Click here to load reader

ANALISIS KERJA SAMA KEAMANAN TRILATERAL …

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ANALISIS KERJA SAMA KEAMANAN TRILATERAL …

PERIODE 2016-2017
Oleh:
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
PERIODE 2016 - 2017
1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli
saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya
bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Nama : Zhafirah Yanda Masya
ANALISIS KERJA SAMA KEAMANAN TRILATERAL INDONESIA,
MALAYSIA, DAN FILIPINA DI LAUT SULU-SULAWESI
PERIODE 2016 - 2017
Jakarta, 4 September 2018
NIP. NIP.
Malaysia, dan Filipina periode 2016-2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui kerja sama yang akan dilakukan Indonesia, Malaysia, dan Filipina
dalam menghadapi ancaman keamanan di Laut Sulu-Sulawesi. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dan refrensi melalui
studi pustaka. Kasus perompakan dan penculikan awak kapal oleh Kelompok Abu
Sayyaf menjadi perhatian negara tri border area. Tingginya kasus penculikan dan
perompakan di Laut Sulu-Sulawesi ini berdampak tidak hanya bagi negara-negara
litoral, namun juga bagi negara-negara user yang menggunakan jalur ini sebagai
lintas kapal kargonya. Indonesia, Malaysia, dan Filipina merespon ancaman
keamanan tersebut dengan mengadakan kerja sama keamanan dalam bentuk
Coordinated Patrol. Tentu saja, implementasi kerja sama ini tidak lepas dari
hambatan dan tantangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kerja sama
keamanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina meredam ancaman keamanan di Laut
Sulu-Sulawesi.
Keamanan dan Collective Security. Konsep ini menganalisis model kerja sama
Indonesia, Malaysia, dan Filipina yaitu Coordinated Patrol sebagai kerja sama
yang cocok diimplementasikan dalam situasi keamanan di Laut Sulu-Sulawesi.
Collective Security mampu menjelaskan keberhasilan patroli trilateral di Laut
Sulu-Sulawesi, kendatipun banyak hambatan yang harus dihadapi oleh ketiga
negara litoral.
Patrol
vi
berjudul “Analisis Kerja Sama Keamanan Trilateral Indonesia, Malaysia,
dan Fiilipina di Laut Sulu-Sulawesi 2016-2017.” Adapun penulisan skripsi ini
dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana
Program Strata Satu (S1) Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan
kontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu:
1. Keluarga tercinta: Orang tua, Handaru Tampiko, Endang Dharmayanti, dan
Dika Rinakuki selaku orang tua; abang-abang saya, M. Fakhriyan Harish
dan ; adik saya, Syifa Nur Yanda; dan Eyang saya, Nurlela Malik yang
senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam proses penyusunan skripsi
ini.
2. Bapak Robi Sugara selaku dosen pembimbing yang bersedia untuk
meluangkan waktu untuk menuntun dan membimbing penulis dengan
ketulusan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Alfajri selaku pembimbing akademik sekaligus Ketua
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, dosen jurusan Hubungan
Internasional UIN Jakarta yaitu Bapak Nazarudin Nasution, Bapak Adian
Firnas, Bapak Teguh Santosa dan segenap dosen, staf pengajar serta TU
FISIP UIN Jakarta yang telah memberikan banyak ilmu, wawasan dan
pengalaman selama perkuliahan.
dukungan, motivasi dan bimbingan dengan ketulusan dan kasih sayang.
vii
5. Indaha Sakinah dan Alfira Maya Jelita, S.sos, duo sahabat saya yang super
yang senantiasa menemani dan mendampingi saya dalam kehidupan
mahasiswa. Kalian yang terbaik.
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Keluarga besar PT. Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP),
khususnya Pak Teguh Handoko dan Mba Hafizah Muharrani, yang telah
membimbing dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa
pemagangan.
8. Bimo Mahesa Irfianto, terima kasih telah menyematkan nama penulis dalam karyamu.
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan membalas kebaikan mereka
yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini
jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik
dari pembaca untuk dijadikan koreksi di masa yang akan datang. Semoga skripsi
ini bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca.
Jakarta, 4 September 2018
1. Teori Liberalisme ..................................................................... 12
2. Konsep Keamanan ................................................................... 13
G. Metode Penelitian ........................................................................... 19
H. Sistematika Penelitian .................................................................... 21
BAB II ANCAMAN KEAMANAN DI LAUT SULU-SULAWESI A. Sejarah Kejahatan di Laut Sulu-Sulawesi ....................................... 23
B. Kejahatan Transnasional.................................................................. 24
2. Penyelundupan Senjata ............................................................... 28
3. Perompakan (Piracy) .................................................................. 30
BAB III DAMPAK ANCAMAN KEAMANAN DI LAUT SULU-
SULAWESI
BAB IV ALISIS KERJA SAMA KEAMANAN TRILATERAL
INDONESIA, MALAYSIA, DAN FILIPINA DI LAUT SULU-
SULAWESI
B. Tantangan Kerja Sama Keamanan Indonesia, Malaysia, dan
Filipina di Laut Sulu-Sulawesi ........................................................ 66
1. Kapabilitas Militer Indonesia, Malaysia, dan Filipina ................ 67
a. Indonesia .................................................................................... 67
b. Malaysia ..................................................................................... 69
c. Filipina ....................................................................................... 72
dan Filipina ...................................................................................... 74
BAB V PENUTUP ............................................................................................. 83
DAFTAR GAMBAR
Gambar I. A. Peta Jalur Perdagangan Laut di Asia Tenggara 2
Gambar II. A. Rute Penyelundupan Senjata Laut Sulu 25
Gambar II. C.1. Bagan Struktur Organisasi Abu Sayyaf 51
Gambar II. C.2. Grafik Insiden Penculikan oleh Kelompok Abu Sayyaf di
Laut Sulu[-Sulawesi Tahun 2011-2016 54
Gambar II. C.3. Peta Lokasi Serangan Kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulu-
Sulawesi 55
Gambar VI. I. Grafik Pengadaan Alutsista Militer Indionesia 1950-2015
Gambar IV. C. 1. Grafik Jumlah Perompakan di Laut Sulu-Sulawesi 2016-
2018
75
Gambar IV. C. 1. Grafik Jumlah Perompakan di Laut Sulu-Sulawesi 2016-
2018 85
ASG Abu Sayyaf Group
BAKAMLA Badan Keamanan Laut
MSP Malacca Strait Patrol
RMN Royal Malaysian Navy
TAP Trilateral Air Patrol
UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea
ZEE Zona Ekonomi Eksklusif
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran - I Joint Declaration On Immediate Measures to Address Security Issues in the
Maritime Areas of Common Concern among Indonesia, Malaysia and the
Philippines, Yogyakarta 5 May 2016
Lampiran – II Trilateral Meeting Among the Defence Ministers of the Philippines, Malaysia,
and Indonesia, Manila 20 June 2016
Lampiran - III 17ths Asia Security Summit The IISS Shangri-La Dialogue Third Plenary
Session Shaping Asia’s Evolving Security Order: Ryamizard Ryacudu, Minister
of Defense, Indonesia
Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi. Kawasan Asia Tenggara memiliki
wilayah laut seluas 5.060.100 km 2 . Wilayah laut yang luas ini menyebabkan
negara di kawasan Asia Tenggara merupakan negara maritim. Negara maritim
adalah negara yang memiliki ciri kehidupan masyarakatnya yang memanfaatkan
laut. Selain itu, secara geografis kawasan ini terletak pada posisi silang yaitu
diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Hindia dan
Samudera Pasifik. Tidak dapat dipungkiri bahwa letak geografis yang strategis ini
membuat perairan Asia Tenggara merupakan jalur lalu lintas laut terpadat. 1
1
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-3.pdf
2
Asia Tenggara memiliki beberapa jalur laut yang dianggap penting sebagai
lalu lintas pelayaran kapal-kapal dari seluruh dunia. Kapal-kapal dagang dan
pengangkut komoditas dari dunia melewati laut Asia Tenggara. 3 Selat Malaka
yang merupakan jalur perdagangan paling vital di kawasan ini. Jalur ini
menghubungkan kapal-kapal dari samudera Hindia ke Pasifik, sekitar 65.000
kapal melewati jalur ini setiap tahun. 4 Tetapi, Selat Malaka bukan satu-satunya
jalur yang dilewati kapal-kapal yang menuju Samudera Pasifik.
Bagi kapal-kapal yang berukuran lebih besar, jalur Selat Malaka sulit dilalui
karena peraiannya yang terlalu dangkal. Maka, Laut Sulu-Sulawesi merupakan
2 Policing Southeast Asia’s Tri Border Area [Online] diakses di:
https://www.stratfor.com/article/policing-southeast-asias-tri-border-area 15 Mei 2017 pukul 13.18
WIB 3 Pujayanti, Budaya Maritim
4 Ibrahim, H.M., dan Nezery Khalid, Growing Shipping Traffic in the Strait of Malacca:
Some Reflections on the Environtmental Impact(Kuala Lumpur: Maritimr Institute of Malaysia,
2007), 15
3
alternatif jalur pelayaran kapal, terutama bagi kapal besar yang menuju Timur
Tengah dari Asia Timur. 5 Laut Sulu-Sulawesi memiliki luas sebesar 210.000 km
2
Timur, dan Sulawesi. 6 Setidaknya setengah dari aktivitas pelayaran komersil
melewati jalur ini, jumlah nilai perdagangan yang melewati jalur ini setiap
tahunnya mencapai US$ 800.000.000. 7
Tingginya aktivitas pelayaran di Laut Sulu-Sulawesi, selain
menguntungkan, di satu sisi memiliki resiko tingginya ancaman keamanan. Jalur
perdagangan ini rawan dengan aksi kejahatan transnasional seperti kejahatan
terorganisir, perompakan, peredaran narkotika, penyelundupan dan perdagangan
manusia, keamanan lingkungan, dan terorisme. Kejahatan maritim ini menjadi
ancaman keamanan kawasan regional dan global serta dapat menimbulkan
dampak terhadap perdangangan internasional. 8
Dari beberapa contoh ancaman keamanan tersebut, perompakan bersenjata
lebih banyak menarik perhatian dunia internasional. Berdasarkan laporan
International Maritime Bureu, sejak tahun 1999 jumlah kasus perompakan kapal
di Asia Tenggara mengalami peningkatan cukup drastis, yaitu sekitar 285 kasus. 9
Hingga 2009 insiden percobaan dan penyerangan perompak yang terjadi di Asia
5 Ho, Joshua, The Security of Sea Lanes in Southeast Asia, Asian Survey, Vol. 4 Issue 46.
(2006): 560. 6 Ian Storey, Securing Southeast Asia;s Sea Lanes: A Work in Progress, Asia Policy No.6
Juli 2008, 104
7 Reginald Ramos, Philippines: Shifting Tide in the Sulu-Celebes Sea, Perth USAsia
Centre, Vol. 4 (April 2017), 2 8 Storey, Ian Securing Southeast Aisa‘s Sea Lanes: A Work in Progress, Asia Policy, No.
6 (July 2008) 9 Perwita, Anak Agung Banyu dan Bantarto Bandoro (ed), Pengantar Kajian Strategis,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 81
4
Angka ini, termasuk di dalamnya
jumlah kasus kekerasan terhadap kru kapal oleh perompak dengan data: ditawan
sejumlah 54 kasus, diancam 3 kasus, dilukai 2 kasus, dan diculik sebanyak 2
kasus. 11
Tentu hal ini merupakan salah satu permasalahan yang mengancam
keamanan regional, tidak hanya dari segi keamanan tradisional, tetapi juga dari
segi keamanan non tradisional.
sebagaimana Menteri Koorinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan menyebut
wilayah Laut Sulu-Sulawesi ini sebagai Somalia Kedua. 12
Terlebih, banyak
kasus perompakan tidak hanya bermotif ekonomi, tetapi juga politik. Saat ini,
perompakan kapal tidak hanya sebatas pencurian atau ancaman senjata, tetapi juga
penculikan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris. 13
Perompakan kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulu-Sulawesi merupakan contoh
nyata dari permasalahan ini.
