of 106/106
i ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN SEKTOR PERINDUSTRIAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA PERIODE 2011-2015 Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah ( S. E. Sy) Oleh: Irvanka Kema Nuzula NIM. 1112046100112 KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/ 2016

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42509/1/IRVANKA...ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN SEKTOR

  • View
    235

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI...

i

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PEMBIAYAAN SEKTOR PERINDUSTRIAN PADA BANK

PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA PERIODE

2011-2015

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah ( S. E. Sy)

Oleh:

Irvanka Kema Nuzula

NIM. 1112046100112

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 1437 H/ 2016

iv

LEMBAR PERNYATAAN KARYA PRIBADI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irvanka Kema Nuzula

Nomor Induk Mahasiswa : 1112046100112

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi/Prodi : Perbankan Syariah / Muamalat (Ekonomi Islam)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang dibuat dengan sungguh-

sungguh untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1

(S1) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemuadian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, September 2016

Irvanka Kema Nuzula

v

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa faktorfaktor

yang mempengaruhi pembiayaan sektor perindustrian pada Bank Perkreditan

Rakyat Syariah di Indonesia. Faktor-faktor tersebut yaitu Capital Adequacy Ratio

(CAR), Return On Asset (ROA), Financing Deposit Ratio (FDR), Biaya Promosi

dan Inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut (time

series) bulanan dari Januari 2011 Juni 2015 yang dipublikasikan oleh Bank

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan keuangan bulanan perbankan

syariah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR, ROA, FDR, Biaya Promosi

dan Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan sektor

perindustrian. Untuk hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa CAR,

ROA, FDR, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan sektor

perindustrian akan tetapi Biaya Promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap

pembiayaan sektor perindustrian.

Kata Kunci : CAR, ROA, FDR, Biaya Promosi, Inflasi dan pembiyaan sektor

perindustrian.

vi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam yang tiada henti

memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang begitu banyak kepada penulis,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN SEKTOR

PERINDUSTRIAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

(BPRS) DI INDONESIA PERIODE 2011-2015 dengan baik. Shalawat dan salam

selalu tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun

ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh

dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Alhamdulillahirabbilalamin, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini sebagai puncak dari proses menuntut ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Semoga skripsi yang ditulis dengan penuh kerja keras ini bisa memberikan

kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ekonomi Islam.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang turut memberikan

bantuan dalam menghadapi segala bentuk tantangan dalam skripsi ini. Maka dari

itu, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

vii

2. Bapak A.M Hasan Ali, M.A., selaku Ketua Program Studi Muamalat dan

Abdurrauf, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Muamalat, Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bapak Sofyan Rizal, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang di

tengah kesibukannya selalu meluangkan waktunya dan tidak pernah lelah

membimbing serta memberikan arahan selama kuliah di FSH UIN Jakarta.

4. Ibu Yuke Rahmawati, S.Ag., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang di

tengah kesibukannya selalu meluangkan waktunya dan tidak pernah lelah

membimbing serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi.

5. Seluruh dosen dan civitas akademik FSH UIN Jakarta yang selalu memberikan

ilmunya yang insyaa Allah akan menjadi amal jariyyah di akhirat nanti.

6. Pimpinan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum

yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.

7. Kedua orang tua saya, Bapak Hidayat Saputra dan Ibu Siti Inayah, serta keempat

saudara kandung saya yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi

tiada henti serta rela mengorbankan segala hal untuk membantu penulis

menjalankan perkuliahan. Semoga Allah membalas dengan keberkahan yang

berlipat ganda. Aamiin.

8. Kawan-kawan Perbankan Syariah 2012, geng kosan: Alex, Wiwin, Hafsah,

Rian, Kamal, Abel, Leni, Salman, Alfi, Fawwaz, Kahfi, Hary, Taufiq, Ghaus.

Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang selalu diberikan kepada penulis

dalam masa penulisan skripsi.

viii

9. Kawan-kawan HMI, PMII dan KKN BRIGHT yang telah mendukung penulis

dalam masa penulisan skripsi ini.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang

sangat membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak

langsung. Akhir kata, semoga Allah membalas semua kebaikan pihak-pihak

yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan mampu berkontribusi dalam

perkembangan ekonomi syariah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jakarta, 14 September 2016

Irvanka Kema Nuzula

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....................................i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ......ii

LEMBAR PENGESAHAN............iii

LEMBAR PERNYATAAN........iv

ABSTRAK...........v

KATA PENGANTAR................vi

DAFTAR ISI.......ix

DAFTAR TABEL..xii

DAFTAR GAMBAR ..xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....1

B. Identifikasi Masalah...............8

C. Pembatasan Dan Rumusan Masalah......................................................9

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....................10

E. Hipotesis...................11

F. Sistematika Penulisan...............12

G. Kerangka Pemikiran.............................................................................14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)..............15

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)..................15

2. Kegiatan Usaha BPRS....................................................................19

B. Pembiayaan BPRS....................................................................21

1. Pengertian Pembiayaan...................................................................21

2. Jenis-jenis Pembiayaan...................................................................23

x

3. Pembiayaan Sektor Industri.............................................................24

C. Faktor-Faktor Pembiayaan Sektor Industri....27

1. Faktor Internal.................................................................................27

1.1 Capital Adequacy Ratio (CAR).................................................27

1.2 Return On Assets (ROA)...........................................................28

1.3 Financing to Deposit Ratio (FDR)............................................30

1.4 Biaya Promosi............................................................................32

2. Faktor Eksternal...............................................................................33

2.1 Inflasi.........................................................................................33

D. Studi Penelitian Terdahulu ....................................................................36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian.........39

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian............................39

C. Jenis dan Sumber Data..........................40

D. Objek Penelitian....................................40

E. Operasional Variabel Penelitian................41

F. Metode Analisis Data............................44

1. Uji Asumsi Klasik..............45

2. Uji Hipotesis..............................48

a. Uji F (Simultan)..........49

b. Uji T (Parsial)..........50

c. Koefisien Determinasi (R2).................50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Asumsi Klasik...........52

1. Uji Normalitas.................56

2. Uji Multikolinearitas ...........57

3. Uji Auto Korelasi........58

4. Uji Heteroskedastisitas................59

B. Analisis Regresi Linier Berganda.................60

C. Uji Hipotesis.................61

xi

a. Uji F......................61

b. Uji T..............63

c. Koefisien Determinasi (R2)...........65

D. Pembahasan..................66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ...70

B. Saran.........71

DAFTAR PUSTAKA ...................72

LAMPIRAN ...............76

xii

DAFTAR TABEL

No Keterangan Hal

1.1 Pertumbuhan Kinerja BPRS 8

2.1 Kriteria Kesehatan Yang Ditetapkan Oleh Bank Indonesia 28

2.2 Klasifikasi Tingkat ROA menurut BI 29

4.1 Pembiayaan Sektor Perindustrian, CAR, ROA, FDR, Biaya Promosi, dan

Inflasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Periode Januari 2011 Juni 2015 53

4.2 Lanjutan Pembiayaan Sektor Perindustrian, CAR, ROA, FDR, Biaya

Promosi, dan Inflasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Periode Januari 2011

Juni 2015 54

4.3 Data Setelah di Transform kedalam Bentuk LN Pembiayaan Sektor

Perindustrian, CAR, ROA, FDR, Biaya Promosi, dan Inflasi Bank

Perkreditan Rakyat Syariah Periode Januari 2011 Juni 2015 54

4.4 Lanjutan Data Setelah di Transform kedalam Bentuk LN Pembiayaan Sektor

Perindustrian, CAR, ROA, FDR, Biaya Promosi, dan Inflasi Bank

Perkreditan Rakyat Syariah Periode Januari 2011 Juni 2015 55

4.5 Lanjutan Data Setelah di Transform kedalam Bentuk LN Pembiayaan Sektor

Perindustrian, CAR, ROA, FDR, Biaya Promosi, dan Inflasi Bank

Perkreditan Rakyat Syariah Periode Januari 2011 Juni 2015 56

4.6 Hasil Uji Normalitas 57

4.7 Hasil Uji Multikolinearitas 58

4.8 Hasil Uji Auto Korelasi 59

4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 60

4.10 Hasil Uji F 62

4.11 Hasil Uji T 63

4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi 66

xiii

DAFTAR BAGAN, GRAFIK, DAN GAMBAR

No Keterangan Hal

1.1 Grafik Penghimpunan Dana, Penyauran Dana dan Pendapatan 6

1.2 Bagan Kerangka Pemikiran 14

4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 59

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara-negara di dunia terus berupaya untuk menumbuhkan ekonominya.

