1

1. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

MANAJEMEN PAJAK (TAX MANAGEMENT).

2. LATAR BELAKANG

Di setiap negara pajak merupakan sumber pendapatan dan memegang

peranan penting dalam perekonomian. Pemerintah telah membuat peraturan

mengenai pajak yang dikenakan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak

badan. Di Indoneisa peraturan tentang pajak penghasilan diatur dalam

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Perusahaan merupakan salah satu

subjek dari wajib pajak badan dan saat perusahaan menerima atau mendapat

penghasilan/pendapatan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib

pajak dan akan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang No.

36 Tahun 2008.

Menurut Mangoting (1999), bagi perusahaan pajak dianggap sebagai

biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu

untuk menguranginya. Perusahaan melakukan manajemen pajak dengan

tujuan untuk mengurangi atau menekan serendah mungkin kewajiban

pajaknya. Mangoting (1999) juga menyatakan bahwa manajemen pajak

merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban pajak yang benar tetapi jumlah

pajak dapat dikurangi atau ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba

dan likuiditas yang diharapkan oleh manajemen.

Menurut Suandy (2003), terdapat istilah yang sering digunakan dalam

meminimumkan kewajiban pajak yaitu tax avoidance dan tax evasion. Tax

2

avoidance merujuk kepada usaha meminimumkan kewajiban pajak yang

masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful), sedangkan tax evasion

merujuk kepada usaha meminimumkan kewajiban pajak yang melanggar

peraturan perpajakan (unlawful) (Suandy, 2003).

Menurut Darmadi dan Zulaikha (2013) ada beberapa cara yang dapat

dilakukan oleh perusahaan agar dapat memaksimalkan manajemen pajaknya,

yaitu dengan cara memaksimalkan insentif pajak (tax incentive). Ketika

kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan

hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat tax incentive yang dapat

mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan (Darmadi dan

Zulaikha, 2013).

Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk

mendapatkan insentif pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Hao

(2003) dan Richardson dan Roman (2007) menjelaskan bahwa perusahaan

yang berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang

berskala kecil. Hasil Penelitian oleh Derashid dan Hao (2003) dan Richardson

dan Roman (2007) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengauh negatif

terhadap tarif pajak efektif. Penelitian lain menyebutkan bahwa perusahan

yang berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala

kecil, ini dikarenakan adanya political cost yang menyebabkan jumlah beban

pajak menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya (Zimmerman dalam Derashid

dan Hao, 2003).

3

Perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang

digambarkan oleh Return On Assets (ROA) untuk memaksimalkan

manajemen pajak perusahaan. Tingginya tingkat profitabilitas yang dimiliki

perusahaan maka perusahaan akan dikenai pajak yang tinggi. Perusahaan

yang penghasilannya semakin besar akan menyebabkan semakin besar pajak

penghasilan yang dikenakan terhadap perusahaan (Richardson dan Roman,

2007). Hasil penelitian oleh Richardson dan Roman (2007) menemukan

bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Noor et al. (2010) menemukan

bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak

perusahaan, ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat efisiensi dan yang

memiliki pendapatan tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya

insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif

pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor et al.,

2010). Hasil penelitian oleh Noor et al. (2010) menemukan bahwa

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi pajak

perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap

tersebut. Beban depresiasi tersebut akan menjadi pengurang terhadap pajak

yang harus dibayar oleh perusahaan. Menurut Noor et al. (2010) perusahaan

yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan mendapatkan

keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat

4

mengurangi beban pajak perusahaan sehingga perusahaan membayar pajaknya

lebih rendah dari yang seharusnya. Hasil penelitian oleh Noor et al. (2010)

menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif

pajak efektif.

Penelitian tentang intensitas persediaan yang telah dilakukan oleh

Richardson dan Roman (2007), Noor et al. (2010), dan Chiou et al. (2012)

menemukan bahwa intensitas persediaan berakibat pada bertambahnya pajak

yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Bertambahnya jumlah pajak yang

dibayar oleh perusahaan dikarenakan tidak adanya faktor pengurang pajak

dalam kepemilikan persediaan. Hasil penelitian oleh Richardson dan Roman

(2007), Noor et al. (2010), dan Chiou et al. (2012) menemukan bahwa

intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

PSAK No 14 (Revisi 2008) menjelaskan jumlah pemborosan (bahan,

tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan

umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui

sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang timbul

akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan menjadi pengurang

jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Adanya hubungan linear antara

laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan

menyebabkan penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan

(Darmadi dan Zulaikha, 2013). Hasil penelitian oleh Darmadi dan Zulaikha

5

(2013) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap

manajemen pajak.

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya

biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut dan dapat digunakan sebagai

pengurang penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha

(2013) menemukan bahwa tingkat hutang perusahaan yang semakin besar

maka akan semakin baik manajemen pajak perusahaan. Hasil penelitian oleh

Darmadi dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa struktur modal (hutang)

tidak terbukti memepngaruhi manajemen pajak. Menurut Haryadi (2012)

hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan

memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Hasil penelitian oleh

Haryadi (2012) menemukan bahwa hutang perusahaan berpengaruh negatif

terhadap manajemen pajak.

Pemerintah dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 memberikan

fasilitas perpajakan kepada perseroan terbuka berupa pengurangan tarif

sebesar 5 %. Dengan adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif

pajak akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pajak yang akan

dibayarkan oleh perusahaan. Namun demikian menurut Darmadi dan Zulaikha

(2013) perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah fasilitas penurunan tarif

pajak dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan dengan

melihat pajak yang riil dibayarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian oleh

6

Darmadi dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa fasilitas perpajakan tidak

terbukti mempengaruhi manajemen pajak.

Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang

ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi

manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya

akuntabilitas. Menurut Minnick dan Tracy (2010) jumlah komisaris yang

lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen

untuk berinvestasi dalam manajemen pajak. Hasil penelitian oleh Minnick dan

Tracy (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara dewan

komisaris dengan manajemen pajak. Melinda dan Nur (2013) menyatakan

bahwa penambahan dewan komisaris dalam perusahaan dapat mencegah

perusahaan melakukan usaha agresif dalam manajemen pajak, sehingga

perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya terkait

dengan aturan yang berkaitan dengan pajak. Hasil penelitian oleh Melinda dan

Nur (2013) menemukan bahwa dewan komisaris mempengaruhi manajemen

pajak secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Melinda dan Nur (2013) menemukan

bahwa presentase komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan dalam penelitian Minnick

dan Tracy (2010) menjelaskan bahwa keberadaan komisaris independen akan

memberikan nilai positif terhadap nilai perusahaan setelah pajak, yang

kemudian meningkatkan kekayaan pemegang saham serta memberikan

7

pendorong yang signifikan dari kinerja bottom line. Semakin besar jumlah

komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa

memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-

tindakan para direktur eksekutif sehingga dapat mencegah perusahaan dalam

melakukan manajemen pajak.

