Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL
DI PROPINSI JAWA BARAT (PERIODE 1995-2008)
SKRIPSI
Diajukan Oleh:
Ayu Zakya Lestari
1060840002791
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2010 M/ 1431 H
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL
DI PROPINSI JAWA BARAT (PERIODE 1995-2008)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh :
Ayu Zakya Lestari
Nim: 106084002791
Di Bawah Bimbingan:
Pembimbing I Pembimbing II
Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D. Fahmi Wibawa, SE. MBA.
Nip: 195605052000121001
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVESRITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1431 H/ 2010 M
Hari ini, Tanggal 23 Bulan Juli Tahun 2010 telah dilakukan Ujian
Komprehensif atas nama Ayu Zakya Lestari dengan Nim: 106084002791,
dengan judul skripsi: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI
PROPINSI JAWA BARAT (PERIODE 1995-2008)”. Memperhatikan hasil
dan kemampuan keilmuan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka
skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jakarta, 23 Juli 2010
Tim Penguji Komprehensif
Drs. Lukman, M.Si. Utami Baroroh, M.Si.
Ketua Sekretaris
Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D.
Penguji Ahli
Hari ini, Tanggal 6 Bulan September Tahun 2010 telah dilakukan Ujian Sidang
Skripsi atas nama Ayu Zakya Lestari dengan Nim: 106084002791, dengan judul
skripsi: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI PROPINSI JAWA BARAT
(PERIODE 1995-2008)”. Memperhatikan hasil dan kemampuan keilmuan
mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat
diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 6 September 2010
Tim Penguji Skripsi
Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D. Fahmi Wibawa, SE, MBA.
Ketua Sekretaris
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS. Utami Baroroh, M.Si.
Penguji Ahli Penguji II
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Ayu Zakya Lestari
NIM : 106084002791
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Analisis Faktor-
faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional di Propinsi
Jawa Barat (Periode 1995-2008)” adalah hasil karya saya sendiri yang
merupakan hasil penelitian, pengolahan dan analisis saya serta bukan merupakan
replika maupun saduran dari hasil karya atau penelitian orang lain.
Apabila terbukti skripsi ini plagiat atau replika maka skripsi ini dianggap gugur
dan harus melakukan penelitian ulang untuk menyusun skripsi baru dan
kelulusan serta gelarnya dibatalkan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala akibat yang timbul di kemudian
hari menjadi tanggung jawab saya.
Jakarta, 15 September 2010
Ayu Zakya Lestari
i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
1. Nama : Ayu Zakya Lestari
2. Tempat & Tgl Lahir : Jakarta, 8 November 1988
3. Alamat : Jl. Bratasena VI BC 4/16 Reni Jaya
4. Telepon : 0856 934 63634/ 021 741 0140
II. PENDIDIKAN
1. SD : SD Muhammadiyah 12 Pamulang
2. SMP : SMP Negeri 2 Ciputat
3. SMA : SMA Negeri 46 Jakarta
III. PENGALAMAN ORGANISASI
1. Anggota Div. Seni dan Budaya BEMJ IESP Tahun 2007
2. Sekretaris II BEMJ IESP Tahun 2008
3. Ketua SEIS Dance (Saman Ekonomi dan Ilmu Sosial) Tahun 2008
4. Ketua Propesa Jurusan IESP FEIS Tahun 2008
5. Sekretaris I BEMJ IESP Tahun 2009
6. Bendahara II HMI Komisariat Fak. Ekonomi dan Bisnis Tahun 2010
IV. LATAR BELAKANG KELUARGA
1. Ayah : Drs. A. Rahim Mahmud
2. Tempat & Tgl Lahir : Sumbawa Besar, 19 November 1958
3. Alamat : Reni Jaya, Pamulang
4. Telepon : 021 741 0140
5. Ibu : Nur Indah
6. Tempat & Tgl Lahir : Surabaya, 7 November 1962
7. Alamat : Reni Jaya, Pamulang
8. Telepon : 021 741 0140
9. Anak Ke : Dua dari Tiga Bersaudara
ii
ABSTRACT
The aim of this research is to know the effects of local government budget from
the revenue side, which is local income, number of population and human
capital ratio, by adding variable dummy as a regional autonomy policy to
regional economic growth in province of West Java.
The samples are choosen on the basis of purposive sampling method which is
using cluster sampling technique. There are 3 regions which are being
researched; Bandung, Cianjur, and Sukabumi. The data are collected from
1995 to 2008. This research is using analysis on panel data estimation which
combines time series analysis and cross-section analysis. The panel data
estimation technique is utilized on the case of West Java data, covering three
classified periods, namely all period, period before, recent and after regional
autonomy. The data which are being used for this research is secondary data,
with constant data based on year 1993, and other data available from regions
or town. The main source of data comes from Statistic Bureau of Indonesia and
West Java.
The study results show that all independent variables in the model can explain
the variation of dependent variable, which is regional economic growth in
province of West Java for 96,15%. So, throughout the research period, there
are policy changes which give the effect on regional economic growth. It can be
seen from dummy variabel of regional autonomy that influences regional
economic growth for significant t-value on up to 95%. Then, about local income
variable which do not give effect, but the other variables; number of population
gives effect and negative for 7,61% and human capital ratio which gives
positive effect for 1,95% on regional economic growth.
Keyword: Economic Growth, Local Income, Number of Population, Human
Capital Ratio, Regional Autonomy Policy.
iii
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran pemerintah
daerah dari sisi penerimaan yaitu pendapatan asli daerah, jumlah penduduk dan
tingkat pendidikan, dengan menambahkan variabel dummy berupa kebijakan
otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan
menggunakan teknik cluster sampling. Dalam penentuan sampel terdapat 3 kota/
kabupaten yang diteliti, yakni kabupaten Bandung, kabupaten Cianjur, dan kota
Sukabumi. Data yang dihimpun dari tahun 1995-2008. Metode analisis yang
digunakan adalah metode data panel yang menggabungkan antara analisis time
series dan cross section. Teknik estimasi data panel juga membagi data kedalam
tiga periode waktu, yaitu periode keseluruhan, periode sebelum otonomi daerah,
dan periode otonomi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder berupa data atas dasar harga konstan tahun 1993 dan berupa data
level pada tingkat kabupaten/ kota. Sumber data utama berasal dari publikasi
Biro Pusat Statistik (BPS).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas dalam model
mampu menjelaskan variasi dari variabel tergantung, yakni pertumbuhan
ekonomi regional di propinsi Jawa Barat sebesar 96,15%. Jadi, selama periode
penelitian adanya shock berupa perubahan kebijakan yakni kebijakan otonomi
daerah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini
dapat dilihat dari variabel dummy kebijakan otonomi daerah yang berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi regional berupa nilai t-hitung yang signifikan
pada tingkat keyakinan 95% . Lalu variabel PAD yang tidak berpengaruh
signifikan. Namun tidak dengan variabel jumlah penduduk yang berpengaruh
signifikan namun bernilai negatif yaitu sebesar 7,61% dan tingkat pendidikan
yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional sebesar
1,95%.
Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk,
Kebijakan Otonomi Daerah.
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan
skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Pertumbuhan Ekonomi Regional di Propinsi Jawa Barat (Periode 1995-
2008)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda
Rasululllah SAW beserta kepada para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang
insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin.
Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis
tujukan kepada:
1. Bapak A. Rahim dan Ibu Nur Indah, sumber inspirasi, motivasi, dan
ambisi penulis dalam hidup. Terima kasih untuk pengajaran dan
penghargaan yang sudah dan selalu diberikan. Semoga suatu saat, semua
keringat, darah dan airmata mama dan papa dapat ayu balas jauh lebih
besar, amin.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Dekan FEB.
3. Bapak Drs. Lukman, M.Si. selaku Ketua Jurusan IESP.
4. Bapak Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I atas
kesediaan waktu, tenaga, dan pikirannya membimbing penulis.
5. Bapak Fahmi Wibawa, SE, MBA. Selaku Dosen Pembimbing II atas
kesediaan waktu, tenaga, dan pikirannya membimbing penulis.
6. Seluruh Dosen FEB atas ilmunya yang bermanfaat, semoga dapat menjadi
amalan di akhirat kelak, esp for: Ibu Ami yang cantik dan sabar untuk
curhat, konsultasi, revisi skripsi.. Ibu Rahmawati yang cantik dan pintar,
terima kasih untuk pertanyaan kapan skripsi saya akan selesai. Ibu Isna
yang baik hatinya. Ibu Fitri untuk revisi seminar yang luar biasa dan Ibu
Lili yang begitu baik dan murah hati untuk memudahkan saya dalam
mengurus nilai dll.
v
7. Keluarga kecil mba gita, bang aip, dan baby kai.. Hope one day, i’ll find
my lil fam like yours.. Adinda Meutia Rizqina, adik kecilku tersayang..
Terima kasih untuk teh lemon hangat dan vanilla lattenya..
8. My 2nd fam..Mel.Ryn.Nul.Tot.El.Dam..terima kasih untuk 4 tahun yang
luar biasa dan begitu indah, menangis dan tertawa bersama kamu semua
adalah anugerah yang luar biasa..
9. GLOSHE “gitayutitanisavibunskali” terima kasih untuk doa, dukungan,
dan kebersamaan yang begitu hangat..
10. Teman-teman kkn 78, esp boy+adit.. terima kasih untuk 30 hari yang
indah dan begitu bermakna..
11. Sahabat terbaik sepanjang masa, Ihda Maulidah.. Teman kecilku lidya,
prima, nuning, prima, erna, nova..
12. Bapak dan Ibu Akademik FEIS, Bu Siska, Pak Rahmat, Pak Udin, Pak
Sugeng, Bu Yulia
13. Teman-teman IESP A 2006, SEIS Dance (keep on dancing girls!), HMI
KAFEIS (Yakusa!), Rimbassa, Sodara2ku (kaka kembar, lala, mba put).
14. Teman seperjuangan, Upi Lutfiah..untuk rasa optimis yang luarbiasa.
Dan untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu,
terima kasih yang terdalam untuk bantuan, dukungan, dan doanya. Semoga
keberkahan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin.
Akhirnya, semoga bantuan, doa, dan semangat yang diberikan dapat
menjadi amalan bagi semua pihak yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan penulisan serta penyusunan skripsi ini.
Jakarta, Agustus 2010
Ayu Zakya Lestari
Penulis
vi
DAFTAR ISI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................ i
ABSTRACT ...................................................................................... ii
ABSTRAK ........................................................................................ iii
KATA PENGANTAR ..................................................................... iv
DAFTAR ISI ………………………………………………………. vi
DAFTAR TABEL ............................................................................ ix
DAFTAR GAMBAR ....................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN ……………………...........……...... 1
A. Latar Belakang Masalah …………………………..... 1
B. Perumusan Masalah ………………………………..... 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……………………… 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..........……...………….…....... 10
A. Perkembangan Kebijakan Ekonomi di Indonesia…….. 10
1. Perkembangan Kebijakan Ekonomi Era Orde Baru.. 12
2. Perkembangan Kebijakan Ekonomi Era Reformasi.. 17
3. Perkembangan Kebijakan Ekonomi Era Otonomi
Daerah ...................................................................... 19
B. Struktur Pemerintahan di Era Otonomi Daerah…........ 23
C. Struktur Keuangan di Era Otonomi Daerah…............. 26
D. Hakikat Pertumbuhan Ekonomi ……………….…...... 36
E. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi …………..……..... 38
1. Teori Pendapatan Asli Daerah ….................…….... 38
2. Teori Jumlah Penduduk ........................................... 41
3. Teori Tingkat Pendidikan ........................................ 42
F. Penelitian Terdahulu ……………………………….... 45
G. Kerangka Pemikiran ………………………………..... 61
vii
H. Hipotesis Penelitian ………………………………...... 64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN …………….……....... 67
A. Ruang Lingkup Penelitian ……………………………. 67
B. Metode Penentuan Sampel ………………………….... 67
C. Metode Pengumpulan Data …………………............... 68
1. Sumber Data ………………………….................… 68
2. Metode Pengumpulan Data ……………….………. 69
D. Metode Analisis Data ………………………………… 69
1. Metode Data Panel .......................………………… 69
2. Estimasi Model Data Panel ...................................... 71
3. Pemilihan Metode Estimasi dengan Data Panel ...... 73
4. Metode Dummy Variabel ………………………..... 76
5. Model Empiris .......................................................... 77
6. Pengujian Hipotesis ……………………………….. 78
E. Operasional Variabel Penelitian …………………….... 82
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................... 84
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian ............................. 84
1. Kabupaten Bandung ................................................ 84
2. Kabupaten Cianjur ................................................... 86
3. Kota Sukabumi ........................................................ 88
B. Penemuan dan Pembahasan .......................................... 91
1. Analisa Deskriptif .................................................... 91
a. Analisa Deskriptif Produk Domestik Regional
Bruto ................................................................... 91
b. Analisa Deskriptif PAD ..................................... 93
c. Analisa Deskriptif Jumlah Penduduk................. 94
d. Analisa Deskriptif Tingkat Pendidikan .............. 96
2. Estimasi Model Data Panel ..................................... 97
a. Pendekatan Pooled Least Square ........................ 97
b. Pendekatan Fixed Effect Model ........................ 97
viii
c. PLS vs FEM ........................................................ 98
d. Pendekatan Random Effect Model .................... 99
3. Pengujian Hipotesis ................................................. 100
a. Keseluruhan Periode Penelitian (1995-2008) ..... 100
1. Uji t ............................................................... 101
2. Uji F .............................................................. 104
3. Keofisien Determinasi ................................... 105
4. Interpretasi Hasil Analisis ............................. 106
b. Periode Sebelum Otonomi Daerah (1995-2000) .. 113
c. Periode Otonomi Daerah (2001-2008) ................ 115
d. Pengaruh Variabel-variabel Independen
terhadap Variabel Dependen ............................... 118
BAB V PENUTUP ........................................................................ 121
A. Kesimpulan .................................................................... 121
B. Implikasi ......................................................................... 123
DAFTAR PUSTAKA ….............………………….......................... 125
LAMPIRAN ....................................................................................... 129
ix
DAFTAR TABEL
Nomor Keterangan Halaman
2.1 Struktur APBD Propinsi/ Kota/ Kabupaten Pendekatan Kinerja 33
2.2 Penelitian Terdahulu 54
3.1 Perbedaan Fixed Effect Model dan Random Effect Model 73
3.2 Operasional Variabel Penelitian 83
4.1 Regresi Data Panel: Pooled Least Square 97
4.2 Regresi Data Panel: Fixed Effect Model 98
4.3 F- Restricted 98
4.4 Hasil Perhitungan Estimasi Data Panel dengan Dummy Variabel
Terhadap Keseluruhan Periode Penelitian (1995-2008) 101
4.5 Interpretasi Koefisien Fixed Effect Model 106
4.6 Hasil Perhitungan Estimasi Data Panel dengan Dummy Variabel
Terhadap Periode Sebelum Otonomi Daerah (1995-2000) 113
4.7 Hasil Perhitungan Estimasi Data Panel dengan Dummy Variabel
Terhadap Periode Otonomi Daerah (2001-2008) 115
4.8 Arah Hubungan Variabel-variabel Kebijakan Desentralisasi Fiskal
dengan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa Barat 118
n Estimasi Data P
anel dengan Dummy Variabel terhadap Keseluruhan Periode Penelitian
(1995-2008) Hasil Perhitungan Estimasi Data Panel dengan Dummy
Variabel terhadap Keseluruhan Periode Penelitian (1995-2008)
x
DAFTAR GAMBAR
Nomor Keterangan Halaman
1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 1995-2008 5
2.1 Tren Alokasi Transfer Pusat ke Daerah (Tahun 2001-2008) 28
2.2 Bagan Kerangka Pemikiran 63
3.1 t-Statistik 79
3.2 F-Statistik 81
4.1 Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 1995-2008 92
4.2 Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat Tahun 1995-2008 94
4.3 Jumlah Penduduk di Jawa Barat Tahun 1995-2008 95
4.4 Tingkat Pendidikan di Jawa Barat Tahun 1995-2008 96
4.5 F-Restricted 99
4.6 Hasil Uji t-Statistik 102
4.7 Hasil Uji F-Statistik 105
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Keterangan Halaman
1. Data Observasi 129
2. Output Pooled Least Square 131
3. Output Fixed Effect Model Periode Keseluruhan (1995-2008)`132
4. Output Fixed Effect Model Sebelum Otonomi Daerah
(1995-2000)` 133
5. Output Fixed Effect Model Periode Otonomi Daerah
(2001-2008)` 134
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam
masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah
pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam
jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara
untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang
meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang mengalami
peningkatan dalam jumlah dan kualitasnya.
Perkembangan kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa
sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu
diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.
Pertambahan potensi memproduksi sering kali lebih besar dari pertambahan
produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi lebih
lambat dari potensinya.
Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu
periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan
ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada
2
suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan
ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan.
Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro.
Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah.
Bertambahnya jumlah penduduk ini berarti angkatan kerja juga selalu
bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja
bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan lebih
kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya
pengangguran. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas,
perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa
untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan
pemerataan ekonomi (economic stability) melalui redistribusi pendapatan
(income redistribution) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan
ekonomi yang tinggi.
Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan di
Indonesia berdasarkan UU No.32/ 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU
No.33/ 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagai
revisi dari UU No.22/ 1999 dan UU No.25/ 1999, disadari bahwa kemampuan
setiap daerah dalam melaksanakan fungsi otonomi guna peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerahnya tidak sama. Hal ini disambut baik bagi daerah
yang memiliki sumber penerimaan potensial, namun bagi daerah yang memiliki
kemampuan keuangan yang jauh dari memadai, maka mereka mengalami
kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan otonomi daerahnya.
3
UU No.32/ 2004 merupakan dasar hukum pendelegasian kekuasaan
tertentu kepada pemerintah daerah dan membentuk proses politik daerah.
Penyerahan fungsi, personil, dan aset dilakukan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan UU No.33/ 2004
mendorong desentralisasi dengan memberikan sumber daya fiskal kepada
pemerintah daerah, termasuk dalam hal penetapan besarnya tarif pajak dan
retribusi daerah. Hal ini bertujuan untuk mendukung tanggung jawab yang
dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Adapun pelaksanaan otonomi daerah harus diimbangi dengan sejauh
mana, instrumen atau kemampuan daerah saat ini mampu memberikan nuansa
pengolahan keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan
akuntabel sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua undang-undang otonomi
daerah tersebut.
Kebijakan otonomi daerah baru dijalankan pada 1 Januari 2001
berdasarkan UU No.25/ 1999 yang disempurnakan dengan UU No.33/ 2004
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pada waktu ini, Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan
pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal pengelolaan pembangunan dan
keuangan, daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan di bidang
keuangan dan pengelolaan anggaran di sisi penerimaan dan pengeluaran.
Pada sisi penerimaan, daerah kota/ kabupaten mendapat keleluasaan
untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial di daerah, tidak lagi
sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan di sisi pengeluaran,
4
daerah sepenuhnya memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana
perimbangan yang diterimanya sesuai dengan kebutuhan daerah.
Propinsi Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami
perkembangan perekonomian yang cukup pesat. PDRB propinsi Jawa Barat
pada tahun 2003 mencapai Rp.231.764 milyar (US$ 27.26 Billion) menyumbang
14-15 persen dari total PDB nasional, merupakan angka tertinggi bagi sebuah
propinsi. Sebagai propinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia,
PDRB per kapita Jawa Barat adalah Rp. 5.476.034 (US$644.24) termasuk
minyak dan gas. Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 adalah 4,21 persen termasuk
minyak dan gas, bahkan lebih baik dari PDB Indonesia secara keseluruhan
(http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat).
Dengan adanya kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang
bagi propinsi Jawa Barat untuk memiliki kemandirian guna membangun
daerahnya. Kemandirian tersebut berpijak pada [1] prinsip demokrasi, [2]
partisipasi dan peran serta masyarakat, [3] pemerataan keadilan, serta [4]
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam upaya
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
Perkembangan pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Barat selama 14
tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.1 yang menerangkan bahwa
pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Barat mengalami perubahan yang
fluktuatif dari tahun ke tahun.
5
Sumber: BPS Jawa Barat. Diolah kembali.
Gambar 1.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa
Barat Tahun 1995-2008 (Dalam Persentase)
Perkembangan pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Barat
menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 1995-2008. Namun, pada
tahun 1998 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yaitu minus 17,77 persen, hal
ini disebabkan oleh krisis ekonomi dan krisis moneter yang terjadi pada
pertengahan tahun 1997 di Indonesia yang kemudian mengakibatkan krisis
multidimensi sehingga membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi yang
negatif di propinsi Jawa Barat. Namun, pada tahun 2000-2008 pertumbuhan
ekonomi dapat kembali pulih, meskipun tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya.