Salah satu langkah yang diambil yaitu pengembangan industri. Industri adalah

kegiatan ekonomi dengan memproses atau mengolah bahan-bahan atau barang

dengan menggunakan sarana dan peralatan, seperti mesin, untuk menghasilkan

barang (jadi) atau jasa.1 Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian,

industri ialah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku,

barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang memiliki nilai tinggi

untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan

industri.2 Industri memang menjadi faktor fenomenal untuk menunjang

perdagangan. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan tempat di pasar global.

Karena di dalam pasar global terjadi perdagangan bebas yang menggambarkan

karakter ekonomi suatu negara. Di Indonesia, industri (perindustrian) merupakan

salah satu komponen perekonomian yang penting. Kenaikan pembiayaan sektor

perindustrian menunjukan pertumbuhan industri semakin meningkat di Indonesia.

Hal ini dapat membawa dampak positif karena Industri mempunyai peranan penting

sebagai sektor pemimpin (leading sector). Leading Sector maksudnya adalah

1 Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, Kamus Besar Ekonomi, Bandung: Pustaka Grafika,

2007, h.252.

2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

2

dengan pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan

sektor lainnya seperti pertanian dan jasa.3

Tahun 2011 hingga triwulan I tahun 2015 pertumbuhan industri non migas

selalu diatas pertumbuhan ekonomi, hanya pada tahun 2013 pertumbuhan industri

non migas sedikit dibawah pertumbuhan ekonomi. cabang industri yang tumbuh

tinggi pada triwulan I tahun 2015 antara lain Industri Kimia, Farmasi dan Obat

Tradisional sebesar 9,05%; Industri Logam Dasar sebesar 8,66%; Industri Makanan

dan Minuman sebesar 8,16%; serta Industri Barang Logam, Komputer, Barang

Elektronik, Optik,dan Peralatan Listrik sebesar 8,14%. investasi PMDN pada

triwulan I tahun 2015 mencapai Rp 17,45 triliun atau meningkat sebesar 57,01%

dari periode yang sama tahun 2014. Sedangkan investasi PMA sebesar USD 2,87

miliar atau menurun 17,92% dibandingkan periode yang sama tahun 2013.4 Sektor

industri dapat tumbuh rata-rata mencapi 12,8%. Industri pengolahan berkontribusi

terbesar terhadap PDB (21,14%) namun dihadapkan pada kandungan import

content dalam bahan bakunya sehingga akan cukup mahal khususnya ketika nilai

tukar terdepresiasi cukup signifikan.5 Kecepatan ini logis karena baru dalam taraf

3 Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris,

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlm.221. 4 Siaran Pers Menperin: Pertumbuhan Industri Triwulan I Tahun 2015 Lebih Tinggi

Dibanding Pertumbuhan Ekonomi. 15 Mei 2015 di Denpasar. Diakses pada 12 April 2016 dari

http://www.kemenperin.go.id/artikel/12021/Menperin:-Pertumbuhan-Industri-Triwulan-I-Tahun-

2015-Lebih-Tinggi-Dibanding-Pertumbuhan-Ekonomi

5 Otoritas Jasa Keuangan: Potensi Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari Penyaluran Kredit

Perbankan Kepada Sektor Prioritas 7 Januari 2016, Jakarta. Diakses pada 21 Agustus

2016http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Potensi-Pertumbuhan-Ekonomi-

ditinjau-dari-Penyaluran-Kredit-Perbankan-Kepada-Sektor-Prioritas.aspx

http://www.kemenperin.go.id/artikel/12021/Menperin:-Pertumbuhan-Industri-Triwulan-I-Tahun-2015-Lebih-Tinggi-Dibanding-Pertumbuhan-Ekonomihttp://www.kemenperin.go.id/artikel/12021/Menperin:-Pertumbuhan-Industri-Triwulan-I-Tahun-2015-Lebih-Tinggi-Dibanding-Pertumbuhan-Ekonomihttp://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Potensi-Pertumbuhan-Ekonomi-ditinjau-dari-Penyaluran-Kredit-Perbankan-Kepada-Sektor-Prioritas.aspxhttp://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Potensi-Pertumbuhan-Ekonomi-ditinjau-dari-Penyaluran-Kredit-Perbankan-Kepada-Sektor-Prioritas.aspx

3

awal melalui penanaman modal secara besar-besaran, tetapi kemudian

pertumbuhannya menurun bila mendekati titik kejenuhan, kecuali bila pasarannya

dapat dikembangkan terus-menerus.

Industri nasional selama ini lebih menekankan pada industri berskala luas

dan industri teknologi tinggi. Namun untuk mencapai industri berskala luas, sistem

perindustrian melalaikan kebutuhan mendasar dari warga negara. Sehingga strategi

ini mengakibatkan berkembangnya industri yang berbasis impor. Import terknologi,

tenaga ahli, dan sumber bahan pendukung. Bahkan harus mendatangkan produk

yang sama dengan hasil industri dalam negeri. Bukan hanya kalah bersaing di pasar

internasional, perindustrian di Indonesia juga gagal saing di rumah sendiri. Akibat

kalah bersaing di pasar internasional, sektor ini juga berdampak pada nilai tukar

rupiah. Industri-industri tersebut sering terpukul oleh depresiasi mata uang rupiah

yang tajam.

Komoditi primer yang merupakan andalan ekspor Indonesia pada umumnya

dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat kecil. Dan

ekspor produk industri didominasi oleh hanya beberapa cabang industri, dan

kegiatan sektor industri lebih banyak terpusat di Pulau Jawa.6 Misalnya Indonesia

mengekspor kayu dalam bentuk gelondongan, yang kemudian diimpor lagi dalam

bentuk mebel karena terbatasnya penguasaan desain dan teknologi. Hampir semua

hasil bumi Indonesia di jual pada masa yang kurang tepat. Dalam artian, belum

6 Yusuf Kurniawan. Kebijakan Pembangunan Industri Da Real Economy, 14 Maret

2015 diakses pada 20 Agustus 2016 dari http://darealekonomi.blogspot.co.id/2015/03/kebijakan-

pembangunan-industri.html

http://darealekonomi.blogspot.co.id/2015/03/kebijakan-pembangunan-industri.htmlhttp://darealekonomi.blogspot.co.id/2015/03/kebijakan-pembangunan-industri.html

4

selesai dalam proses produksi. Begitu pula dengan beberapa komoditas dan hasil

bumi lainnya.

Masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat

dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan pelatihan yang

cenderung masih bersifat umum dan kurang berorientasi pada perkembangan

kebutuhan dunia usaha. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat

dari pola penyerapan tenaga kerja di masa lalu yang masih mementingkan pada

jumlah tenaga manusia yang terserap daripada kualitas tenaga manusianya.