10
ICC-IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships Report –Annual Report 2009, 7 11
ICC-IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships Report –Annual Report 2009, 12 12
Ging Ginanjar, Akankah perairan Indonesia menjadi Somalia Kedua?, [Berita Online]
diakses di:
Carolin Liss, Assessing Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia: Trends,
Hotspots, and Responses, PRIF Report No. 125 (2014): 3
5
Selain itu, kelompok ini juga membekali diri
dengan berbagai senjata dan peralatan seperti kamera thermal, teropong, radio,
satelit, jaringan telepon, dan speed boats. 15
Kelompok ini beroperasi di selatan
Filipina, yaitu di Laut Sulu, Sulawesi, Tawi-Tawi, hingga Sabah. 16
Pada 26 Maret 2016, Abu Sayyaf menculik 10 awak kapal
berkewarganegaraan Indonesia diserang dan diculik di dekat Pulau Tambulian,
Filipina oleh Abu Sayyaf. 17
Dua minggu kemudian, tepatnya pada 19 November
2016 insiden pembajakan dan penculikan oleh Abu Sayyaf terjadi lagi di perairan
Sabah, Malaysia. 18
Peristiwa pembajakan dan penculikan ini bukan yang pertama
kali terjadi. Sebagai contoh, pada 21 September 2015, Abu Sayyaf menculik dua
wisatawan Kanada yaitu John Ridsel dan Robert Hall di Filipina. Abu Sayyaf
meminta sejumlah uang tebusan untuk pembebasan sandranya. Aksi ini, selain
untuk mendapatkan uang, juga dimaksudkan untuk menarik perhatian pemerintah
setempat dan mendapatkan pengakuan kekuasaan. 19
14
Rommel C. Banlaoi, Maritime Terrorism in Southeast Asia: The Abu Sayyaf Threat,
Naval War College Review, Vol. 58, No. 4 (Autumn 2005): 68 15
Rommel C. Banlaoi, The Abu Sayyaf Group: From Mere Banditry to Genuine
Terrorism, Southeat Asian Affair, (2006): 252 16
Catherine Zara Raymond, Piracy in Southeast Asia New Trends, Issues and Responses,
RSIS Working Paper No. 089 (Oktober 2005):2 17
Denny Armandhanu, Kronologi Penculikan 10 ABK Indonesia oleh Abu Sayyaf,
[Berita Online] diakses di: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160329133044-106-
WIB 18
BBC Indonesia, Lagi, dua ABK Indonesia diculik di Perairan Malaysia, [Berita Online]
diakses di: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38042466 pada 3 Oktober 2018 pukul 13:48 19
Banlaoi, Maritime Terrorism in Southeast Asia,. 70
6
Teror maritim yang
dilakukan Kelompok ini dilaporkan semakin membahayakan. Kelompok Abu
Sayyaf diketahui telah sukses menaiki kapal, menculik awak kapal dan menuntuk
uang tebusan. Perkembangannya, taktik ini juga banyak dilakukan oleh kelompok
pembajak lain. 21
tebusan dikhawatirkan akan memicu peningkatan penyerangan dengan modus
serupa.
Ancaman keamanan di Laut Sulu-Sulawesi ini berdampak pada ketiga
negara litoral tidak hanya dari segi keamanan, tetapi juga dari sisi ekonomi dan
politik. Situasi ini mengharuskan adanya peningkatan kerja sama, penting untuk
mengacu pada rancangan kesepakatan dan alasan untuk mengikat ketiga negara
kepada institusi yang ada. Indonesia, Malaysia, dan Filipina tentu mengupayakan
peningkatan keamanan maritim di wilayah lautnya. Tetapi, penanggulangan
ancaman keamanan maritim ini akan sulit bila dilakukan secara mandiri oleh
setiap negara di kawasan. Isu perompakan kapal di Laut Sulu-Sulawesi
mendorong Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk memperkuat kerja sama untuk
mengatasi ancaman ini. Hal ini ditandai dengan kesepakatan antara tiga negara
untuk melaksanakan patroli militer bersama. 22
20
John Bradford, Southeast Asian Maritime Security in Age f Terror: Threats,
Opportunity, and Charting the Course Forward, (Singapore: Institute of Defence and Strategic
Studies, 2005) 21
Fabian Januarius Kuwando. Indonesia, Filipina, dan Malaysia Sepakati 6 Hal Terkait
Pengamanan Laut Sulu. [Online] diakses di:
http://nasional.kompas.com/read/2016/08/03/12561611/indonesia.filipina.dan.malaysia.sepakati.6.
7
Kerja sama ini ditandai dengan pertemuan tiga menteri luar negeri dari
Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada 5 Mei 2016 untuk mengadakan deklarasi
bersama atau Joint Declaration On Immediate Measures to Address Security
Issues in the Maritime Areas of Common Concern among Indonesia, Malaysia
and the Philippines. Indonesia, Malaysia, dan Filipina juga sepakat untuk segera
menyusun Standart Operating Procedure (SOP) kerja sama tersebut. 23
Selain itu,
kerja sama ini juga dalam pertemuan tiga menteri pertahanan Indonesia, Malaysia,
dan Filipina pada 26 Juni 2016. Pertemuan ini menghasilkan Joint Statement
sebagai landasan kerja sama keamanan. Adapun bentuk kerja sama keamanan
sebagaimana yang disepakati adalah patroli terkoordinasi, joint military command
post, Trilateral Maritime Patrol Working Group (TMPWG), koridor transit di
wilayah laut, serta pertukaran informasi intelejen mengenai area maritim. 24
Ancaman keamanan di laut Sulu-Sulawesi tidak hanya menyangkut
kepentingan tiga negara saja, tetapi juga kepentingan lalu lintas laut internasional.
Tingginya ancaman dari kelompok-kelompok kriminal dan teroris, menjadikan
wilayah laut Sulu-Sulawesi ini sebagai jalur laut yang paling berbahaya di Asia
Tenggara. 25
Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah sepantasnya memainkan
peran penting dalam menjaga wilayah laut perbatasan tiga negara. Kerja sama
23
Kesepakatan [Berita Online] diakses di: https://www.voaindonesia.com/a/pertemuantrilateral-
indonesia-filipina-malaysia-hasilkan-4-kesepakatan/3316945.html 24
Joint Statement Trilateral Meeting Among The Defence Ministers of The Philippines,
Malaysia, and Indonesia [Online] diakses di: http://dnd.gov.ph/PDF%202016/Press%20-
%20Trilateral%20Meeting%20among%20the%20Defence%20Ministers%20of%20the%20Philipp
ines,%20Malaysia%20and%20Indonesia.pdf Pada 28 Mei 2017 pukul 21.18 25
Ian Storey, Tri Border Sea is SE Asian Danger Zone, Asia Times, 18 Oktober 2017
8
keamanan tiga negara ini diharapkan dapat menekan ancaman dan mengamankan
wilayah laut Sulu-Sulawesi.
B. Pertanyaan Masalah
judul penelitian adalah: Bagaimana kerja sama keamanan trilateral Indonesia,
Malaysia, dan Filipina meredam ancaman keamanan di Laut Sulu-Sulawesi?
C. Tujuan
Adapun tujuan penulisan penelitian ini secara umum adalah menjawab model
kerja sama yang akan dilakukan Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam
menghadapi ancaman keamanan di laut Sulu-Sulawesi.
D. Manfaat
1. Manfaat Akademis
khususnya pada program studi hubungan internasional mengenai kerja sama
regional dan kemaritiman. Serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian-
penelitian selanjutnya.
ini dapat digunakan untuk pemerintah, militer, dan swasta dalam mengambil
kebijakan.
9
topik pembahasan dalam literatur-literatur akademik yang ditulis oleh kalangan
peneliti, pemerintah, lembaga non-pemerintah, pengamat maritim, dan pengamat
militer. Tentu setiap penelitian atau kajian literatur memiliki prespektif tersendiri
berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan. Berikut penelitian-penelitian
sebelumnya yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini:
Pertama, Maritime Terrorism in South East Asia oleh Rommel C. Banlaoi.
Pembahasan dalam tulisan ini berfokus kepada kelompok Abu Sayyaf serta
bagaimana strategi teror maritim yang dilakukan oleh kelompok separatis di
Filipina ini. Banlaoi mengungkapkan struktur, keanggotaan, dan strategi
kelompok Abu Sayyaf serta bagaimana dampaknya terhadap keamanan maritim di
laut Asia Tenggara. Banlaoi menuturkan akar sejarah terbentuknya Abu Sayyaf,
serta mengkaitkannya dengan gerakan-gerakan Islam fundamentalis lainnya
seperti al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara. Selanjutnya,
pembahasan juga berfokus pada strategi-strategi pergerakan kelompok Abu
Sayyaf serta bagaimana gerakan tersebut mengancam keamanan maritim.
Persamaan tulisan Banloi dengan penelitian ini adalah pengkajian mengenai
bentuk ancaman maritim oleh Kelompok Abu Sayyaf, tetapi Banlaoi tidak
membahas kejahatan transnasional lain yang menjadi ancaman. Selain itu, Banlaoi
hanya memuat respon pemerintah Filipina dalam menghadapi ancaman ini tanpa
mengikutsertakan pembahasan respon Indonesia dan Malaysia.
10
Asia: Trends, Hotspots and Responses dalam PRIF (Peace Reasearch Institute
Frankfurt) Report No. 125 tahun 2014. Laporan ini secara garis besar
menggambarkan kasus perompakan di laut Asia Tenggara serta upaya-upaya
penanganan selama periode tertentu. Fokus tulisan Liss adalah mengenai upaya-
upaya penanggulangan perompak melauli forum internasional dan kerja sama
antar negara. Langkah selanjutnya adalah membentuk suatu peraturan mengikat
serta penegakan hukum yang berlaku. Liss mengkorelasikan masalah kejahatan
perompak transnasional dengan keadaan domestik suatu negara. Selain itu, lebih
lanjut Liss juga menekankan upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan untuk
menghindari perompakan. Persamaan dengan skripsi ini, tulisan Liss membahas
mengenai perompakan di Asia Tenggara, termasuk di Laut Sulu-Sulawesi.
Perbedaannya, Liss tidak secara terperinci membahas mengenai upaya yang
dilakukan untuk menanggulangi ancaman perompakan. Cakupan pembahasan
tulisan Liss mengenai laut Asia Tenggara, tidak secara rinci membahas Laut Sulu-
Sulawesi.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 2011, Kerja sama Keamanan Indonesia, Malaysia,
Singapura dalam Mengatasi Masalah Pembajakan di Selat Malaka 2004-2009.
Skripsi ini membahas kerja sama antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan
Singapura dalam bidang keamanan di Selat Malaka. Skripsi ini menggunakan
Grey-area phenomena (GAP), konsep keamanan, dan collective security untuk
11
mengkaji fenomena bajak laut di Selat Malaka. Perompak di Selat Malaka muncul
sebagai isu keamanan non-tradisional yang bersmber dari aktornon negara. Hal ini
dikarenakan permasalahan perompak tidak menjadi ancaman satu negara saja,
tetapi juga negara lain. Begitu pula kaitannya dengan kepentingan politik dan
ekonomi dalam suatu kawasan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif yang
menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder. Selain itu skripsi ini
membahas secara terperinci perampokan yang terjadi di Selat Malaka serta upaya
apa saja yang dilakukan ketiga negara tersebut untuk mengatasinya. Persamaan
dengan skripsi ini adalah penggunaan konsep keamanan dan keamanan kolektif
dalam mengkaji kasus. Perbedaannya adalah skripsi Achmad Insan membahas
perompakan di Selat Malaka, sementara skripsi ini membahas keamanan di Laut
Sulu-Sulawesi.
