Analisis Kebijakan Pengelolaan CADDB

ANALISIS KEBIJAKAN PELESTARIANCAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR BENGKULU

MATA KULIAHANALISIS KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN

(PSL 611)

Oleh:USMAN (P 062050111)ZAKIYAH (P062040151)

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGANINSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR2006

Danau

Zona III

Zona II

Zona I

Sawah

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151

Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu (Usman dan Zakiyah)

1

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya

mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan

perkembangannya berlangsung secara alami (UU No. 5 Tahun 1990). Kawasan Danau

Dusun Besar adalah salah satu Cagar Alam yang ditetapkan sejak tanggal 17 Juni 1936.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 602/Kpts-II/1992, ditetapkan sebagai

Cagar Alam dengan nama Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDB) seluas 577 ha,

register 61. (Usman, 2001 a).

Penetapan kawasan konservasi bertujuan melindungi ekosistem dan sumberdaya

alam, serta proses-proses ekologi di dalamnya (Hardjasoemantri, 1993). Upaya

memadukan pelestarian dan pengelolaan Sumber Daya Hayati dengan kebijakan

pembangunan yang bertumpu pada larangan bermukim disekitar atau di dalam kawasan,

terbukti tidak berhasil. Karena itu diperlukan sebuah upaya baru untuk memadukan

pelestarian kawasan dengan kebutuhan dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Sepintas upaya tersebut memberikan harapan, namun tidak demikian kenyataannya. Salah

satu penyebabnya, bahwa langkah-langkah ekonomi dalam pengelolaan sumber daya

alam, akhirnya malah menstimulasi penduduk untuk menguasai sumber daya alam dan

masuk ke dalam kawasan, contohnya adalah kasus perambahan dan penguasaan

Kawasan CADDB di Provinsi Bengkulu (Usman, 2001a)

Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu membangun jalan Ring road yang

membelah Kawasan CADDB tahun 1991, telah memicu perambahan dari 3 KK menjadi

159 KK. Hal ini terjadi karena meningkatnya aksesibilitas ke dalam Kawasan.

Pemerintahan Kota Bengkulu telah memperparah dengan mengizinkan pembangunan

perumahan di daerah yang secara ekologis adalah daerah genangan dari daerah

penyangga Kawasan CADDB (Usman, 2001).

Kualitas air danau dipengaruhi oleh musim, intensitas perambahan dan adanya TPA di

catchmen area, Dari Tahun 1997 sampai 2005, Kerusakan Kawasan Cagar Alam bahkan

telah menimbulkan kerugian dan dampak secara langsung kepada petani yang

memanfaatkan air danau sebagai irigasi persawahan di hilirnya.

1.2. Rumusan Masalah Upaya pengelolaan dan pelestarian yang berkelanjutan harus disertai peningkatan

kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151


2

disekitar kawasan dapat memecahkan persoalan ekonomi dan sekaligus menanggulangi

konflik yang mungkin terjadi, terutama penduduk asli atau masyarakat adat lokal dengan

peramabah dan atau pengelolaan kawasan.

Peran stakeholder lebih banyak bertumpu pada pemerintah, yang mengeluarkan

kebijakan dan peraturan, yang pada implementasinya memiliki kelemahan. Dipihak lain

jika diserahkan kepada swasta masih banyak keserakahan daripada mengembangkan

pengelolaan berkelanjutan. Sementara itu dikalangan masyarakat masih banyak yang

bersikap tidak peduli terhadap kelestarian sumber daya alam.

Penguatan masyarakat merupakan bagian terpenting dalam upaya pelestarian

sumber daya alam yang lestari. Dengan kesadaran dan kepeduliannya masyarakat ikut

menjaga kawasan, karena sumber ekonominya tergantung dengan kawasan tersebut.

Selain itu masyarakat lebih kritis terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah atau pihak-

pihak lain yang dapat mengancam sumber daya yang menjadi sumber ekonomi mereka.

Dengan demikian masyarakat adalah salah satu aktor kunci dari pengelolaan sumber daya

hayati termasuk pengelolaan Cagar Alam Danau Dusun Besar.

