of 131/131
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN CAKUNG (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung) SURYANI TAHER 1070 8200 3361 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011 M/1432 H

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN

KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH

KECAMATAN CAKUNG

(Studi Empiris pada Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung)

SURYANI TAHER 1070 8200 3361

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2011 M/1432 H

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN

KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH

KECAMATAN CAKUNG

(Studi Empiris pada Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

SURYANI TAHER 1070 8200 3361

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2011 M/1432 H

i

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Suryani Taher

2. Tempat & Tgl Lahir : Jakarta, 07 April 1990

3. Alamat : Rawa Terate 005/05 Cakung, Jaktim

4. Telepon : 0818 06 777 228

II. PENDIDIKAN

1. TK : TK Islam Al-Istiqomah

2. SD : SD Negeri Rawa Terate 01 Pagi

3. SMP : SMP Negeri 144 Jakarta Timur

4. SMA : SMA Negeri 107 Jakarta Timur

III. LATAR BELAKANG KELUARGA

1. Ayah : Tabroni

2. Tempat & Tgl Lahir : Jakarta, 10 Desember 1963

3. Alamat : Rawa Terate- Cakung, Jakarta Timur

4. Ibu : Herawati

5. Tempat & Tgl Lahir : Jakarta, 20 Agustus 1968

6. Alamat : Rawa TerateCakung, Jakarta Timur

7. Anak Ke : Satu dari tiga bersaudara

ii

ANALYSIS OF FACTORS THAT CAUSE UNCOMPLIANCE TAXPAYER IN THE CAKUNG REGION

(Empiric Study at Taxpayer In the Cakung Region)

By : Suryani Taher ABSTRACT

The aim of analysis in this research has answered the desired problems what are the factors cause uncompliance of taxpayers in the Cakung region. The unit of analysis of this research is in the Cakung taxpayer within the scope of micro, small and medium enterprises. Of the variables are level of education, the perception of taxpayers, the business environment, knowledge of taxation, tax rates, profitability, tax inspection, service quality, economic conditions, and the rule of law have been known what is the variables are causal factors in uncompliance of taxpayers in the Cakung region. The results of this research indicate that the variable education level has no significant effect on uncompliance variables. But for the other variables are the perception of taxpayers, the business environment, knowledge of taxation, tax rates, profitability, tax inspection, service quality, economic conditions, and rule of laws have a significant impact on uncompliance tax payers in the Cakung region. Keywords: taxpayer uncompliance factor, educational level, perceptions of taxpayers, the business environment, knowledge of taxation, tax rates, profitability, tax inspection, service quality, economic conditions, rule of law.

iii

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KECAMATAN

CAKUNG (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung)

Oleh : Suryani Taher

ABSTRAK

Analisis pada penelitian ini telah menjawab masalah yang dikehendaki yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah kecamatan Cakung. Unit analisis penelitian ini adalah wajib pajak di wilayah Cakung dalam lingkup usaha mikro, kecil dan menengah. Dari variabel-variabel yang di teliti yaitu tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku telah diketahui variabel apa saja yang menjadi faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Cakung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel ketidakpatuhan. Tetapi untuk variabel lainnya yaitu persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, dan hukum yang berlaku memilki pengaruh yang signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Cakung. Kata kunci : Faktor ketidakpatuhan wajib pajak, tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian, hukum yang berlaku

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi

segenap kekuatan dan pelajaran berharga kepada penulis sehingga skripsi

akhirnya dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan syarat buat penulis

untuk bisa memperoleh gelar sarjana ekonomi.

Dalam skripsi ini yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab

Ketidakpatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung penulis

berkeinginan menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab

timbulnya sikap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah kecamatan Cakung .

Studi empiris ini penting untuk melihat secara ilmiah faktor yang

mempengaruhi sikap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah kecamatan Cakung.

Karena selama ini terdapat pandangan pesimis yang menimbulkan sikap

ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah Cakung. Kondisi masyarakat kebanyakan

masih bersikap tidak peduli dengan kewajiban perpajakan dan bahkan mereka

merasa tidak merasakan dampak positif secara langsung yang dapat mereka

rasakan dari pajak yang dibayarkan.

Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak

yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan

kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Tabroni dan Ibu Herawati, yang sangat

berjasa baik tenaga maupun biaya untuk keperluan skripsi saya sehingga

kuliah saya dapat berjalan lancar. Terima kasih juga atas doa, pengajaran

serta nasehat yang diberikan selama pembuatan skripsi ini.

v

2. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Ibu Rahmawati SE, Ak,Msi. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

4. Bapak Prof. Dr. Azzam Jasin, selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan

waktu, tenaga, dan pikirannya membimbing penulis dengan penuh

kesabaran.

5. Bapak Afif Sulfa SE, Ak, Msi. selaku Dosen Pembimbing II atas kesedian

waktu, tenaga, dan pikirannya membimbing penulis dengan penuh

kesabaran.

6. Seluruh Dosen FEB atas ilmunya yang sangat bermanfaat.

7. Adik-adikku Nur Azizah Taher dan Nabilah Wardah Taher yang selalu

kasih semangat dan memberikan banyak dukungan moril dalam

menyelesaikan skripsi ini.

8. Keluarga besar yang tidak pernah bosan memberi motivasi dengan

pertanyaan kapan lulus kuliahnya.

9. Perusahaan Jo-Lado, Bapak Edi Eko, Bapak Iqbal, Bapak Husain, dan

seluruh staff Jo-Lado terima kasih atas toleransi waktu yang diberikan

untuk bimbingan ke kampus, kesempatan, motivasinya.

10. Untuk Kak Dwi Suciayu yang tidak bosan untuk membantu dan memberi

masukan sampai skripsi ini akhirnya selesai.

11. Saudaraku di kampus Faiza Khayrani, Niemaz Sumarni, dan abang Alif

Ridwan yang mau melewatkan suka dan duka bersama waktu masih

ngekos, Ani sangat beruntung memiliki saudara seperti kalian.

12. Untuk Elen Setiyaning, Dinar Khomsah, ayu Silvy Ramalia terima kasih

atas kebersamaannya selama kuliah semoga kita dapat terus komunikasi

vi

dan bersilahturahmi. Buat Dina Kartika yang jauh disana semoga kita tetap

menjadi teman baik.

13. Teman-teman Akuntansi C angkatan 2007, Akuntansi Pajak A 2007 satu

perjuangan, semangat untuk masa depan yang menunggu untuk digapai.

14. Untuk para responden yang telah bersedia membantu mengisikan

kuesioner, sampai akhirnya skripsi ini selesai.

Dan untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu,

terima kasih untuk bantuan, dukungan, dan doanya. Semoga kesuksesan selalu

menyertai kita semua, amin.

Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama

pihak yang menaruh perhatian terhadap kemajuan di bidang perpajakan di wilayah

kecamatan Cakung. Penulis menyadari kelemahan dan keterbatasan penulis dalam

penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis membuka pintu selebar-lebarnya

untuk kritik, saran, serta masukan yang membangun. Semoga skripsi ini dapat

menjadi inspirasi untuk karya yang lebih baik lagi.

