Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG DALAM MELAKSANAKAN
SERTIPIKASI TANAH NEGARA MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh:
DEVVY NURVICA
NIM 6661092432
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, Agustus 2016
“Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa
pintar, akan tetapi ia adalah orang yang merasa
bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti
untuk terus belajar"
Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Papa & Mama Tersayang
Suamiku Tercinta dan Tersabar
Kakak dan Adik-adikku serta Sahabat-sahabat ku,
yang selalu mendukung setiap langkah dalam hidup ku
I Love u all……
ABSTRAK
Devvy Nurvica. 6661092432. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Dalam Melaksanakan Sertipikasi Tanah Negara Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria. Pembimbing I : Dr. Agus Sjafari, M.Si dan Pembimbing II : Drs. Atto’ullah, M.Si.
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang adalah instansi vertikal Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan
melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pelayanan Kantor Pertanahan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi peserta PRONA dan
mengetahui cara Pelaksanaan PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten. Adapun
metode yang digunakan adalah metode dengan pendekatan kualitatif. Penentuan
informannya menggunakan purposive. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan
teknik analisis data menutut Prasetya Irawan. Validitas data triangulasi dan
member chek. Penelitian ini meneliti tentang kinerja, maka peneliti
menggunakan teori kinerja organisasi (Dwiyanto (2008:50-51)). Berdasarkan
hasil penelitian Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang Dalam Melaksanakan Sertipikasi Tanah Negara Melalui Proyek
Operasi Nasional Agraria belum optimal, karena masih kurangnya penyuluhan,
belum tepat waktunya pengerjaan. Saran yang diberikan yaitu melakukan
sosialisasi minimal dua kali pertemuan, pengumpul data harus menvercikasi
berkas agar tidak terjadi ketelatan waktu penyerahan, untuk tanah yang overlap
harus diadakan mediasi dan mencari solusinya.
Kata Kunci : Kinerja Organisasi, Sertipikat, PRONA, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
ABSTRACT
Devvy Nurvica. 6661092432. Service Performance Analysis of Land Affairs Office Tangerang district in Order to Carry Out the Land Countries Certification with the Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). 1st Advisor Dr. Agus Sjafari, M.Si and 2nd Advisor Drs. Atto’ullah, M.Si.
Land affairs office Tangerang District is vertical agencies of the National Agency of the Republic of Indonesia in county town has authority in carrying out the tasks of the government in the field of land. The purpose of this research is to analyze the performance of the services of the office land affairs in providing services to the people who become participants in the PRONA and to know how the implementation of the PRONA in the Office Land affairs. The method used is qualitative approach. in the determination of informers are using purposive. Data collection technique that is used is an interview and observation and documentation as well as using the techniques of data analysis according to Prasetya Irawan. The validity of data triangulation and the member check. This research about performance, then researchers using theory of organizational performance (Dwiyanto (2008:50-51)). Based on the results of research service performance analysis of Land Affairs Office Tangerang district in Order to Carry Out the Land Countries Certification with the Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) not optimal, because of a lack of guidance, not timely workmanship. The advice given that is doing the minimal socialization twice meetings, the collecting of data should verify the file so that it is not the case the delay in submission, for the land that overlap should be held mediation and find a solution.
Key Words : National Land Agency, Organization performance, PRONA, Office Land Affairs Tangerang District.
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Syukur alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Nabi
kita Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hisayahnya, sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan rasa
tanggung jawab. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosisal.
Dengan segala keridhoan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada Papa, Mama, Suami, serta kakak-kakak dan adik-adiku
yang selalu mendoakan, memotivasi dan semangat bagiku, agar aku menjadi
orang yang dapat dibanggakan dikemudian hari.
Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang telah
banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman berharga, serta yang telah
memberikan dukungan moril maupun materil dalam upaya menyelesaikan
penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Pelayanan Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang Dalam Melaksanakan Sertipikasi Tanah
Negara Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria” Untuk itu peneliti
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd, selaku Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa;
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus Dosen Pembimbing I
skripsi yang telah senantiasa memberikan arahan, motivasi dan semangat
selama proses penyusunan skripsi;
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan III
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Ibu Listyaningsih, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara,
sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat,
arahan dan motivasi selama perkuliahan;
7. Bapak Riswanda, Ph.D, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara;
8. Bapak Drs. Atto’ullah, M.Si selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah
senantiasa memberikan arahan, motivasi dan semangat selama proses
penyusunan skripsi;
9. Semua dosen dan staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Unisversitas Sultan Ageng Tirtayasa terimakasih atas
segala ilmu yang telah diberikan selam perkuliahan;
10. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang telah banyak membatu dalam
memberikan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti selama penelitian ini
berlangsung;
11. Keluarga besar Subsi Penetapan Hak Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang, yang selalu memberikan semangat, kesempatan dan izin untuk
menyelesaikan skripsi ini;
12. Para sahabat terbaiku, Armansyah Riyaman, S.Sos, Agisthia Lestari, S.Sos,
Vera Octavia, S.Sos, Liska Puranamasari, S.Sos, Rizkiya Apriani Safitiri,
S.Sos, Islahiyatul Mukhlishoh, S.Sos, yang selalu memberikan semangat,
motivasi dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kalian kita
semua diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita yang kita inginkan;
13. Kawan-kawan pengurus HMJ Ilmu Administrasi Negara 2011, terimakasih
atas kerjasama serta kebersamaanya yang takkan mungkin terlupakan.
14. Kawan-kawan KKM 15 Desa Bolang Kecamatan Carenang Kabupaten
Tangerang Serang telah memberikan Pengalaman yang begitu indah selama
melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
15. Kawan-kawan angkatan 2009 baik kelas regular maupun non regular,
khususnya kelas Ane G yang menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena
itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk membangun kemajuan yang
lebih baik lagi terhadap penelitian skripsi ini. Semoga penelitian skripsi ini dapat
bermanfaat berguna dan memberikan wawasan bagi para pembaca dan peneliti.
Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.
Tangerang, Agustus 2016
Devvy Nurvica
DAFTAR ISI
ABSTRAK
ABSTRAC
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR i
DAFTAR IS iv
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 15
1.3 Batasan Masalah 15
1.4 Rumusan Masalah 15
1.5. Tujuan Penelitian 16
1.6 Manfaat Penelitian 16
1.61 Manfaat Teoritis 16
1.6.2 Secara Praktis 17
1.7. Sistematika Penelitian 17
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR
2.1 Tinjauan Pustaka 20
2.2 Pengertian Organisasi Publik 21
2.3 Definisi Kinerja 23
2.3.1 Indikantor Kinerja 26
2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 31
2.4 Pelayanan Publik 32
2.5 Pengertian dan Tujuan Proyek Operasi Nasional Agraria
(PRONA) 36
2.6 Kerangka Berfikir 37
2.7 Asumsi Dasar 39
2.8 Penelitian Terdahulu 38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian 43
3.2 Instrumen Penelitian 44
3.3 Sumber Data 45
3.4 Teknik Pengumpul Data 46
3.4.1 Wawancara 46
3.4.2 Observasi 47
3.4.3 Dokumentasi 48
3.5 Informan Penelitian 48
3.6 Pendoman Wawancara 49
3.7 Teknik Penglolaan dan Analisis Data 51
3.8 Validasi Data 52
3.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian 54
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 55
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 55
4.1.2 Visi dan Misi 57
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 58
4.1.3 Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Tangerang 60
4.2 Deskripsi Data 66
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 68
4.3.1 Tahapan Pelaksanaan Sertipikasi Tanah Negara Melalui Proyek Operasi Nasional (PRONA) 68
4.3.2 Kinerja Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Dalam Melaksanakan Setipikasi Tanah Negara Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 73
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 95
5.2 Saran 96
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Jumlah Buku Tanah Kabupaten Tangerang 5
Tabel 1.2 Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2010-2030 6
Tabel 1.3 Kriteria, Kewajiban Peserta dan Tahapan dalam PRONA 8
Tabel 1.4 Proses Pembuatan Surat Keputusan Pemeberian Hak 13
Tabel 3.1 Daftar Informan Peneliti 49
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 50
Tabel 3.3 Waktu Penelitian 49
Tabel 4.1 Daftar Informan Penelitian 67
Tabel 4.2 Target PRONA Tahun 2014-2015 78
Tabel 4.3 Indikator Produktivitas 75
Tabel 4.4 Indikator Kualitas Layan 79
Tabel 4.5 Indikator Responsivitas 83
Tabel 4.6 Indikator Responsivitas 86
Tabel 4.7 Indikator Akutanbilitas 88
Tabel 4.8 Pembahasan Penelitian 79
Daftar Gambar
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 36
Gambar 3.1 Proses Analisi Data Menurut Prasetya Irawan (2006:527) 47
Gambar 4.1 Wilayah Kabupaten Tangerang 51
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang 54
Gambar 4.3 Tahap-Tahap Pelaksanaan PRONA 72
Gambar 4.4 Foto Saat Peyuluhan atau Sosialisasi Pelaksanaan PRONA 75
Daftar Lampiran
Lampiran 1 Surat Penelitian
Lampiran 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015, tentang Program
Nasional Agraria (PRONA)
Lampiran 3 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 52/Kep.36.03/II/2014 Tanggal 15 Pebruari 2014, Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 21/Kep.36.03/I/2014 Tanggal 02 Januari 2014 Tentang Penunjukan Petugas Dan Sekretariat Pelaksana Program Pengelolahan Kegiatan Perceptan Pendaftaran Tanah (Prona) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggarang 2014
Lampiran 4 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 67/Kep.36.03/I/2015 Tanggal 20 Januari 2016, Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 33/Kep.36.03/I/2015 Tanggal 05 Januari 2015 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana Program Pengelolahan Pertanahan Kegiatan Sertipikasi Tanah Katagori V (Prona) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggarang 2015
Lampiran 5 Matriks Transkip Wawancara
Lampiran 6 Member Chek
Lampiran 7 Catatan Bimbingan
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam
menggerakkan organisasi, karena birokrasi di tata secara formal untuk melahirkan
tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Reformasi birokrasi dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik diarahkan untuk
menciptakan kinerja birokrasi yang professional. Birokrasi dalam melakukan
berbagai kegiatan perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorientasi pada
kepuasan pelanggan, yakni masyarakat dan pengguna jasa tersebut dapat dicapai
apabila birokrasi pelayanan menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa
dalam pemberian pelayanan. Perubahan paradigma pelayananan kepada publik,
melalui instrumen pelayanan, yang memiliki seperti, orientasi pelayanan lebih
cepat, lebih baik dan lebih murah.
Masyarakat sebagai pihak yang secara langsung memberikan mandat
kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari
pemerintah. Pelayanan publik sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak
dasar masyarakat merupakan salah satu fungsi penting pemerintah. Fungsi
pelayanan publik merupakan aktualisasi riil yang diberikan masyarakat kepada
pemerintah.
Peran pemerintah diharpakan terwujud dalam pemberian berbagai jenis
pelayanan yang diperlukan oleh seluruh masyarakat. Pelayanan pemerintah pada
umumnya dicerminkan oleh kinerja birokrasi pemerintah. Kinerja birokrasi dalam
penyelenggara pelayanan publik yang dapat menjadi tolok ukur dalam
keberhasilan suatu organisasi dalam hal mencapai tujuan. Kinerja pelayanan
publik menjadi salah satu dimensi yang strategis dalam menilai keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi tata pemerintahan (Dwiyanto,
2003:81).
Salah satu bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu
pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Berdasarkan keputusan Kepala Badan Nasional No.6 Tahun 2001, Badan
Pertanahan Nasional (BPN) bertugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang
pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Reformasi dibidang pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan
pelayanan petanahan dan menjadikan lebih efisien, efektif, responsive, dan
transparan serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria pasal 19 ayat 1, untuk menjamin kepastian hukum oleh
pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan khususnya
dalam mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan pedaftaran tanah serta untuk
menghilangkan anggapan masyarakat bahwa pengurusan sertifikat itu lama,
berbelit-belit dan mahal, maka pemerintah dituntut untuk lebih aktif dan tidak
hanya bersifat menunggu pada masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya.
Dengan demikian pemerintah wajib mendaftarkan seluruh bidang tanah di
wilayah Indonesia baik dengan pendekatan sistematik dan sporadik.
Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah secara sistematik merupakan
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak
yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah
atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sporadik
merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau
beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan secara individual atau massal.
Pendaftran tanah secara sistematik dilaksanakan atas prakasa pemerintah
yang didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan diwilayah yang
ditetapkan oleh Menteri. Sayangnya untuk pendaftaran tanah secara sistematik
dimana pemerintah telah memberikan subsidi bagi pelaksanaan pendaftaran tanah
tersebut tidak mencukupi bagi seluruh tanah yang ada dan belum tentu ada setiap
tahun. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk
Indonesia dan kemajuan pembangunan saat ini, membawa konsekuensi kebutuhan
akan tanah semakin meningkat dan pendaftaran tanah secara sistematik
merupakan program pemerintah yang pengadaanya hanya akan terjadi
berdasarkan pemerintah.
Sementara itu masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah secara
sporadik masih terdapat rasa enggan karena berbagai faktor yang melatar
belakanginya, karena masyarakat yang harus mengurus sendiri juga harus siap
dengan segala resiko. Resiko yang menjadi faktor kendala pada proses pendaftran
tanah tersebut, diantaranya tentang kronologis data yang harus dilengkapi dan
diurus sendiri, dibuktikan kebenarannya serta menghadapi segala prosedur atau
persyaratan pada proses pendaftaran tanah yang terkadang rumit dan berbelit-
belit.
Meskipun pemerintah telah mengatur mengenai tata cara pendaftaran
tanah dan tata cara untuk memproleh hak atas tanah, tidak jarang timbul konflik-
konflik. Mulai dari adanya tanah yang tidak jelas statusnya atau dengan kata lain
tanah tak bertuan akhirnya menjadi terlantar tak dapat dimanfaatkan dan masih
banyaknya sengketa tanah dengan merebutkan hak atas kepemilikan tanah.
Lahirnya konflik-konflik pertanahan pada dasarnya bermuara pada kurangnya
kesadaran masyarakat dalam melakukan pendaftaran atas kepemilik tanah
terutama masyarakat yang tinggal didaerah pedesaan untuk melakukan
pendaftaran hak atas tanah.
Kabupaten Tangerang merupakan bagian timur dari Provinsi Banten
yang mempunyai luas wilayah 959,60 Km² dengan kepadatan penduduk
3.264.776 orang (Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2015), dengan tanah yang
sudah terdaftar yang dibuktikan sesuai jumlah buku tanah yang dibuat oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang yaitu 534.355 bidang dari 29 kecamatan, yang
dibagi lagi atas sejumlah 246 desa dan 28 kelurahan. Buku tanah merupakan
dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu
obyek pendaftaran yang sudah ada haknya.
Tabel 1.1 Jumlah Buku Tanah Kabupaten Tangerang
NO KECAMATAN JUMLAH BUKU
TANAH (BIDANG)
LUAS WILAYAH
(KM²) 1 Tigaraksa 29.400 48,74 2 Cikupa 23.871 42,68 3 Curug 31.601 27,41 4 Legok 15.888 35,13 5 Pasarkemis 64.968 25,92 6 Balaraja 20.357 33,56 7 Kresek 14.857 25,97 8 Kronjo 13.573 44,23 9 Mauk 3.950 51,42 10 Rajeg 23.722 53,70 11 Sepatan 18.368 17,32 12 Teluknaga 8.384 40,58 13 Cisoka 9.848 26,98 14 Pakuhaji 4.907 51,87 15 Kosambi 23.248 29,76 16 Pagedangan 24.993 45,69 17 Panongan 28.671 34,93 18 Jayanti 3.967 23,89 19 Kemiri 5.958 32,70 20 Sukandari 10.231 24,14 21 Cisauk 20.276 27,77 22 Jambe 7.776 26,02 23 Sukamulya 7.934 26,94 24 Kelapa dua 57.912 24,38 25 Sindang Jaya 10.640 37,15 26 Sepatan Timur 11.073 18,27 27 Solear 23.622 29,01 28 Gunung Kaler 10.404 29,63 29 Mekarbaru 3.956 23,82
Jumlah 534.355 959,60 (Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Tahun 2015)
Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui Kecamatan Pasar Kemis paling
banyak kepemilikan sertipkatnya dengan jumlah buku tanah 64.968 bidang
dengan luas wilayah 25,92 Km², sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah
51,42 Km² dapat dikatakan luas wilayah di Kecamatan Mauk yang cukup luas
namun dapat dikatakan bukti kepemilikan tanah yang bersertipikat paling sedikit
dengan jumlah buku tanah 3.950 bidang.
Tabel 1.2 Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2010-2030
No Katagori Wilayah (Kecamatan)
1. Kawasan Pertanian
Kresek, Gunungkaler,Mekarbaru, Kronjo, Sukamulya, Mauk,
Sukadiri, Kemiri,Rajeg, Pakuhaji, sebagian Sepatan, dan Teluknaga
2. Permukiman Perkotaan
Balaraja, Jayanti,Cisoka, Solear, Tigaraksa, Jambe, Panongan,
Legok,Pagedangan, Cisauk, Curug, Kelapa dua, Pasarkemis,Cikupa, Sindangjaya, Sepatan, Sepatan
Timur, Teluknaga,Kosambi
3. Permukiman Perdesaan Kresek, Gunungkaler,Mekarbaru, Kronjo, Kemiri, Sukadiri, Mauk, Rajeg,Sukamulya, dan Pakuhaji
4. Industri Balaraja, Cikupa,
Pasarkemis,Curug, Sepatan, Legok, Pagedangan dan Kosambi
(Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031)
Dapat dilihat tabel 1.2, menunjukan bahwa Kecamatan Pasar Kemis
dengan kepemilikan tanah bersertipikat paling banyak merupakan termasuk
kategori kepemukiman perkotaan dan industri sedangkan Mauk termasuk kawasan
pertanian dan permukiman pedesaan. Dapat dilihat juga kecamatan-kecamatan
yang termasuk dalam permukiman perkotaan sudah bersertipikat. Dengan hal
tersebut sangat disayangkan pelaksanaan sertipikasi tanah belum bisa menjangkau
desa atau kelurahan yang terpencil di Kabupaten Tangerang, dan dapat dilihat
pula kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pendaftaran ha
katas tanah guna mendapatkan kepastian hukum tentang kepemilikan ha katas
tanahnya.
Maka dengan demikian Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang harus
terus mengembangkan kegiatan sertipikasi tanah dengan salah satu melalui
program prioritas Legalisasi Aset Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).
Pendistribusian atau penunjukkan tempat dilaksanakannya program PRONA
ditentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang mentukan
Kecamatan mana yang mendapat program PRONA tersebut dalam sebuah
Kabupaten atau Kota sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota bertugas
untuk pendistribusian desa atau kelurahan temapt dilaksanakannya program
PRONA. Mengingat pelaksanaan program PRONA merupakan kegiatan Kantor
Pertanahan yang berkaitan dengan isntansi lain seperti Pemerintahan Kabupaten
Tangerang, Camat dan Kepala Desa atau Lurah setempat, pemohon atau
masyarakat tempat dilaksanakannya program PRONA.
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan persetifikatan
tanah secara masal dan merupakan percepatan pendaftaran tanah dengan sistem
pendaftaran secara sporadik tetapi tata cara seperti pendaftaran tanah secara
sistematik, yaitu dalam PRONA ini petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang yang secara proaktif mendatangi masyarakat yang ingin melakukan
atau mengajukan permohonan pendaftaran tanah.
Program PRONA ini dimaksud untuk mendorong terwujudnya tertib
administrasi dalam bidang pertanahan dan menjamin kepastian hukum kepada
masyarakat dan memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses
yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran
tanah di seluruh Indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah
pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau
daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat. Program ini juga
terkait dengan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.
Tabel 1.3 Kriteria, Kewajiban Peserta dan Tahapan dalam PRONA
I. A. KRITERIA
SUBYEK PRONA
1). Pemilik Tanah golongan ekonomi lemah sampai menengah.
2). Berdomisili di lokasi kegiatan Prona. 3). Pemilik tanah korban bencana alam dan
konflik sosial. 4). Anggota organisasi : Perintis Kemerdekaan,
Angkatan 45, Legiun Veteran, Pepabri, Warakawuri, Wredatama, ABRI, KORPRI, dan Pensiunan PNS.
5). Pemilik tanah bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah obyek PRONA untuk tanah pertanian.
6). Nadzir yang mengelola tanah wakaf untuk kepentingan keagamaan/sosial.
B. KRITERIA OBYEK
1). Tanah sudah dikuasai secara fisik. 2). Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan). 3). Bukan tanah warisan yang belum dibagi.
PRONA 4). Tanah tidak dalam keadaan sengketa. 5). Lokasi tanah berada dlm wilayah Kabupaten
lokasi peserta Program yg dibuktikan dengan KTP.
6). Luas tanah maksimal 2.000 m² utk tanah non pertanian dan maksimal 20.000 m² utk tanah pertanian.
7). Tanah Negara, Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 500 m² (lima ratus meter persegi); dan Tanah pertanian dengan luas sampai 2 ha (dua hektar).
8). Penegasan konversi/pengakuan hak,Tanah non pertanian dengan luas sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), kecuali obyek PRONA yang berlokasi wilayah Kab/Kota Kantor Pertanahan tipe A sampai dengan luas 1.000 m² (seribu meter persegi); dan Tanah pertanian dengan luas sampai 5 ha (lima hektar).
9). Jumlah bidang tanah, Bidang tanah yang dapat didaftarkan atas nama seseorang atau 1 (satu) peserta dalam kegiatan PRONA paling banyak 2 (dua) bidang tanah
II. KEWAJIBAN PESERTA
1). Melengkapi surat dan/atau dokumen asli tanah yang diperlukan dalam proses sertipikasi tanah.