Sebagai upaya mencapai tujuan, salah satu cara dengan menginisiasi pengelolaan

kawasan dengan mengikut sertakan masyarakat di sekitar kawasan. Peranan pemerintah

dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengupayakan dan memberikan dukungan

sinergi dalam masyarakat.

Jika sebelumnya, pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat lebih banyak

dilakukan melalui proyek-proyek terpisah, maka selanjutnya lebih diupayakan melalui

pendekatan yang dikenal dengan Co-Management.

1.3. TUJUAN Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengelolaan kawasan

koservasi bertujuan untuk menjaga kelestariannya, dengan studi kasus Kawasan Cagar

Alam Danau Dusun Besar Provinsi Bengkulu.

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151


3

II. ANALISIS KEBIJAKAN

2.1. Kebijakan

Analisis Kebijakan dilakukan dengan menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan

pengetahuan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap

tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang waktu.

Menurut Dunn (1998), analisis kebijakan yang baik (berkualitas) belum tentu

dimanfaatkan oleh pemakainya, dan jikapun analisis kebijakan digunakan, belum menjamin

kebijakan yang lebih baik. Pada kenyataannya, ada jarak yang amat lebar antara

pembuatan analisis kebijakan dan pemanfaatannya dalam proses pembuatan kebijakan.

Analis kebijakan, dengan demikian, adalah salah satu diantara sejumlah banyak

aktor lain di dalam sistem kebijakan. Suatu sistem kebijakan (policy system), atau seluruh

institusional di mana di dalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik

diantara tiga unsur, yaitu; kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Kebijakan publik (public policy) merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan

(termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat

pemerintah, yang diformulasikan di dalam berbagai bidang (isyu), misalnya pertahanan,

energi, kesehatan, lingkungan, kesejahteraan dan lain-lain (Anharudin, 2004)

Menurut Dunn (1998) Prosedur analisis kebijakan paralel dengan tahap-tahap

pembuatan kebijakan, kesamaannya dapat dilihat sebagaimana matrik di bawah ini.

Dalam Analisis Kebijakan, perumusan masalah merupakan prioritas sebelum

pemecahan masalah. Masalah yang terumuskan dengan baik adalah masalah yang

setengah terpecahkan. Perumusan masalah merupakan proses kognitif yang terdiri atas

empat fase yang saling tergantung, yaitu pencarian (problem search), pendefinisian

(problem definition), penspesifikasian (problem spesification), dan pengenalan (problem

sensing). Tiap-tiap fase tersebut menghasilkan informasi mengenai situasi masalah, meta-

masalah, masalah substantif, dan masalah formal.

Prosedur Analisis Kebijakan Tahap Pembuatan Kebijakan

Definisi (Perumusan Masalah) Penyusunan Agenda Prediksi (Peramalan) Formulasi Kebijakan Preskripsi (Rekomendasi) Adopsi Kebijakan Deskripsi (Pemantauan) Implementasi Kebijakan Penilaian Penilai Kebijakan

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151


4

Hubungan antara strategi, kebijakan dan program digambarkan secara sistematis

pada Gambar 1. Tujuan merupakan benang merah yang menyelaraskan strategi, kebijakan

dan program. Seringkali strategi, kebijakan dan program dianggap sama dan disebut

sebagai kebijakan.

TUJUAN

STRATEGI

KEBIJAKAN INSTRUMEN KEBIJAKAN

PROGRAM

Gambar 1. Hubungan tujuan, strategi, kebijakan dan program

Perlu disadari, lingkup tujuan yang ditetapkan pemerintahan tergantung dengan

tugas pokoknya. Terlihat bahwa apa yang menjadi strategi pada instansi yang lebih tinggi

hirarkinya, merupakan tujuan dari instansi dibawahnya.

Agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan, maka perlu disiapkan pendukung

kebijakan (policy measures) sebagai berikut:

1. Perlu dibentuk, dirumuskan serta dikeluarkan instrumen kebijakan yang dapat

berbentuk hukum, peraturan maupun petunjuk-petunjuk;

2. Perlu dibentuk institusi sebagai lembaga administrasi dan prosedur-prosedur

untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan

3. Adanya alokasikan sumberdaya (dana, manusia, fasilitas) untuk mendukung

badan administratif di atas.