Perusahaan dengan corporate governance yang baik akan memberikan

kompensasi kepada direksi atas kinerja yang telah dilakukannya. Dalam

penelitian Minnick dan Tracy (2010) menunjukkan hubungan negatif yang

signifikan antara kompensasi dengan tingkat pembayaran pajak perusahaan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Melinda dan Nur (2013)

menemukan bahwa besaran kompensasi kepada direksi berpengaruh positif

terhadap manajemen pajak perusahaan. Manajemen pajak merupakan tujuan

jangka panjang, maka diperkirakan perusahan yang memberikan kompensasi

yang tinggi akan berinvestasi lebih dalam hal manajemen pajak yang dapat

meminimalisasi tingkat pajak efektif.

Pemimpin perusahaan memiliki karakter yang berbeda-beda dalam

pangambilan keputusan. Dalam pengambilan risiko manajer dapat bersikap

risk averse, risk neutral, atau risk taking. Manajer yang bersikap risk averse

adalah manajer yang menyukai risiko, manajer yang risk neutral adalah

manajer yang netral terhadap risiko, sedangkan manajer yang bersikap risk

averse adalah manajer yang tidak menyukai risiko (Prasetya dan Baldric,

2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2011)

8

menemukan bahwa semakin eksekutif bersifat risk taker maka akan semakin

tinggi tingkat pernghidaran pajak (tax avoidence).

Dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan hasil dari peneliti-peneliti

terdahulu (Derashid dan Hao, 2003; Richardson dan Roman, 2007; Noor et

al., 2010; Chiou et al., 2012; Haryadi, 2012; Fatharani, 2012; Darmadi dan

Zulaikha, 2013; Melinda dan Nur, 2013; Minnick dan Tracy, 2010; Budiman

dan Setyono, 2011) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen

pajak sehingga penulis tertarik untuk meneliti kembali manajemen pajak

dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan

replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013),

dengan menambahkan beberapa variabel dari penelitian lain, yakni tambahan

tiga variabel (jumlah dewan komisaris, presentase komisaris independen,

kompensasi) dari penelitian Melinda dan Nur (2013) dan satu variabel

(karakter eksekutif) dari penelitian Budiman dan Setyono (2011). Berdasarkan

uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak (Tax

Management)”.

3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis

dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?

2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?

9

3. Apakah tingkat hutang perusahaan berpengaruh terhadap manajemen

pajak?

4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak?

5. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?

6. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak?

7. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manjemen pajak?

8. Apakah presentase komisaris independen berpengaruh terhadap

manajemen pajak?

9. Apakah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap

manajemen pajak?

10. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap manajemen pajak?

4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini

bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh ukuran perusahaan

terhadap manajemen pajak perusahaan.

2. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh profitabilitas terhadap

manajemen pajak perusahaan.

3. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh tingkat hutang

perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.

10

4. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh intensitas aset tetap

terhadap manajemen pajak perusahaan.

5. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh intensitas persediaan

terhadap manajemen pajak perusahaan.

6. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh fasilitas perpajakan

terhadap manajemen pajak perusahaan.

7. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh jumlah dewan

komisaris terhadap manajemen pajak perusahaan.

8. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh presentase komisaris

independen terhadap manajemen pajak perusahaan.

9. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh kompensasi dewan

komisaris dan dewan direksi terhadap manajemen pajak perusahaan.

10. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh karakter eksekutif

terhadap manajemen pajak perusahaan.

4.2. Manfaat Penelitian

1. Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai studi

Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.

2. Secara teoritis sebagai kajian untuk menambah pengetahuan penulis

khususnya dalam bidang perpajakan.

3. Secara praktis untuk menambah referensi hasil penelitian empiris terkait

dengan topik manajemen pajak baik bagi pembaca pada umumnya dan

bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

11

5. TINJAUAN PUSTAKA

5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian Derashid dan Hao (2003) bertujuan untuk memeriksa

hubungan antara tarif pajak efektif dan serangkaian faktor. Alat analisis yang

digunakan yaitu analisis regresi. Penelitian Derashid dan Hao (2003)

menggunakan data laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di

Busa Efek Kuala Lumpur tahun 1990-1999. Sampel dalam penelitian ini yaitu

perusahaan manufaktur dan hotel. Penelitian yang dilakukan menghasilkan

kesimpulan bahwa variabel ukuran perusahaan, hutang perusahaan, intensitas

aset tetap, intensitas persediaan, perbandingan nilai buku dan nilai pasar

perusahaan, dan ROA berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Perbedaan bisnis yang dijalankan berpengaruh negatif signifikan terhadap

tarif pajak efektif, perusahaan dalam sektor manufaktur dan sektor perhotelan

memiliki tarif pajak efektif lebih rendah daripada sektor lain. Untuk

kepemilikan modal oleh pemerintah pada penelitian ini tidak berpengaruh

terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian pada perusahaan Australia yang dilakukan oleh Richardson

dan Roman (2007) menguji faktor-faktor penentu variabilitas pajak efektif

perusahaan menggunakan analisis regresi. Richardson dan Roman (2007)

menggunakan sampel yang terdiri dari satu panel perusahaan Australia

emiten dikumpulkan dari database aspek keuangan selama periode 1997-2003.

Namun, tahun 2000 dikeluarkan karena ini adalah tahun pajak transisi. Hasil

12

penelitian yang tersebut adalah ukuran perusahaan, hutang finansial, intensitas

aset tetap, intensitas penelitian dan pengembangan berpengaruh negatif

terhadap tarif pajak efektif. Untuk variabel intensitas persediaan berpengaruh

positif terhadap tarif pajak efektif. Adanya reformasi pajak, akan

menyebabkan ukuran perusahaan, intensitas persediaan, ROA, dan intensitas

aset tetap berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Adanya reformasi

pajak akan menyebabkan variabel hutang finansial berpengaruh positif

terhadap tarif pajak efektif. Reformasi pajak juga menyebabkan variabel

intensitas penelitian dan pengembangan menjadi tidak berpengaruh signifikan

terhadap tarif pajak efektif.

Dalam penelitian yang dilakukan Noor et al. (2010) pada perusahaan

di Malaysia dengan tujuannya adalah untuk menguji tingkat tarif pajak efektif

perusahaan selama sistem penilaian resmi dan sistem penilaian rezim pajak.

Penelitian menggunakan analisis regrei dan data sampel dikumpulkan dari 316

perusahaan untuk tahun 1993-2006 yang terdaftar di Bursa Malaysia. Hasil

penelitian yang didapat adalah bahwa ukuran perusahaan dan intensitas

persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Untuk variabel

ROA, hutang perusahaan dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif

terhadap tarif pajak efektif. Untuk jenis usaha perusahaan didapatkan hasil

bahwa industri produk, pedagangan dan jasa, consumer product, pertanian,

teknologi dan properti memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah

dibanding sektor lain.