Selama periode sebelum otonomi daerah yaitu tahun 1995-2000, rata-
rata pertumbuhan ekonomi adalah 0,12 persen, sedangkan pada periode otonomi
daerah di tahun 2001-2008, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,21
persen. Hal ini menggambarkan perbaikan yang cukup drastis sebagai dampak
dari adanya kebijakan otonomi daerah yang sudah mulai diterapkan di Indonesia
sejak tahun 2001.
6
Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, terdapat indikator utama
penentu perkembangan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yakni anggaran
pemerintah daerah yang dilihat dari sisi penerimaan, yaitu pendapatan asli
daerah (PAD). PAD merupakan salah satu ukuran potensi fiskal daerah, dan
sebagai sumber penerimaan yang penting guna peningkatan pertumbuhan
ekonomi. Seiring dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah semakin
gencar untuk meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan berbagai macam
cara, salah satu caranya adalah dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada, ataupun
menggali sumber-sumber baru.
Sebagai propinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang
disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk alami maupun karena migrasi
masuk, Jawa Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun hal
ini belum dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja yang dilihat dari jumlah
pengangguran yang masih mengalami kenaikan. Sehingga perlu dilakukan
penanggulangan terhadap jumlah penduduk yang besar dengan cara penyediaan
lapangan kerja yang memadai atau peningkatan kualitas sumber daya manusia
untuk mengisi pasar kerja guna mengurangi jumlah pengangguran yang akan
berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan sebagai propinsi yang memiliki perguruan tinggi yang
cukup banyak baik swasta maupun negeri, tingkat pendidikan di propinsi Jawa
Barat juga memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonominya.
Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitikberatkan
7
pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana
pendidikan, peningkatan partisipasi anak usia sekolah, pengembangan
pendidikan luar sekolah, pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan
jumlah dan pemerataan distribusi tenaga pendidik. Namun aksesibilitas
masyarakat terhadap pendidikan masih rendah, angka putus sekolah masih
cukup tinggi, kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai
dengan kebutuhan dan tuntutan daya saing.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya di propinsi Jawa Barat. Adapun judul dalam penelitian ini
adalah “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Regional di Propinsi Jawa Barat (Periode 1995-2008)”.
B. Perumusan Masalah
Dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah di propinsi Jawa Barat
diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemandirian daerah dalam
mengelola dan mengalokasikan sumber pendanaannya. Hal ini sangat
diharapkan sehingga dapat tercapai tujuan utama dari kebijakan tersebut yaitu
mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah kearah yang lebih baik.
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini masalah yang akan
dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat?
8
2. Apakah jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat?
3. Apakah tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat?
4. Apakah kebijakan otonomi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat?
5. Apakah pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan
kebijakan otonomi daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk
terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
3. Mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara tingkat
pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa
Barat.
4. Mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan
otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa
Barat.
9
5. Mengetahui apakah pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, tingkat
pendidikan, dan kebijakan otonomi daerah secara bersama-sama
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
regional di propinsi Jawa Barat.
2. Manfaat Penelitian
Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
dijadikan pertimbangan oleh decision maker (pengambil kebijakan) baik di
tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/ kota dalam pengambilan
keputusan yang terkait yakni mengenai faktor-faktor apa saja yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
Adapun bagi penulis sendiri manfaat yang dapat diambil adalah dapat
menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Perkembangan Kebijakan Ekonomi di Indonesia
Dalam mengamati sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia,
terutama konsep kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan
daerah, sejak lahirnya orde baru sampai saat sekarang ini, kita perlu
memperhatikan pokok-pokok pemikiran yang mendasari pola perkembangan
ekonomi yang terjadi pada masing-masing era tersebut. Pada dasarnya setiap
pemerintahan di dunia, termasuk di Indonesia bertujuan mengembangkan
perekonomiannya demi tercapainya peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.
Taraf hidup yang lebih baik dicerminkan oleh dua indikator utama, yaitu growth
dan equity.
Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan perhatian utama
masyarakat perekonomian dunia. Para ekonom dan politisi di semua negara, baik
negara kaya maupun miskin, yang menganut sistem kapitalis, sosialis, maupun
campuran, semuanya sangat mendambakan dan menomorsatukan pertumbuhan
ekonomi. Evaluasi akhir tahun dari pemerintahan dalam sebuah negara selalu
memunculkan data-data statistik yang berkaitan dengan pertumbuhan Gross
National Product (GNP). Indikator keberhasilan program pembangunan di
negara berkembang sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat
pertumbuhan output dan pendapatan nasional. Bahkan, baik buruknya kinerja
11
dan kualitas kebijakan pemerintah di bidang ekonomi secara keseluruhan
biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan yang dihasilkan.
Sedangkan equity merupakan indikator efektivitas dari sebuah
kebijakan pemerintah di masa tersebut, yang artinya bahwa pencapaian dari
tujuan kebijakan tersebut berhasil atau tidak dapat dinikmati oleh semua
komponen bangsa tanpa ada yang terdistorsi.
Namun demikian, dua hal tersebut tidak mudah untuk diraih secara
bersamaan karena pencapaian pertumbuhan tidak secara otomatis diikuti oleh
pencapaian tujuan keadilan, ataupun sebaliknya. Bahkan seringkali dijumpai
antara kedua tujuan tersebut memiliki ―trade off‖ yang artinya apabila sebuah
kebijakan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan, maka mau tidak mau tujuan
keadilan tersebut harus dikorbankan; dan sebaliknya apabila tujuan keadilan atau
distribusi yang merata ingin dicapai terlebih dahulu, maka tujuan pertumbuhan
harus dikorbankan.
Penganut teori pertumbuhan mengatakan bahwa dengan mengutamakan
pertumbuhan ekonomi, maka secara otomatis akan terjadi trickledown effect
sehingga kelompok miskin atau golongan berpendapatan rendah akan
mendapatkan cipratan penghasilan dari golongan yang berpendapatan tinggi,
baik melalui sistem donasi, sistem perpajakan progressif, serta sistem subsidi
bagi kelompok miskin.
Sebaliknya, penganut teori keadilan menghendaki adanya pemerataan
pendapatan terlebih dahulu agar semua kebutuhan dasar penduduk dapat
terpenuhi secara adil dan merata, sehingga tidak akan terjadi kecemburuan sosial
12
dan kesenjangan ekonomi. Dengan demikian semua orang akan memiliki
semangat membangun bersama guna mencapai taraf hidup yang lebih tinggi
ataupun tingkat perekonomian yang lebih baik.
Diantara kedua kelompok penganut teori pertumbuhan dan keadilan
tersebut, terdapat kelompok yang mengambil jalan tengah dengan menghendaki
tercapainya kedua tujuan tersebut secara sekaligus. Adapun tujuannya adalah
terciptanya perbaikan taraf hidup yang berkeadilan (growth with equity). Dengan
pendekatan ini, pada umumnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah
(lambat), tetapi dapat dibarengi dengan keadilan atau pemerataan penghasilan
dan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.
Di Indonesia, arah dan tujuan sebuah kebijakan bergerak sesuai dengan
tuntutan zaman yang berkembang pada suatu era pemerintahan. Sehingga selain
mengaburkan mazhab kebijakan yang dibuat, konsep kebijakan juga cenderung
prematur dan memerlukan penyempurnaan di tengah jalan. Sekilas penulis ingin
membahas perkembangan kebijakan selama era orde baru sampai dengan era
otonomi daerah.
1. Perkembangan Kebijakan Ekonomi Era Orde Baru (1968-1998)
Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto
di Indonesia. Orde baru menggantikan orde lama yang merujuk kepada era
pemerintahan Presiden Soekarno. Orde baru berlangsung dari tahun 1968
hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang
pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini.
13
Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin
melebar. Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa
jabatan lima tahun sebagai presiden, dan kemudian dilantik kembali secara
berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan dan
pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia.
Pada masa awal orde baru, kemajuan pembangunan ekonomi dapat
dilihat dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur, dan
lain-lain. Saat permulaan orde baru, program pemerintah berorientasi pada
usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan
tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan
pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan
harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih
650 persen setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program
pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Setelah itu dikeluarkan
ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijakan
ekonomi, keuangan dan pembangunan.
Lalu kabinet AMPERA membuat kebijakan yang mengacu pada Tap
MPRS tersebut yakni sebagai berikut:
1) Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang
menyebabkan kemacetan, seperti: rendahnya penerimaan negara,
tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara, terlalu banyak dan tidak
14
produktifnya ekspansi kredit bank serta terlalu banyak tunggakan hutang
luar negeri.
2) Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
3) Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.
Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka
ditempuh cara-cara yaitu sebagai berikut:
1) Mengadakan operasi pajak
2) Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan
dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang
3) Dalam era orde baru, pembangunan dilandaskan pada trilogi
pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.
Untuk itu pemerintah melakukan ―Pola Umum Pembangunan Jangka
Panjang‖ (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita.
1) Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan,
sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan
kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor
pertanian. Adapun keberhasilan dalam Pelita I yaitu sebagai berikut:
a. Produksi beras mengalami kenaikan rata-rata 4persen setahun
b. Banyak berdiri industri pupuk, semen, dan tekstil
c. Perbaikan jalan raya
d. Banyak dibangun pusat-pusat tenaga listrik
e. Semakin majunya sektor pendidikan
15
2) Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan,
sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan
memperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan
ekonomi rata-rata penduduk 7 persen setahun serta perbaikan dalam hal
irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikan produksi. Lalu banyak
jalan dan jembatan yang direhabilitasi dan di bangun.
3) Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pelita III lebih menekankan pada ―Trilogi Pembangunan‖. Asas-
asas pemerataan dituangkan dalam berbagai langkah kegiatan pemerataan,
seperti pemerataan pembagian kerja, kesempatan kerja, memperoleh
keadilan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan, dan
lain-lain.
4) Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
Pada Pelita IV lebih dititikberatkan pada sektor pertanian menuju
swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan
mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV adalah
swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi
beras sebanyak 25,8 ton. Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras.
Selain itu juga dilakukan program KB dan rumah untuk keluarga.
5) Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)
Pada Pelita V ini lebih menitikberatkan pada sektor pertanian dan
industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan
16
produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Pelita V
adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu
dilanjutkan pembangunan jangka panjang tahap kedua, yaitu dengan
mengadakan Pelita VI.
6) Pelita VI (1 April 1994 - 31 Maret 1999)
Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor
ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan
pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai pendukungnya. Namun Pelita VI yang diharapkan
menjadi proses lepas landas Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, malah
menjadi gagal landas dan kapal pun rusak. Indonesia dilanda krisis
ekonomi yang sulit diatasi pada akhir tahun 1997. Hal ini berawal dari
krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi
krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah
jalan.
Kondisi ekonomi menjadi kian terpuruk ditambah dengan kkn yang
merajalela. Pembangunan yang dilakukan hanya dapat dinikmati oleh
sebagian kecil kalangan masyarakat karena cenderung terpusat dan tidak
merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara
fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh. Terjadi kerusakan serta
pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi
antar daerah, antar golongan pekerjaan, dan antar kelompok dalam
masyarakat terasa semakin tajam. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan
17
(marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan
ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang
demokratis dan berkeadilan.
Pembangunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di
sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau,
Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi
penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir
tahun 1997. Namun pembangunan ekonomi pada masa orde baru merupakan
pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.
Adapun kelebihan sistem pemerintahan orde baru antara lain: [1]
perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya US$70
dan pada 1996 telah mencapai lebih dari US$1.000, [2] sukses transmigrasi,
[3] sukses KB, dan [4] sukses memerangi buta huruf. Sedangkan kekurangan
sistem pemerintahan orde baru yaitu: [1] maraknya korupsi, kolusi, dan
nepotisme, [2] pembangunan Indonesia yang tidak merata, [3] bertambahnya
kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan
si miskin), [4] kritik dibungkam dan oposisi diharamkan, [5] kebebasan pers
sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel.
2. Perkembangan Kebijakan Ekonomi Era Reformasi (1998-Sekarang)
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan
ekonomi yang juga dibarengi kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir,
serta harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.
18
Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal (capital flight)
dipercepat. Para demonstran yang pada awalnya dipimpin para mahasiswa
meminta pengunduran diri Presiden Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan
massa yang meluas, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998,
tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto
kemudian memilih sang wakil presiden, B.J. Habibie, untuk menjadi presiden
ketiga Indonesia.
Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat
dikatakan sebagai tanda berakhirnya era orde baru, untuk kemudian
digantikan dengan "Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting pada
masa orde baru di jajaran pemerintahan pada masa reformasi ini sering
membuat beberapa orang mengatakan bahwa orde baru masih belum
berakhir. Oleh karena itu era reformasi atau orde reformasi sering disebut
sebagai "Era Pasca Orde Baru".
Dalam era reformasi, pola sistem pemerintahan dan kebijakan tidak
banyak berubah bila dibandingkan dengan era orde baru. Hal ini disebabkan
karena sebagian besar para pejabat merupakan bekas pejabat pada masa orde
baru. Akibatnya proses penegakan hukum bagi para penyeleweng kekuasaan,
perampok uang rakyat, dan pencoleng negara pada era sebelumnya berjalan
dengan sangat lambat.
Hal ini berdampak pada kondisi ekonomi masa reformasi yang tidak
mengalami perbaikan yang berarti. Kondisi perekonomian pada masa orde
reformasi dapat digambarkan sebagai berikut: pertama, untuk mengurangi
19
dampak penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah
menjalankan program jaring pengaman sosial. Akan tetapi adanya tingkat
pengangguran yang tinggi dan nilai rupiah yang melemah sampai pada batas
terendah sepanjang sejarah Indonesia, yakni mencapai Rp.18.000 per US$
mengakibatkan pogram ini tidak bermakna dan bermanfaat. Kurs dollar yang
tinggi mengakibatkan kegiatan produksi yang bahan bakunya merupakan
barang impor menjadi terganggu. Terhentinya kegiatan impor karena kurs
devisa yang tinggi juga memukul sektor manufacturing dan transportasi yang
disebabkan oleh mahalnya komponen suku cadang yang harus diimpor.
Kondisi pasar yang tidak menentu ini menyebabkan perusahaan banyak yang
berhenti beroperasi dan memberhentikan para karyawannya.
Kedua, kebijakan moneter di Indonesia pada saat itu diatur oleh
IMF, sehingga sesuai dengan saran IMF untuk dilakukan peningkatan suku
bunga hingga mencapai 67 persen per tahun. Hal ini mengakibatkan adanya
negative spread pada sektor perbankan sehingga banyak bank yang harus
dilikuidasi atau dinyatakan beku operasi.
3. Perkembangan Kebijakan Ekonomi Era Otonomi Daerah (2001-
Sekarang)
Reformasi di segala bidang yang di dukung oleh masyarakat dalam
menyikapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat
daerah menyebabkan lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan
reformasi. Salah satu catatan sejarah pada era reformasi adalah
20
diperkenalkannya UU No. 22/ 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.
25/ 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi
daerah diharapkan dapat: (1) menciptakan efisiensi dan efektifitas
pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum
dan kesejahteraan masyarakat, dan (3) membudayakan dan menciptakan
ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan
(Zainuddin; 2010).
Kebijakan otonomi daerah yang saat ini sangat santer dibicarakan
dimana-mana sebenarnya bukanlah merupakan ―barang baru‖ dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Semenjak negara ini lahir kebijakan
otonomi daerah sudah mulai dibicarakan. Bahkan para founding fathers
negara ini telah menuangkan ide-ide otonomi daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 18.
Selama lebih setengah abad berbagai kebijakan otonomi daerah telah
dilahirkan sesuai dengan semangat zamannya (zeitgeist). Mulai dari UU No.1/
1945, UU No.22/ 1948, UU No.1/ 1957, UU No.18/ 1965, Penpres No.6/
1969, UU No.5/ 1974 dan terakhir dengan UU No.22/ 1999. Selama masa itu
pula terdapat perubahan dan pergeseran semangat otonomi daerah antara lain;
otonomi daerah yang seluas-luasnya, otonomi daerah yang nyata dan
21
bertanggung jawab serta otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung
jawab.
Jadi inti dari otonomi daerah adalah demokratisasi dan
pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai demokratisasi maksudnya adalah
adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, dimana daerah
mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan,
kebutuhan, dan aspirasi masyarakatnya. Aspirasi dan kepentingan daerah
akan mendapatkan perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pusat.
Sedangkan otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah
merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk
mampu mengatur, mengurus, dan mengelola kepentingan dan aspirasi
masyarakatnya sendiri. Dengan demikian daerah secara bertahap akan
berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada
pemerintah pusat.
Namun otonomi daerah juga telah menimbulkan berbagai kebijakan
yang bersifat kontra produktif terhadap iklim perdagangan dan investasi di
daerah. Adanya target untuk meningkatkan PAD menyebabkan terjadinya
pungutan tambahan yang secara langsung maupun tidak langsung
memberatkan pihak pengusaha maupun masyarakat umum. Sebagai contoh;
pengoperasian kembali jembatan timbang di Sulawesi Selatan yang telah
dicabut berdasarkan UU No.18/ 1997, perdagangan kayu cendana di NTT
yang sarat dengan kontrol dan pajak pemda, Perda No.6/ 2000 propinsi
22
Lampung tentang retribusi izin komoditas keluar propinsi Lampung, dan lain-
lain (Boyke; 2007).
Otonomi dilakukan juga dengan ekspektasi agar daerah memiliki
daya saing dan keunggulan lokal. Keinginan tersebut bisa dicapai karena
berbagai perubahan untuk mewujudkan misi itu telah dilakukan. Dari dimensi
pengelolaan anggaran, misalnya lebih dari 67 persen porsi anggaran belanja
negara telah beralih pengelolaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah.
Dari sisi aparatur pemerintah, juga telah terjadi perpindahan pegawai
negeri sipil dari pusat ke daerah mencapai lebih dari 2,5 juta orang. Telah
lebih banyak pegawai negeri di daerah daripada di pusat. Dengan demikian,
terdapat lebih banyak urusan pusat yang diserahkan kepada daerah. Bersama
dengan berpindahnya kewenangan pusat ke daerah, nyatanya tujuan utama
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masih jauh dari tercapai, hal ini
dibuktikan dengan jumlah orang miskin tidak menurun, bahkan dalam level
tertentu justru meningkat dan menjadi fenomena yang mudah ditemukan
dimana-mana.
Selain tidak menyembuhkan penyakit lama, otonomi daerah juga
telah menciptakan penyakit baru. Kewenangan lebih besar yang dimiliki
daerah telah merangsang elite daerah melahirkan wilayah pemekaran atas
dasar kepentingan yang sangat sempit, yaitu kepentingan pribadi dan
primordial. Sampai dengan tahun 2009 pemekaran wilayah telah dilakukan
sebanyak 205 yang terdiri dari 7 propinsi, 165 kabupaten, dan 33 kota,
23
sehingga jumlah daerah di Indonesia adalah 524, yang terdiri dari 33 propinsi,
398 kabupaten dan 93 kota (A. Yani; 2009).
B. Struktur Pemerintahan di Era Otonomi Daerah
Berlakunya undang-undang otonomi daerah di Indonesia yang salah
satunya ditujukan sebagai langkah percepatan pembangunan, memberikan dan
memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengambil keputusan. Dalam
hal ini peran daerah lebih besar daripada peran pemerintah pusat. Pemerintah
pusat hanya memainkan peranan sebagai fasilitator dan dinamisator. Sementara
pemerintah daerah, baik propinsi, kabupaten dan kota, menjadi perencana,
pelaksana, dan pengendali program pembangunan masing-masing.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance
diperlukan reformasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi
manajemen publik (public management reform). Reformasi kelembagaan
menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah, baik
struktur maupun infrastrukturnya.
Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan
model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan
perkembangan zaman, misalnya new public management yang berfokus pada
manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi
pada kebijakan. Penggunaan paradigma new public management tersebut
menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah. Di antaranya perubahan
pendekatan dalam penganggaran, yakni dari penganggaran tradisional
24
(traditional budget) menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance
budget), tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting),
dan kompetensi tender (compulsory competitive tendering contract).
Adanya kebijakan ini memberikan kewenangan yang luas kepada
daerah otonom yang meliputi seluruh bidang pemerintahan. Secara lebih detail,
UU No.22/ 1999 yang kemudian dilanjutkan dengan UU No.32/ 2004 dengan
beberapa revisi, telah melakukan perubahan signifikan dibandingkan dengan
sistem yang digunakan di masa orde baru.
Pertama, semangat otonomi daerah yang lebih besar ini dimulai dengan
perubahan simbolisasi pada nama daerah otonom. Istilah tingkatan daerah
otonom (Dati I dan Dati II) dihapuskan, dan diganti dengan istilah yang lebih
netral, yaitu propinsi, kabupaten dan kota. Hal ini didasari semangat untuk
menghindari citra bahwa tingkatan lebih tinggi (Dati I) secara hierarkis lebih
berkuasa daripada tingkatan lebih rendah (Dati II). Padahal keduanya merupakan
badan hukum yang terpisah dan sejajar serta mempunyai kewenangan berbeda.