Jakarta, Mei 2011

Suryani Taher Penulis

vii

DAFTAR ISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......................................................................... i

ABSTRACT ....................................................................................................... ii

ABSTRAKSI ...................................................................................................... iii

KATA PENGANTAR ....................................................................................... iv

DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..................................................................... 1

B. Perumusan Masalah .............................................................. 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................. 9

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ........................ 13

1. Wajib Pajak ................................................................... 13

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ............................ 20

a. Fungsi NPWP ............................................................ 20

b. Yang wajib mendaftarkan diri dan melaporkan diri . 21

c. Cara Mendaftarkan diri ............................................. 22

viii

d. Lampiran yang diperlukan pada formulir pendaftaran

NPWP ...................................................................... 22

3. Surat Pemberitahuan (SPT) .......................................... 24

4. Surat Ketetapan Pajak (SKP) ....................................... 25

B. Sanksi Pajak ......................................................................... 26

C. Sistem Pemungutan Pajak ..................................................... 26

D. Ketidakpatuhan Wajib Pajak ................................................ 27

E. Variabel- Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak ................. 28

F. Penelitian Sebelumnya ......................................................... 35

G. Kerangka Pemikiran ............................................................. 38

H. Hipotesis ............................................................................... 40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian ..................................................... 41

B. Metode Penentuan Sampel .................................................... 42

C. Metode Pengumpulan Data ................................................... 42

D. Metode Analisis .................................................................... 43

1. Statistik Deskriptif .......................................................... 45

2. Uji Realibilitas dan Validitas .......................................... 45

a. Uji realibilitas ............................................................ 45

b. Uji validitas ............................................................... 46

3. Uji Asumsi Klasik ........................................................... 46

a. Uji Normalitas ............................................................. 46

ix

b. Uji Multikolonearitas .................................................. 48

d. Uji Heteroskedastisitas ............................................... 48

4. Analisis Regresi (Pengujian Hipotesis) ........................... 49

a. Koefisien Determinasi (R) ......................................... 49

b. Uji Statistik t ............................................................... 50

c. Uji Statistik F .............................................................. 54

E. Operasional Variabel Penelitian ............................................ 54

1. Tingkat Pendidikan ......................................................... 54

2. Persepsi Wajib Pajak ...................................................... 55

3. Lingkungan Usaha .......................................................... 55

4. Pengetahuan Perpajakan ................................................. 56

5. Tarif Pajak ...................................................................... 56

6. Profitabilitas .................................................................... 56

7. Pemeriksaan Pajak .......................................................... 57

8. Kualitas Pelayanan ......................................................... 57

9. Kondisi Perekonomian ................................................... 57

10. Hukum yang Berlaku ........................................................ 57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian ..................................... 58

B. Persiapan dan Pengumpulan Data ......................................... 59

C. Statistik Deskriptif ............................................................... 61

D. Hasi Uji Instrumen Penelitian .............................................. 63

x

1. Uji Reabilitas .................................................................... 63

a. Variabel Persepsi Wajib Pajak .................................... 63

b. Varibel Lingkungan Usaha ......................................... 64

c. Variabel Pengetahuan Perpajakan ............................... 64

d. Variabel Tarif Pajak .................................................... 65

e. Variabel Profitabilitas ................................................. 66

f. Variabel Pemeriksaan Pajak ........................................ 66

g. Variabel Kualitas Pelayanan ....................................... 67

h. Variabel Kondisi Perekonomian ................................. 67

i. Variabel Hukum yang Berlaku .................................... 68

j. Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak ........................ 68

2. Uji Validitas .................................................................... 69

a. Variabel Persepsi Wajib Pajak .................................... 70

b. Varibel Lingkungan Usaha ......................................... 70

c. Variabel Pengetahuan Perpajakan ............................... 71

d. Variabel Tarif Pajak .................................................... 71

e. Variabel Profitabilitas ................................................. 72

f. Variabel Pemeriksaan Pajak ........................................ 72

g. Variabel Kualitas Pelayanan ....................................... 72

h. Variabel Kondisi Perekonomian ................................. 73

i. Variabel Hukum yang Berlaku .................................... 73

j. Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak ........................ 74

3. Uji Asumsi Klasik ........................................................... 74

xi

a. Uji Normalitas ............................................................. 74

b. Uji Multikolonearitas .................................................. 76

c. Uji Heteroskedastisitas ............................................... 78

4. Uji Hipotesis .................................................................... 79

a. Koefisien Determinasi (Adjusted R) ......................... 79

b. Uji Individu (Uji t) ...................................................... 80

c. Uji Regresi Simultan (Uji F Statistik) ......................... 88

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan .......................................................................... 89

B. Implikasi ............................................................................... 93

C. Rekomendasi ........................................................................ 94

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 95

LAMPIRAN........................................................................................................ 97

xii

DATAR TABEL

Nomor Keterangan Hal

2.1 Perbedaan Pelaksanaan Penelitian .................................................... 37

3.1 Pengukuran dengan skala likert 5 poin ............................................. 43

4.1 Luas Kelurahan di Kecamatan Cakung ............................................. 58

4.2 Distribusi Penyebaran Kuesioner ...................................................... 60

4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ........................... 61

4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Usia ........................................... 62

4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................... 62

4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha ............................... 63

4.7 Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Wajib Pajak ...................................... 63

4.8 Hasil Uji Reliabilitas Lingkungan Usaha .......................................... 64

4.9 Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan ................................. 65

4.10 Hasil Uji Reliabilitas Tarif Pajak ...................................................... 65

4.11 Hasil Uji Reliabilitas Profitabilitas ................................................... 66

4.12 Hasil Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak .......................................... 66

4.13 Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan ......................................... 67

4.14 Hasil Uji Reliabilitas Kondisi Perekonomian ................................... 67

4.15 Hasil Uji Reliabilitas Hukum yang Berlaku ..................................... 68

4.16 Hasil Uji Reliabilitas Ketidakpatuhan Wajib Pajak .......................... 69

4.17 Hasil Uji Validitas Persepsi Wajib Pajak .......................................... 70

4.18 Hasil Uji Validitas Lingkungan Usaha ............................................. 70

xiii

4.19 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan..................................... 71

4.20 Hasil Uji Validitas Tarif Pajak .......................................................... 71

4.21 Hasil Uji Validitas Profitabilitas ....................................................... 72

4.22 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak ............................................. 72

4.23 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan ............................................. 73

4.24 Hasil Uji Validitas Kondisi Perekonomian ....................................... 73

4.25 Hasil Uji Validitas Hukum yang Berlaku ......................................... 73

4.26 Hasil Uji Validitas Ketidakpatuhan Wajib Pajak .............................. 74

4.27 Hasil Uji Multikolonearitas ............................................................... 76

4. 28 Hasil Uji Multikolonearitas ............................................................... 77

4.29 Uji Adjusted R Square ...................................................................... 79

4.30 Hasil Uji t Statistik ............................................................................ 81

4.31 Uji Simultan (F) ................................................................................ 88

xiv

DAFTAR GAMBAR

Nomor Keterangan Hal

2.1 Kerangka Pemikiran .. 39

4.1 Hasil Uji Normalitas ..... 75

4.2 Hasil Uji Normalitas ..... 75

4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas ..... 78

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Keterangan Hal

1 Lembar Kuesioner . 98

2 Hasil Skoring Kuesioner ... 104

3 t tabel .... 105

4 F tabel statistik . 106

5 Hasil hitung t tabel dan r tabel .................................................. 107

6 Tabel Item- Total statistik Variabel .......................................... 108

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kewajiban untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang harus

dilakukan oleh seluruh warga negara. Di Indonesia khususnya, aturan

mengenai perpajakan sudah diatur secara jelas di dalam Undang-undang

Ketentuan Umum Perpajakan, awalnya peraturan mengenai perpajakan ini

diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian mengalami beberapa kali

perubahan dan perubahan yang terbaru adalah UU No. 28 Tahun 2007.

Didalam UU tersebut sudah dijelaskan secara terperinci apa-apa saja yang

terkait dengan pelaksanaan pajak, serta apa saja yang harus diperhatikan dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Jelasnya peraturan yang

telah dibuat tersebut, mengartikan bahwa kewajiban perpajakan merupakan

kewajiban mutlak yang tidak dapat dihindarkan. Apabila kewajiban tersebut

diabaikan oleh warga negara maka tindakan tersebut merupakan tindakan

pelanggaran atas kewajiban yang dapat dikatakan sebagai tindakan

ketidakpatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.

