E-faktur pajak dan tantanganny
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN2IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RISIKO FRAUD11ANALISIS
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RISIKO FRAUD27PENUTUP30PENDAHULUANA. Latar
Belakang
Salah satu risiko penting yang dihadapi oleh organisasi
kontemporer adalah risiko fraud. Ketika fraud itu muncul apakah itu
fraud internal, penipuan pihak ketiga, atau penipuan kolusi, dapat
menimbulkan dampak keuangan yang signifikan serta merusak reputasi
serius pada organisasi. Dalam banyak kasus, terjadinya penipuan
dengan cepat mengarah pada penurunan harga saham dan kapitalisasi
pasar, dan merupakan indikator awal kesulitan keuangan, yang
akhirnya menyebabkan kebangkrutan atau kehancuran perusahaan.
Memang, fraud dan kesulitan keuangan tampaknya berhubungan satu
sama lain seperti ayam-dan telur dengan semacam cara: Penipuan
dapat menyebabkan kesulitan keuangan, tapi kesulitan keuangan
sering memicu terjadinya fraud. Mengingat konsekuensi ekonomi yang
serius mengenai fraud, manajemen senior dari banyak organisasi
berada di bawah tekanan untuk mengatasi meningkatnya ekspektasi
kunci yang terkait dengan bisnis, kepatuhan terhadap peraturan dan
penggerak dalam mengembangkan program antifraud dan pengendalian
aktivitas. Fokus global diperbaharui pada tata kelola perusahaan
yang berasal dari kesadaran bahwa laporan keuangan dengan mudah
dapat dipalsukan bagi organisasi mana pun.
Sejak tahun 2002, penekanan pada perbaikan tata kelola
perusahaan telah menjadi tren yang semakin global, pada beberapa
negara seperti Inggris, Perancis, dan Jerman (dan Eropa pada
umumnya), Kanada, Indonesia, Afrika Selatan, Australia, India,
Jepang yang mengadopsi regulasi dan peraturan baru. Jelas, faktor
pendorong di belakang peraturan tersebut adalah untuk menjaga
kepercayaan pasar dengan langsung menangani mitigasi dan risiko
penipuan pelaporan keuangan. Akibatnya, penjaga integritas
keuangan, di antara internal auditor, telah mencapai keunggulan
yang signifikan dan semakin sering diminta untuk memainkan peran
kunci dalam mencegah, menghalangi, dan mendeteksi fraud dalam
organisasi laba, pemerintah, dan organisasi nirlaba global.
Pada tingkat internasional, standar relevan pemberian pedoman
bagi auditor adalah International Standar on Auditing (ISA) Nomor
240: Tanggung Jawab Auditor untuk Pertimbangkan Penipuan dan
Kesalahan dalam Audit Laporan Keuangan, yang dikeluarkan oleh
Federasi Akuntan Internasional (IFAC). Walaupun standar ini berlaku
terutama untuk auditor independen di luar, auditor internal juga
akan mendapatkan keuntungan dari penelaahan atas isi dan bimbingan.
Fraud, penyia-nyiaan, dan penyalahgunaan juga menjadi perhatian
besar dalam pemerintahan, dan baru-baru ini direvisi dan diperbarui
Generally Accepted Goverment Auditing Standards (GAGAS) di Amerika
Serikat - juga dikenal sebagai Buku Kuning mencurahkan beberapa
bagian tanggung jawab pemerintah auditor internal di daerah ini.
Selain itu, individu-individu dan organisasi yang dibebankan dengan
lebih-melihat manajemen senior (misalnya, komite audit) dan mereka
yang bertanggung jawab untuk pelaporan keuangan dan pemantauan
pengungkapan yang memiliki harapan tinggi sehubungan dengan auditor
internal untuk mencegah suatu penipuan. Penelitian terbaru dalam
tata kelola perusahaan perbandingan menemukan bahwa reformasi
pemerintahan adalah tren global, dan internal auditor di seluruh
dunia sedang menghadapi meningkatnya ekspektasi dalam memerangi
fraud.B. Landasan Teori1. Definisi dan Jenis Fraud
Organisasi yang mewakili profesional khusus seperti auditor
internal dan auditor eksternal, serta penguji fraud, telah berusaha
untuk mendefinisikan fraud dan menggariskan peran dan tanggung
jawab anggota masing-masing konstitusi. Selain gelar Certified
Internal Auditor (CIA), pelatihan auditor internal sering disebut
sebutan lainnya seperti Certified Public Accountants (CPA), atau
Chartered Accountant di yurisdiksi non-US, dan Certified Fraud
Examiner (CFE). Dengan demikian, definisi fraud dinyatakan oleh
Institute of International Auditors (IIA), The American Institute
of Certified Public Accountants (AICPA), dan Asspciation of
Certified Fraud Examiner (ACFE), akan dibahas di bawah ini.
Institute of Internal Auditor's DefinitionIIA menyatakan
definisi fraud dalam kerangka praktik profesional sebagai
berikut:
Fraud adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan,
penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak
tergantung pada aplikasi kekerasan atau ancaman kekerasan fisik.
Penipuan yang dilakukan oleh partai dan organisasi untuk memperoleh
kekayaan uang, atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau
hilangnya layanan, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau
bisnis.
American Institute of Certified Public Accountants
Definition
Mengingat fokus utama profesi akuntansi publik pada audit
laporan keuangan, sekarang berkembang di Amerika Serikat untuk
termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan
berdasarkan Section 404 dari undang-undang Sarbanex-Oxley tahun
2002, tidak mengherankan bahwa AICPA membahas konsep fraud dengan
mengevaluasi hubungannya dengan, dan efek, laporan keuangan
organisasi. Dengan demikian, definisi AICPA - diambildari Statement
on Auditing (SAS) 99 yang berlaku efektif untuk audit laporan
keuangan setelah 15 Desember 2002 - menggambarkan dua jenis
penipuan: salah saji yang timbul daripenipuan laporan keuangan
(distorsi laporan keuangan) dan salah saji yang timbul dari
penyalahgunaan aset (pencurian atau penyalahgunaan aset
organisasi).
Penipuan pelaporan keuangan melibatkan salah saji disengaja atau
kelalaian dari jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang
dirancang untuk mengelabui pengguna laporan keuangan. Sifat dari
salah saji atau kelalaian adalah kegagalan laporan keuangan yang
akan disajikan dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Penipuan pelaporan keuangan
yang dapat dicapai sebagai berikut:
Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau
dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun.