Berbagai kendala yang dialami sektor perindustrian, menjadikan sektor ini

tidak dapat tumbuh secara optimal. Permasalahan ini sangat mempengaruhi

pendapatan dan pertumbuhan sektor ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa

pengembangan sektor ini sangat memerlukan budget yang tidak sedikit. Untuk itu

diperlukan kebijakan guna menopang permodalan guna pengembangan usaha

perindustrian. Pembangunan industri harus mengacu kepada amanat pembangunan

bangsa yang termuat dalam konstitusi, dengan menganut azas-azas yang diletakkan

untuk menjamin terpenuhinya aspirasi kemajuan ekonomi, budaya, teknologi dan

keamanan, demi keberlanjutan eksistensi bangsa, dan kemajuan kesejahteraan

rakyat, dan generasi bangsa di masa depan.7 Pemerintah, lembaga keuangan da

7 Yusuf Kurniawan. Kebijakan Pembangunan Industri Da Real Economy, 14 Maret

2015 diakses pada 20 Agustus 2016 dari http://darealekonomi.blogspot.co.id/2015/03/kebijakan-

pembangunan-industri.html

http://darealekonomi.blogspot.co.id/2015/03/kebijakan-pembangunan-industri.htmlhttp://darealekonomi.blogspot.co.id/2015/03/kebijakan-pembangunan-industri.html

5

stakeholder lainnya harus bekerja sama dalam pembangunan sistem perindustrian

yang kondusif. Sehingga perekonomian Indonesia mampu tumbuh dengan cepat.

Berbagai macam industri berkembang di Indonesia. Dari industri berskala

kecil hingga besar, dari sektor pertanian hingga industri manufaktur, dari yang di

pusat kota hingga di pelosok desa berkembang beriringan menopang perekonomian

Indonesia. Jika dikaitkan dengan permasalahan pengembangan usaha industri yang

memerlukan tambahan modal, maka pemerintah pusat dan daerah memikul

tanggung jawab yang sama. Pemerintah diharuskan berkerjasama dengan lembaga

keuangan yang mampu menyentuh semua sektor perekonomian.

BPR/BPRS merupakan satu diantara banyak lembaga keuangan yang

diproyeksikan untuk menjangkau lapisan masyarakat hingga ke pelosok.

Keunggulan BPRS dalam beroperasi di daerah-daearah terpencil bahkan sampai

pada daerah remote area sehingga dapat memberikan pelayanan dengan jangkauan

yang lebih luas kepada masyarakat.8 Dengan sistem operasional sesuai pedoman

perbankan, BPR/BPRS dinilai mampu menyeragamkan kegiatan usahanya dan

masih terjamin oleh otoritas. Selain itu modal awal BPR/BPRS juga cenderung

lebih besar dibanding lembaga keuangan mikro lainnya. Pertumbuhan kinerja

BPR/BPRS menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.

8 Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah 2013, (Jakarta: Bank Indonesia), hlm. 5.

6

Grafik 1.1 : Penghimpunan Dana, Penyauran Dana dan Pendapatan

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2015, OJK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tetap optimistis menghadapi 2016

meski kondisi ekonomi masih belum pulih. Produk khas yang sesuai nilai syariah

harus jadi keunggulan BPRS menghadapi persaingan di industri.9 Menurut data

Bank Indonesia pada bulan Desember 2015 total aset BPR Syariah mencapai Rp

7,739 triliun, naik dari 2014 yang hanya sekitar Rp 6,573 triliun. Dana pihak ketiga

dan pembiayaan yang diberikan masing-masing mencapai Rp 4,801 triliun dan Rp

5,765 triliun degan tingkat financing to deposit rasio (FDR) sekitar 120 persen.

Menggambarkan bahwa pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat melebihi DPK

yang diterima oleh BPR Syariah.

9 Republika Online : BPRS Optimis Hadapi 2016. 11 Januari 2016, Jakarta. Diakses pada

12 April 2016 dari http://www.republika.co.id/berita/koran/urbana/16/01/11/o0s3k73-bprs-

optimistis-hadapi-2016

01000002000003000004000005000006000007000008000009000001000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

Funding Financing Pendapatan

http://www.republika.co.id/berita/koran/urbana/16/01/11/o0s3k73-bprs-optimistis-hadapi-2016http://www.republika.co.id/berita/koran/urbana/16/01/11/o0s3k73-bprs-optimistis-hadapi-2016

7

Bila dilihat dari data statistik perbankan syariah tahun 2011-2014, rata-rata

penyaluran pembiayaan untuk sektor perindustrian menempati urutan kedelapan

yakni setelah sektor lain-lain (konsumsi); sektor perdagangan, jasa dunia usaha,

pertanian, konstruksi, jasa sosial, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi.10

Selain itu, nilai maksimal yang disalurkan untuk pembiayaan sektor ini hanya

1,26% dari keseluruhan total pembiayaan.

Tabel 1.1

Rata-rata Porsi Pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah berdasarkan

Sektor Ekonomi dalam bentuk Persentase (%)

Sumber : Diolah, Statistik Perbankan Syariah 2011-2014

Kebijakan penyaluran dana untuk kegiatan pembiayaan dipengaruhi oleh

faktor internal dan eksternal bank. Faktor internal bank antara lain berkaitan dengan

persepsi bank terhadap prospek usaha debitur, rasio keuangan bank dan promosi

yang dilakukan untuk mengumpulkan dana pihak ketiga. Rasio keuangan yang

10 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Desember 2011, 2012, 2013, 2014,

(Jakarta: Bank Indonesia, 2011, 2012, 2013, 2014).

sektor ekonomi 2011 2012 2013 2014

pertanian, kehutanan dan sarana pertanian 8,37 9,88 8,78 6,52

pertambangan 0,09 0,22 0,14 0,14

perindustrian 1,26 0,88 0,90 1,06

listrik, gas dan air 0,10 0,11 0,16 0,19

konstruksi 3,46 3,52 3,54 4,74

perdagangan, restoran dan hotel 37,61 34,40 32,57 31,47

pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 1,36 1,90 1,60 1,66

jasa dunia usaha 9,54 7,45 7,64 9,83

jasa sosial/masyarakat 3,44 6,39 8,23 9,16

lain-lain 34,76 35,25 36,44 35,23

8

sering seperti kecukupan modal (CAR), laba yang diperoleh (ROA) dan batas aman

pemberian pembiayaan (FDR) digunakan. Sedangkan faktor eksternal bank

berkaitan dengan kondisi perekonomian seperti inflasi.11

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan

bisnis dan menampung risiko kerugian. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat

kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap pembiayaan yang

disalurkan. Sedangkan ROA menggambarkan tingkat profitabilitas yang mampu

diperoleh dari setiap satuan aset yang dimiliki. Profitabilitas atau keuntungan

menjadi salah satu tujuan utama setiap bisnis. Dalam industri keuangan,

profitabilitas merupakan refleksi dari kinerja bank dalam mengelola dana yang

telah dihimpun. Namun banyak bank khususnya BPRS yang masih memberikan

pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang telah dikumpulkan. Artinya

FDR bank tersebut lebih dari 100% atau dalam artian lain ada dana selain dari pos

DPK disalurkan ke pembiayaan, seperti modal atau bahkan aset dari bank tersebut.

Maka dari itu ROA dianggap lebih tepat untuk mewakili rasio profitabilitas.

Pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan juga mempertimbangkan

kondisi sektor rill serta penawaran maupun permintaan pembiayaan. Bila kondisi

sektor riil tergambarkan dari nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi. Dalam penelitian

ini hanya menggunakan tingkat inflasi karena BPRS dilarang melakukan kegiatan

11 Buchari Alma, dan Donni Juni Priansa. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: CV

Alvabeta. 2014.

9

usaha dalam valuta asing. Sedangkan kondisi penawaran dan permintaan

pembiayaan BPRS tergambar dari usaha BPRS dalam meningkatkan nasabah

pembiayaan. Mayoritas BPRS menggunakan sistem jemput bola untuk

mendapatkan nasabah. Untuk itu dibutuhkan biaya lebih sering disebut biaya

promosi. Semakin besar upaya memperoleh nasabah maka semakin besar pula

biaya yang akan dikeluarkan. Biaya promosi yang dikeluarkan mempengaruhi

jumlah pembiayaan karena akan mengurangi ketersediaan dana di BPRS.