2). Sanggup membayar Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), uang pemasukan kepada negara dan biaya-biaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3). Dapat menunjukkan letak dan batas bidang tanah serta memasang tanda batas
III. TAHAPAN PELAKSANAAN
1). Penyerahan DIPA 2). Penetapan Lokasi
PRONA 3). Penyuluhan 4). Pengumpulan data (alat bukti/alas hak,
Penetapan Peserta) 5). Pengukuran dan Pemetaan 6). Pemeriksaan Tanah 7). Pengumuman 8). Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik
dan Data Yuridis (Penetapan Hak) 9). Penerbitan sertipikat/Pembukuan Hak 10). Penyerahan Sertipikat
(Sumber: www.bpn.go.id , Tahun 2015)
Pada penelitiian sertipikatan tanah melalui PRONA, Peneliti
menfokuskan terhadap sertipikasi untuk tanah negara, menurut Pasal 1 angka 3 PP
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tanah Negara atau tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu
hak atas tanah. Pada pelaksanaan sertipikasi tanah Negara melalui PRONA,
merupakan tanha yang dimohon tanah yang benar-benar belum pernah ada hak
atas tanah yang melekatinya. Dalam pelaksanaan sertipikasi tanah negara melalui
PRONA, pengerjaan tanah Negara sama saja dengan pelaksanaan pemberian hak
seperti pada umumnya, dari pengumpulan data riwayat tanah sampai ditetapkan
pemberian haknya melalui surat keputusan Kepala Kantor tentang pemberian hak
milik atau hak guna bangunan.
Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang, tanggal 03 Maret 2014 Nomor 76/SK-36.03/III/2014, melaksanakan
pemberian hak milik atas sebagian tanah negara bebas sebanyak 576 orang/bidang
terletak di Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten.
Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang tanggal 05 Januari 2015 Nomor 34/KEP.36.03/ I/2015, melaksanakan
pemberian hak milik atas sebagian tanah negara bebas sebanyak yaitu 19
orang/bidang terletak di Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug, Kabupaten
Tangerang, sebanyak 41 orang/bidang di Kelurahan Babakan, Kecamatan Legok,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan 67 orang/bidang terletak di Desa
Munjul Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal
02 Januari 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dijumpai berbagai
masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan sertipikasi melalui PRONA,
diantaranya :
Pertama, Kemampuan petugas pelaksana PRONA yang masih kurang,
dilihat pada saat pengumpulan data petugas pelaksana PRONA kesulitan untuk
mengetahui perolehan dasar tanah yang dimohon. Berdasarkan hasil wawancara
yang peneliti lakukan pada tanggal 28 April 2016 pukul 11.30 WIB di Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang dengan Bapak Wismar Sawirudin, BA., SH.
selaku Koordinator Teknis Kegiatan Prona, beliau mengatakan bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan PRONA ini petugas pelaksana terkadang kesulitan
mengetahui tahu dasar perolehan tanah yang akan dimohon, seperti banyaknya
tanah yang diwariskan secara turun menurun yang kepemilikannya merupakan
kepemilikan bersama dan diwariskan secara lisan sehingga tidak ada bukti yang
sah secara terulis yang dapat menjelaskan bahwa tanah tersebut telah diwariskan,
atau surat oper alih garapan yang tidak jelas pengoperan hak atas tanahnya
sehingga terjadi overlapping atau tumpang tindih kepemilikan tanah.
Kedua, Sosialisasi yang belum terlaksana secara merata sehingga banyak
masyarakat yang belum tahu tentang pendaftaran sertipikat melalui PRONA dan
masih banyaknya peserta PRONA yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran
karena tidak bisa menlampirkan persyaratan, berdasarkan hasil wawancara yang
peneliti lakukan dengan Bapak Mad Hassan, S.IP selaku staf Kelurahan Sukabakti
pada tanggal 29 April 2016, Pukul 10.00 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang, bahwa kantor pertanahan Kabupaten Tangerang kurang memberi
waktu pada pihak desa atau kelurahan untuk mensosialisasikan kegiatan PRONA
kepada calon peserta PRONA, dikarenakan sosialisasi yang belum terlaksana
secara merata sehingga banyak masyarakat yang belum tahu tentang pendaftaran
sertipikat melalui PRONA, dibuktikan dari masyarakat yang telah mendaftarkan
tanahnya untuk menjadi peserta PRONA dan tidak bisa meneruskan karena tidak
dapat mengumpulkan beberapa persyaratan (tabel 1.1) hal ini pula dibenarkan
oleh Bapak Bror selaku ketua RT Kampung Sukabakti pada tanggal 30 April 2016
pukul 10.00 WIB di kediaman beliau, bahwa setelah didata dan sudah didaftarkan,
banyak peserta PRONA yang tidak bisa meneruskan atau melanjutkan, karena
memang tidak bisa mengumpulkan beberapa persyaratan semisal bukti pemilikan
tanah kaya girik, oper alih grapan atau pernyataan waris dan hibah atau tidak
mampu membayar Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Ketiga, keterlambatan penyelesaian pembuatan sertipikat karena ketidak
sinkronan pengerjaan PRONA, hal ini dilihat dari sertipikat yang sudah siap terbit
namun penyelesaiannya atau pengerjaannya melebihi waktu 1 (satu) tahun,
dikarenakan banyak persyaratan yang masih belum lengkap.
Tabel 1.4
Proses Pembuatan Surat Keputusan Pemeberian Hak
(Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, 2014-2015)
Dari table 1.4 peneliti menadapat penjelasan melalui wawancara dengan
Bapak JOHAN, SH selaku satuan petugas
pelaksana PRONA pada penerbitan sertipikat melalui sk hak milik pada
tanggal 28 April 2016. Pukul 10.00 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang, bahwa untuk PRONA 2014 yang belum selesai karena gambar surat
ukur belum selesai ada 3 orang/bidang dan ada beberapa yang blangko
sertipikatnya belum ada yaitu ada 6 orang/bidang kemudian Prona 2015 yang 67
itu memang baru diselesaikan surat keputusan penetapan pemberiannya. Tapi saya
kurang tahu alasan kenapa 9 bidang ditahun 2016 itu mengapa bisa lama, coba
tanyankan pada petugas yuridisnya saja.
Untuk mengetahui alasan kenapa 9 bidang pada PRONA 2014 belum
selesai hingga tahun 2016 peneliti mewawancarai pula dengan Bapak Wakima
selaku satuan petugas pengumpul data yuridis PRONA, tanggal 28 April 2016.
NO TAHUN JUMLAH
BANYAKNYA PESERTA
SELESAI BELUM
SELESAI
1 PRONA 2014 579 570 9
2 PRONA 2015 127 41 67
Pukul 10.30 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, bahwa Memang
ada yang belum diselesaikan karena 6 bidang tersebut ada yang overlapping
dibenarkan juga oleh Bapak Mustar selaku satuan petugas pengumpul data yuridis
PRONA, pada tanggal 28 April 2016 Pukul 10.30 WIB di Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang, bahwa Untuk Prona 2014 Kelurahan Sukabati memang ada
yang belum selesai karena dalam penggambaran surat ukur untuk dimunculkan
pada sertipikat belum selesai, dan ada yang belum diserahkan karena pemohon
belum melampirkan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
karena persyaratan untuk sertipikat tanah Negara pemohon harus melampirkan
Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu, walaupun
nilainya nol rupiah pemohon harus melampirkan
Berdasarkan uraian di atas, masalah-masalah yang dihadapi dalam
proses sertipikasi melalui PRONA di Kabupaten Tangerang, maka dengan
demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Kinerja Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Dalam
Melaksanakan Sertipikasi Tanah Negara Melalui Proyek Operasi Nasional
Agraria”.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang masalah,
maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:
1). Kemampuan petugas pelaksana PRONA yang masih kurang, dilihat pada saat
pengumpulan data petugas pelaksana PRONA kesulitan untuk mengetahui
perolehan dasar tanah yang dimohon.
2). Sosialisasi yang belum terlaksana secara merata sehingga banyak masyarakat
yang belum tahu tentang pendaftaran sertipikat melalui PRONA dan masih
banyaknya peserta PRONA yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena
tidak bisa menlampirkan persyaratan.
3). Keterlambatan penyelesaian pembuatan sertipikat karena ketidak sinkronan
pengerjaan PRONA.
1.3 Batasan Masalah
Ditinjau dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka agar
lebih fokus didalam penelitian, peneliti membatasi masalah pada Kinerja
Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Dalam Melaksanakan
Sertipikasi Tanah Negara Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam
permasalahan ini yaitu bagaimanakah kinerja pelayanan Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pelayanan sertipikasi tanah Negara
melalui PRONA.
1.5 Tujuan Penelitian
Setiap penelitian apapun tentu akan memiliki tujuan dari penelitian
tersebut, hal ini sangatlah perlu untuk bisa dijadikan acuan bagi setiap kegiatan
penelitian yang dilakukan, karena tujuan menjadi tolak ukuran dan target dari
kegiatan penelitian tersebut, tanpa itu semua maka penelitian akan menjadi sia-sia.
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mengetahui bagaimana kinerja pelayanan Kantor Pertanahan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi peserta PRONA.
2. Mengetahui cara Pelaksanaan PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten.
1.6 Manfaat Penelitian
Melalui penelitian mengenai Kinerja Pelayanan Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang Dalam Melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria
diharapkan memperoleh manfaat yang meliputi :
1.6.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan
pemikiran dalam rangka pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan
matakuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Perkantoran,
Pelayanan Publik dan Teori Organisasi.
1.6.2 Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dapat memberikan masukan dan
pertimbangan dalam kesadaran hukum pertanahan dan tertib administrasi
pertanahan kepada masyarakat.
2. Masyarakat atau Peserta PRONA, dalam penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan untuk memberikan pengetahuan di bidang pertanahan dan
kepastian hukum pertanahan.
3. Peneliti, memberikan kesempatan pada peneliti untuk mengaplikasikan ilmu
dan teori yang dipelajari selama ini dengan harapan dapat menambah
wawasan pengetahuan dan pengalaman.
1.7 Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran secara umum serta mempermudah
pembahasan yang telah diuraikan di atas maka sistematika penulisan penelitian ini
adalah sebagai berikut :
Sistematis penulisan dalam penelitian inia dalah :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab pendahuluan berisi tentang dasar yang akan diuraikan pada
bab-bab selanjutnya meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah,
pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan.
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR
Terdapat deskripsi teori dan kerangka berfikir. Deskripsi teori mengkaji
tentang teori yang relevan dengan permasalahan dan variabel kerangka berfikir
menceritakan alur pikiran dalam penelitian dan asumsi dasar penelitian.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Terdapat dari metode penelitian menjelaskan tentang penggunaan
metode yang digunakan. Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses
penyusunan dan jenis alat pengumpulan data. Teknik pengelolaan data dan analisa
data menjelaskan tentang analisa beserta rasionalisasinya. Terakhir, tentang
tempat dan waktu menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian.
BAB IV HASIL PENELITIAN
Terdiri dari deskripsi obyek penelitian meliputi lokasi penelitian secara
jelas. Struktur organisasi dari Locus yang telah ditentukan. Kemudian terdapat
deskripsi data yang menjelakan tentang hasil penelitian yang telah diolah dari data
mentah dengan menggunakan teknik analisis data relevan. Kemudian melakukan
pembahasan lebih lanjut terhadap persoalan dan pada akhirnya pembahasan
penelitian dapat mengemukakan berbagai keterbatasan yang mungkin terdapat
dalam pelaksanaan penelitian.
BAB V PENUTUP
Dalam penutup ini memuat penjelasan mengenai simpulan yaitu
menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat. Jelas dan mudah
dipahami dan saran yaitu berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap
bidang yang di teliti.
DAFTAR PUSTAKA
Memuat daftar referensi (literatur lainnya) yang dipergunakan dalam
penelitian.
LAMPIRAN
Menyajikan lampiran-lampiran yang dianggap perlu oleh penelitia yang
berhubungan dengan data penelitian dan tersusun secara berurutan.
BAB II
DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR
2.1 Tinjauan Pustaka
Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis
tentang teoritis dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Dalam BAB II ini akan dijelaskan beberapa teori dan bahan pustaka terkait
dengan “Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Dalam Melaksanakan Sertipikasi Tanah Negara Melalui Proyek Operasi Nasional
Agraria”, yaitu beberapa pengertian dari para ahli mengenai kinerja.
Teori merupakan salah satu yang paling dasar yang harus dipahami
ketika melakukan penelitian karena teori dapat menjadi acuan untuk menemukan
dan merumuskan sebuah permasalahan. Sesuatu baru dapat dikatakan menjadi
sebuah teori jika sudah terbukti melalui serangkaian proses dan eskperimen dan
kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
Sebuah teori dapat berubah atau mengalami perkembangan hal ini terjadi
apabila teori yang ada sudah tidak relevan dengan keadaan yang ada. Seperti yang
di kemukakan oleh Haditono mengemukakan bahwa suatu teori akan memperoleh
arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan dan
meramalkan gejala yang ada (Sugiyono, 2007:52). Adapun fokus penelitian ini
adalah kinerja pelayanan dalam melaksanakan sertipikasi tanah Negara melalui
Proyek Nasional Agrarian (PRONA).
2. 2 Pengertian Organisasi Publik
Organisasi merupakan elemen yang sangat diperlukana dalam kehidupan
manusia. Organisasi membantu dalam melaksanakan hal-hal atau kegiatan-
kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu dan organisasi
pula dapat memenuhi aneka macam kebutuhan manusia seperti mislanya
kebutuhan emosional, spiritual, intelektual, ekonomi, politik, psikologikal,
sosiologikal, cultural dan sebagainya.
Dalam membahas masalah organisasi, penulis menggunakan definisi
organisasi yang diberikan menurut beberapa ahli antara lain yaitu menurut Oliver
Sheldon dalam Sutarto (2006: 22) “organisasi adalah proses penggabungan
pekerjaan yang para individu atau kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat
yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan
seluruh kemampuan terbaik untuk pemikiran yang efisien, sistematis, positif dan
terkordinasi”. Sedangkan pendapat Hasibuan (2001:5) menyatakan bahwa
“Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi
dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.”
Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa
aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan
eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi akan
dikatakan baik jika organisasi mempunyai perencanaan yang matang, mempunyai
kreatifitas dan inovatif dalam membuat perencanaan, bisa berkembang sesuai
dengan tujuan dan kesepakatan.
Kemudian organisasi akan dikatakan berhasil jika organisasi tersebut
tercapai sesuai dengan tujuan, banyaknya kreativitas dan prestasi yang diraih dan
mampu memberikan kontribusi pada masyarakat. Publik juga dikonsepkan
sebagai sebuah ruang yang berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk
diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh
tindakan bersama. Menurut Nutt dan Backoff dalam Kusdi (2009:41) Istilah
publik dan privat berasal dari bahasa Latin, dimana publik berarti “of People”
(yang berkenaan dengan masyarakat) sementara privat berarti “set apart” (yang
terpisah).
Menurut Mashun, (2006:7) mengemukakan bahwa :
“Sektor publik sering dipahami sebagai segala sesutau yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik (masyarakat) yang dibayar melalui pajak atau pendapat Negara lain yang diatur dalam hukum” Dengan demikian pemahaman sektor publik dalam hal ini barang publik
yang dimaksud tidak hanya berupa dalam bentuk barang secara fisik namun juga
mengandung makna non fisik yaitu pelayanan publik. Menurut Kencana,
(1999:18) berpendapat sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir,
perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai
norma yang mereka miliki.
Organisasi yang terbesar adalah organisasi yang mewadahi seluruh
lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara yang disebut organisasi publik.
Ada beberapa bidang yang bersifat kolektif dimana organisasi publik memainkan
perannya, antara lain penegakan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan,
keamanan nasional, jasa transportasi dan sebagainya.
Stewat alam Kusdi (2009:44-45), mengemukakan 13 karakteristik
organisasi publik, diantaranya :
1. Target atau sasaran yang tidak terdefinisikan secara jelas 2. Harapan-harapan yang beragam dan acapkali bersifat artificial dan
politis 3. Tuntutan dari berbagai hal yang berbeda 4. Tuntutan dari bahan-bahan yang mengucurkan anggaran 5. Penerima jasa, yaitu masyarakat, tidak memberikan kontribusi secara
langsung melainkan melalui mekanisme pajak 6. Sumber anggaran yang berbeda-beda 7. Anggaran yang diterima mendahului pelayanan yang diberikan 8. Ada pengaruh dari perubahan politik 9. Tuntutan dan arahan yang harus dipatuhi dari pusat 10. Batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang 11. Larangan atau pembatasan untuk melakukan usaha-usaha yang
menghasilkan laba 12. Larangan atau pembatasan untuk menggunakan anggaran diluar
tujuan yang secara formal telah ditetapkan. 13. Tingkat sensitivitas terhadap tekanan kelompok masyarakat.” Jadi, organisasi publik menurut Mahsun (2006:14) adalah organisasi
yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan jasa
kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan Negara lain yang
diatur dengan hukum.
2.3 Definisi Kinerja
Sebuah organisasi dapat berjalan karena ada orang-orang yang
menjalankannya, karena itu manusia merupakan elemen utama yang dibutuhkan
sebuah organisasi untuk dapat menjalankan visi misinya. Begitu juga sebaliknya
orang-orang membutuhkan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuannya.
Untuk mencapai tujuan yang maksimal diperlukan orang-orang yang mampu
bekerja dengan baik. Seorang pegawai dapat dikatakan baik apabila kinerjanya
dapat sesuai dengan target dan tanggung jawab yang diembannya. Kinerja
seseorang dapat dikembangkan setiap saat seiring dengan perkembangan zaman
yang terus menerus maju. Kualitas kinerja sumber daya manusia merupakan
salahsatu faktor penting untuk mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu
diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan keahlian
tinggi sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi.
Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang
padanannya dalam bahasa inggris adalah performance. Istilah performance yang
diterjemahkan kebahasa Indonesia yaitu sebagai performa. Menurut Wirawan
(2009:5) mengatakan bahwa : “Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh
fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam
waktu tertentu.”
Sedangkan menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2007:7)
mengemukakan bahwa “Kinerja merpakan hasil perkerjaan yang mempunyai
hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan
memberikan kontribusi pada ekonomi”. Sebuatan lain dari kinerja adalah prestasi
kerja, istilah kinerja berasal dari Job performance atau Actual performance
(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).
Pengertian kinerja (prestasi kerja) bahwa “Kinerja adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.”
Mangkunegara, (2002:67).
Menurut Moeheriono (2009:60) mengatakan bahwa :
“Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.” Berdasarkan penjelasan Moeheriono diatas pada dasarnya kualitas dan
kuantitas yang dicapai pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dan
bertanggung jawab sehingga dapat mewujudkan tercapainya rencana dalam
sebuah organisasi.
Menurut Widodo (2005:78) “Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan
dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seerti
yang diharapkan”. Sementara itu, kinerja sebagai kata benda yang mengandung
arti “thing done” (suatu hasil yang telah dikerjakan). Pengertian kinerja
sebagaimana yang telah digambarkan hakikatnya berkaitan dengan tanggung
jawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa yang menjadi wewenang
dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Hasibuan (2002:16) menyatakan bahwa, “Kinerja adalah suatu hasil
yang didapat dari seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan
kepadanya yang didasarkan atas kecakapan pengalaman kesungguhan serta watu”.
Pendapat tersebut hampir sesuai dengan yang dikemukakan oleh Anwar (2005:67)
bahwa, “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
diberikan kepadanya.”
Menurut Timpe dalam Pasolong (2011:176) mengatakan bahwa :
“Kinerja adalah prestasi kerja yang ditentukan oleh faktor lingkungan dan perilaku manajemen, hal tersebut menunjukan bahwa lingkungan kerja yang menyenangkan begitu penting untuk mendorong tingkat kinerja pegawai yang paling efektif dan produktif dalam interaksi sosial organisasi akan senantiasa terjadi adanya harapan bahwa terhadap atasan dan sebaliknya.” Kinerja menurut Mahsun (2006:25) diartikan sebagai berikut “kinerja
(performance) adalah mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organsiasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi”.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka arti kinerja adalah hasil
kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu
organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian
dalam mencapai tujuan non organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar
hukum sesuai dengan moral maupun etika.
2.3.1 Indikator Kinerja
Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur
serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik
dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan
berfungsi. Indikator kinerja digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari
demi hari organisasi atau unit kerja yang bersangkutan menunjukan kemampuan
dalam rangka dan menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sedarmayati,
2010:198). Dengan demikian indicator kinerja dapat digunakan sebagai tolak ukur
dalam pencapaian tujuan organisasi.
Mahmudi (2005:103) yang mengatakan bahwa indikator kinerja adalah
ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran-sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sementara menurut
Moegheriono (2009:74) Banyak terdapat pengertian indicator kerja atau disebut
performance indicator ada yang mendefinisikan bahwa :
1. Indikator kerja sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang dipergunakan untuk mengukur output dan outcome suatu kegiatan.
2. Sebagai alat ukur dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.
3. Sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggabarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, serta
4. Suatu informasi operasional yang berupa indikator mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.
Dengan demikian indikator dapat dikatakan sebagai tolak ukur kinerja
berdasarkan produk (barang dan jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan
sesuai dengan masukan yang di gunakan dan juga sebagai tolak ukur kinerja
berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran
program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Menurut Kumanrotomo dalam Pasolog, (2011:180) menggunakan
beberapa indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja
birokrasi publik antara lain :
1. Efeiensi yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organsiasi pelayanan publik dalam memanfaatan faktor-faktor prouduksi serta pertimbangan yang beraal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektivitas yaitu apakah tujuan yang didirikan organisasi pelayanan publik tersebut dicapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan.
4. Daya tanggap yaitu organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap Negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Karena itu organisasi secara keseluruhan harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.
Dengan demikian kinerja birokrasi sebenarnya dapat dilihat melalui
berbagai indikator kinerja dalam menilai kinerja birokrasi publik yaitu efisiensi,
efektivitas, keadilan dan daya tanggap. Berbagai literatur yang membahas kinerja
birokrasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial untuk melihat seberapa
jauh tingkat pencapaian hasil yang dilakukan oleh birokrasi dalam memberikan
pelayanan dan kinerja juga merupakan suatu konsep yang disusun dari berbagai
indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya.
Dalam rangka manajemen strategis, terdapat bagian perencanaan
strategis yang meliputi penentuan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara
mencapai tujuan dan sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang
meliputi kebijakan, program dan kegiatan. Dari rencana strategis yang akan
diukur kinerjanya adalah kebijakan, program dan kegiatan. Untuk mengukur
kinerja ketiganya, diperlukan indikator kinerja yang terbagi dalam lima kelompok
indikator yaitu :
1. Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible) maupun tidak terwujud (itangible).
4. Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. (Mahsun,2006:31)
Berdasarkan lima kelompok indikator diatas tingkat keberhasilan harus
diukur dan ditekankan pada input, output, proses, manfaat dan dampaknya dari
program atau kegiatan instansi bagi kesejahteraan masyarakat.
Moeheriono (2009:80) mengemukakan bahwa pada dasarnya ukuran
indikator kinerja dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori berikut ini :
1. Efektif. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian output yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.
2. Efisien. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin.
3. Kualitas. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen.
4. Ketepatan waktu. Indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu.
5. Produktivitas. Indikator ini mengukur tingkat produktivitas suatu organisasi.
6. Keselamatan. Indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja para pegawainya ditinjau dari aspek keselamatan.
Indikator-indikator kinerja meurut Lenvinne dalam Ratminto dan Atik
Septi Winarsih (2005:175) mengemukakan: responsiveness, responsibility,
accountability.
1. Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap provider terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers.
2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang
ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake holders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
Dwiyanto (2008 : 50-51) menjelaskan beberapa indikator-
indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi
publik, yaitu:
1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat
efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio
antara input dengan output. 2. Kualitas Layanan, banyak pandangan negatif yang
terbentuk mengenai organisasi publik yang muncul
karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan
masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-
program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena
responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. 4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan
kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun
implisit. 5. Akuntabilitas, yaitu menunjuk seberapa besar
kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada
para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Kinerja pada tingkat organisasi berkaitan dengan usaha mewujudkan visi
organisasi merupakan arah yang menentukan kemana organisasi akan dibawa dan
apa yang akan dicapai oleh organisasi untuk masa depan.
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa konsep indikator kinerja
merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan
diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya, dan merupakan
kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.
2.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja
Terdapat beberapa pendapat yang mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja pegawai. Menurut Moorhead dan Chung/Megginson, yang
dikutip Sugiono (2009:12), kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor,
yaitu ;
a) Kualitas Pekerjaan (Quality of Work), merupakan tingkat baik atau buruknya sesuatu pekerjaan yang diterima bagi seorang pegawai yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan kerapihan kerja, keterampilan dan kecakapan.
b) Kuantitas Pekerjaan (Quantity of Work), merupakan seberapa besarnya beban kerja atau sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai. Diukur dari kemampuan secara kuantitatif didalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan-pekerjaan baru.
c) Pengetahuan Pekerjaan (Job Knowledge), merupakan proses penempatan seorang pegawai yang sesuai dengan background pendidikan atau keahlian dalam suatu pekerjaan. Hal ini ditinjau dari kemampuan pegawai dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang mereka lakukan.
d) Kerjasama Tim (Teamwork), melihat bagaimana seorang pegawai bekerja dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kerjasama tidak hanya sebatas secara vertical ataupun kerjasama antar pegawai, tetapi kerjasama secara horizontal merupakan faktor penting dalam suatu kehidupan organisasi yaitu dimana antar pimpinan organisasi dengan para pegawainya terjalin suatu hubungan yang kondusif dan timbal balik yang saling menguntungkan.
e) Kreatifitas (Creativity), merupakan kemampuan seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan cara atau inisiatif sendiri yang dianggap mampu secara efektif dan efisien serta mampu
menciptakan perubahan-perubahan baru guna perbaikan dan kemajuan organisasi.
f) Inovasi (Inovation), kemampuan menciptakan perubahan-perubahan baru guna perbaikan dan kemajuan organisasi.Hal ini ditinjau dari ide-ide cemerlang dalam mengatasi permasalahan organisasi.
g) Inisiatif (Initiative), melingkupi beberapa aspek seperti kemampuan untuk mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi kesulitan, kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan tanpa bantuan, kemampuan untuk mengambil tahapan pertama dalam kegiatan.
Menurut Mangkunegara (2002:71) faktor yang mempengaruhi
pencapaian kinerja adalah :
a. Faktor Kemampuan Secara psikologi, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (Knowledge+skil). Artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata 110-120 dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man in the right place, the right man on the right job).
b. Faktor Motivasi Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan dari pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja yang maksimal.
Dua faktor tersebut merupakan yang cukup penting dalam penentuan
kinerja. Faktor kemamuan, dimana mampu atau tidaknya pegawai dalam
melaksanakan tugas akan berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan. Semakin
tinggi kemampuan yang dimiliki pegawai semakin menentukan kinerja yang
dihasilkan. Begitu juga dengan faktor motivasi, motivasi sebagai sebuah dorongan
dalam diri pegawai akan menentukan kinerjakan yang dihasilkan.
Kinerja merupakan suatu bentuk multidementional construction yang
mencakup banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, Mahmudi (2005:21)
dalam bukunya menyatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi kinerja
yaitu:
1. Faktor personal/individu, yang meliputi pengetahuan, kemampuan kepercayaan diri motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, yang meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan.
3. Faktor tim, yang meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rakan atau mitra dalam satu tim, kepercayaan terhadap anggota tim atau mitra dalam satu tim, kepercayaan terhadap anggota tim dan keeratan serta kekompakan anggota tim.
4. Faktor sistem yang meliputi sistem kinerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses pengorganisasian dan kultur kerja dalam organisasi.
5. Faktor konsektual, yang meliputi tekanan atau pressure terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi.
Sedamayanti (2010:377) mengemukakan bahwa faktor yang
mempengaurhi kinerja salahsatunya instrumen pengukuran kinerja yang meliputi:
1. Prestasi kerja : hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, baik secara kualitas kerja.
2. Keahlian : tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerjasama, komunikasi, inisiatif, pengetahuan dan lain-lain.
3. Perilaku : sikap dan tingkah pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
4. Kepemimpinan : merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan perkerjaan secara tepat dan cepat.
Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa tinggi atau
rendahnya kinerja pegawai tergantung kepada faktor-faktor yang
mempengaruhinya, dan bahwa kinerja adalah sifat dan karakteristik suatu perkerja
yang dinyatakan sebagai catatan kerja seseorang. Kinerja berfungsi sebagai alat
untuk memberikan informasi bagi pekerja dan atasnya mengenai bagaimana
seseorang telah melakukan perkerjaan, dan kinerja adalah fungsi dari interaksi
antara kemampuan dan karakter kepribadian.
2.4 Pelayanan Publik
Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang,
sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk
memenuhi kebutuhan. Monir dalam Pasalong (2011:128), mengatakan bahwa
pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara
langsung. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993),
mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam
bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Sementara pelayanan publik menurut Sinambela (2006:5) adalah sebagai
setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang
memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu
produk secara fisik. Sedangkan menurut Kurniawan (2005:6) yaitu pemberian
pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
telah ditetapkan.
Pada dasarnya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
membutuhkan orang lain, jadi pelayanan dan kegiatan yang bertujuan membantu
menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sehingga pelayanan
senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik. Pelayanan yang didambakan
masyarakat tentunya adalah pelayanan yang dapat memenuhi harapan mereka.
Sehingga adanya kepuasan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan baik
pelayanan yang diberikan instansi pemerintah maupun swasta.
Menurut Zaithnamal-Parasurman-Bery dalam buku mereka Delivering
Quality Service yang dikutip Pasolong (2011:135), untuk mengetahui kualitas
pelyanan yang disarankan secara nyata oleh konsumen, ada indicator ukuran
kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut
apa yang dikatakan konsumen, kelima dimensi servgual tersebut yaitu:
1. Tangibles : kualitas pelayanan berupa saran fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.
2. Reliability : kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya.
3. Responsivess : kesanggupan untuk membatu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
4. Assurance : kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam menyakinkan kepercayaan konsumen.
5. Emphaty : sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima
pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau
penerima pelayanan.
Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 (Ratminto dan
Atik Septi Winarsih (2005:18)) standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
1. Prodedur Pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu penyelesaian, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya pelayanan, biaya atau tariff pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik,
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, kompetensi petugas pemberi palayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.
2.5 Pengertian dan Tujuan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA)
PRONA adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria.
PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya
merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran
tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan
diselenggarakan secara massal. PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek
Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara
PRONA bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai
perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan.
Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran
tanah pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi
segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan
menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat
strategis.
Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali
dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan
pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa
miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga
kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi
rakyat. PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan
menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan
kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan
biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan
tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab Peserta
PRONA.
Menurut A.P.Parlindungan (1990:38) mengemukakan bahwa PRONA
adalah :
“Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertahanan dengan suatu subsidi di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa pensertifikatan tanah secara masal dalam rangka membantu masyarakat golongan ekonomi lemah”.
2.6 Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai
kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca.
Berdasarkan permasalahan yang terjadi kinerja pelayanan dalam melaksanakan
sertipikasi tanah Negara melalui Proyek Nasional Agrarian (PRONA) seperti,
kesulitan para petugas dalam pendataan perolehan dasar tanah yang akan
dimohon, rendahnya komunikasi dari satgas PRONA kantor pertanahan
Kabupaten Tangerang terhadap peserta PRONA sehingga terjadi sosialisasi yang
belum terlaksana secara merata dan terlambatnya penyelesaian sertipikat PRONA.
Masalah tersebut dianggap dapat berpengaruh dan menghambat kinerja
pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat pula
menghambat kemajuan yang seharusnya dicapai. Dari beberapa konsep kinerja
pelayanan, peneliti sampai kepada suatu kesimpulan untuk menggunakan teori
Indikator-indikator kinerja organisasi menurut Dwiyanto (2008:50-51)
mengemukakan produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas
akuntabilitas, indikator tersebut dianggap tepat untuk mengatasi permasalahan
yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan diharapkan akan mampu mewujudkan
kinerja pelayan yang baik dari satuan petugas PRONA Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang, Perangkat Desa dan pemohon Prona. Untuk mengetahui
bagaimana alur berfikir penelitian dalam menjelaskan permasalahan penelitian,
maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut :
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
Identifikasi Masalah:
1. Kemampuan petugas pelaksana PRONA yang masih kurang, dilihat pada saat pengumpulan data petugas pelaksana PRONA kesulitan untuk mengetahui perolehan dasar tanah yang dimohon.
2. Sosialisasi yang belum terlaksana secara merata sehingga banyak masyarakat yang belum tahu tentang pendaftaran sertipikat melalui PRONA dan masih banyaknya peserta PRONA yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena tidak bisa menlampirkan persyaratan.
3. Keterlambatan penyelesaian pembuatan sertipikat karena ketidak sinkronan pengerjaan PRONA.
(Peneliti,2016)
Indikator kinerja organisasi menurut Dwiyanto
(2008:50-51):
1. Produktifitas;
2. Kualitas Layanan;
3. Responsivitas;
4. Responsibilitas;
5. Akuntabilitas
OUTPUT
Kinerja Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan sertipikasi tanah Negara melalui PRONA
berjalan dengan optimal
2.7 Asumsi Dasar
Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas,
peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian Kinerja
Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Dalam Melaksanakan
Sertipikasi Tanah Negara Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA),
Maka peneliti berasumsi bahwa penelitian tentang kinerja pelayanan dalam
melaksanakan sertipikasi tanah Negara melalui Proyek Nasional Agrarian
(PRONA) masih belum optimal dan akan meningkat melalui beberapa indikator
yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas,
Akuntabilitas.
2.8 Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini, senantiasa peneliti mengacu ke beberapa sumber
sebagai bahan referensi. Berikut adalah sumber tersebut :
dari Skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Mediator Hubungan
Industrial Dalam Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Di Dinas
Ketenagakerjaan Kota Tangerang”, yang dilakukan oleh Saudara Armansyah
Riyaman (2013), dengan tujuan meningkatkan kinerja mediator dalam
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan bahan evaluasi kinerja
mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, sehingga dilakukan
perbaikan kinerja mediator di masa mendatang, hasil penelitian/kesimpulannya
mediator belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal,
persamaan skripsi dengan peneletian penulis yaitu sama menelaah tentang kinerja
pada sektor publik, perbedaanya yaitu dalam objek penelitiannya, kritik untuk
skripsi ini pembahasan tentang kinerja masih kurang.
Dan juga dikemukakan Yorinda Lintin B. (2011) dengan judul skripsi
“Analisis Kinerja Pelayanan pada Puskemas Batua Makassar”, tujuan penelitian
ini yaitu untuk menggambarkan kinerja pelayanan Puskesmas Batua Makassar,
baik dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan,
hasil penelitian/kesimpulannya bahwa Dari segi Kuantitas diukur dari hasil
pekerjaan, dan kecepatan dalam bekerja. Dari segi kualitas pekerjaan diukur dari
hasil pekerjaan yang sesuai dengan harapan pasien, dan dari segi ketepatan waktu
diukur dari ketepatan waktu dalam menyelesaiakan pekerjaan. Persamaan skripsi
ini dengan penelitian penulis yaitu terletak dari subjek judul yang dibahas tentang
kinerja pelayanan, perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya. Kritik untuk
skripsi ini yaitu permasalahan dalam skripsinya belum terlalu jelas dan data yang
disajikan belum lengkap.
Demikian juga diungkapkan oleh Dede Arif Budhiarsa (2009), dengan
skripsi yang berjudul “Kinerja Kantor Pertanahan Dalam Pelayanan Sertifikasi
Tanah” (Studi Deskriptif Atas Pelayanan Sertipikasi Peralihan Hak Atas Tanah
Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta 2008-2009), tujuan dari skripsi ini
mengetahui dan memahami Kinerja Badan Pertanahan Kota Surakarta dalam
Pelayanan sertipikasi tanah. hasil penelitian/kesimpulannya maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa kinerja Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Persamaan skripsi
ini dengan penelitian penulis yaitu terletak dari subjek judul yang dibahas tentang
kinerja pelayanan, perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya. Kritik untuk
skripsi ini yaitu data yang disajikan masih kurang.
Dari hasil penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan secara
mayoritas membuktikan bahwasanya kinerja pelayanan organisasi yang optimal
dapat dikatakan berhasil dalam mecapai sebuah tujuan di suatu
instansi/perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori kinerja yang dikemukakan ahli
teori pada umumnya bahwasanya dalam pengembangan kinerja pegawai terdapat
faktor-faktor atau prinsip-prinsip yang mempengaruhi kinerja beberapa indikator
yaitu: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas,
Akuntabilitas.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang digunakan untuk mengetahui
metode ilmiah. Sugiyono (2005:2) mengemukakan bahwa metode penelitian
pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan
dan kegunaan tertentu berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka
penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif kualitatif.
Sugiyono (2005:1) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah
“Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah”. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:4)
istilah penelitian kualutatif seperti prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-
perilaku yang diamati.
Penentuan suatu metode yang digunakan dalam penelitian menentukan
kadar ilmiah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,
penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif
meurpakan metode peneliti adalah instrumen kunci. Sedangkan bentuknya yaitu
dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang
tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dalam
prakteknya tidak terbatas pada pengumpulan data penyusunan klasifikasi data
saja tetapi menganalisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut. Itulah
alasan mengapa penelitian mengambil penelitian deskriptif kualitatif.
Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti
berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan
“Kinerja Pegawai Kantor Pertnahan Kab. Tangerang dalam melaksanakan
Proyek Operasi Nasional Agraria tahun anggaran 2012” dan kemudian
menganalisanya sampai pada suatu kesimpulan yang kongkrit.
3.2 Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus
“Divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang
selanjutnya terjun ke lapangan. Jadi penelitia adalah isntrumen kunci dalam
penelitian kualitatif.
Menurut Nasution dalam Sugiyono (2008:233) mengatakan :
“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”
Hal ini sejalan dengan pendapat Irawan (2006:17) yang menyatakan
bahwa dalam sebuah penelitian kualitatif yang menjadi instrumen terpenting
adalah peneliti sendiri. Sedangkan menurut Moleong (2005:19) pencari tahu
alamiah (peneliti) dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya
sebagai alat pengumpul data. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif
instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus
penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen
penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan
membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan
wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri, baik pada grand tour
question, tahap foucused and selection, melakukan pengumpulan data, analisis
dan membuat kesimpulan.
3.3 Sumber Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer
dan data sekunder. Menurut Lofland dan Loplang dalam Moleong (2002:1112)
sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan
tindakan selebihnya adalah data tambahan atau data sekunder seperti
dokumentasi, gambar dan lain-lain. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan
peneliti dalam menyelesiakan data berupa panduan wawancara, buku catatan,
kamera dan alat perekam.
Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara
merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara
atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan yang dominan,
jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lain dan dari satu situasi ke situasi
lainnya. Meskipun dikatakan bahwa sumber diluar kata-kata dan tindakan
merupakan sumber kedua, jelas itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber
data beban tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber
buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Dalam peneliti menggunakan teknik pengumpulkan data yang
merupakan kombnasidari beberapa teknik, yaitu :
3.4.1 Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumplan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus di teliti (Sugiyono,2007:231). Esterberg dalam
Sugiyono (2007:233) mengemukakan beberapa macam wawancara,
yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak tertruktur.
Wawancara tertruktur, pewawancaranya menetapkan sendiri
masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka
wawancara tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan
memberikan respon, yaitu cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan
tidak disusun terlebih dahulu melainkan disesuaikan dengan keadaan dan
cirri yang unik dari informa. Dan pelaksanaan Tanya jawab mengalir
dalam sehari-hari.
3.4.2 Observasi
Observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara
sistematik kejadian-kejadian perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-
hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang
dilakukan. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Faisal dalam
Sugiyono (2007:64) yang mengklasifikasikan observasi menjadi
observasi berpartisipasi (participant observation), observasi yang
secara terang-terangan dan tersamar (open observation and covert
observation), dan observasi yang tidak berstruktur (unstructured
observation).
Maka, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
observasi secara terus terang atau tersamar dalam observasi. Tujuannya
adalah untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data
yang masih dirahasiakan. Hal ini juga dilakukan untuk mengindari
kemungkinan bila dilakukan terus terang, maka peneliti tidak akan
diijinkan untuk melakukan suatu observasi. Observasi dapat diartikan
juga kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan penelitian dari segi
motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan
sebagainya.
3.4.3 Dokumentasi
Metode dokumentasi ini merupakan sebuah metode yang
digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan apa yang sudah berlaku
melalui sumber-sumber dokumentasi. Maka dokumentasi adalah bagian
penting penunjang objektifitas proses penelitian. Selanjutnya
dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui
bahan-bahan tertulis yang diterbitkan sebagai teknik pengumpulan data
melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga
yang menjadi objek penyelitian, baik berupa prosedur, peraturan-
peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun
dokumentasi elektronik (rekaman).
3.5 Informan Penelitian
Dalam penelitian mengenai Kinerja Pelayanan Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang Dalam Melaksanakan Sertipikasi Tanah Negara Melalui
Proyek Operasi Nasional Agraria. Penentuan informannya menggunakan teknik
purposive, yaitu merupakan metode yang ditentukan sendiri oleh peneliti, key
informan yang dipilih harus mengerti dan memahami setiap tahapan proses
sampai dengan evaluasi. Dengan demikian key informan yang telah memenuhi
kriteria diatas adalah petugas pelaksana PRONA.
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian
Jenis Informan Kode Informan Informan Kode Keterangan
Pemerintah I1 Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan dan Petugas Penyuluh/Soasialisasi
I1.1
Key Informan
Pengumpul dan pengelola Data Yuridis Tanah Negara
I1.2
Pemeriksa Tanah (Paniti A) I1.3 Penerbitan Sertipkan dengan Menyiapkan Blangko sertipikat
I1.4
Petugas Ukur I1.5 I2 Kepala Desa atau Staf
Desa/Kelurhan, I.2.1
Secondary Informan
Ketua RT/RW, I.2.2 Peserta
PRONA I3 Masyarakat I3.1
Masyarakat I3.2 Masyarakat I3.3 Masyarakat I3.4
(sumber: Peneliti, 2015)
3.6 Pendoman Wawancara
Pedoman wawancara merupaka alur atau pedoman bagi peneliti dalam
melakukan wawancara dengan informan. Pedoman wawancara ini disusun guna
mempermudah peneliti dala proses wawancara yang akan dilakukan. Adapun
pertanyaan-pertanyaan atau proses penggalian informan yang dilakukan oleh
penitili adalah dengan mewawancarai informan-informan yang terkait dengan
penelitian di lapangan sekaligus informan yang bertangung jawab dengan
pelakasanaan pendaftaran pertama kali atau sertipikasi tanah Negara melalui
Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Berikut Kisi-kisi pedoman
wawancara peneliti :
Tabel 3.2
Kisi-Kisi Pedoman Wawancara
Teori Indikator Pertanyaan Kode Informan
Dwiyanto (2008: 50-51)
Produktivitas Apasajakah yang dijelaskan dalam penyuluhan atau sosialisasi dalam pelaksanaan PRONA?
I1, I3
Menurut Anda apakah target dalam pelaksanaan sertipikasi tanah Negara melalui PRONA tersebut sudah teralisasi?
I1
Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan PRONA
I1
Kualitas Pelayanan
Apakah Penyelesaian pelaksanaan sertipikasi tanah Negara melalui PRONA sudah tepat waktu?
I1, I2, I3
Responsivitas Bagaimana caranya menanggapai dan menyelesaikan keluhan yang ada pada masyarakat dalam pelaksanaan PRONA ?
I1
Bagaimana tanggapan masyarakat dalam kegiatan PRONA?
I3
Responsibilitas Apakah petugas pelaksana PRONA sudah mampu mendukung berjalannya PRONA?
I1
Apakah yang dalam pelaksanaan PRONA tidak ada tumpang tidih pekerjaan?
I1
Akutanbilitas Bagaimana petugas pelaksana mempertangung jawabkan yang dikerjakan dalam kegiatan PRONA?
I1
Apakah PRONA ini membantu menjamin kepastian hukum
I1,I3
(Sumber : Peneliti, 2015)
3.7 Teknik Pengelolahan dan Analisis Data
Proses analisisdata dilakukan secara terus menerus sejak awal
dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir. Untuk memberikan makna
terhadap data yang dikumpulkan, dilakukan analisis dan interprestasi. Mengingat
penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif, maka analisis dilakukan
sejak data pertama sampai penelitian berakhir.
