Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS FAKTOR KEGAGALAN PROGRAM
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) di
KELURAHAN DOMPAK.
NASKAH PUBLIKASI
OLEH :
DELVIN VIONASARI
140563201021
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2019
ANALISIS FAKTOR KEGAGALAN PROGRAM
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) di
KELURAHAN DOMPAK.
Delvin vionasari (1)
, Dian Prima Safitri, S.AP,.M.AP (2)
, Edison, S.AP.,MPA (3)
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Analisis Faktor Kegagalan Program
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kelurahan Dompak. Kelurahan Dompak
dipilih sebagai lokus karena merupakan daerah yang sedang berkembang menjadi
pusat pemerintahan sehingga sangat mendukung untuk menuju daerah yang
sejahtera dan mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode
deskriptif digunakan dalam penelitian ini dimana data dikumpulkan melalui
observasi, dokumentasi serta wawancara kepada informan yang dipilih melalui
teknik purposive sampling. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis
faktor kegagalan program kelompok usaha bersama (KUBE) di Kelurahan
Dompak. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua faktor krusial yang
menyebabkan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Dompak
gagal. Pertama, terdapat pada kondisi internal, adapun peran serta kelompok
KUBE selama pelaksanaan program masih pasif. Dimana terlihat dari pengelolaan
usaha yang dilakukan secara individu bukan kelompok, serta penggunaan dana
bersifat konsumtif. Hal ini tentu sangat disayangkan karna ketidaksediaan
melaksanakan program sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah
pada kondisi eksternal, yaitu kurangnya kemampuan anggota dalam melakukan
pemasaran. adapun kinerja yang dilakukan oleh fasilitator belum maksimal. hal ini
terlihat dari tidak menjalankan tugas, peran, dan fungsinya. persoalan pokok yang
terjadi dalam pelaksanaan program adalah masalah manajemen. Fungsi-fungsi
manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian
belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat.
ABSTRACT
This study discusses the Factor Analysis of the Failure of the Joint
Business Group Program (KUBE) in the Dompak Village. The Dompak Urban
Village was chosen as the locus because it was an area that was developing into
the center of government so it was very supportive to go to a prosperous and
independent region. This study uses a Descriptive method. qualitative approaches
are used in this study where data is collected through observation, documentation
and interviews with informants selected through purposive sampling technique.
The purpose of this study was to determine the inhibiting and supporting factors
in the failure analysis of the joint venture group (KUBE) program in Dompak
Village. The results of this study are that there are two crucial factors that have
caused the Joint Business Group Program (KUBE) in Dompak Urban Village to
fail. First, there are internal conditions, while the participation of the KUBE
group during the implementation of the program was still passive. Where it can be
seen from the management of businesses carried out individually rather than in
groups, and the use of funds is consumptive. of course it is very unfortunate
because of the unwillingness to implement the program according to established
procedures. Next is external conditions, where the performance carried out by the
facilitator is not maximal. this can be seen from not carrying out their duties,
roles, and functions properly. the main problems that occur in implementing the
program are management problems. Management functions such as planning,
organizing, directing and controlling have not been carried out in accordance
with established procedures.
Keywords: Implementation, Community Empowerment.
1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kemiskinan merupakan masalah
pembangunan kesejahteraan sosial
yang berkaitan dengan berbagai
bidang pembangunan dengan
ditandai adanya dampak negatif yaitu
pengangguran, keterbelakangan dan
ketidakberdayaan. Maka dari itu,
kemiskinan yang di alami fakir
miskin merupakan masalah serius
nasional yang penanggulangannya
harus menjadi prioritas utama dalam
pelaksanaan pembangunan
kesejahteraan sosial. Pengentasan
kemiskinan merupakan upaya untuk
meningkatkan taraf hidup
masyarakat. Dengan pengentasan
kemiskinan maka akan mengurangi
jumlah pengangguran. Apabila
program pembangunan diharapkan
dapat meningkatkan kehidupan
masyarakat, maka program tersebut
harus sesuai dengan persoalan dan
kebutuhan masyarakat yang akan
ditingkatkan taraf hidupnya.
Adapun terkait mengatasi masalah
kemiskinan, Menteri Sosial telah
menetapkan sasaran strategis Kemsos
dalam mengurangi penduduk miskin
sebagaimana ditegaskan (Sitepu
2016:54) yaitu :
1. Berkontribusi menurunkan
jumlah Fakir Miskin (FM),
kelompok rentan dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya sebesar satu persen dari
target nasional pada tahun 2019.
