ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …/Analisis... · Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi - Provinsi di Pulau Jawa ” ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI PDRB KABUPATEN

i

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI

PDRB KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2009

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

WIDYA KUSUMANINGSIH

F0107091

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON THE FACTORS AFFECTING PDRB CONDITION OF REGENCY / MUNICIPAL IN CENTRAL JAVA PROVINCE IN 2009

WIDYA KUSUMANINGSIH

F0107091

The economic development basically aims to create a high economic growth and evenly distribution of development, so that the society welfare is achieved. PDRB per capita value in Central Java Province improved over years during 2005-2009, but its average belonged to the lowest category compared with other provinces in Java Island, so that an appropriate policy is required to cope with such the problem. This research aims to find out the effect of Local Original Income (PAD), loan, saving, local expense and population density variables on the PDRB of Regency / Municipal in Central Java in 2009. The hypothesis is that there is a positive significant effect of those independent variables on the PDRB of Regency / Municipal in Central Java in 2009.

This study employed a multiple linear regression analysis with OLS method using cross-sectional data of 2009 from 35 regencies/municipals in Central Java Province. The instrument of analysis used was a multiple linear regression, statistic test (t-, F-, and R2-tests) and classical assumption test (multicolinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation).

The result of regression analysis at α = 5% showed that: firstly, the loan and expense variables partially affected significantly, while PAD, saving, and population density affected insignificantly the PDRB of Regency / Municipal in Central Java in 2009. Secondly, the five variables simultaneously affected significantly the PDRB of Regency / Municipal in Central Java in 2009.

Based on the result of research, the following recommendations could be given. Firstly, the central government and society should supervise directly and properly the realization of development fund sources such as PAD and local expense; secondly, the government should provide more adequate public infrastructures such as providing the wide job opportunity and training human resource; thirdly, the bank should open a wider access for the society to get loan easily; and fourthly, the government should reduce the interest rate to improve the investment for funding the development.

Keywords: PDRB of regency / municipal in Central Java, Local Original Income, Loan, Saving, Local Expense, Population Density, Multiple Linear Regression Analysis (OLS).


commit to user

iii

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI PDRB KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2009

WIDYA KUSUMANINGSIH F0107091

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Nilai PDRB perkapita di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2005-2009 mengalami peningkatan, tetapi rata-ratanya tergolong paling rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi di pulau Jawa lainnya sehingga memerlukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), kredit, tabungan, belanja daerah dan kepadatan penduduk terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Hipotesisnya ialah diduga adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel bebas tersebut terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda melalui metode OLS dengan menggunakan data cross section tahun 2009 berupa 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan berupa regresi linear berganda, uji statistik (uji t, uji F, dan uji R2), dan uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi).

Hasil analisis regresi pada α = 5% menunjukkan bahwa: pertama, secara individual variabel kredit dan belanja daerah berpengaruh signifikan, sedangkan variabel PAD, tabungan, dan kepadatan penduduk tidak signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Kedua, secara bersama-sama kelima variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan: pertama, pemerintah pusat dan masyarakat perlu melakukan pengawasan secara langsung dan tepat terhadap realisasi sumber-sumber dana pembangunan seperti PAD dan belanja daerah; kedua, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana publik yang lebih memadai seperti menyediakan lapangan kerja yang luas dan melatih SDM; ketiga, bank harus membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit dengan mudah; dan keempat, pemerintah perlu menurunkan tingkat suku bunga untuk meningkat investasi guna membiayai pembangunan.

Kata Kunci : PDRB kabupaten / kota di Jawa Tengah, pendapatan asli daerah, kredit, tabungan, belanja daerah, kepadatan penduduk, analisis regresi linear berganda (OLS).


commit to user

iv


commit to user

v


commit to user

vi


commit to user

vii

MOTTO

“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah

segala rencanamu.” (Amsal 16 : 3)

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi

kekuatan kepadaku.” (Filipi 4 : 13)

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,

yang menaruh harapannya pada Tuhan.” (Yeremia 17 : 7)

“Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang

pengetahuan dan kepandaian.” (Amsal 2 : 6)

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa,

yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu

Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.

Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar,

sehingga kamu dapat menanggungnya.” (1 Korintus 10 : 13)


commit to user

viii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan untuk :

V Tuhan Yesus

V Orang tuaku tersayang, Bapak

Harmanto dan Ibu Sri Hartati

V Adikku, Tiara Kusumaningrum

V Seluruh keluarga besarku

V Seluruh sahabatku

V Almamaterku


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang

senantiasa melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI KONDISI PDRB KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI

JAWA TENGAH TAHUN 2009”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan

guna menyelesaikan studi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Jurusan

Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas

dari bantuan dan dukungan, baik materiil maupun moril yang diberikan oleh

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan

terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Sebelas Maret.

2. Bapak Drs. Supriyono, MSi selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

3. Bapak Drs. Sutanto, MSi selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan

waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini

sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini

dengan baik.


commit to user

x

4. Bapak Joko Nugroho selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan

dan membina penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis belajar di

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah banyak membantu penulis selama belajar di Fakultas

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Orang tuaku tercinta, Bapak Drs. Harmanto dan Ibu Sri Hartati, S.E., terima

kasih atas kasih sayang, doa, teladan, perhatian, serta dukungan yang

senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

sebaik-baiknya.

8. Adikku tersayang, Tiara Kusumaningrum, S.H., terima kasih atas semangat,

doa, perhatian, kasih sayang, motivasi dan dukungannya.

9. Keluarga besarku terima kasih atas doa dan dukungannya.

10. Teman-teman EP 2007, Diah, Rina, Dewi, Wiranto, Erna, Aris, Anda, Fitri,

Risti, Fitriana, Istrini serta seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

11. Teman satu bimbingan, Dwinanto, Rurit dan Ratih, terima kasih atas informasi

dan kebersamaannya.

12. Semua pihak yang telah banyak membantu demi kelancaran penulisan skripsi

ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.


commit to user

xi

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari

kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya.

Namun, penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini mampu memberikan

manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya. Oleh karena itu,

dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang

bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Surakarta, November 2011

Penulis


commit to user

xii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i

ABSTRACT ................................................................................................ ii

HALAMAN ABSTRAK ............................................................................. iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... v

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI ............................................................ vi

HALAMAN MOTTO ................................................................................. vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................. viii

KATA PENGANTAR ................................................................................ ix

DAFTAR ISI ............................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ....................................................................................... xvii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................xviii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xix

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................... 1

B. Perumusan Masalah ............................................................. 7

C. Tujuan Penelitian ................................................................. 7

D. Manfaat Penelitian ............................................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 9

A. Landasan Teori .................................................................... 9

1. Pembangunan Ekonomi .................................................. 9


commit to user

xiii

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .................... 10

a. Pengertian PDRB ....................................................... 10

b. Fungsi PDRB ............................................................. 10

c. Metode Perhitungan PDRB ........................................ 12

d. Cara Penyajian PDRB ................................................ 13

e. Perubahan Tahun Dasar PDRB .................................. 14

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ...................................... 15

a. Pengertian PAD ......................................................... 15

b. Sumber-Sumber PAD ................................................ 15

c. Hubungan PAD dengan PDRB .................................. 16

4. Kredit .............................................................................. 17

a. Pengertian Kredit ....................................................... 17

b. Tujuan dan Fungsi Kredit .......................................... 18

c. Hubungan Kredit dengan PDRB ................................ 18

5. Tabungan ........................................................................ 19

a. Pengertian Tabungan ................................................. 19

b. Hubungan Tabungan dengan PDRB .......................... 19

6. Belanja Daerah / Pengeluaran Pemerintah Daerah ......... 21

a. Pengertian Belanja Daerah / Pengeluaran Pemerintah

Daerah ........................................................................ 21

b. Hubungan Belanja Daerah / Pengeluaran Pemerintah

Daerah dengan PDRB ................................................ 21

7. Kepadatan Penduduk ...................................................... 23

a. Pengertian Penduduk dan Kepadatan Penduduk ........ 23


commit to user

xiv

b. Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap PDRB ....... 23

B. Penelitian Terdahulu ............................................................ 24

C. Kerangka Pemikiran ............................................................ 26

D. Hipotesis .............................................................................. 28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................. 29