Menurut Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006:524) mendefinisikan
analisis data yaitu :
“Proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip interview, catatan dilapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapat, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) dan membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda kepada orang lain”.
Maksud dari analisi data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam
formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasikan, namun
tidak saja memberikan kemudahan interprestasi, tetapi mampu memberikan
kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati, sehingga implikasi yang
lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulkan akhir
penelitian.
Berdasarkan langkahnya, maka dalam kegiatan analisis data dalam
penelitian kualitatif menurut Irawan (2006:527), yaitu :
1. Pengumpulan data mentah. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka. Yang juga menggunakan alat-alat seperti tape recorder, kamera dan lain-lain.
2. Transkip data. Pada tahap ini dilakukan perubahan catatan kebentuk tertulis (apakah yang berasal dari tape recorder atau catatan tulisan
tangan) dan ditulis/diketik tanpa merubah kata-katanya sesuai dengan pendapat pribadi.
3. Pembuatan koding, pada tahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskip kemudian mencari atau menemukan kata-kata yang penting dan dijadikan kata kunci yang nantinya akan diberi kode.
4. Kategori data, pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata kunci) dan dikelompokan dalam kategori yang sudah disusun.
5. Penyimpulan sementara, pada tahap ini peneliti sudah boleh mengambil kesimpulan meskipun masih bersifat sementara, karena kesimpulan 100% harus berdasarkan data.
6. Triangulasi, adalah proses check dan recheck antara suatu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi seperti cocoknya satu sumber dengan sumber lainnya, satu sumber data berbeda tapi tidak selalu bertentangan dan satu sumber yang bertolak belakang dengan sumber lainnya.
7. Penyimpulan akhir, pada tahap ini peneliti sudah merasa bahwa data yang digunakan sudah jenuh dan penambahan data baru hanya berarti ketumpangtindihan.
Gambar 3.1 Proses Analisi Data Menurut Prasetya Irawan
(Sumber: Prasetya Irawan, 2006:527)
3.8 Validitas Data
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada
objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Artinya data
yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh
peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian Sugiyono,
(2005:117). Untuk menguji validitas data pada penelitian ini dilakukan melalui
teknik triangulasi data yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang
lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap
data itu.
Triangulasi dalam pengujian validitas data ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dengan demikian
terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Yang
dimaksud dengan triangulasi sumber (Irawan 2006:618) yaitu :
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi. 3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan
berbagaipendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, berpendidikan, menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan is suatu dokumen yang berkaitan. Triangulasi teknik menurut Sugiyono (2007:127) yaitu “Menguji
kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang
sama dengan teknik yang berbeda”. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan
teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Selain itu penelitipun
melakukan memberchek, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti
kepada pemberi data.
Tujuan memberchek adalah mengetahui seberapa jauh data yang
diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Setelah
memberchek dilakukan, maka pemberi data dimintai tanda tangan sebagai bukti
peneliti telah melakukan memberchek. Moleong (2005:276).
3.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang, Kantor Desa dan pemohon menjadi sasaran PRONA. Waktu
penelitian dilakukan mulai Januari 2013 hingga Agustus 2016 untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2.
Tabel 3.3 Waktu Penelitian
(Sumber: Peneliti 2015)
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian
Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun
2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang adalah instansi vertikal Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Kabupaten/Kota yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Banten.
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) institusi yang
memiliki kewenangan melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan
secara nasional, regional dan sektoral. Kewenangan mencakup kegiatan
kebijakan serta kegiatan pelayanan publik, baik pelayanan kepada masyarakat,
badan hukum swasta, sosial ataupun keagamaan serta institusi pemerintah.
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang berada dalam Komplek Pemda
Kabupaten Tangerang Jalan H. Abdul Hamid Kavling 8 Tigaraksa Tangerang.
Kantor ini berdiri di atas tanah seluas 9.870 M² dengan luas bangunan
sejumlah 2.800 M², Secara administrasi Kabupaten Tangerang dibagi menjadi
36 Kecamatan meliputi 328 Desa dan Kelurahan.
Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang memiliki luas
111.038 Ha atau 12% dari wilayah Provinsi Banten yang mempunyai luas
878.881 Ha, dengan jumlah bidang tanah sebanyak + 1.370.000 bidang. Pola
Penggunaan Tanah dengan komposisi Bidang Pertanian seluas 75.528,35 Ha
dan Non Pertanian seluas 35.509,65 Ha.
Gambar 4.1
Wilayah Kabupaten Tangerang
(Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031)
4.1.2. Visi dan Misi
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang merupakan instansi vertikal
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Kabupaten/Kota, yang
memiliki kewenangan melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan
memiliki visi dan misi, berikut visi dan misinya:
1. visi
yaitu Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan
sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.
2. Misi
Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan
untuk:
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru
kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan
pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan
bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi
berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan
penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga
tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan
Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang
akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip
dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yaitu di
pimpin oleh Kepala Kantor yang membawahi satu subbagian tata usaha dan
lima seksi kelompok kerja yaitu seksi survei, pengukuran dan pemetaan, seksi
hak tanah dan pendaftaran tanah, seksi pengaturan dan penataan pertanahan,
seksi pengendalian dan pemberdayaan dan seksi sengketa, konflik dan
perkara.
Subbagian tata usaha teridiri dari dua bagian yaitu urusan perencanaan
dan keuangan dan urusan umum dan kepegawaian. Seksi survey, pegukuran
dan pemetaan terdiri dari dua subseksi yaitu subseksi pengukuran dan
pemetaan dan tematik dan pontensi tanah. Seksi hak tanah dan pendaftaran
tanah terdiri empat subseksi yaitu subseksi penetapan hak tanah, subseksi
pengaturan tanah pemerintah, subseksi pendaftaran tanah dan subseksi
peralihan, pembebanan hak tanah dan PPAT.
Seksi pengaturan dan penataan pertanahan terdiri dari dua subseksi yaitu
subseksi penatagunaan tanah dan kawasan tertentu dan subseksi landreform
dan kosulidasi tanah. Seksi pengendalian dan pemberdayaan terdiri dari dua
subseksi yaitu subseksi pengendalian pertanahan dan subseksi pemberdayaan
masyarakat. Seksi sengketa, konflik dan perkara terdiri dari subseksi sengketa
dan konflik pertanahan dan subseksi perkara pertanahan. Berikut struktur
organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
Gambar 4.2
Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
(Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, 2016)
4.1.4 Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4
tahun 2006 tersebut ditentukan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota. Berikut tugas pokok dan fungsi dari subbagian, seksi dan
subseksi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang :
1. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan layanan
administratif kepada semua satuan organisasi kantor pertanahan, serta
menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan peraturan
perundang – undangan.
a. Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan
penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas
kinerja pemerintah, keuangan penyiapan bahan Evaluasi;
b. Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, sarana dan
prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan
informasi.
2. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan
survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan;
perataan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan
tematik dan survey potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor
berlisensi dan pejabat penilai tanah.
a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan
perapatan kerangka dasar orde 4, penetapan batas bidang tanah dan
pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, kerjasama teknis
surveyor berlisensi pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara
peta pendaftaran, daftar tanah,peta bidang tanah, surat ukur, gambar
ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran.
b. Subseksi Tematik dan Potensi Tanah mempunyai tugas menyiapkan
survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik,
survei potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan
pembinaan pejabat penilai tanah.
3. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian,
perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan,
pendataan dan penerbitan berkas tanahhak; pendaftaran, peralihan,
pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuatan Akta
Tanah (PPAT).
a. Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan
pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai
penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai,
perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak
atas tanah; penetapan dan/rekomendasi perpanjangan jangka waktu
pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah
perorangan.
b. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan
pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai
penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna Bangunan dan hak
pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah,
perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak
atas tanah; rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah
pemerintah.
c. Subseksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan
pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak
lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah
wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, komputerisasi
pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah, daftar nama,
daftar hak atas tanah, dan warkah serta daftar lainnya di bidang
pendaftaran tanah.
d. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta
Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran,
peralihan, pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak
tanggungan dan bimbingan PPATserta sarana daftar isian di bidang
pendaftaran tanah.
4. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melakukan penatagunaan tanah,landreform konsolidasi tanah,
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan
wilayah tertentu lainnya.
a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai
tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan,
pemeliharaan dan penggunaan tanah, rencana penataan kawasan,
pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah,
erubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi
kawasan/zoning, penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah,
penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penyusunan neraca
penatagunaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah,
penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta melaksanakan
pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan
spasial.
b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas
penyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek
landreform; penguasaan tanah-tanah obyek landreform; pemberian ijin
peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu;
usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran
tanah dari obyek landreform; monitoring dan evaluasi redistribusi
tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penertiban
administrasi landreform serta fasilitasi bantuan keuangan/permodalan,
teknis dan pema saran; usulan penegasan obyek penataan tanah ersama
untuk peremajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah
bekas konflik serta permukiman kembali; penyediaan tanah dan
pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan; pengembangan
teknik dan metode; promosi dan sosialisasi; pengorganisasian dan
pembimbingan masyarakat; kerja sama dan fasilitasi; pengelolaan
basis data dan informasi; monitoring dan evaluasi serta koordinasi
pelaksanaan konsolidasi tanah.
5. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan
tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan
masyarakat.
a. Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan
pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi,
penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan
bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka
penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah; pemantauan,
evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program
pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan
tanah terlantar dan tanah kritis;
b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan
bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka
penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi
masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan
pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan
pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha,
sertabimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.
6. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan melakukan kegiatan penanganan sengketa konflik dan perkara
pertanahan.
a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan menyiapkan pengkajian
hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan
konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian
hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah,
pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi,
fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik;
b. Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan
penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara,
usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum
antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan
putusan lembaga peradilan.
4.2 Deskripsi Data
Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang didapat dari
hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik
analisa data kualitatif. Dalam penelitian ini mengenai Analisis Kinerja Pelayanan
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Dalam Melaksanakan Sertipikasi Tanah
Negara Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), data yang peneliti
dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan tindakan yang peneliti peroleh
melalui proses wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, kata-kata dan
tindakan orang yang diwawancara merupakan sumber utama dalam penelitian.
Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan mengunakan catatan
tertulis.
Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam
proses analisa dalam penelitian ini yaitu dengan mengunakan analisis data
menurut Prasetyan Irawan. Maka dalam kegiatan analisis data penelitian kualitatif
menurut Prasetyan Irawan yaitu pengumpulan data mentah, transkip data,
pembuatan koding, katagorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi,
penyimpulan akhir.
Bahwa dalam penelitian informan penelitian seperti yang telah
dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti menggunakan purposive. Adapun
informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut
peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Karena
informan itu sendiri berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti.
Selanjutnya perlu diketahui, adapun informan dalam penelitian ini yaitu
berjumlah 12 orang, diantaranya adalah:
Table 4.1 Daftar Informan Penelitian
No Nama Informan JABATAN
STRUKTURAL Jabatan Dalam Kegiatan Prona
Koding
1. Bpk. Wismar Sawirudin, BA, SH Kepala Sub Seksi Land-reform dan Konsolidasi Tanah
Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan dan Petugas Penyuluh/Soasialisasi
I.1.1
2. Bpk. Mustar Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendafaran Tanah
Pengumpul dan pengelola Data Yuridis Tanah Negara
I.1.2.1
3. Bpk. Wakima Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendafaran Tanah
Pengumpul dan pengelola Data Yuridis Tanah Negara
I.1.2.2
4. Bpk. Susianto Pelaksana pada Seksi Penga turan dan Penataan Pertanahan
Pengumpul dan pengelola Data Yuridis Tanah Negara
I.1.2.3
5. Bpk. Teteng Iriandi Pelaksana pada Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
Pemeriksa Tanah (Paniti A)
I.1.3
6. Bpk. Johan, SH Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendafaran Tanah
Penerbitan Sertipkan dengan Menyiapkan Blangko sertipikat
I.1.4
7. Bpk. Madyani. P Kepala Desa Munjul I.2.1 8. Bpk. Mad Hassan, S.IP Staf Kelurahan
Sukabakti I.2.2
9. Bapak Bror Ketua RT Sukabati I.2.3 10. Bpk. Anton Hadi Prasetyo Peserta PRONA I.3.1 Bpk. Jaya Kusuma Peserta PRONA I.3.2 11. Bpk. Dondi Suryandhono Peserta PRONA I.3.3 12. Bpk. Suryadi Peserta PRONA I.3.4
(Sumber : Peneliti, 2016)
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka dalam proses
pengumpulan datanya peneliti juga melakukan aktivitas menganilisi data secara
bersamaan. Seperti yang telah Peneliti paparkan pada bab sebelumnya, bahwa
dalam prosesnya, analisis data dalam penelitiaan ini mengunakan proses analisis
data menurut Irawan (2006:527). Untuk menguji keabsahan data yang didapat
selama penelitian berlangsung, Peneliti juga melakukan aktivitas triangulasi
disertai dengan memberchek. Setelah Peneliti melakukan penelitian ke lokasi,
Peneliti mendapatkan data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan untuk
menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui cara pelaksanaan PRONA
dan bagaimana kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam
melaksanakan sertipikasi tanah Negara melalui PRONA.
4.3.1 Tahapan Pelaksanaan Sertipikasi Tanah Negara Melalui Proyek
Operasi Nasional (PRONA)
Setelah peneliti melakukan penelitian ke lokasi, peneliti mengetahui
tahapan pelaksanaan sertipikasi tanah Negara melalui PRONA, berikut
berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Koordinator Pelaksana Teknis
Kegiatan dan Petugas Penyuluh/Soasialisasi PRONA yaitu Bapak Wismar
Sawirudin, BA, SH (I.1.1) adapun beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu :
a. Persiapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), persiapan DIPA
ini ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (pusat) dengan jumlah
bidang tanah yang menjadi target pelaksanaan PRONA seluruh Provinsi
yang ada di Indonesia.
b. Persiapan Kegiatan Awal, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
melakukan persiapan usulan lokasi, menyiapkan Satgas, menyiapkan
jadwal kegiatan, menyiapkan jadwal penyuluhan dan pendataan PRONA.
c. Menyiapkan Usulan Lokasi, dalam surat usulan dari Kantor Pertanahan
Wilayah Provinsi Banten berisi daftar Kecamatan yang akan menjadi
lokasi pelaksanaan PRONA serta jumlah bidang tanah yang ditargetkan
untuk disertipikasikan.
d. Penetapan Lokasi Pelaksanaan PRONA, dalam tahapan ini berdasarkan
surat keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Provinsi Banten, dengan
memperhatikan usulan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau
Kota.
e. Penunjukan Pengelola Pelaksanaan PRONA, ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan penetapan pengelola pelaksanaan dan penetapan lokasi
dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang bahwa pengelola
pelaksanaan terdiri dari penanggung jawab kegiatan, koordinator
pelaksanaan teknis kegiatan, sekretaris, petugas penyuluh atau sosialisasi,
petugas pengumpul data, petugas pengukur bidang tanah dan petugas
pemeriksaan tanah.
f. Pembentukan Satgas PRONA, merupakan pembentukan petugas-petugas
yang akan menjadi penanggung jawab dan koordinator PRONA disetiap
Desa atau Kelurahan. Biasanya disebut dengan Panitia A.
g. Penyuluhan atau Sosialisasi, setelah terbentuknya Paniti A, petugas
pelaksana PRONA harus segera melakukan penyuluhan atau sosialisasi.
Sebelumnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melakukan
koordinasi awal denga Kepala Desa atau Lurah yang menjadi lokasi
PRONA, dengan bertujuan untuk memberitahukan kepada warga bahwa
akan dilaksanakan pendaftaran tanah atau sertipikasi melalui PRONA di
Desa atau Kelurahan tersebut. Sehingga masyarakat lebih memahami
tujuan dan maksud diadakannya PRONA.
h. Pengumpulan Data Yuridis, dalam tahap ini beberapa pihak yang terlibat,
pihak pertama seperti ketua RT atau RW, Tokoh Masyarakat yang sadar
tertib pertanahan yang mana dibentuk oleh pihak Desa atau Kelurahan
yang menjadi lokasi pelaksanaan PRONA yang memliki tugas
menentukan peserta PRONA kemudian mengumpulkan persyaratan yang
menjadi kewajiban peserta. Setelah persyaratan terkumpul tim pengumpul
data yuridis (Puldadis) mengecek status segala persyaratan peserta,
apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi maka persyaratan
dikembalikan kepada peserta dan diharapkan peserta untuk segera
melengkapinya. Dengan kata lain puldadis bertugas sebagai quality
control terhadap persyaratan peserta PRONA.
i. Penetapan Peserta PRONA, yang menentukan peserta PRONA dan
mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang adalah
pihak-pihak dari Desa atau Kelurahan, hal ini karena merekalah yang
mengetahui siapa saja yang pantas untuk mengikuti PRONA.
j. Pengukuran dan Pemetaan, pengukuran terhadap bidang tanah milik
masyarakat yang akan didaftarkan melalui PRONA.
k. Pencetakan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur, setelah pengukuran dan
pemetaan dilakukan, maka akan dibuat peta bidang tanah kemudian surat
ukur yang berisi data dari hasil pengukuran akan dicetak pada sertipakat.
l. Pemeriksaan Tanah, dilakukan oleh Panitia A yang melakukan
pengecekan kesesusaian antara data pemohon dengan data yang ada di
Kantor Kepala Desa dan Kelurahan.
m. Pembuatan Surat Keputusan Penetapan Pemberian, setelah pemeriksaan
tanah yang dilakukan Panitia A, jika terjadi kesesuaian data maka Panitia
A membuat berita acara pemeriksaan lapangan, risalah panitia
pemeriksaan tanah, risalah pengelola data (RPD), surat keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tentang pemberian hak.
n. Pembuatan dan Penerbitan Sertipikat, setelah surat keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tentang pemberian hak selesai,
selanjutnya pembuatan dan penerbitan sertipakat yang nantinya ditanda
tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
o. Penyerahan Sertipikat, setelah sertipikat diterbitkan, maka tahap
selanjutnya adalah menyerahkan kepada para pemohon atau peserta
PRONA. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang akan memberitahukan
kepada pihak Desa dan Kelurahan bahwa pembuatan sertipakat telah
selesai.
p. Laporan Akhir dan Serah Terima Hasil PRONA, apabila seluruh tahapan
telah dilaksanakan, maka penananggung jawab PRONA akan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan PRONA dna menyerahkan
hasil PRONA kepada Kepala Kantor Pertanahan. Setelah itu Kepala
Kantor akan menyerahkan laporan tersebut kepada Kantor Pertanahan
Wilayah Provinsi Banten.
Gambar 4.3 Tahap-Tahap Pelaksanaan Prona
(Sumber : Peneliti, Tahun 2016)
4.3.2 Kinerja Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Dalam
Melaksanakan Setipikasi Tanah Negara Melalui Proyek Operasi
Nasional Agraria (PRONA)
Peneliti melakukan berbagai kegiatan penelitian untuk mengetahui
bagaimana kinerja pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam
melaksanakan sertipikasi tanah Negara melaui PRONA dan mengkaitkannya
dengan fakta dilapangan. Setelah melakukan survey dan penelitian serta
wawancara dengan berbagai pihak atau dengan para informan, peneliti
menemukan berbagai informasi, tanggapan dan permasalahan mengenai kinerja
pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan
sertipikasi tanah Negara melaui PRONA.
Peneliti mencoba memisahkan masalah dalam beberapa indikator
berdasarkan teori Dwiyanto (2008: 50-51) yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan,
Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas. Adapun hasil wawancara yang
telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut :
1. Indikator Produktivitas
Produktivitas merupakan tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi
juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami
sebagai rasio antara input dengan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya
yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Hasil
yang dicapai dapat berupa barang ataupun jasa tergantung organiasi yang
menghasilkannya. Ukuran ini menunjukkan kemampuan organisasi untuk
menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. produktivitas dijadikan
ukuran untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu organisasi.
Dalam penelitian ini indikator produktivitas dibahas mengenai sejauh
mana kinerja pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam
melaksanakan sertipikasi tanah Negara melalui Proyek Operasi Nasional Agraria,
dapat dilihat dalam suatu proses berjalanannya sebuah kegiatan, yaitu Bagaimana
proses penyuluhan atau sosialisasi, target yang dicapai, kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan Proyek Nasional Agrarian (PRONA).
Untuk mengetahui proses penyuluhan atau sosialisasi, maka peneliti
melakukan wawancara dengan Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, beliau
merupakan Kordinator Pelaksana Teknis Kegiatan PRONA dan
Penyuluh/Sosialisasi, berikut petikan wawancaranya :
“pada proses sosialisasi dilakukan satu kali pertemuan dan kami menerangkan serta menjelaskan tetang persyartan-persyaratan yang pemohon harus melengkapi beberapa persyaratan seperti melampirkan fotocopy KTP, bukti-bukti asli kepemilikan atau perolehan tanah, SPPT/PBB, dan menyerahkan bukti BPHTB dan PPh, kemudian saya menyakinkan kepada masyarakat bahwa PRONA sudah dibiayai oleh DIPA atau aggaran pemerintah kecuali pembiayaan atas materai, pajak, foto copy surat-surat yang berkenaan dengan kepemilikan tanah yang dibebani oleh pemohon” (wawancara dengan Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, (I.1.1) selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyuluh/Sosialisasi PRONA dikantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 pukul 12.00 WIB).
Gambar 4.4
Foto Saat Penyuluhan Atau Sosialisasi Pelaksanaan PRONA
(Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, 2016)
Pada tahap penyuluhan atau sosialisasi diketahui bahwa dilaksanakan
secara langsung, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang turun langusng
ke lokasi pelaksanaan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan
menjelaskan secara rinci mengenai sertipikasi melalui PRONA supaya masyarakat
mudah memahami sehingga mau mengikuti program ini.