Penilaian wajib pajak bahwa ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan

yang tidak melanggar etika dan prinsip hidup akan mempengaruhi wajib pajak

untuk berniat melakukan ketidakpatuhan pajak. Begitu juga dengan perasaan

tidak bersalah dalam melakukan ketidakpatuhan pajak. Jika wajib pajak tidak

merasa bersalah dalam melakukan ketidakpatuhan pajak, maka akan

2

memunculkan niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya.

Pada dasarnya timbulnya sikap tidak patuh berasal dari diri pribadi wajib

pajak itu sendiri. Awal munculnya sikap ketidakpatuhan ini sangat tergantung

dari niat untuk tidak patuh terhadap peraturan. Sepertinya belum ada sosialisasi

ataupun tindakan penyelesaian yang mampu secara nyata dan besar

pengaruhnya untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan ini. Karena yang

sebenarnya adalah penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan besar untuk

kelangsungan pembangunan negara ini. Jika negara tidak atau sedikit

memperoleh pendapatan dari pajak lalu dari mana lagi negara harus

mengandalkan pembiayaannya.

Sikap ketidakpatuhan lebih rentan timbul pada diri wajib pajak orang

pribadi dibandingkan dengan wajib pajak badan. Hal tersebut dapat

dikarenakan oleh belum tertanamnya kesadaran yang tinggi untuk

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sikap acuh akan adanya aturan pajak

juga dapat menjadi penyebab mereka menjadi tidak patuh. Apalagi sejak

beralihnya sistem pemungutan pajak dari Official Assessment System menjadi

Self Assessment system dimana wajib pajak dituntut untuk lebih mandiri dan

harus lebih sadar terhadap kewajiban pajaknya. Karena pada sistem

pemungutan pajak Self Assessment System wajib pajak dituntut untuk dapat

menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.

Namun timbulnya sikap tidak patuh tersebut tidak sepenuhnya merupakan

kesalahan dari wajib pajak. Sikap petugas pajak yang kurang memberikan

3

sosialisasi dan penjelasan kepada wajib pajak juga mempengaruhi sikap patuh

atau tidaknya wajib pajak. Kelancaran dan keberhasilan dari sistem

pemungutan pajak ini sangat tergantung dari diri pribadi wajib pajaknya.

Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan maka penerimaan dari sektor pajak akan tinggi tapi jika

wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang rendah maka penerimaan dari

sektor pajak juga akan rendah. Namun peran aktif dari petugas pajak dengan

memberikan penjelasan dan sosialisasi secara lebih merata ke seluruh lapisan

masyarakat juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari sistem pemungutan

pajak ini.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi

terbesar dalam pembangunan negara. Negara sangat bergantung kepada

penerimaan dari sektor pajak untuk dapat meningkatkan pembangunannya.

Apabila warga negara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik,

maka kelangsungan pembangunan negara akan terhambat. Keberhasilan

pembangunan suatu negara tidak dapat terlepas dari peranan partisipasi warga

negaranya. Oleh karena itu, sikap patuh terhadap kewajiban perpajakan sudah

seharusnya tertanam dalam diri setiap warga negara. Namun sepertinya cukup

sulit untuk dapat menerapkan sikap patuh tersebut. Terutama bagi masyarakat

yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Masih banyak yang menutup mata

untuk kewajiban yang satu ini. Apalagi di tambah dengan maraknya kasus

korupsi yang terjadi. Belum lagi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh

mafia pajak yang sangat menghebohkan yang belum dapat terselesaikan

4

sampai saat ini. Di tambah lagi keadaan perekonomian yang semakin

mengancam kelangsungan hidup perusahaan, Banyaknya tindakan PHK yang

dilakukan, pemberlakuan sistem kontrak di berbagai perusahaan yang sangat

mengancam masyarakat dalam mendapatkan penghasilan yang mencukupi

kebutuhan hidupnya. Keadaan yang membuat masyarakat lebih memilih untuk

beralih memilih membuka lapangan pekerjaannya sendiri dengan menjadi

wirausaha. Diantara mereka ada membuka rumah makan, bengkel, membuka

jasa layanan angkutan, usaha konveksi dan lain sebagainya.

Masalah lain yang juga sangat mengkhawatirkan yaitu berlakunya sistem

pasar bebas (ACFTA / Asean China Free Trade Area) yang menimbulkan

dampak tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi mungkin negara

akan memperoleh pajak dari bea masuk barang-barang impor yang datang,

namun di sisi lain berlakunya sistem pasar bebas ini akan menjadikan

pengusaha-pengusaha lokal terutama para pengusaha kecil, mikro dan

menengah terancam gulung tikar. Masuknya barang-barang dari Cina yang

memiliki harga jauh lebih murah dari barang-barang lokal menyebabkan

produk dalam negeri semakin sedikit di lirik oleh konsumen, di tambah lagi

harga bahan baku yang naik yang berakibat makin tingginya biaya produksi

yang menyebabkan barang lokal belum mampu bersaing dengan produk-

produk dari Cina.

Hal-hal tersebut mungkin dapat menjadi salah satu pemicu masyarakat

menjadi tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Akibatnya adalah akan

timbul dalam diri mereka rasa takut dan sia-sia untuk membayar pajak karena

5

pajak yang mereka bayarkan mungkin saja tidak akan sampai ke negara

melainkan akan di korupsi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Atau mungkin

akan timbul perasaan cemas akan berkurangnya profit usaha yang diperoleh

jika harus membayar pajak di tengah kondisi tingginya biaya produksi dan

semakin menurunnya jumlah penghasilan karena ada persaingan dengan

barang-barang dari luar negeri.

Banyak penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk meneliti sikap

ketidakpatuhan ini. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu

Santoso (2008) dalam peneliannya yang berjudul Analisis Risiko

Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib

Pajak, dimana dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa risiko

ketidakpatuhan dapat dikelompokkan kedalam risiko rendah, menengah, dan

tinggi. Penelitian tersebut juga berhasil mengidentifikasi variabel-variabel yang

berpengaruh kepada ketidakpatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini

menggunakan wajib pajak badan sebagai objek penelitian. Variabel-variabel

yang digunakan adalah tarif pajak, penalti, status pemerikasaan, struktur

permodalan (debt to equity ratio), pemegang saham, jenis usaha, skala usaha,

pajak relatif terhadap penjualan, dan kompensasi kerugian. Didalam penelitian

ini dikatakan bahwa pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa berdasarkan

kelompok risiko ketidakpatuhan akan dapat memperbaiki efektivitas

pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain yang juga meneliti masalah ketidakpatuhan adalah

penelitian yang dilakukan oleh Devia Agustriana Mandiri, Tarjo, dan Nurul

6

Herawati (2009) dalam penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang

mempengaruhi Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di

Bangkalan. Dimana dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sikap

tentang ketidakpatuhan, norma subyektif, kewajiban moral, kontrol keprilakuan

yang dipersepsikan, dan niat berperilaku tidak patuh. Penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa sikap tentang ketidakpatuhan,norma subjektif, dan

kewajiban bermoral memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat

berperilaku tidak patuh yang dilakukan, sedangkan kontrol keprilakuan tidak

berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hal ini berarti

sikap ketidakpatuhan yang timbul pada wajib pajak orang pribadi di Bangkalan

dipengaruhi oleh; pertama, sikap dari dirinya sendiri untuk tidak patuh. Kedua,

norma subyektif terhadap ketidakpatuhan dimana sikap ketidakpatuhan ada

tergantung dari kekuatan kepribadian diri wajib pajak untuk melakukan

tindakan tidak patuh. Dan ketiga kontrol keprilakuan yang dipersepsikan yang

diyakini wajib pajak orang pribadi yang akan menghambat mereka dalam

menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak.

Dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian terkait dengan sikap ketidakpatuhan wajib pajak

orang pribadi dari skala usaha mikro, kecil dan menengah, dimana peneliti

ingin melihat apakah faktor-faktor yang menjadi risiko ketidakpatuhan wajib

pajak badan juga akan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang

pribadi. Penelitian yang akan dilakukan ini akan melihat perilaku wajib orang

pribadi di wilayah Kecamatan Cakung. Alasan peneliti memilih populasi di

7

wilayah Cakung adalah karena wilayah kecamatan Cakung merupakan wilayah

yang terdata sebagai wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi ke dua

dari 44 kecamatan di DKI Jakarta berdasarkan hasil sensus penduduk 2010.

Selain itu karena wilayah Cakung merupakan wilayah pinggiran di Jakarta

Timur yang berbatasan dengan kota penyanggah DKI Jakarta yaitu wilayah

administrasi kota Bekasi, Jawa Barat. Wilayah Cakung sendiri merupakan

wilayah pemukiman padat dan sekaligus merupakan wilayah industri, baik

industri bagi perusahaan maupun industri perorangan. Hal ini dapat dibuktikan

dengan adanya Kawasan Industri Pulo Gadung yang terletak di wilayah

Kelurahan Rawa Terate - Cakung yang mencakup berbagai perusahaan

manufaktur, dan adanya PIK (Pusat Industri Kecil) di wilayah kelurahan

Penggilingan Cakung yang mencakup industri perorangan.

Disini peneliti akan melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan

ketidakpatuhan di wilayah Cakung berdasarkan beberapa variabel yang

sebelumnya digunakan oleh Wahyu Santoso dalam penelitiannya untuk wajib

pajak badan. Tujuannya adalah agar dapat diketahui apakah faktor-faktor

tersebut juga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak di wilayah

Cakung. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian

yang sebelumnya dilakukan oleh Wahyu Santoso terletak pada objek

penelitiannya, dimana Wahyu Santoso menggunakan wajib pajak badan

sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan wajib pajak orang

pribadi dalam usaha berskala mikro, kecil, dan menengah. Selain itu penelitian

ini juga akan menambahkan dua variabel baru yang terkait dengan kondisi

8

negara saat ini yaitu variabel kondisi perekonomian dan variabel hukum yang

berlaku.

Dari uraian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul

Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Wajib

Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung. Diharapkan dengan penelitian ini

akan diperoleh kesimpulan yang dapat dijadikan pembenahan dalam

pelaksanaan perpajakan. Artinya bahwa apabila faktor-faktor tersebut telah

diketahui dan terbukti menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak, maka

akan membantu aparat pajak khususnya di wilayah kecamatan Cakung untuk

dapat lebih fokus memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk penyelesaian

masalah ketidakpatuhan. Namun apabila penelitian ini tidak membuktikan

adanya pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap ketidakpatuhan maka akan

dapat di lihat bahwa apakah ada faktor lain yang mungkin menyebabkan

ketidakpatuhan di wilayah Cakung. Sehingga akan dapat ditemukan upaya

penyelesaian yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang, permasalahan-permasalahan

yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi sikap ketidakpatuhan wajib

pajak.

2. Apakah persepsi wajib pajak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.

9

3. Apakah lingkungan usaha wajib pajak mempengaruhi ketidakpatuhan

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak mempengaruhi sikap

ketidakpatuahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Apakah tarif pajak yang berlaku mempengaruhi sikap ketidakpatuhan

wajib pajak.

6. Apakah tingkat profitabilitas yang diperoleh wajib pajak berpengaruh

terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

7. Apakah pemeriksaan pajak yang dilakukan akan berpengaruh terhadap

sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

8. Apakah kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak

mempengaruhi sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

9. Apakah kondisi perekonomian yang terjadi saat ini mempengaruhi sikap

ketidakpatuhan wajib pajak.

10. Apakah penegakan hukum yang berlaku di Indonesia berpengaruh

terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan yang dimiliki wajib

pajak terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

10

b. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak di daerah tersebut

terhadap timbulnya sikap ketidakpatuhan.

c. Untuk mengetahui pengaruh antara lingkungan usaha wajib pajak

dengan sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

d. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan yang dimiliki

oleh wajib pajak terhadap timbulnya sikap ketidakpatuhan wajib

pajak.

e. Untuk mengetahui pengaruh besarnya tarif pajak yang berlaku

terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

f. Untuk mengetahui pengaruh besarnya profitabilitas yang diperoleh

wajib pajak terhadap timbulnya sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

g. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak yang dilakukan

terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

h. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan oleh

petugas pajak terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

i. Untuk mengetahui pengaruh kondisi perekonomiaan saat ini terhadap

timbulnya sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

j. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum yang diberlakukan

pemerintah terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

11

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman di

bidang perpajakan khususnya tentang faktor-faktor yang

menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman teori

perpajakan dan teori yang berkaitan dengan keperilakuan tentang

bagaimana aspek perilaku yang ada pada wajib pajak dapat

mempengaruhi tingkat kepatuhan/ ketidakpatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajibannya yang hasilnya dapat dijadikan pembelajaran

untuk dapat meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan..

b. Manfaat praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

praktis bagi para pembayar pajak atau wajib pajak terutama wajib

pajak orang pribadi, para penasehat atau konsultan pajak, para

pembuat Undang-undang dan peraturan perpajakan dalam

pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi

pengelolaan administrasi, maupun dari segi kewajarannya. Selain itu

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat

pajak khususnya aparat pajak di wilayah Cakung untuk lebih

memahami faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya

ketidakpatuhan pada diri wajib pajak. Sehingga dapat lebih fokus

12

dalam penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan yang terjadi serta

dapat dijadikan pertimbangan atas kinerja yang telah dilakukan yang

pada akhirnya akan timbul perbaikan-perbaikan kinerja untuk dapat

menyelesaikan masalah ketidakpatuhan yang akan berakibat baik bagi

penerimaan pajak di wilayah Cakung.

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983,

yang diperbaharui dengan UU No. 9 Tahun 1994, lalu di perbaharui kembali

dengan UU No. 16 Tahun 2000, dan yang terbaru adalah UU No. 28 Tahun

2007. Dasar pertimbangan penyempurnaan undang-undang tersebut adalah

untuk lebih meningkatkan kepastian hukum, yang akan mendukung tujuan

pemerintah dalam mengelola perpajakan untuk memperoleh penerimaan pajak

yang optimal dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak.

Dengan adanya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, maka hukum

formal telah jelas diatur, sebagai hukum yang mewujudkan aturan materil

perpajakan, guna mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban

perpajakan bagi wajib pajak dan fiskus.

Dalam UU KUP diantaranya dijelaskan mengenai:

1. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (Pasal 1 butir 2 UU KUP).

Wajib pajak dikelompokkan menjadi:

a. Wajib pajak orang pribadi

b. Wajib pajak badan

14

c. Wajib pajak pemungut/pemungut.

Adapun hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban wajib pajak

1) Mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak untuk

mendapatkan NPWP.

2) Mengambil sendiri blanko SPT dan blanko perpajakan lainnya

ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak.

3) Mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas,

dan menandatanganinya.

4) Bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan untuk melengkapi

SPT Tahunan dengan laporan keuangan berupa neraca dan

perhitungan rugi laba.

Hal ini ditetapkan bahwa setiap wajib pajak yang melakukan

kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas di Indonesia harus

mengadakan pembukuan.

