ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SEWA KAWIN SAPI Kec ...library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/136/jtptiain...i ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SEWA KAWIN SAPI (Studi Kasus Sewa Kawin

i

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SEWA KAWIN SAPI

(Studi Kasus Sewa Kawin Sapi Di Desa Kalang Lundo

Kec. Ngaringan Kab. Grobogan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi SyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu-Ilmu Syari’ah

Disusun Oleh:

LUTFI AZIS072311009

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2012

ii

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.Jl. Kanguru III/15 A. Semarang.Rustam DKAH, M.Ag.Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A. 917 Mijen, Semarang Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 ( empat ) eks.Hal : Naskah skripsi

An. Sdr. Lutfi AzisKepada Yth.Dekan Fakultas Syari’ahIAIN Walisongo SemarangDi Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini

saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Lutfi Azis

Nim : 072311009

Jurusan : Muamalah

Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Kawin Sapi (Studi

Kasus Sewa Kawin Sapi di Desa Kalang Lundo Kec.

Ngaringan Kab. Grobogan)

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera

dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Mei 2012

ii








Nama : Lutfi Azis

Nim : 072311009

Jurusan : Muamalah








ii








Nama : Lutfi Azis

Nim : 072311009

Jurusan : Muamalah








iii

KEMENTRIAN AGAMAINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANGFAKULTAS SYARI’AH SEMARANG

Jl.Raya Boja Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Lutfi AzisNim : 072311009Jurusan : MuamalahJudul skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Kawin Sapi

(Studi Kasus Sewa Kawin Sapi di Desa Kalang LundoKec. Ngaringan Kab. Grobogan)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari’ah Institut

Agama Islam Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat

cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

28 Juni 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1

tahun akademik 2011/2012.

Semarang 03 Juli 2012

iii




PENGESAHAN






28 Juni 2012




iii




PENGESAHAN






28 Juni 2012




iv

MOTTO

د ج و د ج ن م “Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil”

v

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang telahmemberi artidalam perjalanan hidupku:1. Bapak dan Ibu saya (Bapak Munawar & Ibu Sri Amaroh)

tercinta yang selalu memberikan Do’a dan dukungannya baikmoril maupun materiil dengan tulus dan ikhlas.

2. Kakak dan adik-adik saya tercinta yang telah memberikanmasukan dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat selesai

3. Dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunyauntukmembimbing saya, sehingga skripsi ini dapat selesai.

4. Untuk Temen-temen saya semua, temen-temen kos dan temen-temen paket angkatan 2007.

5. Temen-temen kontrakan Ringin Sari: Faqih, Hajir, Zuhri,Ibad, Amri, Jakky, Opat, latif, Ghufron, Jirin juga temenDOT COM.

6. Temen-temen KKN Posko 57 Pakopen7. Buat Zahrotun Nisa’ dan Fufah yang selalu memotivasi saya,

selalu menemani, selalu membantu saya.

vi

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,

penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi

materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain

atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak

berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali

informasi yang terdapat dalam referensi yang

dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2012

Deklarator,

Lutfi AzisNIM: 072311009

vii

ABSTRAK

Sesuai dengan obyek studi yang diangkat, maka pembahasan dalam skripsiini dititik pada praktek sewa menyewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec.Ngaringan Kab. Grobogan merupakan sebuah bentuk akad dengan menyewakansapi pejantan untuk di kawinkan dengan sapi betina milik penyewa agar sapibetina tersebut hamil, dalam jangka waktu paling lama satu hari penyewaan.Penyewa menyerahkan harga sewa pada saat selesai praktek sewa kawin sapi.Dalam pelaksanaan sewa menyewa sewa kawin sapi, nampak adanya unsurketidakpastian/spekulasi hasil perkawinan yang belum bisa dipastikan hasilnya.Apabila setelah proses perkawinan ternyata sapi betina tidak berhasil hamil makaakad sewa tidak gugur dan pembayaran tetap dilakukan karena uang sewa telahdibayarkan saat akad. Pada dasarnya yang diakadkan dalam sewa menyewa adalahmanfaat obyek sewa, sedangkan dalam sewa menyewa kawin sapi yang diambiladalah mani sapi pejantan yang merupakan hasil pengikut perkawinana bukanmanfaat sapi pejantan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dalam kesempatan ini penulismencoba menuangkannya dalam tugas akhir yang berbentuk skripsi denganmengangkat permasalahan bagaimana praktek sewa kawin sapi di Desa KalangLundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan. Bagaimana analisis hukum Islam terhadappraktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.Tujuan penulis dengan mengangkat permasalahan yang ada adalah Untukmengetahui praktek dan tinjauan hukum Islam tentang praktek sewa kawin sapi diDesa Kalang Lundo Kec. Ngaringan kab. Grobogan.

Adapun dalam pengambilan data penulis menggunakan sumber datawawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Sedangkanuntuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metodedeskriptif analisis yakni sebuah metode yang dipakai untuk menggambarkansecara obyektif pelaksanaan sewa menyewa tanaman di Desa Kalang Lundo Kec.Ngaringan Kab. Grobogan. Adapun hasil analisis/pembahasan secara umum dapatdigambarkan sebagai berikut:

Bahwa praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. NgaringanKab. Grobogan berdasarkan syarat dan rukun sewa (ijarah) itu sudah terpenuhi,akan tetapi praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa KalangLundo itu adalah sapi pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina. Berdasarkanpendapat Imam Syafi’i dan Abu Hanifah yang berlandaskan pada hadiits yangdiriwayatkan oleh Abu Daud bahwa mengambil upah dari menyewakan pejantansapi untuk dikawinkan dengan sapi betina tidak diblehkan. Namun Imam Syafi’imemberikan solusi bahwa menyewa pejantan dapat dilakukan apabila sudahmenjadi adat dan pemberian upah oleh penyewa berdasarkan atas ungkapanterimakasih bukan sebagai imbalan sewa.

viii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan

hidayah-Nya, sehingga tersusunlah skripsi ini meskipun dalam bentuk yang relatif

sederhana. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada nabi Muhammad

SAW, para keluarga, dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan

syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Walisongo Semarang Jawa Tengah.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lupa penulis sampaikan terima kasih

kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang

2. Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo

Semarang.

3. Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalah, dan Bapak

Afif Noor, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.

4. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag, selaku dosen pembimbing I serta bapak Rustam

Dahar K.A.H, M.Ag, selaku dosen pembimbing II, atas segala pengarahan dan

bimbingannya.

5. Bapak Dosen atau asisten Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang

Jawa Tengah yang telah memberikan kuliah kepada penulis.

6. Kedua orang tua saya tercinta atas segala kasih sayang, pengorbanan dan

kesabarannya.

ix

7. Saudara-saudaraku tercinta baik kakak, adik maupun keponakan-keponakanku

untuk semua pengorbanan kalian untukku.

8. Bapak Kepala Kelurahan Kalang Lundo dan semua stafnya serta masyarakat yang

telah membantu penulis untuk meneliti obyek pembahasan dalam skripsi ini.

9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama

penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak memiliki kekurangan, untuk itu

penulis memohon kepada para pembaca untuk menginsafi dan memberikan saran-

saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam

penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah

tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi

umat Islam pada umumnya. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga apa yang

menjadi harapan penulis terkabulkan. Amien.


Penulis,

Lutfi Azis

NIM: 072311009

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………….........i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………….…...ii

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………….....iii

HALAMAN MOTTO……….…………………………………….….....iv

HALAMAN PERSEMBAHAN………………………………….….….v

HALAMAN DEKLARASI....………………………………………….vi

HALAMAN ABSTRAK……………………………………………….vii

HALAMAN KATA PENGANTAR…………………………………..viii

HALAMAN DAFTAR ISI………………………………………………x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……………………………...........1

B. Rumusan Masalah ................................................................6

C. Tujuan Penelitian……………..…………………………. ..6

D. Telaah Pustaka…………………………………………....6

F. Metode Penelitian ………………………………………....7

G. Sistematika Penulisan …………………………………….10

BAB II Ketentuan UMUM SEWA MENYEWA

A. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah)....................................12

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa……………………..….....16

C. Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa..……………………..19

D. Macam-Macam Sewa/Ijarah……………………………...23

E. Hal-Hal Yang Membatalkan Sewa Menyewa……………24

xi

BAB III PRAKTEK SEWA KAWIN SAPI DI DESA KALANG LUNDO

KEC. NGARINGAN KAB. GROBOGAN

A. Keadaan Umum Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab.

Grobogan…………………………………………………….26

1. Keadaan Monografi..…………………………………….26

2. Susunan Pemerintahan…………………………………..28

3. Keadaan Demografi……………………………………..29

B. Keadaan Sosial Ekonomi……………………………………..32

C. Faktor-Faktor Penyebab Praktek Sewa Kawin Sapi Di Desa

Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan……………..35

D. Pelaksanaan Sewa Kawin Sapi Di Desa Kalang Lundo Kec.

Ngaringan Kab. Grobogan…………………………………..37

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SEWA KAWIN

SAPI (STUDI KASUS SEWA KAWIN SAPI DI DESA

KALANG LUNDO KEC. NGARINGAN KAB. GROBOGAN)

A. Analisis Terhadap Praktek Sewa Kawin Sapi Di Desa Kalang

Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan………..………........43

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Kawin Sapi Di Desa

Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan……………..51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................... ..........61

B. Saran-saran .................................................................... ..........62

C. Penutup……………………………………………………….62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya

bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah

satunya yaitu dalam bidang Muamalah . Muamalah adalah tukar menukar

barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.1

Dalam hal Muamalah sendiri. Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan

atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan

Muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari’at

Islam.

Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang

lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam

segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli,

sewa menyewa, bercocok tanam atau yang lain, baik dalam urusan diri sendiri

maupun untuk kemaslahatan umum.2

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi

pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual

sosial, jasmani rohani, muaranya hidup dalam keseimbangan dan

kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi Islam memberikan pedoman-

pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis

1 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm 162 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Jakarta: At-Tahiriyah, Cet.17, 1954, hlm. 268

2

besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan

perekonomian dikemudian hari (sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang

dan waktu).3

Salah satu kegiatan mu’amalah adalah sewa menyewa, ini mempunyai

peranan penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu hingga kini.

Kita tidak dapat membayangkan betapa kesulitan akan timbul dalam

kehidupan sehari-hari, seandainya sewa menyewa ini tidak dibenarkan oleh

hukum.4

Dalam bahasa Arab sewa menyewa diistilahkan dengan “Al Ijarah”,

yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan

jalan penggantian. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengambilan manfaat

suatu benda, tanpa mengurangi benda tersebut, dengan perkataan lain dengan

terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang

disewakan tersebut.5

Ijarah berasal dari kata ajru yang berarti pengganti. Dalam syariat

Islam ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.6

Menurut ulama Hanafiyah, sewa-menyewa adalah akad atau transaksi

terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'iyah, sewa-menyewa

adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang

bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut

3 Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2000, hlm.14 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung : CV. Diponegoro, 1992,

hlm.3205 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta:

Sinar Grafika, 1996, hlm. 526 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, hlm. 203

3

ulama Malikiyah dan Hanabilah, sewa-menyewa adalah pemilikan manfaat

suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan

suatu imbalan.7 Kebolehan transaksi sewa-menyewa didasarkan pada firman

Allah:

ا آتـيتم بالم تم م لم م إذا س ناح عليك م فال ج عوا أوالدك تـرض مت أن تس د إن أر عروف و

ري لون بص م ا تـع وا أن الله مب لم اع اتـقوا الله و )233: البقراه (و

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidakada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurutyang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa AllahMaha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Baqarah : 233)8

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut Mu’ajjir,

sedangkan orang yang menyewa disebut Musta’jir, benda yang disewakan

diistilahkan ma’jur, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat

barang disebut ajran atau ujrah.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian

yang bersifat konsensual atau kesepakatan. Perjanjian itu mempunyai

kekuatan hukum, yaitu saat sewa menyewa berlangsung, apabila akad sudah

berlangsung, maka pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang

kepada penyewa. Dengan diserahkanya manfaat barang atau benda maka

penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.9

7 Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002, hlm. 182

8 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung, CV. Diponegoro, 2000,Cet. I, hlm. 29

9 Suhrawardi K.Lubis, Op.Cit., hlm. 144

4

Bentuk transaksi sewa-menyewa ini dapat menjadi solusi bagi

pemenuhan kebutuhan manusia, karena keterbatasan keuangan yang

dimilikinya manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui

proses pembelian. Selain sebagai kegiatan Muamalah , sewa-menyewa juga

mempunyai fungsi tolong-menolong dalam pemenuhan kebutuhan manusia

yang tidak terbatas sifatnya. Namun demikian, tidak semua harta benda boleh

di akadkan sewa menyewa, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Barang yang dijadika sebagai obyek sewa dapat dimanfaatkan.

2. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga

(ada serahterima).

3. Obyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang

disepakati.

4. Penyerahan manfaat obyek sewa harus sempurna yakni adanya jaminan

keselamatan obyek sewa sampai kepada masa yang disepakati.10

Dalam praktek sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari

benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali seperti penyewaan

hewan sapi. Di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan. Kab Grobogan

penyewaan sapi pejantan sering dilakukan, dalam hal penyewaan ini bukan

untuk membajak sawah dengan mengguanakan tenaga sapi melainkan untuk

dikawinkan dengan sapi betina.

10 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafndo Persada, 2007, hlm. 118

5

Dalam pelaksanaan kawin sapi, pihak penyewa membawa sapi

betinanya kepada pihak yang disewa dan uang sewa dibayarkan setelah proses

perkwainan selesai dengan harga sewa yang telah disepakati di awal.

Di dalam Al-Qur’an tidak terdapat larangan maupun kebolehan untuk

melakukan sewa sapi untuk proses perkawinan, tetapi ada sebuah hadits yang

melarang penyewaan sapi untuk proses perkawianan.

Sabda Rasulullah Saw dari Ibn ‘Umar

ى : نا مسدد بن مسرهد اخربنا امساعيل بن احلكم عن نافع عن ابن عمر قال حدث

11)رواه ابو داوود(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عسب الفحل

Artinya: “Diriwayatkan dari Musaddad ibn Musarhad, mengabarkan kepadakita Isma’il ibn Khakam ibn Nafi’dari ibnu ‘umar ia berkata:Rasulullah Saw melarang penyewaan mani hewan pejantan”

Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang penyewaan sapi

pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan

tersebut adalah mani dari sapi pejantan itu sendiri.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis mencoba

menganalisis praktek sewa kawin sapi di desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan

Kab. Grobogan melalui suatu penelitian dengan judul: “Analisi Hukum Islam

Tentang Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus Sewa Kawin Sapi di Desa Kalang

Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan).

11 Imam Abu Dawud, Sarah Sunan Abi Dawud, juz 9, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiah,hlm. 213

6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka ada

beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan arah pembahasan bagi

penulis dalam melaksanakan penelitian kasus ini. Adapun pokok masalah ini

adalah:

1. Bagaimana praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec.

Ngaringan Kab. Grobogan?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek sewa kawin sapi di

Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mngetahui praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec.

Ngaringan Kab. Grobogan.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktek sewa kawin sapi

di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan kab. Grobogan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk

skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang analisi

hukum Islam tentang sewa kawin sapi.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-

Menyewa Tanaman di desa bangsri kec. Bangsri kab. Jepara”. Yang

ditulis oleh Nunung Muhayatun, Dalam skripsi ini di jelaskan tentang

7

pelaksanaan sewa menyewa tanaman dengan jangka waktu lebih dari satu

musim, nampak adanya unsur ketidakpastian atau spekulasi hasil oleh

pihak penyewa. Apabila dalam jangka waktu sewa ternyata tanaman tidak

berbuah, maka pihak penyewa akan menanggung kerugian karena uang

sewa telah dibayarkan saat akad. Pada dasarnya yang diakadkan dalam

sewa menyewa adalah manfaat obyek sewa, sedangkan dalam sewa

menyewa tanaman yang diambil adalah buahnya yang merupakan hasil

pengikut tanaman bukan manfaat tanaman.

Skripsi, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Pelaksanaan Sewa-Menyewa Sistem "Bagel" di Desa Kembang

Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati”, yang di tulis oleh Ali Hamdan

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam serta

pandangan ulama setempat tentang sewa-menyewa sistem "Bagel". Dalam

analisisnya penulis memaparkan hukum diperbolehkan sewa-menyewa

sistem "Bagel" berdasarkan beberapa alasan yaitu: Besarnya maslahah

yang dirasakan daripada madharatnya, berdasarkan kebiasaan yang terjadi

dalam masyarakat dan pandangan ulama setempat yang rata-rata

membolehkan sewa-menyewa sistem "Bagel".

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan

sistematika, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

8

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)

yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di

lapangan guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar. Dalam hal ini

penulis mengadakan penelitian lapangan di desa kalang lundo kec.

Ngaringan kab. Grobogan.12

2. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,

maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam yaitu :

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku,

artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

permasalahan yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui

beberapa instrument:

a. Observasi

Yaitu pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan

diteliti.13 Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara

12 Hadi Sutrisno, Metodologi Penelitian, Jilid II, Yogyakarta: Offset, 2000, hlm. 6613 Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, Jakarta: Rineka

Cipta, 1998, hlm. 146

9

langsung terhadap praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo

Kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

b. Interview

Suatu metode yang dipergunakan untuk mendapatkan

keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan

bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.14 Dalam

melaksanakannya, penulis mengadakan interview berencana, tak

berencana (wawancara tak berstruktur) kepada pihak yang dipandang

berkompeten untuk diwawancarai adalah masyarakat setempat, pihak

penyewa maupun yang menyewakan di Desa Kalang Lundo Kec.

Ngaringan. Kab. Grobogan. Orang yang diwawancarai baik penyewa

maupun yang menyewakan tersebut berjumlah 11 orang.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan

sebagainya.15 Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam

mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh terutama fiqh Muamalah

seperti Fiqh Sunnah (Sayid Sabiq), Fiqh Muamalah kontekstual

(Ghufron A. Mas’adi), Fiqh Muamalah (Rachmat Syafei), serta

dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan.

14 Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat,Jakarta : PT.Gramedia, 1983,hlm. 8

15 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hlm. 206

10

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian

yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.16 Untuk menganalisa data

kualitatif biasanya mengambil bentuk deskripsi, sehingga dalam

menganalisis data, penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

Metode ini digunakan untuk menggambarkan persoalan-persoalan tentang

pelaksanaan sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab.

Grobogan kemudian di analisis melalui pendekatan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis

membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi

dalam sub bab-sub bab, seperti diperinci dalam uraian berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode

penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan ketentuan umum sewa menyewa yang meliputi

Pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun

dan syarat sahnya sewa menyewa, hal-hal yang membatalkan

sewa menyewa.

16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda KaryaOffset, 1996, hlm 3

11

Bab III : Pelaksanaan sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec.

Ngaringan. Kab. Grobogan Bab ini membahas tentang gambaran

umum Desa Kalang Lundo, praktek pelaksanaan sewa-menyewa

kawin sapi di Desa Kalang Lundo yang meliputi : Faktor-faktor

dan pelaksanaan sewa kawin sapi.

Bab IV : Merupakan analisis data dari hasil penelitian meliputi: analisis

terhadap praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec.

Ngaringan Kab. Grobogan dan analisis hukum Islam terhadap

praktek sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan

Kab. Grobogan.

Bab V : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

12

BAB II

KETENTUAN UMUM SEWA MENYEWA

A. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah )

Salah satu bentuk Muamalah yang dapat kita lihat dan itu merupakan

kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat yakni sewa menyewa,dimana

masalah sewa menyewa mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-

hari sejak jaman dahulu hingga sekarang,kita tidak dapat membayangkan

apabila sewa menyewa tidak dibenarkan dan diatur oleh hukum islam maka

akan menimbulkan berbagai kesulitan-kesulitan.

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah, yang

artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.1 Al-ijarah merupakan salah satu bentuk

kegiatan Muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa

menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Sedangkan

menurut istilah para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan Ijarah.

Menurut Ulama Hanafiyah, ijarah ialah:

فعة معلومة مقصودة من العني املستأجرة بعوضعقد يفيد متليك من“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengajadari suatu dzat yang disewa dengan imbalan”.2

Menurut Ulama Malikiyah, ijarah ialah :

املنقوآلنوبعضاآلدميمنفعةعلىالتعاقدتسمية

1 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 227

2 Abdurrahman Al-Jazairy, Al-Fiqh Ala Madzahib Al- Arba'ah, Juz III, Beirut : Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996, hlm. 86

13

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuksebagian yang dapat dipindahkan".3

Menurut Ulama Syafi'iyah, ijarah ialah :

إلباحة بعوض معلومعقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل وا“Akad terhadap manfaat yag diketahui dan disengaja harta yang bersifatmubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu”.4

Menurut Ulama Hanabilah, ijarah ialah :

عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشئا مدة معلومة بعوض معلوم“Akad terhadap manfaat harta benda yang bersifat mubah dalam periodewaktu tertentu dengan suatu imbalan".5

Menurut Sayyid Sabiq pengertian sewa-menyewa ialah sebagai suatu

jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.6 Sedang M.

Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan Ijarah ialah penukaran manfaat untuk

masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual

manfaat.7

Dalam Kitab Fathul Qarib menjelaskan bahwa : Ijarah adalah “suatu

bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja, dan menerima

penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.8

3 Ibid., hlm. 884 Ibid., hlm. 895 Ibid., hlm. 906 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid III, Kairo: Daar al-Fath, 1990, hlm. 157 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra,

Cet. 1, 1997, hlm. 4288 Imron Abu Amar, Terjemahan Fathul Qarib Jilid I, Kudus : Menara Kudus, ,t.th., hlm.

297

14

Menurut A. Djazuli, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Islam, ijarah adalah menjual manfaat yang diketahui dengan suatu imbalan

yang diketahui.

Definisi-definisi di atas dapat dirangkum bahwa yang dimaksud

sewamenyewa ialah pengambilan manfaat suatu benda. Dalam hal ini

bendanya tidak berkurang sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat dari

suatu benda yang disewakan tersebut. Dapat pula berupa manfaat barang

seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya tulis seperti pemusik.

Menurut istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan

mu’ajir. Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan musta’jir. Benda

yang disewakan diistilahkan dengan ma’jur dan uang sewa atau imbalan atas

pemakaian manfaat barang tersebut disebut ujrah.9

Dari beberapa pengertian ijarah (sewa) tersebut diatas dapat

dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip diantara

para ulama dalam mengartikan ijarah (sewa), dari definisi tersebut dapat

diambil intisari bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat

dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas

suatu barang (bukan barangnya). Seseorang yang menyewa sebuah rumah

untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan

Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), seorang yang menyewa berhak menempati

rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi orang yang menyewa tidak memiliki

rumah tersebut. Dari segi imbalannya ijarah ini mirip dengan jual beli, tetapi

9 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta:Sinar Grafindo, Cet. II, 1996, hlm. 52.