2.2. Analytical Hiearchy Process

AHP (Analytical Hiearchy Process), atau proses Hierarki Analitik (PHA), merupakan

suatu metode pengambilan keputusan yang sederhana dan fleksibel yang menampung

kreativitas dalam ancangannya terhadap suatu masalah. Metode ini dapat menjelaskan

suatu keadaan yang kompleks dan tidak terstruktur dengan cara: 1) membagi-bagi

Bentuk Instrumen Kebijakan agar kebijakan dapat dilaksanakn

Rumusan Kebijakan agar strategi dapat dilaksanakan

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151


5

kedalam bagian-bagiannya, 2) mengatur kembali bagian-bagian (atau peubah) tersebut

kedalam bentuk hierarki, kemudian 3) menetapkan suatu nilai numerik untuk setiap

peubah tersebut melalui justifikasi penentuan tingkat kepentingannya, dan terakhir 4)

melakukan sintesa untuk menentukan peubah mana yang mempunyai prioritas paling

tinggi yang harus dikerjakan untuk memperoleh keluaran (outcome) yang diharapkan.

Metode AHP pertama sekali dikemabngkan oleh Prof. Thomas L. Saaty dari

Wharton School of Business, Universitity of Pennsylvania pada tahun 1970. Saat ini, AHP

banyak diterapkan pada berbagai bidang yang menghendaki adanya pengambilan

keputusan multi-kriteria, perencanaan dan produksi, alokasi sumberdaya, penyusunan

matrik input koefisien, penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki dalam situasi

konflik, pengukuran performance, dan lain sebagainya.

Menurut Ma’arif dan Tanjung (2003) beberapa keuntungan metode AHP sebagai

alat bantu pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Kesatuan: AHP memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti dan luwes

untuk persoalan-persoalan yang tak terstruktur. Kpmpleksitas: AHP memadukan pendekatan dedukstif dan induktif dalam

pemecahan persoalan yang kompleks. Saling ketergantungan: AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran manusia

untuk memilah-milah elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.

Pengukuran: AHP memberikan suatu skala untuk mengukur hal-hal yang kuantitatif dan kaulitatif untuk menetapkan suatu prioritas.

Konsistensi: AHP mampu melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan berbagai prioritas.

Sintesis: AHP menuntun kepada suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan suatu alternatif.

Tawar menawar: AHP dapat mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor yang memungkinkan terpilihnya alternatif terbaik.

Penilaian dan konsensus: AHP tidak memaksakan konsensus melainkan mensintesis suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda-beda.

Pengulangan proses: AHP memungkinkan pengabilan keputusan memperbaiki definisi dan pertimbangan suatu persoalan melalui pengulangan.

Namun demikian, beberapa kelebihan dari metode AHP tersebut tidaklah

menunjukkan bahwa AHP merupakan suatu “magic formula” atau model yang dapat

memberikan jawaban “paling benar (the right answer)”, melainkan merupakan suatu

proses yang dapat membantu pengambil keputusan untuk menemukan jawaban “terbaik

(the best answer)”, yakni jawaban (pilihan) yang paling memenuhi tujuan/sasaran

(objective) dari permasalahan yang dihadapi.

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151


6

III. ANALISIS UPAYA PELESTARIAN CAGARA ALAM DANAU DUSUN BESAR

3.1. Metode

Makalah ini disusun berdasarkan literatur dan data-data sekunder, untuk membuat

kebijakan Generik dalam upaya pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu

Untuk membuat keputusan dalam pengelolaan dalam pelestaran Kawasan

Konservasi CADDB di analisis dengan menggunakan AHP, dan tools Criterium Decision Plus.