2. Meningkatnya kemampuan
keluarga miskin dan rentan serta
PMKS lainnya dalam memenuhi
kebutuhan dasar, meningkatnya
kemampuan penduduk miskin
dan rentan, anak, penyandang
disabilitas, lanjut usia, dan
kelompok marginal lainnya
dalam pemenuhan hak dasar dan
inklusifitas.
Saat ini, Penanganan Fakir Miskin
di Indonesia telah diatur dalam
perundang-undangan tersendiri, yaitu
Undang-undang No. 13 Tahun 2011
2
tentang penanggulangan Fakir
Miskin. Lainnya yang berkaitan
adalah Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia No. 25 Tahun
2015 tentang Kelompok Usaha
Bersama. KUBE adalah salah satu
program pemerintah yang ada pada
Kementrian Sosial RI khususnya di
Direktorat Jenderal Pemberdayaan
dan Penanggulangan Kemiskinan
yang bertujuan untuk
memberdayakan kelompok
masyarakat miskin dengan
pemberian modal usaha melalui
program Bantuan Langsung
Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk
mengelola Usaha Ekonomi
Produktif (UEP).
Adanya program KUBE
memberikan harapan besar bagi
masyarakat, yaitu meningkatkan
kesejahteraan melalui bidang
ekonomi. Maka dari itu adanya
peran aktif semua pihak khususnya
pemerintah dan Sumber Daya
Manusia (SDM) sangatlah
diharapakan dalam mensukseskan
pelaksanaan program KUBE demi
kesejahteraan masyarakat. Salah
satu wilayah yang menerapkan
program KUBE yaitu kelurahan
dompak. Bentuk kepedulian
pemerintah terhadap kesejahteraan
masyarakat Kelurahan Dompak
khususnya di bidang ekonomi
menjadi upaya yang sangat penting
yaitu meningkatkan taraf hidup
masyarakat. Adapun letak
Kelurahan Dompak termasuk
wilayah pesisir yang mana
mayoritas penduduknya tidak
memiliki pekerjaan tetap yaitu
sebagai nelayan dan memilih
memungut gonggong untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya.
Fenomena ini sangat mendukung
dengan perlu adanya suatu program
yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat kelurahan
dompak.
3
Namun sangat disayangkan,
program KUBE di kelurahan dompak
saat ini tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Berdasarkan observasi
awal, lebih banyak KUBE yang tidak
aktif dibandingkan dengan yang aktif.
Program KUBE telah ada di
Kelurahan Dompak dan terbentuk
pada tahun 2009 hingga tahun 2014
yang berada dibawah naungan Dinas
Sosial dengan memiliki 15 kelompok
KUBE, namun berdasarkan hasil
observasi awal dari 15 kelompok
KUBE sudah tidak ada yang aktif
sehingga menyebabkan tidak
dilakukannya pembinaan oleh
fasilitator. Kemudian pada tahun 2011
hingga tahun 2013 terbentuk 3
kelompok dalam naungan Dinas
Pembedayaan Perempuan , pada tahun
2014 terbentuk 2 kelompok baru lagi,
sehingga jumlah KUBE terdiri dari 5
kelompok. Berdasarkan tabel di atas
dapat diketahui bahwa pelaksanaan
Program KUBE dari tahun 2011
sampai dengan penelitian ini
dirancang belum bisa dilaksanakan
seperti yang diharapkan, dimana
hanya ada 1 KUBE yang aktif dalam
pelaksanaannya dari 5 KUBE, yaitu
kelompok Tiara Indah yang
diprogramkan di Kelurahan Dompak.
Kemudian pada akhir tahun 2017
kelompok KUBE Tiara Indah terjadi
perpindahan tanggungjawab yaitu
dari Dinas Pembedayaan Perempuan
ke Dinas Sosial hingga sekarang.
Berdasarkan gambaran latar
belakang di atas, penyebab
kegagalan program KUBE tersebut
dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor
tertentu, untuk itu maka penulis
tertarik mengangkat kedalam sebuah
usulan penelitian dengan judul
“Analisis Faktor Kegagalan Program
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Di Kelurahan Dompak ”.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin di
capai dari penelitian ini untuk “
4
Mengetahui Analisis Faktor
Kegagalan Program Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) di
Kelurahan Dompak”.
Metode Penelitian
Adapun jenis penelitian ini adalah
deskriptif dengan pendekatan
kualitatif .Menurut flick (Gunawan
2014:81) Penelitian kualitatif adalah
keterkaitan spesifik pada studi
hubungan sosial yang berhubungan
dengan fakta dari pluralisasi dunia
kehidupan. Metode ini diterapkan
untuk melihat dan memahami subjek
dan objek penelitian yang meliputi
orang, lembaga berdasarkan fakta
yang tampil secara apa adanya.