Malaysia, and the Philippines Security Cooperation in the Celebes Sea”
Department of National Security Affairs, Naval Postgraduate School, Monterey,
California tahun 2008. Secara garis besar, tesis ini membahas mengenai prospek
kerja sama bidang keamanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina di laut Sulu dan
Celebes (Sulawesi). Permasalahan yang ditekankan pada tesis ini adalah ancaman
kelompok-kelompok teroris dari ketiga negara termasuk diantaranya adalah Abu
Sayyaf Group, Jemaah Islamiyah, dan Kumpulan Mujahidin Malaysia. Selain itu,
Caceres-Solari juga menekankan ancaman lain seperti perompakan dan konflik
etnik dan agama di ketiga negara. Pada tesis ini, Caceres-Solari menyertakan
masalah-masalah internal Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang berimplikasi
12
terhadap pengelolaan keamanan laut Sulu dan Sulawesi. Tesis ini menggunakan
konsep konstruktivisme dan realisme untuk menganalisis sebab-sebab munculnya
ketertarikan ketiga negara untuk melakukan kerja sama keamanan. Konsep
konstruktivis dan realisme juga digunakan untuk menjelaskan hambatan-
hambatan kerja sama ini, terutama faktor sejarah (kasus-kasus sengketa wilayah
antarnegara) dan hubungan bilateral ketiga negara. Persamaan tesis Caceres-Solari
dengan skripsi ini adalah mengkaji kerja sama keamanan antara Indonesia,
Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi. Perbedaannya terletak pada
penggunaan kerangka konsep serta rentang waktu yang digunakan dalam skripsi
ini hingga tahun 2016, dengan melanjutkan penelitian yang sudah ada.
F. Kerangka Teori dan Konsep
1. Teori Liberalisme
bersifat baik. Asumsi ini kemudian mendorong manusia untuk berbagi dan
bekerjasama. Keinginan manusia untuk menciptakan kesejahteraan membuat
kemajuan itu dimungkinkan. Perilaku buruk manusia muncul bukan karena sifat
dasarnya, melainkan dampak dari buruknya institusi sehingga mendorong
manusia untuk mementingkan dirinya sendiri dan cenderung melakukan
kekerasan. Hal ini yang kemudian memunculkan perang. Konflik dan peperangan
dalam perspektif liberalisme tidak bisa dihindari, namun dapat dikurangi dengan
mengadakan lembaga yang dapat meminimalisir perang. Konflik dan perang dapat
dicegah dengan mengadakan suatu upaya kolektif. 26
26
Cakra Studi Global Strategis (CSGS)), 62
13
internasional dapat mendorong penyesuaian dan kerja sama antar negara. Institusi
ini dapat berupa organisasi internasional (PBB, Uni Eropa, dan ASEAN) atau
aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan, dan konvensi yang memfasilitasi antar
negara. Keberadaan institusi internasional ini diyakini dapat mempromosikan
kerja sama antar negara, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan antar
negara. Kerja sama ini juga dapat memfasilitasi negara dalam memonitor negara
lain. Hal ini akan menciptakan rasa saling pengertian satu sama lain sehingga
proses negosiasi dan berkompromi dapat berjalan dengan lebih baik. 27
Teori liberalisme dapat digunakan dalam mengkaji kerja sama keamanan
Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Keberlangsungan kerja sama keamanan
trilateral ini tidak akan berjalan apabila tidak adanya rasa saling percaya antar
negara tri border area.
untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan intergritas fungsional
mereka dari kekuatan luar yang dianggap sebagai musuh. 28
Definisi ancaman,
tingkat kualitas hidup penduduk di suatu negara. 29
Keamanan dan ancaman
Visensio, Teori, 75 28
Barry Buzan, People, State, and Fear: The National Security Problem in International
Relations, (Sussex: Wheatsheaf Book, 1993), 93 29
Richard H. Ullman, Redefining Security, International Security vol. 8, No.1 (Summer
1983), 133 [Jurnal online] diakses di:
14
yang didefinisikan oleh Buzan dan Ullman bila dikaitkan skripsi ini adalah
ancaman di Laut Sulu-Sulawesi yaitu perompakan oleh Abu Sayyaf. Aksi
perompakan dan penculikan Abu Sayyaf di Laut Sulu-Sulawesi menimbulkan
kekhawatiran bagi kapal-kapal yang melewati wilayah tersebut.
Buzan juga mengungkapkan bahwa keamanan tidak sebatas kekuasaan
semata, tetapi juga menjalin suatu pola hubungan kerja sama yang
bermanfaat. 30
Secara tradisional, keamanan didefinisikan dalam istilah militer, dengan
fokus utama pada perlindungan negara dari ancaman terhadap kepentingan
nasional. Bila mengaitkan dengan keamanan maritim secara tradisional, hal ini
menyangkut keamanan navigasi kapal-kapal dari berbagai negara yang
melewati suatu wilayah laut negara tertentu. 31
Berakhirnya perang dingin telah membuka era baru dalam pemahaman
tentang keamanan. Pasca perang dingin keamanan tidak lagi di artikan secara
sempit sebagai hubungan konflik atau kerja sama antar, tetapi juga berpusat
pada keamanan masyarakat. 32
terorisme, penyelundupan manusia, senjata, kejahatan lingkungan, kejahatan
hak asasi manusia, dan sebagainya menunjukan peningkatan cukup tajam dan
https://www.jstor.org/stable/2538489?seq=1#page_scan_tab_contents pada 6 Oktober 2018 pukul
11.51 WIB 30
Poltak Parogi Nainggolan, ed, Keamanan Maritim di Kawasan, (Jakarta: Azza Grafika,
2014), 10 32
Simon Dalby, Security, modernity, ecology: the dilemmas of post cold war security
discourse, Alternatives: Global, Local, Political, vol 17. No.1 (Winter 1992), 95-134
15
berlangsung dalam proses perubahan global, regional, dan domestik lebih
membentuk spektrum ancaman dan gangguan keamanan nasional suatu negara
yang bersifat kompleks, karena itu isu keamanan regional dan global
memerlukan keterlibatan aktif semua negara untuk mewujudkan pedoman dan
ketertiban dunia.
keamanan berkembang dengan dinamis dan bermakna lebih luas. Keamanan
bukan hanya meliputi aspek militer saja namun juga meliputi aspek non
militer. Dalam buku Rethinking Security After the Cold War, Barry Buzan
mengatakan bahwa militer bukan hanya satu-satunya aspek penting dalam
keamanan, namun terdapat empat aspek non militer, yakni politik, lingkungan,
ekonomi, dan sosial. 33
tradisional juga melibatkan aktor yang non-state, yang terlihat dari dinamika
interaksi antara sektor dan aktor keamanan dalam perkembangan berikutnya,
Buzan dan Ole Weaver mengkoseptualisasikan keamanan sebagai sesuatu
yang harus dipentaskan sebagai ancaman eksistensial terhadap objek referensi
oleh aktor sekuritisasi yang ada dengan menghasilkan dukungan tindakan
darurat di luar aturan yang jika tidak akan mengikat. 34
33
Barry Buzan, People, States and Fear: The National Security Problems in International
Relations (Brighton: Wheatsheaf, 1991) 34
Barry Buzan dan Ole Waever, Regions and Powers, The Structure of International
Security, (Cambridge: Cambridge University Press 2004), 45
16
Pertahanan (defence) didefinisikan dalam kamus oxford sebagai sebuah
tindakan untuk mempertahankan diri dari serangan (The action of defending
from resisting attack). Definisi ini dapat kita artikan memiliki tujuan yang
sama yaitu memperoleh kemerdekaan dari ancaman yang dapat mengganggu
keamanan nasional, akan tetapi keamanan lebih bersifat preventif dan
antisipatif dalam merespon ancaman. Tetapi, Buzan menyatakan bahwa
keamanan selaly memperhitungkan aspek ancaman dan kerentanan. Kedua
aspek tersebut sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki oleh suatu
negara. Hal ini berhubungan dengan kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara.
Oleh karena itu, fungsi angkatan bersenjata (dalam hal ini militer) dijustifikasi
oleh keperluannya akan keamanan nasional dan secara politis diasumsikan
kekuatan militer berkorelasi positif dengan keamanan nasional. 35
Keamanan akan sulit diperoleh hanya dengan kekuatan negara sendiri.
Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama secara lokal, regional, maupun global
dan dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pertahanan, dan lingkungan. Kerja
sama keamanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina dapat dianalisis
menggunakan konsep keamanan. Perompakan oleh Abu Sayyaf merupakan
ancaman bersama bagi Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
3. Keamanan Kolektif (Collective Security)
Keamanan Kolektif menjelaskan bagaimana perilaku negara-negara
dalam suatu kawasan ketika menghadapi ancaman eksternal. Negara-negara
35
ancaman keamanan dari luar. 36
Aliansi ini muncul ketika ancaman tersebut
tidak mampu dihadapi oleh satu negara sendiri. Aliansi ini dibentuk karena
dianggap mampu untuk mempertahankan distribusi kekuatan bagi anggota
aliansi. 37
kolektif dibutuhkan. Keamanan kolektif dipengaruhi oleh faktor ekonomi,
sosial, dan lingkungan. 38
diperlukan, bentuk kerja sama antar negara dapat berupa bilateral, trilateral,
dan regional.
Blok Barat membentuk suatu pengaturan keamanan bersama. 39
Hal ini juga
bisa kita lihat dalam kasus keamanan Laut Sulu-Sulawesi dimana ketiga
negara merasakan ancaman bersama dari Abu Sayyaf.
Jika sistem keamanan kolektif mencangkup lingkungan internasional,
sehingga bisa merespon ancaman dapat muncul dari berbagai belahan dunia.
36
Lawrence Mwagwabi. The Theory of Collective Security and Its Limitations in
Explaining International Organization: A Critical Analysis, (2010) 37
Mwagwabi, The Theory, 38
Development,
18
Negara atau wilayah atau sistem internasional mana saja yang melakukan
agresi, membahayakan perdamaian, atau keluar dari batas-batas perilaku yang
melanggar norma dan sistem keamanan kolektif diberlakukan. Setiap negara
wajib menjaga perdamaian dan keamanan terlepas dari mana dan dimana
ancaman itu berasal. 40
memiliki kemampuan dan sumber daya yang terbatas untuk menjamin
perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu otoritas publik
diperlukan, dalam hal ini adalah lembaga keamanan kolektif yang bertindak
atas nama negara-negara yang tergabung di dalamnya dengan menghimpun
sumber daya yang dimiliki masing-masing untuk menciptakan keamanan. 41
Keamanan kolektif menyediakan landasan normatif dan sarana
pengaturan perilaku negara-negara berdaulat dan konflik di antara mereka.
Selain itu keamanan koorperatif menyediakan pula prosedur kelembagaan
yakni legalisasi respon dalam mengatasi ancaman tradisional berorientasi
militer untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Namun,
tantangan terhadap kedaulatan keamanan telah muncul, terutama setelah
berakhirnya Perang Dingin. Hal ini dikarenakan ancaman keamanan yang
40
Stefan Aleksovsi, Oliver Bakreski, dan Biljana Avramovska. Collective Security – The
Role of International Organizations – Implications in International Security Order Mediterranean
Journal of Social Sciences Vol 5 No 27. (Rome: MCSER Publishing, 2014) 41
Tsagourias, Nicholas dan Nigel D. White, Collective Security: Theories, Law and
Practice (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hal 20.