Tabel 1.2 : Pertumbuhan Kinerja BPRS

No Periode CAR ROA FDR No Periode CAR ROA FDR

1 Jul-14 21,86 2,45 135,04 7 Jan-15 24,43 2,31 123,50

2 Aug-14 21,78 2,49 129,96 8 Feb-15 24,67 2,23 124,75

3 Sep-14 21,80 2,26 131,70 9 Mar-15 23,04 2,07 125,60

4 Oct-14 22,22 2,18 130,14 10 Apr-15 22,53 2,19 126,67

5 Nov-14 22,34 2,21 129,27 11 May-15 21,73 2,17 129,63

6 Dec-14 22,77 2,26 124,24 12 Jun-15 21,73 2,30 135,68

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2015, OJK

Berdasarkan fenomena diatas mendorong penulis untuk lebih lanjut meneliti

hal tersebut dengan mengangkat judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Pembiayaan Sektor Perindustrian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

di Indonesia periode 2011-2015.

10

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka

penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahanyang ada sebagai berikut:

1. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan sektor

perindustrian pada bank pembiayaan rakyat syariah.

2. Pertumbuhan usaha pada bidang perindustrian meningkat, namun tidak di

ikuti dengan meningkatnya pembiayaan pada sektor perindustrian oleh

BPRS.

3. Sektor industri termasuk ke dalam sektor prioritas pembiayaan oleh

perbankan, namun pada BPRS volumenya masih kecil.

4. Industri berkontribusi terbesar terhadap PDB, maka seharusnya volume

penyalurannya juga harus ditingkatkan.

5. NPF pembiayaan sektor industri tinggi, penyaluran pembiayaan sektor

industri tinggi.

6. Lebih dari 50 % pembiayaan untuk modal kerja, namun bukan pada sektor

industri.

C. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasikan pada sub-bab

sebelumnya maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini yakni hanya pada

faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan sektor perindustrian pada Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia periode 2011-2015.

11

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana faktor internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

pembiayaan sector perindustrian yang diberikan oleh Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia?

2. Bagaimana faktor eksternal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

pembiayaan sektor perindustrian yang diberikan oleg Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia ?

3. Bagaimana faktor internal dan faktor eksternal secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap pembiayaan sektor perindustrian yang diberikan oleh

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia ?

4. Mana yang paling mempengaruhi signifikan terhadap pembiayaan sektor

perindustrian yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) di Indonesia ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka

tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan apakah faktor internal berpengaruh secara parsial dan

signifikan terhadap pembiayaan sektor perindustrian yang diberikan oleh

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

2. Untuk menjelaskan apakah faktor eksternal berpengaruh secara parsial dan

signifikan terhadap pembiayaan sektor perindustrian yang diberikan oleh

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

12

3. Untuk menjelaskan apakah faktor internal dan eksternal berpengaruh secara

simultan dan signifikan terhadap pembiayaan sektor perindustrian yang

diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

4. Untuk menjelaskan mana yang paling mempengaruhi signifikan terhadap

pembiayaan sektor perindustrian yang diberikan oleh Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu

pengatahuan tentang analisis pembiayaan pada sektor perindustrian dan

faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

2. Bagi Akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjadi

tambahan ilmu pengetahuan dan referensi untuk memperkaya konsep dan

teori yang berkaitan dengan factor faktor yang mempengaruhi pembiayaan

sektor perindustrian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

3. Bagi instansi terkait (pihak bank), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai sarana evaluasi untuk terus melakukan perubahan kearah yang lebih

baik lagi terhadap kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) khusunya dalam upaya mengoptimalkan dan meningkatkan

pembiayaan sektor perindustrian yang disalurkan.

4. Bagi masyarakat, sebagai kontribusi positif dalam rangka menyediakan

informasi mengenai kondisi dan perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat

13

Syariah (BPRS) di Indonesia terutama dalam hal pembiayaan sektor

perindustrian yang diberikan oleh BPRS.

E. Kerangka Teori

1. Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan Pembiayaan

CAR merupakan rasio yang biasa digunakan untuk mengukur

kecukupan modal lembaga keuangan dalam menjalankan bisnis

keuangannya. Peraturan dari Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008

menjelaskan bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8%

(delapan persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Tingkat

kecukupan modal pada perbankan diwakilkan dengan capital adequacy

ratio (CAR). Semakin tinggi nilai CAR, mka bank tersebut dinilai mampu

membiayai operasional bank, keadaan tersebut akan memberikan kontribusi

yang besar bagi profitabilias.12 Karena bank mampu menanggung risiko dari

setiap pembiayan yang berpotensi gagal bayar. Sehigga bank memeliki

lebih banyak peluang untuk mengembangkan jenis-jenis usahanya,

termasuk jumlah pembiayaan yang diisalurkan. Sementara itu, Bank

Indonesia telah menetapkan kewajiban penyediaan modal inti minimum

bank umum sebesar Rp 80 Milyar pada akhir tahun 2007 dan meningkat

12 Mudrajat Kuncoro dan Suharjo, Manajemen Perbankan: teori dan Aplikasi,

(Yogyakarta:BPFE,2002) h.573.

14

menjadi Rp 100 Milyar pada akhir tahun 2010.13 CAR dapat dirumuskan

sebagai berikut :

CAR = Mtier1 + Mtier2 + Mtier3 Penyertaan X 100%

ATM

Berdasarkan rumus diatas, jika CAR meningkat maka modal yang

dimiliki bank lebih banyak disalurkan untuk melindungi Aktiva bank yang

mengandung resiko sehingga modal yang digunakan utuk pembiayaan akan

berkurang. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi hubungan antara CAR

dan pembiayaan.

2. Hubungan Return on Asset (ROA) dengan Pembiayaan

Return on Asset (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika

ROA suatu bank semakin besar,maka semakin besar pula tingkat

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baikposisi bank

tersebut dari segi pengamanan asset. yang diperhitungkan. 14

Rumus ROA ROA = Laba sebelum pajak X 100%

Rata-rata Total Aset

13 Hamonangan Reynaldo dan Hasan Sakti Siregar, Pengaruh Capital Adequacy

Ratio, Debt to Equity Ratio, (on Performing Loan, Operating Ratio, dan Loan

to Deposit Ratio terhadap Return on Equity (ROE) Perusahaan Perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, (Sumatera Utara: USU, 2009). 14Farah Margaretha, Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa (Jakarta: Grasindo,2007),

h.61.

15

Semakin tinggi nilai ROA semakin tinggi profitabilitas suatu bank dan

ketika tingkat profitabilitas bank tinggi maka pembiayaan yang disalurkan

semakin meningkat.

3. Hubungan Financing Deposite Ratio( FDR) dengan Pembiayaan

Financing Deposito Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan

dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Besarnya LDR menurut peraturan pemerintah maksimum 110%.15

Berdasarkan rumus diatas maka semakin tinggi FDR maka semakin tinggi

pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Dengan demikian FDR

memiliki pengaruh terhadap pembiayaan.

4. Hubungan Biaya Promosi dengan Pembiayaan

Biaya promosi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk

promosi.16 Biaya promosi merupakan sejumlah dana yang dikucurkan

perusahaan kedalam promosi untuk meningkatkan penjualan.17

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya promosi

adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam

15 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. Rajawali Pers (Jakarta: 2009) 16 Philip Kotler. Manajemen pemasaran. Terjemahan. Benyamin molan. Jakarta: Erlangga.

2000. h. 640.

17 Henry Simamora. Akuntansi manajemen. Jakarta: Salemba empat. 2002. h. 762.

16

melakukan kegiatan promosi untuk meningkatkan penjualan.

Dari penjelasan diatas, biaya promosi dapat mempengaruhi

pembiayaan sektor industri karena semakin besar biaya yang digunakan

untuk promosi dalam hal meningkatkan produk yang ditawarkan oleh

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) maka akan menurunkan jumlah

pembiayaan sektor industri yang diberikan.