13

Penelitian lain yang dilakukan oleh Chiou et al. (2012) menyelidiki

faktor penentu ETR (Tarif Pajak Efektif) untuk perusahaan-perusahaan yang

terdaftar di pasar saham China (Shanghai dan Shenzen). Penelitian ini

menggunakan analisis regresi logistik dan data panel terdiri dari 360

perusahaan tahun 2004-2011 yang diperoleh dari database Jurnal Ekonomi

Taiwan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa kepemilikan

saham oleh pemerintah dan intensitas kepemilikan aset tetap tidak memiliki

pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Disisi lain, ukuran perusahaan, ROA

dan intensitas persediaan memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak

efektif. Ada juga variabel independen yang berpengaruh negatif terhadap tarif

pajak negatif, yaitu hutang perusahaan.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Haryadi (2012) dengan

tujuan untuk menguji pengaruh intensitas modal (capital Intensity), leverage

dan ukuran perusahaan (size) terhadap Tarif Pajak Efektif dengan

menggunakan analisis regresi berganda pada perusahaan pertambangan di BEI

pada tahun 2010 dengan 2011 sebanyak 27 perusahaan. Hasil penelitian

menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tarif pajak

efektif. Variabel hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak

efektif, dan yang terakhir variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh

signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Fatharani (2012) untuk

menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan, reformasi perpajakan, dan

14

hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif. Penelitian ini menggunakan

analisis regresi berganda dan sampel dalam penelitian ini adalah 53

perusahaan yang terdaftar di BEI untuk tahun 2007-2010.Hasil penelitian ini

adalah variabel karakteristik kepemilikan, hubungan politik, dan pendanaan

tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Variabel

reformasi perpajakan, ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif

terhadap tindakan pajak agresif.

Penelitian lain yang dilakukan di Indonesia oleh Darmadi dan

Zulaikha (2013) menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan,

struktur modal (hutang), profitabilitas, intensitas aset tetap, intensitas

persediaan dan fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak dengan

menggunakan indikator tarif pajak efektif. Dalam penelitian ini menggunakan

analisis regresi berganda dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012 sebanyak 73 perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif intensitas aset

tetap dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Hasil lain

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap

manajemen pajak. Struktur modal (hutang), profitabilitas dan fasilitas

perpajakan tidak terbukti mempengaruhi manajemen pajak.

Penelitian lain yang dilakukan di Indonesia oleh Melinda dan Nur

(2013) menyelidiki pengaruh tata kelola perusahaan terhadap perilaku

manajemen pajak. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi

15

berganda. Sampel penelitian ini adalah sektor manufaktur pada tahun 2009-

2011. Total sampel penelitian adalah 153 perusahaan yang memenuhi kriteria

sebagai sampel penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah

dewan komisaris, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan tingkat hutang

perusahaan mempengaruhi manajemen pajak secara signifikan. Sementara itu,

persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan dewan

direksi, dan beda tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen

pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Minnick dan Tracy (2010) menyelidiki

bagaimana tata kelola perusahaan yang berperan dalam manajemen pajak

jangka panjang. Data perusahaan yang dikumpulkan yang ada di daftar S&P

500 tahun 1996-2005. Menggunakan variabel independen yaitu Increase pay

performance, external governance dan variabel dependen yaitu tax

management. Hasil penelitian menemukan hubungan positif antara dewan

komisaris dengan GETR dan CETR. Temuan lainnya yakni kompensasi

dalam bentuk insentif jangka panjang bagi dewan komisaris dan direksi akan

memotivasi untuk melakukan tax management. Hasil penelitian tersebut

menambah wawasan tentang bagaimana tata kelola dapat membantu

meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan Budiman dan Setyono (2011) mengkaji

adanya pengaruh karakter eksekutif di dalam perusahaan terhadap terjadinya

penghindaran pajak (tax avoidance). Objek penelitian yang digunakan adalah

16

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia

periode 2006-2010. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear

berganda dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 41 perusahaan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter risk taker

secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya penghindaran

pajak (tax avoidance).

Penelitian ini merujuk pada penelitian Darmadi dan Zulaikha (2013),

dimana persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

a. Sama-sama menggunakan variabel manajemen pajak sebagai variabel

dependen.

b. Sama-sama menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

sebagai sampel penelitian.

Adapun perbedaan ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

a. Periode pengamatan penelitian terdahulu pada tahun 2011-2012

sedangkan dalam penelitian ini pada tahun 2010-2013.

b. Penelitian terdahulu menggunakan 6 variabel independen sedangkan

dalam penelitian ini ada tambahan 4 variabel independen sehingga

variabel independen dalam penelitian ini menjadi 10 variabel.

5.2. Landasan Teori

5.2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan William (1976) menjelaskan teori agensi adalah kontrak

antara satu atau beberapa principal yang menyewa orang lain (agent) untuk

17

melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang meliputi pendelegasian

wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Dalam pendelegasian

wewenang pemilik (principal) kepada manajer (agent), manajemen diberi hak

untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik.

Teori keagenan juga mengimplikasikan terdapat asimetri informasi

antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai prinsipal. Manajemen

sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan

keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan

memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat

dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing

pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran

yang dikehendaki sehingga munculah informasi asimetri antara manajemen

(agent) dengan pemilik (principal) yang dapat memberikan kesempatan

kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management)

dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja

ekonomi perusahaan (Irfan dalam Melinda dan Nur, 2013) .

Dalam pelaksanaan kontrak akan timbul biaya agensi (agency cost),

yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik,

seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan (Masri dan Dwi,

2012). Timbulnya manajemen pajak sangat dipengaruhi oleh agency problem.

Masri dan Dwi (2012) menjelaskan masalah agensi yang muncul dengan

adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara

18

para pihak, satu sisi manajer sebagai agent menginginkan peningkatan

kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak.

5.2.2. Pajak

Adriani dalam Sumarsan (2013) mendefinisikan pajak sebagai iuran

masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, Sumarsan (2013)

menyimpulkan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara

lain sebagi berikut :

a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrator pajak).

c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/ anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

19

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran

pembangunan (Sumarsan, 2013). Berdasarkan hal diatas, Sumarsan (2013)

menjelaskan ada beberapa fungsi dari pajak, yaitu :

1. Fungsi Penerima (Budgetair)Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas

negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (Reguerend)Pajak berfungsi sebagi alat untuk mengatur struktur pendapatan di

tengah masyarakat dan sturktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

5.2.3. Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat

dilakukan melalui manajemen pajak. Lumbantoruan dalam Suandy (2003)

menyatakan bahwa manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi

kewajiban pajak yang benar tetapi jumlah pajak dapat dikurangi atau ditekan

seredah mungkin untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan.

Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang

dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari

sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak

menganut prinsip the last and latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal

20

mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang

dan peraturan perpajakan (Melinda dan Nur, 2013).

Suandy (2003) menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dengan

adanya manajemen pajak adalah:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.

2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak

dapat terpenuhi Suandy (2003), fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh

perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah

implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

3. Pengendalian Pajak (Tax Control)Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan

pengendalian pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

21

Cara meneliti manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan

adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif

didefinisikan oleh Haryadi (2012) merupakan perbandingan antara pajak rill

yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan

adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran

secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan

kewajiban pajak perusahaan. Karena apabila perusahaan memiliki persentase

tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan

kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang

ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada

maka dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial

(Haryadi, 2012).

5.2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan indikator untuk mengukur tahap

kedewasaan suatu perusahaan. Perusahaan besar adalah perusahaan yang

memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total

aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam

perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan

besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil (Darmadi dan Zulaikha,

2013).

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung

memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang

22

memiliki skala lebih kecil untuk melakukan manajemen pajak (Noor et al.,

2007). Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar

manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk

menekan biaya pajak perusahaan. Nicodème (2007) berpendapat bahwa

perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak

dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Dengan banyaknya

sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin

besar biaya pajak yang dapat diminimalisir oleh perusahaan.