3.2. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan para pihak (Stake holder) yang terlibat dalam pengelolaan daerah penyangga dan kawasan CADDB Provinsi Bengkulu, yaitu:

1. Masyarakat, yaitu penghasilannya punya ketergantungan dengan kelestarian kawasan CADBB dalam yaitu usaha pertanian, dan perikanan (petani dan nelayan tradisonil)

2. Pemeritah daeran dan instansi terkait, yaitu yang terkait dengan pengelolaan kawasan CADBB baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu Pemda Propinsi Bengkulu dan BKSDA (Unit Pelaksana Teknis Depertemen Kehutanan RI).

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pengelolaan kawasan CADBB yaitu Yayasan Lembak Bengkulu

Tabel 1. Analisis kebutuhan kepentingan para pihak dalam pengelolaan kawasan CADBB berkelanjutan

No Aktor Kebutuhan Pelaku Sistem

1 Petani • Peningkatan pendapatan • Kelestarian Cagar Alam • Terjaganya Debit Air untuk air irigasi

2 Pedagang • Peningkatan pendapatan • Kelestarian Cagar Alam • Terjaga Debit Air Danau

3 Pemerintah Daerah • Kelestarian Kawasan • Peningkatan pendapat asli daerah (PAD) • Pengembangan Perkotaan dengan Akses yang mudah

antar Kabupaten tanpa melewati Kota (adanya jalur transfortasi alternatif)

• Perubahan status kawasan untuk Hutan Wisata Alam 4 BKSDA • Kelestarian Kawasan

• Jalan di Tutup karena melewati kawasan tanpa izin resmi pemerintah pusat

• Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan • Penegakan hukum terhadap perambahan kawasan

5 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

• Kelestarian Kawasan • Peningkatan pendapatan masyarakat disekitar kawasan • Kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan • Konsep manajemen koloberasi (Co-Management)

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151


7

3.3. Identifikasi Permasalah Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi jika rekomendasi kebijakan

berdasarkan persoalan yang muncul, dilakukan analisis prioritas alternative kebijakan

Pengelolaan Pelestarian Cagar Alam Dusun Besar dengan factor (1) perubahan catchman

area, (2) adanya jalan Ring road yang membelah kawasan, dan (3) adanya TPA yang

dibangun oleh pemerintah daerah. Dari analisis kebutuhan dapat disintesisi beberapa

tujuan untuk menjaga kelestarian CADDB yaitu (1) peningkatan pendapatan, (2)

Pelestarian kawasan, dan (3) adanya kemudahan akses antar Kabupaten.

Berkaitan penetapan kebijakan, pandangan para aktor berperan menentukan

kebijakan yang akan diambil. Untuk itu diperlukan aturan institusi yang dapat membantu

para actor untuk bargaining position dengan aturan baru untuk meningkatkan

kesejahteraan. Oleh karena itu dalam analisis alternative kebijakan sangat penting untuk

mempertimbangkan para actor terlibat, yaitu Petani, Nelayan, LSM, PEMDA, dan BKSDA.

Adapun alternative kebijakannya sebagai berikut : (1) penutupan Jalan yang membelah

kawasan Cagar Alam, (2) Co-management, dan (3) perubahan status kawasan.

Untuk analisis dan upaya memecahkan masalah yang dihadapi digunakan metode

AHP. AHP merupakan teori umum pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala

rasio baik dari perbandingan berpasangan yang sirkuit maupun kontinu. Perbandingan

perbandingan ini dapat diambil dari ukuran atau dari suatu skla dasar yang mencerminkan

kekuatan perasaan dan preferensi relative. AHP memiliki perhatian khusus tentang

penyimpangan dari konsistensi pengukuran dan pada ketergantungan di dalam dan

diantara kelompok elemen strukturnya.

Gambar 2 mempertimbangkan struktur hirarki untuk AHP bagi penetapan prioritas

alternative kebijakan Pengelolaan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar.

Gambar 2. Struktur Hirarki Penetapan Prioritas Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151


8

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis

Dari data wawancara dengan responden yang quisnernya menggunakan skala dasar

Saaty (1980), kemudian diuji tingkat rasio konsistensinya (CR < 10%), setelah itu dibuat

matrik pendapat gabungan untuk menganalisis prioritas alternatif kebijakan pelestarian

Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Bengkulu. Adapun hasil ringkasan analisisnya

dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4, dan Tabel 1 berikut ini.