5. Hubungan Inflasi dengan Pembiayaan

Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat

harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus.18 Kenaikan

harga barang akan menyebabkan turunya daya beli masyarakat sehingga

terjadi kelesuan ekonomi. Selain itu dampak dari inflasi akan

menyebabkan orang akan enggan menabung karena nilai mata uang yang

ditabung semakin menurun, bila orang enggan menabung, maka dana

pihak ketiga di bank akan menurun. Menurunya dana dari masyarakat akan

berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. Dengan demikian terdapat

hubungan negatif antara inflasi dengan tingkat pembiayaan.

18 Ekonomika Makro. Asfia Murni. PT. Refika Aditama (Bandung: 2006)

17

F. Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

Adapun hipotesis statistic dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Ho 1 : terdapat pengaruh positif signifikan antara CAR dengan

pembiayaan sekor perindustrian.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN SEKTOR

PERINDUSTRIAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYRIAH (BPRS) DI

INDONESIA PERIODE 2011-2015

18

Ha 1 : tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara CAR dengan

pembiayaan sekor perindustrian.

2. Return On Assets (ROA)

Ho 2 : terdapat pengaruh positif signifikan antara ROA dengan

pembiayaan sekor perindustrian.

Ha 2 : tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara ROA dengan

pembiayaan sekor perindustrian.

3. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Ho 3 : terdapat pengaruh positif signifikan antara FDR dengan

pembiayaan sekor perindustrian.

Ha 3 : tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara FDR dengan

pembiayaan sekor perindustrian.

4. Biaya Promosi

Ho 4 : terdapat pengaruh negatif signifikan antara biaya promosi dengan

pembiayaan sekor perindustrian.

Ha 4 : tidak terdapat pengaruh negatif signifikan antara biaya promosi

dengan pembiayaan sekor perindustrian.

5. Inflasi

Ho 5 : terdapat pengaruh negatif signifikan antara inflasi dengan

pembiayaan sekor perindustrian.

Ha 5 : tidak terdapat pengaruh negatif signifikan antara inflasi dengan

pembiayaan sekor perindustrian.

19

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dalam penyusunan laporan untuk

gambaran secara garis besar bab demi bab. Dengan sistematika penulisan,

diharapkan para pembaca akan lebih dalam memahami isi dari sebuah laporan :

1. BAB I: Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian,

sistematika penuliasan.

2. BAB II: Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai tinjauan teoritis tentang informasi mengenai

teori-teori yang berkaitan Capital Adeuacy Ratio (CAR), Return On Assets

(ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), biaya promosi dan inflasi. Studi

terdahulu, Kerangka Teori dan Konsep serta hubungan antar varibel-

variabel penelitian.

3. BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai ruang lingkup penelitian, pendekatan

metode penelitian, jenis penelitian, sumber dan criteria data penelitian,

teknik pengumpulan data, subjek-subjek penelitian, teknik pengolahan data

dan metode analisis data.

4. BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil analisis dari pengplahan data, yaitu hasil analisis

regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik

20

serta analisis pengujian hipotesis yang telah dilakukan.selanjutnya

dilakukan pembahasan mengenai pengaruh Capital Adeuacy Ratio (CAR),

Return On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), biaya promosi

dan inflasi.

5. BAB V: Penutup

Bab ini memaparkan kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil analisis

data yang berkaitan dengan penelitian.

21

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sebelum lahirnya BPR Syariah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu

mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun

2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana

BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya.

Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR Konvensional dan BPR Syariah.

Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:19

a. Akad dan aspek legalitas.

Dalam BPR Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi

dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering

nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan

bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.

b. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya yang

bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syariah agar tidak

menyimpang dari prinsip Syariah.

19 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP, 2002, h. 56.

22

c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan

Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama.

d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat

ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.

e. Praktik operasional BPR Syariah, baik untuk penghimpunan maupun

penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak

menggunakan sistem bunga.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prisnsip Syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk

hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan

Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun

2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank

Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.20 Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah

kepanjangan dari BPR Syariah yang berupa Bank Perkreditan Syariah. Ini

berarti semua peraturan perundangan-undangan yang menyebut BPR Syariah

dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).21

20 Khotibul Umam, S.H.,LL.M. Trend pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Yogyakarta : BPFE

Yogayakrta, 2009, h. 41. 21 Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan

Hukum Nasional, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2009, h. 7.

23

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah telah

mengatur secara khusus eksistensi Bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang

tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang

belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri.

Menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri atas Bank

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan

pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank

Syariah yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.22

Sedangkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Perbankan

Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah,

demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.23

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syariah di

dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat

golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.

22 Ahmad Ifham, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama, 2010, h. 3. 23 Menurut pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip

hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

24

b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat

mengurangi arus urbanisasi.

c. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam

rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang

memadai.24

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21

Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang:25

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah.

b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas

pembayaran.

c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang

asing dengan izin Bank Indonesia.

d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran

produk asuransi Syariah.

e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk

menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pemiayaan Rakyat Syariah.

f. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam

Undang-Undang.

24 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan

Pertama, Yogyakarta: EKONESIA, 2003, h. 85.

25 Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis,

Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h. 200.

25

2. Kegiatan Usaha BPR Syariah

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syariah intinya hampir sama dengan

kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu berupa penghimpunan dana,

penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah

bahwa BPR Syariah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan

giro.26

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syariah versi Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal

21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi :27

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

1. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip Syariah; dan

2. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain

yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.

26 Khotibul Umam, S.H.,LL.M. Trend pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Yogyakarta : BPFE

Yogayakrta, 2009, h. 41.

27 Khotibul Umam, S.H.,LL.M. Trend pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Yogyakarta : BPFE

Yogayakrta, 2009, h. 53-54.

26

2. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna.

3. Pembiayaan berdasarkan akad qardh.

4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada

nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah

muntahiya bittamlik; dan

5. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.

c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan

berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah

dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

yang ada di Bank Umum Syariah , Bank Umum Konvensional dan UUS.

e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah

lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank

Indonesia.

Kegiatan usaha BPR Syariah secara teknis operasional berkaitan dengan

produk-produknya mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007

tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan

penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah

dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Lebih teknis lagi mengacu SEBI No. 10/14/DPbS

Jakarta, 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpunan

dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah.

27

Perlu ditekankan disini bahwa setiap pihak dilarang melakukan kegiatan

penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip

Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam

undang-undang lain. Dengan demikian untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan

sebagaimana dimaksud di atas secara a contrario dapat ditafsirkan harus ada izin

terlebih dahulu dari Bank Indonesia.28

B. Pembiayaan BPRS

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

merupakan defisit unit.29 Pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang

telah direncanakan.30

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

berupa:

28 Khotibul Umam, S.H.,LL.M. Trend pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Yogyakarta : BPFE

Yogayakrta, 2009, h. 55. 29 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani,

2011, h. 160. 30Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: UPP YKPN, 2002,

h.17.

28

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk

ijarah muntahiya bittamlik.

c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.

d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi

jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atau bank syariah dan/atau

Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau

bagi hasil. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus

memenuhi:31

1. Aspek Syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para

nasabah Bank Syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara

lain tidak mengandung unsure maisir, gharar, dan riba serta usahanya

harus halal).

2. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal Syariah,

Bank Syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi

bank Syariah maupun bagi nasabah bank Syariah.

31 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: UPP YKPN, 2002,

hal. 16.

29

Adapun tujuan pembiayaan adalah untuk peningkatan ekonomi umat,

tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas ,

membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan.32

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk

pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembiayaan

rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang

sifatnya konsumtif.

b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan

sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembeliaan

barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sektor

riil. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang

telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokan menurut beberapa

aspek, diantaranya pembiayaan menurut tujuan, yaitu pembiayaan modal kerja,

yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka

pengembangan usaha, dan pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang

dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

Pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu pembiayaan jangka pendek, pembiayaan

32 Sutan Remy syahdeini, Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum

Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002, h. 20.