A. Ruang Lingkup Penelitian / Desain Penelitian .................... 29

B. Sumber Data dan Jenis Data ................................................ 29

C. Definisi Operasional Variabel ............................................. 30

D. Metode Pengumpulan Data ................................................. 31

E. Alat Analisis Data / Metode Analisis Data ......................... 32

1. Uji Statistik ..................................................................... 33

a. Uji t ............................................................................ 33

b. Uji F ........................................................................... 35

c. Analisis Koefisien Determinasi (R2) .......................... 36

2. Uji Asumsi Klasik .......................................................... 37

a. Multikolinearitas ........................................................ 37

b. Heteroskedastisitas ..................................................... 38

c. Autokorelasi ............................................................... 39

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ................................ 40

A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah ............................ 40

1. Keadaan Geografis .......................................................... 40

2. Kondisi Perekonomian .................................................... 42

3. Keadaan Penduduk ......................................................... 43

4. PDRB .............................................................................. 45


commit to user

xv

5. PAD ................................................................................ 46

6. Kredit .............................................................................. 48

7. Tabungan ........................................................................ 50

8. Belanja Daerah ................................................................ 51

9. Kepadatan Penduduk ...................................................... 53

B. Analisis Data ....................................................................... 55

1. Pemilihan Bentuk Model Empirik (Uji MWD) .............. 55

2. Analisis Regresi Linear Berganda .................................. 56

3. Uji Statistik ..................................................................... 59

a. Uji t ............................................................................ 59

b. Uji F ........................................................................... 62

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) .................................. 63

4. Uji Asumsi Klasik .......................................................... 64

a. Uji Multikolinearitas .................................................. 64

b. Uji Heteroskedastisitas ............................................... 65

c. Uji Autokorelasi ......................................................... 66

C. Interpretasi Ekonomi ........................................................... 67

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah ........ 67

2. Pengaruh Kredit terhadap PDRB Kabupaten / Kota

di Provinsi Jawa Tengah ................................................. 68

3. Pengaruh Tabungan terhadap PDRB Kabupaten / Kota

di Provinsi Jawa Tengah ................................................. 69

4. Pengaruh Belanja Daerah terhadap PDRB Kabupaten /


commit to user

xvi

Kota di Provinsi Jawa Tengah ........................................ 70

5. Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap PDRB

Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah .................... 71

BAB V PENUTUP .................................................................................. 73

A. Kesimpulan .......................................................................... 73

B. Saran .................................................................................... 75

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 77

LAMPIRAN


commit to user

xvii

DAFTAR TABEL

TABEL Halaman

I.1 PDRB Perkapita Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2005-2009 (Ribu Rupiah) ............................................................................... 4

I.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2005-2009 (Persen) ......................................................................................... 5

I.3 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2004-2009 .... 6

IV.1 Luas Daerah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 ................................................................................... 41

IV.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Jutaan Rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (%) Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009 ................................................... 42

IV.3 Jumlah Penduduk 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2009 ..................................................................................... 44

IV.4 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 ...................................................................... 54

IV.5 Hasil Uji MWD untuk Model Linear dengan Z1 .......................... 55

IV.6 Hasil Uji MWD untuk Model Log-Linear dengan Z2 .................. 56

IV.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda ...................................... 57

IV.8 Hasil Uji t ..................................................................................... 59

IV.9 Hasil Uji F .................................................................................... 63

IV.10 Hasil Uji Multikolinearitas Pendekatan Koutsoyiannis ............... 65

IV.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji LM ARCH) ............................ 66

IV.12 Hasil Uji Autokorelasi (Uji Breusch-Godfrey / B-G test) ........... 67


commit to user

xviii

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR Halaman

II.1 Kerangka Pemikiran ....................................................................... 28

III.1 Daerah Kritis Uji t .......................................................................... 34

III.2 Daerah Kritis Uji F ......................................................................... 36