Ketentuan-ketentuan dalam menyusun pembukuan adalah

sebagai berikut:

(a) Harus diselenggarakan di Indonesia.

(b) Harus menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang

rupiah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang

diizinkan oleh Menteri Keuangan.

(c) Harus disusun berdasarkan suatu sistem tertentu yang lazim

dipakai di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan.

15

(d) Minimal terdiri dari catatan tentang keadaan kas dan bank,

daftar utang piutang, daftar persediaan barang.

(e) Pada setiap akhir tahun pajak, pembukuan ditutup dengan

membuat neraca dan perhitungan laba rugi yang konsisten

dengan tahun sebelumnya.

(f) Pembukuan atau pencatatan, dokumen-dokumen yang menjadi

dasar pembukuan serta dokumen-dokumen lain yang

berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,

harus disimpan selama sepuluh tahun.

Pengecualian

Wajib pajak tidak wajib menyelenggarakan pembukuan apabila:

(a) Peredaran bruto usaha dari pekerjaan bebas yang dilakukan

kurang dari Rp 600.000.000,00 setahun.

(b) Wajib Pajak memilih menggunakan Norma Perhitungan (untuk

menghitung Penghasilan Kena Pajak), dan memberitahukan

hal tersebut kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu tiga

bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Walaupun wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan,

wajib pajak tetap diwajibkan untuk membuat catatan peredaran

usaha ataupun penerimaan bruto dan pekerjaan bebas tersebut.

5) Apabila ada pemeriksaan maka wajib pajak yang diperiksa harus:

(a) Memperhatikan dan meminjamkan pembukuan atau

pencatatan dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen

16

lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan

bebas wajib pajak.

(b) Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna memberikan

kelancaran.

(c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

b. Hak wajib pajak

Adapun hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

1) Mempunyai hak untuk mengajukan penundaan pemasukan SPT

dengan syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Permohonan diajukan secara tertulis, dengan alasan yang cukup

kuat dan tepat.

(b) Permohonan harus disertai penyertaan mengenai besarnya

pajak yang dibayar atas dasar perhitungan sementara yang

terutang dalam satu tahun pajak beserta bukti pelunasan

kekurangan pembayaran pajak.

2) Mempunyai hak melakukan pembetulan sendiri SPT yang sudah

dimasukkan ke Kantor Inspeksi Pajak, dengan syarat:

(a) Permohonan diajukan secara tertulis.

(b) Diajukan kepada Dirjen Pajak.

3) Mempunyai hak melakukan permohonan penundaan dan

pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya,

dengan syarat pengajuan tersebut sebelum tanggal jatuh tempo

17

pembayaran pajak dan disertai dengan alasan yang tepat serta

jumlah pajak yang di mohon untuk ditunda.

4) Mempunyai hak mengajukan permohonan perhitungan atau

perubahan kelebihan pajak (kompensasi) serta hak memperoleh

kepastian terbitnya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak

dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Adapun prosesnya sebagai berikut:

(a) Meminta kembali kelebihan pembayaran dengan mengisi

kolom yang tersedia pada SPT atau dengan Surat Permohonan

sendiri.

(b) Dalam waktu dua belas bulan akan diterbitkan Surat

Keputusan Kelebihan Pembayaran.

(c) Kelebihan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran

langsung dikompensasikan dengan hutang pajak lainnya yang

sudah jatuh tempo pembayarannya, atau hutang pajak yang

belum jatuh tempo.

(d) Sisanya, dalam waktu satu bulan, diterbitkan Surat perintah

Membayar Kelebihan pajak (SPMKP).

5) Mempunyai hak mempeoleh bunga karena terlambat pengembalian

pembayaran pajak.

Wajib Pajak berhak untuk memperoleh bunga sebesar 2%

setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu

18

sampai dengan berlakunya pembayaran kelebihan pajak atau

dihitung sejak lewat satu bulan dari tanggal Surat Keputusan

Kelebihan Pembayaran Pajak dan sampai dengan saat

diberlakukannya pembayaran kelebihan pajak tersebut.

6) Mempunyai hak untuk tidak dikenakan tambahan 100% atas Surat

Ketetapan Pajak Tambahan, apabila:

(a) Surat Ketetapan Pajak Tambahan yang dikeluarkan diakibatkan

oleh keterangan tertulis dari wajib pajak.

(b) Sepanjang Dirjen Pajak belum mulai melakukan pemeriksaan.

7) Mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembetulan

ketetapan pajak, apabila ditemui keadaan-keadaan berikut:

(a) Kesalahan tulis atau hitung

(b) Kekeliruan dalam penetapan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

8) Mempunyai hak untuk mengajukan surat keberatan.

Apabila Wajib Pajak merasa keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

yang telah diterbitkan, maka Wajib Pajak tersebut dapat

mengajukan permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak dalam

waktu tiga bulan sejak tanggal surat ketetapan, dengan persyaratan

bahwa Surat Keberatan ini diajukan untuk:

(a) Surat Ketetapan Pajak penghasilan.

(b) Surat Ketetapan Tambahan atas Pajak Penghasilan.

19

(c) Surat ketetapan Kelebihan Pembayaran dan Surat Pemberitaan

atas Pajak Penghasilan.

(d) Permohonan oleh pihak ketiga atas dasar Undang-Undang

Pajak Penghasilan.

9) Mempunyai hak untuk mengajukan naik banding kepada Badan

Peradilan Pajak atas keputusan yang ditetapkan Dirjen Pajak atas

Surat Keberatan yang diajukan dengan syarat:

(a) Dalam waktu tiga bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan.

(b) Permohonan banding tidak menunda pembayaran pajak yang

terutang.

Apabila dalam praktek pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan

wajib pajak telah dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan

peraturan perpajakan yang ada, maka wajib pajak tersebut termasuk

kedalam Wajib Pajak Patuh. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang

memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian

pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Direktur Jenderal Pajak

menetapkan wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak

patuh setiap bulan Januari. Bagi wajib pajak orang pribadi, Direktur

Jenderal Pajak berwenang secara jabatan (ex-officio) menetapkan status

wajib pajak patuh tanpa permohonan wajib pajak sepanjang wajib pajak

orang pribadi tersebut memenuhi persyaratan. Sedangkan bagi Pengusaha

Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh akan

20

diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak

Pertambahan Nilai berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak

tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Penetapan wajib pajak patuh

berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan

kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Pasal 1 butir 6 UU

KUP).

Wajib pajak yang telah wajib mempunyai NPWP adalah wajib pajak

(penghasilan). Jadi, orang atau badan yang yang bertempat tinggal di

Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan

yang jumlahnya setahun melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

wajib mempunyai NPWP walaupun kepadanya belum atau tidak

dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak.

a. Fungsi NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui identitas wajib pajak.

2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam

pengawasan administrasi perpajakan.

21

3) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan

sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan

harus mencantumkan NPWP.

4) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misalnya,

dokumen impor, dokomen ekspor).

5) Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau

tahunan.

6) Sebagai salah satu syarat dalam permintaan permohonan kredit di

bank.

b. Yang Wajib Mendaftarkan Diri dan Melaporkan Usaha

Wajib pajak yang telah memiliki kewajiban untuk mendaftarkan

diri dan melaporkan usahanya adalah sebagai berikut:

1) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau

pekerjaan bebas dan penghasilan netonya di atas PTKP.

2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau

pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh

penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.

3) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di

beberapa tempat wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah

kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak.

4) Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula bagi wanita kawin

yang dikenakan pajak secara terpisah karena:

a) Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim

22

b) Dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian

pemisahan penghasilan dan harta.