30

yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun, pembiayaan jangka

waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai

dengan 5 tahun, dan pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang

dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. 33

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva

produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi pembiayaan murabahah, dan

pembiayaan musyarakah. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk

jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi pembiayaan murabahah, pembiayaan

salam, dan pembiayaan istishna. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis

pembiayaan dengan prinsip ini meliputi pembiayaan ijarah, dan pembiayaan ijarah

muntahiya bittamlik/wa iqtina.

3. Pembiayaan Sektor Industri

a. Pengertian Industri

Sektor Industri pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak

dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku

menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang

memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri antara lain:

industri elektronik, pertambangan, dan kimia, tekstil. Kredit industri, merupakan

33 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: UPP YKPN, 2002,

hal. 22.

31

kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri

menengah atau industri besar.

Industri adalah kegiatan ekonomi dengan memproses atau mengolah bahan-

bahan atau barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, seperti mesin,

untuk menghasilkan barang (jadi) atau jasa.34

Industri mempunyai dua pengertian, pengertian secara luas, industri

mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi bersifat produktif.

Dalam pengertian secara sempit, industri hanyalah mencakup industri

pengolahan yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah

suatu barang dasar mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang

setengah jadi dan atau barang jadi, kemudian barang yang kurang nilainya

menjadi barang yang lebih nilainya dan sifatnya lebih kepada pemakaian akhir.35

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi dalam mengolah

atau memproses serta menghasilkan barang dan atau jasa dengan menggunakan

sarana tertentu sehingga nilai guna (utility) dari barang tersebut meningkat.

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2002 Industri di Indonesia dapat

digolongkan ke dalam beberapa macam kelompok. Industri didasarkan pada

banyaknya tenaga kerja dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu industri besar,

34 Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, Kamus Besar Ekonomi, Bandung: Pustaka Grafika,

2007, h.252.

35 Badan Pusat Statistik (BPS). 2008. Indikator statistik industri besar dan sedang. Jakarta:

Badan Pusat Statistik

32

memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang, memiliki

jumlah tenaga kerja antara 2099 orang, industri kecil, memiliki jumlah tenaga

kerja antara 519 orang dan industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga

kerja antara 14 orang.

Definisi yang senada dijelaskan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008

mengelompokkan industri kedalam tiga kategori, yaitu :

1) Industri mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan

usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp

50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.

2) Industri kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00

sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp

300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.

3) Industri menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil

atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp

33

500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan

tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp

50.000.000.000,00

C. Faktor-Faktor Pembiayaan Sektor Industri

1. Faktor Internal

a. Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR merupakan rasio yang mengukur kecukupan modal bank dalam

menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Peraturan

dari Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 menjelaskan bank wajib

menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari aset

tertimbang menurut risiko (ATMR). Tingkat kecukupan modal pada

perbankan diwakilkan dengan capital adequacy ratio (CAR). Sementara itu,

Bank Indonesia telah menetapkan kewajiban penyediaan modal inti minimum

bank umum sebesar Rp 80 Milyar pada akhir tahun 2007 dan meningkat

menjadi Rp 100 Milyar pada akhir tahun 2010.36 CAR dapat dirumuskan

sebagai berikut :

CAR = Mtier1 + Mtier2 + Mtier3 Penyertaan X 100%

ATM

36 Hamonangan Reynaldo dan Hasan Sakti Siregar, Pengaruh Capital Adequacy

Ratio, Debt to Equity Ratio, (on Performing Loan, Operating Ratio, dan Loan

to Deposit Ratio terhadap Return on Equity (ROE) Perusahaan Perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, (Sumatera Utara: USU, 2009).

34

Tabel 2.1: kriteria kesehatan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Peringkat Nilai CAR Predikat

1 CAR 12% Sangat Baik

2 9% CAR < 12% Baik

3 8% NPF < 9% Cukup Baik

4 6% NPF < 8% Kurang Baik

5 CAR 6% Tidak Baik

Sumber : SE BI 2011

CAR digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal bank dalam

menyerap kerugian. CAR memiliki hubungan positif dengan debt financing

karena apabila CAR meningkat, maka dana yang disalurkan oleh bank akan

meningkat pula. Dengan demikian semakin besar modal suatu bank maka

alokasi pemberian pinjaman/pembiayaan berbasis debt financing pada nasabah

juga semakin besar.

b. Return On Assets (ROA)

ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset guna memperoleh

keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA dihitung dengan rumus sebagai

berikut :37

ROA = Laba sebelum pajak X 100%

Rata-rata Total Aset

37Farah Margaretha, Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa (Jakarta : Grasindo,2007),

h.61.

35

Klasifikasi tingkat ROA menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)

No.14/18/PBI/2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2: Klasifikasi Tingkat ROA menurut BI

Tingkat ROA Predikat

Diatas 1,22% Sehat

0,99% - 1,22% Cukup Sehat

0,77% - 0,99% Kurang Sehat

Dibawah 0,77% Tidak Sehat

Sumber :www.bi.go.id

Berdasarkan tabel klasifikasi tingkat ROA, semakin besar Return On

Assets (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang

dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi

penggunaan aset, peningkatan ROA juga menunjukkan kinerja perusahaan

yang semakin baik.

1. Return On Assets (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva

yang digunakan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk

beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba dari perusahaan.

Sebaliknya dari return on assets (ROA) yang negatif menunjukkan bahwa

dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapat kerugian. Jadi

jika suatu perusahaan mempunya ROA yang tinggi maka perusahaan

tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan bank tersebut.

http://www.bi.go.id/

36

Tetapi jika total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan laba maka

perusahaan akan mengalami kerugian dan dapat menghambat pertumbuhan.

2. Berdasarkan kajian teori yang diuraikan diatas, Return On Assets (ROA)

mempunyai hubungan positif terhadap dana yang disalurkan bank, yang

artinya semakin tinggi ROA maka senkin besar pula keuntungan yang

dicapai bank, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bank yang akan

meningkatkan juga dana yang disalurakan bank melalui pembiayaan debt

financing, dengan asumsi bahwa keuntungan yang diperoleh oleh bank

digunakan untuk meningkatkan atau menambah jumlah dana yang

disalurkan untuk debt financing.

3. Pratami menyatakan bahwa laba yang tinggi akan menciptakan kepercayaan

dari masyarakat sehingga memungkinkan bank untuk meghimpun modal

yang lebih banyak dan bank dapat memberikan pembiayaan yang lebih

besar. Dengan demikian, besarnya ROA mampu mempengaruhi besarnya

pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

c. Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR (Financing Deposit to Ratio) adalah rasio antara seluruh jumlah

kredit yang diberikan dengan dana yang diterima bank.38 FDR tersebut

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali

penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang

38 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan Ed. 2, (Galia Indonesia: Bogor), 2005.

h.116.

37

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh

pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank

untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali

uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Financing

deposit rasio (FDR) dirumuskan sebagai berikut39 :

Batas maksimum untuk financing deposit rasio (FDR) adalah sebesar

110%, dimana apabila melebihi batas tersebut berarti liquiditas bank sudah

termasuk kategori buruk, sebagian praktisi perbankan menyepakati batas aman

dari financing deposit rasio (FDR) sebesar 80 % dengan batas toleransi antara

85 % dan 100 %.