Untuk mengetahui apakah masyarakat sudah memahami proses
pelaksanaan sertipikasi PRONA, melalui tahapan yang dijelaskan pada
penyuluhan atau sosialisasi kemasyarakat, maka peneliti juga melakukan denngan
peserta PRONA berikut kutipan wawancaranya :
“paham kok mba pada saat penyuluhan saya hadir, disana dijelasin cara pensertipikasian tanah, terus pembiayaannya ditanggung oleh BPN kecuali bayar pajak BPHTB, fotocopy surat-surat sama materai itu kita urus dan bayar sendiri, ngejelasin persyaratan apa saja yang harus dikumpulkan” (wawancara dengan Bapak Anton Hadi Prasetyo (I.3.1) selaku peserta PRONA di kediaman beliau di Kelurahan Sukabakti
Kecamatan Curug pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2016 pukul 10.00 WIB).
Hal yang berbeda diutarakan peserta PRONA yang lain, berikut kutipan
wawancaranya:
“pada saat penyuluhan saya tidak hadir, karena penyuluhannya pada jam kerja mba lagi juga saya rasa penyuluhannya membahas garis besarnya saja prosedur dan mekanismenya pembuatan sertipikat” (wawancara dengan Bapak Jaya Kusuma (I.3.2) selaku peserta PRONA di kediaaman beliau di Sukabati Kecamatan Curug pada hari sabtu tanggal sabtu tanggal 28 Mei 2016 pukul 13.00 WIB). Hal yang berbeda diutarakan peserta PRONA yang lain, berikut kutipan
wawancaranya:
“pada saat penyuluhan saya tidak hadir karena ada urusan pekerjaan, jadi saya tidak memahami apa saja yang dijelaskan” (wawancara dengan Bapak Dondi Suryandhono (I.2.1.3) selaku peserta PRONA di kediaaman beliau hari minggu tanggal minggu tanggal 29 Mei 2016 pukul 10.00 WIB). Hal serupa namun sedikit berbeda yang diutarakan oleh peserta PRONA,
berikut kutipan wawancaranya:
”saya tidak tahu kalau ada penyuluhan, tapi saya tau kalau ada pemutihan untuk pembuatan sertipikat” (wawancara dengan Bapak Suryadi (I.2.1.4) selaku peserta PRONA di kediaaman beliau hari sabtu tanggal minggu tanggal 29 Mei 2016 pukul 13.00 WIB). Peneliti juga melakukan wawancaran dengan Bapak Mad Hassan, S.IP,
berikut kutipan wawancara :
“saya rasa penyuluhan yang dilakukan BPN masih dirasakan kurang merata, masyarakat masih banyak bertanya kepada pihak desa apa saja persyatan yang harus dikumpulkan dan berapa lama penyelesaiannya” (wawancara dengan Bapak Mad Hassan, S.IP (I..2.2) selaku Staf
Kelurahan Sukabakti di Kantor Pertanahan pada saat mengantar berkas PRONA, pada senin tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.00 WIB).
Dari kutipan wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa adanya
proses penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang dalam pelaksanaan PRONA, Tujuan dari penyuluhan atau sosialisai
PRONA ini yaitu sasarannya adalah peserta PRONA untuk memahami
pelaksananaan kegiatan ini namun pada hasil wawancara kepada para peserta
PRONA ada beberapa peserta yang hanya mengikuti saja tanpa memahami
kegiatan ini dilihat dari peserta PRONA yang tidak dapat hadir, jadi peneliti
simpulkan kurang meratanya penyuluhan dan sosialisasi.
Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Wismar
Sawirudin, BA, SH, mengenai target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan
sertipikasi melalui PRONA, berikut petikan wawancaranya :
“dalam sebuah kegiatan tentu saja ada target yang harus tercapai dalam pelaksanaan PRONA ini yaitu kami ingin menjadikan kegiatan ini menjadi pembuka atau gerbang tentang kepastian hukum bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang dengan mendaftarkan tanahnya kepada Kantor Pertanahan, tapi dari target yang akan dicapai ada beberapa kendala dalam pelaksanaan PRONA ini yang mengahambat kinerja kami” (wawancara dengan Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, (I.1.1) selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyuluh/Sosialisasi PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 pukul 12.00 WIB).
Pada pencapaiannya pelaksana sertipikasi tanah Negara melalui
PRONA, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :
Tabel 4.2
Target PRONA Tahun 2014-2015
No KEGIATAN TARGET REALISASI
1 PRONA 2014 720 570
2. PRONA 2015 131 55 (Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, 2016)
Berdasarkan tabel diatas target yang ingin dicapai berdasarkan jumlah
bidang tanah yang akan disertipikatkan melalui PRONA masih belum terealisasi,
dan untuk mengetahui mengapa dari target tersebut belum teralisasi dikarenakan
kendala, peneliti melakukan wawancara mengeani kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan PRONA, berikut petikan wawancaranya :
“setiap kegiatan pasti ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan PRONA kendalanya adanya tanah yang overlap dan para peserta PRONA tidak bersedia membayar BPHTB kemudian mengundurkan diri” (wawancara dengan Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, (I.1.1) selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyuluh/Sosialisasi PRONA dikantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 pukul 12.00 WIB).
Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan, oleh
Bapak Wakima, berikut petikan wawancaranya :
“pada saat pengumpulan data dan pengelola data, kendalanya yaitu terjadinya overlap, tidak bisa memberikan SPP-BPHTB, karena mutlak kalau tanah negara pemohon berkewajiban harus membayar SPP-BPHTB walau nanti jumlahnya nol rupiah, terus penyerahan kekurangan persyataran yang lama” (wawancara dengan Bapak Wakima (I.1.2.2) selaku pengumpul dan pengelola data yuridis di Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari Jum’at tanggal 27 Mei 2016 pukul 13.00 WIB).
Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Mustar, berikut
kutipan wawancaranya :
“kendalanya tuh seperti tanah sudah dijual pada saat pembuatan sertipikat, tidak membayar SSP-BPHTB, luasnya tidak mau kurang misalnya uda diukur ternyata ada kurang luas terkadang pemohon tidak mau, AJB (akta jual beli) di Bank, dan penyerahan kekurangan persyataran yang lama” (wawancara dengan Bapak Mustar (I.1.2.1) selaku pengumpul dan pengelola data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari Jum’at tanggal 27 Mei 2016 pukul 12.00 WIB).
Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Tetetng Iriandi,
berikut kutipan wawancaranya :
“kendalanya saat memohon tanah yang dimohon ternyata sudah dijual kepihak yang lain, atau tanah sudah dijual tetapi tidak dibuatkan bukti penjualan untuk memohon prona memakai nama yang pemilik lama”” (wawancara dengan Bapak Teteng Iriandi (I.1.3) selaku Pemeriksa Tanah (Panitia A) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari Jum’at tanggal 27 Mei 2016 pukul 10.00 WIB).
Peneliti juga melakukan wawancaran dengan Bapak Mad Hassan, S.IP,
berikut kutipan wawancara :
“kendalanya, seperti ini contohnya tanah yang didaftar adalah tanah perorangan, setelah di cek ternyata tanah tersebut sudah menjadi atas nama PT, kemudian pemohon yang mengundurkan diri karena tidak sanggup membayar BHTB dan penunjukan bukti riwayat tanahnya yang kurang jelas” (wawancara dengan Bapak Mad Hassan, S.IP (I..2.2) selaku Staf Kelurahan Sukabakti di Kantor Pertanahan pada saat mengantar berkas PRONA, pada senin tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.00 WIB).
Dari kutipan wawancara diatas dapat peneliti simpulkan banyaknya
hambatan atau kendala yang dirasakan petugas pelaksana PRONA, yaitu selain
kekurangan persyaratan yuridis yang lambat diserahkan kembali ke petugas,
permasalah tumpang tidih kepemilikan tanah yang menjadi masalah serius dengan
kendala-kendala seperti ini dapat memperlambat penyelesaian PRONA yang
ditargetkan harus segera selesai.
Maka dapat tarik kesimpulan dari beberapa temuan fakta-fakta yang
dikemukakan oleh para informan atau narasumber diatas, tentang pelaksanaan
sertipikasi tanah Negara melalui PRONA berdasarkan indikator produktivitas
belum terlaksana optimal, karena dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015, tentang Program
Nasional Agraria (PRONA), tidak menjelaskan standar operasional prosedur
untuk pelaksanaan PRONA namun hanya menjelaskan tahap-tahap
pelaksanaannya, jadi tidak ada ketentuan berapa kali harus diadakan penyuluhan
atau sosialisasi, namun dilihat dari anggaran dan waktu penyelesaian yang
dituntut cepat, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang hanya melakukan satu
kali pertemuan untuk penyuluhan atau sosialisasi, dan menganggap pada saat
petemuan penyuluhan sudah terasa jelas dan masyarakat dapat memahami, namun
pada hasil wawancara kepada peserta PRONA meraka masih kurang memahami
pelaksanaan PRONA.
Kemudian Target yang dicapai dalam pelasksanaan sertipikasi melalui
PRONA belum teralisasi karena adanya kendala seperti kurang meratanya
penyuluhan yang mengakibatkan peserta kurang tahu persyaratan apa saja yang
dikumpulkan sehingga lambat diserahkan kepetugas pengelola data dan terdapat
tanah yang bermasalah seperti tumpang tindih kepemilikan tanah, hal ini juga
menjadi tangung jawab pengumpulan data yuridis sebagai quality control
terhadap persyaratan peserta PRONA.
Tabel 4.3
Indikator Produktivitas
Indikator Temuan Lapangan Produktivitas - Kurang meratanya Penyuluhan atau
sosialiasi, dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan satu kali pertemuan.
- Target yang belum terealisasikan. - Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
PRONA kekurangan persyaratan yuridis yang lambat diserahkan kembali kepetugas pengelola data dan permasalah tumpang tidih kepemilikan atau tanah overlap
(Sumber : Peneliti 2016)
2. Indikator Kualitas Layanan
Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting
dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan
negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan
masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.
Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi
publik.
Dalam hal ini kualitas layanan yang diberikan Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang kepada masyarakat dengan melaksanakan PRONA,
sehingga masyarakat mendapat pelayanan untuk memproses pesertipikatan tanah
secara masal, dan dapat kejelasan ketepatan waktu. Untuk melihat kulitas layanan
yang diberikan petugas pelaksana PRONA, peneliti melihatnya dari Apakah
penyelesaian sudah tepat waktu.
Untuk mengetahui apakah penyelesaian pelaksanaan sertipikasi tanah
Negara melalui PRONA sudah tepat waktu, maka peneliti melakukan wawancara
dengan Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, berikut petikan wawancaranya :
“kegiatan PRONA di Kabupaten Tangerang ini target pengerjaan dan waktu penyelesaiannya yang ditentukan dari pusat dan dipilih per kecamatan oleh pihak kanwil, kemudian dibagi-bagi lagi oleh kantor pertanahan kota atau kabupaten perdesa atau kelurahan, dan target penyelesaiannya satu tahun anggaran, untuk kabupaten tangerang sendiri untuk tanah Negara tahun yaitu 2014 yaitu 720 bidang hanya di Kelurahan Sukabakti, sedangkan untuk tahun 2015 yaitu 131bidang teridiri dari Desa Babakan, Kelurahan Sukabati dan Desa Munjul dan dari jumlah bidang tanah tersebut ada beberapa yang belum terselesaikan dikarenakan adanya kendala yang tadi saya utarakan” (wawancara dengan Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, (I.1.1) selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyuluh/Sosialisasi PRONA dikantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 pukul 12.00 WIB). Peneliti juga melakukan wawancaran dengan Bapak Mustar, untuk
mengetahui ketepatan waktu dalam penyelesaian sertipikasi melalui PRONA,
berikut kutipan wawancara :
“bisa dikatakan kurang tepat waktu ya, karena untuk tahun 2014 data yuridis yang didaftarkan calon peserta prona target yang ditetapkan kepada saya ada 240 bidang dan yang diolah datanya hingga jadi sk penetapan pemberian hanya 237orang/bidang, untuk sisanya 8 orang dipending dulu karena masih kurang persyaratannya, kemudian sk pemberian haknya itu di daftarkan untuk penerbitan sertipikat namun saat proses penerbitan 3bidang yang belum jadi karena masih tersendat di subsi pengukuran untuk cetak gambar dan surat ukurnya, dan 231
sertipikat sudah dibagikan namun tidak secara berbarengan, karena ketentuan tanah Negara kan harus bayar BPHTB” (wawancara dengan Bapak Mustar (I.1.2.1) selaku pengumpul dan pengelola data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari Jum’at tanggal 27 Mei 2016 pukul 12.00 WIB).
Kemudian peneliti juga melakukan wawancaran dengan Bapak Johan,
SH berikut kutipan wawancara :
“setelah terbit surat keputusan penetapan pembarian hak maka langkah selanjutnya menyiapkan blangko sertipikat untuk penerbitan, untuk PRONA tahun 2014 di Kelurahan Sukabakti sebanyak 579 bidang data yang saya terima dari pengelola data, hingga saat ini untuk 9 bidang penyelesaian sertipikatnya karena kekurangan administrasi dan beberapa terindikasi adanya overlap” (wawancara dengan Bapak Johan, SH (I.1.4) selaku Penerbitan Sertipkan dengan Menyiapkan Blangko sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari Jum’at tanggal 27 Mei 2016 pukul 14.00 WIB).
Kemudian peneliti juga melakukan wawancaran dengan Bapak Dondi
Suryandhono, berikut kutipan wawancara :
“saya ikut PRONA dari 2015 sampe sekarang belum diserahkan sertipikatnya, katanya masih dalam pencetakan sertipakat” (wawancara dengan Bapak Dondi Suryandhono (I.3.3) selaku peserta PRONA di kediaman beliau pada sabtu tanggal 16 Juli 2016 pukul 10.00 WIB).
Dari kutipan wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa
pelaksanaan PRONA belum tepat waktu, dilihat dari target awal kemudian
penyelesaian dan penyerahan yang lamban, dikarenakan ketidak sinkronananya
pengerjaan PRONA, yang mana seharusnya pengerjaan PRONA setelah
pengumpulan data yuridis, kemudian adanya pengukuran tanah kemudian
terbitnya peta bidang tanah maka harusnya langsung dikerjakan pembuatan
Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A” sampai pembuatan surat keputusan
pemberian haknya, namun pada pengerjaannya semua terlihat sudah selesai
hingga kepenerbitan sertikpikat untuk bahan laporan ke Kantor Pertanahan
Provinsi Banten, bahwa sertipikat telah mencapai target, namun pada kenyataan
pengerjaanya fisiknya banyak yang belum selesai sehingga belum sampainya
sertipkat kepeserta PRONA. Seharusnya pengerjaan PRONA diikuti dengan
penyerahan fisik berupa sertipikat kepada masyarakat, sehingga dapat dilihat
kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat atau peserta PRONA tidak
berjalan optimal.
Tabel 4.4
Indikator Kualitas Layanan
Indikator Temuan Lapangan Kualitas Layanan - Belum tepat waktunya penyelesaian
karena tidak ada kesinkronan pengerjaan dan penyerahan, dilihat dari sisi penyerahan sertipikat yang belum semua sertipikat diserahkan kepada masyarakat atau peserta PRONA.
(Sumber : Peneliti 2016)
3. Indikator Responsivitas
Responsivitas merupakan kemampuan birokrasi untuk mengenali
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan
dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator
kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan
birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.
Responsivitas suatu hal yang penting dalam sebuah organisasi publik,
dimana oraganisasi publik yang baik jika mempunyai responsivitas (daya
tanggap) yang tinggi mampu mengatasi terhadap permasalahan dan keluhan
masyarakat. Untuk mengetahui apakah petugas pelaksana mampu menganggapi
segala permasalahan dan keluhan, dapat dilihat dari wawancara peneliti dengan
Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, berikut petikan wawancaranya :
“kalau ada keluhan, kita tampung dulu apa saja keluhannya, nanti saat rapat kordinasi PRONA keluhan tersebut dibicarakan dan dicari jalan keluarnya” (wawancara dengan Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, (I.1.1) selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyuluh/Sosialisasi PRONA dikantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 pukul 12.00 WIB).
Dapat peneliti simpulkan, jika ada keluhan dari masyarakat peserta
PRONA, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai pelaksana PRONA
sangat merespon keluhan – keluhan masyarakat. Masyarakat atau peserta
PRONA juga merespon baik atas kegiatan PRONA ini, berikut wawancara
peneliti dengan Peserta PRONA, berikut kutipan wawancaranya :“kegiatan
PRONA ini sangat bagus saya gak usah mahal-mahal sama gak usah cape-cape
ngurus sertipikat, dan terbilang lumayan cepet ya soalnya biasanya yang saya
tahu ngurus sertipikat itu lama sampe bertahun-tahun” (wawancara dengan
Bapak Anton Hadi Prasetyo (I.3.1) selaku peserta PRONA di kediaman beliau di
Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2016
pukul 10.00 WIB).
Untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi
pada saat pelaksanaan PRONA, maka peneliti melakukan wawancara dengan
Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, berikut petikan wawancaranya :
“kendalanya apa dulu kalau serperti yang saya utarkan adanya overlap, dari pihak BPN harus mencari tahu siapakah pemilik tanah yang benar, kalau tanah tersebut sudah atas nama PT, kita pending dulu sertipikat tidak dilanjutkan sementara, kalau permasalahannya tidak mau membayar BPHTB mau tidak mau kita tukar pemohon yang mau dan bersedia dan calon pemohon baru itu harus ngumpulin data yuridis kembali, pokoknya kalau ada permasalahan sertipikat sudah jadi tapi terjadi hal-hal seperti itu sertipikatnya tidak diserahkan” (wawancara dengan Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, (I.1.1) selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyuluh/Sosialisasi PRONA dikantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 pukul 12.00 WIB)
Peneliti juga melakukan wawancaran dengan Bapak Wakima berikut
kutipan wawancara :
“biasanya kalau ada kendala kaya operlap pekerjaannya di tunda dulu, nanti kalau uda jelas pemiliknya yang benar yang mana baru dilajut, kalau belum bayar BPHTB sertipikat yang sudah jadi tidak diserahkan, karena mutlak harus melampirkan BPHTB” (wawancara dengan Bapak Wakima (I.1.2.2) selaku pengumpul dan pengelola data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari Jum’at tanggal 27 Juni 2016 pukul 12.30 WIB).
Kemudian peneliti juga melakukan wawancaran dengan Bapak Teteng
Iriandi berikut kutipan wawancara :
“kalau overlap biasanya tidak diteruskan, kalau lamanya pengumpulan data kekeurangan saya samperin ke desa, kalau belum bayar BHTTB sertipikatnya tidak diserahkan, kesepakatan kami dalam rapat juga seperti itu” (wawancara dengan Bapak Teteng Iriandi (I.1.3) selaku Pemeriksa Tanah (Paniti A) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari Jum’at tanggal 27 Mei 2016 pukul 10.00 WIB)..
Peneliti juga melakukan wawancaran dengan Bapak Madyani. P berikut
kutipan wawancara :
“kalau kendalanya tidak lengkapnya pada pemberkasan, selalu dikordinasikan kepada pemohon atau kekordinator pengumpul data di desa, nah kalau kelamaan gak diserahkan biasanya kami akan mengganti pemohon soalnya masih banyak yang mau ikut PRONA ini” (wawancara dengan Bapak Madyani. P (I.2.1) selaku Kepala Desa Munjul di kediaman beliau pada sabtu tanggal 16 Juli 2016 pukul 12.00 WIB).
Dari kutipan wawancara dari beberapa narasumber diatas dapat peneliti
simpulkan bahwa petugas pelaksana PRONA memberikan tanggapan atas
kendala-kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan PRONA, namun petugas
pelaksana prona dan perangkat desa hanya menanggapi tidak ada kejelas atas
tanah tentang yang overlap kapan harus diselesaikan dan kapan harus
diindentifikasikan permasalahannya.
Tabel 4.5
Indikator Responsivitas
Indikator Temuan Lapangan Responsivitas - Pelaksana PRONA hanya menanggapi
tidak ada kejelas atas tentang tanah yang overlap kapan harus diselesaikan dan kapan harus diindentifikasikan permasalahannya.
(Sumber : Peneliti 2016)
3. Indikator Responsibilitas
Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengatur
sejauhmana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang
diberlakukan atau prosedur yang telah di atur. Responsibilitas mengukur tingkat
pastisipasi pemberi layanan melaksanakan tugasnya. Responsibilitas adalah
ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan publik
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan
organisasi yang benar telah ditetapkan.
Untuk mengetahui apakah petugas pelaksana PRONA mampu
mendungkung berjalannya PRONA, dapat dilihat dari wawancara peneliti dengan
Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, berikut petikan wawancaranya :
“saya rasa sudah ya, kalau belum tidak mungkin PRONA dikerjakan, adanya kendala itu kan hanya bagian kecil dari pekerjaan saja, tidak menunda pekerjaan yang besarnya” (wawancara dengan Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, (I.1.1) selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyuluh/Sosialisasi PRONA dikantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 pukul 12.00 WIB).
Kemudian peneliti juga melakukan wawancaran dengan Bapak Mad
Hasan, S.I.P berikut kutipan wawancara :
“sudah kok mba, karena setiap petugas mengerjakan bagiannya masing-masing” (wawancara dengan Bapak Mad Hassan, S.IP (I.2.2) selaku Staf Kelurahan Sukabakti pada sabtu tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.00 WIB).
Hal yang serupa namun sedikit berbeda diungkapkan oleh Bapak Bror, berikut petikan wawancaranya :
“Saya rasa sudah mba, meraka juga komperatif banget buat bareng-bareng ngumpulin data” (wawancara dengan Bapak Bror (I.2.3) selaku RT Sukabakti di Kantor Pertanahan saat mengantar salah satu pemohon untuk mengambil sertipikat pada hari senin tanggal 25 Juli 2016 pukul 11.30 WIB).
Untuk mengetahui apakah pelaksaan PRONA dapat mengganggu
pelasanaan pekerjaan yang lain, dapat dilihat dari wawancara peneliti dengan
Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, berikut petikan wawancaranya :
“selama ini berjalan dengan baik antara tugas pokok dengan program-program yang dijalankan kantor” (wawancara dengan Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, (I.1.1) selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyuluh/Sosialisasi PRONA dikantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 pukul 12.00 WIB).
Kemudian peneliti juga melakukan wawancaran dengan Bapak Mustar berikut
kutipan wawancara :
“tumpang tidih pekerjaan sudah jelas, saya harus menjalankan tugas utama saya, apalagi ditambah dengan program yang lain seperti pembebasan tanah runway 3 di bandara” (wawancara dengan Bapak Mustar (I.1.2.1) selaku pengumpul dan pengelola data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari Jum’at tanggal 27 Juni 2016 pukul 12.00 WIB).