Melalui pendekatan ini akan
terungkap gambaran mengenai
aktualisasi, realitas sosial, dan
persepsi sasaran penelitian. Untuk
mendapatkan informasi yang jelas
maka peneliti turun langsung ke
lapangan yaitu melakukan
wawancara secara tatap muka
dengan pertanyaan yang sudah
dirancang.
Pemilihan informan dalam
penelitian ini mengambil teknik
purposive sampling. Menurut
Sugiyono (2011:96), purposive
sampling adalah teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan
tertentu. Adapun yang menjadi
pertimbangan peneliti adalah orang
yang dijadikan informan dianggap
paling tahu tentang Analisis Faktor
Kegagalan Program Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) Di
Kelurahan Dompak sehingga dapat
memudahkan peneliti didalam
melakukan penelitian dan
mendapatkan informasi yang valid
dari pengetahuannya dan
pengalaman dalam menentukan
responden.
Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini
yaitu observasi, wawancara dan
dokumentasi dengan menggunakan
5
alat penelitian yakni pedoman
wawancara serta dokumen yang
bersumber dari arsip (data dokumen)
yang dipublikasikan maupun tidak
dipublikasikan, dari perpustakaan.
LANDASAN TEORI
Implementasi
Menurut Nugroho (2012:711)
“implementasi kebijakan dalam
konteks manajemen berada dalam
kerangka organizing-leading-
controlling. Jadi, ketika kebijakan
sudah dibuat, tugas selanjutnya
adalah mengorganisasikan,
melaksanakan kepemimpinan untuk
pemimpin pelaksana, dan melakukan
pengendalian pelaksanaan”.
Menurut Hogwood dan Gunn (
Wahab 2015:167-176) untuk dapat
mengimplementasi kebijakan publik
secara sempurna (perfect
implementation) diperlukan
beberapa persyaratan tertentu.
syarat-syarat yang dimaksud adalah
sebagai berikut :
a. Kondisi eksternal yang dihadapi
oleh instansi pelaksana tidak akan
menimbulkan gangguan yang
serius.
b. Untuk pelaksanaan program,
tersedia waktu dan sumber-sumber
yang cukup memadai.
c. Perpaduan sumber-sumber yang
diperlukan benar-benar tersedia.
d. Kebijakan yang akan
diimplementasikan didasari oleh
e. suatu hubungan kausalitas yang
handal
f. Hubungan kausalitas bersifat
langsung dan hanya sedikit mata
rantai penghubungnya.
g. Hubungan ketergantungan harus
kecil.
h. Pemahaman yang mendalam dan
kesepakatan terhadap tujuan.
i. Tugas-tugas diperinci dan
ditempatkan dalam urutan yang
tepat.
j. Komunikasi dan koordinasi yang
sempurna.
k. Pihak-pihak yang memiliki
wewenang kekuasaan dapat
menuntut dan mendapatkan
kepatuhan yang sempurna.
Pada dasarnya implementasi
kebijakan adalah upaya untuk
mencapai tujuan yang sudah
ditentukan dengan menggunakan
sarana dan menurut waktu tertentu
agar dapat mencapai
output/outcome dan agar policy
demans maka kebijakan harus
dilaksanakan, pelaksanaan
kebijakan dapat pula dirumuskan
6
sebagai pengguna sarana yang
ditentukan terlebih dahulu.maka dari
itu implementasi merupakan
pelaksanaan kebijakan dapat pula
dirumuskan sebagai pengguna
sarana yang ditentukan terlebih
dahulu.maka dari itu implementasi
merupakan aspek yang paling
penting dalam keseluruhan proses
kebijakan dan merupakan suatu
upaya untuk mencapai tujuan
tertentu.
Pemberdayaan Masyarakat
“Pemberdayaan masyarakat
merupakan strategi besar dalam
paradigm pembangunan yang
berpusat pada rakyat (people based
depelopment). Pendekatan ini
menyadari pentingnya kapasitas
masyarakat untuk meningkatkan
kemandirian dan kekuatan internal,
melalui kesanggupan untuk
melakukan kontrol internal atas
sumber daya material dan non
material yang penting melalui
redistribusi modal atau
kepemilikan”( Sujianto 2009:14).
Selanjutnya menurut (munawar
2011:87) adapun upaya yang harus
dilakukan untuk memberdayakan
masyarakat (empowering) dapat dikaji
dari 3 (tiga) aspek yaitu :
1. Enabling, yaitu menciptakan
suasana yang memungkinkan
potensi masyarakat dapat
berkembang.