Keliru dalam, atau kelalaian yang disengaja dari, laporan
keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi penting lainnya.
Kesalahan yang disengaja dalam penerapan prinsip akuntansi yang
berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau
pengungkapan.
Association of Certified Fraud Examiners Definition
Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), pada tahun 2006
dengan Laporan untuk Report to the Nation on Occupational Fraud and
Abuse mendefinisikan fraud sebagai berikut:
Penggunaan pekerjaan seseorang untuk peng-kayakan pribadi
melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan sumber
daya organisasi atau aset.
Penipuan kerja mencakup berbagai kesalahan oleh karyawan,
manajer, dan eksekutif. Skema penipuan kerja dapat yang digambarkan
secara sederhana seperti pencurian kas kecil atau serumit
penggelapan laporan keuangan. Empat unsur dari penipuan kerja.
seperti:
Apakah rahasia (yaitu, kerahasiaan dan curiga).
Melanggar tugas untuk organisasi.
Apakah berkomitmen untuk manfaat keuangan langsung atau tidak
langsung bagi pelaku.
Biaya aktiva organisasi yang mempekerjakan, nilai atau
cadangan.
The ACFE's Uniform Occupational Fraud Classification (Fraud
Tree), menggambarkan tiga jenis utama dari penipuan: penyalahgunaan
aset, yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi
(misalnya, menggelapkan pendapatan, mencuri persediaan, penipuan
penggajian), korupsi, di mana penipu menyalahgunakan pengaruh
mereka dalam transaksi bisnis untuk mendapatkan beberapa keuntungan
untuk diri sendiri atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban
mereka untuk majikan mereka atau hak-hak orang lain
(misalnya,,berurusan suap diri, konflik kepentingan), dan penipuan
laporan, yang umumnya melibatkan pemalsuan organisasi; laporan
keuangan (misalnya, pendapatan melebihlebihkan, pemahaman kewajiban
dan biaya).
2. Segitiga Fraud
Dari perspektif kriminologi, fraud, seperti kejahatan lainnya,
dapat dijelaskan oleh tiga faktor: adanya motivasi, ketersediaan
target yang sesuai, dan tidak adanya sistem pengendalian keamanan.
Berikut adalah kerangka konseptual Segitiga Fraud:
Sebuah kerangka kerja konseptual yang penting dalam pemahaman
fraud adalah Cressey's Segitiga Fraud, berdasarkan apakah polisi
dan detektif melihat sebagai sarana, motif, dan kesempatan.
Pemikiran pertama oleh sosiolog Donald Cressey dan disebarluaskan
oleh Association of Certified Fraud Examiner, bahwa segitiga fraud
memiliki tiga komponen: pressure, perceived opportunity, dan
rationalization.
Segitiga fraud menyoroti tiga unsur yang dapat disebut akar
penyebab "fraud" yang selalu hadir, tak peduli jenis penipuan
apapun. Pelaku fraud ingin memanipulasi kenyataan atau tekanan yang
dirasakan untuk menunjukkan kinerja (misalnya, menghasilkan sikap
bahwa ketika Anda tidak bisa "membuat" angka-angka, Anda hanya
"membuat" angka), mereka perlu melihat kesempatan yang luas
sehingga mereka dapat melakukan penipuan dengan mudah (misalnya,
tidak ada yang mengawasi toko, karyawan dipercaya benar-benar), dan
yang paling penting, mereka perlu untuk merasionalisasi tindakan
mereka sebagai diterima.
Rasionalisasi memungkinkan pelaku penipuan percaya bahwa mereka
telah melakukan sesuatu yang salah, dan orang normal. Khususnya,
pelaku penipuan harus mampu membenarkan tindakan mereka untuk diri
mereka sebagai sebuah mekanisme psikologis yang erurusan dengan
disonansi "kognitif" (yaitu, kurangnya kesesuaian antara persepsi
mereka sendir untuki bersikap jujur dan sifat/perilaku menipu).
Mereka butuh alasan. Daftar umum meliputi:
Semua orang melakukannya, jadi saya tidak berbeda.
Mengambil uang dari kas hanyalah sementara dengan kata lain
meminjam. Uang itu akan dikembalikan saat perjudian/taruhan
dimenangkan.
Pengusaha tidak menggaji saya, jadi saya pantas mendapat
tunjangan sebagai kompensasi masuk akal, dan perusahaan tertentu
dapat membelinya.
Saya tidak menyakiti siapa pun - Sebenarnya, hal itu untuk
tujuan mulia.
Hal ini bukanlah masalah serius.3. Prinsip Pengelolaan Risiko
FraudPrinsip-prinsip utama dalam pengelolaan risiko fraud
adalah:
Fraud Risk Governance
Harus ada struktur di tempat untuk mengawasi identifikasi dan
manajemen risiko fraud. Struktur ini bertugas:
Membantu mengatur Pengelolaan risiko fraud
Mendorong penetapan kebijakan
Bertanggung jawab untuk memantau efektivitas program pengelolaan
risiko fraud organisasi
Fraud Risk Assessment
Manajemen harus memahami risiko fraud inherent yang melekat pada
organisasi dengan langkah sebagai berikut:
Mengidentifikasi peristiwa atau scenario fraud yang memiliki
potensi untuk muncul
Mengelola dampak dan kemungkinan setiap risiko
Menentukan respon yang sesuai untuk masing-masing risiko
Fraud Prevention and Detection
Kontrol pencegahan dapat mencakup kebijakan, prosedur, pelatihan
dan komunikasi. Kontrol deteksi dapat mencakup kegiatan manual atau
otomatis yang akan mengenali tepat waktu bahwa penipuan memiliki
atau sedang terjadi.