Gambar 3. Hasil akhir analisis peran masing-masing faktor, aktor, tujuan dan prioritas alternatif Strategi

Kebijakan Generik pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar

Gambar 4. Hasil akhir penentuan prioritas kebijakan generik untuk pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Bengkulu

Fokus Faktor Tujuan Alternatif

Aktor

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151


9

Tabel 2. Resume hasil matrik masing-masing faktor, aktor, tujuan, dan alternatif kebijakan Generik upaya pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar

Fokus Priorities Rating Set Faktor Priorities Rating Set Aktor Priorities Rating Set Lowest Criteria

Jalan di Tutup

Priority

Co Management

Priority Perubahan CA

Priority PEL

CADDB 0,699 Catc Area Catc Area 0,112 NGO NGO 0,243 Kel Kwsn Kel Kwsn 0,300 0,648 0,052

0,237 Ring Road 0,342 BKSDA 0,701 Pen. Pendapatan Pen. Pendapatan 0,188 0,731 0,081

0,064 TPA 0,391 Petani 0,056 Akses Antar Kab Akses Antar Kab 0,093 0,773 0,134 0,124 Nelayan BKSDA 0,300 Kel Kwsn

0,031 Pemda 0,648 Pen. Pendapatan

RING ROAD 0,062 NGO 0,052 Akses Antar Kab

0,260 BKSDA Petani 0,297 Kel Kwsn

0,389 Petani 0,645 Pen. Pendapatan

0,154 Nelayan 0,058 Akses Antar Kab

0,135 Pemda Nelayan 0,285 Kel Kwsn

TPA 0,041 NGO 0,653 Pen. Pendapatan

0,152 BKSDA 0,062 Akses Antar Kab

0,452 Petani Pemda 0,293 Kel Kwsn

0,238 Nelayan 0,641 Pen. Pendapatan

0,117 Pemda 0,067 Akses Antar Kab

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151


10

Dari Tabel 2, Gambar 3 dan 4 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi

upaya pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar adalah catchment area, ring road (jalan

lingkar), dan TPA dengan bobot masing-masing sebesar 0,699, 0,237, 0,064. Sedangkan

aktor yang paling berpengaruhi adalah petani (dengan bobot sebesar 0,395), diikuti oleh

BKSDA (0,310), Nelayan (0,138), NGO (0,096) dan yang paling kecil adalah pemerintah

daerah (0,062). Sementara itu tujuan yang paling dinginkan oleh aktor adalah

peningkatan pendapatan dengan bobot sebesar 0,652, diikuti oleh kelestarian (0,291) dan

akses antar kabupaten sebagai alternatif jalan lingkar hanya sebesar 0,057.

4.2. Pembahasan

Dari hasil analisis AHP (Gambar 4, Tabel 2) menunjukkan bahwa manajemen

kolobarasi adalah alternatif yang paling diinginkan. Manajemen Koloborasi (Co-

Management; Tabel 1) adalah alternatif untuk mencegah konflik berkepanjangan antara

dua kutub kepentingan keinginan pemerintah untuk melakukan perubahan status Cagar

Alam menjadi Hutan Wisata supaya pengelolaannya bepindah dari wewenang pemerintah

pusat ke propinsi dengan keinginan Petani, BKSDA dan Nelayan pada sisi lain, yang tetap

mempertahankan Status Kawasan sebagai Cagar Alam, maka manajemen yang ditawarkan

oleh LSM adalah suatu bentuk penyelesaian konflik alternatif terbaik (bobotnya 0,699).

Keinginan pemerintah daerah untuk mengusulkan perubahan status kawasan ini di

dorong oleh keinginan untuk tetap menggunakan jalan (ring road) yang telah dibangun

pada tahun 1991 yang lalu. Penentangan terhadap pembukaan jalan oleh BKSDA, Petani

dan Nelayan disebabkan oleh adanya keinginan untuk mempertahankan catchment area

agar tidak dirambah lagi seperti kejadi pada saat awal pembukaan jalan (1991) hingga

tahun 1997, dimana hampir tidak ada lagi vegetasi yang tersisa.