Hal serupa dikatakan Bapak Teteng Iriandi, berikut kutipan wawancaranya :
“jelas tumpang tidih, cuma dibawa enjoy aja, walau pusing kadang tapi namanya kerjaan ya harus dijalanin” (wawancara dengan Bapak Teteng Iriandi (I.1.3) selaku Pemeriksa Tanah (Paniti A) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari Jum’at tanggal 27 Mei 2016 pukul 10.00 WIB).
Masyarakat atau peserta PRONA berpendapat bahwa petugas PRONA
sudah cukup baik dalam menyelesaikan tugas, walau masih ada sertipikat mereka
yang belum diserahkan atau diselesaikan. Dari kutipan wawancara dari beberapa
narasumber diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kemampuan atas apa yang
dikerjakan petugas pelaksana PRONA sudah baik, namun terdapat volume
pekerjaan yang banyaklah sehingga dalam pekerjaan ini yang membuat para
petugas PRONA kurang fokus untuk mengerjakan PRONA sehingga pastinya
membutuhkan bantuan dari pihak Desa atau kelurahan.
Tabel 4.6
Indikator Responsivitas
Indikator Temuan Lapangan Responsibilitas - Kemampuan atas apa yang dikerjakan
petugas pelaksana PRONA sudah baik, namun terdapat voleme pekerjaan yang banyaklah sehingga dalam pekerjaan ini yang membuat para petugas PRONA kurang fokus untuk mengerjakan PRONA sehingga pastinya membutuhkan bantuan dari pihak Desa atau kelurahan.
(Sumber : Peneliti 2016)
5. Inidkator Akutanbilitas
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala
bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang
atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Konsep akutabilitas
dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi
publik kehendak masyarakat banyak.
Untuk mengetahui bagaimana petugas pelaksana PRONA
mempertanggung jawabkan kinerja, dapat dilihat dari wawancara peneliti dengan
Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, berikut petikan wawancaranya :
“secara organisasi pertangungjawaban berupa laporan kegiatan dalam pelaksanaan PRONA, laporan yang dibuat dari target yang ditetapkan apakah sudah teralisasi atau sudah tercapai”(wawancara dengan Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, (I.1.1) selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyuluh/Sosialisasi PRONA dikantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 pukul 12.00 WIB).
Kemudian peneliti juga memewawancarai Bapak Mustar, berikut
kutipan wawancaranya :
“dikerjakan supaya selesai tepat waktu dan target sudah dicapai dan dilaporkan 100% untuk pensertipikatannya, kalau yang diserahkan belum 100% diserahkan kepada peserta prona atau pemohon” (wawancara dengan Bapak Mustar (I.1.2.1) selaku pengumpul dan pengelola data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari Jum’at tanggal 27 Juni 2016 pukul 12.00 WIB).
Kemudian peneliti juga memewawancarai Bapak Teteng Iriandi, berikut
kutipan wawancaranya :
“biasanya yang dilaporkan pencapian taget penyelesain sertipikat, tapi untuk penyerahan tidak jadi bisa dikatakan sesuai target” (wawancara dengan Bapak Teteng Iriandi (I.1.3) selaku Pemeriksa Tanah (Paniti A) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari Jum’at tanggal 27 Mei 2016 pukul 10.00 WIB). Untuk melihat apakah hasil dari PRONA ini dapat menjamin kepastian
hukum, berikut hasil wawancaranya peneliti dengan beberapa Narasumber :
“sudah pasti akan menjamin kepastian hukum, karena kan sertipikat yang sudah jadi itu adalah tanda bukti bagi seseorang atas suatu bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki” (wawancara dengan Bapak Wismar Sawirudin, BA, SH, (I.1.1) selaku Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyuluh/Sosialisasi PRONA dikantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 pukul 12.00 WIB).
“iya donk, kan kegiatan prona hasil akhirnya penerbitan sertipikat, nah sertipikat itu bukti kalau tanah tersebut legal dimiliki yang mohon diprona” (wawancara dengan Bapak Mustar (I.1.2.1) selaku pengumpul dan pengelola data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada hari Jum’at tanggal 27 Juni 2016 pukul 12.00 WIB).
“iya jelas mejamin kepastian hukum, karena dari kegiatan prona kan menghasilkan sertipikat, sertipikat itu kan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” (wawancara dengan Bapak Mad Hassan, S.IP (I.2.2) selaku Staf Kelurahan Sukabakti pada sabtu tanggal 23 Mei 2016 pukul 12.00 WIB).
“kalau menurut saya, sertipikat ini sudah menjadi kepastian hukum, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku saya tinggal tunjukin aja sertipikatnya” wawancara dengan Bapak Anton Hadi Prasetyo (I.3.1) selaku peserta PRONA di kediaman beliau di Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2016 pukul 10.00 WIB).
“sudah menjamin kepastian hukum, karena sertipikat kata orang-orang alat bukti yang sah diatas oper alih garapan yang saya punya” (wawancara dengan Bapak Dondi Suryandhono (I.3.3) selaku peserta PRONA di kediaaman beliau hari minggu tanggal minggu tanggal 29 Mei 2016 pukul 10.00 WIB).
Dapat peneliti simpulkan bahwa pertangungjawaban para petugas Prona
dapat dilihat dari penyelesaian sertipikat saja agar memenuhi target yang
ditetapkan BPN pusat dan kanwil, namun tidak disertai laporan penyerahannya,
sehingga banyaknya sertipikat yang sudah terbit namun belum bisa diserahkan.
Tabel 4.7
Indikator Akuntabilitas
Indikator Temuan Lapangan Akutanbilitas - Dalam mempertangungjawabkan pekerjaanya
petugas PRONA yang dilaporkan ketingkat Pusat dan Kanwil hanya menyelesaikan sertipikat saja tidak disertai beberapa banyak yang sudah diserahkan.
- Masyarkat merasa produk yang dihasilkan yaitu sertipikat sangat membatu mereka dalam mendapatkan kepastian hukum.
(Sumber : Peneliti 2016)
Tabel 4.8 Pembahasan Penelitian
Indikator Temuan Lapangan
1). Produktivitas - Kurang meratanya Penyuluhan atau sosialiasi, dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan satu kali pertemuan.
- Target yang belum terealisasikan. - Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
PRONA kekurangan persyaratan yuridis yang
lambat diserahkan kembali kepetugas
pengelola data dan permasalah tumpang tidih
kepemilikan atau tanah overlap
2). Kualitas Layanan - Belum tepat waktunya penyelesaian karena
tidak ada kesinkronan pengerjaan dan
penyerahan, dilihat dari sisi penyerahan
sertipikat yang belum semua sertipikat
diserahkan kepada masyarakat atau peserta
PRONA.
3). Responsivitas - Pelaksana PRONA hanya menanggapi tidak
ada kejelas atas tentang tanah yang overlap
kapan harus diselesaikan dan kapan harus
diindentifikasikan permasalahannya.
4). Responsibilitas - Kemampuan atas apa yang dikerjakan petugas
pelaksana PRONA sudah baik, namun
terdapat voleme pekerjaan yang banyaklah
sehingga dalam pekerjaan ini yang membuat
para petugas PRONA kurang fokus untuk
mengerjakan PRONA sehingga pastinya
membutuhkan bantuan dari pihak Desa atau
kelurahan.
5). Akutanbilitas - Dalam mempertangungjawabkan pekerjaanya
petugas PRONA yang dilaporkan ketingkat
Pusat dan Kanwil hanya menyelesaikan
sertipikat saja tidak disertai beberapa banyak
yang sudah diserahkan.
- Masyarkat merasa produk yang dihasilkan
yaitu sertipikat sangat membatu mereka
dalam mendapatkan kepastian hukum
(Sumber : Peneliti, 2016)
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka peneliti melakukan
penyimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Kinerja Pelayanan
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Dalam Melaksanakan Sertipikasi Tanah
Negara Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yaitu menunjukan
masih belum optimal, hal ini dapat dilihat setelah melalui proses analisis data
dengan masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi, sebagai berikut :
1. Kinerja Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Dalam
Melaksanakan Sertipikasi Tanah Melalui PRONA dalam indikator
Produktivitas masih belum optimal dalam melakukan proses kegiatan
PRONA, dapat dilihat dari kurang meratanya penyuluhan atau sosialisasi,
yang hanya dilakukan satu kali pertemuan dikarenakan karena dalam
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2015, tentang Program Nasional Agraria
(PRONA), tidak menjelaskan standar operasional prosedur untuk
pelaksanaan PRONA, Kemudian Target yang dicapai dalam pelasksanaan
sertipikasi melalui PRONA belum teralisasi karena adanya kendala seperti
kurang meratanya penyuluhan yang mengakibatkan peserta kurang tahu
persyaratan apa saja yang dikumpulkan sehingga lambat diserahkan
kepetugas pengelola data dan terdapat tanah yang bermasalah seperti
tumpang tindih kepemilikan tanah.
2. Pelaksanaan PRONA belum tepat waktu, dilihat dari target awal kemudian
penyelesaian dan penyerahan yang lamban, dikarenakan ketidak
sinkronananya pengerjaan PRONA.
3. Dalam menanggapi hambatan dalam melaksanakan sertipikasi melalui
PRONA petugas pelaksana PRNONA sangat merespon keluhan – keluhan
masyarakat, hanya disayangkan untuk mencari jalan keluarnya dari
permasalahan tentang tanah yang overlap petugas pelaksana PRONA tidak
memberikan kejelasan kapan harus diselesaikan dan kapan harus telusuri
masalahnya.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penelitian mengenai
Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Dalam
Melaksanakan Sertipikasi Tanah Negara Melalui Proyek Operasi Nasional
Agraria, peneliti mencoba memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut :
1. Petugas pelaksanan penyuluhan atau sosialisasi dan petugas pengumpul data
yuridis seharusnya melakukan penyuluhan atau sosialisasi minimal dua kali
pertemuan yang mana setelah penyuluhan pertama dan pertemuan kedua
sudah mulai menvervikasi pemberkasan apakah berkas tersebut sudah siap
untuk didaftar atau memang harus dipending dikarena ada kekurangan berkas
atau masalah lainnya, sehingga pemohon PRONA paham akan maksud, tujuan
dan sasaran dari PRONA, atau memberikan kesepatan waktu untuk perangkat
Desa untuk mensosialisasikan PRONA kepada masyarakatnya.
2. Petugas pelaksana PRONA harus mensinkronkan hasil perkerjaan dengan
waktu penyelesaian, sehingga setelah sertipikat terbit dapat langsung
diserahkan kepada pemohon, jika memang kekurangan berkas menjadi
lamanya penyerahan maka dari awal pengumpul data harus menvervikasi
berkas dengan baik dan pelaksana PRONA harus melaporkan pekerjaannya
hingga pada penyerahan sertipikat bukannya hanya pada penerbitan sertipikat
saja.
3. Petugas Pelaksana PRONA harus lebih teliti, cermat dan akurasi pada saat
pengolaan data sehingga permasalahan tentang kekurangan berkas dan overlap
tidak terjadi, kemudia untuk permasalahan overlap dilakukan proses mediasi
jika pihak penggugat merasa mediasi tidak menyelesaikan masalah maka
pihak penggugat dipersilakan untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan,
dan untuk memenuhi kuota jumlah bidang tanah yang akan disertipikatkan
melalui PRONA, tanah yang overlap diganti pesertanya dengan tanah yang
tidak bermasalah, sehingga sertipikasi melalui PRONA tetap merata kepada
masyarakat ekonomi lemah yang lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
A.P Parlindungan .1990. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung : CV Mandar
Maju.
Dwiyanto, Agus. 2003. Reformasi Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah.
Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
----------------------. 2006. Mewujudkan Good Governance Melayani Publik.
Yogyakarta : Gadjah Mada University.
----------------------. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Hasibuan, Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi
Aksara
----------------------. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Edisi Revisi).
Jakarta: Bumi Aksara
Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu
Sosial. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika
Kurniawan, Agung 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta:
Pembaharuan
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia
Perusahaan. Cetakan Ke-4. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
----------------------. 2005. Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya
Mahsun, Mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE
Moeheriono. 2009. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Bogor: Ghalia
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP
AMPYKPN.
Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rodakarya
Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi
(terjemahan Indonesia). Jakarta: Arcan
Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta:
Pustaka Belajar
Sedarmayanti. 2010. Sumber Daya Masnusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta:
Mandar
Sinambela, LijanPoltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan
Implementasi. Jakarta: PT. BumiAksara
Sugiyono. 2007.Metode Penelitian pedidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif,
dan R&D. Bandung: ALFABETA
Sutarto. 2006. Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press
Syafiie, Inu Kencana, dkk, 1999. Ilmu Administrasi Publik. PT. Rineka Cipta.
Jakarta
Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori Aplikasi dan
Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
Widodo, Joko. 2005. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang:
Bayumedia Publishing.
Sumber Lain
http:bpn.go.id (10.59 AM 15/02/2015)
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, 2014-2016
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 2015, tentang Program Nasional Agraria (PRONA)
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tanggal
15 Pebruari 2014 Nomor 52/KEP-36.03/II/2014
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tanggal
20 Januari 2015 Nomor 67/KEP.36.03/I/2015 (lampiran)
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG ````
NOMOR : 521 / KEP. 36.03 / II / 201436
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TANGERANG NOMOR : 21/KEP.36.03/I/2014 TANGGAL 02 JANUARI 2014 TENTANG PENUNJUKAN
PETUGAS DAN SEKRETARIAT PELAKSANA PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN KEGIATAN
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH (PRONA) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2014
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan agar tidak
terganggunya kelancaran kegiatan dan sistim pelayanan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, berkaitan dengan
penunjukan petugas pelaksana dalam rangka pelaksanaan
Program Pengelolaan Pertanahan Kegiatan Percepatan
Pendaftaran Tanah (PRONA) Tahun Anggaran 2014,
dipandang perlu untuk merubah tugas beberapa nama dan
menunjuk kembali nama-nama petugas tersebut sebagai
pelaksana kegiatan dimaksud ;
b. bahwa penunjukan petugas pelaksana dimaksud, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi, keahlian, pengalaman dan / atau kemampuan yang bersangkutan yang dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas ;
c. bahwa penunjukan petugas pelaksana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor ;
MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan ;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah ;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sub
Bagian dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan ;
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah dengan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ;
19. Peraturan Direktur Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-41/PB/2012 ;
MEMPERHATIKAN : 1. DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun
Anggaran 2014 Nomor : DIPA-056.01.2.429853/2014
tanggal 05 Desember 2013.
2. Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. Banten Nomor : 01/KEP-
36.300/I/2014 tanggal 02 Jaunuari 2014.
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
TANGERANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA SURAT
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SERANG NOMOR : 21/KEP.36.03/I/2014 TANGGAL 02 JANUARI
2014 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS DAN SEKRETARIAT
PELAKSANA PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN
KEGIATAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH (PRONA)
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2014
KESATU : Merubah nama-nama dan tugas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang
ditunjuk dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 21/KEP.36.03/I/2014
tanggal 02 Januari 2014 menjadi nama-nama dan tugas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai
pelaksana Program Pengelolaan Pertanahan Kegiatan Percepatan
Pendaftaran Tanah (PRONA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang Tahun 2014 ;
KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Keputusan ini
dibebankan pada DIPA Petikan Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 056.01.2.429853/2014
tanggal 05 Desember 2013 ;
KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Lampiran Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Nomor : 21/KEP.36.03/I/2014 tanggal 02 Januari 2014, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku ;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan
dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya.
DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 15 Februari 2014
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TANGERANG
SUDARYANTO, SH, MM
NIP.19660811 198603 1 001
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta. 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten, di Serang. 3. Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya ; 4. Arsip ;
LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL : 15 Februari 2014
NOMOR : 52 / KEP. 36.03 / II / 20143
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS DAN SEKRETARIAT
PELAKSANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN
KEGIATAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH
(PRONA) PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014
NO KEGIATAN NAMA / NIP / PANGKAT / GOL
JABATAN STRUKTURAL
JABATAN/TUGAS DLM KEGIATAN
1 2 3 4 5
I Pelaksanaan Kegiatan / Sekretariat
1. AGUS NURINSANO, SH NIP. 19610420 198203 1 005 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Seksi Penga-turan dan Penataan Pertanaan
Penanggung Ja-wab Kegiatan
2. WISMAR SAWIRUDIN,BA, SH NIP. 19590921 197903 1 001 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Land-reform dan Konsolidasi Tanah
Koord. Pelaksana Teknis Kegiatan
3. HERI PURWANTO, S.Sos NIP. 19660422 198603 1 002 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Pena-tagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
Sekretaris
II Penyuluhan/Sosialisasi 1. VICTOR SIMANJUNTAK,SH.MH NIP. 19610109 1991023 1 002 Pembina (IV/a)
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Koord. Penyuluhan/ Penyuluh Desa Su-kabakti, Kec. Curug
2. AGUS NURINSANO, SH NIP. 19610420 198203 1 005 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Seksi Penga-turan dan Penataan Pertanaan
Penyuluh Desa Sukabakti, Kec. Curug
3. WISMAR SAWIRUDIN,BA, SH NIP. 19590921 197903 1 001 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Land-reform dan Konsolidasi Tanah
Penyuluh Desa Sukabakti, Kec. Curug
4. MULIAWARMAN, SH NIP. 19670202 199303 1 005 Penata (III/c)
Kepala Sub Seksi Pengendalian Perta-nahan
Penyuluh Desa Sukabakti, Kec. Curug
5. JOKO SUSANTO, A.Ptnh, M.Si NIP. 19660918 198903 1 002 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Penyuluh Desa Munjul, Kec. Solear
6. M A R W AN, SH NIP. 19620425 198503 1 009 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Pem-berdayaan Masyarakat
Penyuluh Desa Munjul, Kec. Solear
7. HERRY TRI CAYONO, SH NIP. 19601221 198903 1 002 Penata (III/C)
Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah
Penyuluh Desa Munjul, Kec. Solear
8. ENANG SETIAWAN, SH NIP. 19670401 199103 1 004 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Seksi Pengen-dalian dan Pemberda-yaan
Penyuluh Desa Bojong Kamal Kec. Legok
NO KEGIATAN NAMA / NIP / PANGKAT / GOL
JABATAN STRUKTURAL
JABATAN/TUGAS DLM KEGIATAN
9. HERI PURWANTO, S.Sos NIP. 19660422 198603 1 002 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tana dan Kawasan Tertentu
Penyuluh Desa Bojong Kamal Kec. Legok
10. ABDUL GANI, A.Ptnh NIP. 19680627 199103 1 003 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah
Penyuluh Desa Bojong Kamal Kec. Legok
11. FERNALDY.M.AMIN, SH, M.Si NIP. 19660611 199503 1 001 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pe-metaan
Penyuluh Desa Dangdeur Kec. Jayanti
12. KADI MULYONO, A.Ptnh, MM NIP. 197108212 199103 1 002 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Seng-keta an Konflik Perta-nahan
Penyuluh Desa Dangdeur Kec. Jayanti
13. ILMAN JUJUN PERMANA,S.Sit NIP. 19730727
Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan
Penyuluh Desa Dangdeur Kec. Jayanti
199303 1 001 Penata Tk.I (III/d)
III Pegumpulan Data Yuridis 1. ARINDRA NAINGGOLAN, B.Sc NIP. 19621124 198503 1 003 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Puldadis TMA Desa Munjul (281 bidang)
2. H.BAZZAR AMIEN,SH NIP. 19600113 198409 1 001 Penata Tk.I (III/d)
Pelaksana pada Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Puldadis TMA Desa Munjul (281 bidang)
3. Rd ORBANUS NOSAFIANTO,SH NIP. 19661101 1986702 1 002 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Puldadis TMA Desa Munjul (281 bidang)
4. W A K I M A NIP. 19610706 199003 1 008 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Puldadis T.Negara Desa Sukabakti (240 bidang)
5. M U S T A R NIP. 19610722 198503 1 004 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Puldadis T.Negara Desa Sukabakti (240 bidang)
6. S U K A T M A N NIP. 19600626 198603 1 006 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Puldadis T.Negara Desa Sukabakti (239 bidang)
7. H.SUDRAJAT, SH NIP. 19601004 198103 1 002 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Puldadis TMA Desa Sukabakti (237 bidang)
8. JOHAN, SH NIP. 19661212 199003 1 0026 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Puldadis TMA Desa Sukabakti (237 bidang)
9. S U L A R T O NIP. 19580905 198702 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Puldadis TMA Desa Sukabakti (237 bidang)
10. S A R T O N O NIP. 19660423 199011 1 002 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Puldadis TMA Desa Sukabakti (237 bidang)
11. BENYAMIN SAPUTRA
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah
Puldadis TMA Desa Sukabakti
NIP. 19660531 1986903 1 003 Penata Muda Tk.I (III/b)
& Pendaf-taran Tanah
(236 bidang)
12. I S M A I L NIP. 19600818 198903 1 007 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Puldadis TMA Desa Bojong Kamal (250 bidang)
13. FIRMANSYAH NIP. 19601211 198503 1 0097 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Puldadis TMA Desa Bojong Kamal (250 bidang)
14. ASEP ERWIN,SH NIP. 19740825 199403 1 002 Penata Muda (III/a)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Puldadis TMA Desa Dangdeur (277 bidang)
15. P A I N O NIP. 19640713 198503 1 004 Pengatur (II/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Puldadis TMA Desa Dangdeur (277 bidang)