Fraud Reporting, Investigation, and Resolution
Membangun sistem pelaporan untuk memfasilitasi dan mendorong
pelaporan potensi atau kejadian fraud yaitu melalui sistem
Whistleblower. Membangun proses investigasi yang vocal, yaitu baik
oleh internal maupun eksternal atau fungsi lain yang terdapat dalam
organisasi. Resolusi berdasarkan waktu akan membantu memastikan
penuntutan atau tindakan disiplin dapat diambil dalam mengatasi
risiko fraud.4. Governance, Risk Management dan Pengendalian
Aktivitas dalam Konteks Fraud
Secara umum regulator pasar modal di seluruh dunia sedang
memperkenalkan aturan-aturan yang dirancang untuk meningkatkan
akuntabilitas manajemen untuk proses pelaporan keuangan dan untuk
memperkuat tata kelola perusahaan. Beberapa dari mandat legislatif
dan persyaratan peraturan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, akan membantu menciptakan dan mempertahankan suatu
lingkungan pengendalian yang lebih kuat sehingga meningkatkan
kemungkinan mencegah, menghalangi, dan mendeteksi laporan keuangan
atau penipuan lainnya. Selanjutnya, implementasi kerangka kerja
setiap enterprisewide manajamen risiko - misalnya, Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)
Enterprise Risk Management (ERM) - Integrated Framework akan
mengharuskan penekanan ditempatkan pada evaluasi dan penilaian
risiko fraud negatif yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi
dan sasaran strategis.5. Deteksi dan Pencegahan Fraud
Pada dasar pendirian, perlu untuk mempertimbangkan penciptaan
pengendalian lingkungan melalui pengaturan suara yang tepat pada
budaya organisasi, karena semua organisasi mempunyai kode etik
(sebaiknya dibaca dan ditandatangani oleh setiap karyawan),
memberikan pelatihan kesadaran terhadap fraud, dan memelihara
hubungan whistleblower. Hal ini juga penting untuk mengembangkan
kebijakan formal dan metodologi untuk menyelidiki kejadian
potensial fraud, serta dipandang untuk menanggapi insiden fraud
dengan cepat, adil, dan tegas. Kegiatan-kegiatan ini menciptakan
persepsi bahwa organisasi melakukan fraud yang sangat serius. Hal
ini juga membantu organisasi mengembangkan catatan dalam hal
komitmen manajemen dalam menanggapi insiden fraud dengan penuh
semangat dan tegas. Selanjutnya, penting bahwa penilaian risiko
fraud secara berkala dilakukan untuk menilai iklim etika dalam
organisasi dan menindaklanjuti kasus-kasus tertentu yang
menimbulkan kecurigaan. Proses ini dilakukan secara rutin, termasuk
melibatkan para profesional terhadap fraud dan keahlian forensik,
mengidentifikasi faktor risiko fraud, ide-ide mengenai potensi
fraud risk, dan mengevaluasi kelayakan skema fraud yang dilakukan
tanpa disadari atau tersembunyi, meskipun adanya pengendalian
aktivitas. Setelah langkah ini, ada kebutuhan untuk menghubungkan
identifikasi risiko fraud untuk kegiatan pengendalian tertentu. Ini
merupakan bagian dari desain dan pelaksanaan program antifraud dan
kontrol risiko fraud.
6. Fraud Investigation and Corrective Action
Tuduhan penipuan dapat muncul dari keluhan atau kadang-kadang
bahkan melalui pelanggaran kecil (misalnya, seorang karyawan
menggantikan karyawan lain yang berlibur dapat menemukan beberapa
pengaturan yang tidak biasa). Memang, ACFE telah lama menyatakan
bahwa tips anonim dan keluhan terus menjadi sumber terbaik untuk
menggali penipuan. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan etika
bagi setiap organisasi, dan mendorong karyawan dan pihak-pihak
luar, seperti pelanggan dan vendor, untuk memanggil mereka dengan
kecurigaan kesalahan yang dilakukan, tidak etis, atau tindakan
ilegal. Tentu saja, penipuan juga dapat dideteksi oleh auditor luar
independen atau auditor internalsebagai akibat dari penipuan mereka
mengenai faktor risiko (bendera merah). Biasanya dalam kasuskasus
tersebut, komite audit akan terlibat, dan jika hal tersebut
melibatkan ketidakpatuhan peraturan atau tindakan ilegal potensial,
maka sangat mungkin, nasihatnya terlalu umum.
Fungsi audit internal harus merencanakan untuk melakukan melalui
pekerjaan setiap melakukan investigasi. Audit internal harus
menentukan apakah kompetensi, independensi dan objektivitas yang
ada untuk melakukan investigasi. Dimana fungsi internal audit
menemukan masalah yang kompleks dan di luar lingkup keahliannya,
perlu menganjurkan pengetahuan, kualifikasi forensik dan spesialis
yang sesuai atau pemeriksa penipuan untuk tujuan ini.
Ketika fungsi audit internal telah diberikan kepada peran
seorang penyidik, menurut IIA, rencana penyelidikan harus
dikembangkan untuk penyelidikan masing-masing, mengikuti prosedur
investigasi atau protokol organisasi. Kemungkinan bahwa mungkin ada
potensi konflik kepentingan dengan mereka yang sedang diselidiki,
atau dengan karyawan organisasi, harus dibersihkan. Menurut Praktek
Penasehat 1210.A2-2, tanggung jawab untuk Deteksi Rencana Penipuan,
harus mempertimbangkan metode untuk:
Mengumpulkan bukti, seperti pengawasan, wawancara, atau
pernyataan tertulis.
Dokumen bukti, mengingat aturan-aturan hukum dari bukti dan
bisnis menggunakan bukti.
Menentukan tingkat penipuan.
Menentukan skema (teknik yang digunakan untuk memperbuat
penipuan).
Mengevaluasi penyebabnya.
Identifikasi para pelaku.
Pada setiap titik dalam proses ini, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa keluhan atau kecurigaan tidak berdasar dan mengikuti proses
untuk menutup kasus ini. Kegiatan harus dikoordinasikan dengan
manajemen, penasehat hukum, dan spesialis lain (lihat lebih lanjut
tentang hal ini dalam Penggunaan Penipuan Spesialis), seperti
sumber daya manusia dan asuransi manajemen risiko, di seluruh
program penyelidikan. Penyidik harus berpengetahuan dan sadar akan
hak orang-orang dalam lingkup investigasi dan reputasi organisasi
itu sendiri. Tingkat keterlibatan dalam penipuan seluruh organisasi
harus dinilai. Penilaian ini dapat penting untuk memastikan bahwa
bukti penting tidak hancur atau tercemar, dan untuk menghindari
memperoleh informasi yang menyesatkan dari orang-orang yang mungkin
terlibat.