15

keduanya berbeda karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam

ijarah objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak

diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda,

bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah

susunya karena susu bukan manfaat melainkan benda.10

Jumhur ulama fiqh juga tidak membolehkan air mani hewan ternak

pejantan seperti, unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan

dalam hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan dan mani itu sendiri

merupakan materi. Demikian juga para ulama fiqh tidak membolehkan al-

ijarah terhadap nilai tukar uang seperti dinar dan dirham, karena

menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam ijarah

yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-

Jauziyah pakar fiqh Hambali menyatakan bahwa pendapat jumhur diatas itu

tidak didukung oleh al-Qur’an as-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Menurutnya yang

menjadi prinsip dalam syariat Islam adalah bahwa suatu materi yang

berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah

pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing, oleh sebab itu Ibnu Qayyim

menyamakan antara manfaat dengan materi dalam waqaf. menurutnya

manfaatpun boleh diwakafkan, seperti mewakafkan manfaat rumah untuk

ditempati dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk

dimanfaatkan sususnya. Dengan demikian, menurutnya tidak ada alasan yang

melarang untuk menyewakan (al-ijarah) suatu materi yang hadir secara

10 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, Jakarta: Amzah 2010,hlm. 317.

16

evolusi, sedangkan basisnya tetap utuh seperti susu kambing, bulu kambing

dan manfaat rumah, karena kambing dan rumah itu menurutnya tetap utuh.11

Demikian juga banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri

karena terbatasnya tenaga dan ketrampilan misalnya mendirikan bangunan

dalam keadaan dimana kita harus menyewa tenaga (buruh) yang memiliki

kesanggupan dalam pekerjaan tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa

disamping Muamalah jual beli, maka Muamalah sewa-menyewa mempunyai

peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sewa menyewa

dibolehkan dengan keterangan syara’ yang jelas dan merupakan manifestasi

dari pada keluwesan dan keluasaan hukum Islam, dan setiap orang berhak

untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur

dalam syariat Islam.12

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Pada dasarnya para fuqaha sepakat bahwa ijarah (sewa) merupakan

akad yang dibolehkan oleh syara’ kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar

Al-Asham, Ismail bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan

Ibnu Qisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli

manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukanya akad tidak bisa diserah

terimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit

demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh

diperjual belikan, akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd,

11 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 23012 Hamzah Ya’kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Jakarta: CV. Diponegoro, 1984,

hlm. 320

17

bahwa manfaat walaupun pada saat akad belum ada, tetapi pada galibnya

(manfaat) akan terwujud hal inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan

syara’.

Dasar Hukum sewa-menyewa terdapat dalam al-Qur’an:

روف ع ا آتـيتم بالم تم م لم م إذا س ناح عليك م فال ج عوا أوالدك تـرض مت أن تس د إن أر و

م ا تـع وا أن الله مب لم اع اتـقوا الله و ري و .لون بصArtinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak

ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurutyang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa AllahMaha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah : 233)13

ن أرضعن فإن وره ن أج م فآتوه لكArtinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka

berikanlah kepada mereka upahnya” (QS. Ath-Thalaq: 6)14

Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang

diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas bahwa Nabi

Muhamad S. a. w. Bersabda:

)ماجهابىنرواه(عرقهجيفانقبلاجرهاألجرياعطواArtinya : “Bayarlah buruh itu sebelum keringngatnya kering”

Mengenai disyari’atkannya ijarah, semua umat bersepakat, tak

seorangpun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa

orang diantara mereka yang berbeda pendapat.15

13 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 2000,Cet.I hlm. 29

14 Ibid., hlm. 44615 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011

18

Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' maka

hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar

hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Dari

beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu

diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa

terbentur pada keterbatasan dan kekurangan.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki

beberapa rumah yang tidak ditempati, disisi lain ada orang yang tidak

memiliki tempat dengan dibolehkan ijarah maka orang yang tidak memiliki

tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk

beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang

disepakati bersama tanpa harus membeli rumah.

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat

mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila

terdapat udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara

hukum atau gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah bersifat

mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Menurut

Madzab Hanafi apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah

menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris,

sedangkan menurut jumhur ulama akad itu tidak menjadi batal karena manfaat

menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris, manfaat juga termasuk

harta.16

16 M. Ali Hasan, Op.Cit., hlm. 230

19

C. Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa

Dengan memperhatiakn sejumlah dalil maka fuqaha merumuskan

rukun sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab qabul, baik dalam

bentuk perkataan maupun dalam bentu pernyataan lainya yang menunjukan

adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.

Ijarah atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila

memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun menurut jumhur ulama rukun

ijarah adalah sebagai berikut:

1. ‘Aqid (orang yang berakad).

2. Sighat akad

3. Ujrah (upah)

4. Manfaat.17

Adapun syarat sahnya sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Maka

tidak sah akadnya apabila kedua belah pihak atau salah satu kedua belak

pihak belum atau tidak berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila atau

anak kecil yang belum mumayiz. Syafi’iyah dan Hambaliyah

mengemukakan syarat yang lebih ketat lagi, yaitu kedua belah pihak

haruslah mencapai usia dewasa (baligh) menurut mereka tidak sah

akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik

dan yang buruk (mumayiz)

17 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah: Bandung, CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 125

20

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaannya

untuk melakukan akad itu.18 Apabila salah satu pihak dipaksa atau

terpaksa menyewakan barangnya, maka sewa menyewa itu tidak sah.

3. Obyek sewa menyewa harus jelas manfaatnya. Hal ini perlu untuk

menghindari pertengkaran di kemudian hari.barang yang akan disewa itu

perlu diketahui mutu dan keadaanya. Demikian juga mengenai jangka

waktunya, misalnya sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini

dikemukakan oleh fuqaha berlandaskan kepada maslahat, karena tidak

sedikit terjadi pertengkaran akibat dari sesuatu yang samar. Seandainya

barang itu tidak dapat digunakan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka

perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan.19

4. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan dan secara langsung dan tidak ada

cacatnya. Jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu

yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.20

Maka tidak sah menyewakan binatang yang lari (terlepas) tanah gersang

untuk pertanian, dan lain-lain yang pada pokoknya barang-barang itu tidak

dapat dipergunakan sesuai dengan bunyi persetujuan (akad) untuk

keperluan apa barang itu disewa. Meskipun tidak ada dalil naqli yang

terperinci mengenai hal ini, namun perumusan fuqaha ini logis

berdasarkan kepada kenyataan dan maslahat bagi kedua belah pihak yang

melakukan persetujuan.

18 M. Ali Hasan, Op.Cit., hlm. 23119 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: sinar Grafika, 2000, hlm. 14620 M. Ali Hasan, Op.Cit, hlm. 233

21

5. Obyek sewa menyewa haruslah dapat dipenuhi (dilaksanakan) baik secara

ril maupun formil. Karena itu segolongan fuqaha tidak membenarkan

penyewaan barang-barang pengikut tanpa induknya, karena hal itu tidak

dapat dipenuhi. Demikian pandangan Madzhab Abu Hanifah, adapun

jumhur fuqaha, membenarkan penyewaaan barang-barang pengikut justru

menurut mereka, barang-barang pengikut itu bermanfaat dan dapat

dipisahkan dari induknya, sebagaimana halnya dengan jual beli tetatapi

jika manfaatnya hilang maka sewa menyewa itu menjadi rusak atau batal.

6. Obyek sewa menyewa itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’ bukan yang

diharamkan dan bukan pula ibadah. Misalnya menyewa tukan pukul untuk

menganiaya seseorang ataupun menyewa orang untuk mengerjakan

shalat.21 Sewa menyewa ini macam ini batal karena ibadah tersebut

merupakan fardlu ‘ain yang harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat

digantikan oleh orang lain, akan tetapi ulama Malikiyah dan Syaf’iyah

menyatakan bahwa boleh menerima gaji dalam mengajarkan al-Qur’an

karena mengajarkan al-Qura’an itu sendiri merupakan suatu pekerjaan

yang jelas.

Ulama Malikiyah berpendapat boleh hukumnya menggaji

seseoarang untuk menjadi muadzin dan imam tetap disuatu masjid, akan

tetapi Ulama Syafi’iyah tidak membolehkan menggaji seorang imam

shalat, akan tetapi seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa

seseorang boleh menerima gaji untuk mengajarkan berbagai disiplin ilmu,

21 Hamzah Ya’qub, Op.Cit., hlm. 322

22

baik ilmu agama, seperti fiqh dan hadits, maupun ilmu umum seperti

bahasa, sejarah dan ilmu-ilmu eksakta karena mengajarkan seluruh ilmu

ini menurut mereka bukanlah kewajiban pribadi tetapi kewajiban kolektif,

(fardlu kifayah). Selanjutnya terdapat pula terdapat perbedaan ulama

dalam hal mengambil upah dalam menyelengggarakan jenazah, seperti

memandikan, mengkafani, dan menguburkanya. Ulama Hanafiyah

mengatakan tidak boleh mengambil upah dalam penyelenggaraan jenazah

karena hal itu merupakan kewajiban seoarang muslim, akan tetapi jumhur

ulama membolehkan dengan alasan bahwa penyelenggaraan jenazah

merupakan kewajiban kolektif (fardlu kifayah) bukan kewajiban pribadi

(fardlu ‘ain).22

7. Pembayaran (uang) sewa itu haruslah bernilai dan jelas jumlah

pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau

kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku.

misalnya sewa mobil, sewa kapal dan sebagainya yang menurut kebiasaan

sudah tertentu jumlahnya.

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai

kompensasi/pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang

layak dianggap harga dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa

dalam ijarah. Kebanyakan ulama mengatakan “syarat yang berlaku untuk

harga, juga berlaku pada sewa“ selain itu sewa/upah haruslah sesuatu

yang bernlai dan diperbolehkan oleh syara’ dan harus diketahui

22 Harun Nasrun, Op.Cit., hlm. 233

23

jumlahnya.23 Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan asset dan

memungkinan bagi penyewa untuk menikmati manfaat asset tersebut.

Sebaliknya, penyewa bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan asset

yang disewa dan membayar upah sewa.

D. Macam-macam Ijarah /Sewa.

Dilihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam

yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan.24

1) Ijarah yang bersifat manfaat misalnya sewa menyewa rumah, toko,

kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasaan.

2) Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkejakan

seseorang untuk melakukan pekerjaan. Ijarah semacam ini diperbolehkan

seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan lain lain.

Para ulama berpendapat persewaan itu ada dua macam seperti yang

disebut diatas, sebagai analog (qiyas) dengan jual beli diantara syarat

persewaan dalam tanggungan ialah tentang sifat-sifat barang itu. Sedang

barang yang kongkret syarat persewaanya dapat dilihat dengan jelas sifat-

sifatnya seperti halnya dengan barang-barang jual beli.

Tentang penyewaan binatang pejantan sepetri unta, sapi, dan hewan

yang lain, imam malik membolehkan seseorang menyewakan binatang

pejantanya untuk kawin beberapa kali, tetapi Abu Hanifah dan Imam Syafi’i

melarangnya. Fuqaha yang melarang beralasan karena adanya larangan

23 Dimyaudin Djuwaini, Fiqh Muamalah, Yogyakarata: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 15924 M. Ali Hasan, Op.Cit., hlm. 236

24

menyewakan binatang pejantan, sedangkan fuqaha yang membolehkan

menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini

dianggap lemah karena lebih menguatkan qiyas daripada riwayat. Termasuk

dalam hal ini adalah menyewakan anjing baik Syafi’i maupun Maliki sama-

sama melarang.25

E. Hal-Hal Yang Membatalkan Sewa Menyewa

Suatu akad ijarah berakhir apabila:

1. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.

2. Habis tenggang waktu yang disepakati kedua hal ini disepakati oleh

ulama.