2. Empowering, yaitu memperkuat
potensi yang dimiliki
masyarakat melalui langkah-
langka nyata yang menyangkut
penyediaan berbagai input dan
pembukaan dalam berbagai
peluang yang akan membuat
masyarakat semakin berdaya.
3. Protecting, yaitu melindungi dan
membela kepentingan
masyarakat lemah.
Dari penjelasan di atas bahwa
upaya yang dilakukan untuk
memberdayakan masayarakat tidak
bisa dilakukan dengan secara instan.
Melainkan harus diawali dengan
menciptakan kenyamanan
masyarakat sesuai dengan kondisi
lingkungan yang mendukung,
kemudian aktif melaksanakan
kegiatan sesuai tujuan dengan
memanfaatkan sarana dan prasarana
7
yang telah disediakan yang dapat
memperkuat potensi-potensi yang
dimiliki masyarakat sehingga pada
akhirnya menghasilkan peluang guna
meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Kemudian adanya perlindungan dari
aktor yang terlibat demi membela
masyarakat lemah.
PEMBAHASAN
Program KUBE telah ada di
Kelurahan Dompak dan terbentuk
dengan jumlah 20 kelompok. Pada
tahun 2009 hingga tahun 2014 yang
berada dibawah naungan Dinas Sosial
dan Tenaga kerja dengan memiliki 15
kelompok KUBE, Kemudian pada
tahun 2011 hingga tahun 2013
terbentuk 3 kelompok dalam naungan
Dinas Pemberdayaan Perempuan pada
tahun 2014 terbentuk 2 kelompok
baru lagi, sehingga jumlah KUBE
terdiri dari 5 kelompok. Berdasarkan
tabel di atas dapat diketahui bahwa
pelaksanaan Program KUBE dari
tahun 2011 sampai dengan penelitian
ini dirancang belum bisa
dilaksanakan seperti yang
diharapkan, dimana hanya ada 1
KUBE yang aktif dalam
pelaksanaannya dari 5 KUBE, yaitu
kelompok Tiara Indah yang
diprogramkan di Kelurahan Dompak.
Kemudian pada akhir tahun 2017
kelompok KUBE Tiara Indah terjadi
perpindahan tanggungjawab. yaitu
dari Dinas Pemberdayaan
Perempuan ke Dinas Sosial .
Untuk melihat informasi terkait
Analisis Faktor Kegagalan Program
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di
Kelurahan Dompak. maka dapat
dilihat dari kriteria dalam uraian
berikut:
1. Analisis kondisi eksternal yang
dihadapi oleh badan/instansi
tidak akan menimbulkan
gangguan yang serius.
Dari beberapa pemaparan
wawancara dengan informan maka
peneliti menyimpulkan bahwasanya
pelaksanaan program KUBE di
Kelurahan Dompak belum maksimal.
8
harusnya pemerintah kelurahan dompak
menindaklanjuti permasalahan-
permasalahan mulai dari pengelolaan
usaha yang dilakukan secara individu
oleh anggota, penggunaan dana bantuan
demi kepentingan pribadi, adapun
kondisi eksternal yang menjadi faktor
utama kegagalan program KUBE di
Kelurahan Dompak, yaitu :
a. Kinerja yang dilakukan oleh
fasilitator belum maksimal.
Dimana terlihat dari tidak
menjalankan tugas, peran, dan
fungsinya. persoalan pokok yang
terjadi dalam pelaksanaan
program adalah masalah
manajemen. Fungsi-fungsi
manajemen seperti perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan
dan pengendalian belum
dilakukan dengan baik sesuai
dengan prosedur yang telah
ditetapkankan.
b. Kurangnya kemampuan anggota
dalam melakukan pemasaran.
masifnya pendampingan serta
sosialisasi yang diberikan
kepada kelompok KUBE di
Kelurahan Dompak sehingga
mengakibatkan proses
pemasaran serta kurangnya
sarana untuk melakukan usaha
menjadi terhambat.
2. Analisis tersedianya waktu
yang memadai.
Berdasarkan pedoman
pelaksanaan KUBE (2013:11) bahwa
agar pelaksanaan program berjalan
dengan baik, maka ditegaskan dalam
dimensi sosial KUBE pada poin b,
yaitu: “pertemuan rutin anggota
sesuai dengan kesepakatan yang
sudah ditentukan yang dihadiri oleh
pendamping”.
Adapun Menurut Hogwood dan
Gunn (Wahab 2015:167-176)
menegaskan : “waktu dalam
pelaksanaan suatu program harus
disesuaikan sedemikian rupa agar
pelaksanaan program berjalan sesuai
9
dengan keinginan”. tersedianya waktu
yang memadai dalam pelaksanaan
program KUBE di Kelurahan
Dompak belum berjalan dengan baik.