5.2.5. Profitabilitas

Atarwaman (2011) menjelaskan bahwa profitabilitas selain digunakan

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk

mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang

dimiliki. Selisih antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan akan

dikurangkan dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan apakah

mendapatkan laba atau merugi dari kegiatan usaha perusahaan (Darmadi dan

Zulaikha, 2013).

Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa

manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya

yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan yang diterima oleh

perusahaan lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan

pendapatan (Atarwaman, 2011). Perusahaan yang menerima penghasilan atau

mendapatkan laba dari kegiatan usahanya diwajibkan untuk membayar pajak

23

atas penghasilan yang diterima. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1

menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang

menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Semakin besar

penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan berpengaruh pada besarnya

pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Richardson dan

Roman, 2007).

5.2.6. Tingkat Hutang Perusahaan

Hutang adalah sumber pembiayaan eksternal yang merupakan

kewajiban keuangan kepada pihak lain. Tingkat hutang adalah besar kecilnya

kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan

harus dibayar dengan kas, barang dan jasa di waktu yang akan datang. Dalam

hal ini hutang berbanding terbalik dengan laba sehingga jika utang semakin

besar maka laba akan semakin kecil dengan penambahan beban bunga.

Terkait dengan pajak, semakin besar laba yang diperoleh maka akan semakin

besar pula kewajiban pajaknya (Tiearya, 2012).

Masri dan Dwi (2012) menjelaskan bahwa pemilihan hutang dan

modal sebagai sumber pendanaan merupakan keputusan penting yang dapat

mempengaruhi nilai perusahaan. Adanya biaya bunga pada hutang menjadi

pertimbangan penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan oleh perusahaan

(Masri dan Dwi, 2012). Modigliani dan Miller dalam Masri dan Dwi (2012)

menjelaskan bahwa biaya bunga merupakan faktor pengurang pajak

penghasilan sehingga dapat digunakan untuk menghemat pajak. Hutang dalam

24

perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio leverage atau tingkat

hutang dalam perusahaan.

5.2.7. Intensitas Aset Tetap Perusahaan

Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di

dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan) sebagian besar perusahaan, terutama

perusahaan padat modal seperti perusahaan manufaktur. Martani et.al (2012)

mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud yang :

a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau

jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.

b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Martani et.al (2012) menjelaskan bahwa aset tetap suatu entitas

memiliki masa manfaat lebih dari satu periode, dan seiring dengan pemakaian

aset tetap tersebut maka kemampuan potensial aset tetap tersebut untuk

menghasilkan pendapatan akan semakin berkurang. Oleh karena itu, biaya

perolehan aset tetap harus dialokasikan sepanjang umur dari aset tersebut

secara sistematis. Depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap

untuk menyusutkan nilai secara sistematis slema periode manfaat dari aset

tersebut (Martani et.al, 2012). Dalam manajemen pajak, depresiasi dapat

dijadikan sebagai pengurang beban pajak.

5.2.8. Intensitas Persediaan

Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu

entitas baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya

25

(Martani et.al, 2012). PSAK No. 14 (revisi 2008) mendefinisikan persediaan

sebagai aset yang; (i) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; (ii)

dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; (iii) dalam bentuk bahan atau

perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Investasi persediaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan

rasio perbandingan antara jumlah persediaan dengan total aset (Richardson

dan Roman, 2007). Rasio ini dapat digunakan untuk analisis apakah investasi

perusahaan terhadap persediaan telah sesuai dengan kebutuhan atau malah

terjadi pemborosan.

PSAK No. 14 (revisi 2008) menjelaskan bahwa biaya tambahan yang

timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari

biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya.

Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai

beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan

laba perusahaan (Darmasi dan Zulaikha, 2013). Ketika perusahaan mengalami

penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai

dengan laba yang diterima oleh perusahaan.

5.2.9. Fasilitas Perpajakan

Tarif pajak badan ditentukan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang

No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2) yang berisi tarif pajak penghasilan wajib

pajak badan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku

sejak tahun pajak 2010. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 terdapat

26

fasilitas pengurangan tarif pajak badan untuk wajib pajak badan yang paling

sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan sahamnya

diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Peraturan ini tercantum dalam

pasal 17 ayat (2b) yang berisi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk

perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah

keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar

5% lebih rendah daripada tarif PPh wajib pajak badan yang sedang berlaku.

Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 didapat dua tarif

pajak untuk wajib pajak badan, yaitu 25% (dua puluh lima persen) bagi

perusahaan yang tidak dan/atau memperjual-belikan sahamnya di bursa efek

di Indonesia kurang dari 40% dari total saham yang ada, dan 20% (dua puluh

persen) bagi perusahaan yang memperdagangkan minimal 40% (empat puluh

persen dari keseluruhan sahamnya pada bursa efek di Indonesia. Dengan

adanya perbedaan tarif pajak, maka akan mengakibatkan perbedaaan

pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

5.2.10. Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam urutan manajemen merupakan tingkatan

tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan

sentral dalam corporate governance karena hukum perseroan memusatkan

tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan komisaris. Fungsi

komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan

27

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka

menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

(Melinda dan Nur, 2013). Jumlah anggota komisaris yang tepat juga

bergantung pada sektor industri perusahaan tersebut, karena akan turut

menentukan jenis kompetensi yang sebaiknya dimiliki oleh dewan komisaris

secara keseluruhan. Ukuran dewan komisaris yang besar akan dapat membuat

proses mencari kesepakatan dan proses membuat keputusan menjadi sulit,

membutuhkan waktu yang lama dan bertele-tele (Sudana dan Putu, 2011).

5.2.11. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan

lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (Ujiyantho dan

Bambang, 2007)

Rifai (2009) menjelaskan bahwa keberadaan komisaris independen

dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif, independen dan

untuk menjaga fairness serta memberikan keseimbangan antara kepentingan

pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan

pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan stakehorlder lainnya.

Komisaris independen sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang

ada di Indonesia terutama bagi perusahaan publik. Dengan adanya komisaris

28

independen semua pihak yang berkepentingan mendapatkan manfaat yang

besar, terutama terbentuknya situasi yang suitable dengan prinsip Good

Corporate Governance, dimana komisaris dapat memberikan pandangan

dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi (Rifai, 2009).

5.2.12. Kompensasi

Menurut Hariandja (2005) kompensasi adalah keseluruhan balas jasa

yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di

organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah,

bonus, insentif dan tunjangan lainnya. Mathis dan Jhon (2006) menjelaskan

bahwa ada beberapa jenis kompensasi, yaitu :

a. Gaji, merupakan imbalan kerja yang tetap untuk setiap periode tanpa menghiraukan jumlah jam kerja.

b. Upah, merupakan imbalan kerja yang dihitung secara langsung berdasarkan pada jumlah waktu kerja.

c. Penghasilan tidak tetap, merupakan jenis kompensasi yang dihubungkan dengan jinerja individual, tim, atau organisasional.

d. Tunjangan, merupakan sebuah penghasilan tidak langsung yang diberikan untuk seorang karyawan atau sekelompok karyawan sebagai bagian dari keanggotaan organisasional.