19
transnasional, semakin besar peran yang dimainkan oleh aktor non-negara. 42
Salah satu contohnya adalah ancaman Kelompok Abu Sayyaf, Moro National
Liberation Front (MNLF) atau Moro Islamic Liberation Front (MILF), dan
pelaku kejahatan transnasional di laut Sulu-Sulawesi.
G. Metode Penelitian
kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian dengan metode kuantitatif
merupakan penelitian ilmiah dengan mengumpulkan data-data secara
numerik. Data-data tersebut kemudian diakumulasi dan diolah untuk
mendapatkan kesimpulan atau ide umum dari proses penelitian. Sementara,
penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong, merupakan penelitian yang
berdasarkan pada fondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan
masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik
pemeriksaan data dan analisis dan penafsiran data. 43
Sementara menurut Kirk
ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada
pengamatan pada manusia dan fenomena sosial. 44
Metode kualitatif
Richard Cohen dan Michael Mihalka, Cooperative Security: New Horizons for
International Order, The Marshall Center Papers No.3 (April 2001), 6 43
Lexy J. Moleong., Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya., 2000) 44
Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995)
20
penjelasan yang mendalam dan deskriptif. 45
Penulis memilih menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan
model kerja sama keamanan trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Metode penelitian kualitatif dipilih karena metode ini dapat menggambarkan
kondisi objek atau fenomena yang diteliti sesuai fakta yang ditemukan.
Metode kualitatif mampu menggambarkan secara spesifik mengenai fenomena
yang terjadi serta latar belakang aktor-aktor yaitu Indonesia, Malaysia dan
Filipina dalam melakukan kerja sama trilateral. Selain itu, fenomena hubungan
internasional merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi berbagai
variabel. Sifatnya dinamis dan berubah sesuai dengan situasi pada saat itu.
Oleh karena itu, apabila menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian ini
akan terlalu disederhanakan. 46
informasinya terbatas. 47
Selain itu, penelitian kualitatif tidak memerlukan
alat-alat seperti angket atau survei. Hal ini dapat menghemat waktu penelitian
dan pengumpulan data. Satu sisi, kekurangannya adalah reliabilitas data,
45
Uwe Flick, Qualitative and Quantitative Reasearch dalam An Introduction to Qualitative
Research", (London: SAGE Publication, 2006), 32-43 46
Harvey, Frank P. Dan Michael Breavher (ed), Evaluating Methodologies in
International Studies:, (Ann Arbor: The University of Michigan Press), 120 47
Wahyu Pramono, Kekuatan dan Kelemahan Penelitian Kualitatif, Jurnal Antropologi
vol 1 (1998): 15
objektivitas.
pustaka berupa buku, penelitian, laporan, dan jurnal yang berkaitan dengan
Analisa Model Kerja Sama Keamanan Trilateral Indonesia, Malaysia, dan
Filipina di Laut Sulu-Sulawesi Periode 2016-2017.
H. Sistematika Penulisan
BAB I : Pendahuluan
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah tentang kondisi laut diantara
Indonesia, Malaysia, dan Filipina, tujuan penulisan, kerangka konsep, dan
metode penelitian yang digunakan.
Bab ini menjelaskan sejarah, bentuk-bentuk ancamanan keamanan di Laut
Sulu-Sulawesi, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.
BAB III: Dampak Ancaman Keamanan di Laut Sulu-Sulawesi
Bab ini membahas mengenai dampak ancaman di Laut Sulu-Sulawesi
terhadap Indonesia, Malaysia, dan Filipina dari segi Ekonomi, Keamanan,
serta Politik.
Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi
22
Bab ini akan menganalisis model kerja sama keamanan trilateral Indonesia,
Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi, mulai dari proses penetapan
kerja sama keamanan, hambatan, serta keberhasilan kerja sama tersebut.
BAB V: Penutup
23
Bab ini membahas ancaman potensial yang terjadi di Laut Sulu-Sulawesi.
Adapun ancaman tradisional merupakan ancaman terhadap suatu kedaulatan
negara oleh negara lain. Sementara ancaman non-tradisional meliputi
perompakan, illegal fishing, penyeludupan narkotika, terorisme, perdagangan
gelap, dan sengketa perbatasan. 48
Seiring berjalannya waktu, ancaman non-
tradisional mulai mendominasi isu maritim di kawasan. Ancaman terbesar di
perairan Sulu-Sulawesi merupakan kejahatan transnasional dan teror maritim oleh
kelompok Abu Sayyaf. Ancaman ini menjadi perhatian ketiga negara karena
sifatnya yang lintas batas.
tank untuk menuju Samudera Pasifik. 49
Wilayah perairan ini dikelilingi oleh
daratan Indonesia (Sulawesi), Malaysia (Sabah), dan Filipina (Kepulauan Sulu),
maka ketiga negara ini berkewajiban untuk menjaga keamanan perairan tersebut
dari ancaman-ancaman maritim. Ancaman maritim dapat diartikan secara
tradisional mau pun non-tradisional.
48
I Gusti Bagus Dharma Agastia dan Anak Agung Banyu Perwita, Maritime Security in the
Indo-Pacific (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), 2 49
Joshua H. Ho, The Security of Sea Lanes in Southeast Asia, Asian Survey, Vol. XLVI,
NO. 4 (Juli/Agustus 2006): 560
24
A. Sejarah Kejahatan di Laut Sulu-Sulawesi
Laut Sulu berada di sebelah selatan Filipina dan memiliki luas sebesar
100.000 m 2 . 50
Laut ini diapit oleh Kepulauan Sulu, Palawan, dan Sabah.
Sementara Laut Sulawesi memiliki luas sebesar 110.000 m2 yang dibatasi oleh
Kepulauan Sulu bagian selatan, Mindanao, Kalimantan Timur, dan Sulawesi.
Catatan sejarah mengenai keberadaan ancaman di Laut Sulu-Sulawesi dapat
ditelusuri sejak Dinasti Han. Pada masa itu, Laut Sulu-Sulawesi memiliki peran
yang cukup besar dalam perdagangan rempah yang dibawa dari Maluku. 51
Laut Sulu-Sulawesi dikuasai oleh grup etnis dan suku yang memiliki
pengetahuan maju dalam bidang kemaritiman, hal ini pula yang menjadi faktor
penting dalam lalu lintas kapal dagang pada masa tersebut. Grup etnis tersebut
adalah Sulu, Maguindanao, Sangir, dan Talaud. Grup etnis ini mendiami Filipina
bagian selatan, Sulawesi bagian utara, dan Maluku bagian utara. Kendatipun grup
etnis ini memiliki pengetahuan maritim yang cukup laju, tidak ada satupun yang
menjadi sea power di kawasan tersebut. Hal ini karena masing-masing etnis tidak
tergabung dalam satu kesatuan pemerintahan. 52
Ancaman keamanan di Laut Sulu-Sulawesi pada masa itu adalah perompak,
atau yang dikenal dengan nama Lanun. Lanun pada mulanya hidup di pedalaman
hutan, seiring berjalannya waktu akibat dari bencana alam dan desakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup, mereka menyebar hingga ke pesisir pantai. Sejarah
50
Ian Storey, Securing Southeast Asia;s Sea Lanes: A Work in Progress, Asia Policy
No.6 Juli 2008, 104 51
Adrian B. Lapian, Laut Sulawesi: The Celebes Sea, from center to Peripheries,
Moussons Vol. 7 (2003): 5 52
Lapian, Laut Sulawesi, 6
25
menuliskan bahwa Lanun merupakan perompak yang cukup kuat dan sulit untuk
dihadapi. Hal ini dikarenakan Lanun memiliki hubungan yang cukup baik dengan
Kesultanan Sulu. Lanun sering disewa untuk menjadi kekuatan tambahan dalam
armada angkatan lautnya. Selain karena pengetahuan maritim yang maju, Lanun
juga memiliki persenjataan yang cukup lengkap. 53
Perompakan di laut Sulu semakin marak pada masa kolonialisme Spanyol.
Meskipun pemerintah kolonial Spanyol bersama dengan Belanda, dan Inggris
berusaha untuk menekan angka lanun, mereka tidak sepenuhnya mampu
mengeliminasi keberadaannya. Hal ini dikarenakan secara administratif,
kekuasaan ketiga negara kolonial tersebut cenderung lemah di wilayah laut Sulu-
Sulawesi. 54
Keadaan membaik ketika Spanyol mengalihkan Filipina kepada Amerika
Serikat tahun 1898. Amerika Serikat secara rutin mengadakan patroli di laut Sulu-
Sulawesi. Kapal dan peralatan yang digunakan untuk berpatroli ini juga lebih
maju dan modern. Amerika Serikat juga berhasil membawa Selatan Filipina ke
dalam administrasi pemerintahan pusatnya. Namun, ketika Filipina memperoleh
kemerdekaannya tahun 1946, pengalihan pemerintahan membuat kontrol di
Selatan Filipina melemah dan perompak kembali muncul di laut Sulu-Sulawesi. 55
Budaya maritim di Laut Sulu-Sulawesi diturunkan dari generasi ke generasi.
Seiring berkembangnya zaman, keberadaan di Laut Sulu-Sulawesi ini juga
53
Eklof Amirell, Stefan The Return of Piracy: Decolonization and International Relations
in a Maritime Border Region (the Sulu Sea) 1959-63, Working papers in Contemporary Asian
Studies No. 15 (2005), 3 55
Eklof, The Return, 5
tidak merata, serta politik pusat juga menyuburkan praktek perompakan ini.
Wilayah Mindanao mengalami isu separatis selama beberapa tahun. Akibatnya
Laut Sulu-Sulawesi menjadi wilayah rawan dengan aksi kejahatan transnasional
di laut. Satu sisi, faktor geografis dan perkembangan teknologi juga memperbesar
peluang perompak untuk menjalankan aksinya. 56
Selain perompakan, Laut Sulu-Sulawesi juga merupakan wilayah yang
rentan terhadap penyelundupan barang-barang ilegal. Transaksi perdagangan
ilegal ini biasanya berupa kelapa atau copra yang dibawa ke Kalimantan Utara
dari Tawau. Copra ini biasanya diekspor ke Indonesia untuk ditukarkan dengan
barang lain seperti pakaian, tembakau, kain, dan lain-lain.