IV.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten / Kota

di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2007-2009 ...................... 46

IV.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten / Kota di

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 ................................................. 47

IV.3 Posisi Kredit Rupiah dan Valas Bank Umum Menurut Kabupaten /

Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 .................................... 49

IV.4 Realisasi Tabungan Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2009 ........................................................................ 51

IV.5 Realisasi Belanja Daerah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2009 ............................................................... 52


commit to user

xix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data Penelitian

Lampiran II Input Data

Lampiran III Hasil Uji MWD

Lampiran IV Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Lampiran V Hasil Uji Asumsi Klasik


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan

perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah

terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau

akselerasi pertumbuhan atau kondisi ekonomi, pengurangan ketimpangan dan

pemberantasan kemiskinan yang absolut. Salah satu kebijakan pemerintah

untuk mempersempit kesenjangan regional adalah diterapkannya kebijakan

pembangunan daerah yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh

masing-masing daerah.

Perubahan konsep dan kewenangan daerah yang semula ditujukan atas

dasar pemusatan kebijakan pusat, selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian

daerah dalam mengelola kawasannya, dengan konsekuensi bahwa kebijakan

tersebut tidak dapat menerapkan pola pembangunan yang sama antar daerah

yang satu dengan yang lainnya. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan

karakteristik, letak geografis dan sumberdaya-sumberdaya yang ada pada

masing-masing daerah tersebut, sehingga pengenalan potensi daerah melalui

pengenalan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah

mutlak dibutuhkan bagi pembangunan daerah.

Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk

mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang


commit to user

2

tinggi. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan output yang dibentuk

oleh berbagai sektor ekonomi sehingga dapat menggambarkan bagaimana

kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor ekonomi tersebut

pada suatu periode waktu tertentu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga

menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan

tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Begitu juga

pembangunan di daerah, sasaran utamanya adalah menciptakan pertumbuhan

ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk didalamnya pemerataan

pendapatan antar daerah. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut,

diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik.

Salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di

suatu daerah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB ini akan menjelaskan

sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan

sumberdaya yang ada. Selain itu, kondisi perekonomian secara keseluruhan di

setiap daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja daerah pada

daerah bersangkutan. Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan

bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian

daerah. Semakin besar nilai belanja daerah yang dialokasikan untuk

pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ini berarti

kondisi ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat.

Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan daerah yang mengalami

kesulitan dalam melaksanakan pembangunan ekonominya setelah pelaksanaan

otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004


commit to user

3

mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing-

masing berdasarkan potensi dan sumberdaya yang ada di wilayah yang

bersangkutan.

Salah satu kesulitan tersebut adalah jumlah penduduk yang semakin tinggi

/ padat, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan sumberdaya yang ada

untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk tersebut. Oleh karena itu,

pemerintah daerah harus memiliki strategi-strategi yang tepat untuk mengatasi

kesulitan-kesulitan tersebut. Strategi pembangunan tersebut menyangkut

peranan pemerintah dalam perekonomian termasuk meningkatkan sumber-

sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), kredit

bank dan tabungan yang digunakan untuk membiayai proses pembangunan

yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan pendapat Faisal Basri (2009) yang menyatakan

bahwa ada lima sasaran strategis yang harus dicanangkan pemerintahan

Indonesia mendatang untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas, merata dan berkeadilan. Pertama adalah struktur ekonomi yang

kokoh yang tak rentan diterpa gejolak eksternal, mandiri dan berdaya saing.

Kedua, sumber daya manusia berkualitas. Ketiga, mobilisasi seluruh potensi

sumber dana dalam negeri untuk menghasilkan pembiayaan yang selaras

dengan kebutuhan investasi. Keempat, pemanfaatan sumberdaya alam secara

sinergis dan lestari. Kelima, birokrasi yang kompeten, efektif dan bersih.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki

batas wilayah tertentu dengan jumlah penduduk sebesar 32.864.563 jiwa pada


commit to user

4

tahun 2009, juga sedang mengalami suatu proses pembangunan ekonomi.

Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh

dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pencapaian hasil-hasil pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tersebut sangat

dipengaruhi oleh keberadaan kabupaten / kota yang berada pada wilayah

provinsi tersebut termasuk sumberdaya yang dimilikinya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana pembangunan di

daerah Jawa Tengah juga dihadapkan pada permasalahan tentang bagaimana

memacu pertumbuhan output daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan

penduduknya serta untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Seperti yang

dijelaskan pada tabel I.1 mengenai perkembangan pertumbuhan PDRB

perkapita provinsi-provinsi di Pulau Jawa atas dasar harga konstan tahun 2000

selama periode tahun 2005-2009 berikut:

Tabel I.1 PDRB Perkapita Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2005-2009

(Ribu Rupiah)

Provinsi 2005 2006 2007 2008 2009 Rata-Rata DKI Jakarta 33.205 34.837 36.733 38.671 40.269 36.743 Jawa Barat 6.204 6.480 6.799 7.092 7.292 6.773 Jawa Tengah 4.488 4.690 4.914 5.143 5.436 4.934 DI Yogyakarta 5.025 5.157 5.326 5.538 5.726 5.354 Jawa Timur 7.027 7.393 7.801 8.220 8.588 7.806 Banten 6.406 6.634 6.903 7.165 7.363 6.894 Indonesia 7.964 8.292 8.706 9.112 9.409 8.697

Sumber : BPS, Provinsi Dalam Angka 2005-2009

Berdasarkan tabel I.1 tersebut, dapat kita ketahui bahwa Provinsi DKI

Jakarta merupakan provinsi yang memiliki rata-rata PDRB perkapita tertinggi,


commit to user

5

yakni sebesar 36.743 ribu rupiah. Posisi kedua ditempati oleh Provinsi Jawa

Timur dengan rata-rata PDRB perkapita sebesar 7.806 ribu rupiah diikuti

Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta; sedangkan Provinsi Jawa

Tengah merupakan provinsi dengan rata-rata PDRB perkapita terendah

dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa selama periode

tahun 2005-2009, yaitu sebesar 4.934 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa

Provinsi Jawa Tengah memiliki permasalahan tingkat kesejahteraan penduduk

yang belum merata.

Tabel I.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi - Provinsi di Pulau Jawa


(Persen)

Provinsi 2005 2006 2007 2008 2009 Rata-Rata DKI Jakarta 6,01 5,95 6,44 6,18 5,01 5,92 Jawa Barat 5,60 6,02 6,48 5,83 4,29 5,64 Jawa Tengah 5,35 5,33 5,59 5,46 4,71 5,29 DI Yogyakarta 4,73 3,70 4,31 5,02 4,39 4,43 Jawa Timur 5,87 5,77 6,11 5,90 5,01 5,73 Banten 5,88 5,57 6,04 5,82 4,82 5,63

Indonesia 5,69 5,50 6,28 6,10 4,50 5,61 Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2010

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dalam lima

tahun terakhir juga termasuk rendah dibandingkan provinsi lainnya di Pulau

Jawa. Seperti yang terlihat pada tabel I.2 di atas, dimana posisi pertama

diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB

sebesar 5,92 persen lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB

nasional sebesar 5,61 persen. Posisi kedua adalah Provinsi Jawa Timur dengan

rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,73 persen, sedangkan Provinsi


commit to user

6

Jawa Tengah hanya memiliki rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,29

persen lebih tinggi dari Provinsi DI Yogyakarta dengan rata-rata laju

pertumbuhan PDRB sebesar 4,43 persen yang merupakan provinsi dengan

rata-rata laju pertumbuhan PDRB terendah diantara provinsi lainnya di Pulau

Jawa.

Tabel I.3 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah


Tahun PDRB ADHK 2000 (jutaan rupiah)

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 (persen)

2004 135.789.872,31 5,13 2005 143.051.213,88 5,35 2006 150.682.654,74 5,33 2007 159.110.253,77 5,59 2008 167.790.369,85 5,46 2009 175.685.267,57 4,71

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010, diolah

Pada tabel I.3 menunjukkan bahwa nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah atas

dasar harga konstan 2000 terus meningkat selama periode tahun 2004-2009,

tetapi nilai laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi selama periode tersebut.