Kedua, UU No.22/ 1999 memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi
yang dibatasi hanya sampai pemerintahan propinsi. Pemerintahan kabupaten dan
kota telah terbebas dari intervensi pusat yang sangat kuat melalui perangkapan
jabatan kepala daerah otonom (local self-government) dan kepala wilayah
administratif (field administration). Bupati dan walikota adalah kepada daerah
otonom saja. Sementara itu jabatan kepala wilayah pada kabupaten dan kota
(dulu kotamadya) sudah tidak dikenal lagi.
25
Ketiga, Bupati dan walikota dipilih secara mandiri di daerah tanpa
melibatkan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Dalam UU No.22/
1999, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Oleh karena itu, bupati/ walikota harus
bertanggung jawab kepada DPRD dan juga dapat diberhentikan oleh DPRD
sebelum masa jabatannya usai. Sementara itu, pemerintah pusat (presiden) hanya
diberi kekuasaan untuk ‗memberhentikan sementara‘ seorang bupati/ walikota
jika dianggap membahayakan integrasi nasional. Pada tahun 2004,
diperkenalkan pilkada langsung dimana kepala daerah dipilih secara langsung
oleh rakyat dari para pasangan calon yang diajukan oleh partai politik.
Perubahan ke arah pendalaman demokrasi ini terus berkembang. UU No.32/
2004 ini kemudian direvisi di tahun 2008 dengan memberikan kesempatan
kepada calon perseorangan untuk berkompetisi dalam pilkada langsung.
Keempat, UU No.22/ 1999 yang kemudian dilanjutkan oleh UU No.32/
2004 menghapuskan posisi wilayah administratif (field administration) pada
level daerah kabupaten dan daerah kota. Integrated prefectoral system yang
sentralistis yang digunakan UU No.5/ 1974 diubah menjadi functional system,
dan bukan sekedar unintegrated prefectoral system yang dikenal pada UU No.1/
1957.
Kelima, Undang-undang tersebut menempatkan pemerintahan
kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah otonom, yaitu daerah
kabupaten dan daerah kota. Dengan kata lain, pemerintahan kecamatan
menempati posisi sebagai kepanjangan tangan pemerintahan daerah otonom
(desentralisasi), dan bukan sebagai aparat dekonsentrasi.
26
Keenam, Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas
kepada daerah otonom yang meliputi seluruh bidang pemerintahan kecuali
politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta
‗kewenangan bidang lain‘. Hanya saja, definisi ‗kewenangan bidang lain‘ ini
ternyata masih sangat luas, sebab mencakup perencanaan dan pengendalian
pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta
teknologi tinggi strategis, konservasi dan standarisasi nasional.
C. Struktur Keuangan di Era Otonomi Daerah
1. Struktur Keuangan Daerah menurut UU No.25/ 1999 dan UU No.33/
2004
Tujuan pokok UU No.25/ 1999 adalah upaya memberdayakan dan
meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem
pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif,
bertanggung jawab dan pasti, serta mewujudkan sistem perimbangan
keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Namun dalam penerapannya, UU No.25/ 1999 menimbulkan
berbagai masalah di daerah. Pertama, mengenai kemampuan keuangan atau
kapasitas/ potensi fiskal daerah. Masalah kedua adalah mengenai tingkat
efektifitas dan efisiensi dari PAD maupun yang diterima dari pemerintah
pusat (dana perimbangan).
27
Dengan keluarnya UU No.25/1999, struktur keuangan daerah
mengalami perubahan, yakni sumber baru yang penting adalah dana
perimbangan dari pemerintah pusat. Faktor yang digunakan dalam
menentukan besarnya bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
mencakup beberapa perumusan yang berkaitan dengan berbagai faktor
seperti upaya pajak (tax effort). Setelah diketahui upaya pajak dari suatu
daerah, maka kemudian dapat dilihat pelaksanaan pajak (tax performance)
dari suatu daerah.
Pajak dalam berbagai unit tingkat pemerintahan baik negara maupun
daerah menggambarkan sebuah konsep mengenai kapasitas wajib pajak
(taxable capacity). Untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa publik
pemerintah daerah sangat membutuhkan dana, dan oleh karena pemerintah
daerah juga memiliki kebutuhan fiskal (fiscal need) yang digunakan untuk
membiayai penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial
ekonomi. Oleh karena itu transfer dana dan pengeluaran yang dilakukan oleh
pemerintah daerah tersebut harus memberikan dampak pemerataan
(equalization effect).
Perbandingan yang dilakukan terhadap tax ratio memberikan
beberapa indikasi adanya nilai-nilai relatif pajak pada suatu daerah. Dengan
mengetahui tax performance dalam hal ini dengan mengetahui tax effort
akan dapat diketahui daerah yang memiliki kemungkinan lebih besar
hasilnya bila dilakukan pemungutan pajak, atau disebut juga yang memiliki
taxable capacity yang lebih besar.
28
Sementara itu, keuangan daerah juga mengalami beberapa
perubahan. Melalui UU No.25/ 1999 dan UU No.33/ 2004, secara makro
sumber-sumber keuangan daerah diperbesar, sejalan dengan
dikembangkannya prinsip perimbangan. Jumlah alokasi transfer keuangan ke
daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel berikut
menunjukkan peningkatan alokasi transfer pusat ke daerah selama era
desentralisasi.
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan RI; 2007.
Gambar 2.1. Tren Alokasi Transfer Pusat ke Daerah (Tahun 2001-2008)
81
,1
3,5
94
,7
9,2
11
1,1
6,9
12
2,9
7,2
14
3,2
4,0
22
2,1
9,5
24
4,7
14,4
26
6,8
0,0
40,0
80,0
120,0
160,0
200,0
240,0
280,0
Tri
liu
n R
p
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
REALISASI APBN APBN-P APBN
TREN TRANSFER KE DAERAH
(DANA PERIMBANGAN, DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN)
TAHUN 2001-2008
DANA PERIMBANGAN
OTSUS DAN PENYESUAIAN
2001 2002 2003 2004 2005 2006
DANA
DESENTRALI
SASI
81,1 98,1 120,3 129,7 150,5 226,2 254,2 281,2
% dari thn
sebelumnya- 21,1% 22,6% 7,8% 16,0% 50,3% 12,4% 10,6%
APBN
2008
REALISASI APBN APBN-P
2007
Keterangan : - Realisasi 2001 s.d 2003 berdasarkan PAN, 2004, 2005, dan 2006 berdasarkan LKPP (audited).
- Tahun 2007 menggunakan angka APBN-P 2007 ; - Tahun 2008 angka APBN 2008
29
Ada sejumlah studi yang telah dilakukan mengenai besarnya dana
yang akan disalurkan dari pusat ke daerah akibat penerapan UU No.25/ 1999,
diantaranya dari Bappenas. Didasarkan pada sejumlah asumsinya, hasil studi
tersebut menunjukkan bahwa penerimaan propinsi secara total meningkat
sebesar 17 persen. Ada juga studi lanilla yang merupakan suatu kajian dari
Yayasan Indonesia Forum tahun 2000, menemukan dampak diberlakukannya
UU No.25/ 1999, yaitu:
1. Umumnya peranan pendapatan asli daerah (PAD) di propinsi yang diteliti,
dalam pembiayaan pembangunan ekonomi (APBD) tidak terlalu besar. Ini
mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan financial daerah terhadap
pemerintah pusat.
2. Adanya korelasi positif antara daerah yang kaya sumber daya alam (SDA)
dan/ atau sumber daya manusia (SDM) dalam peranan PAD pada APBD.
3. Pada tahun 1998/ 1999 sebagian besar daerah yang diteliti mengalami
penurunan PAD di dalam pembentukan APBD-nya dikarenakan adanya
krisis ekonomi.
Salah satu komponen pendapatan daerah yang diharapkan menjadi
sumber utama keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah
PAD. Di antara kelima sumber utama PAD yang ada, pajak daerah dan
retribusi menjadi sumber andalan PAD. Sedangkan pajak pendapatan, pajak
nilai tambah dan pajak barang mewah merupakan tiga jenis pajak yang paling
penting bagi pendapatan propinsi.
30
Pengelolaan keuangan daerah harus transparan yang dimulai dari
proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Selain
itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam
arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan
pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan
kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, value for money yang berarti
diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi,
efisiensi dan efektivitas.
Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan
menghasilkan pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD)
yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat
daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan
kesejahteraan masyarakat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah gambaran
dari kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang
meliputi kebijakan pengeluaran maupun penerimaan pemerintah daerah, serta
realisasi anggaran tahun yang lalu. Sementara itu, pengertian APBD yang
dimuat dalam Kepmendagri No.29/ 2002, adalah suatu rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.
31
APBD memiliki tiga fungsi bila dilihat dari perspektif administrasi
negara, yaitu [1] sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola
daerah, terutama keuangan daerah untuk satu periode di masa yang akan
datang, [2] sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan daerah, dan [3] sebagai instrumen untuk menilai kinerja
pemerintah. Sedangkan fungsi APBD dalam pendekatan ekonomi yaitu
sebagai berikut:
a. Fungsi alokasi; kegiatan penyusunan anggaran merupakan sarana
penyediaan barang dan jasa sosial dalam rangka pemenuhan pelayanan
publik.
b. Fungsi distribusi; penyusunan anggaran merupakan mekanisme pembagian
secara merata dan berkeadilan atas berbagai sumber daya dan
pemanfaatannya.
c. Fungsi stabilisasi; pajak dan pengeluaran akan mempengaruhi permintaan
agregat dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
Dalam penyusunan APBD, ada beberapa prinsip dasar yang harus
diakomodir yaitu:
a. Transparan; APBD yang baik hendaknya dapat memberikan informasi
tentang tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari
suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.
b. Partisipatif; Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses
penganggaran, demi menjamin adanya kesesuaian antara kebutuhan dan
aspirasi masyarakat dengan peruntukkan anggaran.
32
c. Disiplin; Penyusunan APBD harusnya berorientasi pada kebutuhan
masyarakat, tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
d. Keadilan; Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme
pajak dan retribusi yang dibebankan oleh segenap lapisan masyarakat.
e. Efisiensi dan efektivitas; Penggunaan dana yang tersedia harus
dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat.
f. Rasional dan terukur; Jumlah pendapatan merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan, dan jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas
tertinggi untuk setiap jenis belanja.
Dalam penyusunan dan penetapan APBD, ada empat aspek penting
yang perlu diperhatikan yaitu:
a. Aspek perencanaan, karena melibatkan pembuatan keputusan politik yang
memiliki dampak pada masa yang akan datang.
b. Aspek politik, karena perumusan dan penetapan anggaran merupakan
proses politik yang memuat mekanisme kolektif untuk menentukan
pengambilan keputusan tentang ―siapa yang akan memperoleh apa‖ dan
―siapa yang akan menanggung bebannya‖.
c. Aspek ekonomi, karena perumusan dan penetapan anggaran merupakan
proses ekonomi dimana alokasi sumber daya merupakan fungsi ekonomi
yang penting.
33
d. Aspek akuntansi, karena perumusan dan penetapan anggaran merupakan
proses akuntansi dimana informasi tentang pengeluaran dan penerimaan
disusun berdasarkan item penerimaan dan pengeluaran anggaran.
Sedangkan format APBD disusun bertolak belakang dari prinsip
anggaran defisit. Metodenya adalah metode performance budget (anggaran
kinerja), dengan titik tekan pada output. Bentuk struktur APBD dapat dilihat
seperti dibawah ini:
Tabel 2.1
Struktur APBD Propinsi/ Kabupaten/ Kota
Pendekatan Kinerja
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
I. I. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Bagian Laba Usaha Daerah
d. Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah
2. Dana Perimbangan
a. Bagi Hasil Pajak & Bukan
Pajak
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
d. Dana Perimbangan dari
Propinsi
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Total Pendapatan
34
II. Belanja
A. A. Belanja Aparatur Daerah
B. 1. Belanja Administrasi Umum
a. Belanja Pegawai/ Personalia
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Perjalanan Dinas
d. Belanja Pemeliharaan
1. 2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
a. Belanja Pegawai/ Personalia
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Perjalanan Dinas
d. Belanja Pemeliharaan
2. 3. Belanja Modal/ Pembangunan
Total Belanja Aparatur Daerah
C. B. Pelayanan Publik
1. 1. Belanja Administrasi Umum
a. Belanja Pegawai/ Personalia
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Perjalanan Dinas
d. Belanja Pemeliharaan
2. 2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
a. Belanja Pegawai/ Personalia
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Perjalanan Dinas
d. Belanja Pemeliharaan
3. 3. Belanja Modal/ Pembangunan
Total Belanja Pelayanan Publik
D. Belanja Bagi Hasil & Bantuan
Keuangan
E. Belanja Tidak Tersangka
35
Total Belanja Pelayanan Publik
Total Belanja
Surplus/ Defisit = (I-II)
III. Pembiayaan
1. Penerimaan Daerah
a. Sisa lebih perhitungan anggaran
tahun lalu
b. Transfer dari Dana Cadangan
c. Penerimaan dan Obligasi
d. Hasil Penjualan Aset Daerah yang
dipisahkan
Jumlah Total Penerimaan
2. Pengeluaran Daerah
a. Transfer ke Dana Cadangan
b. Penyertaan Modal
c. Pembayaran Utang Pokok yang
jatuh tempo
d. Sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sekarang
Jumlah Total Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan
Sumber: Panduan Praktis Mengontrol APBD; 2005.
Dari format di atas dapat dilihat bahwa belanja dapat dibagi dua,
yaitu belanja aparatur dan belanja publik. Belanja aparatur adalah setiap
bentuk belanja pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan yang hasil,
manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat
(publik). Sedangkan belanja publik adalah setiap bentuk belanja
pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan
36
dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Hal penting
lainnya dalam format ini adalah anggaran disusun dengan indikator input,
out come, output, benefit, dan impact.
D. Hakikat Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitafif yang
menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu
bila dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga
menggambarkan sampai dimana barang dan jasa telah bertambah pada suatu
tahun tertentu bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sedangkan pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon
Kuznets adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang
bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada
penduduknya yang ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau
penyesuaian-penyesuaian teknologi institusional (kelembagaan) dan ideologis
terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.
Profesor Kuznets juga mengemukakan enam karakteristik atau ciri
proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara maju,
yakni:
a. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang
tinggi
b. Tingkat kenaikan total produktivitas yang tinggi
c. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi
37
d. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi
e. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju
perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya
sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru
f. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar
sepertiga bagian penduduk dunia
Adapun tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi
dari setiap bangsa yaitu antara lain:
a. Akumulasi modal (capital accumulation)
Terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan
diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di
kemudian hari. Adanya pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan
bahan baku meningkatkan stok modal (capital stock) secara fisik suatu negara
sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa mendatang.
b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja
Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga
produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran
pasar domestiknya lebih besar.
c. Kemajuan teknologi
Ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi, yaitu: [1] kemajuan
teknologi yang bersifat netral (neutral technological progress); yakni
teknologi memungkinkan pencapaian tingkat produksi yang lebih tinggi
dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama, [2]
38
kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (labor saving technological
progress); yakni penggunaan teknologi yang memungkinkan untuk
memperoleh output lebih tinggi dari jumlah input tenaga kerja atau modal
yang sama, [3] kemajuan teknologi yang hemat modal (capital saving
technological progress); yakni menghasilkan metode produksi padat karya
yang lebih efisien.
Sedangkan sumber-sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi adalah
adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau
sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan
kuantitas sumber daya produktif yang bisa meningkatkan produktivitas seluruh
sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi, dan kemajuan
teknologi.
E. Teori – teori Pertumbuhan Ekonomi
1. Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keynesianisme atau ekonomi Keynesian atau Teori Keynesian,
adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad
ke-20, John Maynard Keyness. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi
campuran, di mana negara maupun sektor swasta memegang peranan penting.
Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi
laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa
pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara.
39
Teori ini menyatakan bahwa tren ekonomi makro dapat
mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Keyness menekankan
pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak
perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia
berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk
meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran
dan deflasi.
Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar
di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk
berbelanja dan meningkatkan permintaannya (sehingga permintaan agregat
bertambah). Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat
digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi perekonomian akan kembali
ke tingkat normal.
Kesimpulan utama dari teori ini adalah bahwa tidak ada
kecenderungan otomatis untuk menggerakan output dan lapangan pekerjaan
ke kondisi full employment (lapangan kerja penuh). Kesimpulan ini
bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik seperti ekonomi supply-side
yang menganjurkan untuk tidak menambah peredaran uang di masyarakat
untuk menjaga titik keseimbangan di titik yang ideal.
Berdasarkan teori Keyness tersebut, APBD dan APBN merupakan
salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai
pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro
ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan
40
permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda
masyarakat yang sejahtera dan mandiri.
Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi
dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran
atas agenda-agenda pembangunan tahunan. Di bidang pengelolaan
pendapatan daerah, akan terus diarahkan pada peningkatan PAD.
Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intensifikasi
dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang
telah ada maupun menggali sumber-sumber baru.
Sebagai langkah awal untuk mewujudkan peningkatan pendapatan
daerah beberapa hal penting yang perlu dilakukan antara lain dengan
memperbaharui data obyek pajak, peningkatan pelayanan dan perbaikan
administrasi perpajakan, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak,
peningkatan pengawasan internal terhadap petugas pajak, dan mencari
sumber-sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.
Sementara pada sisi belanja, kebijakan pengelolaan belanja daerah
diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dengan
mengupayakan peningkatan porsi belanja pembangunan dan melakukan
efisiensi pada belanja aparatur.
Dalam kaitannya dengan pembiayaan, akan terus diupayakan
peningkatan penyertaan modal pada beberapa badan usaha milik daerah agar
dapat menghasilkan peningkatan PAD.
41
2. Teori Jumlah Penduduk
a. Pandangan Adam Smith
Ia berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong
pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas
pasar yang dapat meninggikan tingkat spesialisasi dalam perekonomian.
Akibatnya, tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah.
Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja diantara tenaga
kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena akan
meninggikan tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong
perkembangan teknologi. Ia juga mengatakan bahwa bila pembangunan
sudah terjadi, maka proses pertumbuhan ekonomi akan terus menerus
berlangsung secara kumulatif.
b. Pandangan David Ricardo dan Thomas Robert Malthus
Kedua ahli ekonomi klasik ini berpendapat bahwa dalam jangka
panjang perekonomian akan mencapai stationary state atau suatu keadaan
dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Pandangan yang
berbeda ini, yaitu diantara Smith di satu pihak dengan Ricardo dan
Malthus di lain pihak, bersumber dari perbedaan pandangan mereka
mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi.
Menurut Smith, yang belum menyadari law of diminishing returns
(hukum hasil lebih makin berkurang), perkembangan penduduk akan
mendorong pembangunan ekonomi karena dapat memperluas pasar.
Sedangkan menurut Ricardo dan Malthus, perkembangan penduduk yang
42
berjalan dengan cepat akan memperbesar pertumbuhan jumlah penduduk
hingga menjadi dua kali lipat dalam waktu satu generasi, akan
menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah.
Pada tingkat ini, pekerja akan menerima upah yang sangat minim yaitu
upah hanya mencapai tingkat cukup hidup (subsistences level). Pada saat
ini bila dinyatakan teori pertumbuhan kaum klasik, maka yang dimaksud
adalah teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Ricardo dan Malthus.
3. Teori Tingkat Pendidikan
Dewasa ini berkembang paling tidak tiga perspektif secara teoritis
yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi,
yakni teori modal manusia, teori alokasi dan teori reproduksi strata
sosial. (Elwin Tobing; Suara Pembaruan; 1994).
Teori modal manusia menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki
pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teori ini mendominasi literatur
pembangunan ekonomi dan pendidikan pada pasca perang dunia kedua
sampai pada tahun 70-an. Termasuk para pelopornya adalah pemenang
hadian Nobel ilmu ekonomi Gary Becker dari Universitas Chicago, Amerika
Serikat, Edward Denison dan Theodore Schultz, juga pemenang hadiah nobel
ekonomi atas penelitiannya tentang masalah ini.
Argumen yang disampaikan pendukung teori ini adalah manusia yang
memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya
waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding
43
yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan
produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi,
semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi nasional akan bertumbuh
lebih tinggi.
Pada tahun 1970-an, teori ini mendapat kritik tajam. Argumen yang
disampaikan adalah tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas
pekerjaan, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak
berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Juga
ditekankan bahwa dalam ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang
berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan
teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat
disederhanakan.
Dengan demikian, orang berpendidikan rendah tetapi mendapat
pelatihan (yang memakan periode jauh lebih pendek dan sifatnya non-formal)
akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggi
dan formal. Argumen ini diformalkan dalam suatu teori yang dikenal dengan
teori alokasi atau persaingan status yang mendapat dukungan dari Lester
Thurow (1974), John Meyer (1977) dan Randall Collins (1979).