3. Terjadi aib pada obyek sewaan

Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa

menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak

penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak

penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai.26

4. Terjadinya cacat baru pada barang sewaan ditangan penyewa atau

timbulnya cacat lama pada barang itu. Cacat yang dimaksud disini adalah

suatu kekurangan atau kelemahan pada barang yang menyebabkan

terhalangnya penarikan manfaat daripadanya.27

25 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid III, penerjemah Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa’, 1990, hlm. 206

26 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Op.Cit., hlm. 5727 Hamzah Ya’qub, OP. Cit., hlm. 334

25

5. Menurut Madzab Hanafi akad berakhir apabila salah seorang meninggal

dunia karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur

ulama akad tidak berakhir karena manfaat dapat diwariskan.

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang

lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak

membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh) karena termasuk

perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewakan atau

penyewa) meninggal dunia perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal

asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam

hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukanya digantikan oleh ahli

waris, demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa

menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan

sebelumnya.28

28 M. Ali Hasan, Op.Cit., hlm. 238

26

BAB III

Praktek Sewa Kawin Sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan

Kab. Grobogan

A. Keadaan Umum Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan

1. Keadaan Monografi

Desa Kalang Lundo merupakan salah satu desa di Kec. Ngaringan

Kab. Grobogan. Sebagai lembaga pemerintahan terkecil dalam struktur

pemerintahan, baik pemerintahan Desa maupun kelurahan yang

mempunyai fungsi strategis yakni sebagai ujung tombak dalam

membangun nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

Oleh karena itu pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih

memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing.

Desa Kalang Lundo merupakan dataran rendah dengan bentang

wilayah 11 M diatas laut, dengan suhu rata-rata 35 derajat, terbagi atas

pemukiman warga, pekarangan serta persawahan. Luas Desa Kalang

Lundo adalah 1.060.142 Ha terdiri atas 36.095 Ha tanah kas desa

(kelurahan), 0.0 Ha tanah bersertifikat, 0.00 Ha tanah yang belum

bersertifikat. Sedang batas wilayah Desa Kalang Lundo terdiri atas:

sebelah utara desa berbatasan dengan Desa Truwolu dan Desa Tanjung

Harjo. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kalag Dosari. Sebelah

selatan berbatasan dengan Desa Sendang Rejo dan Desa Sarirejo. Sebelah

27

barat berbatasan dengan Desa Truwolu.1 Desa Kalang Lundo memiliki 11

RW dan 40 RT.2 Desa Kalang Lundo berada di sebelah utara kecamatan.

Jarak ke ibu kota kecamatan adalah 6 Km sedang jarak ke ibu kota

kabupaten terdekat adalah 38 Km. serta jarak ke ibu kota propinsi 92 KM.3

Desa Kalang Lundo tidak memiliki hutan, laut, dan lahan

perkebunan. Oleh karena itu desa ini tidak menghasilkan buah-buahan

yang dihasilkan dari perkebunan dan tidak ada pula pembudidayaan ikan.

Desa Kalang Lundo sendiri merupakan daerah pertanian dan peternakan.

sebagian masyarakat melakukan kegitan sehari-hari dengan beternak

hewan misalnya sapi yang banyak dilakkan oleh masyarakat Desa Kalang

Lundo. Terdapat beberapa penduduk yang memiliki banyak hewan sapi

tapi ada pula yang hanya memiliki sedikit sehingga bagi masyarakat yang

memliki sedikit sapi maka akan melakukan usaha yakni mencoba

mengawinkan sapi betinanya degan sapi pejantan milik tetangganya,

kebiasaan seperti ini sudah berjalan lama dan turun menurun di

masyarakat desa Kalang Lundo, sehingga kegiatan sewa kawin sapi ini

sudah menjadi budaya yang mengakar dari dulu sampai sekarang .4

1 Data Monografi Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Bulan Januari-Juni2011 hlm. 1

2 Ibid, hlm. 33 Ibid, hlm. 14 Hasil wawancara dengan Bapak Heri Kusmanto (Kadus Guyangan), 16 Mei 2012

28

2. Susunan Pemerintahan

Sebagai lembaga terkecil dalam struktur pemerintahan desa

maupun kelurahan yang mempunyai fungsi strategis yakni sebagai ujung

tombak dalam membangun nasional dalam sektor pertanian, perkebunan

dan peternakan. Oleh karena itu pemerintah desa atau kelurahan

diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada diwilayah

masing-masing.

Pemerintah Desa Kalang Lundo dipimpin oleh Kepala Desa

(Kades) yaitu Bapak Ali Sobirin, beserta perangkat-perangkatnya yang

terdiri atas 3 Kepala Urusan (Kaur) yaitu Kaur Umum Bapak Warsono,

Kaur Pemerintahan Ibu Sudarti, Kaur Pembangunan Bapak Kusnanto dan

Kaur Kesra Bapak Kholil. Desa ini terbagi menjadi 11 Kepala Dusun

(Kadus) yaitu Dusun Krajan I, Bapak Atri Dwi Yono, Dusun Krajan II

Bapak Nahrowi, Dusun Crawak Bapak Supriyanto, Dusun Ledokan Bapak

A. Solikul Hadi, Dusun Guyangan Bapak Heri Kusmanto, Dusun

Baurokso Bapak A. Rubain, Dusun Gerot Bapak Heru Setiyanto, Dusun

Ingasjajar Bapak Jatmiko, Dusun Ngeracah Bapak Mat Afandi, Dusun

Kayut Bapak Sumarno, Dusun Tumpuk Bapak Mulyono. Ketua BPD,

Bapak Abdul Rois, ketua LKMD Bapak Joni Martono, ketua modin Bapak

Sodiq.5

5 Hasil wawancara dengan Bapak Kusnanto (Kaur Pembangunan)

29

3. Keadaan Demografi

Demografi Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan

pada bulan Januari/Juni 2011 jumlah penduduk Desa Kalang Lundo

berdasarkan daftar isian potensi Desa Kalang Lundo pada bulan Januari-

Juni 2011 adalah sebanyak 7.263 orang. Terdiri dari 3.658 orang laki-laki

dan 3.605 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak

2.555 KK. Dengan rincian sebagai berikut:

TABEL I

Jumlah Penduduk Desa Kalang Lundo

Berdasarkan Jenis Kelamin

No Kelompok

Umur

Laki-Laki Perempuaan Jumlah

1. 0-4 Th 244 Orang 245 Orang 489 Orang



4. 20-24 Th 1.150 Orang 1.076 Orang 2.217 Orang




30


9. 60 Th ke atas 102 Orang 120 Orang 222 Orang

Jumlah 3.685 Orang 3.605 Orang 7.263 Orang

Sumber: Data Monografi Desa/Kelurahan Desa Kalang Lundo untuk bulan Januari/Juli2011

Seluruh penduduk Desa Kalang Lundo beragama Islam dan tidak

ada masyarakat Desa Kalang Lundo yang beragama selain Islam. Dari data

diatas maka terdapat beberapa tempat ibadat dengan rincian sebagai

berikut:

TABEL II

Jumlah Tempat Ibadah di Desa Kalang Lundo

Sesuai Dengan Agama Yang Ada (Dianut)

No. Tempat Ibadah Jumlah

1. Masjid 13 Buah

2. Mushalla 41 Buah

3. Gereja - Buah

4. Wihara - Buah

5. Pure - Buah

Sumber: Data Monografi Desa/Kelurahan Desa Kalang Lundo Untuk Bulan Januari-Juni2011

31

Masyarakat Desa Kalang Lundo adalah masyarakat yang suka

bergotong-royong. Terlihat dari adanya kegiatan gotong-royong atau

sambatan dalam pembangunan rumah, gotong-royong menjaga kebersihan

desa, gotong-royong membangun jembatan, jalan dan lain-lian.

Masyarakat Desa Kalang Lundo adalah masyarakat yang guyub dan tidak

individualisme. Hal ini terlihat dengan adanya organisasi sosial

kemasyarakatan seperti kelompok PKK, Dasa Wisma6 serta organisasi

kemasyarakatan seperti kelompok yasinan ibu-ibu, yasinan bapak-bapak,

kelompok rebana, kelompok Karang Taruna. Biasanya kelompok-

kelompok ini diisi dengan kegiatan keagamaan, seperti barjanji, yasinan

dan tahlil, tetapi kelompok karang taruna biasanya mengadakan acara-

acara seperti tujuh belasan pada bulan Agustus juga kerja bakti desa.7

Sedangkan dalam bidang pendidikan yang berfungsi untuk

mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan

lembaga pendidikan, bahkan sampai di pelosok desa, sehingga masyarakat

mendapat kesempatan untuk belajar atau memperoleh pengetahuan, baik

melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Maka seperti

inilah gambaran bentuk dari program tersebut.

6 Data Monografi, Op. Cit hlm. 87 Hasil waancara dengan Ibu Sri Wartini (salah satu kepala pengajian ibu-ibu), 18 Mei

2012

32

TABEL III

Jumlah Sekolah Formal dan Nonformal, Guru dan Murid di DesaKalang Lundo

No. Tingkat PendidikanJumlah

Sekolah

Jumlah

PengajarJumlah Murid

1. Kelompok bermain

(PAUD)

1 4 27

2. TK 4 8 116

3. SD 5 37 761

4. SMP 2 39 495

5. SMA - - -

6. Pondok Pesantren - - -

7. Madrasah 7 134 795

8. Sekolah Luar Biasa - - -

9. Sarana Pendidikan

Non Formal

- - -

Sumber: Data Monografi Desa Kalang Lundo Bulan Januari-Juni 2011

B. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikan dengan

penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga baik

tingkat desa, wilayah, maupun tingkat pemerintahan. Disinilah penulis akan

33

sedikit menyoroti keadaan sosial ekonomi Desa Kalang Lundo. Karena

pekerjaan penduduk Desa Kalang Lundo bercocok tanam dan beternak.

Masyarakat Desa Kalang Lundo menggantungkan hidup mereka dari pertanian

juga hasil dari beternak hewan. Maka sebagian besar dari mereka bermata

pencaharian sebagai petani dan beternak hewan, dalam masalah beternak,

mereka menyukai kegiatan sewa menyewa sapi untuk dikawinkan agar hamil

sehingga masyarakat Desa Kalang Lundo yang memiliki sapi sedikit akan

tambah banyak dari hasil sewa kawin sapi dengan imbalan uang sebagai ganti

penyewaan sapi pejantan yang disewanya. Mereka lebih menyukai dan

terbiasa dengan kegiatan kawin sapi ini dari pada dengan suntik, karena

menurut kebanyakan masyarakat di Kalang Lundo daripada dengan cara lain

lebih baik dengan mengwinkan sapinya kepada tentangganya yang memiliki

sapi pejantan dengan keuntungan lebih murah dan mudah. Hal ini dilakukan

untuk menjaga agar hewan sapinya bertambah banyak.8

Sebagai desa pertanian dan peternakan dengan banyaknya masyarakat

yang memiliki hewan ternak maka sebagian besar mata pencaharian penduduk

Desa Kalang Lundo adalah bertani atau bercock tanam dan beternak sapi.

Walaupun demikian bukan berarti tidak semua penduduk Desa Kalang Lundo

bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani dan peternak. Tetapi sebagian

lain penduduk Desa Kalang Lundo juga berfariasi dalam pekerjaannya.