Pada tahun 2004 laju pertumbuhannya sebesar 5,13 persen, kemudian menjadi

5,35 persen di tahun 2005 dan laju pertumbuhan pada tahun 2009 mengalami

penurunan sebesar 4,71 persen dari nilai laju pertumbuhan tahun 2008 sebesar

5,46 persen. Hal ini dimungkinkan sebagai dampak krisis global yang melanda

dunia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul

”ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI


commit to user

7

PDRB KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

2009”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah,

yakni :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kondisi PDRB

kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 ?

2. Bagaimana pengaruh kredit terhadap kondisi PDRB kabupaten / kota di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 ?

3. Bagaimana pengaruh tabungan terhadap kondisi PDRB kabupaten / kota di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 ?

4. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap kondisi PDRB kabupaten /

kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 ?

5. Bagaimana pengaruh kepadatan penduduk terhadap kondisi PDRB

kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah penelitian,

maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kondisi

PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.

2. Untuk mengetahui pengaruh kredit terhadap kondisi PDRB kabupaten /

kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.


commit to user

8

3. Untuk mengetahui pengaruh tabungan terhadap kondisi PDRB kabupaten /

kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.

4. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap kondisi PDRB

kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.

5. Untuk mengetahui pengaruh kepadatan penduduk terhadap kondisi PDRB


D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

Sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan

ekonomi daerah, terutama strategi peningkatan kondisi perekonomian

(PDRB) kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi masyarakat

Sebagai masukan tentang kondisi perekonomian kabupaten / kota di

Provinsi Jawa Tengah termasuk permasalahannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk

penelitian selanjutnya.


commit to user

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total

dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan

penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur

ekonomi suatu negara.

Pembangunan ekonomi daerah, yaitu suatu proses dimana pemerintah

daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada

dan membentuk nota kemitraan antara Pemda dengan sektor swasta untuk

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan

kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Masalah pokok dalam

pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijakan pembangunan

yang didasarkan pada kekhasan daerah bersangkutan dengan menggunakan

potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara

lokal (daerah). Pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk

meningkatkan jumlah dan jenis peluang yang sesuai dengan karakteristik

masyarakat daerah.


commit to user

10

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Pengertian PDRB

Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam

makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu

wilayah. Hasil perhitungan PDRB ini memberikan kerangka dasar

yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi dan

berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian. Angka-angka PDRB

tersebut sebagai indikator ekonomi makro dan juga sebagai landasan

evaluasi kinerja perekonomian, dan penyusunan berbagai kebijakan.

Indikator ekonomi ini juga memberikan gambaran aliran seluruh nilai

tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan seluruh faktor-faktor

produksi yang digunakan oleh perekonomiaan untuk menghasilkan

nilai tambah barang dan jasa.

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah

jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan

jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan

jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB dapat

didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh

unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh

seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

b. Fungsi PDRB

Adapun Fungsi dari PDRB diantaranya :


commit to user

11

1) Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan

oleh suatu daerah atau provinsi, nilai PDRB yang besar

menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar.

2) Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati

oleh seluruh penduduk suatu wilayah atau provinsi.

3) Digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan dari tahun ke tahun.

4) PDRB menurut sektor menunjukkan besarnya stuktur

perekonomian dan peranan sektor perekonomiaan dalam suatu

wilayah, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar

menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

5) PDRB menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk

barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan

diperdagangkan dengan pihak luar.

6) Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan

kelembagaan menurut barang dan jasa yang dihasilkan sektor

ekonomi.

7) PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat

untuk pengukuran laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan

perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar pulau atau

provinsi.

8) PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan

nilai PDRB dan PDRB perkapita atau persatu orang.


commit to user

12

9) PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk

mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.

c. Metode Perhitungan PDRB

Untuk menghitung nilai PDRB dilakukan dengan beberapa metode

/ cara / pendekatan, sebagai berikut :

1) Pendekatan Produksi adalah PDRB yang disusun melalui

pendekatan produksi menjelaskan bagaimana PDRB dihasilkan

oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah atau

merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang

dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah

dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDRB ini

disebut sebagai PDRB menurut sektor atau biasa disebut pula

sebagai PDRB ditinjau dari sisi penyediaan (supply side).