Perdagangan ini dinilai ilegal oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah
Indonesia telah berupaya untuk menghentikan praktek perdagangan ilegal ini
dengan mencegat kapal dagang dan menyita kargo. Namun, karena regulasi pada
masa itu masih terbatas, penangannya belum maksimal. Perdagangan ilegal ini
mulai menjadi perhatian bagi pemerintah Filipina pada tahun 1956. Hal ini
dikarenakan banyak barang-barang impor yang tidak berlisensi beredar di
Filipina. Pemerintah Filipina kemudian mengambil tindakan tegas dengan
melarang peredaran barang-barang impor tersebut menjelang akhir tahun 1950-
an. 57
kejahatan. Tindak kejahatan ini tidak terbatas dalam suatu negara, namun
berkembang menjadi kejahatan yang bersifat lintas batas. Kawasan Asia Tenggara
merupakan salah satu kawasan yang rawan dijadikan kawasan sindikat kejahatan
internasional. Kejahatan Transnasional ini meliputi peredaran narkotika,
penyeludupan senjata, imigrasi ilegal, penyeludupan satwa dan hewan yang
dlindungi, perompakan, dan terorisme. Banyak kelompok-kelompok kriminal
yang memanfaatkan kelemahan birokrasi suatu negara agar lolos dari jeratan
hukum dan mengembangkan operasi mereka ke ranah internasional. 58
PBB mendefinisikan kelompok kejahatan sebagai ...grup terstruktur yang
terdiri dari tiga orang atau lebih, yang berdiri selama periode waktu tertentu dan
bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak kejahatan berat atau
pelanggaran yang di tetapkan dalam Konvensi ini, untuk memperoleh, secara
langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya. 59
Kejahatan Transnasional melibatkan perlintasan batas negara dan hukum di suatu
58
Ralf Emmers, The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking,
Human Smuggling and Traffiking, and Sea Piracy, [Online] UNISCI Discission Papers, 2003
diakses di chttps://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/download/UNIS0303230005A/28316
United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime and The Protocols
Theeto, Pasal 1 poin (a), (Terjemahan Penulis)
28
tempat. Oleh karena itu, isu ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan
negara dan internasional. 60
Perairan Sulu-Sulawesi merupakan kawasan penting, tidak hanya bagi
negara di sekitarnya tetapi juga bagi negara lain di luar kawasan. Perairan Sulu-
Sulawesi merupakan jalur laut yang dilalui oleh banyak kapal yang melintas antar
perbatasan. Perairan ini tentu saja tak terlepas dari berbagai tantangan bagi
pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ancaman stabilias di Laut Sulu-
Sulawesi berasal dari berbagai sumber, baik dalam maupun luar negeri. Adapun
Kejahatan Transnasional yang mengancam wilayah perairan ini antara lain:
1. Peredaran Narkotika Ilegal
psikologi penggunanya. 61
mendefinisikan narkotika sebagai suatu zat alami atau buatan yang dapat
menimbulkan efek menurunnya tingkat kesadaran dan rasa nyeri pada
penggunanya dan bila dikonsumsi secara terus menerus zat ini dapat
menyebabkan ketergantungan pada penggunanya. Permasalahan peredaran
narkotika ilegal ini berkembang menjadi semakin rumit. Kemajuan di bidang
teknolgi dan transportasi menjadi salah satu faktor meluasnya perdagangan
60
John McFarlane dan Karen McLellan, Transnational Crime: The New Security
Paradigm, Working Paper No. 294, (Canberra: Strategic and Defence Studies Centre Australian
National Univeristy, 1996), 2 61
Anonim, Lexicon of alcohol and drug terms published by the World Health Organization,
[Online] diakses di http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/ pada 11
Mei 2017 pukul 14.02 WIB 62
Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1986), 224
narkotika ilegal. UNDOC (United Nation Office on Drugs and Crime)
menyebutkan bahwa arus peredaran narkotika di Asia Tenggara mencapai US
$ 31.3 Triliun, angka ini lebih dari sepertiga total angka perdagangan ilegal
lainnya. 63
Produksi dan distribusi narkotika ilegal telah lama menjadi salah satu
aktivitas kejahatan di Asia Tenggara. Produksi narkotika terbesar di Asia
Tenggara masih di pegang oleh negara-negara Golden Triangle (Thailand, Laos,
Myanmar). Lokasi ketiga negara tersebut menjadi jalur utama distribusi narkotika
menuju Tiongkok dan Vietnam. 64
Meskipun demikian, sumber peredaran
narkotika ini juga berasal dari negara lain di Asia Tenggara. Salah satunya adalah
Filipina yang merupakan penghasil narkotika jenis sabu yang beredar di Indonesia
hingga Kanada dan Amerika Serikat. Peredaran narkotika dari Filipina ini diduga
melibatkan campur tangan kelompok separatis seperti Moro Islamic Liberation
Front dan Abu Sayyaf. 65
Distribusi narkotika ilegal ini menggunakan rute darat, udara, dan laut.
Secara global, peredaran narkotika ilegal menggunakan jalur laut lebih sedikit
dibanding jalur darat, tetapi karena muatan yang dapat diangkut menggunakan
63
Drug Trafficking Trends & Border Management in Southeast Asia: Responding to an
evolving context of regional integration [Online] diakses dari
https://www.unodc.org/documents/ungass2016/CND_Preparations/Brown_bag_lunch/Asia/2014.1
1.19_CND_preparation_for_UNGASS_2016_final.pdf pada 13 Mei 2017 pukul 19.43 WIB 64
Weatherbee, Donald E, International Relation in Southeast Asia The Struggle for
Autonomy Second Edition, (Maryland: Rowman & Littledield Publisher, Inc., 2009), 187 65
Weatherbee, International, 187
30
kapal lebih besar, maka peredaran melalui laut dapat menimbulkan efek yang
cukup besar. 66
Selain itu, dari kondisi geografis Asia Tenggara, penyeludupan narkotika
lebih mudah dilakukan melalui jalur laut menuju Timur Tengah, Jepang, dan
Australia. Laut Sulu-Sulawesi juga menjadi salah satu jalur peredaran narkotika
ilegal, khususnya narkotika jenis sabu, marijuana, dan heroin. 67
Peredaran
narkotika ilegal di Laut Sulu-Sulawesi juga tidak lepas dari peran kelompok Abu
Sayyaf, terutama keterkaitan antara kelompok ini dengan jaringan pengedar
Hongkong untuk mengedarkan shabu ke Filipina dan negara Asia Tenggara
lainnya melalui jalur laut. 68
2. Penyelundupan Senjata
Tingkat konflik sosial yang tinggi di Asia Tenggara memicu peningkatan
penyelundupan senjata ilegal. Situasi dan kondisi negara yang tidak stabil
berdampak pada semakin maraknya aktivitas kejahatan transnasional. 69
Penyeludupan senjata ini tentu saja merupakan ancaman serius bagi negara
maupun kawasan. Jenis senjata yang sering diselundupkan adalah senjata jenis
Small Arms and Ligjt Weapon (SALW). Small Arms merupakan senjata kecil yang
didesain untuk individu 70
66
https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf pada 18 Mei 2017
pukul 21.00 WIB 67
LaVerle Berry, et al, A Global Overview of Narcotics-Funded Terrorist and Other
Extrimist Group, The Library of Congress May 2002, 105 68
Berry, A Overview, 105 69
Anggi Setio Rachmanto, Pola Penyeludupan dan Peredaran Senjata Api Illegal di
Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. V no.II (Agustus 2009), 32 70
United Nations Office of Disarmament Affairs, Small Arms and Light Weapons,
(UNODA, 2008)
31
atau 60 mm), beberapa contoh diantaranya adalah handgun, revolver, dan pistol
otomatis. 71
Sementara Light Weapon merupakan senjata portable yang didesain
untuk digunakan oleh beberapa orang dalam satu kru infatri. Beberapa contoh
diantaranya adalah man-portable firearms, light altillery guns, meriam kecil, serta
anti-tank atau anti-aircraft. 72
penyelundupan senjata 73
non-negara. Hal ini menyebabkan pemerintah setempat sulit mengendalikan
peredaran senjata ilegal, karena antar kelompok yang berkonflik memiliki akses
langsung dengan para pendukung‘ atau simpatisan dari luar negeri; kedua, faktor
suplai dan komunikasi. Othman mengungkap bahwa penyelundupan senjata
terjadi di pasar gelap dan 'grey area‘; dan ketiga, kondisi geografis. Othman
menyebutkan bahwa faktor ini berkaitan erat dengan lemahnya pengamanan batas
wilayah antar negara serta minimnya koordinasi antar aktor negara maupun non-
negara. Selain ketiga faktor tersebut, maraknya peredaran senjata ilegal juga
diakibatkan oleh produksi ilegal senjata api dan suplai dari militer negara
setempat. 74
Penyelundupan senjata ilegal ini berasal dari wilayah konflik seperti di
Mindanao, Filipina Selatan dan Pattani Thailand, senjata-senjata ini banyak
yang berupa hasil curian dari gudang senjata tentara Thailand. Selain Thailand,
71
Anonim, Small Arms and Light Weapons: A training manual”, (Saferworlds, 2012), 3 72
Anonim, Small Arms, 4 73
Othman, Zarina, ed., Non-Traditional Security Issues and the Stabilitu of Southeast
Asia, Jurnal Kajian Wilayah vol. 4 No. 2 (2013), 160 74
Katherine Kramer, Legal to Illegal: Southeast Asia‘s Illegal Arms Trade, Kasarinlan
Philippine Journal of Third World Studies Vol 16 No, 2 (2001), 45
32
kelompok separatis seperti GAM di Aceh. 75
Sementara itu, menurut Kramer,
Kelompok Abu Sayyaf dan MILF di Filipina mendapatkan senjata yang
distribusikan dari Sabah.
Beberapa aktor lain juga terlibat dalam praktek penyelundupan senjata di
Sulu, sebagaimana ditulis oleh Lino Miani, kelompok-kelompok separatis
memperoleh senjanta dari Afghanistan, Kolombia, Tiongkok, Pakistan, Palestina,
Libanon, Sudan, Libya, Korea Utara, Arab Saudi, dan Malaysia; dengan transit
points di Singapura, Indonesia, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, dan Myanmar.
Selain itu, senjata rakitan yang di buat di Filipina terkenal di kalangan kelompok
kriminal Jepang, Tiongkok, dan Taiwan. Senjata rakitan ini kemudian di
distribusikan hingga ke Maluku, Irian Jaya, dan Papua Nugini. 76
Penyelundupan melalui jalur laut hampir sulit terdeteksi. Hal ini
dikarenakan rute penyelundupan antar pelabuhan sangat teroganisir dan fleksibel.
Rute yang dilalui oleh penyelundup memiliki banyak blind spot yang luput dari
pantauan otoritas setempat. Adapun jalur penyelundupan yang melewati Laut
Sulu-Sulawesi terbagi menjadi tiga jalur yaitu: Jalur Maluku, Jalur Palawan, dan
Jalur sulu.
Kramer, Legal to Illegal, 43 76
Lino Miani, The Sulu Arms Market: Globalized Gunrunning Since 1521, The Affiliate
Network 27 Juli 2015 [Online] diakses di: http://affiliatenetwork.navisioglobal.com/2015/07/sulu-
arms-market/ pada 30 Mei 2017 pukul 21.53 WIB
33
Gambar II. A. Rute Penyelundupan Senjata Laut Sulu
Sumber: Lino Miani, The Sulu Arms Market: National Responses to a Regional
Problem 77
Jalur ini dimulai dari Davao, Digos, Santos City, Mindanao, melewati
laut Sulawesi dengan pemberhentian di Sangihe atau pulau Talaud
sebelum ke Menado, Ambon, dan Sulawesi.
b. Jalur Palawan
bagian utara ke Manila. Senjata diselundupkan melalui Laut Sulu
diantara pantai timur Palawan dan Mindanao, jalur ini dimulai dari
Labuan atau Kinabalu, Malaysia. Senjata kemudian dikirim kepada kurir
77
Miani, Lino, The Sulu Arms Market: National Responses to a Regional Problem”,
(Singapura: Institute of Asian Studies, 2011)
34
di Kudat di Timur Laut Borneo. Senjata ini diselundupkan dengan kapal
feri dan kapal nelayan ke Pulau Mangsee Utara, Pulau Mangsee Selatan,
Sibugo atau Balabac kemudian dikirim ke Rio Tuba.
c. Jalur Sulu
Hal ini dikarenakan secara geografis, kepulauan Sulu memungkinkan
penyelundupan melalui perjalanan pendek. Jalur ini memiliku banyak
pasar di hampir setiap pemberhentiang. Hal ini mempermudah
penyelundupan dilakukan oleh kurir. Lokasi Kepulauan Sulu merupakan
titik awal yang penting penyelundupan senjata. Jalur ini bertujuan ke
Sandakan, hal ini dikarenakan Sadakan merupakan pusat Kesultanan
Sulu di Sabah.
keamanan nasional atau kawasan bahkan internasional. Bila penyelundupan
senjata ilegal ini terjadi secara mengglobal, ancaman yang ditimbulkan setara
dengan senjata pemusnah massal yang memiliki daya hancur yang besar. 78
3. Perompakan (Piracy)
Perompakan bukanlah ancaman baru yang dihadapi oleh negara di Asia
Tenggara. Sejak tahun 1700—1800an juga terkenal dengan aktivitas bajak laut
dan perompakan yang tinggi. Hal ini tertulis dalam catatan pedagang Tiongkok,
Faxian, bahwa peraraian Asia Tenggara dipenuhi bajak laut. Tidak hanya di Selat
Malaka, perompak atau bajak laut juga terdapat di peraian sekitar Sulawesi Utara
78
35
dan Filipina. Wilayah perairan ini, sejak tahun 1700-1800an juga terkenal dengan
aktivitas perompakan yang tinggi. 79
Hingga zaman modern, perompakan masih
menjadi ancaman keamanan di kawasan Asia Tenggara.