Harusnya fasilitator baik dari pihak
dinas maupun kelurahan melakukan
pemantauan maupun sosialisasi terkait
proses-proses pelaksanaan yang harus
diterapkan dalam pelaksanaan
program KUBE berdasarkan aturan
pada pedoman pelaksanaan KUBE
yang telah ditetapkan. Lemahnya
perhatian pemerintah dalam
memfasilitasi baik berupa waktu,
pelatihan serta arahan kepada
kelompok mengakibatkan proses
pengelolaan usaha menjadi terhenti.
Dengan begitu pentingnya sikap
komitmen yang harus dimiliki oleh
fasilitator maupun kelompok dalam
menjalankan tugas sesuai yang
diamanahi sangatlah berpengaruh
besar terhadap tumbuh kembangnya
pelaksanaan program.
3. Perpaduan sumber-sumber yang
diperlukan benar-benar tersedia.
Adanya potensi sumber daya yang
dimiliki masyarakat Kelurahan
Dompak menjadi peluang untuk
memaksimalkan pelaksanaan program
KUBE di Kelurahan Dompak maka
diperlukan perpaduan sumber-sumber
yang diperlukan yaitu seperti dana,
sumber daya manusia serta
perlengkapan guna menunjang
keberhasilan program.adapun
perpaduan sumber-sumber yang
diperlukan benar-benar tersedia dalam
pelaksanaan program KUBE di
kelurahan Dompak belum dilakukan
secara maksimal. dimana kurang
adanya perencanaan yang matang
dalam pelaksanaan program KUBE.
Hal ini dapat dilihat dari pemberian
modal usaha yang dilakukan oleh
pihak kelurahan kepada kelompok
penerima tidak sepenuhnya diberikan
berdasarkan kemampuan yang dimiliki
masyarakat.
10
Menurut Hogwood dan Gunn
(Wahab 2015:167-176) menegaskan
“dalam prakteknya implementasi
program yang memerlukan
perpaduan antara dana, tenaga kerja
dan peralatan yang diperlukan untuk
melaksanakan program harus dapat
disiapkan secara serentak”. Hal ini
tentunya dibutuhkan sosok andil dari
pendamping KUBE selaku fasilitator
dalam melakukan pembinaan kepada
kelompok penerima program
sehingga anggota memahami tugas
dan langkah-langka kerja yang
seharusnya dilakukan dengan benar .
Kemudian penyediaan dana yang
disediakan oleh pemerintah
sebaiknya diberikan sesuai dengan
kebutuhan masing-masing kelompok
sesuai dengan bidang usaha yang
digeluti. Hal ini tentunya untuk terus
meningkatkan semangat masyarakat
serta menjaga keberlangsungan
pelaksanaan program agar terus
aktif.
4. Hubungan saling
ketergantungan harus kecil.
Masalah yang dialami oleh
Kelurahan Dompak yaitu masih
minimnya tingkat partisipasi maupun
semangat yang dilakukan masyarakat
dalam menggerakkan bantuan
program yang diberikan oleh
pemerintah, fenomena ini dibuktikan
dengan terhambatnya pelaksanaan
program KUBE di Kelurahan
Dompak. Akibatnya program tidak
dijalankan secara maksimal.
Berdasarkan pedoman
pelaksanaan KUBE (2013:12) dalam
dimensi ekonomi, untuk meningkatkan
kemampuan anggota dalam mengelola
kegiatan usahanya maka diperlukan
aspek konsumsi yaitu : “hasil usaha
atau keuntungan dari hasil usaha
KUBE dimanfaatkan antara lain untuk
kebutuhan anggota, modal usaha dan
kas KUBE serta keperluan lain yang
telah disepakati”.
Dari pemaparan beberapa
informan tersebut, dapat peneliti
11
simpulkan bahwa hubungan saling
ketergantungan harus kecil dalam
pelaksanaan program KUBE di
kelurahan Dompak belum tercapai.
Meskipun tidak mendapat bantuan
modal usaha lagi, harusnya kelompok
agar tetap dapat menjalankan kegiatan
rutin seperti pengumpulan uang kas
yang dijadikan sebagai perputaran
modal bagi para anggota. Kemudian
pentingnya peran pendamping dalam
membimbing dan memberikan arahan
kepada kelompok. sebagaimana yang
ditegaskan dalam pedoman pelaksanaan
KUBE (2013:24) tentang tugas pokok
pendamping kelurahan poin f yaitu :
“membantu KUBE dalam upaya
pemecahan masalah dan pemenuhan
kebutuhan”. dengan menerapkan upaya
tersebut maka akan memanilisir
masalah yang terjadi dalam kelompok.