7. Peran Auditor Internal
Auditor Internal merupakan bagian integral dari tata organisasi,
dan harus mendukung kegiatan ERM seperti digambarkan dalam kerangka
COSO ERM. Salah satu risiko yang paling penting yang mempengaruhi
suatu organisasi adalah kerentanan terhadap fraud. Memang, tanpa
mitigasi risiko fraud ke tingkat yang cukup rendah, "pemerintahan
yang efektif" bukan merupakan kalimat bermakna. Dengan kata lain,
terjadinya penipuan materi pertama dan terutama menunjukkan
kegagalan tata kelola perusahaan (termasuk penilaian yang tidak
tepat terhadap risiko dari organisasi dan penerimaan risiko). Oleh
karena itu adalah tanggung jawab setiap fungsi audit internal untuk
meningkatkan kesadaran fraud dalam sebuah organisasi, termasuk
mendorong komite audit dan manajemen senior untuk mengatur
pengakuan yang tepat, menciptakan kesadaran kontrol, dan membantu
mengembangkan respon yang kredibel terhadap potensi risiko fraud.
Hal ini juga harus menekankan adanya kepatuhan terhadap nilai-nilai
organisasi dan kode etik perusahaan serta melaporkan setiap
kegiatan yang meningkatkan kecurigaan bahwa ini dapat ilegal, tidak
etis, atau dengan cara lainnya. Komite audit dan dewan komisaris
mengharapkan tidak kurang dari hasil yang kompeten dan nilai tambah
dari fungsi audit internal.
Selain itu, standar 2130 menyatakan bahwa kegiatan audit
internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang sesuai untuk
meningkatkan proses pemerintahan dalam pemenuhan atas tujuan
sebagai berikut:
Memajukan nilai-nilai dan etika yang sesuai dalam
organisasi.
Memastikan kinerja manajemen dalam organisasi efektif dan
akuntabilitas.
Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian
informasi ke daerahdaerah yang sesuai dalam organisasi.
Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan
informasi di antara dewan komisaris, auditor internal dan
eksternal, dan manajemen.
Mengingat pentingnya fungsi audit dalam memperkuat proses tata
kelola, penilaian risiko fraud dan mitigasi merupakan area yang
penting dalam fokus audit. Auditor internal sering memiliki
kompetensi untuk mengidentifikasi indikator fraud (kadang-kadang
disebut "bendera merah"). Mereka yang dapat memberikan jaminan
independen dan obyektif tentang efektivitas dari proses yang
ditempatkan oleh manajemen untuk mengelola risiko fraud. Mereka
bertanggung jawab untuk meninjau program anti fraud dan secara
spesifik mencegah terjadinya penipuan, dan kegiatan pengendalian
deteksi yang ditetapkan oleh manajemen, dan untuk membuat
rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program
tersebut.
Ketergantungan Auditor Eksternal pada Hasil Pelaporan Audit
Internal
Dalam konteks audit laporan keuangan, auditor independen luar
dapat meninjau pekerjaan yang dilakukan oleh fungsi audit internal
maupun membuat permintaan tenaga audit internal, meningkatkan
pemahaman mereka terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian
internal atas pelaporan keuangan..Iinformasi tersebut dapat
bermanfaat bagi auditor independen di luar itu, kemudian hanya
perlu melakukan prosedur audit kritis yang dibutuhkan untuk
menjelaskan atau menyelesaikan laporan keuangan yang signifikan
(pengungkapan) mengenai masalah pengendalian. Beberapa contoh dari
pertanyaan yang mungkin dibuat dari auditor internal adalah
keandalan dan integritas efektivitas keuangan dan operasional,
kecukupan dan efektivitas informasi keuangan, pengamanan aset,
kepatuhan terhadap peraturan hukum, dan kontrak, dan indikator
penipuan. Tentu saja, perlu ditekankan bahwa auditor independen
luar terus memiliki tanggung jawab secara keseluruhan untuk
menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan organisasi, baik atau
tidak, sebagian didasarkan pada kepercayaan dari pekerjaan yang
dilakukan oleh fungsi audit internal.
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RISIKO FRAUDA. Whistleblowing
PolicyDalam rangka meningkatkan kualitas transparansi,
akuntabilitas dan fairness dalam praktik terbaik GCG, Perseroan
telah mensosialisasikan dan menerapkan pedoman sistem pelaporan
pelanggaran (Whistle Blowing Policy-WBP) yang dapat menampung
segala keluhan, pengaduan dan laporan dari pihak internal maupun
eksternal.
WBP ini diharapkan dapat efektif dalam mendorong partisipasi
masyarakat dan karyawan perusahaan untuk lebih berani bertindak
mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke
pihak yang dapat menanganinya.1. Tujuan
Tujuan dari penerapan WBP Perseroan, diantaranya:
Memberikan wadah dan panduan bagi Pelapor untuk menyampaikan
dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap kebijakan dan
ketentuan Perseroan serta peraturan perundang-undangan.
Membangun sistem penanganan pengaduan yang tanggap, transparan,
aman dan bertanggung jawab.
Merupakan bagian dari pengendalian internal
Sebagai salah satu cara paling efektif untuk mencegah dan
memerangi praktik yang bertentangan dengan Good Governance.
2. PelaporanPerseroan telah menyediakan media pelaporan,
menetapkan prosedur pelaporan termasuk kejelasan jenis-jenis
perbuatan yang dapat dilaporkan diantaranya korupsi; kecurangan;
ketidakjujuran; perbuatan melanggar hukum; pelanggaran peraturan
perundang-undangan yang berlaku; pelanggaran pedoman etika
perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya;
pelanggaran prosedur dan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian
finansial atau non finansial terhadap Perseroan.
Perseroan telah mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran
untuk memperkuat sistem deteksi dini dan mendorong partisipasi
masyarakat dan karyawan agar lebih berani bertindak mencegah
terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak
yang dapat menanganinya. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas
pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam
kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak
berwajib. Perseroan juga memberikan penghargaan yang sesuai untuk
laporan yang terbukti benar dan manakala pelapor tidak terlibat
didalamnya3. Perlindungan PelaporPerseroan berkomitmen untuk
melindungi pelapor pelanggaran (whistleblower protection) yang
beritikad baik dan Perseroan akan patuh terhadap segala peraturan
perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam
penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran. Karyawan yang menjadi
pelapor yang beritikad baik akan dilindungi dari tindakan
pemecatan, penurunan jabatan atau pangkat pelecehan atau
diskriminasi dalam segala bentuk dan catatan yang merugikan dalam
file data pribadinya.