Teori persaingan status ini memperlakukan pendidikan sebagai suatu
lembaga sosial yang salah satu fungsinya mengalokasikan personil secara
sosial menurut strata pendidikan. Keinginan mencapai status lebih tinggi
menggiring orang untuk mengambil pendidikan lebih tinggi. Meskipun
orang-orang berpendidikan tinggi memiliki proporsi lebih tinggi dalam
44
pendapatan nasional, tetapi peningkatan proporsi orang yang bependidikan
lebih tinggi dalam suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan
ekspansi ataupun pertumbuhan ekonomi.
Akan halnya teori pertumbuhan kelas atau strata sosial berargumen
bahwa fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan struktur kelas dan
ketidakseimbangan sosial. Pendidikan pada kelompok elit lebih menekankan
studi-studi tentang hal-hal klasik, kemanusiaan dan pengetahuan lain yang
tidak relevan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sementara
pendidikan untuk rakyat kebanyakan diciptakan sedemikian rupa untuk
melayani kepentingan kelas yang dominan. Hasilnya, proses pertumbuhan
kelas menghambat kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini
didukung antara lain oleh Samuel Bowles dan Herbert Gintis (1976).
Sedangkan untuk melihat teori yang relevan sesuai dengan keadaan
sekarang ini dapat dilihat pada akhir tahun 1980-an dengan pionirnya seperti
Paul Romer dan Robert Lucas yang menekankan pada aspek pembangunan
modal manusia.
Menurut Romer misalnya (1991), modal manusia merujuk pada stok
pengetahuan dan keterampilan berproduksi seseorang. Pendidikan adalah
satu cara dimana individu meningkatkan modal manusianya. Semakin tinggi
pendidikan seseorang, diharapkan stok modal manusianya semakin tinggi.
Karena modal manusia, seperti dikemukakan dalam awal tulisan ini, memiliki
hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, maka implikasinya
45
pendidikan juga memiliki hubungan positif dengan produktivitas atau
pertumbuhan ekonomi.
F. Penelitian Terdahulu
1. Penelitian pertama ditulis oleh Jorge Martinez-Vasquez dan Robert M.
McNab (2001) ―Fiscal Decentralization and Economic Growth‖ yang
membahas mengenai ilmu pengetahuan yang mutakhir sebagai sebuah isu
dari suatu kebijakan: apa dampak dari desentralisasi fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal memang mempunyai dampak
langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dasar teori dari hubungan
ini menggambarkan belum adanya kejelasan. Belum adanya teori yang cukup
memadai telah mengurangi validitas dari proses kerja empiris pada subyek
tersebut. Persamaan yang baik dari model empiris mencari hubungan
langsung antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang akan
dijelaskan dalam pertanyaan yang terbuka. Sedikit banyak perhatian telah
dicurahkan pada karya tulis ini dimana desentralisasi fiskal berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi, juga dampak desentralisasi fiskal terhadap
efisiensi ekonomi, distribusi pendapatan regional, dan stabilitas
makroekonomi. Penelitian ini menjelaskan hal-hal tersebut dan
menyimpulkannya dalam beberapa kebijakan. Hasil dari penelitian ini
menggambarkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan
lebih dari sebuah pertanyaan akademis.
46
2. Penelitian kedua yang ditulis oleh Priyo Hari Adi (2005) berupa Jurnal yang
berjudul ―Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi‖.
Studi ini juga menjelaskan dampak desentralisasi fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk
membandingkan pertumbuhan ekonomi antar daerah dengan tipologi yang
berbeda. Sampel data penelitian ini adalah kabupaten dan kota se-Jawa dan
Bali. Data yang akan digunakan adalah data keuangan daerah yang
diterbitkan oleh BPS yang meliputi data PDRB pemerintah kabupaten/ kota
se Jawa-Bali tahun 1998-2003 dan data pendapatan perkapita pemerintah
kabupaten/ kota se Jawa-Bali tahun 1998-2003. Sedangkan alat analisisnya
adalah analisis deskriptif untuk memberikan gambaran awal pertumbuhan
ekonomi daerah dan pendapatan perkapita. Hasilnya adalah desentralisasi
fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan
memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan sebelum adanya
kebijakan desentralisasi fiskal. Namun demikian, hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa tidak semua daerah benar-benar siap memasuki era
desentralisasi fiskal. Hal inilah yang kemudian mengindikasikan alasan
terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi yang positif antar daerah setelah
memasuki era desentralisasi fiskal.
3. Penelitian ketiga berupa skripsi yang berjudul ―Analisis Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 1990-2004‖. Skripsi ini
ditulis oleh Nelly Nur Laili pada tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh dari penanaman modal dalam negeri (PMDN), ekspor,
47
pariwisata, dan jumlah perusahaan di sektor industri terhadap pertumbuhan
ekonomi di DIY tahun 1990–2004. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah regresi kuadrat terkecil/ OLS (ordinary least square), dengan
data time series tahunan periode 1990–2004 yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik Indonesia dan Dinas Pariwisata DIY. Pengujian statistik meliputi uji t,
uji F dan R-square (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu
multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN), ekspor,
pariwisata, dan jumlah perusahaan di sektor industri berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi di DIY. Hasil Regresi antara variabel dependen dengan
variabel independen adalah R-Squared = 0,952151 dan F-Statistik = 49,74804
sehingga secara bersama-sama variabel penanaman modal dalam negeri
(PMDN), ekspor, pariwisata, dan jumlah perusahaan di sektor industri terhadap
pertumbuhan ekonomi di DIY.
4. Penelitian keempat berupa jurnal yang berjudul ―Analisis Pengaruh
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Regional terhadap Stabilitas Harga
dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa Timur (Periode 1995-2004)‖
yang ditulis oleh Priadi Asmanto dan Soebagyo (2007). Teknik estimasi panel
menggunakan data propinsi Jawa Timur dengan klasifikasi 5 periode, yakni
periode keseluruhan, sebelum krisis, ketika krisis, ketika desentralisasi, dan
periode setelah desentralisasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel.
Jenis datanya adalah data sekunder dan merupakan data panel dalam bentuk
tahunan, yang meliputi 25 daerah tingkat dua di Jawa Timur dari periode
48
1995–2004. Sedangkan teknik untuk meregresi data panel digunakan
pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Kemudian, untuk tujuan mengatasi
permasalahan yang timbul dalam analisis regresi, diaplikasikan dengan
memasukkan dua variabel dummy berupa krisis ekonomi dan otonomi
daerah. Hasilnya adalah kondisi krisis ekonomi dan kebijakan baru (otonomi
daerah) memiliki pengaruh yang berarti terhadap stabilitas harga dan
pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Timur. Selain itu keseluruhan
variabel kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara bersama-sama
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas harga dan pertumbuhan
ekonomi regional di Jawa Timur. Akan tetapi dalam empat bagian periode
penelitian, terdapat perbedaan dalam tingkat signifikansi variabel moneter
dan variabel fiskal dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi di
Jawa timur. Analisis keseluruhan membuktikan bahwa kebijakan moneter dan
kebijakan fiskal regional relatif berimbang dalam mempengaruhi stabilitas
harga di Jawa Timur, namun tidak demikian dengan pengaruh kebijakan
moneter dan kebijakan fiskal regional dalam mempengaruhi pertumbuhan
PDRB riil, dimana kebijakan moneter lebih menentukan variasi perubahan
PDRB riil yang disebabkan frekuensi data kebijakan moneter lebih tinggi
daripada frekuensi data kebijakan fiskal regional.
5. Penelitian kelima oleh Priyo Hari Adi (2007) yang berjudul ―Kemampuan
Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan
Pertumbuhan Ekonomi: Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa–Bali‖.
Objek penelitian ini adalah untuk menemukan perbedaan keuangan daerah
49
sebelum dan sesudah era otonomi daerah. Indikator yang digunakan untuk
menjelaskan keuangan daerah adalah index kemampuan keuangan daerah itu
sendiri. Index tersebut memiliki tiga variabel, yakni pendapatan asli daerah
(PAD), pembagian PAD, dan elastisitas PAD terhadap pertumbuhan
ekonomi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kabupaten dan kota se-Jawa dan Bali. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data keuangan daerah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
Adapun data-data tersebut adalah data PDRB, realisasi PAD dan realisasi
belanja daerah. Untuk kepentingan analisis, data akan dikelompokkan dalam
data sebelum otonomi daerah, yaitu data tahun 1998–2000 dan data setelah
otonomi, yaitu data untuk tahun 2001–2004. Kemampuan keuangan dalam
penelitian ini diukur menggunakan indeks kemampuan keuangan (IKK),
kemudian disusun peta kemampuan keuangan yang dibagi dalam tiga
kategori, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Adapun hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara umum daerah mengalami peningkatan
pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PAD. Sayangnya pertumbuhan ini
tidak diikuti dengan peningkatan peran (share) PAD terhadap belanja.
Terdapat indikasi masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Kemampuan keuangan kabupaten dan kota juga mengalami perubahan yang
cukup berarti. Peta kemampuan keuangan yang disusun dengan menggunakan
metode indeks kemampuan keuangan menunjukkan adanya pergeseran
kemampuan keuangan daerah ke arah yang lebih baik. Salah satu faktor yang
50
menyebabkan perubahan kemampuan keuangan ini adalah tingkat
pertumbuhan ekonomi.
6. Penelitian keenam, dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Joko Waluyo
(Jogjakarta, 2007) yang berjudul ―Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di
Indonesia‖. Ruang lingkup penelitiannya adalah studi tentang pertumbuhan
ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar propinsi, dan kawasan sejak
diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia (tahun 2001-2005). Tujuannya
adalah untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antardaerah. Metode
penelitian yang digunakan adalah model ekonometrika persamaan simultan
dengan menggunakan data panel antar propinsi. Teknik estimasi yang
digunakan adalah Two Stage Least Square (TSLS). Evaluasi terhadap kualitas
model dilakukan dengan menggunakan RMSE, MAE, MAPE, dan TIC. Data
yang digunakan adalah data atas dasar harga konstan tahun 2003 dan data
level pada tingkat propinsi. Sumber data utama berasal dari publikasi Biro
Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan. Adapun
variabel yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi
Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam (DBHSDA), sehingga dispesifikasikan sebagai variabel
eksogen. Sedangkan variabel targetnya adalah pertumbuhan ekonomi daerah
(PDRB) dan PDRB perkapita setiap propinsi di Indonesia. Hasilnya yaitu
menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan
51
pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi didaerah pusat bisnis dan daerah
yang kaya akan sumber daya alamnya.
7. Penelitian ketujuh yaitu oleh Didit Welly Udjianto (2007) yang berjudul
―Kajian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam Otonomi
Daerah: Studi Kasus 30 Propinsi di Indonesia tahun 2000-2004‖. Jenis
datanya adalah data sekunder. Metode analisisnya adalah dengan menghitung
derajat otonomi fiskal, laju pertumbuhan PAD dan TPD, tingkat
ketergantungan keuangan pusat-daerah, dan indeks kemampuan rutin.
Hasilnya adalah adanya klasifikasi kategori daerah sebagai akibat dari
kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu,
dari hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan PAD tergolong kedalam
kategori sangat baik, sedangkan rata-rata pertumbuhan TPD-nya berada
dalam kategori sedang. Lalu, rata-rata rasio ketergantungan keuangan pusat
dan daerah termasuk dalam kategori kurang. Sedangkan indeks kemampuan
rutin masuk dalam kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata
propinsi di Indonesia seharusnya mampu membiayai pengeluarannya sendiri
tanpa bantuan dari pemerintah pusat.
8. Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Mehmet Serkan Tosun dan Serdar
Yilmaz (2008) yang berjudul ―Decentralization, Economic Development, and
Growth in Turkish Provinces‖ menjelaskan bahwa terdapat banyak
pembangunan yang penting dalam desentralisasi pada struktur pembangunan
di Turki sejak awal tahun 1980‘an. Jurnal ini menjelaskan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi pada propinsi-propinsi di Turki. Walaupun terdapat
52
banyak literatur mengenai efek ekonomi dari desentralisasi pemerintah baik
dari negara berkembang maupun negara maju, efek-efek tersebut tidak dapat
dijelaskan dalam konteks pemerintah lokal di Turki. Penulis menjelaskan
perubahan sejak tahun 1980‘an. Kemudian mereka menjelaskan dalam
analisis empiris dari efek desentralisasi di propinsi-propinsi Turki dengan
menggunakan metode cross-section dan data panel. Data panel terdiri dari 67
propinsi dari tahun 1976-2001. Analisis menjelaskan apakah variasi pada
desentralisasi lokal berpengaruh terhadap propinsi-propinsi tersebut dan
memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi di propinsi-propinsi tesebut. Hasilnya ditemukan efek
ekonomi yang lemah dari desentralisasi terhadap jumlah pendapatan
kotamadya per kapita. Bagaimanapun temuan tersebut tidak menunjukkan
dampak yang signifikan dari adanya propinsi baru. Penulis menggunakan
analisis regresi untuk melakukan estimasi efek dari desentralisasi pemerintah
lokal terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi propinsi-propinsi di
Turki dengan menggunakan 1.724 observasi. Hal ini sangat penting untuk
menjelaskan dampak dari desentralisasi yang telah lalu di Turki yang
membawa perubahan signifikan termasuk perubahan administrasi umum.
9. Penelitian kesembilan yang ditulis oleh Puji Wibowo (2008) dalam jurnal
yang berjudul ―Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Daerah‖. Jurnal ini membahas hubungan
desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia sebagai
transisi dari adanya kebijakan otonomi daerah dengan menggunakan periode
53
1999-2004. Dengan menggunakan data panel 29 propinsi, penelitian ini
memperhatikan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk pengelolaan sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu
daerah tersebut. Penelitian ini juga menjelaskan dalam hal otoritas fiskal,
pendapatan asli daerah dapat diperoleh setiap daerah dengan pemanfaatan
sumber-sumber daya alam/ bukan sda (pajak) seoptimal mungkin guna
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan bersumber dari
Buku Statistik Tahunan Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) dan website Departemen Keuangan RI. Dependent Variable nya adalah
pertumbuhan ekonomi daerah per kapita atau pertumbuhan ekonomi propinsi
per kapita. Mengacu pada sejumlah literatur, variabel penjelas (explanatory
variables) penulis kelompokkan kedalam dua kategori. Pertama, variabel
yang secara empiric menjadi determinan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal
ini penulis sebut sebagai variabel pengendali (control variables) yakni initial
level of GDP, jumlah penduduk, rasio investasi terhadap GDP, rasio sumber
daya manusia, dan perdagangan internasional (trade openness). Kedua,
variabel yang menggambarkan indikator desentralisasi fiskal seperti
pendapatan daerah bruto, pendapatan daerah netto, pengeluaran tingkat
kabupaten/ kota, pengeluaran tingkat propinsi, total PAD seluruh kabupaten/
kota di suatu propinsi terhadap total pendapatan; baik yang memperhitungkan
DAU dan DAK maupun yang tidak memperhitungkan dana transfer, rasio
PAD terhadap total pengeluaran, dan rasio PAD terhadap dana perimbangan.
Adapun hasilnya adalah menunjukkan bahwa era baru desentralisasi fiskal
54
yang diluncurkan sejak tahun 2001 memberikan dampak yang lebih baik
terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rezim desentralisasi
fiskal sebelumnya.
10. Penelitian kesepuluh yang ditulis oleh Yunan (2009) berupa tesis yang
berjudul ―Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia‖. Penelitian ini bertujuan menganalisis kredit perbankan, nilai
ekspor, pengeluaran pemerintah, dan jumlah tenaga kerja terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah
Ordinary Least Squares (OLS), dengan data sekunder time series tahun 1988-
2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kredit perbankan,
nilai ekspor, pengeluaran pemenrintah, dan jumlah tenaga kerja berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tingkat
kepercayaan 99 persen, dengan nilai R2 sebesar 98,46 persen. Secara parsial,
hasil analisis menunjukkan bahwa kredit perbankan, pengeluaran pemerintah,
dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan nilai ekspor tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
Tahun Peneliti Lokasi Tujuan Hasil
2001 Jorge
Martinez-
Vasquez dan
Robert M.
McNab
- Mengetahui
dampak dari
desentralisasi
fiskal terhadap
pertumbuhan
Hasilnya bahwa
dampak
desentralisasi fiskal
55
ekonomi terhadap
pertumbuhan dalam
hal dampak
langsung, harapan
terhadap
pertumbuhan lebih
tinggi dari
desentralisasi. Tapi
perubahan yang
dinamis terhadap
sentralisasi
pengeluaran publik
ternyata tidak jelas.
2005 Priyo Hari
Adi
Kabupaten
dan Kota
se Jawa-
Bali
Mengetahui
dampak
desentralisasi
fiskal terhadap
pertumbuhan
ekonomi dan
membandingkan
pertumbuhan
ekonomi dengan
antar daerah
dengan
tipologoi yang
berbeda.
Hasilnya adalah
desentralisasi fiskal
berpengaruh secara
signifikan terhadap
pertumbuhan
ekonomi dan
memberikan dampak
yang lebih baik
dibandingkan
sebelum adanya
56
kebijakan
desentralisasi fiskal.
Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
tidak semua daerah
benar-benar siap
memasuki era
desentralisasi fiskal.
2007 Nelly Nur
Laili
DIY Menganalisis
pengaruh dari
penanaman
modal dalam
negeri (PMDN),
ekspor,
pariwisata, dan
jumlah
perusahaan di
sektor industri
terhadap
pertumbuhan
ekonomi di DIY
tahun 1990–
2004.
Hasil analisis
menunjukkan bahwa
PMDN, ekspor,
pariwisata, dan
jumlah perusahaan di
sektor industri
berpengaruh terhadap
pertumbuhan
ekonomi di DIY.
2007 Priadi
Asmanto dan
Soebagyo
Jawa
Timur
Mengalisis
pengaruh
kebijakan
moneter dan
kebijakan fiskal
Hasilnya
desentralisasi fiskal
dan krisis ekonomi
memberikan
57
regional
terhadap
stabilitas harga
dan
pertumbuhan
ekonomi
regional di Jawa
Timur (Periode
1995-2004)
pengaruh terhadap
stabilitas harga dan
pertumbuhan
ekonomi secara
signifikan.
Gabungan dari
kedua kebijakan
tersebut berdampak
signifikan terhadap
pertumbuhan
regional dan
stabilitas harga.
2007 Priyo Hari
Adi
Kota dan
Kabupaten
se Jawa
dan Bali.
Mengetahui
kemampuan
keuangan
daerah dalam
Era Otonomi
dan
relevansinya
dengan
pertumbuhan
ekonomi.
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
secara umum daerah
mengalami
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi dan
pertumbuhan PAD.
Peta kemampuan
keuangan yang
disusun dengan
menggunakan
metode IKK
menunjukkan
58
pergeseran
kemampuan
keuangan daerah ke
arah yang lebih baik.
2007 Joko Waluyo Indonesia Mengetahui
dampak
desentralisasi
fiskal terhadap
pertumbuhan
ekonomi dan
ketimpangan
pendapatan
antardaerah di
Indonesia
Hasilnya
desentralisasi fiskal
dapat meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi relatif lebih
tinggi di daerah
pusat bisnis dan
daerah yang kaya
akan SDA-nya.
2007 Didit Welly
Udjianto
30
Propinsi di
Indonesia
Melakukan
analisis dan
kajian
pendapatan asli
daerah dan dana
perimbangan
dalam era
otonomi daerah.
Hasilnya adanya
klasifikasi kategori
daerah sebagai
akibat kemampuan
keuangan daerah
dalam pelaksanaan
otonomi. Sehingga
dapat disimpulkan
bahwa rata-rata
propinsi di Indonesia
59
seharusnya mampu
membiayai
pengeluarannya
sendiri tanpa
bantuan dari
pemerintah pusat.
2008 Mehmet
Serkan Tosun
dan Serdar
Yilmaz
Turki Mengetahui
tentang
desentralisasi
dan
pembangunan
serta
pertumbuhan
ekonomi
Hasilnya ditemukan
efek ekonomi yang
lemah dari
desentralisasi
terhadap jumlah
pendapatan kota per
kapita.
2008 Puji Wibowo 29
Propinsi di
Indonesia
Mencermati
dampak
desentralisasi
fiskal terhadap
pertumbuhan
ekonomi daerah.
Adapun hasilnya
menunjukkan bahwa
era baru
desentralisasi fiskal
yang diluncurkan
sejak tahun 2001
memberikan dampak
yang lebih baik
terhadap
60
pembangunan daerah
dibandingkan
dengan rezim
desentralisasi fiskal
sebelumnya.
2009 Yunan Indonesia Penelitian ini
bertujuan
menganalisis
kredit
perbankan, nilai
ekspor,
pengeluaran
pemerintah, dan
jumlah tenaga
kerja terhadap
pertumbuhan
ekonomi di
Indonesia.
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
secara simultan
seluruh variabel
independen
berpengaruh
signifikan terhadap
pertumbuhan
ekonomi Indonesia.