Menurut Melinda dan Nur (201) Kompensasi bertujuan untuk

menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik

perusahaan. Selain itu kompensasi juga bertujuan untuk memotivasi pengelola

dan penasihat perusahaan, dalam hal ini dewan komisaris dan direksi, agar

memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal

(Melinda dan Nur, 2013). Bagi perusahaan, kompensasi memiliki arti penting

29

karena kompensasi mencerminkan upaya perusahaan dalam mempertahankan

dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

5.2.13. Karakter Eksekutif dan Risiko Perusahaan (Corporate Risk)

Pimpinan perusahaan eksekutif memiliki karakter yang berbeda-beda

dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Pertimbangan seseorang

manajer tentang risiko didasarkan pada preferensi kepribadian seseorang

tersebut. Dalam pengambilan risiko manajer dapat bersikap risk averse, risk

neutral, atau risk taking. Manajer yang bersikap risk averse adalah manajer

yang menyukai risiko, manajer yang risk neutral adalah manajer yang netral

terhadap risiko, sedangkan manajer yang bersikap risk averse adalah manajer

yang tidak menyukai risiko (Prasetya dan Baldric, 2012). Jenis karakter

individu (exekutive) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah

mereka merupakan risk-taking atau risk-averse tercermin pada besar-kecilnya

risiko perusahaan (corporate risk) yang ada.

Semakin tinggi risiko perusahaan (corporate risk) maka eksekutif

semakin memiliki karakter risk taker, demikian sebaliknya (Budiman dan

Setiyono, 2011). Terkait dengan karakter eksekutif, Lewellen (2006)

menyebutkan bahwa karakter eksekutif yang risk taker lebih berani membuat

keputusan melakukan pembiayaan dari hutang, mereka memiliki informasi

yang lengkap tentang biaya dan manfaat dari hutang tersebut.

30

5.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pusataka diatas maka dapat digambarkan

kerangka konseptual sebagai berikut:

Keterangan :

Hubungan pasrsial

Hubungan simultan

Fasilitas Perpajakan (X6)

Manajemen Pajak(Y)

Intensitas Persediaan (X5)

Intensitas Aset Tetap (X4)

Tingkat Hutang (X3)

Profitabilitas (X2)

Jumlah Dewan Komisaris (X7)

Presentase Komisaris Independen (X8)

Ukuran Perusahaan (X1)

Karakter Eksekutif (X10)

Jumlah Kompensasi (X9)

31

5.4. Pengembangan Hipotesis

5.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan

mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-

tujuan tertentu. Penelitian Derashid dan Hao (2003) menjelaskan bahwa

perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak

lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil, ini disebabkan karena

perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat

digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Hasil Penelitian Derashid

dan Hao (2003) menemukan banwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif

signifikan terhadap tarif pajak efektif. Untuk Hasil penelitian Darmadi dan

Zulaikha (2013) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran

perusahaan terhadap manajemen pajak yang menggambarkan bahwa

perusahaan berskala besar membayar pajak yang besar dan juga sebaliknya.

Dari penjabaran di atas, dapat diambil hipotesis bahwa:

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

5.4.2. Pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar

pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah.

Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan

berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Richardson

dan Roman (2007) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki

32

profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan

yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Roman (2007)

profitabilitas digambarkan dengan ROA. Tingkat ROA perusahaan yang

semakin tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi, karena adanya

dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dan

diterima oleh perusahaan. Hasil penelitian Richardson dan Roman (2007)

menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. .

Penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Hao (2003), mendapatkan hasil

bahwa profitabilitas tidak terbukti mempengaruhi manajemen pajak. Dari

uraian di atas didapat hipotesis ketiga yaitu:

H2 : Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap

manajemen pajak.

5.4.3. Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Manajemen

Pajak

Hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak

perusahaaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang. Menurut Darmadi

dan Zulaikha (2013), jika biaya bunga hutang dapat digunakan untuk

menekan beban pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih

menggunakan hutang untuk pendanaan guna mendapatkan benefit berupa

biaya bunga hutang. Biaya bunga hutang yang timbul akan digunakan sebagai

pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hasil

33

penelitain Darmadi dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa hutang tidak

terbukti mempengaruhi manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan oleh

Derashid dan Hao (2003), mendapatkan hasil bahwa hutang perusahaan

berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang menggambarkan bahwa

hutang perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan. Dari

uraian di atas dapat diambil hipotesis kedua yaitu:

H3 : Tingkat hutang perusahaan berpengaruh terhadap manajemen

pajak.

5.4.4. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Perusahaan Terhadap

Manajemen Pajak

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi

perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan

dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset

tetap. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan untuk

berinvestasi dalam aset tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan

berupa depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak (Darmadi

dan Zulaikha, 2013).

Dengan memanfaatkan adanya depresiasi, manajer dapat

meningkatkan kinerja perusahaan untuk tercapainya kompensasi kinerja

manajer yang diinginkan. Penelitian yang telah dilakukan Derashid dan Hao

(2003), Richardson dan Roman (2007), Noor et al. (2010) dan Darmadi dan

Zulaikha (2013) mendapatkan hasil bahwa variabel intensitas aset tetap

34

berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif sehingga variabel intesitas

aset tetap berpengaruh positif manajemen pajak. Dengan adanya uraian di atas

didapat hipotesis keempat yaitu:

H4 : Intensitas aset tetap perusahaan berpengaruh terhdap manajemen

pajak.

5.4.5. Pengaruh intensitas persediaan perusahaan berpengaruh

terhadap manajemen pajak

Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan

menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. PSAK No. 14 (revisi 2008)

mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus

dikeluarkan dari dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam

periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar

akan menyebabkan penurunan laba perusahaan.

Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena

banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Disisi lain,

manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung

untuk menekan beban pajak. Cara yang akan digunakan manajer adalah

dengan membebankan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba

perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan (Darmadi

dan Zulaikha, 2013). Hasil dari penelitian Darmadi dan Zulaikha (2013)

menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap

manajemen pajak. Jika laba perusahaaan mengecil, maka akan menyebabkan

35

menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dari uraian di atas dapat

diambil hipotesis kelima yaitu:

H5 : Intensitas persediaan perusahaan berpengaruh terhdap manajemen

pajak.

5.4.6. Pengaruh Pemberian Fasilitas Perpajakan Terhadap Manajemen

Pajak

Manajer akan berusaha lebih keras untuk menekan beban pajak ketika

perusahaannya tidak mendapatkan fasilitas pengurang pajak. Manajer yang

perusahaanya tidak mendapatkan fasilitas akan semakin agresif dalam

mencari celah dalam aturan-aturan perpajakan agar dapat menekan beban

pajak (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Dengan menekan beban pajak maka

akan meningkatkan kinerja perusahaan demi tercapainya tujuan pribadi yaitu

mendapatkan kompensasi yang besar. Hasil penelitian Darmadi dan Zulaikha

(2013) menemukan bahwa fasilitas perpajakan tidak terbukti mempengaruhi

manajemen pajak. Dari uraian yang ada dapat diambil hipotesis keenam yaitu:

H6 : Pemberian fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen

pajak.

5.4.7. Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak

Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum good

corporate governance, peran dewan komisaris sangat diperlukan. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Jensen dan William (1976) bahwa dewan komisaris

36

sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengontrol

tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka.