5. Pemahaman yang mendalam dan
kesepakatan terhadap tujuan.
Dari pemaparan beberapa
informan, dapat peneliti simpulkan
bahwa pemahaman yang mendalam
dalam pelaksanaan program KUBE di
kelurahan Dompak sudah dilakukan
dengan baik. Dimana langkah yang
dilakukan pemerintah kelurahan
selaku fasilitator sesuai berdasarkan
aturan yang telah ditetapkan pada
pedoman pelaksanaan KUBE yaitu
menentukan jenis bidang usaha pada
kelompok KUBE berdasarkan
kemampuan dan potensi yang dimiliki
oleh masing-masing anggota dengan
tujuan menjaga keberlangsungan
program serta menjaga semangat
anggota untuk menjadi masyarakat
yang lebih sejahtera. Namun,
kurangnya pemahaman terhadap
tujuan maupun sasaran yang ingin
dicapai oleh kelompok menyebakan
keberlangsungan program menjadi
surut. Harusnya, pada setiap kelompok
merumuskan suatu tujuan mapun
sasaran secara jelas, spesifik dengan
bantuan serta bimbingan yang dihadiri
oleh pendamping KUBE selaku
fasilitator, dan lebih baik lagi apabila
12
dapat dipahami serta disepakati oleh
seluruh pihak yang terlibat dalam
kelompok. bersifat saling melengkapi
dan mendukung serta mampu
mempertahankan selama pelaksanaan
program berlangsung. Dengan begitu
pelaksanaan program KUBE
berpeluang dapat berjalan secara
maksimal.
6. Tugas-tugas diperinci dan
ditempatkan dalam urutan
yang tepat.
Adapun program KUBE di
Kelurahan Dompak memiliki
fasilitator baik dari pihak instansi,
kelurahan, pendamping serta
terdapatnya struktur organisasi
disetiap kelompok, yaitu adanya
ketua, sekretaris, bendahara serta
anggota. Sebagaimana berdasarkan
pedoman pelaksanaan KUBE
(2013:12) menegaskan : ”struktur
organisasi KUBE merupakan suatu
bentuk tanggung jawab yang harus
dijalankan. Dengan struktur dapat
diketahui ”siapa mengerjakan apa”,
”siapa berkewajiban dan
bertanggungjawab apa”.
Dari pemaparan beberapa
informan, dapat peneliti simpulkan
bahwa tugas-tugas diperinci dan
ditempatkan dalam urutan yang tepat
dalam pelaksanaan program KUBE
di kelurahan Dompak belum
maksimal diterapkan. Sebagaimana
menurut Hogwood dan Gunn
(Wahab 2015:167-176) bahwa dalam
menjalankan program menuju
tercapainya tujuan-tujuan yang telah
disepakati, maka : ”dimungkinkan
untuk merinci dan menyusun dalam
urutan-urutan yang tepat seluruh
tugas yang harus dilaksanakan oleh
setiap bagian yang terlibat”.
Sebaiknya fasilitator baik dari
pihak instansi maupun kelurahan
terutama pendamping KUBE
melakukan pelatihan maupun arahan-
arahan terkait dengan tugas dan
tanggungjawab yang harus dilakukan
oleh masing-masing kelompok sesuai
13
amanah yang diemban. Kemudian
diperlukan ruang untuk kebebasan
bertindak dan melakukan improvisasi.
Tujuan tersebut harus dirumuskan
dengan jelas, spesifik dan lebih baik
lagi dapat dipahami serta disepakati
oleh seluruh pihak yang terlibat dalam
organisasi, bersifat saling melengkapi
dan mendukung. Dengan demikian
pelaksanaan program KUBE bisa
dijalankan sebagaimana mestinya.
7. Komunikasi dan koordinasi yang
sempurna.
minimnya komitmen para
anggota dalam pelaksanaan program
menjadi faktor penghambat
berjalannya program. Dimana kurang
adanya semangat serta tujuan yang
ingin dicapai sehingga menyebabkan
komunikasi maupun koordinasi yang
dilakukan selama program
berlangsung tidak maksimal.
Berdasarkan pedoman
pelaksanaan KUBE (2013:11) adapun
dimensi KUBE yang harus dilakukan
guna terlaksananya program dengan
baik yaitu : “pengembangan
komunikasi dan relasi sosial yang
baik dengan sesama anggota KUBE,
dalam keluarga dan dengan
lingkungan sosial”. Kemudian
berdasarkan pedoman pelaksanaan
KUBE (2013:7) strategi yang harus
dilakukan dalam pelaksanaan
program KUBE yaitu : “adanya
penguatan sistem koordinasi, dimana
merupakan jalinan kerjasama yang
dilaksanakan beberapa pihak dam
menjalankan kegiatan atau program”.