Secara parsial, kredit
perbankan,
pengeluaran
pemerintah, dan
jumlah tenaga kerja
berpengaruh positif
dan signifikan,
namun tidak dengan
nilai ekspor.
61
G. Kerangka Pemikiran
Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dalam jangka
panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, tingkat
pendidikan, dan kebijakan otonomi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
regional di propinsi Jawa Barat, baik secara simultan maupun secara parsial
dengan menggunakan uji F dan uji t. Selain itu juga dilihat nilai koefisien
determinasinya guna mengetahui seberapa besar kemampuan variabel-variabel
independen dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Pendapatan asli daerah merupakan ukuran potensi fiskal daerah yang
harus selalu ditingkatkan guna peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Hal ini sesuai dengan teori Keyness yang menyatakan bahwa kebijakan APBD
dan APBN merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi dan
penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah. Kebijakan ini
difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja, dan
pembiayaan. Di bidang pengelolaan pendapatan daerah, akan terus diupayakan
pada peningkatan PAD. Pada sisi belanja, akan diusahakan pada peningkatan
fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan mengupayakan peningkatan porsi
belanja pembangunan dan melakukan efisiensi pada belanja aparatur. Serta
dalam kaitannya dengan pembiayaan, akan diupayakan pada penyertaan modal
beberapa BUMD agar dapat menghasilkan peningkatan PAD.
Menurut Ricardo dan Malthus, pertumbuhan jumlah penduduk yang
berjalan dengan cepat dapat memperbesar jumlah penduduk hingga menjadi dua
62
kali lipat dalam waktu satu generasi, dan akan menurunkan kembali tingkat
pembangunan ke taraf yang lebih rendah. Pada tingkat ini, pekerja akan
menerima upah yang sangat minim yaitu upah hanya mencapai tingkat cukup
hidup (subsistences level). Dengan demikian, jumlah penduduk berpengaruh
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan menurut Paul Romer, tingkat pendidikan yang berkaitan
dengan teori modal manusia merujuk pada stok pengetahuan dan keterampilan
berproduksi seseorang. Pendidikan adalah satu cara dimana individu
meningkatkan modal manusianya. Semakin tinggi pendidikan seseorang,
diharapkan stok modal manusianya semakin tinggi. Karena modal manusia,
memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, maka implikasinya
pendidikan juga memiliki hubungan positif dengan produktivitas atau
pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan otonomi daerah dalam penelitian ini merupakan variabel
dummy. Variabel ini digunakan karena selama periode penelitian yaitu tahun
1995-2008 terdapat shock atau perubahan kebijakan yang terjadi, yakni
kebijakan otonomi daerah sebagai implikasi dari UU No. 32/ 2004 dam UU
No.33/ 2004 yang merupakan revisi dari UU No.22/ 1999 dan UU No.25/ 1999.
Diharapkan bahwa kebijakan otonomi daerah ini memberikan pengaruh yang
positif terhadap pertumbuhan ekonomi seiring dengan kewenangan setiap daerah
yang semakin besar untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah dan
penggunaan dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
63
Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan sebelumnya
penulis menggambarkan kerangka pemikiran yakni sebagai berikut:
PAD
(X1)
JUMLAH
PENDUDUK
(X2)
TINGKAT
PENDIDIKAN
(X3)
DUMMY
OTONOMI
DAERAH
(X4)
PERTUMBUHAN
EKONOMI
(Y)
METODE DATA PANEL
1. PLS
2. FEM
3. REM
PENGUJIAN HIPOTESIS
1. UJI t
2. UJI F
3. R²
HASIL DAN ANALISIS
KESIMPULAN DAN
IMPLIKASI
Gambar 2.2. Bagan Kerangka Pemikiran
64
H. Hipotesis Penelitian
Variabel PDRB riil yang digunakan sebagai indikator dalam melihat
pertumbuhan ekonomi suatu daerah diharapkan memiliki pengaruh yang positif
terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dimana semakin tinggi PAD, maka
semakin tinggi juga PDRB riilnya.
Sementara itu, jumlah penduduk diharapkan memiliki hubungan yang
negatif. Seperti diungkapkan bahwa populasi dapat menurunkan produktivitas
karena adanya efek law of diminishing returns atas penggunaan tanah dan
sumber daya alam. Penurunan produktivitas berarti penurunan pertumbuhan
ekonomi suatu daerah.
Namun pada variabel tingkat pendidikan diharapkan memiliki
hubungan yang positif terhadap PDRB, karena kualitas sumber daya manusia
berkaitan secara positif dengan pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan variabel dummy kebijakan otonomi daerah diharapkan
memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independen dapat
dilakukan dengan uji t, dengan indikator bahwa t hitung > t tabel, maka H0 ditolak
dan H1 diterima, atau juga dapat dilakukan dengan indikator probability value
yang dibandingkan dengan nilai α, dengan indikator bahwa bila nilai α >
probability value, maka H0 ditolak, dan juga sebaliknya.
Untuk melihat signifikansi dari variabel independen secara keseluruhan
terhadap variabel dependen dapat dilakukan dengan uji F statistik. Pengujian ini
65
dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan nilai kritis yang
didapat dari F tabel.
Untuk pengujian selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Pendapatan asli daerah diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
H0: α1 = 0 artinya PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi regional di propinsi Jawa Barat
H1: α1 # 0 artinya PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi regional di propinsi Jawa Barat
2. Jumlah penduduk diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
H0: α2 = 0 artinya Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
H1: α2 # 0 artinya Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
3. Tingkat pendidikan diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
H0: α3 = 0 artinya Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat
H1: α3 # 0 artinya Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
4. Kebijakan otonomi daerah diduga berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
66
H0: α4 = 0 artinya Kebijakan otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
H1: α4 # 0 artinya Kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
5. PAD, jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kebijakan otonomi daerah
secara bersama-sama diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
H0: α5 = 0 artinya semua variabel bebas (independen) tidak mempengaruhi
secara signifikan terhadap variabel terikatnya (dependen).
H1: α5 # 0 artinya paling tidak atau minimal terdapat satu variabel bebas
(independen) mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel terikatnya
(dependen).
67
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi variabel dependen yakni
pertumbuhan ekonomi dan berbagai variabel independen, yakni pendapatan asli
daerah (PAD), jumlah penduduk dan tingkat pendidikan, serta dengan
menambahkan variabel dummy berupa kebijakan otonomi daerah.
Periode waktu yang digunakan pada penelitian ini meliputi tahun 1995-
2008 dengan menggunakan metode data panel. Sedangkan jenis data yang
penulis gunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang
diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua (data eksternal). Adapun data yang
digunakan merupakan data tahunan. Penelitian ini merupakan penelitian
eksplanatif yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel
independen terhadap variabel dependen.
B. Metode Penentuan Sampel
Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah kabupaten/ kota di
propinsi Jawa Barat. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling, yaitu suatu cara pengambilan sampel, dimana anggota
sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang berdasarkan atas
pertimbangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu.
68
Cirinya antara lain: sampel sesuai tujuan, jumlah sampel tidak
dipersoalkan, dan unit sampel disesuaikan dengan kriteria tertentu berdasarkan
tujuan penelitian. (Sukandarrumidi; 2006) Pertimbangannya adalah kabupaten/
kota di propinsi Jawa Barat dengan PDRB riil tertinggi, sedang, dan terendah.
Dalam penelitian ini populasi penelitian yang digunakan adalah 26
kabupaten/ kota yang ada di propinsi Jawa Barat yang terdiri dari 17 kabupaten
dan 9 kota. Karena populasi ini tergolong cukup besar, maka peneliti
menggunakan sampel dari kabupaten/ kota dengan menggunakan teknik
sampling.
Teknik sampling yang digunakan adalah cluster sampling (sampling
daerah). Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel jika obyek yang akan
diteliti atau sumber data sangat luas (Azwar; 1998). Teknik ini dilakukan
melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel wilayah dan tahap
kedua menentukan jumlah kabupaten/ kota yang akan dijadikan obyek
penelitian. Besarnya sampel wilayah yang dibutuhkan adalah 10 persen dari
populasi (26 kabupaten/ kota) yaitu sebesar 2,6 dan dibulatkan menjadi 3
kabupaten/ kota yaitu kabupaten Bandung, kabupaten Cianjur, dan kota
Sukabumi.
C. Metode Pengumpulan Data
1. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang
bersumber dari Buku Jawa Barat dalam Angka, Kabupaten/ Kota dalam
69
Angka, Produk Domestik Regional Bruto menurut Kabupaten/ Kota di Jawa
Barat, Data Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat, serta website Jawa Barat
dan kabupaten/ kota, dan disamping juga data yang berasal dari sumber-
sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.
2. Metode Pengumpulan Data
a) Field Research
Penulis melakukan penelitian ke tempat-tempat yang
menyediakan data-data sekunder yang diperlukan sebagai bahan referensi
seperti Badan Pusat Statistik.
b) Library Research
Landasan dan teori yang kuat sangat dibutuhkan dalam pemecahan
masalah, sehingga penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan
menggunakan buku-buku, artikel-artikel ilmiah, jurnal, majalah, data-data
dari internet, dan sumber-sumber dokumentasi lainnya yang berhubungan
dengan penelitian.
D. Metode Analisis Data
1. Metode Data Panel
Data panel merupakan gabungan antara data lintas waktu (time
series) dan data lintas individu (cross section), dimana unit cross section
yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Analisis data panel digunakan
70
untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat (dependent variable)
dengan satu atau lebih variabel bebas (independent variable).
Penggunaan data panel mampu memberikan banyak keunggulan
secara statistik maupun secara teori ekonomi, antara lain (Gujarati; 2003) :
1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara
eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu sehingga membuat
data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model
perilaku yang lebih kompleks.
2. Jika efek spesifik adalah signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas
lainnya, maka penggunaan data panel akan mengurangi masalah omitted-
variables secara substansial.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi cross section yang berulang-
ulang sehingga metode data panel cocok digunakan untuk study of
dynamic adjustment.
4. Tingginya jumlah observasi berimplikasi pada data yang lebih informatif,
lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang, dan
peningkatan derajat kebebasan (degree of freedom) sehingga dapat
diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
Keunggulan-keunggulan tersebut diatas memiliki implikasi pada
tidak diperlukan pengujian asumsi klasik dalam model data panel, sesuai apa
yang ada dalam beberapa literatur yang digunakan dalam penelitian ini
(Maddala, 1998; Pindyck dan Rubinfield, 1991; dan Gujarati, 2003).
71
2. Estimasi Model Data Panel
Pada dasarnya ada tiga teknik untuk meregresi data panel (Baltagi,
2002; Gujarati, 2003; Maddala, 1993; Pindyck dan Rubinfield, 1998), yaitu:
pendekatan OLS biasa (Pooled Least Square), pendekatan efek tetap (Fixed
Effect Model), dan pendekatan efek acak (Random Effect Model).
a. Pendekatan Kuadrat Terkecil (Pooled Least Squares)
Merupakan teknik yang paling sederhana dengan mengasumsikan
bahwa data gabungan yang ada menunjukkan kondisi yang sesungguhnya.
Yaitu dengan menggabungkan (pooled) seluruh data time series dan cross
section dan kemudian mengestimasi model dengan menggunakan metode
ordinary least square (OLS). Hasil analisis regresi ini dianggap berlaku
pada semua objek pada semua waktu.
Kelemahan asumsi ini adalah ketidaksesuaian model dengan
keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan
satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda pada kondisi objek
tersebut pada waktu yang lain (Wing Wahyu Winarno; 2007; hlm 9.14 ).
b. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect Model)
Model ini dapat menunjukkan perbedaan konstan antarobjek,
meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Model ini juga
memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah
omitted variables yang mungkin membawa perubahan pada intercept time
72
series atau cross section. Model FEM dengan efek tetap maksudnya adalah
bahwa satu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai
periode waktu. Demikian pula dengan koefisien regresinya yang besarnya
tetap dari waktu ke waktu (time invariant) (Wing Wahyu Winarno; 2007;
hlm 9.14 ).
Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya digunakan
dummy variable, oleh karena itu model ini dikenal juga dengan Least
Squares Dummy Variables (LSDV). Hsiao (2005:30) menjelaskan bahwa
variabel dummy memungkinkan sebuah model dengan variabel yang
hilang dalam periode observasi. Variabel tersebut baik yang secara spesifik
untuk daerah tertentu tapi tidak berubah sepanjang waktu, maupun karena
variabel yang hilang tersebut spesifik pada waktu tertentu untuk seluruh
daerah.
Di dalam pemaparan estimasi efek tetap unbalanced panel,
Wooldridge (2006) menjelaskan bahwa data yang hilang (attrition) terkait
dengan eror yang bersifat idiosyncratic, faktor yang luput dari pengamatan
sepanjang waktu, dapat menghasilkan estimasi yang bersifat bias. Namun
demikian, manfaat dari estimasi fixed effect adalah bahwa attrition yang
terkait dengan faktor yang luput dari pengamatan, akan ditampung dalam
Pi ,sehingga hasil estimasi masih dapat diandalkan (unbiased).
73
c. Pendekatan Efek Acak (Random Effect Model)
Pendekatan random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan
metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model
mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode
efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan
antarwaktu dan antarobjek.
Namun, terdapat satu syarat untuk menganalisis dengan
menggunakan metode efek random, yaitu objek data silang harus lebih
besar dari banyaknya koefisien. (Wing Wahyu Winarno; 2007; hlm 9.15).
Tabel 3.1
Perbedaan Fixed Effect Model dan Random Effect Model
Perbedaan Fixed Effect ModeL Random Effects Model
Model it
K
k
kitkiit XY 1
)(
)(1
iti
K
k
kitkit XY
Intersep Berbeda untuk tiap unit
cross section
Konstan
Varians
Error
Konstan Berbeda untuk tiap unit cross
section
Slopes Konstan Konstan
Metode LSDV GLS-FGLS
Hipotesis Uji F Uji Lagrange Multiplier (LM)
Sumber: I.G Nyoman Mindra Jaya, Kajian Analisis Regresi dengan Data Panel
3. Pemilihan Metode Estimasi dalam Data Panel
Ada 2 tahap dalam memilih metode estimasi dalam data panel.
Pertama-tama kita akan membandingkan PLS dengan FEM terlebih dahulu.
74
Kemudian dilakukan uji F-test. Jika hasil menunjukkan model PLS yang
diterima, maka model PLS-lah yang akan dianalisa. Tapi jika model FEM
yang diterima, maka tahap kedua dijalankan, yakni melakukan perbandingan
lagi dengan model REM. Setelah itu dilakukan pengujian dengan Haussman
test untuk menentukan model mana yang akan dipakai, apakah FEM atau
REM.
a. PLS vs FEM
Relatif terhadap Fixed Effect Model, Pooled Least Square adalah
restricted model dimana ia menerapkan intercept yang sama untuk seluruh
individu. Padahal asumsi bahwa setiap unit cross section memiliki perilaku
yang sama cenderung tidak realistis mengingat dimungkinkan saja setiap
unit tersebut memiliki perilaku yang berbeda. Untuk mengujinya dapat
digunakan restricted F-test, dengan hipotesis sebagai berikut:
Ho : Model PLS (Restricted)
H1 : Model Fixed Effect (Unresticted)
Dimana restricted F-test dirumuskan sebagai berikut :
F = (R2
UR – R2
R) / m
(1 - R2
UR) / df
dimana:
R2
UR = unrestricted R2
; m = df for numerator (N-1)
R2
R = restricted R2
; df = df for denominator (NT-N-k)
N = Jumlah data cross section
75
T = Jumlah data time series
K = Jumlah Koefisien Variabel
Jika nilai F-hitung > F-tabel maka H0 ditolak, artinya model panel
yang baik untuk digunakan adalah Fixed Effect Model, dan sebaliknya.
Jika Ho diterima, berarti model PLS yang dipakai dan dianalisis. Namun
jika Ho ditolak, maka model FEM harus diuji kembali untuk memilih
apakah akan memakai model FEM atau REM baru dianalisis.
b. FEM vs REM
Ada beberapa pertimbangan teknis-empiris yang dapat digunakan
sebagai panduan untuk memilih antara fixed effect atau random effect (ToT
untuk Pengajar Ekonomi FEUI, 2006) yaitu :
1. Bila T (jumlah unit time series) besar sedangkan N (jumlah unit cross
section) kecil, maka hasil FEM dan REM tidak jauh berbeda. Dalam hal
ini pilihan umumnya akan didasarkan pada kenyamanan perhitungan,
yaitu FEM.
2. Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan dapat
berbeda secara signifikan. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit cross
section yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (random)
maka REM harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa
unit cross section yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara
acak maka kita menggunakan FEM.
76
3. Apabila cross-section error component (εi) berkorelasi dengan variabel
bebas X maka parameter yang diperoleh dengan REM akan bias
sementara parameter yang diperoleh dengan FEM tidak bias.
4. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari REM
dapat terpenuhi, maka REM lebih efisien dibandingkan FEM.
Keputusan penggunaan FEM dan REM dapat pula ditentukan
dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausmann.
Spesifikasi ini akan memberikan penilaian dengan menggunakan Chi-
square statistics sehingga keputusan pemilihan model akan dapat
ditentukan secara statistik. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa
sebagai berikut:
Ho : Random Effects Model
H1 : Fixed Effect Model
Setelah dilakukan pengujian ini, hasil dari Haussman test
dibandingkan dengan Chi-square statistics dengan df=k, dimana k adalah
jumlah koefisien variabel yang diestimasi. Jika hasil dari Haussman test
signifikan, maka Ho ditolak, yang berarti FEM digunakan.
4. Metode Dummy Variabel
Untuk tujuan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul
dalam analisis regresi, dapat diaplikasikan dengan memasukkan variabel
dummy berupa otonomi daerah. Hal ini dikarenakan selama periode
penelitian terdapat hal penting yang dapat memungkinkan terjadinya bias
77
analisis apabila hanya melakukan regresi tanpa membedakan adanya
perubahan kebijakan, yaitu otonomi daerah yang berimplikasi pada
desentralisasi fiskal.
Menurut Gujarati (2003), untuk mengatasi permasalahan yang
timbul akibat adanya shock/ perubahan kebijakan, dimungkinkan 4 hal untuk
mengatasinya. Pertama, Concident Regression, langkah ini mengasumsikan
bahwa intercep dan slope koefisien adalah sama pada sebelum dan sesudah
shock. Kedua, Parallel Regression, langkah ini mengasumsikan bahwa
intercep berbeda dan slope koefisien adalah sama pada sebelum dan sesudah
shock. Ketiga, Concurrent Regression, langkah ini mengasumsikan bahwa
intercep sama dan slope koefisien berbeda pada sebelum dan sesudah shock.
Dan keempat, Desimiliar Regression, langkah ini mengasumsikan bahwa
antara intercep dan slope koefisien adalah berbeda pada sebelum dan sesudah
shock.
5. Model Empiris
Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat maka dilakukan
analisis dengan menggunakan metode data panel.
Model persamaan yang akan diestimasi pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
PDRBit = βo + β1 PADit + β2 Poprate it + β3 SMAPT it + β4 DOTDAit + eit
dimana :
78
PDRBit : PDRB riil daerah i pada periode t (Rp);
PADit : Pendapatan asli daerah daerah i pada periode t (Rp);
Poprateit : Banyaknya jumlah penduduk di daerah i pada periode t (orang);
SMAPTit : Jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas yang menyelesaikan
pendidikan SMA/ SMK dan PT daerah i pada periode t (orang);
DOTDAit : Dummy Otonomi Daerah
βo, ..... ,βn : Koefisien regresi (konstanta)
eit : Koefisien Pengganggu/ random error
Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan
besaran dari masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai
dari parameter positif atau negatif selanjutnya akan digunakan untuk menguji
hipotesis penelitian.
6. Pengujian Hipotesis
Adapun uji yang dilakukan untuk mengetahui hasil regresi, yaitu
sebagai berikut:
a. Uji Signifikansi Individual (uji statistic t)
Menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas
secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Adapun
prosedurnya adalah sebagai berikut:
a. Menentukan H0 dan H1 (hipotesis nihil dan hipotesis alternatif)
79
b. Jika signifikansi nilai t < α maka terdapat pengaruh yang signifikan
antara variabel dependen dengan variabel independennya.
c. Jika signifikansi nilai t > α maka tidak ada pengaruh yang signifikan
antara variabel dependen dengan variabel independennya. Artinya H0
diterima dan menolak H1 pada tingkat signifikansi α = 5persen
Adapun rumus untuk mencari t-statistik adalah:
t-statistik = b – β
Se (b)
b = nilai koefisien
β = nilai b yang dinyatakan dalam Ho
Se = standard error β
t-tabel bisa dilihat pada tabel distribusi t dengan derajat kebebasan atau
degree of freedom (df) n-k, dimana k adalah banyaknya koefisien yang
terdapat dalam model regresi termasuk konstanta, dengan α = 5 %.