Penyampaian laporan secara anonim tetap akan diterima oleh
petugas yang diberi kewenangan untuk menerima laporan tersebut,
tetapi harus disadari bahwa terdapat kesulitan untuk melakukan
klarifikasi, namun laporan tersebut tetap akan ditindaklanjuti
sesuai dengan prosedur yang ada. Komunikasi dengan Pelapor akan
dilakukan melalui Sekretariat. Dalam komunikasi ini pelapor akan
memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang
dilaporkannya.4. Pihak menanganiWhistle Blowing System di perseroan
dikelola oleh Internal Audit. Dengan SOP yang sitematis dan
efektif, diharapkan WBS ini dapat berjalan dengan baik dan mampu
menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan Good Corporate
Governance.
Adapun alur kerja Whistle Blowing System ini adalah sebagai
berikut:
5. Hasil PenangananPenerapan WBP tahun 2013 di lingkungan Semen
Indonesia telah menghasilkan jumlah pelaporan atas indikasi praktik
bisnis yang tidak etis atau illegal, yang dilakukan oleh oknum
tertentu. Jumlah laporan diterima ada enam dan semuanya sudah
ditindaklanjuti, dengan hasil:
a. Satu pelaporan telah diputus oleh Komite Audit, dengan sanksi
pihak terlapor telah dimutasi dari jabatan semula.
b. Satu pelaporan masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak
ketiga yang independen, yang ditunjuk oleh Komite Audit.
c. Empat laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
B. Anti Korupsi dan Gratifikasi1. Panduan Mencegah Korupsi
Fungsi pengawasan pada Perseroan dijalankanoleh lnternal Audit
yang merupakan UnitKerja Satuan Pengawas lnternal
(SPl).LnternalAudit merencanakan dan melaksanakan auditberdasarkan
risiko tertinggi. Risiko tersebutdidapat dari risk register yang
diperoleh dari BiroManajemen Risiko.Dalam setiap tahunnya ada dua
kali prosesaudit eksternal dan satu kali audit internal. Jumlah
pegawai lnternal Audit di PT SemenGresik (Persero) Tbk. ada 23
orang, sedangdi PT Semen Padang ada 24 orang dan PTSemen Tonasa 18
orang. Secara berkalamereka disertakan dalam berbagai
kegiatanpendidikan dan pelatihan, yang ditujukanuntuk peningkatan
keahlian serta kompetensimereka.
PT. Semen Indonesia telah melakukan sosialisasi PanduanMencegah
Korupsi yang disusun berdasarkanISO 26000:2010 sebagai berikut:
Mengidentifikasi resiko korupsi, implementasikan kebijakan dan
praktek melawan korupsi.
Memastikan kepemimpinan perusahaan dengan memberi contoh dan
berkomitmen,mendorong, serta mengawasi implementasi kebijakan
antikorupsi.
Mendorong dan melatih pegawai perusahaan dalam upaya melawan
korupsi dan suap, sertamemberikan insentif untuk setiap
kemajuan.
Mendorong kepedulian semua insan perusahaan, kontraktor,
pemasok, distributor terhadapupaya melawan korupsi dan suap.
Memastikan bahwa remunerasi manajemen dan pegawai adalah pantas
dan hanya untukjasa resmi yang diberikan.
Mendorong semua pihak terkait untuk melaporkan setiap
pelanggaran dan penyimpangantanpa rasa takut, melalui mekanisme
WBS.
Melaporkan tindakan kriminal kepada instansi penegak hukum.
Mendorong pihak lain yang terkait perusahaan untuk melakukan hal
sama, melawan korupsidan suap.
2. Nota Kesepahaman KPK Sejalan dengan upaya menjadi perusahaan
semen terkemuka ditingkatan regional maupun global, Semen Indonesia
dan entitas anakusaha terus mewujudkan komitmen melakukan
pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada tahun 2013 Semen
Indonesiadan Komisi Pemberantansan Korupsi(KPK) telah
menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penerapan Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nota
kesepahaman ini ditandatangani Direktur Utama Dwi Soetjipto
danWakil Ketua KPK Zulkarnain, dan dilaksanakan di Jakarta.
1) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., tidak akanmenawarkan atau
memberikan suap, gratifikasi atauuang pelicin dalam bentuk apapun
kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan
,perusahaan domestik atau asing untukmendapatkan berbagai bentuk
manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang
berlaku.
2) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., tidak akanmenawarkan atau
memberikan suap, gratifikasi atauuang pelicin dalam bentuk apapun
kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan,
perusahaan domestik atau asing terkait tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dilarang oleh perundangundanganyang berlaku.
3) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., bertanggungjawab mencegah
dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan
meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan system sesuai
tugas dan fungsinya.
Pelibatan KPK didasarkan pada pertimbangan bahwa pemberian
gratifikasi, adalah hal rawan yang dapat mengundang terjadinya
praktik korupsi yang dapat berlangsung pada berbagai tahapan
kegiatan usaha maupun operasional Perseroan. Bentuk gratifikasi
yang sering munculdan dapat digolongkan sebagai suap,di antaranya
adalah pemberian uangterima kasih setelah lelang, fasilitaswisata
dari rekan ke istri pejabat,dan uang rokok dalam
pemberianlayanan.
Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman,
Perseroan menyiapkan anggaran yang diperlukan dalam penerapan
pengendalian gratifikasi di lingkungan Perseroan, yang meliputi
antara lainkegiatan penyusunan aturan, Trainingof Trainer (ToT),
sosialisasi/diseminasi,pemrosesan pelaporan
penenerimaanhadiah/fasilitas, serta monitoring danevaluasi.
Semen Indonesia bersama KPK juga telah melakukan sosialisasi
mengenai gratifikasi. Sosialisasi diberikan kepada segenap karyawan
Perseroan, dan dihadiri jajaran Direksi. Kegiatan sosialisasi
dilaksanakan sebaga ibagian dalam rangka pencegahan tindak pidana
korupsi di lingkungan perusahaan melalui gratifikasi. Sosialisasi
ini mengingatkan kepada pegawai PT Semen Indonesai, bahwa uang
terima kasih setelah lelang, fasilitas wisata dari rekan ke istri
pejabat, uang rokok dalam pemberian layanan, adalah beberapa contoh
yang masuk kategori suap, harus ditolak dan harus dilaporkan ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara yang bukan gratifikasi suap, adalah penerimaan yang
berlaku umum berdasarkan kontrak yang sah atau karena melakukan
prestasi. Contoh: gaji dan pendapatan sah lainnya dari instansi,
kompensasi atas profesi di luar kedinasan, keuntungan undian,
kontes, kompetisi terbuka di luar kedinasan, serta makanan siap
saji yang berlaku umum dalam kedinasan.