2) Pendekatan Pengeluaran atau Penggunaan atau Belanja adalah

PDRB yang disusun melalui pendekatan pengeluaran yang

menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah digunakan atau

dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di

dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah.

PDRB ini disebut sebagai PDRB menurut penggunaan atau PDRB

menurut pengeluaran (Gross Regional Domestic Product by

Expenditure), atau biasa juga disebut sebagai PDRB yang ditinjau

dari sisi permintaan (demand side).


commit to user

13

3) Pendekatan pendapatan, merupakan pendekatan yang dilakukan

dengan menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-

faktor produksi, yang meliputi :

a) Upah gaji merupakan balas jasa faktor produksi tenaga kerja.

b) Sewa tanah merupakan balas jasa faktor produksi tanah.

c) Bunga modal balas jasa faktor produksi modal.

d) Keuntungan balas jasa faktor produksi skill atau wiraswata.

4) Metode alokasi, model pendekatan ini digunakan karena dengan

data yang tersedia tidak memungkinkan untuk mengadakan

perhitungan pendapatan regional dengan metode langsung.

d. Cara Penyajian PDRB

Adapun cara penyajian PDRB tersebut dapat dilakukan dengan :

1) PDRB atas harga berlaku, yakni semua agregat pendapatan dinilai

atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik

pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian

komponen nilai PDRB. Jadi, PDRB atas harga berlaku

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga

2) PDRB atas harga konstan, yaitu semua agregat pendapatan dinilai

atas dasar harga tetap, perkembangan agregat pendapatan dari tahun

ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi rill, bukan

karena kenaikan harga atau inflasi. Jadi, PDRB harga konstan

menunjukkan nilai tambah dan jasa yang dihitung menggunakan

harga pada tahun tertentu sebagai dasar perhitungan.


commit to user

14

e. Perubahan Tahun Dasar PDRB

Teknologi dan perekonomian tiap tahun senantiasa mengalami

perkembangan dan berakibat pada perubahan struktur ekonomi secara

terus menerus. Perkembangan ekonomi dunia yang diwarnai dengan

adanya globalisasi berpengaruh terhadap perekonomian regional /

domestik. Terjadinya krisis perekonomian suatu kawasan akan

berdampak adanya perubahan struktur ekonomi sehingga penggunaan

tahun dasar dibawah tahun 2000 tidak representatif lagi digunakan

sebagai tahun dasar perhitungan PDRB.

Berdasarkan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

menyatakan bahwa estimasi PDB / PDRB atas dasar konstan harus

dimuktakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun refrensi

yang berakhiran 0-5. Hal ini dimaksudkan agar besaran angka-angka

PDB / PDRB dapat saling diperbandingkan antar negara, provinsi,

kabupaten dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja

perekonomian nasional atau wilayah.

Tahun dasar yang dianggap reprensentatif untuk mengukur laju

perekonomian adalah tahun dasar 2000. Hal ini dikarenakan tahun

tersebut dianggap relatif lebih stabil setelah krisis ekonomi dan politik

Indonesia tahun 1997. Cara penyamaan tahun dasar dapat dilakukan

dengan membandingkan nominal atau angka PDRB yang tertera pada

tahun dasar yang berbeda (1983, 1988, 1993) dengan PDRB tahun

dasar 2000.


commit to user

15

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian PAD

Pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah dana

yang diperoleh atau berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh

daerah. Dalam otonomi daerah pembangunan ekonomi suatu daerah

dilakukan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah karena hak atas

pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dan pembangunan

ekonomi di daerah, telah diserahkan secara otonom kepada Pemerintah

Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh

daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mulyanto, 2007:48).