Koordinasi menjadi sesuatu yang
sangat penting apabila dalam
melaksanakan program melibatkan
pihak ketiga sehinga perlu
menciptakan wadah koordinasi yang
efektif antar instansi yang terlibat.
Menurut Hogwood dan Gunn
(Wahab 2015:167-176) “guna
mencapai implementasi yang
sempurna diperlukan suatu sistem
satuan administrasi tunggal sehingga
tercipta koordinasi yang baik”.
14
Sebaiknya pihak-pihak yang terlibat
melakukan komunikasi dan
koordinasi dengan baik yaitu sesuai
dengan ketentuan yang berlaku baik
dari pihak instansi maupun pihak
pemerintah. Kemudian pendamping
program KUBE selaku fasilitator
memberikan arahan maupun
sosialisasi kepada ketua kelompok
terkait dengan tugas maupun saran-
saran selama pelaksanaan KUBE
berlangsung. Sangat dibutuhkan sikap
peduli dari ketua kelompok untuk
melaporkan kendala- kendala selama
pelaksanaan program berlangsung
kepada pendamping KUBE. Sehingga
data, saran dan perintah-perintah
dapat dimengerti sesuai dengan apa
yang dikehendaki.
Pelaksanaan program KUBE yang
dijalankan sesuai dengan aturan yang
ditetapkan akan menghasilkan
dampak positif bagi yang
menerimanya. Namun untuk
menciptakan pelaksanaan yang baik
sangat dibutuhkan perencanaan yang
baik dari pihak fasilitator maupun
pengelola. Kurangnya perencanaan
yang menjadi salah satu penyebab
tidak terlaksananya program KUBE
di Kelurahan Dompak secara
maksimal. Sempurnanya komunikasi
serta koordinasi antar seluruh pihak
menjadi kunci tersampaikan dan
tercapainya keinginan sesuai
harapan yang sudah disepakati.
Sehingga pelaksanaan menjadi
maksimal .
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang di
lakukan, peneliti menemukan
berbagai kendala yang menyebakan
faktor penyebab kegagalan program
KUBE. Ada dua faktor krusial yang
menyebabkan kurang berhasilnya
pelaksanaan program KUBE di
Kelurahan Dompak. yaitu :
1. Kondisi internal, adapun peran
serta anggota kelompok KUBE
15
selama pelaksanaan program
masih pasif. Dimana terlihat dari
pengelolaan usaha yang
dilakukan secara individu bukan
kelompok, serta penggunaan dana
bersifat komsutif. Hal ini tentu
sangat disayangkan karna
ketidaksediaan melaksanakan
program sesuai prosedur yang
telah ditetapkan.
2. Kondisi eksternal, Kurangnya
kemampuan anggota dalam
melakukan pemasaran. adapun
kinerja yang dilakukan oleh
fasilitator belum maksimal.
Dimana terlihat dari tidak
menjalankan tugas, peran, dan
fungsinya. persoalan pokok yang
terjadi dalam pelaksanaan
program adalah masalah
manajemen. Fungsi-fungsi
manajemen seperti perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan
dan pengendalian belum
dilakukan dengan baik sesuai
dengan prosedur yang telah
ditetapkankan.
Saran
Dari hasil penelitian yang sudah
dilakukan, maka peneliti dapat
melakukan beberapa saran guna
untuk mengetahui Analisis Faktor
Penyebab Kegagalan Program
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
di Kelurahan Dompak.
1. Untuk pemerintah Dinas Sosial
Kota Tanjungpinang, maka
pemerintah disarankan untuk
melakukan peninjauan,
sosialisasi dan evaluasi
terhadap kelompok KUBE
yang ada di Kelurahan
Dompak. Dengan begitu
pemerintah akan mengetahui
bahwa program yang
dilaksanakan sesuai dengan
dampak yang diharapkan atau
malah sebaliknya. Sehingga
pemerintah lebih bisa
memfokuskan terhadap
penyaluran dana bantuan
16
program KUBE. agar dampak
positif yang diharapkan dapat
dirasakan oleh para kelompok
KUBE.
2. Untuk pengelola/pendamping
KUBE di Kelurahan Dompak
sebaiknya melakukan
monitoring dan pemantauan
rutin terhadap kelompok KUBE.
Serta selalu memberikan
motivasi, dorongan semangat,
dan saran/masukan kepada
kelompok. sehingga para
kelompok dapat memiliki jalan
keluar/mengenali masalah dan
kekuatan pada saat
usaha/kelompok para anggota
mengalami penurunan.