Keberadaan perompak di perairan Asia Tenggara tidak lepas dari sejarah
kolonial. Persaingan dagang antara Inggris, Belanda, Perancis, dan Portugis
menuntut pengamananan untuk kapal-kapal mereka. Sehingga, pemerintah
kesultanan sering menyewa perompak untuk menjaga wilayah perairan mereka.
Praktek ini banyak dilakukan di Aceh untuk menahan kapal-kapal asing yang
hendak melewati wilayah lautnya tanpa membayar. Pemerintah kolonial Belanda
menganggap keberadaan perompak ini bertindak diluar pemerintahan kolonialnya.
Namun karena wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda terbatas di
pelabuhan sekitar Batavia, pemerintah kolonial sulit untuk mengontrol keberadaan
perompak ini. Sehingga sering terjadi praktek perdagangan ilegal dilakukan oleh
Aceh, Mataram, dan Ternate dengan Siam dan Filipina. Singkatnya, pelaku
praktek perdagangan ilegal ini yang kemudian didefinisikan sebagai perompak‘
oleh pemerintah kolonial Belanda. 80
Perompak, didefinisiskan dalam United Nations Convention on the Law of
the Sea atau UNCLOS pasal 101 adalah: 81
79
Lapian, Adrian B, Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut Sejarah Kawasan Laut Sulawesi
Abad XIX, (Depok: Komunitas Bambu, 2009) 80
Jason Abbot dan Neil Renwick, Pirates? Maritime Piracy and Societal Security in
Southeast Asia, Pacifica Review, Vol. 11 No. 1 (Februari 1999): 9-11 [Online] diakses di
https://www.researchgate.net/profile/Jason_Abbott2/publication/247497099_Pirates_Maritime_Pir
acy_and_Societal_Security_in_Southeast_Asia/links/5522bc620cf29dcabb0eda3f/Pirates-
WIB 81
Pasal 101, United Nations Convention on the Law of the Sea, dapat dilihat di
penumpang dari suatu kapal dan dilakukan:
i) Di laut bebas terhadap kapal atau pesawat, atau terhadap orang
atau properti yang ada di atas kapal atau pesawat;
ii) Terhadap suatu kapal, pesawat, orang atau properti di luar
yuridiksi dari suaru negara;
b) Segala perbuatan turut serta yang dilakukan secara sukarela dalam suatu
operasi dari kapal yang diketahui perilaku sebagai kapal perompak;
c) Segala perbuatan yang mendorong atau memfasilitasi suatu perbuatan
yang disebutkan dalam poin (a) atau (b).
Definisi ini lantas mencirikan karakter perompak, menurut International Maritime
Organization (IMO), sebagai berikut: 82
1) Perompakan menggunakan cara-cara kriminal seperti kekerasan,
perampokan, dan penyanderaan;
2) Perompakan terjadi di laut lepas, di luar wilayah hukum suatu negara.
Aksi kriminal yang terjadi di dalam wilayah hukum suatu negara tidak
dikategorikan sebagai perompakan. Hal ini untuk membedakan perlakuan
hukum yang berlakukan kepada pelaku;
82
Guidelines for Owners, Operators and Masters for Protection against Piracy in the Gulf
of Guinea Region [Online] diakses di:
http://www.imo.org/en/OurWork/Security/WestAfrica/Documents/Guidelines_for_protection_agai
4) Perompakan memiliki motif pribadi;
5) Perompakan dilakukan oleh awak kapal sipil, bukan personil angkatan
laut.
definisi menurut UNCLOS
ini tidak dapat mencakup insiden yang terjadi di batas dua belas mil perairan
teritorial yang cenderung lebih banyak terjadi dibanding insiden di laut lepas.
Sejalan dengan pendapat Raymond, Carolin Liss 84
juga menyatakan bahwa
definisi perompak menjadi kabur bila dikaitkan dengan insiden yang terjadi di
Laut Sulu. Data berikut menunjukkan angka insiden perompakan yang terjadi di
kawasan Asia Tenggara secara umum. Angka ini dicurigai jauh lebih kecil
dibanding insiden sesungguhnya. Hal ini dikarenakan kesadaran untuk
melaporkan perompakan ini masih kurang, terutama di wilayah perairan antara
Malaysia dan Filipina. 85
83
Raymond, Catherine Zara, Piracy in Southeast Asia New Trends, Issues and
Responses, RSIS Working Paper No. 089 (Oktober 2005): 3 84
Liss, Carolin, Assessing Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia: Trends,
Hotspots, and Responses, PRIF Report No. 125 (2014): 3 85
Liss, Carolin, The Unique Challenges and Difficulties of Maritime Security Research”,
SAIS Review vol. XXXIII no. 2 (Summer–Fall 2013): 94-95
38
Tabel II.A.1. Angka Serangan Perompak di Asia Tenggara tahun 2011—
2016
Selat Malaka 1 1 1 3 6
Malaysia 11 4 3 9 11 4 42
Myanmar 1 1
Selat
Thailand 1 1
Total 316
Sumber: ICC-IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships Report – 01 January
– 30 June 2016
Gambar II. A. Angka Serangan Perompak di Laut Sulu-Sulawesi tahun 2016
Sumber: ReCAAP Annual Report 2016
Perompak ini mengincar kapal-kapal dagang kecil dengan laju lambat.
Target seperti ini lebih mudah menjadi sasaran dibanding kapal besar dengan dek
tinggi yang sulit dipanjat. Perompak menggunakan kapal cepat (speed boats) atau
39
Modus operandi perompak ini biasanya
dilakukan pada malam hingga subuh, beranggotakan sekitar 10 orang yang
dipersenjatai dengan senjata api atau senjata tajam. Perompak mengambil alih
kapal dan merusak alat-alat komunikasi dan navigasi untuk menghindari
penangkapan. Sebagian besar inseden yang dilaporkan, perompak hanya
menyekap awak kapal dalam satu ruangan tanpa melakukan tindak kekerasan. 87
Sementara, modus operandi perompak terbagi dalam beberapa klasifikasi: 88
a. Serangan di pelabuhan. Modus ini adalah modus yang sering terjadi di
perairan Indonesia dengan mengincar kapal-kapal yang sedang berlabuh.
Serangan ini biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang pagi.
Pelaku biasanya menyusup ke dalam kapal dan mencuri kargo berharga seperti
uang atau barang-barang elektronik. Modus ini biasanya tidak melibatkan aksi
kekerasan. Namun kerugian yang diterima cukup besar yaitu US$10.000
hingga US$20.000. 89
Berdasarkan data IMB, tercatat sebanyak 41 kasus
dengan modus pencurian kapal berlabuh tahun 2016 (lihat tabel II.A.2). 90
b. Serangan dan perampokan di laut, tipe serangan ini merupakan tipe yang
cukup serius. Pelaku biasaya menyusun rencana dengan baik sebelum
melakukan penyerangan. Kapal sasaran biasanya dibawa ke pantai tertentu
86
http://www.recaap.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Do
wnload&EntryId=421&PortalId=0&TabId=78 pada 30 April 2017 88
Raymond, Piracy, 4-8 89
Adam J. Yung dan Mark J. Valencia, Conflation of Piracy and Terrorism in Southeast
Asia: Rectitude and Utility, Contemporary Southeast Asia, Vol. 25, No. 2 (Augustus 2003): 272
[e-Jurnal] diunduh dari http://www.jstor.org/stable/25798643 pada 30 April 2017 pukul 9.31 WIB 90
ICC-IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships Report – 01 January – 30 June 2016,
hlm 8
mengadakan kesepakatan dengan awak kapal. Pada beberapa kasus, pelaku
juga mengambil alih kapal kemudian mengecat ulang kapal tersebut dan
menggunakannya untuk aktivitas lain, biasanya untuk aktivitas perompakan
lain atau menyeludupkan barang.
c. Penculikan dengan tebusan. Modus ini muncul tahun 2001 dan
perkembangannya semakin pesat disertai dengan isu-isu politik dan terorisme.
Pelaku bersenjaya mengambil alih kapal, kemudian menculik awak kapal
disertai dengan tuntutan tebusan pada perusahaan. Perompakan dengan modus
ini seringkali menggunakan cara kekerasan kepada awak kapal dalam
melancarkan aksinya. Menurut IMB 91
, kasus seperti ini jarang dilaporkan
untuk menghindari serangan balasan dari perompak. Selain itu, insiden
perompakan ini akan berdampak pada citra perusahaan dan akan
menyebabkan kerugian. Meski seringkali dikaitkan dengan kelompok teroris,
modus ini juga sering dilakukan oleh sindikat kejahatan biasa yang
menganggap modus ini lebih mudah untuk mendapat keuntungan.