IV Pegolahan Data 1. MULIAWARMAN, SH NIP. 19670202 199303 1 005 Penata (III/c)
Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
Pengelolaan Keu-angan dan Ang-garan
2. ARINDRA NAINGGOLAN, B.Sc NIP. 19621124 198503 1 003 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Pengl. Data Yuridis Desa Munjul (281 bidang)
3. H.BAZZAR AMIEN,SH NIP. 19600113 198409 1 001 Penata Tk.I (III/d)
Pelaksana pada Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pengl. Data Yuridis Desa Munjul (280 bidang)
4. Rd ORBANUS NOSAFIANTO,SH NIP. 19661101 1986702 1 002 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Pengl. Data Yuridis Desa Munjul (280 bidang)
IV Pendampingan/Monitoring 5. W A K I M A NIP. 19610706 199003 1 008 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Pengl. Data Yuridis Desa Sukabakti (240 bidang)
6. M U S T A R NIP. 19610722 198503 1 004
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran
Pengl. Data Yuridis Desa Sukabakti (240 bidang)
Penata (III/c) Tanah
7. S U K A T M A N NIP. 19600626 198603 1 006 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Pengl. Data Yuridis Desa Sukabakti (239 bidang)
8. H.SUDRAJAT, SH NIP. 19601004 198103 1 002 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Pengl. Data Yuridis Desa Sukabakti (237 bidang)
9. JOHAN, SH NIP. 19661212 199003 1 0026 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Pengl. Data Yuridis Desa Sukabakti (237 bidang)
10. S U L A R T O NIP. 19580905 198702 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Pengl. Data Yuridis Desa Sukabakti (237 bidang)
11. S A R T O N O NIP. 19660423 199011 1 002 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Pengl. Data Yuridis Desa Sukabakti (237 bidang)
12. BENYAMIN SAPUTRA NIP. 19660531 1986903 1 003 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Pengl. Data Yuridis Desa Sukabakti (236 bidang)
13. I S M A I L NIP. 19600818 198903 1 007 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Pengl. Data Yuridis Desa Bojong Kamal (250 bidang)
14. FIRMANSYAH NIP. 19601211 198503 1 0097 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Pengl. Data Yuridis Desa Bojong Kamal (250 bidang)
15. ASEP ERWIN,SH NIP. 19740825 199403 1 002 Penata Muda (III/a)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Pengl. Data Yuridis Desa Dangdeur (277 bidang)
16. P A I N O NIP. 19640713 198503 1 004 Pengatur (II/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Pengl. Data Yuridis Desa Dangdeur (277 bidang)
17. H.SAMSUDIN, SH Pelaksana pada Pengl. Administrasi
NIP. 19580206 198303 1 004 Penata Muda Tk. I (III/b)
Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Data Yuridis
18. H.DONY PERMANA NIP. 19620212 198603 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Pengaturan dan Penata-an Pertanahan
Pengl. Administrasi Data Yuridis
19. LIBERSON ARITONANG NIP. 19610122 196603 1 004 Penata Muda Tk. I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Pengaturan dan Penata-an Pertanahan
Pengl. Administrasi Data Yuridis
20. S A W I Y A NIP. 19610709 198703 1 004 Pengatur Muda (III/a)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Pengl. Administrasi Data Yuridis
V Pemeriksaan Tanah A A. Pemeriksaan Tanah /
Penelitian Lapang
1. MULIAWARMAN, SH NIP. 19670202 199303 1 005 Penata (III/c)
Kepala Sub Seksi Pengendalian Perta-nahan
Wk.Ket Tim-I Pan A Pengk.Hak Desa Sukabakti
2. JAJUK KUSTIAWAN, SH NIP. 19630121 198903 1 005 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan
Ang.Tim-I Pan A Pengk.Hak Desa Sukabakti
3. KEPALA DESA/KELURAHAN
Kepala Desa/Kel Letak Tanah
Ang.Tim-I Pan A Pengk.Hak Desa Sukabakti
4. HERRY TRI CAHYONO, SH NIP. 19601221 198903 1 002 Penata (III/c)
Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah
Wk.Ket Tim-II Pan A Pemb. Hak Desa Sukabakti, UKM & Petani
5. H. HERMAN SUSANTO, SH NIP. 19600919 198603 1 005 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan
Ang.Tim-II Pan A Pemb. Hak Desa Sukabakti, UKM & Petani
6. KEPALA DESA/KELURAHAN
Kepala Desa/Kel Letak Tanah
Ang.Tim-II Pan A Pemb. Hak Desa Sukabakti, UKM & Petani
7. ABDUL GANI, A.Ptnh
Kepala Sub Seksi Tematik dan
W.Ket Tim-III Pan A Pengk.Hak
NIP. 19680627 199103 1 003 Penata Tk.I (III/d)
Potensi Tanah Desa Munjul
8. JAZULI HASAN, SH NIP. 19610604 198503 1 009 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan
Ang.Tim-III Pan A Pengk.Hak Desa Munjul
9. KEPALA DESA/KELURAHAN
Kepala Desa/Kel Letak Tanah
Ang.Tim-III Pan A Pengk.Hak Desa Munjul
10. ILMAN JUJUN PERMANA,S.Sit NIP. 19730727 199303 1 001 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan
W.Ket Tim-IV Pan A Pengk. Hak Desa B Kamal-Dangdeur
11. DADANG SURYAWAN, SH NIP. 19600602 198203 1 003 Penata Tk.I (III/d)
Pelaksana pada Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan
Ang.Tim-IV Pan A Pengk. Hak Desa B Kamal-Dangdeur
12. KEPALA DESA/KELURAHAN
Kepala Desa/Kel Letak Tanah
Ang.Tim-IV Pan A Pengk. Hak Desa B Kamal-Dangdeur
B. Sidang Panitia Pemerik-saan Tanah “A”
1. WISMAR SAWIRUDIN,BA, SH NIP. 19590921 197903 1 001 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Land-reform dan Konsolidasi Tanah
Ketua Tim-I Pan A Pengk.Hak Desa Sukabakti
2. MULIAWARMAN, SH NIP. 19670202 199303 1 005 Penata (III/c)
Kepala Sub Seksi Pengendalian Perta-nahan
Wk.Ket Tim-I Pan A Pengk.Hak Desa Sukabakti
3. JAJUK KUSTIAWAN, SH NIP. 19630121 198903 1 005 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan
Ang.Tim-I Pan A Pengk.Hak Desa Sukabakti
4. KEPALA DESA/KELURAHAN
Kepala Desa/Kel Letak Tanah
Ang.Tim-I Pan A Pengk.Hak Desa Sukabakti
5. TETENG IRIANDI NIP. 19630121 198903 1 005 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
Sek.Tim-I Pan A Pengk.Hak Desa Sukabakti
1. Pengumpulan Data Yuridis
6. MARWAN, SH NIP. 19620425 198503 1 009
Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Ketua Tim-II Pan A Pemb. Hak Desa Sukabakti,
Penata Tk.I (III/d) UKM & Petani
1. Pengumpulan Data Yuridis
7. HERRY TRI CAHYONO, SH NIP. 19601221 198903 1 002 Penata (III/c)
Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah
Wk.Ket Tim-II Pan A Pemb. Hak Desa Sukabakti, UKM & Petani
1. Pengumpulan Data Yuridis
8. H. HERMAN SUSANTO, SH NIP. 19600919 198603 1 005 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan
Ang.Tim-II Pan A Pemb. Hak Desa Sukabakti, UKM & Petani
9. KEPALA DESA/KELURAHAN
Kepala Desa/Kel Letak Tanah
Ang.Tim-II Pan A Pemb. Hak Desa Sukabakti, UKM & Petani
1. Pengumpulan Data Yuridis
10. DADANG ZAENUDDIN NIP. 19600903 199703 1 001 Penata Muda (III/a)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah dan Pendaf taran Tanah
Sek.Tim-II Pan A Pemb. Hak Desa Sukabakti, UKM & Petani
11. HERI PURWANTO, S.Sos NIP. 19660422 198603 1 002 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
Ketua Tim-III Pan A Pengk.Hak Desa Munjul
12. ABDUL GANI, A.Ptnh NIP. 19680627 199103 1 003 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah
W.Ket Tim-III Pan A Pengk.Hak Desa Munjul
13. JAZULI HASAN, SH NIP. 19610604 198503 1 009 Penata (III/c)
Pelaksana pada Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan
Ang.Tim-III Pan A Pengk.Hak Desa Munjul
14. KEPALA DESA/KELURAHAN
Kepala Desa/Kel Letak Tanah
Ang.Tim-III Pan A Pengk.Hak Desa Munjul
15. SAPTONO, SH NIP. 19611023 198503 1 004 Penata Tk.I (III/d)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah dan Pendaf Tanah
Sek.Tim-III Pan A Pengk.Hak Desa Munjul
16. KADI MULYONO, A.Ptnh, MM NIP. 197108212 199103 1 002 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Seng-keta an Konflik Perta-nahan
Ket Tim-IV Pan A Pengk. Hak Desa B Kamal-Dangdeur
17. ILMAN JUJUN PERMANA,S.Sit NIP. 19730727
Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan
W.Ket Tim-IV Pan A Pengk. Hak Desa B Kamal-Dangdeur
199303 1 001 Penata Tk.I (III/d)
18. DADANG SURYAWAN, SH NIP. 19600602 198203 1 003 Penata Tk.I (III/d)
Pelaksana pada Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan
Ang.Tim-IV Pan A Pengk. Hak Desa B Kamal-Dangdeur
19. KEPALA DESA/KELURAHAN
Kepala Desa/Kel Letak Tanah
Ang.Tim-IV Pan A Pengk. Hak Desa B Kamal-Dangdeur
20. H. BENNY ANIS NIP. 19500130 198303 1 002 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah dan Pendaf taran Tanah
Sek.Tim-IV Pan A Pengk. Hak Desa B Kamal-Dangdeur
VI Penerbitan SK Hak/Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis
1. SUDARYANTO, SH, MM NIP. 19660811 198603 1 001 Pembina Tk.I (IV/b)
Kepala Kantor Penandatanganan SK,BA Pengsh dan kesimpulan akhir
Penerbitan SK Hak/Berita Acara Pengesahan
2. JOKO SUSANTO, A.Ptnh, M.Si NIP. 19660918 198903 1 002 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Penandatanganan Pengumuman, pa- raf SK, BA Pengsh
3. AGUS NURINSANO, SH NIP. 19610420 198203 1 005 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Seksi Penga-turan dan Penataan Pertanaan
Mengoreksi Pengu-muman dan SK. Hak/BA.Pengsh
6. HERI PURWANTO, S.Sos NIP. 19660422 198603 1 002 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
Mengoreksi SK. Pemberian Hak
2. Pengolahan Data Pe -ngumpulan Data Yuridis
4. HERRY TRI CAHYONO, SH NIP. 19601221 198903 1 002 Penata (III/c)
Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah
Memeriksa dan pa-raf SK.Pemberian Hak
5. I NYOMAN MARTA, SH,MH NIP. 19641231 198603 1 019 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak
Memeriksa dan pa-raf Pengumuman, SK.Hak/BA.Pengsh
7. WENDI SUPARTO, SH NIP. 19770314 199603 1 001 Penata Muda Tk.I
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah dan Pendaf Tanah
Pengl. Administrasi SK.Hak / BA.Penge sahan
(III/b)
8. I S M A I L NIP. 19600818 198903 1 007 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah dan Pendaf Tanah
Pengl. Administrasi SK.Hak / BA.Penge sahan
9. HALIMATUS SYADIYAH NIP. 19820225 200212 2 001 Pengatur (III/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah dan Pendaf Tanah
Pengl. Administrasi SK.Hak / BA.Penge sahan
VII Penerbitan Seripikat 1. SUDARYANTO, SH, MM NIP. 19660811 198603 1 001 Pembina Tk.I (IV/b)
Kepala Kantor Penanda tanganan sertipikat dan ke-simpulan akhir
2. FERNALDY.M.AMIN, SH, M.Si NIP. 19660611 199503 1 001 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pe-metaan
Mengkoordinir pe-nyelesaian Surat Ukur
3. JOKO SUSANTO, A.Ptnh, M.Si NIP. 19660918 198903 1 002 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Mengoreksi dan paraf sertipikat
4. WISMAR SAWIRUDIN,BA, SH NIP. 19590921 197903 1 001 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Land-reform dan Konsolidasi Tanah
Mengkoordinir pe-nyelesaian sertipikat
5. ILMAN JUJUN PERMANA,S.Sit NIP. 19730727 199303 1 001 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan
Menandatangani Surat Ukur
VI Pengukuran Bidang Tanah
6. I NYOMAN MARTA, SH,MH NIP. 19641231 198603 1 019 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak
Memeriksa dan paraf sertipikat
7. H. SUDARNO, SH. NIP. 19590815 198503 1 007 Penata Tk.I (III/d)
Pelaksana pada Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
Menyiapkan Surat Ukur
8. DARMA PUTRI MAYANG NIP. 19680629 198903 2 001
Pelaksana pada Seksi Survei,Pengukuran dan Pemetaan
Menyiapkan Surat Ukur
Penata Muda Tk. I (III/b)
9. J O H A N, SH NIP. 19661212 199003 1 006 Penata Muda Tk. I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah dan Pendaf Tanah
Menyiapkan sertipikat
10.S U L A R T O NIP. 19580905 198702 1 001 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah
Menyiapkan sertipikat
12.HALIMATUS SYADIYAH NIP. 19820225 200212 2 001 Pengatur (III/c)
Pelaksana pada Seksi Hak Tanah dan Pendaf Tanah
Pengl. Administrasi sertipikat
VIII Supervisi dan pelaporan 1. AGUS NURINSANO, SH NIP. 19610420 198203 1 005 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Seksi Penga-turan dan Penataan Pertanaan
Penanggung Ja-wab Kegiatan
2. Petugas Pengolahan Data Pengukuran
2. Drs M HERU HERLAMBANG NIP. 19670325 198903 1 001 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Sekretaris I
2. Petugas Pengolahan Data Pengukuran
2. WISMAR SAWIRUDIN,BA, SH NIP. 19590921 197903 1 001 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Land-reform dan Konsolidasi Tanah
Sekretaris II
3. HERI PURWANTO, S.Sos NIP. 19660422 198603 1 002 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
Anggota
5. Dra WASITO ARYATI NIP. 19690502 199403 2 003 Penata Tk.I (III/d)
Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian
Anggota
6. ARZINAL,S.Sit. NIP. 19731210 199503 1 002 Penata Mua Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Seksi Pengaturan an Penata-an Pertanahan
Anggota
7. HARRI PERMANA ENDRA NIP. 19771219
Pelaksana pada Seksi Pengaturan an Penata-an
Anggota
201101 1 001 Pengatur Muda (II/a)
Pertanahan
8. NANI CARNANI NIP. 19620709 198702 2 001 Penata Muda Tk.I (III/b)
Pelaksana pada Urusan Perencanaan dan Keuangan
Bendahara
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TANGERANG
SUDARYANTO, SH, MM
NIP.19660811 198603 1 001
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG ````
NOMOR : 67 / KEP. 36.03 / I / 201536
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG NOMOR
33/KEP.36.03/I/2015 TANGGAL 05 JANUARI 2015 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS
PELAKSANA PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN KEGIATAN SERTIPIKASI TANAH KATEGORI V (PRONA)
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor
33/KEP.36.03/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang
Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana
Program Pengelolaan Pertanahan Kegiatan Sertipikasi Tanah
Kategori V (PRONA) Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang sebagai Penanggung Jawab dan
Petugas Pelaksana kegiatan dimaksud ;
d. bahwa dalam rangka penyesuaian sub kegiatan dan percepatan pelaksanaan pengukuran atas bidang-bidang tanah yang menjadi obyek kegiatan tersebut diatas, sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 10/36.03/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 dan penunjukan Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tersebut huruf a diatas menjadi sebagaimana ditetapkan pada Diktum KESATU dibawah ini ;
e. bahwa penunjukan dan/atau perubahan sub kegiatan dan petugas pelaksana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
23. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
24. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional ;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja ;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Priode Tahun 2014-2019 ;
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162PMK.05/2013 tentag Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
33. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
34. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;
35. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan ;
36. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah ;
37. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusan dan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan ;
38. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 - 2031 ;
40. Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 534/KEP-2.2/XII/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2015 ;
41. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ;
Memperhatikan : 1. DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun
Anggaran 2015 Nomor : DIPA-056.01.2.429853/2015
tanggal 14 November 2014 ;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Banten Nomor 01/KEP-36.10/I/2015 tanggal
02 Januari 2015 dan perubahannya Nomor 19/KEP-36/I/2015
tanggal 20 Januari 2015 tentang Penunjukan Kecamatan pada
Kabupaten/Kota di Propinsi Banten sebagai Lokasi Sertipikasi
Tanah Prona Tahun Aggaran 2015 ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG NOMOR
33/KEP.36.03/II/2015 TANGGAL 05 JANUARI 2015 TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS
PELAKSANA PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN
KEGIATAN SERTIPIKASI TANAH KATEGORI V (PRONA) PADA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN
2015.
KESATU : Merubah sub kegiatan dan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang
ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang Nomor 32/KEP.36.03/I/2015 tanggal 5
Januari 2015 serta menetapkan sub kegiatan dan nama-nama
Pegawai Negeri Sipil / Surveyor di Lingkungan Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang sebagai penanggung jawab dan petugas
pelaksana Program Pengelolaan Pertanahan Kegiatan Sertipikasi
Tanah Kategori V (Prona) Kantor Pertanahan Kabupaten
Tangerang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
dan II Keputusan ini ;
KEDUA : Petugas Pelaksana dimaksud terdiri dari Penanggung Jawab
Kegiatan, Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan, Sekretaris,
Petugas Penyuluh/Sosialisasi, Petugas Pengumpul Data, Petugas
Pengukuran Bidang Tanah dan Petugas Pemeriksaan Tanah,
dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
1. Penananggung Jawab Kegiatan :
a. Penanggung Jawab, mempunyai tugas :
- Memberikan bimbingan dan arahan kepada pelaksana kegiatan sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan ;
- Melakukan observasi terhadap lokasi, tingkat partisipasi masyarakat serta perangkat Desa/Kelurahan yang wilayahnya akan dijadikan obyek PRONA;
- Mengawasi terlaksananya kegiatan serta tahapan pencairan anggaran dan pertanggung jawabannya sesuai tahapan kegiatan yang telah direncanakan ;
- Membantu memecahkan masalah dan mencarikan solusi penyelesaian serta mengkonsultasikan hambatan dan masalah yang bersifat startegis, apabila ditemui kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ;
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksana teknis kegiatan, pengolah data dan satuan tugas, agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu;
b. Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana lokasi dan target kegiatan serta mengusulkannya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi melalui Penanggung Jawab kegiatan ;
b. Mengkoordinir Petugas Pelaksana, memberikan arahan dan pembinaan serta bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan ;
c. Melakukan koordinasi antar Seksi dan Sub Seksi terkait serta Panitia Pemeriksaan tanah “A” ;
d. Melaporkan progress dan perkembangan kegiatan kepada Penanggung Jawab Kegiatan dan Kepala Kantor ;
e. Menyusun laporan secara periodik sesuai ketentuan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten ;
c. Sekretaris, mempunyai tugas :
f. Mengkoordinir kegiatan kesekretariatan dan menyiapkan bahan pendukung dan alat tulis kantor ;
g. Menyusun Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan;
h. Membantu Koordinator dalam memonitor pengerjaan pengolahan data ;
i. Melaporkan progres dan perkembangan pekerjaan kepada Koordinator Pelaksana ;
2. Pelaksana Kegiatan :
a. Petugas Penyuluh/Sosialisasi, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana dan menyiapkan meteri penyuluhan ;
b. Membangun kesepahaman dan kesiapan aparat Desa/Kelurahan dalam menunjang terlaksananya kegiatan PRONA, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku ;
c. Menyampaikan dan menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, data-data/kelengkapan yang diperlukan untuk kelengkapan permohonan sertipikat ;
d. Memfasilitasi kedatangan petugas yuridis dalam melakukan tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan pihak Pemerintah Desa/ Kelurahan;
b. Pengumpul Data, mempunyai tugas :
a. Manyusun rencana kerja pengumpulan data yuridis ;
b. Meneliti dan menyiapkan kelengkapan data yuridis dan teknis serta melakukan pengumpulan data Yuridis
di Lapangan ;
c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Kantor Desa untuk melengkapi dokumen persyaratan yuridis yang diperlukan ;
d. Menyusun Riwayat Tanah ;
e. Melakukan koordinasi dengan Petugas Ukur untuk menyusun Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI.201) ;
f. Menyerahkan berkas kapada Panitia “A” ;
g. Membantu menyiapkan dan melakukan Koordinasi dalam pembuatan dan penyelesaian DI. 203 Daftar Tanah, Surat Ukur. Buku Tanah, Sertipikat Hak
Atas Tanah, Daftar Peta DI. 311 dan DI. 311 A, Daftar Penyelesaian Pekerjaan DI. 301 A ;
h. Melaporkan progres pekerjaan kepada koordinator Pelaksana.
c. Petugas Pengukuran Bidang Tanah :
a. Menyusun rencana kerja pengukuran bidang tanah berdasarkan daftar nama dan bidang-bidang tanah yang telah didata oleh Petugas Yuridis ;
b. Mengkoordinasikan keberadaan pemilik bidang-bidang tanah yang berbatasan pada saat dilakukannya pengukuran, dengan pihak pemohon dan/atau pihak Desa/Kelurahan ;
c. Memeriksa dan memastikan keberadaan tanda batas yang menjadi batas bidang-bidang tanah yang akan diukur ;
d. Melakukan pengukuran bidang tanah di Lapangan ;
e. Menyerahkan data hasil ukur kepada petugas dan/atau Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;
f. Memeriksa kelengkapan hasil ukur yang diserahkan oleh petugas ukur ;
g. Menghitung dan menyimpulkan data hasil ukur ;
h. Memberikan NIB dan menyiapkan Peta Bidang Tanah ;
i. Melakukan ploting sebelum bidang-bidang tanah tersebut diterbitkan Peta Bidang Tanahnya ;
j. Mengoreksi dan memvalidasi Peta Bidang Tanah ;
k. Memetakan hasil ukur bidang tanah tersebut pada Peta Bidang Tanah ;
l. Menyiapkan dan memvalidasi Surat Ukur ;
m. Menyerahkan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur tersebut kepada Petugas Pengumpul Data ;
d. Panitia PemeriksaanTanah “A” : - Pemeriksa Tanah, mempunyai tugas :
• Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan;
• Melakukan penelitian dan pengkajian menganai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya serta mengumpulkan keterangan/ penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan ;
• Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah dan batas-batas bidang tanah yang dimohon serta meneliti kesesuaian penggunaan tanahnya dengan Rencana Tata Ruang setempat ;
• Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
- Pengolah Data/Sidang Panitia ”A” • Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data
yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya ;
• Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan dan menuangkannya dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atau Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia ;
KETIGA : Sepanjang diperlukan, dimungkinkan untuk merekrut pegawai tidak
tetap di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggerang
atau tenaga diluar Pegawai Negeri Sipil sebagai pembantu
kegiatan yang bekerja secara sukarela, baik yang berasal dari
aparat Desa/Kelurahan maupun tenaga lainnya yang bersedia
membantu secara sukarela ;
KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Keputusan ini
dibebankan pada DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-056.01.2.429853/2015
tanggal 14 November 2014 ;
KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor
33/KEP.36.03/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku ;
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan
dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya.
DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 20 Januari 2015
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TANGERANG
SUDARYANTO, SH, MM
NIP.19660811 198603 1 001
SUDARYANTO, SH, MM
KABUPATEN TANGERANG
SUDARYANTO, SH, MM
NIP.19660811 198603 1 001
KABUPATEN TANGERANG
SUDARYANTO, SH, MM
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Sekretaris Utama, di Jakarta ;
2. Gubernur Banten, di Serang ; 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten, di Serang ; 4. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara, di Serang ; 5. Bupati Tangerang, di Tigaraksa ; 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Tangerang, di Tangerang ; 7. Para Kepala Kecamatan terkait, di Tangerang ; 8. Para Kepala Desa/Kelurahan terkait, di Tangerang ;
MATRIKS TRANSKRIP WAWANCARA
1. Indikator Produktivitas
Q1
Pertanyaan Informan
Apa saja yang dijelaskan pada saat penyuluhan atau sosialisasi PRONA
I,I.1
“pada penyuluhan atau sosialisasi dilakukan satu kali pertemuan karena saya rasa untuk sosialisasi kegiatan ini para peserta dan aparat desa sudah banyak yang tahu dan
terberbenturnya anggaran serta waktu pengerjaan yang hanya dilakukan setahun anggaran ini saja. “
“pada proses sosialisasi kami menerangkan dan menjelaskan tetang persyartan-persyaratan yang pemohon
harus melengkapi beberapa persyaratan seperti melampirkan fotocopy KTP, bukti-bukti asli kepemilikan
atau perolehan tanah, SPPT/PBB, dan menyerahkan bukti BPHTB dan PPh, kemudian saya menyakinkan kepada
masyarakat bahwa PRONA sudah dibiayai oleh DIPA atau aggaran pemerintah kecuali pembiayaan atas materai,
pajak, foto copy surat-surat yang berkenaan dengan kepemilikan tanah yang dibebani oleh pemohon”
Q2
Pertanyaan Informan
Bagaimana petugas pelaksana PRONA mengkordinir pengumpulan data yuridis?
I.I.1
“untuk pengumpulan data, sebenarnya bukan tugas saya tapi setelah penyuluhan, kami meminta perangkat desa atau kelurahan membentuk tim khusus untuk pelaksanaan prona
dengan menunjuk kordinator yang mengkordinir pengumpulan persyaratan pemohon, agar pelaksanaan pengumpulan data berjalan dan terkodinir lebih cepat”
I.1.2.1
“satgas minta bantuan perangkat desa/kelurahan untuk menunjuk kordinator yang bersedia untuk dalam rangka
menyiapkan mengumpulkan data atau surat-surat kepemelikan tanah”
I.1.2.2 “puldadis minta bantuan ke perangkat desa untuk menunjuk kordinator yang bersedia untuk mengumpulkan data yang
diperlukan dalam permohonan PRONA”
I.1.2.3 “kadang saya sendiri turun langsung menemui orang desa, tapi sebelumnya sudah janjian dulu, tapi kadang juga orang
desa yang ke kantor untuk nyerahin berkas”
I.1.3.1
“setelah penyuluhan, BPN meminta bantua kepada menunjuk atau membentuk tim siapa yang bertangung jawab untuk mengumpulkan data-data permohonan
kepeserta prona, maka ditunjuk koordinator pengumpul persyaratan yaitu ketua RT atau RW”
I.1.3.2 “biar gampang mengkordinir pengumpulan data, dibuat tim khusus per RT atay RW, jadi dari BPN gak harus satu-satu
nyamamperin pemohon untuk mengumpulkan data”
I.1.3.3
“saat penyeluhan BPN juga meminta prangkat Desa untuk membetuk kelompok dan menunjuk Koordinator yang dapat
dihubungi, nah dari situ saya ditunjuk oleh pihak keluarahan untuk menjadi kordinator yang bertugas
memberi tahu kepada calon peserta apa saja yang harus dikumpulkan oleh mereka yang mau mengikuti PRONA”
I.1.3.4
“pengumpulan data dikordinir ke saya sabagai ketua RT. terus kalau data yang dikumpul sudah lengkap saya
komunikasikan sama petugas dari BPN, tapi sebelumnya saya kabarin ke pihak desa dulu”
Q3
Pertanyaan Informan
Kendala-kendala apa saja yang dihadapai dalam melaksanakan PRONA
I.I.1
“setiap kegiatan pasti ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan PRONA kendalanya adanya tanah yang
overlap dan para peserta PRONA tidak bersedia membayar BPHTB kemudian mengundurkan diri”
I.1.2.1
“kendalanya tuh seperti tanah sudah dijual pada saat pembuatan sertipikat, tidak membayar SSP-BPHTB,
luasnya tidak mau kurang misalnya uda diukur ternyata ada kurang luas terkadang pemohon tidak mau, AJB (akta jual
beli) di Bank, dan penyerahan kekurangan persyataran
yang lama”
I.1.2.2
“pada saat pengumpulan data dan pengelola data, kendalanya yaitu terjadinya overlap, tidak bisa memberikan SPP-BPHTB, karena mutlak kalau tanah negara pemohon berkewajiban harus membayar SPP-BPHTB walau nanti
jumlahnya nol rupiah, terus penyerahan kekurangan persyataran yang lama”
I.1.2.3 “kendalanya pengumpulan data kekurangan yang lama dari
pemohon”
I.1.3.1
kendalanya, seperti ini contohnya tanah yang didaftar adalah tanah perorangan, setelah di cek ternyata tanah
tersebut sudah menjadi atas nama PT, kemudian pemohon yang mengundurkan diri karena tidak sanggup membayar
BHTB dan penunjukan bukti oper alih garapan yang kurang lengkap atas riwayat tanahnya”
I.1.3.2 “kendalanya waktu sih mba, kita harus bolak balik ke
kantor BPN, terus pemberkasan yang gak lengkap, serta”
I.1.3.3 “kendalanya pemohon suka lama melengkapi berkas, sama
pemohon tidak bisa menujukan tanda batas atau patok”
I.1.3.4 “kendalanya dalam melengkapi berkas pemohon suka lama,
biasanya riwayat tanahnya yang kurang lengkap”
Q4
Pertanyaan Informan
Apakah yang dijelaskan oleh petugas pelaksana PRONA pada saat penyuluhan mudah dipahami
I.2.1.1
“paham kok mba pada saat penyuluhan saya hadir, disana dijelasin cara pensertipikasian tanah, terus pembiayaannya ditanggung oleh BPN kecuali bayar pajak BPHTB, fotocopy
surat-surat sama materai itu kita urus dan bayar sendiri, ngejelasin persyaratan apa saja yang harus dikumpulkan”
I.2.1.2
“pada saat penyuluhan saya tidak hadir, karena penyuluhannya pada jam kerja mba lagi juga saya rasa penyuluhannya membahas garis besarnya saja prosedur
dan mekanismenya pembuatan sertipikat”
I.2.1.3 “pada saat penyuluhan saya tidak hadir karena ada urusan
pekerjaan, jadi saya tidak memahami apa saja yang dijelaskan”
I.2.1.4 “saya tidak tahu kalau ada penyuluhan, tapi saya tau kalau
ada pemutihan untuk pembuatan sertipikat”
2. Indikator Kuliatas Pelayanan
Q1
Pertanyaan Informan
Apakah Penyelesaian PRONA sudah sesuai prosedur
I.I.1
“penyelesaian PRONA sudah sesuai dengan prosedur yang ada, setelah pengumpulan data yuridis, petugas
pengelolaan data menuangkan pada Berita Acara, Risalah Panitia dan Surat Keputusan Pemberian Hak, kemudian
penerbitan sertipikat berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak untuk Tanah Negara”
I.1.2.1
“kalau penyelesaiannya sudah sesuai dengan prosedur setelah pengumpulan data kalau tanah Negara kan
dilakukan sesuai permohonan pemberian hak, maksudnya langsung diproses oleh panitia “A” untuk diproses surat
keputusan pemberian haknya”
I.1.2.2
“kalau penyelesaiannya sudah sesuai prosedur kalau prona tanah Negara penyelesaian bukan pake pengumuman tapi
pake sk, jadi prosesnya dilakukan sesuai penetapan pemberian hak, yaitu setelah lengkap data yuridisnya, dilakukan pembuatan berita acara lapangan, risalah
panitia pemeriksa tanah, RPD, baru dituangkan ke surat keputusan dan baru itu dilajut ke penerbitan sertipikat”
I.1.2.3
“sudah sesuai prosedur kok, kalau untuk tanah Negara sama halnya permohonan penetapan pemberian hak,
setelah dikumpulkan datanya dibuatin risalah, rpd sama sknya, terus penerbitan sertipikat”
Q2
Pertanyaan Informan
Apakah Penyelesaian PRONA sudah tepat waktu
I.I.1
“kegiatan PRONA di Kabupaten Tangerang ini target pengerjaan dan waktu penyelesaiannya yang ditentukan dari pusat dan dipilih per kecamatan oleh pihak kanwil, kemudian dibagi-bagi lagi oleh kantor pertanahan kota
atau kabupaten perdesa atau kelurahan, dan target
penyelesaiannya satu tahun anggaran, untuk kabupaten tangerang sendiri untuk tanah Negara tahun yaitu 2014 yaitu 727 orang/bidang hanya di Kelurahan Sukabakti,
sedangkan untuk tahun 2015 yaitu 131orang/bidang teridiri dari Desa Babakan, Kelurahan Sukabati dan Desa Munjul,
dari taget tersebut nanti akan dibagikan lagi untuk pelaksanaannya kepada petugas pelaksana PRONA sesuai
Surat Keputusan Kepala Kantor tentang PenunjukanPenanggung Jawab dan Petugas Pelaksana
PRONA”
I.1.2.1
““bisa dikatakan kurang tepat waktu ya , karena untuk tahun 2014 data yuridis yang didaftarkan calon peserta prona targetnya ada 245orang/bidang dan yang diolah
datanya hingga jadi sk penetapan pemberian hanya 237orang/bidang, untuk sisanya 8 orang dipending dulu
karena masih kurang persyaratannya, kemudian sk pemberian haknya itu di daftarkan untuk penerbitan
sertipikat namun saat proses penerbitan 3orang/bidang yang belum jadi karena masih tersendat di subsi
pengukuran untuk cetak gambar disk dan sunya, dan 231 sertipikat sudah dibagikan namun tidak secara
berbarengan, karena ketentuan tanah Negara kan harus bayar BPHTB”
I.1.2.2
“pengerjaan prona tepat waktu untuk yang berkasnya lengkap , PRONA tahun 2014 di Kelurahan Sukabakti
peserta yang memohon PRONA yaitu 243 orang/bidang, sedangkan yang lolos administrasi dan lanjut untuk
pengerjaan pemberian haknya hanya 236 orang /bidang, dan yang 7 orang/bidang lagi adanya kekurangan dalam administrasi persyaratan, kemudian sertipikat yang jadi
hanya 231 orang/bidang, yang 5 lagi diindikasikan adanya overlap”
I.1.2.3
“untuk prona yang saya pegang no sknya sudah dibooking, tapi pengerjaanya sedang dikerjakan jadi menurut saya
untuk ketepatan waktu masih belum, karena pasti sertipikatnya belum selesai”
I.1.3.1
““belum bisa dikatakan tepat waku, karena pada desa Munjul target tahun 2015 untuk tanah negarakan 71 orang
yang didaftar ke BPN, tapi yang baru proses 67 orang, yang sisanya 4 belum masih dipending dulu”
I.1.3.2 “belum, dikatakan tepat waktu kan itu ditargetkan tahun ini selesai, tapi masih ada yang belum diserahkan sertipikatnya
ke peserta prona”
I.1.3.3 “tepat waktu untuk yang mampu membayar BPHTB, tapi
yang belum membayar masih ditahan BPN soalnya itu adalah kewajiban pemohon”
I.1.3.4
“mungkin sertipikatnya sudah jadi tapi belum diserahkan karena biasanya belum membayar pajak, atau bisa jadi ada kekurangan data seperti riwayat tanah yang kurang jelas, jadi sampai tahap penyerahan sertipikat dikatakan belum
tepat waktu”
I.2.1.1 “untuk penyerahan sudah tepat waktu karena punya saya
BPHTBnya uda dibayar”
I.2.1.2 “karena waktu itu saya belum menyerahkan riwayat tanah,
sama belum bayar BPHTB jadi punya saya telat dikasihnya”
I.2.1.3 “saya ikut PRONA dari 2015 sampe sekarang belum
diserahkan sertipikatnya, katanya masih dalam pencetakan sertipakat”
I.2.1.4 “saya dari tahun 2015 buat sertipikat sampe saat ini belum
diserahkan katanya sih sertipikatnya lagi tahap pencetakan”
3. Indikator Responsivitas
Q1
Pertanyaan Informan
Bagaimana caranya menanggapai keluhan yang ada pada
masyarakat dalam pelaksanaan PRONA
I.I.1 “kalau ada keluhan, kita tampung dulu apa saja
keluhannya, nanti saat rapat kordinasi PRONA keluhan tersebut dibicarakan dan dicari jalan keluarnya”
Q2
Pertanyaan Informan
Bagaimana cara menyelesaikan kendala-kendala dalam
pelaksanaan PRONA
I.I.1
“kendalanya apa dulu kalau serperti yang saya utarkan adanya overlap, dari pihak BPN harus mencari tahu siapakah pemilik tanah yang benar, kalau tanah tersebut sudah atas nama PT,
kita pending4, dulu sertipikat tidak dilanjutkan sementara, kalau permasalahannya tidak mau membayar BPHTB mau tidak mau kita tukar pemohon yang mau dan bersedia dan calon pemohon baru itu harus ngumpulin data yuridis kembali, pokoknya kalau
ada permasalahan sertipikat sudah jadi tapi terjadi hal-hal seperti itu sertipikatnya tidak diserahkan”
I.1.2.1 “kan kalau BPN sudah menyelesaikan tugasnya menerbitkan
sertipikat jadi tugas pemohon tinggal menyelesaikan kewajibannya”
I.1.2.2
“biasanya kalau ada kendala kaya operlap pekerjaannya di tunda dulu, nanti kalau uda jelas pemiliknya yang benar yang mana baru dilajut, kalau belum bayar BPHTB sertipikat yang
sudah jadi tidak diserahkan, karena mutlak harus melampirkan BPHTB”
I.1.2.3 “kalau kedalanya kelamaan di pemohon saya coba hubungin kordinator pengumpul datanya atau saya yang langsung ke
desa”
I.1.3.1 “kalau terjadi tumpang tidih dan kalau lamanya penyerahan
berkas yang kurang, saya kordinasikan langsung kepada pemohon,
I.1.3.2
“kalau kendalanya tidak lengkapnya pada pemberkasan, selalu dikordinasikan kepada pemohon atau kekordinator pengumpul
data di desa, nah kalau kelamaan gak diserahkan biasanya kami akan mengganti pemohon soalnya masih banyak yang mau ikut
PRONA ini”
I.1.3.3
“menyelesaikan kendala dengan kekurangan berkas, tetep ditagih ke pemohon, terus dicarikan solusi kalau berkasnya gak lengkap, kalau pemohon gak bisa menunjukan batas pemohon harus mau terima jika ada kekurangan pada saat pengukuran”
I.1.3.4 “menyelesaikan kendala dengan riwayat tanah yang tidak jelas,
biasanya saya membantu membuatnya kekepala desa”
Q3
Pertanyaan Informan
Bagaiamana tindakan pelaksana kegiatan dalam menanggapi ketelatan pengumpulan data yuridis
I.1.2.1 “saya kordinasi terus sama pihak desa atau kordinatornya”
I.1.2.2 “karena kerjaannya sudah ditarget kalau kelamaan saya
langsung kelapangan atau desa, sama kordinasi terus sama pihak desa”
I.1.2.3 “komunikasi sama pihak desa, kalau nemuin satu-satu
makan waktu”
Q4
Pertanyaan Informan
Bagaimana tanggap masyarakat dalam kegiatan PRONA
I.2.1.1 “kegiatan PRONA ini sangat bagus saya gak usah mahal-
mahal sama gak usah cape-cape ngurus sertipikat”
I.2.1.2 “bagus sekali, karena saya jadi ada tanda bukti
kepemilikan tanah yang sah” I.2.1.3 “bagus sekali hanya lumayan lama ya”
I.2.1.4 “bagus kok jadi masyarakat jadi punya sertipikat tanah,
cuma punya saya belum jadi”
4. Indikator Responsibilitas
Q1
Pertanyaan Informan
Apakah petugas pelaksana PRONA sudah mampu mendukung berjalannya PRONA
I.1.1 “saya rasa sudah ya, kalau belum tidak mungkin PRONA
dikerjakan, adanya kendala itu kan hanya bagian kecil dari pekerjaan saja, tidak menunda pekerjaan yang besarnya”
I.1.3.1 “sudah kok mba, karena setiap petugas mengerjakan
bagiannya masing-masing”
I.1.3.2 “sudah,karena mereka juga mau bekerja sama dengan
pihak desa”
I.1.3.3 “Saya rasa sudah mba, meraka juga komperatif banget
buat bareng-bareng ngumpulin data” I.1.3.4 “dengan penyelesaian prona, saya rasa sudah”
Q2
Pertanyaan Informan
Apakah yang dalam pelaksanaan PRONA tidak ada tumpang tidih pekerjaan?
I.I.1 “selama ini berjalan dengan baik antara tugas pokok dengan program-program yang dijalankan kantor”
I.1.2.1 “tumpang tidih pekerjaan sudah jelas, saya harus menjalankan tugas utama saya, apalagi ditambah dengan program yang lain seperti pembebasan tanah runway 3di
bandara” I.1.2.2 “untuk saat ini kantor pertanahan kabupaten tangerang
lagi banyak kegiatan tentang legisasi asset, jadi satu pegawai pasti diberi tangung jawab lebih dari tugas pokok”
I.1.2.3 “tumpang tindih sudah pasti, tapi dijadikan kendala, sepertinya gak ya soalnya dari kerjaan pokok saya jarang
jadi bisa dikatakan prona bisa dikerjakan”
Q3
Pertanyaan Informan
bagaimana pendapat masyarkat tentang petugas dalam pelaksanaan PRONA dalam menyelesaikan tugasnya
I.2.1.1 “sudah cukup baik, ya menurut saya” I.2.1.2 “cukuplah ya, yang penting sertipikat selesai” I.2.1.3 “lumayan, soalnya gak pernah liat pegawai bpnnya” I.2.1.4 “cukup bagus, tapi tolong sertipikatnya diselesaikan”
5. Indikator Akuntabilitas
Q1
Pertanyaan Informan
Bagaimana petugas pelaksana mempertangung jawabkan yang dikerjakan dalam kegiatan PRONA
I.I.1 “dengan menyelesaikan pekerjaan dan mencapai target” I.1.2.1 “dikerjakan supaya selesai tepat waktu” I.1.2.2 “dikerjakan diselesaikan biar masyarakat tidak banyak
keluhan” I.1.2.3 “diselesaikan biar pemohon gak nanya-nanya”
Q2
Pertanyaan Informan
Apakah kegiatan Prona telah mencapai target
I.I.1 “dalam penyelesaian pengerjaan sertipikat prona sudah mencapai target, tapi untuk penyerahan masih belum”
I.1.2.1 “target sudah dicapai dan dilaporkan 100% untuk pensertipikatannya, kalau yang diserahkan belum 100%
diserahkan kepada peserta prona atau pemohon” I.1.2.2 “kalau sertipikat sudah selesai berartikan sudah tercapai
targetnya” I.1.2.3 “target sudah tercapai kalau sertipikat sudah selesai, bukan
karena diserakan”
Q3
Pertanyaan Informan
Apakah PRONA ini membantu menjamin kepastian hukum
I.I.1 “sudah pasti akan menjamin kepastian hukum, karena kan sertipikat yang sudah jadi itu adalah tanda bukti bagi seseorang atas suatu bidang tanah yang dikuasai atau
dimiliki” I.1.2.1 “iya donk, kan kegiatan prona hasil akhirnya penerbitan
sertipikat, nah sertipikat itu bukti kalau tanah tersebut legal dimiliki yang mohon diprona”
I.1.2.2 “sudah jelas, karena prona itu kan produknya sertipikat, sertipikat itu kan bukti sah kepemilikan tanah”
I.1.2.3 “sudah jelas ada kepastian hukum, karena prona itukan
pensertipikatan secara masal”
I.1.3.1 “iya mba sudah pasti menjamin kepastian hukum karena, sertipikat itu kan diatas akta jual beli, girik, atau
kepemilikan tanah yang lain” I.1.3.2 “sudah pasti ada kepastian hukumnya, makannya
pemerintah mengadakan kegiatan prona, yaitu pembuatan sertipikat secara masal”
I.1.3.3 “sudah kayanya, tapi yang ditakutkan ada sertipikat ganda jadi dengan bidang yang sama yang punya sertipikatnya
dua” I.1.3.4 “prona kan sertipikat secara masal, jadi sudah dikatan
pasti menjamin kepastian hukum” I.2.1.1 “kalau menurut saya, sertipikat iti sudah menjadi kepastian
hukum, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku saya tinggal tunjukin aja sertipikatnya”
I.2.1.2 “sudah pasti menjamin, soalnya dengan sertipikat saya punya tanda kepemilikan yang sah”
I.2.1.3 “sudah menjamin kepastian hukum, karena sertipikat kata orang-orang alat bukti yang sah diatas oper alih garapan
yang saya punya” I.2.1.4 “alahamdulilah kalau sertipikat saya sudah jadi, kan saya
gak usah urus-urus lagi, dan sudah pasti menjamin kepastia hukum, makannya pemerintah bikin program prona untuk
menyertipikatan tanah-tanah yang belum ada sertipikatnya”