8 Hasil wawancara dengan Bapak Aminudin Aziz (pemilik sapi betina) 16 Mei 2012

34

Namun tidak seorangpun yang bekerja sebagai nelayan dikarenakan tidak

adanya laut ataupun tambak.9 Adapun datanya adalah sebagai berikut:

TABEL IIIMata Pencaharian Masyarakat Desa Kalang Lundo Kecamatan

Ngaringan Kabupaten Grobogan

No. Mata Pencaharian Jumlah

1. PNS 35 Orang

2. TNI/POLRI 8 Orang

3. Karyawan (swasta) 275 Orang

4. Wiraswasta 121 Orang

5. Tani 2.561Orang

6. Pertukangan 74 Orang

7. Buruh Tani 222 Orang

8. Pensiun 6 Orang

9. Nelayan - Orang

10. Pemulung - Orang

11. Jasa/lainnya - orang

Jumlah 3.193 Orang

Sumber : Buku Monografi Desa Kalang Lundo, Daftar Isian Jumlah Penduduk MenurutMata Pencaharian Masyarakat Desa, Januari-Juni 2011

9 Hasil wawan cara dengan Ibu Khusnul (pemilik sapi betina), 16 Mei 2012

35

C. Faktor-Faktor Penyebab Praktek Sewa Kawin Sapi di Desa Kalang

Lundo kec. Ngaringan Kab. Grobogan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinnya sewa kawin

sapi di desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan. Beberapa faktor

ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan warga Desa Kalang Lundo

Kec. Ngaringan Kab. Grobogan. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi

sewa kawin sapi sesuai dengan penuturan warga. Dibawah ini beberapa

penuturan dari penyewa:

Saling percaya, mungkin faktor inilah yang sering dipakai sebagai

awal terjadinya transaksi, faktor ini juga yang paling banyak diungkapkan

warga. Tanpa kepercayaan orang sulit untuk berinteraksi, termasuk dalam

masalah sewa menyewa. Mereka menyewa sapi pejantan kepada pemilik sapi

jantan yang mereka anggap loyal dan sudah terbiasa hewan sapinya untuk

disewakan serta dianggap layak sapi pejantanya untuk disewakan juga tidak

memiliki cacat dalam sapi pejantanya dan pemiik sapi jantan hanya meminta

biaya dari praktek penyewaan kawin sapi tersebut untuk bahan makanan sapid

an obat-obatan.10

Lebih mudah dan murah dari praktek lain, sewa kawin sapi semacam

ini hampir dilakukan sebagian masyarakat Desa Kalang Lundo Kec.

Ngaringan. Kab. Grobogan yang memilki hewan sapi, selain mudah dilakukan

juga lebih murah dari pada dengan praktek kawin sapi dengan suntik

disamping susah juga mahal. Praktek kawin sapi sudah lama dilakukan oleh

10 Hasil wawancara dengan Bapak Suhari penyewa (pemilik sapi betina), 18 Mei 2012

36

masyarakat sehingga sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat Desa

Kalang Lundo. mereka juga tidak merasa takut jika praktek kawin sapi itu

gagal karena sewa kawin sapi hanya sebagai bentuk usaha atau ikhtiar. Karena

dalam sewa kawin sapi ini kedua belah pihak saling mengerti satu sama

lainya.11

Tidak ditetapakan pembayaran sewa, dalam penyewaan sapi pejantan

pemilik sapi betina tidak ditetapkan harga pasti hanya sebagai bentuk gantu

rugi dan sudah menjadi kebiasan dalam penyewaan karena dalam praktek

sewa ini bagian dari kebiasaan maka tidak dipungut biaya atau kesepakatan

lain hanya ucapan “saya sewa sapi pejantan buat saya kawinkan dengan sapi

betina saya ”maka ketika pemilik sapi pejantan menjawab “ya saya sewakan “

maka sah transaksi tersebut dan pemilik sapi betina biasanya mengucapkan

terima kasih dengan memberikan uang 25.000 atau disesuaikan dengan

kemampuan penyewa. Tapi biasanya yang sering terjadi kebanyakan

memberikan uang sebanyak 25.000. Dari situlah pemilik sapi betina akan akan

membawa sapi pejantan untuk dikawinkan. Dalam praktek tersebut baik

penyewa atau pemilik sapi betina tidak terlalu mementingkan dengan hasilnya,

yang penting mereka sudah berusaha. 12

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa (adat),praktek penyewaan

kawin sapi merupakan kebiasaan dimasyarakta desa Kalang Lundo sejak lama,

sudah turun temurun hingga sekarang.dalam sewa kawin sapi ini masarakat

lebih berlandaskan pada tolong-menolong disamping faktor saling

11 Hasil wawancara dengan Bapak Kasno Penyewa (pemilik sapi betina), 18 Mei 201212 Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rohman penyewa (pemilik sapi betina), 18 Mei

2012

37

membutuhkan. Karena sudah menjadi kebiasan maka bagi yang memiliki sapi

pejantan tidak merasa dibebani.13

D. Pelaksanaan Sewa Kawin Sapi Di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan

Kab. Grobogan.

Sewa menyewa kawin sapi yang terjadi di Desa Kalang Lundo

merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap suatu manfaat sapi pejantan

unuk diambil maninya dalam proses perkawinan antara sapi betina dengan

sapi pejantan yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak dengan

imbalan yang sudah menjadi kebiasaan. Sapi pejantan yang biasa disewakan

adalah sapi yang dianggap mempunyai bibit unggul. Sewa menyewa kawin

sapi ini biasa terjadi paling lama satu hari. Kemudian setelah proses

perkawinan selesai antara sapi betina dengan sapi pejantan maka uang sewa

dibayar kepada pemilik sapi pejantan.

Adapun proses sewa kawin sapi ini yaitu pertama orang yang

menyewa (pemilik sapi betina) menghubungi pihak yang menyewakan

(pemilik sapi pejantan) yang akan disewakan. Orang yang menyewakan

menerangkan kepada pihak penyewa tentang keadaan sapi pejantannya yang

akan disewakan. Kebiasaan yang terjadi di Desa Kalang Lundo, sewa

menyewa kawin sapi diadakan oleh masyarakat desa yang memiliki sapi.

Dengan demikian orang yang meyewa pada dasarnya telah mengetahui seluk

13 Hasil wawancara dengan Bapak Saikun penyewa (pemilik sapi betina), 18 Mei 2012

38

beluk obyek sewa sehingga orang yeng menyewakan tidak terlalu rumit untuk

menjelaskan obyek sewanya.

Cara pelaksanaan sewa menyewa kawin sapi tidak jauh berbeda

dengan pelaksanaan sewa menyewa pada umumnya. Ijab dan Qabul

dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan

dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Meskipun ada cara yang mudah

seperti kawin suntik, tetapi masyarakat Desa Kalang Lundo lebih suka

menggunakan sapi pejantan yang disewa dari pemiliknya dengan hanya

memberikan iimbalan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) pemilik

sapi betina bisa mendapatkan kehamilan pada sapinya.14

Perubahan zaman ternyata tidak merubah sistim seperti itu sepertinya

praktek sewa kawin sapi ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat dan

belum pernah ada keberatan diantara mereka. Dikarenakan penyewa sendiri

merasa diuntungkan dari sistim sewa kawin sapi tersebut. Bagi yang memiliki

sapi pejantan sebagai yang menyewakan diuntungkan dengan pembayaran dari

penyewa. Sewa kawin sapi dengan sistem ini dirasa wajar sebab semua ini

merupakan bagaian dari hasil kerja sama, tolong menolong dan saling

menguntungkan.15

Untuk mensiasati hal-hal yang mungkin merugikan bagi penyewa

maka pemilik sapi pejantan biasanya memilih sapi yang berbibit unggul, agar

mereka yang memiliki sapi betina dalam usahanya tidak sia-sia dan sapi

14 Hasil wawancara dengan Bapak Sadali pemilik sapi pejantan, 19 Mei 201215 Hasil wawancara dengan Bapak Nyaman pemilik sapi pejantan, 18 Mei 2012

39

betinya segera hamil. jadi mereka akan merasa untung karena sapi betinya

langsung hamil dan tidak sia-sia dengan membayar uang sebanyak 25.000

tersebut. Sedang bagi pemilik sapi pejantan untuk biasanya meminta bayaran

setelah proses perkawinan sapi pejantan dengan sapi betina selesai tanpa ada

perjanjian berhasil hamil atau tidak sapi betinanya.16

Sewa kawin sapi dengan sistem kesepakatan awal, bahwa sapi

pejantan yang telah disewa pada hari itu akan dibayar pada saat proses

perkawinan antara sapi betina dengan sapi pejantan selesai. Ketika

dikemudian hari sapi betina tidak berhasil hamil maka tidak ada yang

disalahkan dan uang yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan. Adapun

tatacara dari praktek sewa kawin itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan oleh pemilik sapi betina dan pemilik sapi pejantan

atas dasar saling rela dari kedua belah pihak serta dilakukan secara sadar.

2. Setelah ada kesanggupan ataupun kesepakatan dari kedua belah pihak,

selanjutnya pemilik sapi betina membawa sapinya kerumah yang

menyewakan atau yang memiliki sapi pejantan.

3. Sapi pejantan yang telah disewa oleh penyewa akan dikawinkan tanpa ada

campur tangan lagi dari pihak pemilik sapi pejantan.

16 Hasil wawancara dengan Bapak Muhaimin Penyewa (pemilik sapi betina), 18 Mei2012

40

4. Pemilik sapi pejantan akan menerima bayaran pada waktu proses

perkawinan antara sapi pejantan dengan sapi betina sudah selesai dengan

pembayaran pada umumnya yaitu sebesar 25.000.

5. Jika dalam praktek sewa kawin tersebut tidak berhasil atau sapi betina

tidak jadi hamil, maka pembayaran tidak dapat dikembalikan lagi.17

Di bawah ini disajikan beberapa kasus praktek kawin sapi . dalam

praktek ini. penulis peroleh dari Desa Kalang Lundo, Kec. ngaringan, Kab.

Grobogan, yaitu:

1. Sewa kawin sapi antara bapak Saikun dengan Bapak Sadali

Praktek sewa kawin sapi ini terjadi pada bulan Januari 2012.

Awalnya bapak Saikun datang kerumah Bapak Sadali untuk menyewa sapi

pejantannya . Dengan akad sebagai berikut:

Ijab: pak... Saya punya sapi betina dan saya hanya punya satu,

kira-kira anda bisa bantu buat menyewakan sapi pejantannya gak?

Masalahnya saya tidak punya sapi pejantan karena saya lagi membutuhkan

sapi pejantan untuk saya kawinkan.

Qabul: Ya pak, boleh-boleh saja asal kita bisa saling percaya saja

dan masalah pembayaran seperti biasanya saja.

Ijab: Ya, gak apa-apa pak... tapi, saya belum punya uang sekarang

bagamana pak?

17 Hasil wawancara dengan Bapak Yasmono penyewa (pemilik sapi betina) 19 Mei2012

41

Qobul: Ya pak, kalau begitu, pembayaranya kalau ibu sudah ada

uang saja.

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, bapak Saikun

mengambil sapi betinanya untuk dibawa kerumah bapak Sadali untuk

diproses (dikawinkan).

2. Sewa menyewa antara Bapak Nyaman dengan Bapak Kasno

Penyewaan kawin sapi ini terjadi pada bulan Agustus 2011, antara

Bapak Nyaman dengan Bapak Kasno. Akad yang berlangsung adalah

sebagai berikut:

Ijab: Pak, Saya lagi butuh sapi banyak tapi tidak punya sapi jantan

untuk mengawini sapi betina saya, kira-kira saya bisa menyewa sapi jantan

bapak tidak?

Qabul: Ya Pak, boleh saja, mau disewa kapan?.

Ijab: Nanti sore pak.

Qabul: Kalo begitu nanti sore tinggal bawa kesini saja sapi

betinanya Pak...

Setelah diserahkanya sapi betina milik Bapak Kasno maka dengan

demikian akad telah dilakukan dan disetujui. Setelah proses kawin terjadi,

maka Bapak Kasno memberikan uang kepada bapak Nyaman sebagai

imbalan atau sebgai ganti dari pada pnyewaan tersebut.