Tabel II.A.2. Data Lokasi Perompakan di Asia Tenggara Tahun 2016
Lokasi Serangan Percobaan serangan
Indonesia 20 1 3
91
ICC-IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships Report 2004, hlm 3
41
Total 31
Sumber: ICC-IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships Report – 01 January
– 30 June 2016
Combating Piracy and Armed Robbery (ReCAAP), diperkirakan lebih dari
100.000 kapal yang transit di wilayah laut Sulu-Sulawesi memuat sekitar 55 juta
ton kargo. Kargo yang diangkut melewati wilayah ini pada umumnya adalah batu
bara dengan total nilai US$ 800.000.000 dimana 70% kargo tersebut dibawa ke
Filipina. 92
Kasus yang paling menonjol merupakan penculikan enam awak kapal
Vietnam pada November 2016. Selain itu, kasus penculikan dan pembunuhan dua
warga negara Jerman dari kapal yatch menjadi sorotan. Perompakan di Laut Sulu-
Sulawesi merupakan hal yang mengkhawatirkan, menurut Stephen Askins,
ancaman ini lebih besar dibanding perompakan yang terjadi di Nigeria dan
Somalia. 93
lintas perdagangan internasional, sebab sasaran utama dari perompakan ini adalah
kapal pengangkut perusahaan asing meskipun tak jarang kapal nelayan menjadi
92
ReCAAP Annual Report Piracy and Armed Robbery Against Ship in Asia 2016, 21 93
Stephen Askins, Piracy in the Sulu Sea – The new Somalia or a limited threat? di
Tatham Macinnes 21 Februari 2017 [online] diakses di: http://tatham-
macinnes.com/knowledge/piracy-sulu-sea-new-somalia-limited-threat/ pada 30 April 2017 pukul
dengan peralatan dan persenjataan yang mempermudah dalam melancarkan
aksinya. Minimnya sistem keamanan yang memadai di jalur laut Sulu-Sulawesi
juga menjadi faktor tingginya insiden perompakan ini. 95
C. Penculikan oleh Kelompok Abu Sayyaf
Abu Sayyaf merupakan kelompok separatis Filipina yang didirikan
Abdulrajak Janjalani, seorang anak tokoh ulama Basilan di Filipina. 96
Janjalani
merupakan veteran perang Afganistan dan Soviet dan memiliki kedekatan dengan
Osama Bin Laeden selama menetap di Pakistan tahun 1980-an. Janjalani
merupakan seorang pelajar lulusan sebuah universitas di Arab Saudi tahun 1980,
kemudian melanjutkan pendidikan tentang hukum fiqih Islam di Mekkah. Setelah
lulus, Janjalani kembali ke Filipina untuk berdakwah, konten dakwahnya banyak
memuat tentang bagaimana umat muslim di Filipina mendapat ketidakadilan
karena pemerintahan dan konstitusi negara yang bertentangan dengan ajaran
Quran‘. 97
dengan Osama bin Laeden. 98
Kemudian, Janjalani ikut serta dalam perang
94
Indira Lakshmanan, Rich and Poor Fall Prey to Pirates dalam Andres H. Caceres-
Solari, Indonesia, Malaysia, and the Philippines Security Cooperation in the Celebes Sea,
Department of National Security Affairs, California: Naval Postgraduate School, 2008, 21 95
RI Agrees to Install 7 Radars from U.S. in Makassar Strait, Jakarta Post, January 23,
2008 96
Adhe Nuansa Wibisono, Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan:
Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara, Ilmu Ushuluddin Vol. 3 Nomor 1 (Januari 2016):
120 97
Rommel C. Banlaoi, Maritime Terrorism in Southeast Asia: The Abu Sayyaf Threat,
Naval War College Review Vol. 58 No, 4 (Autumn 2005): 66 98
Rommel C. Banlaoi, The Abu Sayyaf Group: From Mere Banditry to Genuine
Terrorism, Southeast Asian Affairs (2006), 248
43
Afghanistan dengan Soviet bersama bin Laeden. Selama perang, Janjalani
bersama adiknya mendapat pelatihan di Khost, Afghanistan dibawah bimbingan
Abdul Rasul Sayyaf. Abdul Rasul Sayyaf juga merupakan tokoh yang memberi
pengaruh kepada Hambali yang menjadi pemimpin Jemaah Islamiyah (JI). 99
Sebelum ASG dibentuk, Janjalani telah terlebih membentuk Mujahideen
Commando Freedom Fighters (MCFF) untuk melawan pemerintah Filiphina
dengan tujuan akhir membentuk sebuah Negara Islam merdeka. 100
MCFF ini
Perekrutan anggota Abu Sayyaf berasal dari Basilan, Sulu, Tawi-Tawi,
Zamboanga City, dan Santos City. Anggotanya kebanyakan direkrut dari bekas
anggota Moro National Liberation Front (MNLF) atau Moro Islamic Liberation
Front (MILF). 101
Osama bin Laeden. 102
membangun jaringan dengan kelompok Al Qaeda. Pelatihan, rekrutmen, serta
bantuan suplai senjata Abu Sayyaf juga banyak dibantu oleh jaringan Al Qaeda. 103
Pada mulanya, Abu Sayyaf dikategorikan sebagai kelompok kriminal/bandit
biasa oleh pemerintah Filipina. 104
Kemudian, Kepolisian Nasional Filipina
99
Abuza, Zachary, Balik Terrorism: The Return of The Abu Sayyaf, (Carsile: Strategic
Studies Institute, 2005), 2 100
Zack Fellman, Abu Sayyaf Group, AQA M Futures Project: Case Studies Series No. 3
(November 2011): 3 101
Banlaoi, Maritime, 68 102
Abuza, Balik, 3 103
Abuza, Balik, 4 104
Rommel C. Banlaoi, Al Harakatul Al Islamiyah, Essay on the Abu Sayyaf Group,
(Quenzon City: Philippine Institute for Political Violence and Terrorism Research (PIPVTR),
2008),
44
teroris setelah peristiwa pengeboman Kapal Doulos tahun 1991. Setelah peristiwa
11 September 2001, Abu Sayyaf masuk dalam daftar kelompok teroris
internasional oleh Amerika Serikat dan merupakan kelompok teroris utama di
Asia Tenggara.
Sumber: http://www.globalterrorwatch.ch/index.php/abou-sayyaf-jumaa/
Pada 2001, Anggota Abu Sayyaf berjumlah sekitar 450 orang yang berada
di Basilan dan 650 orang yang berada di Jolo. 105
Angka ini menurun dari
. Abu Sayyaf
Janjalani
merancang Abu Sayyaf dengan struktur yang terorganisir dan sistematik, terbukti
dengan dibentuknya Islamic Executive Council (IEC) yang bertugas menyusun
105
Barreveld, Dirk J. Terrorism in the Philippines: The Bloody Trail of Abu Sayyaf, Bin
Laden‘s East Asian Connection (San Jose, CA: Writer‘s Club, 2001), 178 106
Peter Chalk, ed., The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia: A Net Assessment,
(Santa Monica: RAND Corporation, 2009), 54-55 107
Berry, A Global Overview, 103
45
memiliki fungsi pengumpul dana dan pelatihan; dan (2) Komite Al-Misuratt
Khutbah yang mengurus agenda kegiatan propaganda. 108
Janjalani juga merancang sebuah pasukan yang bernama Mujahiddin Al-
Sharifullah, dengan tiga unit utama: Demolition Team yang terdiri dari personel
terlatih dan perancang alat peledak; Mobile Force Team yang mengurus
koordinasi dengan pihak luar; dan Tim Propaganda yang terdiri dari beberapa
pelajar, profesional, dan pengusaha untuk menghimpun data dan sumber daya
yang diperlukan dalam operasi. 109
Akan tetapi, rancangan ini tidak terlaksana akibat kematian Janjalani tahun
1998 oleh Kepolisian Nasional Filipina dalam baku hantam di Basilan.
Sepeninggalnya, Abu Sayyaf mengalami kekacauan dalam strukturnya dan
berujung pada perpecahan kelompok menjadi dua faksi. Kedua Faksi tersebut
berbasis di Basilan (dipimpin oleh Kadaffi Janjalani) dan Sulu (dipimpin oleh
Galib Andang). Faksi Basilan pun, terpecah menjadi sepuluh kelompok yang
berdiri sendiri pada tahun 2002. Sementara Faksi Sulu terpecah menjadi 16
kelompok. Baik Kadaffi dan Galib tidak sepenuhnya memiliki kontrol terhadap
kelompok-kelompok kecil ini. 110
108
Banlaoi, Maritime, 48 110
46
menggunakan cara-cara kekerasan seperti pemboman, penculikan, hingga
pembunuhan. 112
hingga ke pesisir Sabah, Malaysia. 113
Anggota kelompok Abu Sayyaf kebanyakan
adalah keturunan dengan tradisi maritim yang cukup lama. Pengetahuan tentang
keadaaan laut sekitar mempermudah operasi mereka. Selain itu, kelompok ini juga
memiliki beberapa speed boats dan kapal yang digunakan untuk melancarkan
aksinya. 114
Pada perkembangannya, Kelompok Abu Sayyaf lebih sering menggunakan
modus penculikan dan penuntutan uang tebusan (kidnap for ransom). Hal ini,
menurut Chalk 115
merupakan dampak dari perpecahan internal Abu Sayyaf. Satu
sisi, modus ini dianggap lebih efektif karena selain mendapat keuntungan lebih
besar, Abu Sayyaf mendapat banyak perhatian dari media.
Beberapa insiden yang melibatkan kelompok ini yaitu: 116
pengeboman kapal
Doulous tahun 1999; penyerangan kapal Our Lady Mediatrix tahun 2000 yang
menyebabkan 40 orang tewas; peledakkan kapal Superferry 14; penculikan tiga
112
Garret Atkinson, Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman – A Review of the Rise of
Islamic Insurgency in the Southern Philippines, American Security Project (Maret 2012), 4
[Online] diakses di: https://www.americansecurityproject.org/wp-content/uploads/2012/03/Abu-
Banlaoi, Al Harakatul, 58 114
Malia Ager, Gov‘t seizes 200 high-powered speedboats from Abu Sayyaf,
INQUIRER.Net 21 September 2016 [Online] diakses di newsinfo.inquirer.net/817571/govt-seizes-
200-high-powered-speedboats-from-abu-sayyaf pada 22 Mei 2017 pukul 10.07 115
Chalk, The Evolving, 51 116
Banlaoi, Maritime Terrorism, 72-73
47
warga negara Malaysia di Resor Pasir Beach; dan penculikan warga negara
Indonesia dan Malaysia tahun 2004.
Grafik II. C. 2. Grafik Insiden Penculikan oleh Kelompok Abu Sayyaf di
Laut Sulu[-Sulawesi Tahun 2011-2016
Sumber: Agence France-Presse, Timeline of the Abu Sayyaf in the Philippines,
ABC-News, 2016 (diolah kembali oleh penulis)
Insiden penculikan di Laut Sulu-Sulawesi oleh Kelompok Abu Sayyaf
mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2015 ke tahun 2016,
yaitu dari 3 insiden menjadi 13 insiden. Insiden tersebut diantaranya adalah
penculikan 10 awak kapal Indonesia; 117
penculikan 4 awak kapal
penyerangan dan
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38837392 diakses 1 April 2017 pukul 8:23 WIB 118
Joseph Masilamany, Four Malaysian sailors held hostages by Abu Sayyaf are freed,
[Berita Online] diakses di: http://www.asianews.it/news-en/Four-Malaysian-sailors-held-hostage-
0
2
4
6
8
10
12
14
Jumlah Insiden
Jumlah Insiden
penculikan kapal Henry dan Cristi dalam perjalanan menuju Tarakan; 119
penembakan dan penculikan wisatawan Jerman di perairan Tanjung Pisuk,
Sabah; 120
dan penyerangan kapal MV Royale 16 berbendera Vietnam di perairan
Basilan. 121
Gambar II. C.2. Peta Lokasi Serangan Kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulu-
Sulawesi
Abu Sayyaf diketahui memiliki jaringan dengan kelompok pergerakan Islam
radikal dari Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Filipina mengemukakan
keterlibatan dua anggota Jemaah Islamiyah dalam peristiwa pengeboman 14
119
[Berita Online] diakses di:
setelah-abk-tertembak-pembajak pada 4 Oktober 2018 pukul 17:56 WIB 120
Abu Sayyaf Militants Say They‘ve Kidnapped a German Tourist and Killed Another
[Berita Online] diakses di: http://time.com/4560251/abu-sayaf-kidnap-kill-german-tourists/ pada 4
Liza Jocson, Hijacked Vietnamese vessel crew identified, [Berita Online] diakses di:
http://cnnphilippines.com/regional/2016/11/12/Hijack-Vietnamese-vessel-crew-Basilan.html pada
49
Beberapa aktivitas di kepualauan Sulu juga
merupakan gabungan aliansi diantara Misuari Breakaway Group (MBG), MILF,
dan Abu Sayyaf, yang juga melakukan aksi lintas perbatasan hingga ke pulau
Borneo. 123
ancaman regional bagi Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Selain itu serangan-
serangan ini menunjukkan bahwa Abu Sayyaf cenderung mengincar kapal-kapal
yang memiliki nilai keuntungan yang lebih seperti kapal feri dan kapal kargo
besar. Bateman mengungkapkan adanya kemungkinan kerja sama antar sindikat
perompak dengan Abu Sayyaf dalam melancarkan aksinya walaupun keduanya
memiliki motif yang berbeda. 124
122
Stephen Ulph, Evidence of Jemaah Islamiyah Expansion in the Philippines, Terrorism
Focus vol. 2. No. 5 (Maret 2003), 1 123
Ulph, Evidence, 1 124
Sam Bateman, Confrinting Maritime Crime in Southeast Asian Waters: Reexamining
piracy‘ in twenty-first centurydalam B.A. Elleman, ed., Piracy and Maritime Crime: Historical
and Modern Case Studies, (2010) tersedia secara online di: http://ro.uow.edu.au/lawpapers/417
50
SULAWESI
Bab ini membahas dampak ancaman maritim di Laut Sulu-Sulawesi dari
segi ekonomi, politik, dan keamanan secara umum baik dari sisi Indonesia,
Malaysia, dan Filipina. Perompakan Kelompok Abu sayyaf telah membawa
kerugian besar bagi banyak pihak. Perusahaan pemilik kapal, harus mengeluarkan
biaya lebih untuk biaya pengamanan, premi asuransi, bahan bakar, dan pada
kasus penculikan oleh perompak, uang tebusan untuk membebaskan awak
kapalnya. 125
Ancaman tersebut juga berdampak pada negara Tri Border Area dari
stabilitas keamanan nasional. Tetapi, masalah perompakan oleh kelompok
bersenjata ini juga akan mengancam stabilitas regional, sebagaimana menurut
Anak Agung Banyu Perwita 126
bahwa isu perompak merupakan isu inter-state,
apabila tidak ditangani dengan serius juga akan memicu konflik inter-state.