Dari Gambar 3 dan Tabel 2 menunjukkan semua aktor sepakat bahwa tujuan utama

dalam pelestarian cagar alam ini adalah untuk meningkatan pendapatan. Peningkatan

pendapatan pada petani dan nelayan yang sumber ekonominya sangat tergantung dengan

kelestarian catchment area dan konservasi debit air danau, akan mempunyai multiplier

effect terhadap peningkatan pendapat daerah. Dari lahan persawahan seluas lebih kurang

1000 ha ini akan dihasilkan paling itdak 2 000 ton padi kering giling setiap musim

tanamnya (dengan asumsi produksi 2 ton/ha). Hal ini secara nyata akan mampu

mempengaruhi penggunaan APBD untuk mendatangkan beras dari daerah lain.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa petani adalah aktor yang paling besar bobot

peranannya dalam pelestarian cagar alam (0,395), hal ini disebabkan bahwa sumber

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151


11

ekonomi petani sangat tergantung dengan kelestarian cagar alam, sebab air irigasi

persawahan mereka, sangat tergantung dan hanya berasal dari debit air danau yang

ditampung. Jika catchmen areanya rusak maka debit air danau tidak akan terkonservasi

dengan baik.

Dari Gambar 3 dan 4, serta Tabel 2 peran NGO (LSM) secara bobot tidak lebih

besar dibadingkan dengan Petani dan BKSDA akan tetapi LSM mempunyai peranan penting

dalam mengadvokasi petani dan nelayan untuk mempertanhankan kelestarian Cagar Alam

Danau Dusun Besar. Di hadapkan dengan kemampuan birokrasi mempunyai SDM, dana,

dan jaringan maka petani dan nelayan tidak akan mampu melakukan pengkajian secara

akademis jika tidak mendapat pendamping dari LSM atau pihak lainnya. Peran LSM

terlihat ketikan usulan untuk menggunakan alternatfi Co-Management menjadi alternatif

yang disepakati semua aktor termasuk pemerintah dan BKSDA.

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151


12

V. KESIMPULAN

Dari uraian dan analisis di atas menunjukkan bahwa mempertahankan catchment

area adalah hal yang paling penting untuk mempertahankan kelestarian Cagar Alam Danau

Dusun Besar. Upaya pelestarian bertujuan untuk meningkatakan pendapatan, hal ini

didukung oleh semua aktor yang berpengaruh terhadap kelestarian kawasan. Dari

alternatif dua kutub yang bertentangan, maka manajemen koloberasi adalah jalan yang

terbaik, dengan tetap mempertahankan catchment area, dan menkonservasi dan menjaga

kelestarian kawasan ini.

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151


13

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anharudin. 2004. Memahami Proses Pengambilan Kebijakan Publik. http://www.nakertrans.go.id ©2004 Depnakertrans - All Rights Reserved

Bapedalda Provinsi Bengkulu. 2001. Pengkajian Dampak dan Daya Dukung Lingkungan Daerah Tangkapan Air Danau Dusun Besar. Bengkulu

Hardjasoemantri, K. 1993. Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya. Gadja Mada Univ. Press. Yogyakarta Ma’arif, M.S., dan H. Tanjung. 2003. Teknik-Teknik Kuantitatif Untuk Manajemen. Grasindo,

Jakarta. Saaty L. Thomas, 1991, Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin Proses Hirarki Analitik

untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks, Jakarta : Dharma Aksara Perkasa

Usman, 2001. Renungan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. J. Rafflesia 3(2):89-94 Usman, 2001a. Kawasan Danau Dusun Besar Harus Tetap Sebagai Cagar Alam. J.

Agroekologi. 1(3): 126-131. William N Dunn. 1998 Public Policy Analysis: An Introduction Winarno, Budi., 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta :Media Pressiondo

Documents

Analisis Kebijakan Pengelolaan CADDB