األنعام إال أحلت يآ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )١ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم، إن اهللا يحكم ما
دري١: املائدة(ي( “Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1).
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين إن الله يأمركم أن تؤدوا )٢الناس أن تحكموا بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به، إن اهللا كان
)٥٨: النساء(سميعا بصيرا “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamiu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al-Nisa’ [4]: 58).
٣( اأياطل إال أن يبالب كمنيب الكموا أمأكلوا ال تونءام نا الذيهتكون تجارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم، إن الله كان
)٢٩: النساء(بكم رحيما “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).
3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :
واتقوا ،إلثم والعدوان تعاونوا على ا وال،وتعاونوا على البر والتقوى ).٢: املائدة(الله إن الله شديد العقاب
53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 3
Dewan Syariah Nasional MUI
“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesung-guhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2).
4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:
١( ع جفر نة مبكر هناهللا ع جا، فرينب الدكر ة منبلم كرسم نمن كرب يوم القيامة، واهللا في عون العبد مادام العبد في عون
). عن أيب هريرةرواه مسلم(أخيه “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
طفهم مثل الجسد إذا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعا )٢اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
)رواه مسلم عن النعمان بن بشري(“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir).
رواه مسلم عن أيب (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا )٣ )موسى
“Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari).
٤( ال فليم ا لهمتيي ليو نمجتر كهرتال يبه، و حتلكأى تهالص ةقد رواه الترمذي والدار قطين والبيهقي من حديث عمرو بن (
)ده عبد اهللا بن عمرو بن العاصشعيب عن أبيه عن ج“Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sederkah (zakat dan nafakah)” (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin ‘Amr bin Ash).
53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 4
Dewan Syariah Nasional MUI
والمسلمون على شروطهم إال شرطا حرم حالال أو أحل )٥ )رواه الترمذي عن عمرو بن عوف. (حراما
“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).
٦( ارالضرو ررالض) ،رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت )وأمحد عن ابن عباس، ومالك عن حيي
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).
5. Kaidah fiqh:
١ -مهريحلى تل عليل ددة إال أن ياحالت اإلبامعل فى الما األص “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
. الضرر يدفع بقدر اإلمكان- ٢ “Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”
. الضرر يزال- ٣“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”
Memperhatikan : 1. Pendapat ulama:
فالمبلغ الذي يدفعه المشترك يكون تبرعا منه للشركة، يعان )١ همقدكة ترالشه، وليع فقتظام المب النسبح اجتحالم همن
ربضبصفة تعو قابل أور مغي ة منضحة مهب املعامالت . (ع أو )٢٧٦. املالية املعاصرة، ص
Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabarru’ (amal kebajikan) dari peserta kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru’ atau hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 287).
والتخريج الفقهي لتبادل االلتزام بالتبرع في عقد التأمين )٢نظام . (التعاوني أساسه قاعدة االلتزام بالتبرعات عند المالكية
53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 5
Dewan Syariah Nasional MUI
وعقود ، عقود التأمني٥٩-٥٨. التأمني ملصطفى الزرقاء، ص، ٢٤٧-٢٤٤.ضمان االستثمار ألمحد السعيد شرف الدين ص
)٥٣. ص، جيب أيبيالتأمني بني احلظر واإلباحة لسعدAnalisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk memberikan tabarru’ secara bergantian dalam akad asuransi ta’awuni adalah “kaidah tentang kewajiban untuk memberikan tabarru’” dalam mazhab Malik. (Mushthafa Zarqa’, Nizham al-Ta’min, h. 58-59; Ahmad Sa’id Syaraf al-Din, ‘Uqud al-Ta’min wa ‘Uqud Dhaman al-Istitsmar, h. 244-147; dan Sa’di Abu Jaib, al-Ta’min bain al-Hazhr wa al-Ibahah, h. 53).
٣( إن الع نأميقد التة عجتين نأمنيتسالم نيأ بشنت ة التينيوالقة القانالجماعي تتسم بالطابع التبرعي؛ فكل مستأمن متبرع لغيره بما
ي تدفع للمتضررين من يستحق عليه من التعويضات الت ذ منأخا يبم له عربتم وفسه هقت نفي الو؛ ونأمنيتسالم
. التأمين اإلسالمي ألمحد سامل ملحم، ص(تعويض عند تضرره ٨٣(
Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi sebagai akibat akad ta’min jama’i (asuransi kolektif) adalah akad tabarru’; setiap peserta adalah pemberi dana tabarru’ kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi (bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang sama ia pun berhak menerima dana tabarru’ ketika terkena musibah (Ahmad Salim Milhim, al-Ta’min al-Islami, h, 83).
2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI dengan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumadi al-Ula 1426 H / 14-15 Juni 2005 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 23 Shafar 1427 H/23 Maret 2006.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD TABARRU’ PADA ASURANSI SYARI’AH
Pertama : Ketentuan Hukum 1. Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua
produk asuransi.
2. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 6
Dewan Syariah Nasional MUI
3. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.
Kedua : Ketentuan Akad 1. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam
bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad Tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya: a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu; b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun
tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok; c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis
asuransi yang diakadkan.
Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru’ 1. Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan dana hibah
yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru’ (mu’amman/mutabarra’ lahu, نع له/مؤممتبر ) dan secara kolektif selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri’-
متبرع/مؤمن ).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.
Keempat : Pengelolaan 1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh
dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Pembukuan dana tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya.
3. Hasil investasi dari dana tabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru’.
4. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujrah.
Kelima : Surplus Underwriting 1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka
boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut: a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun
tabarru’. b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan
sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
53 Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah 7
Dewan Syariah Nasional MUI
2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.
Keenam : Defisit Underwriting 1. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru’ (defisit
tabarru’), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru’.
Ketujuh : Ketentuan Penutup 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 H 23 Maret 2006 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
K.H. M.A. Sahal Mahfudh Drs. H.M. Ichwan Sam