125
Leymarie , Philippe, et al., UNOSAT Global Report on Maritime Piracy a geospatial
analysis 1995-2013, United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), (2014):31;
tersedia di:
Perwita, Anak Agung Banyu, Koordinasi dan Kerangka Pengelolaan Keamanan di
Selat
Selat Malaka Periode 2005-2006, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia (2008): 28
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas mencapai 1,9 juta
kilometer persegi dengan luas daratan sekitar 1,8 juta kilometer persegi dan luas
wilayah perairan 93.000 kilometer persegi. 127
Sebagai negara kepulauan,
Indonesia memiliki ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang merupakan
wilayah laut Indonesia yang digunakan sebagai jalur kapal pengangkut dari dan
menuju Samudera Hindia atau Samudera Pasifik. Indonesia memiliki tiga ALKI,
yaitu ALKI I mencakup Selat Sunda, Karimata, Natuna, dan Laut China Selatan;
ALKI II mencangkup Selat Lombok, Makassar, dan Laut Sulawesi; ALKI III
mencangkup Laut Timor dan Laut Arafuru. 128
Hal ini, selain menguntungkan,
dihadapi oleh negara kepulauan seperti Indonesia. Sejak abad ke-19, pemerintah
kolonial telah berhadapan dengan masalah perompakan. Aktivitas perompakan
ini, sebagaimana ditulis dalam The Economics of Piracy in Southeast Asia tidak
hanya menyangkut permasalahan ekonomi, tetapi juga merupakan suatu gaya
hidup dimana masyarakat terlibat dalam aksi perompakan pada masa itu.
Perhatian mengenai perompakan menurun pada abad ke-20 karena Perang Dunia,
barulah pada tahun 1990-an, isu mengenai perompakan kembali menjadi perhatian
127
Indonesia. diakses di: http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-
3.pdf
52
dunia, terutama sejak krisis tahun 1997 dan peristiwa perompakan kapal Petro-
Ranger. 129
Indonesia, berdasarkan laporan ICC/IMB, merupakan salah satu negara
dengan tingkat kasus perompakan yang cukup tinggi di dunia. Pada 2015,
dilaporkan jumlah kasus perompakan di Indonesia sejumlah 108 kasus, angka ini
jauh lebih besar dibanding dengan Malaysia dengan angka 13 kasus dan Filipina
dengan angka 11 kasus. 130
Tingginya angka perompakan ini tentu menjadi sebuah
perhatian besar bagi dunia, sebab, terjadi peningkatan jumlah kasus perompakan
sebesar 22 persen dibanding tahun sebelumnya. 131
Sementara berdasarkan laporan tahunan ReCAAP (Regional Cooperation
Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia) tahun
2016 terdapat 26 insiden perompakan kapal belayar. Dari 26 insiden yang terjadi,
12 dilaporkan terjadi di perairan Filipina (di perairan Doc Bisa, Languyan, Pata,
Sibago, Sibutu, Sitangkai dan Tawi-Tawi) yang melibatkan penculikan kru dari
kapal (enam insiden) dan upaya penculikan awak (enam insiden). Sementara 14
insiden terjadi di empat di perairan Sabah, Malaysia Timur (di pesisir Sempora
129
Anonim, “The Economics of Piracy in Southeast Asia, The Global Initiative Against
Transnational Organized Crime, (Mei 2016): 5; tersedia di: http://globalinitiative.net/wp-
content/uploads/2016/05/Global-Initiative-Economics-of-SE-Asia-Piracy-May-2016.pdf diakses
ICC/IMB Annual Report 2015, 131
Graman, Luke, Piracy increases by 22% in Southeast Asia, diakses di:
https://www.cnbc.com/2015/07/09/piracy-increases-by-22-in-southeast-asia.html pada 27 Januari
Lokasi-lokasi
Kapal-kapal Indonesia sering kali menjadi sasaran empuk operasi
Kelompok Abu Sayyaf . Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil laporan ReCAAP
bahwa terdapat sebanyak 3 kapal berbendera Indonesia dan 24 orang kru
berkebangsaan Indonesia yang menjadi korban penyerangan dan penculikan di
wilayah laut Sulawesi-Sulu. 133
Setelah insiden penculikan 12 awak kapal
Indonesia oleh Abu Sayyaf pada tahun 2016 lalu, masih banyak kasus
penyandraan awak kapal Indonesia oleh Abu Sayyaf yang terjadi dalam kurun
waktu Desember 2016 sampai Januari 2017. 134
Pernyataan ini membuktikan
bahwa aksi teror Abu Sayyaf tidak hanya berimbas pada Filipina dan Malaysia,
tetapi juga Indonesia.
ancaman moratorium pengiriman batubara kepada Filipina. 135
Keputusan ini
tersebut. Jangka waktu moratorium ini diperpanjang sampai wilayah laut di
sekitar Sulawesi, Zamboangana, dan Sulu dipastikan aman. Tetapi, hal ini menjadi
132
Annual Report Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia 2016.
http://www.recaap.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Do
wnload&EntryId=473&PortalId=0&TabId=78 diunduh pada 30 Maret 2017 pukul 22:42 WIB 133
ReCAAP, Special Report on Abducting of Crew from Ships in Waters off Eastern
Sabah and Southern Philippines (Part II); tersedia di:
http://www.recaap.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Do
wnload&EntryId=455&PortalId=0&TabId=78 diakses pada 25 Januari 2018 pukul 18:40 WIB 134
Tujuh WNI diculik dan disandera kelompok Abu Sayyaf, Indonesia,
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38837392 diakses 1 April 2017 pukul 8:23 WIB 135
Gumilang, Prima, MenhanTegaskan Moratorium Batu Bara ke Filipina Dilanjutkan,
CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160701170123-20-142480/menhan-
ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) atau Asosiasi
Perusahaan Pelayaran Nasional dalam sindonews.com 136
, moratorium ini
membuat industri pelayaran di Indonesia lesu karena banyaknya kapal yang tidak
berlayar.
Filipina dan Malaysia akibat perompakan bersenjata Abu Sayyaf, Indonesia masih
akan merasakan dampaknya secara politik. Bila Indonesia tidak menaruh
perhatian khusus terhadap masalah-masalah maritim, reputasi Indonesia di mata
internasional akan tercoreng. Tingkat kepercayaan investor asing terhadap
Indonesia akan menurun dan membahayakan hubungan dengan negara
tetangganya. 137
bidang keamanan maritim. Selain itu, Indonesia mengincar peranan utama dalam
berbagai kerjasma maritim. 138
136
Febrianto, Heru, Moratorium Batu Bara ke Filipina Buat Industri Pelayaran RI Lesu,
sindonews.com, [artikel Online] diakses di:
https://ekbis.sindonews.com/read/1127233/34/moratorium-batu-bara-ke-filipina-buat-industri-
Major Frederick Chew, Piracy, maritime terrorism and regional interests. [artikel
Online] (2005, diunduh pada 1 April 2017 pukul 8:49 WIB) tersedia di
http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/Geddes/2005/PublcnsGeddes2005_310310_Piracy
Maritime.pdf 138
Michael Richardson, The Threats of Piracy and Maritime Terrorism in Southeast Asia,
Maritime Studies issue 139. (2004): 21.
Negara-negara yang berbatasan dengan Filipina juga terkena dampak secara
langsung maupun tidak langsung dari aksi terorisme maritim oleh kelompok Abu
Sayyaf. Contohnya adalah Malaysia dan Indonesia. Kelompok Abu Sayyaf
beroperasi di Laut Sulu sampai ke dekat pantai Sabah, Malaysia. Beberapa tahun
belakangan, kelompok ini sering mengincar kapal-kapal, merampok hingga
menculik awak kapal. 139
atas penculikan wisatawan asing di Sipadan, Malaysia dan Palawan, Filipina.
Kasus penculikan awak kapal Indonesia pada tahun 2016 lalu juga menjadi
sorotan publik. 140
mendemonstrasikan kemampuan yang dimiliki Kelompok Abu Sayyaf. 141
Rangkaian serangan terorisme maritim ini akan membawa dampak besar
pada bidang ekonomi. Banyak kapal perdagangan internasional enggan melewati
atau berhenti di pelabuhan-pelabuhan tertentu untuk menghindari serangan
pembajakan. Hal ini akan membawa dampak yang sangat besar bagi negara
dengan pelabuhan kapal dagang seperti Malaysia. Selain itu, serangan terorisme
maritim ini akan memengaruhi harga barang-barang yang disebabkan karena
kerugian akibat serangan pembajakan. Perusahaan akan menanggung biaya
kehilangan kargo atau terbusan untuk awak kapal yang diculik. Kendala-kendala
ini juga akan menimbulkan kerugian akibat distribusi barang-barang yang
139
C. Z. Raymond, Piracy in Southeast Asia New Trends, Issues and Responses, RSIS
Working Paper, No. 089 (October 2005): 1 140
Antrini Pujayanti, Upaya Pembebasan WNI Sandera Kelompok Abu Sayyaf, Majalah
Info Singkat Hubungan Internasional Vol. VIII, No. 07/I/P3DI/April/2016 141
Bradford, John. 2005. Southeast Asian Maritime Security in Age f Terror: Threats,
Opportunity, and Charting the Course Forward. Singapore: Institute of Defence and Strategic
Studies
56
dibebankan pada harga barang yang menyebabkan kenaikan harga komoditas. 142
Serangan teror dan penculikan ini juga mengancam kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat di pesisir pantai dari segi ekonomi. Pada 2003,
Malaysia menderita kerugian dari aksi teror berupa penipuan, pencurian kargo,
penundaan perjalanan, dan peningkatan uang presmi asuransi diperkirakan
mencapai 30-50 miliar dolar. 143
Rangkaian serangan teror maritim telah membawa
dampak ekonomi dan politik. Sektor yang paling terkena dampak dari ancaman ini
adalah sektor pariwisata maritim lokal yang merupakan sumber pendapatan di
Malaysia bagian pesisir. Peristiwa penculikan dua wisatawan dari Taiwan di
Lahad Datu pada tahun 2013, misalnya, membawa dampak penurunan jumlah
wisatwan lokal dan asing di Malaysia sebanyak 3%. 144
Tabel III.1. Jumlah Wisatawan Malaysia 2010-2013
Tahun Jumlah (Juta) Pendapatan (Miliyar RM)
2013 25.03 60.60
2012 25.72 65.44
2011 24