5) Wajib pajak badan didirikan seperti PT, CV, Firma, Kongsi,

Yayasan, Perkumpulan, Lembaga, Koperasi, BUMN, Ormas,

Orsospol wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

PKP dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak (NPPKP).

c. Cara Mendaftarkan Diri

1) Wajib pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir

pendaftaran wajib pajak.

2) Pengisian dan penandatanganan formulir bisa dilakukan oleh

wajib pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa khusus.

3) Penyampaian formulir pendaftaran wajib pajak yang telah diisi

dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau

orang lain yang diberi kuasa penuh.

d. Lampiran yang Diperlukan pada Formulir Pendaftaran NPWP.

1) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha

atau pekerjaan bebas:

a) Fotokopi KTP/KK bagi penduduk Indonesia;

b) Paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang

berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi

wajib pajak Orang Asing.

23

2) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas:

a) Fotokopi KTP/KK bagi penduduk Indonesia;

b) Paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang

berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi

wajib pajak Orang Asing;

c) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau

kepala desa.

3) Bendaharawan sebagai wajib pajak pemungut/pemotong:

a) Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan;

b) Fotokopi KTP bendaharawan.

4) Wajib Pajak Badan:

a) Fotokopi akta pendiri;

b) Fotokopi KTP salah satu pengurus;

c) Fotokopi SIUP/SITU dari instansi yang berwenang;

d) Surat kuasa apabila dikuasakan.

5) Joint Operation:

a) Melampirkan fotokopi perjanjian kerjasama sebagai join

operation;

b) Fotokopo NPWP masing-masing anggota join operation.

Apabila telah terdaftar diberikan surat ketrangan terdaftar (KP

PDIP 42-00); jika dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

24

maka diberi surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP PDIP

43-00).

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan

untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 butir 11 UU

KUP). Jenis surat pemberitahuan ada dua macam, yaitu:

6) SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang

dalam masa pajak. Disampaikan selambat-lambatnya 20 hari setelah

akhir masa pajak.

7) SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk

melaporkan perhitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun

pajak. Disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah:

a. Memberikan data dan angka yang relevan dengan perhitungan kena

pajak.

b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah

dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan/ pemungutan pihak

25

lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak

penghasilan).

d. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan

pajak orang pribadi atau badan lain (wajib pajak penghasilan).

e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah

(PPN dan PPnBM), bagi pengusaha kena pajak.

4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah suatu keputusan yang dikeluarkan

oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memuat besarnya pajak yang terutang,

jumlah pengurangan pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak,

besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar

oleh wajib pajak.

Adapun hal-hal yang menyebabkan dikeluarkannya SKP, adalah:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata

jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar.

b. Apabila SPT tidak disampaikan, setelah ditegur secara tertulis tidak

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat

Teguran.

c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPh dan PPnBM,

ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak, tidak

seharusnya dikenakan tarif 0%, atau tidak seharusnya dikenakan

pengembalian pajak.

26

d. Apabila kewajiban tidak dipenuhi, sehingga tidak diketahui besarnya

pajak yang terutang.

Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau atau

pada saat diperiksa tidak memenuhi yang diminta, sehingga tidak diketahui

besarnya pajak yang terutang, maka Dirjen Pajak bewenang menerbitkan

SKP dengan perhitungan secara jabatan, yaitu perhitungan pajak yang

didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh wajib pajak saja.

B. Sanksi Pajak

Sanksi pajak terdiri atas:

a. Sanksi Administrasi, yaitu hukuman yang diberikan dalam bentuk

tindakan administratif. Misalnya berupa denda, bunga, ataupun kenaikan.

b. Sanksi Pidana, yaitu hukuman yang diberikan atas kejahatan kriminal.

Contohnya pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Official assesment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang. Dari definisi tersebut berarti wajib pajak

bersifat pasif dan utang pajak akan timbul setelah dikeluarkannya Surat

ketetapan pajak oleh fiskus.

27

2. Self assessment system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak

untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak

yang harus dibayar bagi wajib pajak bersifat aktif, sedangkan peranan

fiskus hanya mengawasi.

3. Witholding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga (pihak selain fiskus ataupun wajib pajak)

untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak.

D. Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengertian dari kata kepatuhan yang berarti mengikuti

suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang

biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam

suatu bidang tertentu. Maka kata ketidakpatuhan dapat diartikan sebagai

tindakan penolakan/ penyimpangan/ penyelewengan secara sengaja dari

standar, hukum, ataupun peraturan yang berlaku yang seharusnya

diterapkan atau dilakukan. Dengan demikian ketidakpatuhan wajib pajak

merupakan perilaku penolakan/ penyelewengan yang dilakukan secara

sengaja oleh wajib pajak dalam melaksansakan kewajiban perpajakannya

yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan yang telah ditetapkan. Sikap ketidakpatuhan pajak

akan terbentuk apabila wajib pajak mempunyai keyakinan dan evaluasi

28

yang positif terhadap ketidakpatuhan pajak. Penelitian tentang perilaku

ketidakpatuhan pajak terdahulu membuktikan bahwa terdapat pengaruh

antara sikap ketidakpatuhan pajak terhadap niat ketidakpatuhan pajak.

E. Variabel -Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak

1. Tingkat pendidikan Formal

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengandalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

Negara (UU no 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional).

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan SDM

yang dilakukan secara sistematis, programatis dan berjenjang agar dapat

dihasilkan manusia-manusia berkualitas yang akan dapat memberikan

manfaat dan sekaligus meningkatkan kualitas dan. Adapun tingkatan

pendidikan formal antara lain:

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 6

(enam) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi

jenjang pendidikan menengah.

29

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan

pendidikan dasar (SMP/SMA).

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan

menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan

spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

2. Persepsi Wajib Pajak

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi

dan menafsirkan pesan (Jalaludin Rakhmat, 1998: 51). Proses

pembentukan persepsi merupakan pemaknaan hasil pengamatan yang

diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap

selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan "interpretation",

begitu juga berinteraksi dengan "closure". Proses seleksi terjadi pada

saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses

penyeleksian pesan tentang pesan mana yang dianggap penting dan

tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan

disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna,

sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi

tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh.

Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang

berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk

30

yang disebut sebagai faktor-faktor personal (Rakhmat 1998: 55).

Selanjutnya Rakhmat menjelaskan yang menentukan persepsl bukan

jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberi

respon terhadap stimuli. Persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor

utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi.

3. Lingkungan usaha

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup

keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral,

serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam

lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti

keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Dari

pengertian tersebut berarti lingkungan usaha merupakan kombinasi

antara kondisi fisik tempat melakukan usaha dengan kelembagaan resmi

yang mengelolanya. Secara garis besar lingkungan usaha dapat dibagi

atau dikenali sebagai lingkungan pasar (market environment) dan

lingkungan bukan pasar (non-market environment). Lingkungan pasar

dicirikan oleh struktur pasar dan pola persaingan antara para pelaku

pasar, sedangkan lingkungan bukan pasar yaitu semua faktor

legal/pemerintah, politik, sosial, demografi dan lain-lain dicirikan oleh

isu-isu yang berkembang, interest perusahaan terhadap isu-isu tersebut,

institusi yang terkait dengan setiap isu dan informasi yang tersedia

untuk penanganan isu.

31

Karena sifat yang saling mempengaruhi antara perusahaan dengan

lingkungan maka pemahaman terhadap perubahan lingkungan serta

kecenderungannya sangat membantu manajemen perusahaan dalam

menetapkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan

dan sasaran perusahaan.