Gambar 3.1. t-Statistik
H0 diterima apabila -t (alpha/2; n-k) < t-statistik < t (alpha/2; n-
k), artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas
dengan variabel terikat. Sedangkan H0 ditolak apabila t-statistik > t
80
(alpha/2; n-k) atau –t-statistik < -t (alpha/2; n-k), artinya ada pengaruh
yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
b. Uji Signifikansi Simultan (uji statistic F)
Menunjukkan apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Bila Fhitung > Ftabel (α =
5persen), maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti bahwa variabel
independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah:
F hitung > F tabel : H0 ditolak, H1 diterima
F hitung < F tabel : H0 diterima, H1 ditolak
Adapun rumus untuk mencari F-statistik adalah:
F-statistik = R²/ (k-1)
(1-R²) / (n-k)
R² = koefisien determinasi
n = jumlah sampel
k = banyaknya koefisien yang tercakup dalam persamaan regresi
F-tabel dilihat pada tabel distribusi F dengan 1-α; k-1; n-k, dimana:
α = besarnya kesalahan yang dapat ditolerir di dalam kesimpulan
k = banyaknya koefisien yang tercakup dalam persamaan regresi
n = jumlah observasi
k-1 = untuk menentukan df untuk pembilang 1
n-k = untuk menentukan df untuk penyebut 2
81
Gambar 3.2. F-Statistik
H0 diterima bila F-statistik ≤ F-tabel, artinya semua variabel
secara bersama-sama bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan
terhadap variabel terikat. Sedangkan, H0 ditolak bila F-statistik > F-tabel
artinya semua variabel bebas secara bersama-sama merupakan penjelas
yang signifikan terhadap variabel terikat.
c. Koefisien determinasi (R²)
Mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan
variasi variabel terikat. Nilainya 0-1. Nilai yang mendekati 1 berarti
variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, dan sebaliknya
apabila nilainya semakin mendekati angka nol berarti semakin lemah
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan fluktuasi variabel
dependen.
82
E. Operasional Variabel Penelitian
Berangkat dari permasalahan penelitian skripsi ini, maka ada beberapa
definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:
1. Variabel Dependen
a. Sebagai proxy atas pertumbuhan ekonomi regional digunakan PDRB riil
yang merupakan PDRB atas dasar harga konstan yang menunjukkan nilai
tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang
berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (base year). Dalam
penelitian ini digunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993.
2. Variabel Independen
a. Pendapatan asli daerah adalah Pendapatan yang bersumber dan dipungut
sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah,
retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan
pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
b. Jumlah penduduk adalah banyaknya jumlah penduduk yang diukur dalam
satuan orang.
c. Tingkat pendidikan adalah kualitas sumber daya manusia yang diukur
dengan rasio penyelesaian pendidikan (SMA dan PT) terhadap penduduk
berusia 10 tahun ke atas.
d. Kebijakan Otonomi Daerah dalam penelitian ini merupakan variabel
dummy.
83
Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian
No. Dimensi
Variabel
Sub Variabel Indikator Skala
1. Pertumbuhan
Ekonomi
PDRB riil PDRB atas dasar harga
konstan 1993 di propinsi
Jawa Barat menurut
kabupaten/ kota
Rasio
2. Pendapatan
asli daerah
(PAD)
- Realisasi penerimaan PAD
pemerintah daerah di propinsi
Jawa Barat menurut
kabupaten/ kota
Rasio
3. Jumlah
penduduk
(Poprate)
- Jumlah penduduk di propinsi
Jawa Barat menurut
kabupaten/ kota
Rasio
4. Tingkat
pendidikan
(SMAPT)
- Jumlah penduduk yang
berusia 10 tahun ke atas yang
menyelesaikan tingkat
pendidikan SMA dan PT
Rasio
5. Variabel
Dummy
Kebijakan
Otonomi
Daerah
0 = dummy pra otda (1995-
2000)
1 = dummy periode otda
(2001-2008)
Rasio
84
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
1. Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung, adalah sebuah kabupaten di propinsi Jawa
Barat. Ibu kotanya adalah Soreang. Batas utara kabupaten Bandung Barat;
sebelah timur kabupaten Sumedang dan kabupaten Garut; sebelah selatan
kabupaten Garut dan kabupaten Cianjur; sebelah barat kabupaten Bandung
Barat; dan di bagian tengah kota Bandung dan kota Cimahi. Kabupaten
Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 266 desa dan 9 kelurahan.
Jumlah penduduknya sebesar 2.943.283 jiwa (Hasil Analisis 2006)
dengan mata pencaharian yaitu disektor industri, pertanian, pertambangan,
perdagangan dan jasa. Sebagian besar wilayah Bandung adalah pegunungan.
Perkembangan dan hasil pembangunan di kabupaten Bandung secara
umum dapat dilihat dari beberapa indikator makro, yaitu indikator makro
ekonomi dan indikator makro sosial budaya, yang pada akhirnya akan
bermuara pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
Indikator makro sosial yang dijadikan penilaian keberhasilan
pembangunan terdiri atas indikator makro sosial yang berasal dari komponen
kesehatan, pendidikan dan agama. Indikator makro sosial masyarakat
kabupaten Bandung tahun 2008 adalah sebagai berikut:
85
1. Sosial
Laju pertumbuhan penduduk : 2,93persen
Angka harapan hidup (AHH) : 68,42 tahun
Angka kematian bayi (AKB) : 37,36
Tingkat partisipasi angkatan kerja : 52,84persen
Rasio ketergantungan : 52,48persen
Angka melek huruf (AMH) : 98,84persen
2. Budaya
Masyarakat kabupaten Bandung sebagian besar merupakan masyarakat
suku Sunda dengan aneka khazanah kebudayaan yang dimilikinya.
Pluralitas yang terjadi di beberapa wilayah perkotaan dapat diterima
oleh masyarakat serta mereka dapat hidup berdampingan secara rukun
dan damai.
3. Hankam
Di kabupaten Bandung terdapat beberapa instansi militer dan polisi,
baik pusat pendidikan maupun kesatuan.
Terdapat KODIM sebagai komando teritorial TNI, yaitu KODIM 0609
Bandung.
Penanganan Kamtibmas di wilayah hukum kabupaten Bandung
dilaksanakan oleh Polres Soreang.
4. Agama
Kehidupan beragama berjalan kondusif.
86
Kerjasama antar umat beragama diwujudkan dalam forum kerukunan
umat beragama.
Komposisi penduduk menurut agama dan sarana peribadatan:
1. Islam : 3.983.409 orang, masjid : 5.664 buah, mushola:
8.181 buah
2. Kristen : 26.831 orang, Gereja Kristen : 7 buah
3. Katolik : 39.609 orang, Gereja Katolik : 40 buah
4. Hindu : 4.806 orang, Pura : 1 buah
5. Budha : 5.009 orang, Vihara : 1 buah
6. Konghucu : -
2. Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur adalah salah satu kabupaten di propinsi Jawa
Barat. Ibukotanya adalah Cianjur. Kabupaten ini berbatasan dengan
kabupaten Bogor dan kabupaten Purwakarta di utara, kabupaten Bandung dan
kabupaten Garut di timur, Samudera Hindia di selatan, serta kabupaten
Sukabumi di barat. Kabupaten Cianjur terdiri atas 32 kecamatan, 342 desa
dan 6 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di kecamatan Cianjur. Sebagian
besar wilayah Cianjur adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan
berupa dataran rendah yang sempit.
Lahan-lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan,
perikanan, perkebunan dan kehutanan merupakan sumber kehidupan bagi
masyarakat. Keadaan itu ditunjang dengan banyaknya sungai besar dan kecil
87
yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pengairan tanaman pertanian.
Adapun sungai yang terpanjang di Cianjur adalah sungai Cibuni, yang
bermuara di Samudera Hindia.
Dari luas wilayah kabupaten Cianjur sebesar 350.148 hektar,
pemanfaatannya meliputi 83.034 Ha (23,71 persen) berupa hutan produktif
dan konservasi, 58.101 Ha (16,59 persen) berupa tanah pertanian lahan basah,
97.227 Ha (27,76 persen) berupa lahan pertanian kering dan tegalan, 57.735
Ha (16,49 persen) berupa tanah perkebunan, 3.500 Ha (0,10 persen) berupa
tanah dan penggembalaan/ pekarangan, 1.239 Ha (0,035 persen) berupa
tambak/ kolam, 25.261 Ha (7,20 persen) berupa pemukiman/ pekarangan dan
22.483 Ha (6,42 persen) berupa penggunaan lain-lain.
Menurut sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk di
kabupaten Cianjur sebanyak 1.931.480 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-
laki sebanyak 982.164 jiwa dan perempuan 949.676 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk 2,23 persen.
Kecamatan yang jumlah penduduknya terbesar adalah kecamatan
Pacet sebanyak 170.224 jiwa dan kecamatan Cianjur sebanyak 140.374 jiwa.
Kecamatan lainnya yang jumlah penduduknya diatas 100.000 jiwa adalah
kecamatan Cibeber (105.0204 jiwa), kecamatan Warungkondang (101.580
jiwa) dan kecamatan Karangtengah (123.158 jiwa). Kecamatan yang jumlah
penduduknya terkecil adalah kecamatan Cikadu sebanyak 36.212 jiwa.
Kecamatan lainnya yang jumlah penduduknya antara 40.000 - 50.000 jiwa
adalah kecamatan Sindangbarang, Takokak, dan Sukanagara.
88
Lapangan pekerjaan penduduk kabupaten Cianjur di sektor pertanian
yaitu sekitar 62,99 persen. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar
terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yaitu sekitar 42,80 persen.
Sektor lainnya yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor
perdagangan dan jasa yaitu sekitar 14,60 persen. dan pengiriman pembantu
sebesar 30 persen.
Namun kabupaten Cianjur memiliki kepadatan penduduk yang tidak
merata yang dapat dilihat pada:
1. 63,90 persen di wilayah utara dengan luas wilayah 30,78 persen
2. 19,19 persen di wilayah tengah dengan luas wilayah 28,25 persen
3. 17,12 persen di wilayah selatan dengan luas wilayah 40,70 persen
Penduduk kabupaten Cianjur dikenal sebagai masyarakat yang
religius dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang
mencapai 98 persen, sedangkan penduduk non muslim mencapai 2 persen,
dengan rincian sebagai berikut:
1. Penduduk beragama Islam = 1.893.203 orang (98 persen)
2. Penduduk beragama Kristen = 32.841 orang (1,7 persen)
3. Penduduk beragama Budha dan Hindu = 5.796 orang (0,3 persen)
3. Kota Sukabumi
Kota Sukabumi adalah sebuah kota di propinsi Jawa Barat. Kota ini
terletak 115 km sebelah selatan Jakarta, dan wilayahnya berada di tengah-
89
tengah wilayah kabupaten Sukabumi. Kota Sukabumi terdiri atas 7
kecamatan.
Wilayah kota Sukabumi seluruhnya berbatasan dengan wilayah
kabupaten Sukabumi yakni: di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan
Cisaat dan kecamatan Sukabumi kabupaten Sukabumi, sebelah selatan
dengan kecamatan Nyalindung kabupaten Sukabumi, sebelah barat dengan
kecamatan Cisaat kabupaten Sukabumi, dan sebelah timur dengan kecamatan
Sukaraja kabupaten Sukabumi.
Secara administratif Sukabumi terdiri dari daerah kota dan daerah
kabupaten. Sukabumi memiliki penduduk sampai akhir tahun 2002 tercatat
269.142 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 50 jiwa/ km2 yang
tersebar diseluruh wilayah kota Sukabumi.
Di kota ini telah berdiri perguruan tinggi yaitu Politeknik Sukabumi,
Politeknik BBC, Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Sekolah
Tinggi Teknologi Nusa Putra, Amik BSI, STMIK Nusa Mandiri, STMIK
PASIM, STIE PASIM, STIKES Sukabumi, STISIP Syamsul Ulum, STIE
PGRI, STKIP PGRI, STAI Sukabumi, STAI Syamsul 'Ulum, STH Pasundan
juga sekolah lanjutan yang berasaskan Islam yaitu Madrasah Aliyah
Baiturrahman.
Selain itu kota Sukabumi juga memiliki sarana kesehatan sebagai
berikut: 1 rumah sakit pemerintah, 3 rumah sakit swasta, 3 rumah sakit
bersalin , 2 puskesmas dengan tempat perawatan, 13 puskesmas tanpa tempat
90
perawatan, 18 puskesmas pembantu, 499 posyandu, 20 apotik, 27 toko obat,
serta 68 pengobatan alternatif/ tradisional.
Dalam hal sarana keagamaan, kota Sukabumi memiliki masjid 369,
musholla / langgar 702, gereja 17, vihara 3, dan kelenteng 1.
Sedangkan sarana ekonomi yang dimiliki oleh kota Sukabumi yaitu
berupa:
Perbankan dan Koperasi
Bank Umum 23, Bank BPR 2, Bank Muamalat 4, Bank Syariah 1, dan
Koperasi 66.
Industri
Industri kecil menengah 1.502, industri rumah tangga 224, yang bergerak
di bidang furnitur, box jam, kerajinan tangan, elektronik dan garmen.
Perdagangan
Supermarket 6, pasar tradisional 8, toko 879, warung 3.696, warung
internet 10, salon kecantikan 138, rental play station 177, rental komputer
51, rental mobil 56, penyewaan VCD/ LD 159, dan penyewaan alat pesta
64.
Akomodasi :
Hotel/ penginapan 42 dan restoran/ rumah makan 169.
Sarana Pendidikan
TK 37, SD/MI 168, SLTP/MTSn. 36, SMU Negeri 5, SMU Swasta 12,
SMK Negeri 3, SMK Swasta 14, Aliyah Negeri 2, Aliyah Swasta 7, dan
Perguruan Tinggi 11.
91
B. Penemuan dan Pembahasan
1. Analisa Deskriptif
a. Analisa Deskriptif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil di
Propinsi Jawa Barat
Salah satu hal penting dalam pembangunan dan merupakan salah
satu tujuan pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi yang
tinggi. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi daerah hal tersebut juga
tidak jauh berbeda. Setiap daerah tentunya menginginkan dan menjadikan
pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu sasaran dalam pembangunan
daerahnya.
Produk domestik regional bruto menggambarkan kemampuan
suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.
PDRB dapat dilihat dari tiga sisi pendekatan, yaitu produksi, penggunaan,
dan pendapatan. Ketiganya menyajikan komposisi data nilai tambah
dirinci menurut sektor ekonomi, komponen penggunaan, dan sumber
pendapatan.
PDRB dari sisi produksi merupakan penjumlahan seluruh nilai
tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas
berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan
menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Selanjutnya,
dari sisi pendapatan, nilai tambah merupakan jumlah dari upah/ gaji
surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung neto yang diperoleh.
PDRB disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu ―atas dasar harga
92
berlaku‖, yakni menggunakan harga tahun berjalan serta ―atas dasar harga
konstan‖, yaitu menggunakan data harga tahun tertentu (tahun dasar).
Sumber: BPS Jawa Barat. Diolah Kembali.
Gambar 4.1. Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Barat Tahun
1995-2008 (Dalam Juta Rupiah)
Seperti terlihat pada Gambar 4.1, dalam kurun waktu 14 tahun
terakhir ini, pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Barat hampir memiliki
pergerakan yang sama, meskipun besarnya pertumbuhan ekonomi yang
berbeda. Pergerakan tersebut mengindikasikan bahwa struktur
perekonomian yang ada masih memiliki kesamaan antar daerah kabupaten/
kota di propinsi Jawa Barat.
Seperti yang kita lihat pada pada tahun 1998 pertumbuhan
ekonomi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena
adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Hal ini juga diikuti
dengan proses transisi kebijakan pemerintahan yang menyangkut
pemerintahan daerah. Masa transisi dari pola kebijakan yang sentralistik
93
selama periode orde baru menuju arah kebijakan pemerintahan daerah
yang lebih terdesentralisasi.
Namun, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan pada
tahun 2003-2004, yakni 2-3 tahun pasca era kebijakan otonomi daerah
diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan
alokasi dana yang dimiliki kabupaten/ kota di propinsi Jawa Barat sebagai
akibat dari kebijakan tersebut. Kemudian, pada periode selanjutnya
pertumbuhan ekonomi masih tetap memiliki pergerakan yang sama,
dimana pergerakan tersebut mengacu pada arah yang positif, meskipun
besarnya masih bersifat fluktuatif.
b. Analisa Deskriptif Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Jawa Barat
Sebagai salah satu ukuran potensi fiskal daerah, pendapatan asli
daerah merupakan salah satu hal penting dalam upaya penggalian potensi
daerah. Pentingnya hal tersebut tercermin dari semakin gencarnya tiap-tiap
daerah dalam hal penggalian potensi tersebut guna mengisi besarnya nilai
PAD, terlebih setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah guna
peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Secara umum, pertumbuhan PAD setiap daerah bergerak pada arah
yang sama, yakni semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama pasca
diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal. Hal ini mengindikasikan
bahwa sejak diterapkannya kebijakan tersebut, daerah-daerah di propinsi
Jawa Barat cenderung untuk meningkatkan PAD-nya sebagai implikasi
94
dari kebijakan otonomi daerah dengan tujuan peningkatan pertumbuhan
ekonomi daerah.
Sumber: BPS Jawa Barat. Diolah Kembali.
Gambar 4.2. PAD di Propinsi Jawa Barat Tahun 1995-2008 (Dalam
Ribu Rupiah)
c. Analisa Deskriptif Jumlah Penduduk di Propinsi Jawa Barat
Berkaitan dengan jumlah penduduk sebagai salah satu determinan
pertumbuhan ekonomi, Levine dan Renelt (1992) mengutarakan bahwa
population growth menentukan tingkat kemakmuran ekonomi.
Disamping itu, Becker et al. (1990) berpendapat bahwa dengan
asumsi tingkat fertilitas sebagai endogenous variable, masyarakat dengan
jumlah penduduk yang cukup banyak akan cenderung untuk melakukan
investasi lebih di bidang SDM. Di sisi lain, daerah yang jarang
penduduknya memiliki insentif ekonomi untuk meningkatkan jumlah anak
guna mengisi kekosongan pasar tenaga kerja. Namun demikian, net impact
terhadap pencapaian kinerja ekonomi tidaklah mudah untuk ditentukan.
95
Diungkapkan pula bahwa populasi dapat menurunkan produktivitas karena
adanya efek diminishing returns atas penggunaan tanah dan sumber daya
alam (Becker et al.1999: hlm 149).
Sumber: BPS Jawa Barat. Diolah Kembali.
Gambar 4.3. Jumlah Penduduk di Propinsi Jawa Barat Tahun
1995-2008
Pada gambar 4.3 dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk di
propinsi Jawa Barat memiliki pergerakan yang sama, dengan besaran yang
berbeda yakni semakin meningkat setiap tahunnya. Kecenderungan
penduduk yang terus bertambah tidak hanya disebabkan oleh pertambahan
penduduk secara alamiah, namun tidak terlepas dari kecenderungan
migran baru yang masuk disebabkan daya tarik propinsi Jawa Barat, baik
dilihat dari potensi daerah seperti adanya sektor industri, pertanian,
maupun pariwisata, sehingga ketersediaan lapangan kerja dan semakin
kondusifnya kesempatan berusaha akan menarik para pendatang dari luar
Jawa Barat.
96
d. Analisa Deskriptif Tingkat Pendidikan di Propinsi Jawa Barat
Sebagai proxy atas tingkat pendidikan, penulis menggunakan
rasio penyelesaian pendidikan SMU dan Perguruan Tinggi terhadap
penduduk berusia 10 tahun ke atas. Rasio ini cukup populer digunakan
berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik Jawa
Barat sehingga cukup tepat menggambarkan kualitas sumber daya manusia
di negara-negara berkembang. Sebagaimana disepakati oleh para praktisi
dan akademisi, tingkat pendidikan terkait secara positif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, variabel tersebut diharapkan
pula akan menghasilkan angka positif dalam penelitian ini.
Sumber: BPS Jawa Barat. Diolah Kembali.
Gambar 4.4. Tingkat Pendidikan di Propinsi Jawa Barat Tahun 1995-
2008
Dalam gambar 4.4 di atas dapat dilihat bahwa pergerakan tingkat
pendidikan di propinsi Jawa Barat hampir sama dengan nilai yang berbeda,
97
yakni semakin meningkat setiap tahunnya, namun ada juga yang
mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan. Menurunnya tingkat
pendidikan ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Diantaranya
kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berusaha memperoleh
pendidikan yang baik dan dapat menunjang kehidupannya. Hal ini dinilai
sebagai suatu ukuran bahwa tingkat pendidikan dapat menggambarkan
kualitas sumber daya manusia suatu daerah guna mengetahui pertumbuhan
ekonomi daerah yang bersangkutan tersebut.