3. Sewa kawin sapi antara Bapak Sadali dengan Bapak Aminuddin Aziz

Transaksi ini terjadi dibulan Oktober 2011, Bapak Aminuddin

Aziz datang kerumah Bapak Kasturi dengan maksud untuk mengawinkan

42

sapi betinanya dengan milik sapi pejantan milik bapak Kasturi Dengan

akad sebagai berikut:

Ijab: Saya minta tolong, dipinjami sapi pejantanya, masalah

pembayaran dan waktunya bisa diatur.

Qabul: Boleh

Ijab: Gimana kalau pembayarannya nanti saya berikan setelah

selesai sewanya..

Qabul: Ya gak apa-apa, yang pentingkan seperti biasanya.

Setelah terjadi kesepakatan maka, Bapak Aminuddin Aziz segera

mengambil sapi betinanya untuk dibawa ke rumah bapak Sadali supaya

dikawinkan dengan sapi pejantan milik bapak Sadali.

43

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SEWA KAWIN SAPI

(Studi Kasus Sewa Kawin Sapi Di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan

Kab. Grobogan)

A. Analisis Terhadap Praktek Sewa Kawin Sapi Di Desa kalang lundo Kec.

Ngaringan Kab. Grobogan.

Dalam praktek ijarah atau sewa memiliki tata cara atau sistem yang

berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan

baik hukum Islam maupun hukum dalam masyarakat (hukum adat). Apabila

bila aturan dan norma-norma yang telah diterapkan tidak dilakasanakan maka

dapat menimbulkan bencana dan kerusakan dalam suatu hubungan

masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk megambil keuntungan

sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja.1

Ijarah atau sewa merupakan salah satu sarana pemenuh kebutuhan

yang sering kali di lakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Itu

pula yang terjadi di Desa Kalang Lundo. Sebagai contoh sederhana dapat

dilihat dari praktek sewa kawin sapi antara pemilik sapi betina dengan pemilik

sapi jantan. Mungkin hal tersebut dirasa lumprah, namun terlepas dari sadar

atau tidak, nyatanya sistem sewa merupakan kebutuhan sekunder yang selalu

dilakukan.

1 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Dalam Islam, Bandung: CV. Diponegoro,1992,hlm. 14

44

Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, sewa menyewa

merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa

mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini termasuk dalam menjalankan

kegiatan sewa menyewa sapi pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina.

Meskipun praktek sewa kawin sapi merupakan kegiatan wajar. Tapi, jika

prakteknya tidak sesuai atau tidak sesuai aturan pasti akan menimbulkan

berbagai permasalahan.

Praktek sewa kawin sapi semacam itulah yang terjadi di Desa

kalanglundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Dengan perubahan

zaman dimana cara kawin bisa dilakuan dengan cara suntik mani hewan yang

dirasa lebih simpel dan mudah dan juga tidak dipungkiri lagi usaha

memperbanyak keturunan sapi juga bisa dilakukan dengan kawin suntik yang

dikenal dengan isenminasi buatan (IB) tidak dengan cara alami. Tetapi tidak

bagi masyarakat Desa Kalang Lundo dimana dalam praktek kawin sapi

disamping sudah menjadi adat atau kebiasaan juga ada unsur tolong menolong

serta saling membutuhkan dan tidak ada resiko apapun. Mereka beranggapan

kawin sapi melalui media suntik semua itu dirasakan kurang praktis disamping

juga mahal biayanya untuk saat ini. Dari semua dampak yang ada, ternyata

memunculkan praktek sewa kawin sapi yang kemudian mendapat respon dari

sebagian masyararkat Desa Kalang Lundo Kecamatan Ngaringan Kabupaten

Grobogan.

45

Praktek sewa kawin sapi ini sudah berjalan cukup lama dan dianggap

kegiatan yang menolong sesama anggota masyarakat. Mereka menyadari

dengan adanya praktek ini mereka akan lebih mudah mendapatkan anak sapi

dari hasil perkawinan sewa itu. Meskipun mereka harus membayar 25.000

sebagai bentuk konsekwensi penyewaan. Meskipun setelah terjadinya sewa

kawin sapi tersebut ternyata sapi tidak berhasil hamil maka tidak ada yang

disalahkan tapi mereka akan mencoba lagi dikemudian hari.

Terlepas dari semua sumber permasalahan yang ada, ternyata sewa

kawin sapi ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang dianggap memberi

pengaruh dalam prakteknya. Beberapa faktor itu diantaranya:

1. Saling Percaya atau Kepercayaan.

Faktor inilah yang sering dipakai sebagai awal terjadinya transaksi,

faktor ini juga yang paling banyak diungkapkan warga. Tanpa

kepercayaan orang sulit untuk berinteraksi. kepercayaan dalam praktek

sewa ini dirasa cukup memberi rasa nyaman bagi penyewa. Meskipun dari

praktek sewa tersebut terkadang sapi mereka tidak jadi hamil padahal

mereka sudah membayar Rp. 25.000. Karena dalam praktek sewa ini

pemilik sapi pejantan medapatkan bayaran tersebut setelah akad atau

kesepakatan dalam penyewaan tersebut telah terjadi terlepas berhasil atau

tidak.

Jika dilihat dari sisi penyewa, selain penyewa harus memberikan

bayaran, mereka juga yang mendatangi pemilik sapi pejantan. Dengan

adanya uang penyewaan jelas menambah beban tersendiri, karena tidak

46

ada jaminan berhasil atau tidak. Dengan kata lain pemilik sapi pejantan

hanya menyewakan dan menerima uang saja dari kesepakatan itu.

Terlepas dari benar ataupun salah, bagi masyarakat Desa Kalang

Lundo praktek sewa kawin sapi ini sudah dianggap sesuai, dengan alasan

praktek sewa itu terjadi karena sudah adanya kesepakatan antara kedua

belah pihak. Jika kita kembali pada permasalahan awal mengenai makna

sewa atau ijarah itu sendiri jelas praktek ini bisa dikatakan benar. Karena

selain yang diambil manfaatnya saja dalam hal ini sapi betina menjadi

hamil, bendanya (sapi jantan) juga tidak berkurang.

Makna tersebut juga sesuai dengan teori yang diungkapkan dalam

hukum Islam bawa sewa menurut Ulama Hanafiyah ”Sewa adalah

transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi’iah

mendifinskan transaksi terhaap sutu manfaat yang dituju, tertentu bersifat

mubah dan bleh dimafaatkan dengan imbalan tertentu. Ulama Malikiyah

dan Hambaliyah mendifinisikan sewa adalah pemilikan manfaat sesuatu

yang diolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.2

Jika kepercayaan merupakan dasar dari kesepakatan sewa kawin

sapi, maka praktek sewa yang berlangsung harus sesuai dengan

kesepakatan yang ada. Terlepas dari benar atau salah praktek sewa ini,

karena kepercayaan adalah modal utama yang dipakai, sehingga semua ini

menjadi hal yang wajar jika prakteknya harus sesuai kesepakatan yang ada.

2 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 228

47

2. Waktu Pembayaran Terjadi Pada Saat proses perkawinan selesai Dan

Lebih Murah Dari Praktek Lain

Karena sistem sewa ini merupakan persewaan dengan sistem

pengambilan manfaat yang berupa mani hewan, tetapi pembayarannya

tidak terjadi pada waktu akad Melainkan pada waktu proses perkawinan

selesai. Meskipun manfaat belum bisa didapatkan ketika terjadi transaksi

tetapi pembayaran tersebut sebagai ganti penyewaan sapi, selain sudah

biasa juga murah harganya. Dari situlah pemilik sapi betina lebih memilih

bertransaksi seperti ini dari pada dengan sistim suntik yang lebih banyak

dipakai dizaman sekarang.

Kesepakatan waktu pembayaran ini biasanya juga telah

diperhitungkan oleh penyewa. Dengan pembayaran hanya Rp. 25.000

penyewa bisa mendapatkan manfaat dari sewa kawin sapi ini, meskipun

ada penyewa yang tidak berhasil dalam praktek ini, tetapi penyewa

beranggapan sewa bisa dilakukan lagi dengan pemilik sapi pejantan yang

lain. Menurut pengakuan dari salah satu pnyewa sapi pejantan sistim sewa

ini ibarat usaha mencari keberuntungan. Untung yang didapat biasanya

akan mendapatkan kehamilan dari sewa kawin tersebut .3

Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa praktek sewa kawin

sapi ini masih sering dilakukan? Jawaban sebagian dari masyarakat Desa

Kalang Lundo adalah. Jika mereka tidak mengikuti praktek yang ada,

mereka akan kesulitan untuk mendapat mani hewan dan lebih mudah

3 Hasil wawancara dengan Ibu Aminah penyewa, 18 Mei 2012

48

prakteknya dari pada dengan cara lain. Selain itu antara penyewa dan yang

punya pejantan sudah sama-sama mengenal juga saling percaya, dan juga

bagian dari tolong menolong. Jika dalam praktek ini penyewa gagal dalam

mendapatkan kehamilan sapinya maka penyewa akan menerimanya dan

tidak mempersoalkan.

Praktek sewa kawin sapi ini tidak harus selalu ada pembayaran

sesuai dengan kebiasaan, tetapi melihat dari kemampuan pemilik sapi

betina atau penyewa. Jika penyewa tidak memiliki uang maka bisa

dibayarkan dikemudian hari. Selain harga yang terjangakau dalam praktek

ini masyarakat Desa Kalang Lundo yang sebagian banyak usaha

kehidupan sehari-hari sebagai petani dan buruh maka dalam praktek ini

mereka tidak begitu memperdulikan soal hukum karena keterbatasan

mereka dalam memahami ilmu agama Islam.

Sistem sewa merupakan suatu bentuk perikatan, perikatan lahir

dikarenakan adanya perjanjian dan kesepakatan diantara kedua belah pihak,

suatu perikatan terdapat prestasi yang harus dipenuhi. Wujud dari prestasi

adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat

sesuatu juga syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah berkaitan dengan

akad, proses, dan hasil ijarah sudah di tentukan dalam Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah yang berbunyi dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 257:

“Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah , pihak-pihak yangmelakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatanhukum”4

4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009, hlm. 60

49

Jadi sebelum melakukan praktek sewa seharusnya, baik penyewa

maupun yang menyewakan terlebih dahulu memahami praktek serta syarat

yang ditentukan. Kemudian barulah penyewa menyanggupi ataupun tidak

untuk melakukan prktek sewa kawin sapi ini. Tetapi harus memahami

pula dari hukum yang sebenarnya apakah dalam praktek tersebut

dibolehkan atau tidak dan pembayaran sewa mani pejantan hukumnya

bagaimana.

Meskipun pembayaran dapat dinego, tetapi dalam hukum Islam

sendiri ada beberapa ulama yang melarangnya. mestinya pembayaran

hanya bersifat sebagai bentuk terima kasih dan yang menyewakan juga

menyewakan pejantanya secara cuma-cuma.

Kalaupun ada bembayaran dalam praktek yang diberikan penyewa

jangan dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban. dalam praktek

sewa kawin sapi ini ini. Harusnya itu semua merupakan bentuk bantuan

saja karena tidak ada yang berkurang dalam objeknya. pemberian uang

dari penyewa sebagai kesadarannya atas penyewaan pejantan untuk

dikawinkan.

Dengan praktek seperti yang penulis sampaikan mengenai

pembayaran diatas. Maka bagi penulis baik si penyewa maupun yang

menyewakan belum memhami bagaimana melaksanakan sewa menyewa

secara benar. Dalam hukum Islam tidak dibenarkan penyewaan pejantan

untuk dikawinkan dnegan adanya pembayaran dari praktek tersebut. Tetap

50

kalau sifatnya sebagai pertolongan dan tanpa meminta bayaran maka

dibolehkan.