4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau

disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah

berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui

pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan

akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum

pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Dengan demikian pengetahuan perpajakan berarti informasi yang di

ketahui oleh individu tentang perpajakan, namun pengetahuan tersebut

tidak hanya berdasarkan literatur teori saja melainkan juga berdasarkan

dari pengalaman ataupun informasi lain mengenai ilmu perpajakan.

5. Tarif pajak

Secara struktural tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu :

1. Tarif proporsional (a proportional tax rate structure) yaitu tarif

pajak yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar

pengenaan pajak.

2. Tarif regresif (a regresive tax rate structure) yaitu tarif pajak

menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat.

32

3. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak

akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan

pajak.

4. Tarif degresif (a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan

persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan

pajaknya semakin meningkat.

Tarif pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia

adalah tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-

undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai

berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

6. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perseroan untuk menghasilkan

suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka

pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas perseroan biasanya

dilihat dari laporan laba rugi perseroan (income statement) yang

menunjukkan laporan hasil kinerja perseroan. Rasio profitabilitas

adalah ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan selama periode tertentu. Dalam rasio profitabilitas ini dapat

dikatakan sampai sejauh mana keefektifan dari keseluruhan manajemen

dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan.

7. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk

33

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang -

undangan perpajakan. Tujuan Pemeriksaan yaitu untuk:

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:

1) SPT lebih bayar

2) SPT rugi

3) SPT tidak atau terlambat disampaikan.

4) SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak

untuk diperiksa.

b. Tujuan lain, yaitu:

1) Pemberian NPWP (secara jabatan)

2) Penghapusan NPWP

3) Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan

Pengukuhan PKP

4) Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding

5) Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto

6) Pencocokan data dan atau alat keterangan

7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil

8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN

8. Kualitas pelayanan

Menurut Thorik G. dan Utus H. (2006:77) pentingnya memberikan

34

pelayanan yang berkualitas disebabkan pelayanan (service) tidak hanya

sebatas mengantarkan atau melayani. Service berarti mengerti,

memahami, dan merasakan sehingga penyampaiannya pun akan mengenai

heart share konsumen dan pada akhirnya memperkokoh posisi dalam

mind share konsumen. Dengan adanya heart share dan mind share yang

tertanam, loyalitas seorang konsumen pada produk atau usaha perusahaan

tidak akan diragukan.

Kualitas pelayanan juga dapat dilihat dari responsiveness (daya

tanggap) karyawan, yang mana karyawan memiliki kemauan dan

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan.

Memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat menunjukkan pelaku bisnis

yang profesional.

9. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian merupakan keadaan atau kondisi

perekonomian yang sedang terjadi di dalam negara yang nantinya akan

memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Kondisi perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oreh perilaku atau

tingkah laku dari warga negaranya.

10. Hukum yang Berlaku

Hukum yang berlaku sama dengan proses pelaksanaan penegakan

hukum, penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas

kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan

hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada

35

hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang

mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan

yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak

dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum

sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum

mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena

dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa

problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema

law in action bukan pada law in the books.

F. Penelitian Sebelumnya

Bedasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryadi

dalam penelitiannya yang meneliti hubungan kausal antara kesadaran,

pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja

penerimaan pajak, dimana dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa

kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat

muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya

pengetahuan perpajakan masyarakat akan berdampak positif terhadap

kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu karakteristik

dari wajib pajak yang dapat dilihat melalui kondisi, budaya, dan ekonomi

masyarakat akan dapat membentuk perilaku wajib pajak yang nantinya

akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

36

Hasil penelitian juga menunjukkan, kesadaran wajib pajak yang

diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik

wajib pajak dan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan

terhadap kinerja penerimaan pajak. Pelayanan perpajakan yang diukur

dari ketentuan perpajakan, kualitas SDM dan sistem informasi

perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan

pajak. Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak,

penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan

terhadap kinerja penerimaan pajak. Demikian juga ternyata ditemukan

bahwa ada perbedaan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak besar dan

kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak besar

ternyata lebih tinggi kesadaran dan kepatuhannya dibandingkan wajib

pajak kecil (Suryadi, Jurnal Keuangan Publik Vol 4 No. 1).

Dalam penelitian lain dikatakan bahwa peningkatan pelayanan

perpajakan akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Seperti yang

diungkapkan oleh Ni Luh Supadmi dalam penelitiannya yang

mengatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan harus

ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus

diupayakan dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan,

kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu Wahyu Santoso juga mengatakan dalam penelitiannya

yang meneliti tentang risiko ketidakpatuhan wajib pajak sebagai dasar

37

peningkatan kepatuhan wajib pajak dimana Wahyu Santoso meneliti

pada Wajib Pajak Badan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut

dikatakan bahwa risiko ketidakpatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi

oleh variabel-variabel, yaitu tarif efektif, penalti, pemegang saham, debt

to equity ratio, status industri, skala usaha, profitabilitas, status

kompensasi, dan status pemeriksaan, dimana dari variabel-variabel

tersebut dapat dikelompokkan risiko ketidakpatuhan wajib pajak kedalam

resiko tinggi, menengah dan rendah.

Untuk dapat lebih jelas mengenai perbedaan penelitian yang akan

dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya dapat dilihat pada tabel

2.1 berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Palaksanaan Penelitian

Poin perbedaan

Wahyu Santoso Suryadi Devia Agustriana Mandiri, dkk

Penelitian Selanjutnya

Judul penelitian

Analisis Resiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Bangkalan

Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Cakung

Ruang Lingkup

Wajib pajak badan di Indonesia

KPP dalam lingkungan kerja kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan

Wajib Pajak di Kecamatan Cakung

38

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang analisis

faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Gambar 2.1

Poin perbedaan

Wahyu Santoso Suryadi Devia Agustriana Mandiri, dkk

Penelitian Selanjutnya

Populasi Seluruh wajib pajak badan yang terdaftar pada Dirjen Pajak pada tahun 2001

Wajib Pajak di Jawa Timur

Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di wilayah Bangkalan

Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah KPP Jakarta Cakung Satu dan Dua(Lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah)

Variabel yang digunakan

a. Tarif pajak b. Penalty c. Pemegang

saham d. Debt to eqity

ratio e. Status industri f. Skala usaha g. Profitabilitas h. Pejak per

penjualan i. Status

kompensasi j. Status

pemeriksaan

a. Persepsi wajib pajak

b. Pengetahuan perpajakan

c. Karakteristik wajib pajak

d. Penyuluhan perpajakan

e. Kualitas SDM f. Ketentuan

perpajakan g. Sistem

Informasi Perpajakan

h. Pemeriksaan pajak

i. Penegakan hukum

j. Kompensasi pajak

a. sikap tentang ketidakpatuhan pajak (SKP)

b. norma subyektif (NRM)

c. kewajiban moral (MRL)

d. kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (KTR)

e. niat berperilaku tidak patuh (NIA)

f. ketidakpatuhan pajak (KPT)

a. Tingkat pendidikan

b. Persepsi wajib pajak

c. Lingkungan usaha

d. Pengetahuan perpajakan

e. Tarif pajak f. Profitabilitas g. Pemeriksaan

pajak h. Kualitas

pelayanan i. Kondisi

perekonomian Negara

j. Penegakan hokum

Metode Penentuan sample

Random sampling

Multi stage random sampling

Simple random sampling

Purposive sampling

Metode analisis data

Multivarat Discriminant Analysis

Struktural Equasion Modelling (SEM)

Teknik analisis Structural Equation Modelling (SEM)

Analisis regresi berganda

39

menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada

penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan 11 variabel yang terdiri dari 10 variabel

independen (X) dan 1 variabel dependen (Y). Variabel-variabel tersebut

adalah variabel idependent (X), yang terdiri dari tingkat pendidikan, persepsi

wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan, tarif pajak,

profitabilitas, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan, kondisi perekonomian

Negara, dan penegakan hukum. Dan variable dependent (Y) yaitu

ketidakpatuhan wajib pajak. Gambar 2.1 akan menggambarkan kerangka

pemikiran dari penilitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Tingkat pendidikan

Pengetahuan perpajakan

Hukum yang Berlaku

Profitabilitas

Lingkungan usaha

Pemeriksaan pajak

Kondisi perekonomian negara

Persepsi wajib pajak

Tarif pajak

Kualitas pelayanan

K E T I D A K P A T U H A N

40

H. Hipotesis

Berkaitan dengan masalah pokok yang ada maka hipotesis yang akan

diambil adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan wajib pajak terhadap

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak terhadap sikap

ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak.