Jika rasio FDR suatu bank berada di bawah 80 % misalnya 60 % maka

dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat meyalurkan sebesar 60 %

dari seluruh dana yang dihimpun, dan 40 % dari seluruh dana yang di himpun

tidak disalurkan kepada nasabah, jika FDR mencapai lebih dari 110 % berarti

total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang di himpun,

oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit.40

39 Dendawijaya, Lukman, 2005. Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Cetakan Kedua,

Ghalia Indonesia, Bogor Jakarta, h. 116

40 Dendawijaya, Lukman, 2005. Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Cetakan Kedua,

Ghalia Indonesia, Bogor Jakarta, h. 114

38

Semakin tinggi rasio FDR tersebut memberikan indikasi semakin

rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan

karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin

besar, demikian pula semakin jika terjadi penurunan maka pembiayaan yang

disalurkan juga mengalami penurunan.

d. Biaya Promosi

1. Pengertian Biaya Promosi

Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang

untuk jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa

mendatang bagi organisasi.41 Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan

atau digunakan dalam rangka memperoleh pengahasilan atau Revenue yang

akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan.42

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah pengeluaran

atau pengorbanan yang digunakan untuk memberi manfaat saat ini dan masa

mendatang bagi organisasi sebagai pengurangan penghasilan.

Biaya promosi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk

promosi.43Biaya promosi merupakan sejumlah dana yang dikucurkan

perusahaan kedalam promosi untuk meningkatkan penjualan.44

41 Henry Simamora. Akuntansi manajemen. Jakarta: Salemba empat. 2002. h. 36. 42 Supriyono. Akuntansi biaya, buku 1, edisi dua. Yogyakarta : BPFE. 2000. h. 16. 43 Philip Kotler. Manajemen pemasaran. Terjemahan. Benyamin molan. Jakarta: Erlangga.

2000. h. 640.

44 Henry Simamora. Akuntansi manajemen. Jakarta: Salemba empat. 2002. h. 762.

39

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya promosi

adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan

kegiatan promosi untuk meningkatkan penjualan.

Dari penjelasan diatas, biaya promosi dapat mempengaruhi pembiayaan

sektor industri karena semakin besar biaya yang digunakan untuk promosi

dalam hal meningkatkan produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS) maka akan menurunkan jumlah pembiayaan sektor

industri yang diberikan.

2. Faktor Eksternal

a. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus,

mempengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah.45 Menurut Milton

Friedman inflasi selalu dan dimana pun merupakan fenomena moneter. Ia

menganggap bahwa sumber semua episode inflasi adalah tingkat pertumbuhan

uang beredar yang tinggi: Hanya dengan mengurangi tingkat pertumbuhan

uang beredar hingga tingkat yang rendah, inflasi dapat dihindarkan.46 Inflasi

merupakan suatu keadaan perekonomian di mana tingkat harga dan biaya-biaya

45 Frederic S Mishkin. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan: Buku 2.

Terjemahan Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita G. Jakarta: Salemba Empat. 2008. h. 13.

46 Frederic S Mishkin. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan: Buku 2.

Terjemahan Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita G. Jakarta: Salemba Empat. 2008. h. 339.

40

umum naik; misal naiknya harga beras, harga bahan bakar, harga mobil, upah

tenaga kerja, harga tanah, sewa barang-barang modal.47

Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi

dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami

pelemahan, dan jika ini terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan

memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu

mengguncang tatanan politik suatu negara.48 Inflasi yang tinggi merupakan

masalah ekonomi. Tenaga beli uang (pendapatan) turun. Masyarakat yang

pendapatannya tetap akan dirugikan sedangkan yang berpenghasilan tidak

tetap kadangkala diuntungkan. Dengan demikian inflasi dapat mempengaruhi

distribusi pendapatan.49 Yang dimaksud inflasi adalah proses kenaikan harga-

harga umum barang-barang secara terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa

harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan presentase yang sama.

Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting

terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama satu

periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan

presentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.50 Menurut Bank

Indonesia inflasi adalah meningkatnya harga harga secara umum dan terus

47 Zakaria Junaiddin. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta : GP Press. 2009. h. 61.

48 Fahmi Irham, dan Yovi Lavianti Hadi. Pengantar Manajemen Perkreditan. Bandung :

Alfabeta. 2010. h.165. 49 Nopirin. Ekonomi Moneter. Buku II. Edisi ke 1. Cetakan Kesepuluh. BPFE

UGM.Yogyakarta. 2000. h. 14. 50 Nopirin. Ekonomi Moneter. Buku II. Edisi ke 1. Cetakan Kesepuluh. BPFE

UGM.Yogyakarta. 2000. h. 174.

41

menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut

inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga)

pada barang lainnya.

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum secara terus

menerus yang berakibat pada perubahan daya beli masyarakat yang akan

menurun secara riil tingkat pendapatannya juga menurun dengan asumsi bahwa

tingkat pendapatan konstan.51 Risiko keuangan juga muncul dikarenakan

adanya inflasi, apabila terdapat kenaikan inflasi yang tak terduga maka akan

menyebabkan risiko daya beli. Risiko adaya beli yaitu nilai riil dari uang yang

dipinjamkan ditambah dengan pembayaran bunga menjadi lebih kecil dari pada

yang diharapkan52.

Hubungan yang terjadi antara inflasi dengan pembiayaan bermasalah terjadi

pada perubahan daya beli yang akan menurun karena secara riil tingkat

pendapatannya juga menurun pada saat inflasi. Saat konsumsi akan barang dan

jasa turun artinya permintaan terhadap barang dan jasa juga turun. Dengan

asumsi tingkat penawaran konstan, maka pada akhirnya akan berpengaruh

terhadap tingkat penghasilan produsen. Sehingga pada akhirnya akan

mempengaruhi kapasitas debitur dalam hal ini produsen dalam pengembalian

pinjamannya. Selain itu, saat terjadi inflasi akan menyebabkan beban hidup

semakin tinggi karena biaya untuk melakukan konsumsi juga meningkat, dan

51 Iskandar Putong. Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro. Edisi Kedua. Penerbit

Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. 52 A. Eugene. Diulio, Uang dan Bank. Jakarta: Erlangga. 1993.

42

bila secara riil pendapatan menurun maka akan menjadi kesulitan debitur untuk

mengembalikan pinjaman pada bank.

D. Review Studi Terdahulu

Sebelumnya beberapa peneliti telah melakukan penelitian untuk melakukan

penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan sektor

perindustrian pada bank perkreditan rakyat syariah dengan variasi waktu dan

indikator yang beragam, yakni:

1. Neil Al Muna (2013), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melakukan penelitian yang berjudul

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian, Kehutanan,

Dan Sarana Pertanian Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di

Indonesia, dengan analisis regresi linear berganda menunjukan bahwa keenam

variabel yang terdiri dari NPF khusus pertanian, kehutanan dan sarana

pertanian; CAR; ROA; FDR; biaya promosi dan inflasi dapat menjelaskan

variabel pembiayaan sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian sebesar

90,1%. Sedangkan sisanya (100% - 90,1% = 9,9%) dijelaskan oleh variabel

lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan.

Perbedaan : variabel independen yang digunakan untuk penelitian, objek

penelitian, dan periode yang digunakan.

2. Annisa Kurniasih Fauziyah (2015), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negri Jakarta dengan melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh

Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Sektor Industri

43

Manufaktur Pada Perbankan Syariah Periode 2009-2013, dengan uji regresi

linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama

variabel ekonomi makro (Nilai Tukar, Inflasi, BI Rate dan Pertumbuhan

Ekspor) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sektor

Industri Manufaktur. Secara parsial Inflasi dan BI Rate berpengaruh signifikan

negatif dan positif terhadap pembiayaan bermasalah sektor Industri

Manufaktur.

Perbedaan : variabel independen yang digunakan untuk penelitian, objek

penelitian, dan periode yang digunakan.

3. Hery Supratman (2015), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (TESIS)

yang berjudul Pengaruh Liquiditas dan Pengeluaran Modal Terhadap

Pembiayaan Eksternal (Studi Kasus pada Sektor Industri Manufaktur di Bursa

Efek Jakarta Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi), Hasil pengolahan data

menggunakan metode ordinary least square (OLS) menunjukkan bahwa ada

pengaruh yang signifikan antara variabel sumber pembiayaan internal terhadap

sumber pembiayaan eksternal. Pada periode sebelum krisis, perusahaan-

perusahaan di BEJ telah mengikuti pola pembiayaan berdasarkan kedua teori

di atas. Akan tetapi setelah krisis, perusahaan-perusahaan cenderung

mengubah pola pembiayaan mereka, dengan tidak mengikuti pola pembiayaan

berdasarkan hierarki pecking order, akan tetapi masih mengikuti prinsip

maturity matching.