Lebih lanjut dijelaskan, beberapa jenis gratifikasi diantaranya
bertujuan untuk mengambil hati pejabat publik sehingga diharapkan
memperoleh perlakuan khusus, apresiasi atau ungkapan terima kasih
atas layanan yang diberikan, hadiah sebagai wujud penghormatan dari
instansi satu kepada instansi yang berhubungan dengan jabatan yang
berlawanan dengan tugas dan kewajiban.
Perseroan memiliki mekanisme penyampaian informasi jika ada
dugaan terjadinya korupsi pada masing-masing perusahaan
(whistleblower policy atau WBP), denganmenyediakan kotak saran
SG-5000 yang menampung segala keluhan,pengaduan dan laporan dari
pihak internal maupun eksternal. Unit kerja yang bertanggung jawab
mengelola kotak saran tersebut secara periodic mencatat dan memilah
pengaduan.
3. Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi
PT semen Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk menerapkan
pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk,
dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.
1) Prinsip Dasar:
(a) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tidak akan menawarkan atau
memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun
kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan,
perusahaan domestic atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk
manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang
berlaku.
(b) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tidak akan meminta atau
menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam bentuk apapun
dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestic atau
perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku, dan
(c) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Bertanggung jawab untuk
mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya
dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan system
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk akan menerapkan dan
melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Semen
Indonesia (Persero) Tbk
3) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk akan mempersiapkan anggaran
yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di
lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang meliputi antara
lain kegiatan penyusunan aturan, Training of Trainers (ToT),
sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan
hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
4) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk akan menyediakan sumber daya
manusia, termasuk membentuk pelaksana pengendalian gratifikasi yang
bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi.
5) PT semen Indonesia dan KPK akan menjaga kerahasiaan data
pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali
diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Standar Etika Pada bulan Juli PT Semen Indonesia Persero, Tbk
menyelenggarakan pelatihan Etika Bisnis dan Etika Perilaku Antisuap
bersama tiga perusahaan BUMN diJawa Timur.Standar etika dengan
jelas mengatur:
1) Dilarang menerima, meminta hadiah danatau memberikan donasi
yang dapat menimbulkan dampak dan atau akan mempengaruhi proses
pengambilan keputusan dan atau menimbulkan pandangan
ketidakwajaran.
2) Dilarang mengizinkan atau menyetujui menerima hadiah atau
imbalan dan atau bingkisan dari pihak lain yang terkait dengan
maksud untuk memperoleh kemudahan atau fasilitas dari Perusahaan
yang berkaitan dengan kegiatan di Perusahaan
3) Dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung
ataupun tidak langsung kepada pejabat negara dan atau individu yang
mewakili mitra bisnis, yang dapatmempengaruhi pengambilan
keputusan
4) Dilarang memberikan donasi kepada partaipolitik atau seorang
atau lebih calon anggota badan legislatif maupun eksekutif sesuai
dengan ketentuan dan peraturanperundangan yang berlaku.
5) Dalam hal pihak lain memberikan hadiahatau imbalan yang
diyakini dapat menimbulkan dampak dan atau akan mempengaruhiproses
pengambilan keputusan danatau nilai hadiah atau imbalan yang
nilainyasama dengan atau lebih besar dari Rp.1.000.000,00 (satu
juta rupiah) atau setara,maka penerima diwajibkan untuk:
Mengembalikan dengan baik dan sesuaietiket yang berlaku.
Melaporkan kepada atasan langsung atau atasan tidak langsung,
apabila karena sesuatu hal hadiah atau imbalan tersebut tidak dapat
dikembalikan. Untuk itu, hadiah atau imbalan tersebut disimpan oleh
Sekretaris Perusahaanselaku compliance officer penerapanGCG,
kemudian akan dijadikan hadiah(doorprize) pada acara khusus
Perusahaan, dan disumbangkan untuk kepentingan umum.5. Pelatihan
Etika Bisnis dan Etika Perilaku Anti Suap
Salah satu bukti keseriusan perusahaan dalam memerangi korupsi
ditunjukkan dengan dengan penyelenggaraan pelatihan Etika Bisnis
dan Etika Perilaku Anti Suap .Terdapat tiga perusahaan BUMN di Jawa
Timur yang menandatangani fakta anti suap di KPK. Semen Indonesia
(saat itu masih Semen Gresik) merupakan perusahaan yang pertama.
Menyusul kemudian PT Pal dan PT Inka. Kegiatan pelatihan ini,
lanjut Dirut, akan dapat membawa manfaat dalam menciptakan
implementasi GCG dan menjalankan etika bisnis di perusahaan. Para
pembicara pelatihan antara lain Achmad Daniri Ketua Komite Nasional
Kebijakan Governance, Asis Marsuki dan Chrysanti Hasibuan Sedyono
dari Indonesia Business Links, Jakarta. Pelatihan ini antara lain
membahas pentingnya etika bisnis, dan tindak lanjut temuan
penyimpangan.C. Fraud Control PlanPT Semen Indonesia khususnya PT
Semen Padang mencanangkan program anti-kecurangan (anti-fraud),
yang diselenggarakan bersama Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatra Barat. Program anti-fraud
dilaksanakan melalui Fraud Control Plan (FCP), yang dirancang
secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan
pengungkapan kejadian yang berindikasi praktik kecurangan. FCP
memungkinkan manajemen fokus terhadap praktik kecurangan melalui
beberapa langkah. Di antaranya adalah
penciptaan lingkungan kondusif untuk mencegah dan mendeteksi
fraud
penilaian risiko yang secara khusus ditujukan untuk mencegah dan
mendeteksi fraud
informasi dan komunikasi internal dan eksternal untuk membangun
kepedulian untuk mencegah fraud. Perseroan memiliki mekanisme
penyampaian informasi jika ada dugaan terjadinya korupsi pada
masing-masing perusahaan (whistle blower policy atau WBP), dengan
menyediakan kotak saran SG-5000 yang menampung segala keluhan,
pengaduan dan laporan dari pihak internal maupun eksternal. Unit
kerja yang bertanggung jawab mengelola kotak saran tersebut secara
periodik mencatat dan memilah pengaduan.D. Fraud Pada Laporan
KeuanganKebijakan akuntansi Perseroan merefleksikan setiap
transaksi keuangan dan perubahan aset serta menjaminbahwa semua
transaksi keuangan tercatat secara akurat sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan Indonesia. Oleh karena itu:
a) Perseroan akan selalu memperbaiki kebijakan akuntansi yang
dimiliki agar selalu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
Indonesia.