3. Terdapat pengaruh antara lingkungan usaha wajib pajak terhadap

ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak.

4. Terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan wajib pajak tehadap

sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

5. Terdapat pengaruh antara besarnya tarif pajak yang berlaku dengan sikap

ketidakpatuhan wajib pajak.

6. Terdapat pengaruh antara tingkat profitabilitas yang diperoleh wajib

pajak dengan sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

7. Terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap

sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

8. Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan

terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.

9. Terdapat pengaruh antara kondisi perekonomian yang terjadi terhadap

sikap ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak.

10. Terdapat pengaruh hukum yang berlaku terhadap sikap ketidakpatuhan

yang dilakukan oleh wajib pajak.

41

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di wilayah

kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dalam pembagian wilayah kerja, wilayah

kecamatan Cakung terbagi atas dua Kantor Penerimaan Pajak, yaitu KPP

Pratama Jakarta Cakung Satu dan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.

Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Satu terdiri dari tiga kelurahan,

yaitu kelurahan Penggilingan, kelurahan Rawa Terate, dan kelurahan

Jatinegara. Sedangkan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cakung Dua

teridiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Cakung Barat, kelurahan

Cakung Timur, kelurahan Pulo Gebang, dan kelurahan Ujung Menteng.

Peneliti ini juga akan lebih melihat kepada wajib pajak dalam skala usaha

mikro, kecil, dan menengah, dimana dalam usaha yang berskala tersebut

tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rentan. Penelitian yang dilakukan

akan lebih memperhatikan dari sisi variasi tingkat pendidikan wajib pajak,

persepsi wajib pajak, lingkungan usaha, pengetahuan perpajakan yang

dimiliki oleh wajib pajak, tarif pajak yang berlaku, tingkat profitabilitas,

pemeriksaan pajak yang dilakukan, kualitas pelayanan yang diberikan,

kondisi perekonomian negara, dan penegakan hukum yang diberlakukan.

42

B. Metode Penentuan Sample

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling

atau judgment sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dapat

dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian

(Jogiyanto, 2004). Yaitu masyarakat yang memperoleh penghasilan dari

usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan di wilayah kecamatan

Cakung, Jakarta Timur.

C. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini fakta yang diungkap merupakan fakta aktual yaitu

data yang diperoleh dari subjek dengan anggapan bahwa memang subjeklah

yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya dan peneliti berasumsi bahwa

informasi yang diberikan oleh subjek adalah benar (Azwar, 1997).

Selanjutnya, untuk mengungkap fakta aktual tersebut peneliti menggunakan

kuesioner.

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus di jawab dan atau daftar

isian yang harus diisi oleh responden. Kuesioner penelitian ini disebarkan ke

beberapa wajib pajak yang memenuhi kriteria di wilayah kecamatan Cakung.

Responden akan menilai setiap pernyataan dengan menggunakan skala Likert

5 poin, dari persepsi responden bahwa responden sangat tidak setuju, setuju,

tidak setuju, ragu-ragu, setuju ataupun sangat setuju yang ada dalam

kuesioner.

43

Tabel 3.1 Pengukuran dengan skala likert 5 poin

Keterangan Jawaban Bobot

Sangat Setuju (SS) 5 Setuju (S) 4 Ragu-ragu (R) 3 Tidak Setuju (TS) 2 Sangat Tidak Setuju (STS) 1

Tahap pertama, peneliti akan menyebar 30 kuesioner guna pengujian

pendahuluan (pretest), tujuan dari pretest adalah confirmatory kuesioner.

Setelah kuesioner dinyatakan valid dan reliable, kuesioner tersebut layak

untuk disebarkan pada sampel besar.

Metode pengumpulan data kuesioner pada penelitian ini adalah dengan

menggunakan metode personnally administrated qustonnaires, yaitu peneliti

menyampaikan sendiri kuesioner kepada responden dan mengambil sendiri

kuesioner kepada responden, tujuan utamanya supaya tingkat pengembalian

kuesioner dapat terjaga didalam periode waktu yang relatif pendek (Sekaran,

2003: 236).

D. Metode Analisis

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti

untuk memperoleh fakta mengenai variabel yang diteliti (Azwar, 1997).

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif.

Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan

yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena data yang

digunakan adalah data kualitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan

44

cara mengkuantifikasi data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka

dengan menggunakan skala Likert 5 poin (5 poin Likert Scale).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi

berganda yaitu melihat pengaruh faktor apa saja yang menyebabkan

ketidakpatuhan wajib pajak. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan

dengan persamaan sebagai berikut :

Y=+1X1+2X2+3X3+4X4+5X5+6X6+7X7+8X8+9X9+10X10+e

Keterangan:

Y = ketidakpatuhan Wajib Pajak

= Bilangan konstanta

1n = Koefisien arah regresi

X1 = Tingkat pendidikan

X2 = Persepsi wajib pajak

X3 = lingkungan usaha

X4 = pengetahuan perpajakan

X5 = tarif pajak

X6 = profitabilitas

X7 = pemeriksaan pajak

X8 = kualitas pelayanan

X9 = kondisi perekonomian

X10 = penegakan hukum

e = kesalahan pengganggu (disturbances error)

45

Nilai koefisien regresi atau diperoleh dengan menggunakan

program SPSS 17.0.

Alat analisis yang digunakan salam penelitian ini adalah analisis regresi

linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 17.00 for windows,

alasan penggunaan alat analisis regresi linier berganda adalah karena regresi

berganda cocok digunakan untuk analisis faktor-faktor. Beberapa langkah

yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan umum

demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel

penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang

menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata (mean), median, dan

penyimpangan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel

penelitian.

2. Uji Reliabilitas dan Validitas

Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan reliabel dan

valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas.

a. Uji Reliabilitas

Adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut

Azwar (1997) reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran

46

dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda

apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama.

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

one shot (pengukuran sekali saja). Disini pengukuran variabelnya

dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan

pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyan.

Suatu kostruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai

Cronbach Alpha > 0,600 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali 2005).

b. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan

fungsi ukurnya (Azwar, 1997).

Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur

maka dilakukan pembandingan antara koefisien r hitung dengan

koefisien r tabel. Jika r hitung > r tabel berarti item valid. Dan

sebaliknya apabila r hitung < dari r tabel berarti item tidak valid

(gugur).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai

residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka

47

uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak

yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik. (Ghozali, 2005)

Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi

dengan melihat tabel histogram. Namun demikian, dengan hanya

melihat tabel histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah

sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif

dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi

normal. Dasar pengambilan dengan menggunakan normal probability

plot adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2005)

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi

normalitas.

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak

mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram tidak

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak

memenuhi asumsi normalitas

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-

hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa

sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi

dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji

48

normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolgomorov-

Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H0 : Data residual berdistribusi normal

HA : Data residual tidak berdistribusi normal

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi di antara variabel independen. Jika vari