Adanya hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan keefektifan

fungsi pengawasan. Minnick dan Tracy (2010) menyatakan bahwa jumlah

komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk

meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak. Hasil

penelitian Minnick dan Tracy (2010) menemukan hubungan positif antara

dewan komisaris dengan manajemen pajak. Coles et al. (2008) dalam Melinda

dan Nur (2013) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal

berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan

yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal

kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Hasil penelitian

Melinda dan Nur (2013) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris

mempengaruhi manajemen pajak secara signifikan. Dari uraian yang ada

dapat diambil hipotesis ketujuh yaitu :

H7 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak.

5.4.8. Pengaruh Presentase Komisaris Independen Terhadap

Manajemen Pajak

Menurut Melinda dan Nur (2013) semakin besar jumlah komisaris

independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa

memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-

tindakan para direktur eksekutif. Keberadaan komisaris independen

37

diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh

direksi sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi

yang luas terhadap stakeholders-nya (Melinda dan Nur, 2013).

Komisaris independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk

mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal

secara langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar

oleh posisi equity mereka (Melinda dan Nur, 2013). Hasil penelitain Melinda

dan Nur (2013) menemukan bahwa presentase komisaris independen tidak

berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan. Dalam

penelitian Minnick dan Tracy (2010) menjelaskan bahwa adanya nilai positif

terhadap nilai perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan

kekayaan pemegang saham serta memberikan pendorong yang signifikan dari

kinerja bottom line. Dari uraian yang ada dapat diambil hipotesis kedelapan

yaitu :

H8 : Presentase komisaris independen berpengaruh terhadap

manajemen pajak.

5.4.9. Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi

Terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan dengan corporate governance yang baik akan memberikan

kompensasi kepada direksi atas kinerja yang telah dilakukannya, bukan

karena keberuntungan semata (Bertrand dan Sendhil, 2001). Tujuan dari

kompensasi adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham

38

dengan kepentingan pengelola aset. Kompensasi dapat memberikan insentif

jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif stock option maupun

memberikan insentif jangka pendek dengan menggunakan kompensasi dalam

bentuk uang (Melinda dan Nur, 2013).

Dalam penelitiannya mengenai hubungan antara tingkat pajak efektif

perusahaan dengan pengukuran kinerja CEO dan manajer, Phillips (2003)

dalam Melinda dan Nur (2013) berpendapat bahwa pemberian kompensasi

berperan memotivasi kinerja manajer dalam meminimalisasi tingkat pajak

efektif perusahaan. Manajemen pajak merupakan tujuan jangka panjang, maka

diperkirakan perusahan yang memberikan kompensasi yang tinggi akan

berinvestasi lebih dalam hal manajemen pajak yang dapat meminimalisasi

tingkat pajak efektif (Melinda dan Nur, 2013). Hasil penelitian Melinda dan

Nur (2013) menemukan bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan

terhadap manajemen pajak perusahaan. Dari uraian yang ada dapat diambil

hipotesis kesembilan yaitu:

H9 : Jumlah kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi

berpengaruh terhadap manajemen pajak.

5.4.10. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Manajemen Pajak

Risiko perusahaan diindikasikan dari seberapa jauh perusahaan

dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi risiko perusahaan (corporate risk) maka

eksekutif semakin memiliki karakter risk taker, demikian sebaliknya

(Budiman dan Setiyono, 2012). Terkait dengan karakter eksekutif, Lewellen

39

(2006) menyebutkan bahwa karakter eksekutif yang risk taker lebih berani

membuat keputusan melakukan pembiayaan dari hutang, mereka memiliki

informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat dari hutang tersebut.

Manfaat dari penghindaran pajak adalah penghematan pajak lebih besar yang

berpotensi meningkatkan arus kas dan mengurangi beban pajak pada laporan

keuangan (Guire at al., 2011). Hasil penelitain dai Budiman dan Setiyono

(2012) menemukan bahwa eksekutif yang memiliki karakter risk taker secara

signifikan memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Penghindaran

pajak (tax avoidence) merupakan salah satu strategi dalam manajemen pajak.

Dari uraian yang ada dapat diambil hipotesis kesepuluh yaitu:

H10 : Karekter eksekutif berpengaruh terhadap manajemen pajak

6. METODE PENELITIAN

6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

asosiatif. Menurut Sugiyono (2013) penelitian asosiatif merupakan suatu

penelitian yang bersifat menganalisis hubungan suatu variabel atau lebih.

Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal yaitu

hubungan yang bersifat sebab akibat.

6.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2013 yang diperoleh

40

melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) di www.idx.co.id, dan

Indonesian Capital Market Directory (ICMD).

6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh

dari dokumen-dokumen atau catatan yang sudah tersedia. Data tersebut

diperoleh dari situs yang dimiliki Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni

www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) selama

periode pengamatan dibutuhkan.

6.4. Populasi dan Sampel

6.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek indonesia (BEI).

6.4.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Bila populasi besar, dan

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat

menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2013).

41

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive

sampling, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak dan menggunakan

kriteria-kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini

adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2013.

2. Perusahaaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan

yang telah diaudit pada tahun 2010-2013.

3. Data-data mengenai variabel-variabel yang diteliti tersedia dengan

lengkap dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun 2010-2013.

4. Laporan keuangan perusahaan diterbitkan menggunakan mata uang

rupiah.

5. Perusahaan manufaktur yang mengalami laba selama tahun 2010-2013.

Kriteria ini digunakan karena pajak penghasilan dikenakan atas laba yang

diperoleh perusahaan, sehingga ketika perusahaan merugi, perusahaan

tidak dikenai pajak penghasilan

42

Tabel 1

Hasil Seleksi Sampel Penelitian

No. Keterangan Jumlah1 Perusahaan manuaktur yang terdaftar (listing) di BEI

periode tahun 2013146

2 Perusahaan manufaktur yang merugi (13)3 Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang

asing(21)

4 Perusahaan manufaktur yang tidak melaporkan laporan keuangan tahun 2010-2013

(15)

5 Tidak lengkap (75)6 Jumlah perusahaan (sampel) 22

Jumlah observasi 88Sumber data : http://www.idx.co.id (data diolah) 2013

6.5. Jenis dan Sumber Data

6.5.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang dapat diukur

dengan satuan hitung (Sugiyono, 2013). Data kuantitatif yang digunakan

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang

diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

6.5.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena data yang diperoleh

merupakan data dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh

pihak lain serta telah dipublikasikan. Data dalam penelitian ini diperoleh

melalui situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan ICMD.

43

6.6. Identifikasi dan Klasifikasi Variabel

6.6.1. Identifikasi Variabel

1. Manajemen Pajak

2. Ukuran Perusahaan

3. Profitabilitas

4. Tingkat Hutang Perusahaan

5. Intensitas Aset Tetap

6. Intensitas Persediaan

7. Fasilitas Perpajakan

8. Jumlah Dewan Komisaris

9. Presentase Komisaris Independen

10. Jumlah Kompensasi

11. Karakter Eksekutif

6.6.2. Klasifikasi Variabel

1. Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi

oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

manajemen pajak.

2. Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang besar kecil

nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel independen dalam

penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat hutang

perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, fasilitas

44

perpajakan, jumlah dewan komisaris, presentase komisaris independen,

jumlah kompensasi, karakter eksekutif.