b) Setiap Jajaran Perseroan yang bertanggung jawab atas
fungsi-fungsi keuangan harus memahami dan menjalankan kebijakan
perusahaan bidang keuangan secara konsisten.
c) Setiap Jajaran Perseroan yang bertanggung jawab atas
fungsi-fungsi keuangan harus memperlakukan informasi keuangan
sesuai dengan kewenangannya.E. Fraud Atas Transaksi1. Transaksi
Benturan KepentinganPT Semen Indonesia telah menetapkan peraturan
Transaksi Benturan Kepentingan, dimana ditegaskan bahwa pihak-pihak
internal maupun eksternal perseroan yang memiliki peluang
tersangkut dalam transaksi dimaksud dilarang terlibat dalam proses
pembuatan keputusan menyangkut transaksi tersebut. Dengan demikian,
seluruh bagian organ Perseroan dapat terhindar dari dominasi oleh
satu pihak terhadap pihak lainnya, bebas dari segala pengaruh dan
tekanan sehingga pengambilan keputusan mengenai transaksi yang
mengandung benturan kepentingan dapat dilakukan secara obyektif.
Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, seluruh jajaran.
Direksi tidak memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Seluruh Direksi juga tidak diperkenankan memiliki
saham pada perusahaan terafiliasi dengan Perseroan maupun saham
pada entitas anak.
2. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi PT Semen Indonesia
mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan
istimewa, yaitu PerusahaanPerusahaan di bawah Grup Semen Indonesia
dan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki pengurus yang sama
dengan dan/atau berasal dari Semen Indonesia. Transaksi dengan
pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dilakukan
secara transparan dan wajar sehingga kepentingan Pemegang Saham dan
Semen Indonesia tidak dirugikan3. Transaksi Orang Dalam (Insider
Trading)
Sebagai salah satu perusahaan publik yang terdaftar di BEI, PT
Semen Indonesia memiliki aturan mengenai transaksi orang dalam.
Selain diatur dalam kode etik, Perseroan telah mengeluarkan aturan
terkait hal ini dengan mangacu pada Undang-undang Pasar Modal
(Undang-Undang No. 8 tahun 1995, Penjelasan Pasal 95) tentang Pasar
Modal dan Peraturan BAPEPAM yang melarang Orang Dalam untuk membeli
atau menjual efek perusahaan tercatat, kecuali jika memenuhi
pengecualian sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. XI.C.1,
tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.
Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja Perseroan juga menyatakan
bahwa Perseroan memegang teguh peraturan perundang-undangan yang
berlaku mengenai informasi orang dalam khususnya dalam hal akses
informasi yang sensitif dan bersifat rahasia.
Dalam kasus-kasus tertentu, seperti pada saat Program Pembelian
Kembali Saham (Share Buy-back), PT Semen Indonesia mengeluarkan
pengumuman yang melarang Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan
untuk melakukan transaksi saham Perseroan selama program tersebut
berlangsung.F. Fraud Pengadaan Barang dan Jasa
PT Semen Indonesia menerapkan kebijakan pengadaan yang
transaparan dan akuntabel, memenuhi prinsip-prinsip efektifdan
efisien, terbuka dan bersaing adil dan tidak diskriminatif. Proses
pengadaan barang dan jasa diupayakan melalui persaingan yang sehat
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan
menghindariterjadinya transaksi benturan kepentingan.
G. Peran Auditor Internal dalam Pengelolaan Fraud
PT Semen Indonesia memiliki Internal Audityang merupakan Unit
Kerja Satuan Pengawas lnternal (5Pl), dan bertugas melaksanakan
fungsi pengawasan pada Perseroan.Guna mengefektifkan fungsi
pengawasan, Internal Audit secara berkesinambungan melakukan
pendekatan dari sebelumnya dengan model pendekatan detektif menjadi
preventif. Dengan perubahan ini, keberadaan Internal Audit kini
lebih berfungsi sebagai katalis dan tempat berkonsultasi dalam
penerapan mekanisme pengawasan, sekaligus menetapkan rencana dan
kebijakan perusahaan ke depan.
Aktivitas Internal Audit merupakan bagian dari proses Tata
Kelola Perusahaan yang memberikan jaminan atas sistem pengendalian
internal.Tujuan Perseroan menerapkan pengawasan dan pengendalian
intern mencakup:
Mendapatkan kepastian dipatuhinya seluruh peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh kegiatan operasional.
Termasuk dalam hal ini adalah ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, otoritas pengawas
pasar modal maupun kebijakan, ketentuan, dan peraturan intern yang
ditetapkan.
Memastikan tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang
benar, lengkap dan tepat waktu, terutama informasi-informasi
relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan.
Mendapatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan Perseroan,
meliputi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan
aset dan sumber daya lainnya serta dalam rangka melindungi
Perseroan dari risiko kerugian.
Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk
kecurangan/fraud dan pelanggaran aspek kehatihatian.
Selain itu audit internal yang dilaksanakan secara memadai
dinilai handal dalam pencegahan dan deteksi kecurangan (fraud),
yaitu dengan cara:
Internal audit secara berkesinambungan melakukan evaluasi
kelayakan prosedur yang berhubungan dengan pengendalian dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengendalian intern dalam
perusahaan
Menelaah keabsahan pengotorisasian, kelengkapan, penilaian,
pengklasifikasian, dan ketepatan waktu untuk memastikan bahwa
tindakan-tindakan yang menyimpang terhadap prosedur kerja tidak
terjadi
Pengevaluasian yang dilakukan terus-menerus atas kebijakan dan
prosedur kerja mendukung tercapainya efektifitas internal audit
dalam pencegahan dan deteksi kecurangan
ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN FRAUDDeskripsi pengelolaan
pencegahan fraud pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk pada
pembahasan sebelumnya dapat dianalisis kesesuaiannya terhadap
prinsip pengelolaan risiko fraud menurut pedoman yang dikeluarkan
AICPA dalam Managing The Business Risk of Fraud : A Practical Guide
tahun 2008. Matriks dan penjelasan atas analisis kesesuaian dengan
prinsip tersebut dapat dilihat sebagai berikut :
1. Fraud Risk Governance
Fungsi pengawasan pada Perseroan dijalankan oleh lnternal Audit
yang merupakan Unit Kerja Satuan Pengawas lnternal (SPl). lnternal
Audit merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka meningkatkan
kualitas transparansi, akuntabilitas dan fairness. Internal Audit
ini berperan dalam pengelolaan potensi risiko fraud dalam
Perseroan
Manajemen telah mencanangkan berbagai kebijakan pengelolaan
fraud diantaranya pada tahun 2013 diterapkan kebijakan penerapan
secara optimal atas Pedoman Sistem pelaporan pelanggaran (Whistle
blowing policy) sebagai bagian dari bukti komitmen manajemen
Perseroan dalam penerapan GCG
Meskipun telah diterapkan kebijakan pengendalian fraud seperti
WBS dan pengendalian gratifikasi akan tetapi belum secara jelas
mengatur monitoringnya.