Bolehlah memberikan pembayaran dalam praktek sewa tersebut

tapi harus atas dasar kerelaan atau sebagi rasa terima kasih atas penyewaan

tersebut serta tidak memberatkan salah satu pihak. Misalnya penyewa

tidak memiliki uang maka tidak dipermasalahkan karena dalam praktek

sewa tersebut hanya membantu secara cuma-cuma. Kalau praktek sewa

kawin sapi tersebut dijalankan dengan mematok harga sebagi bentuk

sahnya praktek tersebut itu menjadi batal karena objeknya tidak bisa

didapatkan secara langsung seperti pada penyewaan yang lainya.

Alasan pembayaran juga haruslah tepat, tidak boleh dilakukan

karena salah satu merasa telah membantu praktek sewa kawin sapi tersebut

agar tidak merasa ada yang dirugikan kalau seandainya terjadi kegagaln

dalam prakteknya.

3. Praktek Sewa Kawin Sapi Sudah Menjadi Kebiasan atau Adat.

Sewa kawin sapi sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat

Desa Kalang Lundo, dimana yang memilki ternak pernah melakukan sewa

kawin sapi ini agar hewan atau sapinya bertambah banyak praktek ini

sudah berjalan turun temurun hingga sekarang.meskipun dalam praktek ini

ada yang berhasil sapinya menjadi hamil tapi ada juga yang gagal.dalam

proses yang gagal tidak akan ada yang disalahkan karena dalam

kesepaktan mereka tidak ada kewajiban apa-apa sebagai bentuk

konsekwensi. Hal ini dikarenakan mereka satu tetangga dan sudah saling

51

mengenal jadi sudah tahu sama tahu hasil dari praktek sewa kawin itu.

Praktek sewa seperti ini dijadikan kemudahan dalam memperoleh tujuan

dalam memperbanyak ternak-ternak mereka, meskipun banyak alternatif

lain sebagi cara kawin sapi tapi mereka tidak menggunakan sistim itu.

Pembayaran secara berkala ini bisa dijadikan alternatif sebagai penutup

kerugian dari salah satu sewa menyewa yang didapat.

Dibolehkannya praktek sewa ini di Desa Kalang Lundo disebabkan

pembayaran murah juga saling meringankan antar masyarakat. Dengan

catatan tidak ada unsur penipuan dan pemaksan, harga sewa relatif

setandar atau tidak mahal mengalami kenaikan yang signifikan. Karena

sebagian uang yang didapat dari praktek sewa menyewa sebelumnya dapat

dipakai sebagai pembayaran barang dagangan yang diperoleh berikutnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap praktek Sewa Kawin Sapi di Desa

Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan

Ijarah merupakan sarana kemasyarakatan yang identik dengan

transaksi menyewakan suatu benda untuk diambil manfaatnya dengan imbalan

dalam hal ini benda yang disewakan tidak berkurang kadarnya atas dasar

saling merelakan.

Dalam arti umum, sewa atau ijarah ialah suatu perikatan untuk

memberikan suatu manfaat dari suatu benda, bukan memberikan kadar

barangnya hanya manfaatnya saja yang diambil. Perikatan adalah akad yang

52

mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satau pihak

menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.5

Dalam Hukum Islam sewa menyewa diperbolehkan berdsarkan al-

Qur’an surat al-Baqarah ayat 233:

عروف ا آتـيتم بالم تم م لم م إذا س ناح عليك م فال ج عوا أوالدك تـرض مت أن تس د إن أر و

ل م ا تـع وا أن الله مب لم اع اتـقوا الله و ري و .ون بص

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidakada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurutyang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa AllahMaha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah : 233).6

Dengan kelembutan hikmahnya, Allah telah menjadikan dunia ini

sebagai tempat tinggal sekaligus ladang mata pencaharian, sebagai tempat

mencari penghidupan sekaligus tempat kembali, dalam mencari mata

pencaharian hendaklah dilakukan dengan cara yang benar.7

Sewa menyewa juga diperbolehkan berdasarkan hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

)ماجهابىنرواه(عرقهجيفانقبلاجرهاألجرياعطواArtinya : “Bayarlah buruh itu sebelum keringngatnya kering”8

Terjadinya praktek sewa menyewa tidak bisa dilepaskan dari

perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedang dalam

5 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 686 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 2000,

Cet.I hlm. 297 Al-Imam Asy- Syaikh Ahmad Bin Azdurrahaman Bin Qudama, Minhajul Qasidin, Terj.

Kathur Suhandi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. (13), 2007, hlm. 94.8 Muhamad bin Ismail al-Shan’ani, Subul al-Salam, Juz III, Beirut: Daar al-Kutb al-

Ilmiyah, 1988, hlm.6

53

perjanjiannya terdapat beberapa asas diantaranya asas konsensual yaitu hukum

perjanjian sewa menyewa sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata

sepakat mengenai barang yang disewakan. Sifat konsensual dari sewa

menyewa tersebut ditegaskan dalam Pasal 260 KHEI yang berbunyi:

“(1) peggunaan benda ijarah an harus dicantumkan dalam akad ijarah .“(2) jika penggunaan benda ijarah an tidak dinyatakan secara pasti dalam akadmaka benda ijarah an digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiassaan.”9

Perjanjian yang dibuat berdasar pada kesepakatan awal dari kedua

belah pihak. Manfaat yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas,

kejelasan manfaat sewa menyewa dapat diketahui dengan cara mengadakan

pembatasan waktu pembayaran barang.

Dalam setiap perjanjian juga harus memuat unsur-unsur perjanjian di

dalamnya, unsur-unsur perjanjian tersebut diantaranya:

1. Adanya pertalian ijab dan qabul.

2. Dibenarkan oleh syara’.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan

kewajiban yang mengikat para pihak.10

Setiap muamalah haruslah dilakukan secara adil dan tidak ada

kezaliman, dalam praktek sewa menyewa kawin sapi ini terjadi suatu

kezaliman meski tidak mengutarakan bentuk kezaliman tersebut. Terzhalimi

karena dia tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak terpenuhi

dari pihak lain. Zhalim artinya tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain,

9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op.Cit, hlm. 6110 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 48

54

perlu diketahui bahwa menipu dalam sewa menyewa merupakan tindakan

yang tercela, begitu pula dalam profesi lainnya.11

Unsur keridhaan antara kedua belah pihak sangatlah penting, hal ini

sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 29.

ة عن تـراض ون جتار م بالباطل إال أن تك نك م بـيـ الك و لوا أم نوا ال تأك ا الذين آم يا أيـه

ان ب م إن الله ك ك تـلوا أنـفس ال تـق م و نك ا م يم م رح )٢٩:النساء(كArtinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalanperniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.(An-Nisa :29).12

Ayat di atas menerangkan tentang larangan memperoleh harta dengan

jalan yang batil. Dapat dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara

lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapnya

duniawi berupa wanita, harta dan tahta. Oleh sebab itu melalui ayat ini Allah

mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan

yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu diantara

kamu dengan jalan yang batil. Yakni tidak sesuai dengan tuntunan syari'at,

tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang

berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar

ketentuan agama.13

11 Ibid., hlm. 20412 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 2000,

Cet.I hlm. 6513 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an), Vol.

II, Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV, hlm. 411

55

Perjanjian atau akad merupakan faktor yang sangat penting dalam

sebuah transaksi, dimana dipandang tidak hanya dari zhahirnya saja akan

tetapi batin akad juga perlu diperhatikan. Meskipun secara zhahir akad

tersebut sah tetapi belum tentu dari segi batin, yang dimaksud dengan batin

akad adalah keridaan ataupun kerelaan serta tidak adanya unsur keterpaksaan.

Jika zhahir akad tidak sah maka secara otomatis batin akad tidaklah sah.14

Keridhaan dalam suatu transaksi sangat diperlukan, karena tanpa

adanya keridhaan mustahil sewa menyewa ini dapat terlaksana. Transaksi

juga baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridaan kedua belah pihak.

Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa

atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi

kemudian salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan

keridhaanya, maka akad tersebut bisa batal.

Akan tetapi praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh masyakat

desa kalang lundo itu adalah menyewakan sapi pejantan untuk dikawinkan

dengan sapi betina dan pihak penyewa mengambil upah dari transaksi

penyewaan tersebut. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan abu daud hal ini

tidak diperbolehkan. Rasulullah Saw bersabda:

ى : حدثنا مسدد بن مسرهد اخربنا امساعيل بن احلكم عن نافع عن ابن عمر قال

15)رواه ابو داوود(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عسب الفحل

14 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 54.15 Imam Abu Dawud, Sarah Sunan Abi Dawud, juz 9, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiah,

hlm. 213

56

Artinya: “Diriwayatkan dari Musaddad ibn Musarhad, mengabarkan kepadakita Isma’il ibn Khakam ibn Nafi’dari ibnu ‘umar ia berkata:Rasulullah Saw melarang penyewaan mani hewan pejantan”

Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang penyewaan sapi

pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan

tersebut adalah mani dari sapi pejantan itu sendiri.

Ada beberapa alasan sehingga hal ini dilarang:

1. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena

keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan

syahwat pejantan.

2. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak

diketahui jumlahnya.16

Larangan ini juga terdapat Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan

oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda:

ص أل النىب ن كالب س ال م الك أن رج ل وسلم لى اهللا عليهعن أنس بن م ح ب الف عن عس

م ر ل فـنك ول الله إنا نطرق الفح اه فـقال يا رس ة . فـنـه ام ر فـرخص له ىف الك

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya ada seorang dari Bani Kilabbertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang upahsperma pejantan. Jawaban Nabi adalah melarang hal tersebut.Orang tersebut lantas berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnyakami meminjamkan pejantan dengan cuma-cuma lalu kami diberihadiah.” Nabi pun membolehkan untuk menerima hadiah”. (HR.Tirmidzi).17

Hadits diatas menjelaskan bahwa pengambilan upah atas penyewaan

hewan pejantan tidak diperbolehkan, kecuali pemilik hewan betina memberi

16 Ibnu Hajar, Fatkhul Bari, Bairut: Daar Al-Fikr, t.th, hlm. 46117 A. Qadir Hasan Muhammad Hamidy dan Imron A.M Umar Fanany B.A, Terjemagan

Nailul Authar, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983, hlm. 1651

57

hadiah kepada pemilik pejantan itu diperbolehkan dengan alasan jika hadiah

tersebut adalah sebagai kompensasi karena pemilik hewan betina telah

dipinjami hewan pejantan dan itu tidak tertulis. Jika pemilik hewan pejantan

diberi hadiah dan itu bukanlah uang sewa maka uang tersebut boleh

diterima.18

Jika dilihat dari kaca mata agama maupun dari etika sewa menyewa

yang ada, sewa menyewa dengan pemberian harga jelas akan menimbulkan

keberatan yang kemudian menjadi ketidakikhlasan. Karena selain faktor

kepercayaan, nyatanya faktor keridhaan juga harus terpenuhi. Jadi semua itu

harus dipenuhi oleh pelaku yang terlibat dalam praktek sewa menyewa yang

ada.

Di dalam kitab Fathul Bari’ imam malik memboleh penyewaan

binatang pejantan sepetri unta, sapi, dan hewan yang lain, Imam Malik

membolehkan seseorang menyewakan binatang pejantanya untuk kawin

beberapa kali, tetapi madzhab Hanafiyah dan madzhab Syafi’iyah

melarangnya. Alasan Fuqaha yang melarang karena adanya larangan

menyewakan binatang pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina,

sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu

dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih

menguatkan qiyas daripada riwayat.19

Menurut penulis praktek yang dilakukan di Desa Kalang Lundo itu

tidak boleh kalau menggunakan akad sewa berdasarkan hadits yang

18 Ibnu Qadamah, Al-Mughni, Juz IV, Bairut, Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.th, hlm. 27719 Ibnu Hajar, Loc.Cit

58

diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmidzi dan pendapat dari Madzhab

Hanafiyah dan Syafi’iah karena yang diinginkan dari sewa tersebut adalah

mani hewan.