Perbedaan : variabel independen yang digunakan untuk penelitian, objek

penelitian, dan periode yang digunakan.

44

4. Lia Dwi Musyarofatun (2013), Fakultas Ekonomi Universitas Negri Semarang

Indonesia (Accounting Analysis Journal) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi Rentabilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten

Magelang, dengan menggunakan regresi linear berganda, hasil penelitian

menunjukkan bahwa pertama, variabel independen secara simultan

berpengaruh terhadap ROA. Kedua, CAR berpengaruh negatif tidak signifikan

terhadap ROA. Ketiga, NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap

ROA. Keempat, LDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA.

Kelima, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Perbedaan : variabel independen yang digunakan untuk penelitian, objek

penelitian, dan periode yang digunakan.

5. Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo (2012), Fakultas Ekonomi UPN Veteran

Yogyakarta dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis yang berjudul Analisis Pengaruh

ROA, BOPO dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito

Mudharabah Pada Bank Umum Syariah, dengan menggunakan regresi linear

berganda, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ROA, BOPO dan Suku

Bunga secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil

deposito mudharabah dengan signifikan > 5%.

Perbedaan : variabel independen yang digunakan untuk penelitian, objek

penelitian, dan periode yang digunakan.

45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian pada variabel dependen yaitu pembiayan

sektor perindustrian dan variabel independennya difokuskan pada Capital

Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio

(FDR), Biaya Promosi, dan Inflasi. Ruang lingkup penelitian ini adalah dengan

menganalisa factor-faktor (variabel independen) yang memiliki dugaan sementara

berpengaruh signifikan terhadap komposisi pembiayaan yang diberikan BPRS pada

sektor perindustrian (variabel dependen) secara teoritis dan empiris.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data bulanan mulai dari

periode januari 2011 samapai desember 2015 yang dipublikasikan pada statistik

perbankan syariah.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu merupakan salah

satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan

terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian, baik

tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber

data, maupun metodologinya (mulai pengumpulan data hingga analisis data)53.

Fokus penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai proses kerja yang berlangsung

53 Puguh Suharso, Metode Penelitian KuantitatifUntuk Bisnis: Pendekatan Filosofis dan

Praktis, (Jakarta: PT Indeks, Cet 1, 2009), h.3.

46

secara ringkas, terbatas, dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang

dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif,

penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang

terjadi. Penelitian dekriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual

sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian

deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi

pusat perhatian tanpa memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa

tersebut.Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu

variabel.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

bersifat time series, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media

perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Adapun sumber data sekunder

yang diambil umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah

tersusun dalam arsip data dokumenter yang dipublikasikan54. Dalam penelitian ini

data sekunder diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah dari periode

Januari 2011 sampai dengan Juni 2015.

D. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

di Indonesia.

54 Nur Indrianto dan Bambang Suporno, Metode Penelitian Bisnis, (Yogyakarta : BPFE,

2002), h147.

47

E. Operasional Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari satu variabel

terikat (dependen) yaitu pembiayaan sektor perindustrian dan 5 (lima) variabel

independen yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA),

Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Promosi, dan Inflasi.

1. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR merupakan rasio yang mengukur kecukupan modal bank dalam

menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Peraturan

dari Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 menjelaskan bank wajib

menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari aset

tertimbang menurut risiko (ATMR). Tingkat kecukupan modal pada

perbankan diwakilkan dengan capital adequacy ratio (CAR). Sementara itu,

Bank Indonesia telah menetapkan kewajiban penyediaan modal inti minimum

bank umum sebesar Rp 80 Milyar pada akhir tahun 2007 dan meningkat

menjadi Rp 100 Milyar pada akhir tahun 201055. CAR dapat dirumuskan

sebagai berikut :

55 Hamonangan Reynaldo dan Hasan Sakti Siregar, Pengaruh Capital Adequacy

Ratio, Debt to Equity Ratio, (on Performing Loan, Operating Ratio, dan Loan

to Deposit Ratio terhadap Return on Equity (ROE) Perusahaan Perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, (Sumatera Utara: USU, 2009).

48

CAR = Mtier1 + Mtier2 + Mtier3 Penyertaan X 100%

ATM

b. Return On Assets (ROA)

ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset guna memperoleh

keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA dihitung dengan rumus sebagai

berikut :56

ROA = Laba sebelum pajak X 100%

Rata-rata Total Aset

c. Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR (Financing Deposit to Ratio) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit

yang diberikan dengan dana yang diterima bank.57 FDR tersebut menyatakan

seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana

yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai

sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada

nasabah kredt dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi

permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah

digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.

56Farah Margaretha, Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa (Jakarta : Grasindo,2007),

h.61. 57 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan Ed. 2, (Galia Indonesia: Bogor), 2005.

h.116.

49

d. Biaya Promosi

Biaya promosi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk

promosi.58Biaya promosi merupakan sejumlah dana yang dikucurkan

perusahaan kedalam promosi untuk meningkatkan penjualan.59

Menurut Bruce J. Walker alih bahasa H. Djaslim Saladi , SE. Dalam

bukunya Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran menyatakan Promosi Penjualan

adalah merupakan kegiatan-kegiatan promosi yang ditujukan untuk

mendorong permintaan konsumen dan membantu pekerjaan penjualan dalam

pemasaran. Untuk melaksanakan kegiatan ini pastinya membutuhkan biaya

yang dikelaurkan oleh perusahaan. Oleh karena itu biaya promosi adalah biaya

yang digunakan untuk membiayai kegiatan promosi penjualan.

e. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus,

mempengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah.60 Milton Friedman dalam

proposisinya yang terkenal mengatakan inflasi selalu dan dimana pun

merupakan menomena moneter. Ia menganggap bahwa sumber semua

episode inflasi adalah tingkat pertumbuhan uang beredar yang tinggi: Hanya

dengan mengurangi tingkat pertumbuhan uang beredar hingga tingkat yang

58 Philip Kotler. Manajemen pemasaran. Terjemahan. Benyamin molan. Jakarta: Erlangga.

2000. h. 640.

59 Henry Simamora. Akuntansi manajemen. Jakarta: Salemba empat. 2002. h. 762. 60 Frederic S Mishkin. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan: Buku 2.

Terjemahan Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita G. Jakarta: Salemba Empat. 2008. h. 13.

50

rendah, inflasi dapat dihindarin.61 Inflasi merupakan suatu keadaan

perekonomian di mana tingkat harga dan biaya-biaya umum naik, misal

naiknya harga beras, harga bahan bakar, harga mobil, upah tenaga kerja, harga

tanah, sewa barang-barang modal.62

2. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan sektor

perindustrian. Pembiayaan atau Financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,

baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan.63

F. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah

analisis regresi linier berganda (multiple linier regression method). Metode analisis

ini digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang variabel dependen

dan variabel independennya metric serta variabel independennya lebih dari satu.64

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan model berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e

61 Frederic S Mishkin. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan: Buku 2.

Terjemahan Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita G. Jakarta: Salemba Empat. 2008. h. 339. 62 Zakaria Junaiddin. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta : GP Press. 2009. h. 61.

63 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.17. 64 Imam Ghozali, AplikasI Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Semarang

: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h.7.

51

P.DebtFin = a +b1CAR + b2ROA + b3FDR + b4Biaya Promosi + b5Inflasi + e

LnP. DebtFin = a + b1CAR + b2ROA + b3FDR + b4Biaya Promosi + b5 Inflasi + e

Keterangan :

LnP. DebtFin = Pembiayaan Sektor Perindustrian

a = Nilai Konstanta