2. Fraud Risk Assessment
Dalam Control Risk Self Assessment (CRSA) tidak diuraikan secara
eksplisit mengenai fraud risk
Perseroan telah mengidentifikasi potensi kejadian penyimpangan
termasuk kejadian kecurangan (fraud) dan pelanggaran aspek
kehati-hatian sebagai latar belakang diterapkannya Sistem
Pengawasan dan Pengendalian Intern
Tidak ada pengukuran likelihood dan dampak atas fraud risk
Dalam konteks risiko fraud yang dikenal perseroan adalah
implisit Perseroan telah melakukan risk response dengan menerapkan
langkah-langkah kebijakan terkait pengelolaan pencegahan fraud
seperti Whistleblowing, Pengendalian gratifikasi,dll
3. Fraud Prevention and Detection
Kontrol preventif telah diterapkan dengan adanya berbagai
prosedur pencegahan seperti Panduan Mencegah Korupsi (ISO
26000:2010), Standar Etika, Komitmen Pengendalian Gratifikasi
Traning dan pelatihan pegawai telah dilakukan seperti Pelatihan
Etika Bisnis dan Etika Perilaku Anti Suap yang dilakukan pada tahun
2012 Kontrol deteksi dilakukan dengan adanya mekanisme pelaporan
Whistleblowing 4. Fraud Reporting, Investigation, and
Resolution
Perseroan telah memiliki pedoman pelaporan fraud dengan adanya
mekanisme pelaporan Whistleblowing
Corrective Plan belum diatur secara eksplisit. Pada kebijakan
Whistleblowing dan anti-korupsi misalnya pedoman yang masih detail
hanya pada mekanisme pelaporan dan penjagaan kerahasiaan
pelapor
Perseroan belum secara jelas memiliki pedoman monitoring
pelaksanaan pengendalian fraud
COMPONENTSPRINCIPLESCHECKLIST
Fraud Risk Governance1Helps set the tone for fraud risk
management
2Encourage management to establish policies
3Responsible for monitoring the effectiveness of the
organizations fraud risk management programx
Fraud Risk Assessment4Identification fraud riskx
5Identify the potential fraud events or scenarios
6Assess the impact and likelihood of each riskx
7Decide what fraud risk responses are appropriate
Fraud Prevention and Detection8Prevention controls may include
policies, procedures, training and communication
9Detection controls may include manual or automated activities
that will recognize timely that a fraud has or is occurring
Fraud Reporting, Investigation and Resolution10Establishing a
reporting system to facilitate and encourage reporting of potential
fraud incidents
11Establishing a sound investigation processx
12Timely resolution will help ensure prosecution or disciplinary
actions can be takenx
matriks analisisPENUTUPKesimpulan
Risiko Fraud merupakan bagian dari risiko vital yang harus
dikelola oleh manajemen. Pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk,
risiko fraud tidak diidentifikasikan secara eksplisit dalam bagian
Manajemen Risiko seperti yang dicantumkan dalam dokumen Laporan
Tahunan. Namun secara umum Perseroan telah aware terhadap potensi
terjadinya fraud. Beberapa area seperti transaksi, laporan
keuangan, pengadaan barang dan jasa, SDM, serta aspek operasional
lain dianggap berpotensi timbulnya fraud. Struktur organisasi
Perseroan yang secara umum mengelola fraud saat ini adalah Internal
Audit Audityang merupakan Unit Kerja Satuan Pengawas lnternal (SPl)
yang melakukan pendekatan dari sebelumnya dengan model pendekatan
detektif menjadi preventif
Perseroan telah mengambil beberapa langkah preventif untuk
mencegah fraud diiringi dengan berbagai program terkait pengelolaan
dan pencegahan fraud seperti Whistleblowing Policy, kerjasama
dengan KPK dan pelatihan pegawai dalam pencegahan
korupsi,gratifikasi, dan suap. Apabila dibandingkan kesesuaian
pengelolaan fraud oleh Perseroan dengan teori prinsip pengelolaan
fraud, masih terdapat beberapa komponen yang belum terpenuhi untuk
dapat dikatakan efektif. Perseroan belum memberikan pedoman atas
pasca terjadinya risiko. Sebagai contoh proses tindak lanjut dari
fraud dalam hal pemberian punishment dan monitoring pengelolaan
fraud ini belum ditetapkan prosedur dan pedomannya. Kondisi ini
bisa disebabkan karena pengelolaan risiko fraud dalam Perseroan
masih prematur terbukti dari beberapa program yang baru dicanangkan
mulai akhir tahun 2013. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh
perubahan nama dan proses holding dari PT Semen Gresik ke PT Semen
Indonesia.Saran
Seiring perkembangan program pengelolaan fraud, Perseroan
diharapkan mampu menyempurnakan kebijakan pengelolaan fraud mulai
dengan identifikasi dan assessment secara eksplisit atas risiko
fraud dan memuat ketentuan mekanisme pelaporan gratifikasi dan
ketentuan untuk melakukan peninjauan dan menyempurnakan secara
berkala terhadapperangkat pendukung pengendalian gratifikasi dan
mengevaluasi pelaksanaannya secara berkala.
DAFTAR REFERENSIAnnual Report PT Semen Indonesia (Persero)
Tbk.2012
Annual Report PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.2013
Sustainability Report PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi
http://www.bumn.go.id/semenindonesia/berita/770/Ingatkan.Gratifikasi,.KPK.Sosialiasi.Ke.Karyawan.Semen.Indonesia