Namun Imam Syafi’i memberikan solusi bahwa menyewa pejantan

dapat dilakukan apabila sudah menjadi adat tetapi pemberian upah oleh

penyewa atas dasar ungkapan terimakasih bukan sebagai imbalan sewa.

Dengan demikian praktek yang selama ini ada di desa Kalang Lundo Kec.

Ngaringan Kab. Grobogan akan lebih sesuai jika menggunakan akad tabarru’,

karena akad tabarru’ sendiri itu merupakan perjanjian yang tidak mencari

keuntungan. Tetapi dalam akad ini pihak yang meminjami boleh memungut

biaya hanya sekedar untuk mengganti biaya perawatan obyek yang akan

dijadikan akad tabarru’ kepada pihak yang dipinjami.20 Seperti firman Allah

surat al-Hadid ayat 11:

ن س رض الله قـرضا ح ن ذا الذي يـق رمي م ر ك له أج ه له و ا فـيضاعفArtinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang

baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman ituuntuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.21

Dalam sebuah hadits:

قرضا مسلمايقرضمسلمما من:قالمسعود أن النىب صلى اهللا عليه وسلمعن إبن)ماجةإبنرواه(إال كان كصدقتها مرة مرتني

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidaklahseorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim

20 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2004, hal 58

21 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Diponegoro,2000, hlm. 911

59

lainnya sebanyak duakali pinjaman, melainkan layaknya ia telahmenyedekahkan satu kali.”22

Setiap pelaku ekonomi Islam itu harus mementingkan agama dengan

cara berniat baik tidak rakus untuk mendapatkan kekayaan orang lain,

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pekerjaannya

dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu fardlu kifayah, sebab jika

pekerjaan ditinggalkan, kehidupan akan menjadi timpang dan tidak berjalan.

Kualitas dan kemampuan pekerja juga dipengaruhi oleh tingkat

pendidikan, latihan, motivasi, etos kerja, mental dan kemampuan teknis

pekerja yang bersangkutan. Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja

yang langsung dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga landasan untuk

mengembangkan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada

di sekitar untuk kelancaran pelaksanaan kerja, semakian tinggi pendidikan

maka semakin tinggi produktifitas.23

Dilihat dari tingkat kependidikan masyarakat Desa Kalang Lundo,

pendidikannya tergolong rendah itu dapat dilihat dari data monografi bahwa

hanya sedikit masyarakat yang sampai ke tingkat perguruan tinggi. Kondisi

keagamaan juga tidak jauh beda, untuk itu prinsip-prinsip serta etika bekerja

secara Islami ataupun pemahaman akan menjalin kerja sama dan bekerja

sangatlah kurang.

Islam adalah agama yang mudah, Hukum dapat berubah sesuai

perubahan zamam, hukum Islam bersikap dan bersifat tegas dan jelas, namun

22 Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Barut Libanon: Dar Al-Kutubi Al-Ilmiah,t.t.hlm.249

23 Affida M.S., Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 38

60

bukan berarti bersifat kaku, maka keelastisannya dan kefleksibelannya teruji,

karena hal tersebut tersentral pada terpeliharanya tujuan Syari'at yakni

merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemaslahatan dan

menghindarkan semua bentuk kerusakan baik personal maupun kelompok,

baik terhadap diri sendiri maupun bagi orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang

“Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus

sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan),

maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sewa menyewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec.

Ngaringan Kab. Grobogan diawali dengan kesepakatan antara orang yang

menyewakan sapi pejantan dengan pemilik sapi betina, di mana pihak

pertama menyewakan sapi pejantannya kepada pihak kedua untuk diambil

proses perkawinannnya dalam jangka waktu tertentu. Pihak kedua

menyerahkan uang sewa kepada pihak pertama ketika terjadinya akad

meskipun hasil praktek perkawinan yang menjadi manfaat obyek sewa

belum tampak. Dalam jangka waktu sewa menyewa, pihak pertama hanya

bertanggung jawab menyewakan sapi pejantannya saja.

2. Sedangkan jika terjadi kegagalan dalam proses perkawinan, dikarenakan

alasan tertentu maka proses sewa menyewa tidak berubah maka pihak

kedua tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa. Jika

terjadi kehamilan atau proses perkawnan tersebut berhasil maka dalam hal

ini pihak pertama tidka berhak meminta hasil perkawinan tersebut.

Pelaksanaan sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab.

Grobogan tidak memenuhi beberapa syarat dalam akad sewa menyewa.

Aspek manfaat obyek sewa yang menjadi inti dari sewa menyewa yaitu

mani pejantan, sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan

apakah manfaat tersebut akan dapat dirasakan atau tidak. Sewa menyewa

kawin sapi Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan tampaknya

mengandung unsur ketidakpastian, maisir, dan gharar yang dalam hukum

Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak.

Praktek sewa menyewa kawin sapi merupakan pengalihan nama akad dari

jual beli mu'awamah karena pada dasarnya yang diambil dari sewa

menyewa kawin sapi adalah hasil pengikut dan materi tersendiri dari

pejantan bukan manfaat seperti definisi sewa menyewa pada umumnya.

Tetapi penulis juga memberikan alternatif hukum lain mengenai

keabsahan praktek sewa kawin sapi yang terjadi di desa Kalang Lundo

Kec. Ngaringan Kab. Grobogan itu boleh karena yang diambil tetap

manfaatnya bukan zat atau bendanya. Dalam sewa ini penyewa hanya

mendapatkan manfaat dari proses perkawinan sewa kawin sapi yaitu

kehamilan pada sapi betina hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Rusy yang

menyatakan bahwa manfaat walaupun pada saat akad belum ada, tetapi

pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud hal inilah yang menjadi

perhatian serta pertimbangan syara’.

B. Saran-Saran

Mensikapi praktek sewa menyewa kawin sapi yang berdasarkan

pemaparan penulis sebelumnya dalam praktek tersebut bisa dikatakan tidak

melanggar etentuan fiqih meskipun ada beberapa ulama yang tidak setuju

dengan praktek sewa kawin sapi, tetapi penulis beralasan bahwa sewa kawin

sapi itu boleh saja, disamping adanya kerelaan kedua belah pihak juga sesuai

dengan dasar pengertian ijarah yang mendefinisikan bahwa sewa adalah

pengambilan suatu manfaat dengan sebuah imbalan tanpa mengurangi kadar

dari obyek tersebut. Dalam hal ini sapi pejantan tidak berkurang zatnya juga

masih milik hak penuh yang punya/pemilik pejantan.

C. Penutup

Sebagai kata penutup dalam penulisan skripsi ini, penulis memanjatkan

puji syukur ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah

serta Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun

penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh

dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh

karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif evaluative sangat penulis

harapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah

Yang Maha Pemurah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-

orang yang beruntung di akhirat kelak. Akhirnya, penulis hanya dapat berdo’a

dan semoga skripsi ini berguna bagi dunia pendidikan, agama, nusa dan

bangsa pada umumnya serta penulis pada khususnya. Amin ya Rabbal

‘Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi, Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2002.

Affida M.S., Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Al-Jazairy, Abdurrahman, Al-Fiqh Ala Madzahib Al- Arba'ah, Juz III, Beirut :

Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996.

Amar, Imron Abu, Terjemahan Fathul Qarib Jilid I, Kudus : Menara Kudus, ,t.th.

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:

Rineka Cipta, 1998.

Ash Shiddieqy, M. Hasbi, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Semarang: Pustaka Rizki

Putra, Cet. 1, 1997.

Asy-Syaikh, Ahmad Al-Imam Bin Azdurrahaman Bin Qudama, Minhajul

Qasidin, Terj. Kathur Suhandi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. XIII,

2007.

Dawud, Imam Abu, Sarah Sunan Abi Dawud, juz 9, Beirut: Daar al-Kutub al-

Ilmiah, t.th.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet.I, Bandung: CV.

Diponegoro, 2000.

Dewi, Gemala, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.

Djuwaini, Dimyaudin, Fiqh Muamalah, Yogyakarata: Pustaka Pelajar, 2008.

Hajar, Ibnu, Fatkhul Bari, Bairut: Daar Al-Fikr, t.th.

Hamidy, A. Qadir Hasan Muhammad dan Imron A.M Umar Fanany B.A,

Terjemagan Nailul Authar, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.

Harun, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah),

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta : PT Raja

Grafindo Persada, 2004.

Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat,Jakarta : PT. Gramedia,

1983.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009.

Lubis, Suhrawardi K, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: sinar Grafika, 2000.

Majah, Imam Ibnu, Sunan Ibnu Majah, Barut Libanon: Dar Al-Kutubi Al-

Ilmiah,t.t.

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda

Karya Offset, 1996.

Muslich, Ahmad Wardi, Fiqih Muamalat, Jakarta: Amzah 2010.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam,

Jakarta: Sinar Grafindo, Cet. II, 1996.

Qadamah, Ibnu, Al-Mughni, Juz IV, Bairut, Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.th.

Rasjid, Sulaiman, Fiqih Islam, Jakarta: At-Tahiriyah, Cet.17, 1954, hlm. 268

Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Jilid III, penerjemah Abdurrahman, Semarang:

Asy-Syifa’, 1990.

Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Jilid III, Kairo: Daar al-Fath, 1990.

Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Qur'an), Vol. II, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Soemanto, Wasty, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi, Jakarta : Bumi Aksara,

1999.

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafndo Persada, 2007, hlm.

Syafei, Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Ya’qub, Hamzah, Kode Etik Dagang Dalam Islam, Bandung: CV.

Diponegoro,1992.

Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Referensi Lain:

Data Monografi Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan Bulan

Januari-Juni 2011.

Hasil wawancara dengan Bapak Heri Kusmanto (Kadus Guyangan), 16 Mei 2012

Hasil wawancara dengan Bapak Kusnanto (Kaur Pembangunan)

Hasil waancara dengan kepala pengajian Ibu Sri Wartini, 18 Mei 2012

Hasil wawancara dengan Bapak Aminudin Aziz (pemilik sapi betina) 16 Mei

2012

Hasil wawan cara dengan Ibu Khusnul (pemilik sapi betina), 16 Mei 2012

Hasil wawancara dengan Bapak Suhari penyewa (pemilik sapi betina), 18 Mei

2012

Hasil wawancara dengan Bapak Kasno Penyewa (pemilik sapi betina), 18 Mei

2012

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rohman penyewa (pemilik sapi betina), 18

Mei 2012

Hasil wawancara dengan Bapak Saikun penyewa (pemilik sapi betina), 18 Mei

2012

Hasil wawancara dengan Bapak Sadali pemilik sapi pejantan, 19 Mei 2012

Hasil wawancara dengan Bapak Nyaman pemilik sapi pejantan, 18 Mei 2012

Hasil wawancara dengan Bapak Muhaimin Penyewa (pemilik sapi betina), 18 Mei

2012

Hasil wawancara dengan Bapak Yasmono penyewa (pemilik sapi betina) 19 Mei

2012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI:

Nama Lengkap : Lutfi Azis

Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 01 Maret 1988

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Kalang Lundo RT 03 RW 04 Kec. Ngaringan

Kab. Grobogan

No. HP : 08562678547

PENDIDIKAN FORMAL :

MI Salafiyah Kalang Lundo lulus tahun 2000

SLTP Islam Ngaringan, Grobogan lulus tahun 2003

MAN Purwodadi, Grobogan lulus tahun 2006

PENGALAMAN ORGANISASI :

Anggota HMJ Muamalah Fakultas Syariah tahun 2010


Penulis,

Lutfi AzisNIM. 072311009

Documents

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SEWA KAWIN SAPI Kec ...library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/136/jtptiain...i ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SEWA KAWIN SAPI (Studi Kasus Sewa Kawin