2. Estimasi Model Data Panel
a. Pendekatan Pooled Least Squares (PLS)
Pertama-tama dilakukan pengolahan data dengan metode
pendekatan Pooled Least Squares, sebagai salah satu syarat untuk
melakukan uji F-Restricted. Dari hasil pengolahan program E-Views 6.0
didapatkan hasil seperti tampilan sebagai berikut:
Tabel 4.1
Regresi Data Panel: Pooled Least Square
R-squared 0.921273
Adjusted R-squared 0.915058
Sumber: Data diolah. Lampiran 2.
b. Pendekatan Fixed Effect Model (FEM)
Setelah itu dilakukan pengolahan data dengan metode pendekatan
Fixed Effect Model untuk dibandingkan dengan metode pendekatan Pooled
98
Least Square pada uji F-Restricted. Dari hasil pengolahan program E-
Views 6.0 didapatkan hasil seperti tampilan sebagai berikut:
Tabel 4.2
Regresi Data Panel: Fixed Effect Model
R-squared 0.961490
Adjusted R-squared 0.954889
Sumber: Data diolah. Lampiran 3.
c. PLS vs FEM
Untuk mengetahui model data panel yang akan digunakan, maka
digunakan uji F-restricted dengan cara membandingkan F-statistik dan F-
tabel. Sebelum membandingkan F-statistik dan F-tabel terlebih dahulu
dibuat hipotesisnya. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut:
H0: Model PLS (Restricted)
H1: Model FEM (Unrestricted)
Dari hasil regresi berdasarkan metode Fixed Effect Model dan
Pooled Least Square diperoleh nilai F-statistik yakni sebagai berikut:
Tabel 4.3
F-Restricted
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 16.844297 (2,35) 0.0000
Cross-section Chi-square 28.317874 2 0.0000
99
Dari tabel 4.3 diperoleh nilai F-statistik adalah 16,844297, dengan
nilai F-tabel pada df (2,35) α = 5 % adalah 3,27, sehingga nilai F statistik >
F tabel, maka H0 ditolak, sehingga model data panel yang dapat digunakan
adalah Fixed Effect Model.
H0 diterima H0 ditolak
0 3,27 16,844297
Gambar 4.5. F-Restricted
Berdasarkan gambar 4.5 di atas terlihat bahwa F-restricted (F-
statistik) > F-tabel, maka H0 ditolak, artinya model data panel yang
digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).
d. Pendekatan Random Effect Model
Setelah diketahui bahwa model yang digunakan adalah Fixed
Effect Model, model data panel masih harus dibandingkan lagi antara
Fixed Effect dengan Random Effect. Pendekatan Random Effect memiliki
syarat bahwa number of unit cross section > number of coefficient. Tetapi
pada penelitian kali ini, persamaan regresi tidak memenuhi syarat tersebut,
dimana number of unit cross section < number of coefficient sehingga
100
pendekatan Random Effect tidak dapat dilakukan dan model panel tetap
pada Fixed Effect Model.
3. Pengujian Hipotesis
a. Keseluruhan Periode Penelitian (1995-2008)
Untuk melihat seberapa besar pengaruh seluruh variabel
independen terhadap variabel dependen, pertama kali dapat dilakukan
dengan menggunakan teknik data panel dengan dummy variabel. Hal ini
dimaksudkan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen
terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat dengan
memasukkan perubahan kebijakan selama periode penelitian.
Sedangkan dummy variabel dalam penelitian ini berupa kebijakan
otonomi daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi permasalahan
fluktuasi data yang tajam.
Adapun hasil pengolahan data dengan keseluruhan periode dalam
penelitian ini yakni sebagai berikut:
101
Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Estimasi Data Panel dengan Dummy Variabel
terhadap Keseluruhan Periode Penelitian (1995-2008)
Variable PDRB
Coefficient t-Statistic Prob.
C
PAD?
POPRATE?
SMAPT?
DOTDA?
Fixed Effects (Cross)
_BDG—C
_CNJR—C
_SKBM—C
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)
999870.8
0.015125
-7.607050
1.949714
727688.9
1537164.
-1121650.
-415514.3
0.961490
0.954889
145.6435
0.000000
1.927814
2.015751
-6.269852
6.033851
2.716136
0.0620
0.0516
0.0000
0.0000
0.0102
Sumber: Ouput Pengolahan Data dengan Program Eviews 6. Lampiran 3.
1. Analisis Pengaruh PAD, Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan,
dan Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Regional di Jawa Barat secara parsial (individu)
Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas
(PAD, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan kebijakan otonomi
daerah) berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikatnya
(pertumbuhan ekonomi regional), yaitu dengan membandingkan
102
masing-masing nilai t-statistik dari regresi dengan t-tabel dalam
menolak atau menerima hipotesis. Pada tingkat kepercayaan α = 5 %, df
= 35, maka diperoleh t-tabel 2,03.
H0 diterima
H0 ditolak H0 ditolak
b a d c
-2,03 2,03
Gambar 4.6. Hasil Uji t-Statistik
Keterangan gambar:
a = PAD (2,015751) ; c = SMAPT (6,033851)
b = Poprate (-6,269852) ; d = Dotda (2,716136)
Berdasarkan gambar diatas maka terlihat bahwa :
1. Variabel PAD t-statistiknya < t-tabel yang berarti H0 diterima
2. Variabel Poprate t-statistiknya < -t tabel yang berarti H0 ditolak
3. Variabel SMAPT t-statistiknya > t-tabel yang berarti H0 ditolak
4. Variabel Dummy Otonomi Daerah t-statistiknya > t-tabel yang
berarti H0 ditolak
Dari gambar 4.6 di atas dapat dilihat bahwa variabel PAD
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi
Jawa Barat. Hal ini dapat diketahui dari nilai t tabel (2,03) > t statistik
(2,01) dengan tingkat keyakinan sebesar 95 persen (α = 5 %). PAD
103
merupakan sumber utama penerimaan suatu daerah. Dengan
diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, maka setiap daerah akan
berusaha untuk meningkatkan PAD-nya dengan berbagai macam cara.
Namun dalam penelitian ini PAD justru tidak memberikan pengaruhnya
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pada variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
Hal ini berarti bahwa semakin meningkat jumlah penduduk, maka
pertumbuhan ekonomi regional akan semakin turun. Koefisien regresi
variabel jumlah penduduk sebesar -7,607050 berarti bahwa setiap
peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 persen, maka dapat
menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi regional sebesar 7,61
persen, cateris paribus. Jumlah penduduk yang tinggi bila tidak
dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang
sesuai dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini
karena tidak selamanya jumlah penduduk yang banyak dapat selalu
memperluas pasar, bila tidak dibarengi dengan penyediaan pasar tenaga
kerja yang memadai.
Pada variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang
signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di
propinsi Jawa Barat. Hal ini berarti bahwa semakin naik tingkat
pendidikan, maka pertumbuhan ekonomi regional akan semakin
meningkat. Koefisien regresi variabel tingkat pendidikan sebesar
104
1,949714 berarti bahwa setiap peningkatan tingkat pendidikan sebesar 1
persen, maka dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi
regional sebesar 1,95 persen, cateris paribus. Tingkat pendidikan yang
tinggi termasuk lamanya waktu sekolah dan pendidikan yang diemban
seseorang dapat menyebabkan upah meningkat. Sedangkan tingkat
produktivitas seseorang ditentukan oleh upahnya. Jadi tingkat
pendidikan yang tinggi dapat menyebabkan produktivitas meningkat,
dan kemudian berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan
ekonomi.
Pada dummy variabel kebijakan otonommi daerah ditunjukkan
dengan nilai t statistik (2,716136) > t tabel (2,03), maka dummy
variabel ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di
propinsi Jawa Barat. Perubahan kebijakan atau shock yang terjadi
selama periode penelitian yakni tahun 1995-2008 memberikan
pengaruhnya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di
propinsi Jawa Barat.
2. Analisis Pengaruh PAD, Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan,
dan Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Regional di Jawa Barat secara simultan (bersama)
Untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara
simultan terhadap variabel terikatnya, maka digunakan uji F dengan
cara membandingkan F-statistik dengan F-tabel. Dari hasil regresi
105
diperoleh nilai F-statistik 145,6435. Pada tingkat kepercayaan α = 5 %,
k=7, dan n=42, maka diperoleh F-tabel 2,22-2,25.
H0 diterima H0 ditolak
2,22-2,25 145,6435
Gambar 4.7. Hasil Uji F-Statistik
Berdasarkan gambar 4.7 di atas maka terlihat bahwa F-statistik
(145,6435) > F-tabel (2,22-2,25), maka H0 ditolak, artinya variabel
bebas (PAD, Poprate, SMAPT, DOTDA) berpengaruh signifikan secara
simultan terhadap variabel terikatnya (pertumbuhan ekonomi regional)
pada tingkat kepercayaan 95 persen.
3. Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan hasil pengolahan data dalam tabel 4.4, koefisien
determinasi adalah sebesar 0, 961490. Hal ini terlihat bahwa 96,15
persen pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat dapat
dijelaskan oleh PAD, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan, dengan
menambahkan dummy variabel otonomi daerah. Sedangkan 3,85 persen
variabel pertumbuhan ekonomi regional dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
106
4. Interpretasi Hasil Analisis
Tabel 4.5.
Interpretasi Koefisien Fixed Effect Model
Koef Indv Effect
C 999870.8
PAD? 0.015125
POPRATE? -7.607050
SMAPT? 1.949714
Fixed Effects (Cross)
_BDG--C 1537164. 2537034,8
_CNJR--C -1121650. -121779,2
_SKBM--C -415514.3 584356,5
Sumber: Lampiran 3.
1. Bila terdapat perubahan PAD, Jumlah penduduk, dan Tingkat
pendidikan baik antar daerah maupun antar waktu, maka kabupaten
Bandung akan mendapatkan penaruh individu terhadap PDRB
sebesar : Rp. 2.537 milyar.
2. Bila terdapat perubahan PAD, Jumlah penduduk, dan Tingkat
pendidikan baik antar daerah maupun antar waktu, maka kabupaten
Cianjur akan mendapatkan penaruh individu terhadap PDRB
sebesar: Rp. - 121 milyar.
3. Bila terdapat perubahan PAD, Jumlah penduduk, dan Tingkat
pendidikan baik antar daerah maupun antar waktu, maka kota
Sukabumi akan mendapatkan penaruh individu terhadap PDRB
sebesar : Rp. 584 milyar.
107
a. Pendapatan Asli Daerah
Dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa PAD
tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
regional. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan melalui upaya
peningkatan kapasitas fiskal sebagai pencerminan dari kesungguhan
pemerintah daerah melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensi
daerah untuk mewujudkan otonomi yang diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang didukung
dengan penguatan keuangan daerah. Pendapatan daerah untuk APBD
diproyeksikan pertumbuhannya sekitar 15% per tahun (LKPJ Akhir
Masa Jabatan Gubernur, 2008).
Kebijakan untuk setiap komponen pendapatan daerah
diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
dari setiap sumber dana. Tidak berpengaruhnya PAD terhadap
pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat dapat dilihat
dari sisi potensi pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah masih belum optimal dikarenakan sejumlah kendala, antara
lain; belum terdatanya semua obyek dan wajib pajak daerah,
retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan
penguatan BUMD antara lain belum optimalnya pihak manajemen
perusahaan dalam mengimplementasikan pengelolaan perusahaan
yang baik, termasuk pengembangan aset BUMD. Dalam hal
108
optimalisasi penerimaan dari dana perimbangan, permasalahannya
yaitu masih belum akuratnya data obyek dan subyek PBB, BPHTB,
dan PPh Perseorangan. Dalam kaitannya dengan departemen terkait,
belum tercapai kesepakatan dalam perhitungan data produksi dan
lifting migas. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral belum
sepenuhnya melibatkan daerah penghasil migas dalam monitoring
produksi migas sebagai dasar perhitungan lifting migas.
Penelitian ini berbeda dengan teori Keyness yang
menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena berkaitan dengan
kebijakan APBD dan APBN akan dilakukan peningkatan PAD setiap
daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Selain itu
penelitian ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya
yaitu; Priadi Asmanto dan Soebagyo (2007), Joko Waluyo (2007),
Didit Welly Udjianto (2007), dan Puji Wibowo (2008) dimana
semua penelitian tersebut menjelaskan bahwa PAD memiliki
pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
b. Jumlah Penduduk
Dari pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa jumlah
penduduk berpengaruh signifikan, namun bernilai negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
109
Jumlah penduduk di suatu daerah merupakan aset dan
potensi pembangunan yang besar bila didukung dengan kualitas
sumber daya manusia yang baik dan tersedianya lapangan kerja yang
memadai. Sebaliknya, dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk
yang pesat tetapi dengan kualitas yang rendah dapat menjadi beban
berat bagi proses pembangunan. Jumlah penduduk yang tinggi juga
dapat menjadi masalah besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah
terkait degan kebijakan otonomi daerah, dimana kewenangan
sepenuhnya dilakukan oleh daerah.
Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ricardo dan
Malthus bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi akan
menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih
rendah. Pada tingkat ini, pekerja akan menerima upah yang sangat
minim yaitu upah hanya mencapai tingkat cukup hidup (subsistences
level). Dengan demikian dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Bertambahnya jumlah penduduk juga berarti angkatan kerja
bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan
lapangan kerja bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang
mampu diciptakan lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja,
hal ini mendorong terjadinya pengangguran, dan dengan terciptanya
pengangguran dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi
suatu daerah.
110
Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya
oleh Puji Wibowo (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan
penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal
ini karena tanda positif untuk koefisien pertumbuhan penduduk
mengindikasikan bahwa variabel ini dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi bersifat endogeneus, yang artinya perubahan struktur
penduduk mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat
kesejahteraan penduduk itu sendiri.
c. Tingkat Pendidikan
Dari pengujian hipotesis di atas dapat dilihat bahwa tingkat
pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
regional. Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan,
pemerintah kabupaten/ kota memiliki kewenangan yang lebih luas
dalam membangun pendidikan di masing-masing wilayah sejak
penyusunan rencana, penentuan prioritas program, serta mobilisasi
sumber daya untuk merealisasikan rencana yang telah dibuat. Hal ini
juga perlu dibarengi dengan otonomi pendidikan yang harus
dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan
otonomi perguruan tinggi yang memberikan wewenang untuk
mengelola sumber daya yang dimiliki termasuk pengalokasiannya
sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta diharapakan agar daerah dan
lembaga pendidikan dapat lebih cepat tanggap terhadap kebutuhan
masyarakat setempat.
111
Pendidikan merupakan syarat utama pembangunan
kapabilitas dasar manusia. Peningkatan sumber daya manusia (SDM)
merupakan modal untuk penggerak pembangunan yang pada
gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan disamping sumber
daya alam. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia
terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan jaman.
Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan
perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan
metodologi dan teknologi dalam bidang pendidikan, perlu dilakukan
antisipasi melalui pengembangan inovasi dan sistem tata kelola
pendidikan, pemberdayaan profesi guru dengan meningkatkan
kompetensinya, penyempurnaan pembangunan sarana dan prasarana
yang lebih tanggap teknologi, pengembangan kurikulum berbasis
kompetensi yang dilandasi oleh nilai-nilai kecerdasan dan kearifan
budaya lokal, peningkatan kualitas lulusan untuk mengantisipasi
tingkat persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi dan semakin kompetitifnya ketersediaan lapangan pekerjaan.
Dalam hal pengembangan sains dan teknologi, peningkatan
kemampuan masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan teknologi
tepat guna (TTG) juga perlu mendapatkan penanganan yang optimal.
Penelitian ini sejalan dengan teori alokasi yang dipelopori
oleh Gary Becker, Edward, Denison, Theodore Schultz, dan Paul
112
Romer yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki hubungan
yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
d. Kebijakan Otonomi Daerah
Dari pengujian hipotesis di atas juga terlihat bahwa dummy
kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini kemudian dijelaskan dengan
probabilitanya sebesar 0,0102 sehingga dapat dikatakan bahwa
variabel dummy kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Tuntutan agar pembangunan tidak hanya berjalan di daerah-
daerah yang dekat dengan pemerintahan pusat saja, telah membuat
pemerintah mengupayakan strategi yang dapat mewujudkan terciptanya
pembangunan. Hal tersebut mendorong lahirnya otonomi daerah.
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, propinsi Jawa
Barat yang merupakan salah satu propinsi dengan wilayah yang luas
dan jumlah penduduk terbanyak ikut serta mengimplementasikan
kebijakan otonomi tersebut. Otonomi daerah dapat memberikan
pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Dengan
diterapkannya otonomi daerah, kabupaten/ kota di propinsi Jawa Barat
diberi kewenangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan
memanfaatkan sumber daya secara leluasa untuk dialokasikan pada
sektor-sektor ekonomi yang ada. Oleh karena itu, perlu diterapkan
sektor-sektor yang harus diprioritaskan dalam membangun
perekonomian propinsi Jawa Barat.
113
b. Periode Sebelum Otonomi Daerah (1995-2000)
Hasil data panel dengan variabel dummy kebijakan otonomi
daerah dalam regresi awal (keseluruhan periode) berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Barat. Sehingga dalam
bagian ini dan bagian selanjutnya, analisis akan difokuskan untuk
menganalisis periode sebelum dan sesudah penerapan kebijakan otonomi
daerah. Pembagian ini penting dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan
ekonomi sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah.
Di bawah ini adalah tabel hasil perhitungan estimasi yang
dilakukan terhadap data sebelum adanya kebijakan otonomi daerah.
Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Estimasi dengan Data Panel
terhadap Periode Sebelum Otonomi Daerah (1995-2000)
Variable PDRB
Coefficient t-Statistic Prob.
C
PAD?
POPRATE?
SMAPT?
Fixed Effects
(Cross)
_BDG--C
_CNJR--C
_SKBM--C
R-squared
Adjusted R-squared
2855146.
-0.010346
-0.945376
0.378137
6456552.
1593785
515099.1
0.988600
0.983851
2.981237
-0.636895
-0.486045
0.529683
0.0115
0.5362
0.6357
0.6060
114
F-statistic
Prob(F-statistic)
208.1330
0.000000
Sumber: Ouput Pengolahan Data dengan Program Eviews 6. Lampiran 4.
Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai R2 dari model
pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,988600. Hal ini dapat diartikan
bahwa variabel bebas dalam model mampu menjelaskan variasi pengaruh
dari variabel tergantung sebesar 98,86 persen, sedangkan sisanya yaitu
1,14 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.
Nilai Fhitung dari tabel diatas menunjukkan angka sebesar
208,1330 dengan tingkat kepercayaan 95 persen ( α = 5 %). Sedangkan
nilai Ftabel dengan k=6 dan n=18 adalah 2,66. Karena Fhitung > Ftabel maka
hipotesis H0 berada di daerah penolakan, dan Ha diterima. Selama periode
sebelum penerapan kebijakan otonomi daerah dapat disimpulkan bahwa
seluruh variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel
dependen (pertumbuhan ekonomi).
Selama periode sebelum penerapan otonomi daerah, secara
individu tidak terdapat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi regional di daerah penelitian. Hal tersebut terlihat
dari masing-masing variabel yang tidak signifikan dalam taraf signifikansi
5 persen.
115
c. Periode Otonomi Daerah (2001-2008)
Dalam bagian ini analisis akan difokuskan pada periode
penerapan kebijakan otonomi daerah. Pembagian ini dirasa penting untuk
mengetahui pola perilaku dan fenomena pertumbuhan ekonomi pada
periode tersebut. Dimana pada periode ini setiap daerah diberikan
kewenangan penuh dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan UU
No.22/ 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No.32/ 2004 tentang
pemerintah daerah dan UU No.25/ 1999 yang juga direvisi dengan UU
No.33/ 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Di bawah ini adalah tabel hasil perhitungan estimasi yang
dilakukan terhadap data setelah penerapan kebijakan otonomi daerah
(2001-2008).
Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Estimasi dengan Data Panel
terhadap Periode Otonomi Daerah (2001-2008)
Variable PDRB
Coefficient t-Statistic Prob.
C
PAD?
POPRATE?
SMAPT?
Fixed Effects (Cross)
_BDG—C
_CNJR—C
_SKBM—C
-1243381.
0.011001
-5.313933
2.425561
-1665859
-1965991
-98294.20
-1.334218
1.457646
-2.567406
6.441757
0.1988
0.1622
0.0194
0.0000
116
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.966203
0.956815
102.9180
0.000000
Sumber: Ouput Pengolahan Data dengan Program Eviews 6. Lampiran 5.
Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai R2
dari model
pertumbuhan ekonomi adalah 0,966203. Hal ini dapat diartikan bahwa
variabel bebas dalam model mampu menjelaskan variasi pengaruh dari
variabel tergantung sebesar 96,62 persen. Adapun sisanya yaitu 3,38
persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.
Demikian pula dengan nilai Fhitung dari tabel diatas menunjukkan
sebesar 102,9180 dengan probabilitanya sebesar 0,000000. Adapun Ftabel
dengan n=6; k=24 pada α = 5 % adalah 2,51. Karena Fhitung > Ftabel maka
H0 berada di daerah penolakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah
penerapan kebijakan otonomi daerah variabel-variabel independen masih
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepercayaan sebesar
95 persen.