6.7. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dari masing-masing variabel akan dijelaskan

sebagai berikut :

6.7.1. Manajemen Pajak

Definisi manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan

serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan

manajemen (Lumbantoruan dalam Suandy, 2003). Manajemen pajak dalam

penelitian ini menggunakan proxy tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif

perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus yang digunakan

Darmadi dan Zulaikha (2013) :

Beban pajakTarif Pajak Efektif =

Laba Sebelum Pajak

6.7.2. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah

perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan (Darmadi

dan Zulaikha, 2013). penelitian ini menggunakan proxy total aset perusahaan

untuk menentukan ukuran perusahaan. Untuk mengukur skala perusahaan

dapat menggunakan rumus yang digunakan Darmadi dan Zulaikha (2013) :

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)

45

6.7.3. Profitabilitas

Definisi profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisiensi

penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara

modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai (Darmadi dan

Zulaikha, 2013). Penelitian ini menggunakan proxy rasio return on aset

(ROA) untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan

dapat dihitung dengan rumus yang digunakan Darmadi dan Zulaikha (2013) :

Laba Sebelum PajakROA =

Total Aset

6.7.4. Tingkat Hutang Perusahaan

Definisi hutang adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat

digunakan perusahaan untuk membiayai pengeluarannya (Darmadi dan

Zulaikha, 2013). Rasio hutang digunakan untuk menggambarkan total aset

perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Hutang dalam penelitian ini diproxy

dengan rasio hutang perusahaan. Rasio hutang dapat dihitung dengan cara

membandingkan nilai buku seluruh hutang (debt = D) dibagi dengan total

aktiva. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pengukuran tingkat hutang

perusahaan dapat diukur dengan rumus yang digunakan Darmadi dan

Zulaikha (2013) :

Total HutangRasio Hutang =

Total Aset

46

6.7.5. Intesitas Aset Tetap

Definisi intensitas aset tetap adalah gambaran besarnya aset tetap yang

dimiliki oleh perusahaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Penelitian ini

menggunakan proxy intensitas aset tetep untuk menggambarkan intensitas aset

tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dalam penelitian ini dapat

dihitung dengan cara total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan

dengan total aset perusahaan, sesuai dengan rumus yang digunakan Darmadi

dan Zulaikha (2013) :

Total Aset TetapIntensitas Aset Tetap =

Total Aset

6.7.6. Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar

perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan

(Darmadi dan Zulaikha, 2013). Variabel intensitas aset tetap menggunakan

proxy rasio intensitas persediaan. Rasio intensitas persediaan dapat dihitungan

dengan cara nilai persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan

total aset perusahaan. Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa

intensitas persediaan dapat diukur dengan rumus yang digunakan Darmadi

dan Zulaikha (2013) :

PersediaanIntensitas Persediaan =

Total Aset

47

6.7.7. Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan sesuai dengan yang tercantum dalam undang-

undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) bahwa perusahaan dengan

kriteria tertentu akan mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif pajak

sebesar 5%. Adanya fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif akan

berakibat pada menurunnya beban pajak perusahaan. Untuk menyiasati

perbedaan tarif dasar pengenaan pajak pada perusahaan, maka perlu

dipisahkan antara perusahaan yang mendapatkan fasilitas dan perusahaan

yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan pajak. Dengan pemisahan ini

dapat dilihat kegiatan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang

mendapatkan dan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak.

Variabel dummy digunakan sebagi proxy untuk pengukuran variabel fasilitas

perpajakan. Nilai 1 (satu) diberikan kepada perusahaan yang mendapatkan

fasilitas penurunan tarif dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak

mendapatkan fasilitas penurunan tarif.

6.7.8. Jumlah Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam urutan manajemen merupakan tingkatan

tertinggi setelah pemegang saham dan memegang peranan sentral dalam

corporate governance (Melinda dan Nur, 2013). Variabel ini diberi simbol

BOARD. Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak menunjukkan bahwa

jumlah dewan komisaris mempengaruhi efektifitas pengawasan dalam

perusahaan. Subramaniam et al. dalam Melinda dan Nur (2013), mengukur

48

variabel ini secara numeral, yaitu dilihat jumlah dari anggota yang tergabung

dalam dewan komisaris.

BOARD = ∑seluruh anggota yang tergabung dalam dewan komisaris

6.7.9. Presentase Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan

lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (Ujiyantho dan

Bambang, 2007). Dalam penelitian ini presentasi komisaris independen

disimbolkan dengan INDEP. Skala yang digunakan untuk mengukur

komposisi dewan komisaris independen yaitu dengan skala rasio, yaitu

persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total

anggota dewan komisaris. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam

penelitian yang dilakukan oleh Melinda dan Nur (2013).

Jumlah Komisaris IndependenINDEP =

Jumlah seluruh anggota dewan komisaris

6.7.10. Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai

sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang

atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif dan tunjangan

49

lainnya (Hariandja, 2005). Kompensasi dalam penelitian ini adalah total yang

diterima oleh keseluruhan dewan komisaris dan direksi dalam bentuk apapun

dibagi dengan revenue perusahaan. Komisaris dan direksi biasanya diberikan

remunerasi berupa uang, saham, maupun stock option. Dalam penelitian ini

kompensasi dewan komisaris dan direksi disimbolkan dengan COMP sesuai

dengan rumus yang digunakan Melinda dan Nur (2013).

Kompensasi yang diterima seluruh dewan komisaris & direksiCOMP =

Revenue perusahaan

6.7.11. Karakter Eksekutif

Dalam pengambilan risiko manajer dapat bersikap risk averse, risk

neutral, atau risk taking. Manajer yang bersikap risk averse adalah manajer

yang menyukai risiko, manajer yang risk neutral adalah manajer yang netral

terhadap risiko, sedangkan manajer yang bersikap risk averse adalah manajer

yang tidak menyukai risiko (Prasetya dan Baldric, 2012). Untuk mengetahui

karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan (corporate risk) yang

dimiliki perusahaan (Budiman, 2013). Oleh Putriani (2010) untuk mengukur

risiko perusahaan dapat dilakukan dengan mencari rasio dari aset tidak

berwujud terhadap total aset perusahaan i pada tahun t.

Intangible assetRISK =

Total asset

50

6.8. Prosedur Analisis

Prosedur analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk

memproses variabel-variabel yang ada sehingga menghasilkan suatu hasil

penelitian yang berguna dan memperoleh suatu kesimpulan.

6.8.1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2005), statistik deskriptif memberikan gambaran

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar

deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, sum, range, kurtoses dan

kemencengan distribusi (skewness).

6.8.2. Analisis Regresi

Analisis regresi dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah

dikembangkan dan dijelaskan. Analisis regresi adalah analisis yang mengukur

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah

hubungan antara variabel dependen dan variabel independen (Ghozali, 2005).

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen bila dua atau

lebih variabel independen sebagai faktor predictor (Sugiyono, 2013).

Secara umum, regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel

dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel

penjelas/bias), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-

rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel

independen yang diketahui (Gujarati dalam Ghozali, 2005).

51

Model yang dibentuk dalam penelitian ini adalah :

ETR = β0+ β1UKPER + β2PROF + β3TINGHUT + β4INTASTEP + β5INPERS

+ β6FASPER + β7BOARD + β8INDEP + β9COMP + β10RISKS + ε.