3. Untuk KUBE di Kelurahan
Dompak agar selalu utamakan
kekompakan dan kerjasama
yang kuat dengan sesama
kelompok, komitmen dengan
diberikannya modal usaha yang
diberikan pemerintah yaitu
untuk melaksanakan program
dalam mengentaskan
kemiskinan melalui usaha
berkelompok. Kemudian selalu
menekuni dan
mengembangkan usaha yang
para anggota jalankan sampai
saat ini secara berkelompok,
dan senantiasa selalu
mempertahankan KUBE yang
telah terbentuk. Meskipun
sudah tidak mendapat modal
usaha lagi, agar dapat
menjalankan kegiatan rutin
seperti uang kas yang dijadikan
sebagai perputaran modal bagi
para anggota.
17
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Dwiyanto, 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analiysis. Yogyakarta: Gava
Media.
Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta:
Bumi Aksara.
Hasibuan, Melayu. 2001. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta:
Bumi Aksara.
Huraerah, Abu, 2011, Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat, Bandung:
Humaniora.
Nugroho, Riant D. 2012. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi,
Jakarta: PT. Ele Media Komputindo.
Pedoman Pelaksanaan KUBE Tahun 2013.
Soeharto, Edi. 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung:
Alfabeta.
Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya ?,
Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Subarsono, AG. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sujianto, 2009, Pemberdayaan Menuju Masyarakat Mandiri, Pekanbaru: Alaf Riau.
Wahab, Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan
Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta: PT Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik “Teori dan Proses”. Yogyakarta: Media
Pressindo.
Jurnal :
Ardila, Novi, 2015 Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Desa Mensanak Kec. Senayang Kabupaten
Lingga,JurnalPublikasi,(http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_form
18
s/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/JURNAL-NOVI.pdf, , diakses 10
Mei 2018, 15:16 Wib).
Hadi, Agus, 2015 Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan
Dalam
Pembangunan(http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%2
0Partisipasi%20Kelembagaan.pdf, diakses 09 Agustus 2018, 08:30 Wib).
Ibrahim Imron, dkk, 2012 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui
Kelompok Usaha Bersama: Studi Pada Kelompok Usaha Bersama di Desa
Dawuhan Kec. Koncokusuma Kabupaten Malang, Jurnal Administrasi Publik
(JAP)Vol.02,No.3,(http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/inde.php/jap/a
rticle, diakses 09 Mei 2018, 10:30 Wib).
Noor, Munawar, 2011 Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal I Lmiah Civis,
Volume I, No 2, diakses 09 Agustus 2018, 08:60 Wib).
Paramita, Ida Ayu Putu Utami, 2017 Dampak Program Kelompok Usaha
Bersama Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Penyandang Cacat Di
Kabupaten Genyar, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4, No. 2,
(http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jret, diakses 10 Mei 2018, 15:16
Wib).
Saleh, Mat, 2013 Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) di Kec. Sukamara, Kabupaten sukamara, Provinsi
Kalimantan, (http://repository.ut.ac.id/1577/, diakses 11 Mei 2018, 13:23 Wib).
Sitepu, Anwar, 2016 Analisis Efektivitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai
Intrumen Program Penanganan Fakir Miskin, Jurnal Kesejahteraan
Sosial,Vol.2,No.01,(https://googleweblight.com/i?u=https://www.kemsos.go.id/ko
ntent/kube&hl=id-ID, diakses 10 Mei 2018, 15:16 Wib).
Sri, Widayanti, 2012 Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis, Jurnal
IlmuKesejahteraan,Vol.1,No.1,(http://digilib.uinsuka.ac.id/13931/1/welfare%20v
ol%201%20no1%20januari%20-%20juni%202012%20chapter%205.pdf, diakses
06 April 2018, 18:48 Wib).
Tamba, Wayan, dkk, 2016Identifikasi Keberhasilan Program Pemberdayaan
Perempuan Melalui Kelompok Usaha Bersama di Dusun Cemare Desa Lembar
Lombok Barat., jurnal Paedagogy, Vol. 3,No. 2,(http://fip.ikipmataram.ac.id/wp-
content/uploads/2015/03/WAYAN-TAMBA-DAN-MOHNAN-Identifikasi-
Keberhasilan-Program-Pemberdayaan-Perempuan-Melalui-Kelompok-Usaha-
Bersama-KUBE.pdf, diakses 10 Mei 2018, 15:20)
Qur’an, Amanah Aida, 2017 Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok
Usaha Bersama (Studi Pada KUBE Kaligondang Purbalingga Jawa Tengah)