Selama diterapkannya kebijakan otonomi daerah, variabel
SMAPT yakni variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Barat dengan tingkat kepercayaan
sebesar 95 persen. Tingginya tingkat pendidikan tersebut dapat
meningkatkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja, kemudian dapat
mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
117
yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setiap
kenaikan tingkat pendidikan sebesar 1 persen, menyebabkan naiknya
pertumbuhan ekonomi sebesar 2,426 persen.
Sedangkan variabel Poprate atau jumlah penduduk juga memiliki
pengaruh yang signifikan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen
namun bernilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi
Jawa Barat, dimana setiap setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1
persen, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 5,314 persen. Hal
ini terjadi apabila di suatu daerah memiliki populasi yang cukup banyak
dan meningkat setiap tahunnya namun tidak dibarengi dengan kualitas
sumber daya manusianya.
Adapun variabel PAD atau pendapatan asli daerah secara individu
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
regional di propinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari tidak
signifikannya nilai t-hitung pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
d. Pengaruh Variabel-variabel Independen terhadap Variabel Dependen
Kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah,
semua pembiayan dan penentuan suatu kebijakan atas dana yang ada di
daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Diberlakukannya kebijakan
otonomi daerah diharapkan agar setiap daerah mampu mengoptimalkan
potensi ekonomi yang ada, sehingga dapat memberi efek positif terhadap
118
pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan PDRB riil merupakan salah satu
tujuan pembangunan. Semakin baik pertumbuhan PDRB-nya, maka tujuan
pembangunan suatu daerah ke arah yang lebih baik dapat tercapai.
Selama 14 tahun terakhir ini, kebijakan otonomi daerah telah
memberikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat
dilihat dari pertumbuhan PAD, tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk.
Oleh karena itu, untuk melihat perbandingan antar periode atas dasar
perubahan kebijakan otonomi daerah dapat dirangkum dalam tabel 4.8
dibawah ini:
Tabel 4.8
Arah Hubungan Variabel-variabel Independen
terhadap Variabel Dependen
VARIABEL TOTAL PRA OTDA OTDA
PAD Tidak
Signifikan
Tidak Signifikan Tidak Signifikan
Jumlah Penduduk - Tidak Signifikan -
Tingkat Pendidikan + Tidak Signifikan +
Pada keseluruhan periode penelitian, tidak semua variabel
berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di
propinsi Jawa Barat.
Variabel PAD yang diharapkan berpengaruh positif justru tidak
memberikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat
disebabkan oleh beberapa hal, antara lain mentalitas aparat pemerintah
119
daerah yang tidak baik sehingga penggunaan PAD yang harusnya
dilakukan seoptimal mungkin belum dapat berjalan dengan baik.
Sedangkan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang positif. Artinya,
apabila tingkat pendidikan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga
meningkat. Misalnya, apabila tingkat pendidikan meningkat sebanyak 1
persen, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebanyak 1,95
persen.
Lain halnya dengan variabel poprate yang memiliki pengaruh
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin
meningkat dan bertambah apabila tidak dibarengi dengan kualitas SDM-
nya yang baik dapat menyebabkan timbulnya pengangguran, yang
mengakibatkan kemiskinan, sehingga pertumbuhan ekonomi pun turun.
Sedangkan selama periode sebelum dan sesudah diterapkannya
praktek desentralisasi fiskal sebagai dampak dikeluarkannya UU No.22/
1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25/ 1999 tentang
perimbangan keuangan pusat dan daerah dibahas dalam bagian ini. Selama
periode sebelum kebijakan otonomi daerah diterapkan, seluruh variabel
independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Adapun sesudah diterapkan kebijakan otonomi daerah, variabel
poprate dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan.
Poprate memiliki pengaruh yang negatif, dan tingkat pendidikan memiliki
pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi
120
Jawa Barat. Sedangkan variabel PAD tidak memiliki pengaruh yang
signifikan, hal ini dapat dimungkinkan karena selama periode otonomi
daerah masing-masing daerah dituntut untuk mengelola dan memenuhi
kebutuhan daerahnya sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing,
sedangkan ketergantungan terhadap dana dari pusat sedikit banyak telah
dilakukan reduksi sesuai dengan pemberlakuan UU No. 25 tahun 1999
tentang perimbangan keuangan pusat-daerah.
121
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh
kesimpulan yakni sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi regional di propinsi Jawa Barat dengan tingkat keyakinan sebesar 95
persen. Sebagai salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah
pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah sesuai dengan potensi
masing-masing daerah. Hal ini membuat pemerintah daerah semakin
meningkatkan pendapatan PAD-nya guna peningkatan pertumbuhan ekonomi
di daerah tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya, bahwa peningkatan
PAD yang ada belum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional
di propinsi Jawa Barat. Tidak berpengaruhnya PAD terhadap pertumbuhan
ekonomi dapat dilihat dari sisi potensi pajak, retribusi, dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah masih belum optimal dikarenakan sejumlah
kendala, antara lain; belum terdatanya semua obyek dan wajib pajak daerah,
retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Jumlah penduduk juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan taraf
keyakinan sebesar 95 persen terhadap pertumbuhan ekonomi regional di
propinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat apabila jumlah penduduk turun
sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 7,61
122
persen. Jumlah penduduk di suatu daerah merupakan aset yang penting bila
didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan tersedianya
lapangan kerja yang memadai. Namun, hal ini tidak berlaku di propinsi Jawa
Barat karena meskipun jumlah penduduk yang pesat, namun tidak diimbangi
dengan kualitas SDM-nya justru dapat menjadi beban berat bagi proses
pembangunan dan dengan demikian dapat menurunkan tingkat pertumbuhan
ekonomi di Jawa Barat.
3. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dengan taraf keyakinan sebesar
95 persen terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.
Hal ini dapat diketahui apabila nilai tingkat pendidikan naik sebesar 1 persen,
maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat sebesar 1,95 persen.
Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan maka pemerintah
kabupaten/ kota memiliki kewenangan yang lebih luas untuk membangun
pendidikan di propinsi Jawa Barat. Sehingga tingkat pendidikan memiliki
kontribusi yang positif terhadap proses pembentukan kualitas sumber daya
manusia yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di
propinsi Jawa Barat.
4. Kebijakan otonomi daerah sebagai variabel dummy juga memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa
Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung yang signifikan pada taraf
keyakinan hingga 95 persen. Ini berarti selama periode penelitian yakni dari
tahun 1995-2008 adanya perubahan kebijakan yakni kebijakan otonomi
123
daerah membawa pengaruh yang signifikan terhadap variasi pertumbuhan
ekonomi regional di Jawa Barat.
5. Secara bersama-sama, seluruh variabel kebijakan desentralisasi fiskal
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi
Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung yang signifikan pada taraf
keyakinan hingga 95 persen. Selain itu, variabel independen dalam model
juga mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 96,15 persen,
sedangkan sisanya yaitu 3,85 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di
luar model.
B. Implikasi
Dari kesimpulan diatas, penulis mencoba mengungkapkan beberapa
implikasi, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah,
diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang hal tersebut. Misalnya
dengan kebijakan otonomi daerah yang terbukti berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pemerintah daerah harus mengupayakan
agar pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara merata (mengurangi
disparitas pertumbuhan ekonomi). Menurut Lin dan Liu (2000), ada dua hal
yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan
investasi modal dan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang
dimiliki.
124
2. Dalam hal menentukan besarnya PAD suatu daerah, juga harus dilakukan
dengan cermat dan tepat. Hal ini karena pasca diterapkannya kebijakan
desentralisasi fiskal, setiap daerah cenderung meningkatkan PAD-nya dengan
cara menggali potensi daerah guna mengisi besarnya nilai PAD tersebut.
3. Hendaknya tingkat pendidikan semakin ditingkatkan guna terciptanya sumber
daya manusia yang berkualitas sehingga dapat memiliki daya saing yang
tinggi guna mengisi lapangan kerja yang berkualitas agar dapat mengurangi
jumlah pengangguran yang akan berimplikasi pada meningkatnya
pertumbuhan ekonomi.
4. Apabila terdapat jumlah penduduk yang tinggi hendaknya juga dibarengi
dengan peningkatan kualitas setiap penduduk dan pengadaan lapangan kerja
yang memadai. Hal ini sangat diperlukan, karena jumlah penduduk yang
banyak tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi suatu daerah,
justru dapat merugikan dan dapat menghambat proses pembangunan.
5. Dengan kemajuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, diharapkan BPS di
daerah mampu menyediakan data yang lebih komprehensif dan menyediakan
informasi yang lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Hal ini karena
ketersediaan data dan informasi yang disediakan BPS di daerah setidaknya
dapat menunjang kebijakan desentralisasi fiskal itu sendiri sehingga
masyarakat dan pelaku ekonomi dapat dengan mudah mengetahui
perkembangan ekonomi di daerahnya.
125
DAFTAR PUSTAKA
Adi, Priyo Hari. ―Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)‖. Universitas
Kristen Satya Wacana, 2005.
Adi, Priyo Hari. ―Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan
Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan
Kota se Jawa-Bali)‖. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2007.
Asmanto, Priyadi dan Soebagyo. ―Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan
Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Stabilitas Harga dan Pertumbuhan
Ekonomi Regional di Jawa Timur (Periode 1995-2004)‖. Buletin Ekonomi
Moneter dan Perbankan, 2007.
Badan Analisis Fiskal Departemen Keuangan, ―Kebijakan Fiskal: Pemikiran,
Konsep, dan Implementasi‖. Kompas, Jakarta, 2004.
Bappenas. Universitas Padjajaran. ―Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN
2004-2009 di Propinsi Jawa Barat: Bersama Menata Perubahan‖.
Bandung. 2008.
Barro, Robert J. ―Economic Growth in a Cross Section of Countries, Quanterly
Journal of Economic‖. 1991.
Chalid, Pheni. ―Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi: Tantangan
dan Hambatan‖. Kemitraan, Jakarta, 2005.
___________ ―Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik‖.
Kemitraan, Jakarta, 2005.
Davey, K.J. ―Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional
dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga‖. UI Press, Jakarta, 1988.
Devas, Nick. ―Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia‖. UI Press, Jakarta,
1989.
126
Ehtisham, Ahmad, et.all. ―Intergovernmental Grant System: Application of a
General Framework to Indonesia‖. IMF Working Paper No. WP/02/128,
International Monetary Fund, Washington DC, 2002.
Hirchman, Albert. ―The Strategy of Economic Development‖. Yale University
Press, Connecticut, 1968.
Institut Local Development, ―Kompilasi Undang-undang Otonomi Daerah &
Sekilas Proses Kelahirannya (1903-2004)‖. ILD dan Yayasan TIFA,
Jakarta, 2004.
Isdijoso, Brahmantio dan Wibowo, Tri. ―Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era
Otonomi Daerah, Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta.
Kajian Ekonomi Dan Keuangan‖, Vol. 6, No. 1. Maret, 2002.
Kuncoro, Mudrajad. ―Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal―.
LP3ES, Jakarta, 2002.
Laboratorium Ilmu Ekonomi FEUI. ―Sesi VIII Model Panel‖. Depok, 2006.
Mahi, Raksaka. ―Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah‖. Makalah
disampaikan dalam Kursus Reguler Angkatan XXXV, LEMHANAS,
Jakarta, 25 Agustus 2002.
_____________ ―Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia―. Vol. 6, No. 1, Juli 2005.
Mastuti, Rinusu Sri. ―Panduan Praktis Mengontrol APBD‖. Sumber Rezeki,
Jakarta, 2005.
Muluk, MR. Khairul. ―Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah‖. Bayumedia
Publishing, Malang, 2006.
Nur Naili, Nelly. ―Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan
Ekonomi DIY Tahun 1990-2004‖. Jogjakarta. 2007.
127
Sidik, Machfud dan Mahi, Raksaka. Simanjuntak, Robert A. ―Dana Alokasi
Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah‖.
Kompas, Jakarta, 2002.
Sukandarrumidi. ―Metodologi Penelitian‖. Gajah Mada Universitas Press,
Yogyakarta, 2006.
Sukirno, Sadono. ―Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dasar
Kebijakan‖. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
Toddaro, Michael P. ―Pembangunan Ekonomi Edisi Ke-6‖. Erlangga, Jakarta,
1999.
Tosun, Mehmet Serkan dan Yilmaz, Serdar. ―Decentralization, Economic
Development, and Growth in Turkish Provinces‖. The World Bank, 2008.
Udjianto, Didit Welly. ―Kajian Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Perimbangan dalam Otonomi Daerah (Studi Kasus 30 Propinsi di
Indonesia tahun 2000-2004)‖. Buletin Ekonomi, Vol.5 No.1, April 2007.
Vasquez, Jorge-Martinez dan McNab, Robert M. ―Fiscal Decentralization and
Economic Growth‖. Georgia State University, USA, 2001.
Waluyo, Joko. ―Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
dan Ketimpangan Pendapatan AntarDaerah di Indonesia‖. Universitas
Indonesia, 2007.
Wibowo, Puji. ―Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Daerah‖. Jurnal Keuangan Publik, Vol.5, No.1,
Oktober 2008, hlm. 55-83.
Winarno, Wing Wahyu. ―Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews‖.
Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,
Yogyakarta, 2007.
128
Yunan. ―Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia‖. 2009.
Yustika, Ahmad Erani. ―Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi,
Kebijakan‖. Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
http://www.bimakab.go.id/index.php?pilih=hal&id=31
http://www.dprd-sumbawakab.go.id/artikel-pdf.php?id=48
http://www.indonesiaindonesia.com/f/2390-indonesia-era-orde-baru/
http://www.theindonesianinstitute.org/janeducfile.htm
http://pustaka.net/pengaruh.desentralisasi.fiskal.terhadap.belanja.pembangunan.d
aerah.di.kabupaten.sa.banua.lima.banjar.kota.banjarmasin.propinsi
http://www.sumbawanews.com/berita/opini/peran-aparatur-dalam-
pembangunan-di-era-otda.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Keynesianisme
129
LAMPIRAN I
DATA OBSERVASI
Kab Tahun PDRB PAD POPRATE SMAPT
BDG 1995 6797686 20275664 3383233 401172
BDG 1996 7513143 24816772 3422000 351388
BDG 1997 7883717 39889065 3452300 391042
BDG 1998 6382883 39772419 3480900 368092
BDG 1999 6530365 48174124 3507700 445200
BDG 2000 6871874 50367254 4158083 733176
BDG 2001 6125739 73771365 4235146 641790
BDG 2002 6428772 66119438 4335578 748580
BDG 2003 6754824,9 99760580 4504387 593332
BDG 2004 7133781,35 108065258 4002290 675660
BDG 2005 7529875,67 108322350 4263934 755124
BDG 2006 5832801,41 123650270 4399128 659039
BDG 2007 6177948,49 151857290 3038038 544054
BDG 2008 6505296,44 144660409 3116056 498443
CNJR 1995 1862700 6012126 1757430 64638
CNJR 1996 1992995 6882145 1775200 119344
CNJR 1997 2066086 9486744 1790700 77573
CNJR 1998 1943145 7515807 1805400 84398
CNJR 1999 1972143 8409721 1818900 98707
CNJR 2000 2035917 10190422 1946405 145871
CNJR 2001 2109118 17397384 1955100 86925
CNJR 2002 2187068 22560362 1993727 108582
CNJR 2003 2262655,1 31717983 2041131 122984
CNJR 2004 2352463,2 34435227 2079306 103806
CNJR 2005 2442239,08 48191214 2098644 75836
130
CNJR 2006 2523693,96 56520108 2125023 145817
CNJR 2007 2629324,68 66675210 2149121 116271
CNJR 2008 2735672,14 65780144 2169984 177057
SKBM 1995 479948 5410944 125766 25850
SKBM 1996 514818 5491663 126600 35649
SKBM 1997 531312 6802239 127700 22800
SKBM 1998 368738 9917041 128800 58449
SKBM 1999 457169 8346075 130000 58788
SKBM 2000 479190 8336680 252420 64505
SKBM 2001 503224 13234590 257675 56679
SKBM 2002 529421 15073724 261861 63193
SKBM 2003 557639,8 25523466 267807 61315
SKBM 2004 589811,5 24955460 272736 67914
SKBM 2005 624917,5 36577623 287760 68452
SKBM 2006 663846,43 31599368 294646 75247
SKBM 2007 706959,06 43847983 300694 67976
SKBM 2008 750071,68 52871774 305800 70573
131
LAMPIRAN 2
OUTPUT POOLED LEAST SQUARE
Dependent Variable: PDRB?
Method: Pooled Least Squares
Date: 09/15/10 Time: 00:43
Sample: 1995 2008
Included observations: 14
Cross-sections included: 3
Total pool (balanced) observations: 42
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
PAD? 0.018648 0.009721 1.918343 0.0626
POPRATE? -2.632573 1.087076 -2.421702 0.0203
SMAPT? 1.826233 0.158338 11.53379 0.0000
DOTDA? 976363.3 321101.0 3.040674 0.0043
R-squared 0.921273 Mean dependent var 3236690.
Adjusted R-squared 0.915058 S.D. dependent var 2606083.
S.E. of regression 759537.9 Akaike info criterion 30.00920
Sum squared resid 2.19E+13 Schwarz criterion 30.17469
Log likelihood -626.1932 Hannan-Quinn criter. 30.06986
Durbin-Watson stat 0.641315
132
LAMPIRAN 3
OUTPUT FIXED EFFECT MODEL
PERIODE KESELURUHAN (1995-2008)
Dependent Variable: PDRB?
Method: Pooled Least Squares
Date: 09/15/10 Time: 00:43
Sample: 1995 2008
Included observations: 14
Cross-sections included: 3
Total pool (balanced) observations: 42
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 999870.8 518655.3 1.927814 0.0620
PAD? 0.015125 0.007503 2.015751 0.0516
POPRATE? -7.607050 1.213274 -6.269852 0.0000
SMAPT? 1.949714 0.323129 6.033851 0.0000
DOTDA? 727688.9 267913.3 2.716136 0.0102
Fixed Effects
(Cross)
_BDG--C 1537164.
_CNJR--C -1121650.
_SKBM--C -415514.3
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.961490 Mean dependent var 3236690.
Adjusted R-squared 0.954889 S.D. dependent var 2606083.
S.E. of regression 553517.6 Akaike info criterion 29.43699
Sum squared resid 1.07E+13 Schwarz criterion 29.72660
Log likelihood -611.1767 Hannan-Quinn criter. 29.54314
F-statistic 145.6435 Durbin-Watson stat 1.746349
Prob(F-statistic) 0.000000
133
LAMPIRAN IV
FIXED EFFECT MODEL
PERIODE SEBELUM OTONOMI DAERAH (1995-2000)
Dependent Variable: PDRB?
Method: Pooled Least Squares
Date: 09/15/10 Time: 02:29
Sample: 1995 2000
Included observations: 6
Cross-sections included: 3
Total pool (balanced) observations: 18
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2855146. 957705.1 2.981237 0.0115
PAD? -0.010346 0.016245 -0.636895 0.5362
POPRATE? -0.945376 1.945040 -0.486045 0.6357
SMAPT? 0.378137 0.713892 0.529683 0.6060
Fixed Effects
(Cross)
_BDG--C 3601406.
_CNJR--C -1261360.
_SKBM--C -2340046.
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.988600 Mean dependent var 3149102.
Adjusted R-squared 0.983851 S.D. dependent var 2887987.
S.E. of regression 367007.2 Akaike info criterion 28.72535
Sum squared resid 1.62E+12 Schwarz criterion 29.02214
Log likelihood -252.5282 Hannan-Quinn criter. 28.76628
F-statistic 208.1330 Durbin-Watson stat 2.414101
Prob(F-statistic) 0.000000
134
LAMPIRAN V
FIXED EFFECT MODEL
PERIODE OTONOMI DAERAH (2001-2008)
Dependent Variable: PDRB?
Method: Pooled Least Squares
Date: 09/15/10 Time: 02:32
Sample: 2001 2008
Included observations: 8
Cross-sections included: 3
Total pool (balanced) observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -1243381. 931917.4 -1.334218 0.1988
PAD? 0.011001 0.007547 1.457646 0.1622
POPRATE? -5.313933 2.069767 -2.567406 0.0194
SMAPT? 2.425561 0.376537 6.441757 0.0000
Fixed Effects
(Cross)
_BDG--C -422477.6
_CNJR--C -722609.6
_SKBM--C 1145087.
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.966203 Mean dependent var 3302382.
Adjusted R-squared 0.956815 S.D. dependent var 2435504.
S.E. of regression 506123.2 Akaike info criterion 29.31927
Sum squared resid 4.61E+12 Schwarz criterion 29.61378
Log likelihood -345.8312 Hannan-Quinn criter. 29.39740
F-statistic 102.9180 Durbin-Watson stat 2.107667
Prob(F-statistic) 0.000000