Keterangan :

ETR = Tarif Pajak Efektif

UKPER = Ukuran Perusahaan

PROF = Return On Asset

TINGHUT = Tingkat Hutang

INASTEP = Intensitas Aset Tetap

INPERS = Intensitas Persediaan

FASPER = Fasilitas Perpajakan

BOARD = Jumlah Dewan Komisaris

INDEP = Presentase Komisaris Independen

COMP = Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

RISK = Risiko Perusahaan

β0 = Konstanta

β1, β2, β3,…β10 = Koefisien Variabel Penjelas

ε = error

6.8.3. Uji Asumsi Klasik

6.8.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu

atau residual memiliki distribusi yang normal di dalam model regresi.

52

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-

parametik Kolmogorov-Smirkov (K-S), dengan membandingkan Asymptotic

Significance dengan alfa 5%. Data dikatakan distribusi normal jika nilai

Asymptotic Significance-nya > 0,05, dan sebaliknya jika nilai Asymptotic

Significance-nya < 0,05 maka data mempunyai distribusi tidak normal

(Ghozali, 2005).

6.8.3.2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan

adanya kolerasi antar variabel bebas (independen) di model regresi. Jika

variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak

orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen sama dengan nol.

Untuk melihat ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari toleransi

dan nilai varian inflaction factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen

lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya

multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF >

10 (Ghozali, 2005).

6.8.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda

53

disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

heteroskedastisitas dapat digunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan

cara meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika nilai

signifikansi anatara variabel independen dengan nilai absolute residual lebih

dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

6.8.3.4. Uji Auto Korelasi

Uji auto korelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pengganggu t-1 (sebelumnya). Auto korelasi muncul karena

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari

satu observasi lainnya. Ada atau tidaknya auto korelasi dapat dideteksi dengan

menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Uji Durbin-Watson hanya

digunakan untuk auto korelasi tingkat satu (first order autocorelation) dan

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada

variabel lag di antara variabel independen (Ghozali, 2005).

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis nol Keputusan jikaTidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d <d lTidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ duTidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl Tidak ada autokorelasi positif atau negatif

Tidak ditolak du - < d < 4 - du

Sumber : (Ghozali, 2005)

54

6.8.4. Goodness of Fit Test

6.8.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti

kemampuan variabel-variebel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005).

6.8.4.2. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen

atau bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali,2005). Uji statistik

t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen (Ghozali, 2005). Uji model regresi ini dilakukan dengan

menggunakan uji statistik F. Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh semua

variabel independen yang dimasukkan dalam setiap model secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Dimana hasil signifikan dari F hitung harus

di bawah tingkat signifikan alpha yang telah ditetapkan 5%. Jika signifikan

55

dari F hitung lebih besar dari 0,05 maka model tidak bisa digunakan untuk

memprediksi variabel dependen.

6.8.4.3. Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji ststistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi

variabel dependen (Ghozali, 2005). Pengujian ini untuk mengetahui variabel

independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun

prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap t

hitung, kemudian membandingkan nilai t hitung dengan t table. Kriteria

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

a. Apabila t hitung > t table dan tingkat signifikan (α) < 0,05 maka H0 yang

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen secara

parsial terhadap variabel dependen ditolak. Ini berarti secara parsial,

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Apabila t hitung < t table dan tingkat signifikan (α) > 0,05 maka H0

diterima, yang berarti secara parsial variabel independen tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

56

DAFTAR PUSTAKA

Atarwaman, Rita J. D. 2011. Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Kepemilikan Manaejerial Terhadap Praktik Perataan Laba yang Dilakukan Oleh Perusahaan Manufaktur pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 2, No. 2, Februari 2011.

Bertrand, Marianne dan Sendhil Mullainathan. 2011. Are CEOs Rewarded For Luck? The Ones Without Principals Are*. The Quarterly Journal of Economics.

Budiman, Judi dan Setiyono. 2011. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.

Chiou YC, Hsieh YC, Lin W. 2012. Determinants of Effect Tax Rates For Firm Listed On China`s Stock Markets: Panel Models With Two-Sided Censors. International Trade & Academic Research Conference (ITARC). 7-8th November 2012.

Darmadi, Iqbal Nul Hakim dan Zulaikha. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2012). Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 2, No. 4, hal. 1-12.

Derashid, Chek dan Hao Zhang. 2003. Effective Tax Rates and the Industrial Policy Hypothesis: Evidence from Malaysia. Journal of International Accounting Auditing and Taxation, 12, 45–62.

Fatharani, Nazhaira. 2012. Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Agresif Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007-2010. Skripsi. Universitas Indonesia : Depok.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Guire, Sean Mc., Dechun W, Ryan W. 2011. Dual Class Ownership and Tax Avoidence. 2011 American Taxation Association Midyear Meeting: JATA Conference.

Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta.

57

Haryadi, Teddy. 2012. Pengaruh IntensitasModal, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI Tahun 2010-2011. Artikel yang dipublikasikan.

Jensen, M. C. dan William H. M. 1976. Theory of Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics.3. Pp. 305-360.

Lewellen, Katharina. 2006. Financing Decisions When Managers Are Risk Averse.Journal of Financial Economics. Vol. 82, 551-589.

Mangoting, Yenni. 1999. Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Mei 1999 : 43 – 53.

Martani, Dwi, Sylvia V.NPC., Ratna W., Aria F., dan Edward T. 2012. Akuntansi Keuangan Menengan Berbasis PASK. Salemba Empat, Jakarta.

Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.

Mathis, R.L. dan John H.J. 2006. Humant Resource Management. Salemba Empat, Jakarta.

Melinda, Maria dan Nur C. 2013. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 2, No. 3.

Minnick, Kristina dan Tracy Noga. 2010. Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. Journal of Corporate Finance, 16, 703-718.

Nicodème, Gaëtan. 2007. Do Large Companies Have Lower Effective Tax Rates? A European Survey. Belgia : Solvay Business School (ULB).

Noor, R.M., Nur S.M.F., dan Azam M. 2010. Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 1, No. 2, August, 2010.

Prasetya, David dan Baldric S. 2012. Pengaruh Kecenderungan Manajer Dalam Pembuatan Keputusan Terhadap Payoff Magnitude. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.

Putriani, Femega Dian. 2010. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tingkat Keuntungan Perusahaan, Risiko Perusahaan Terhadap Kinerja Intellectual Capital (Studi

58

Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009). Skripsi. Universitas Diponegoro : Semarang.

Pernyataan Akuntansi Keuangan No. 14 Tentang Persediaan Revisi 2008

Richadson, Grant dan Lanis Roman. 2007. Determinants of the Variability in CETR and Tax Reform: Evidence From Australia. Journal of Accounting and Public Policy, Vol.26.

Rifai, Badriyah. 2009. Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: 396 – 412.

Suandy, Erly. 2003. Perencanaan Pajak. Salemba Empat, Jakarta.

Sudana, I Made dan Putu A.A.W. 2011. Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Go-Public Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | Tahun 4, No. 1, April 2011.

Sugiyono. 2013. Metode penelitian kuantitatif kaulitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.

Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 3. Indeks, Jakarta.

Tiearya, Ivan R. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009). Skripsi. Universitas Diponegoro : Semarang.

Ujiyantho, M.A. dan Bambang A.P. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan ( Studi Pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur ). Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.

Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

www.idx.co.id