Selain itu, PAD juga dapat diartikan sebagai pendapatan yang

bersumber dari pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat

dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha, baik milik

pemerintah atau swasta karena perolehan jasa yang diberikan

pemerintah daerah tersebut, maka daerah dapat melaksanakan

pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan

lainnya yang sah diatur dalam undang-undang.

b. Sumber-Sumber PAD

Menurut Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 33 Pasal 6 ayat 1-2

Tahun 2004, PAD bersumber dari :


commit to user

16

1) Pajak daerah

2) Retribusi daerah

3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

4) Lain-lain PAD yang sah, meliputi :

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

b) Jasa giro

c) Pendapatan bunga

d) Keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing

e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan

dan atau pengadaan barang / jasa oleh daerah

c. Hubungan PAD dengan PDRB

Pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal akan

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat, karena pemerintah sub nasional / pemerintah daerah akan

lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik

(Oates dalam Hadi Sasana, 2009:106). Berdasarkan UU No. 33 Pasal 5

ayat 2 Tahun 2004, salah satu sumber penerimaan yang digunakan

untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi

fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini berarti peningkatan

PAD sebenarnya merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi

(PDRB). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai

kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD.

Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak

berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan


commit to user

17

merugikan kondisi ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal

memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal / daerah.

Oleh karena itu, peningkatan PAD akan dapat menurunkan

pertumbuhan ekonomi (PDRB) di daerah tersebut.

4. Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Pasal 1 ayat 11

Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan pemberian bunga.

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula

dalam bahasa latin kredit berarti ”credere” artinya percaya. Maksud

dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si

penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan

dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit

merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban

untuk membayar sesuai jangka waktu (Kasmir, 2002:92-93).

Menurut Thomas Suyatno (1995), mengatakan bahwa kredit adalah

hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan

pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang,

karena penyerahan barang-barang sekarang.


commit to user

18

b. Tujuan dan Fungsi Kredit

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain (Kasmir,

2002:96-98):

1) Mencari keuntungan

2) Membantu usaha nasabah

3) Membantu pemerintah

Kemudian disamping tujuan di atas, suatu fasilitas kredit memiliki

fungsi sebagai berikut :

1) Untuk meningkatkan daya guna uang.

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang.

4) Meningkatkan peredaran barang.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi.

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional.

c. Hubungan Kredit dengan PDRB

Untuk mencapai kondisi perekonomian (PDRB) yang tinggi,

diperlukan sumber pembiayaan yang akan membiayai proses

pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Salah satu sumber

pembiayaan tersebut adalah perbankan. Keberadaan bank / perbankan

yang sehat merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat,

baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem.


commit to user

19

Bank sebagai lembaga kepercayaan mempunyai fungsi-fungsi yang

sangat diperlukan dalam perekonomian, seperti memperlancar

pembayaran, sarana dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fungsi

intermediasi. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan akan

menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang

umumnya digunakan untuk membantu proses produksi output (modal

usaha), investasi dan konsumsi. Semakin besar nilai kredit yang

disalurkan kepada masyarakat, maka semakin meningkat nilai

pertumbuhan ekonomi (PDRB) di daerah tersebut karena proses

produksi barang dan jasa yang baik dan lancar akan mengakibatkan

tingkat kesejahteraan penduduknya merata.

5. Tabungan

a. Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Pasal 1 ayat 9 Tahun

1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau alat lainnya yang

dipersamakan dengan itu. Selain itu, tabungan dapat didefinisikan

sebagai simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

b. Hubungan Tabungan dengan PDRB

Tabungan merupakan salah satu jenis pembiayaan dalam negeri.

Tabungan dihimpun dan diciptakan dengan cara menghemat atau

menekan konsumsi, baik dari sektor pemerintah, swasta dan


commit to user

20

masyarakat. Teori Rostow menjelaskan bahwa salah satu cara untuk

mempercepat kondisi / pertumbuhan ekonomi yang baik adalah dengan

memperkuat tabungan nasional. Teori ini diperjelas lagi dengan teori

Harrod-Domar yang menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB /

PDRB yang ditabung akan menambah capital stock sehingga

meningkatkan perekonomian. Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa

tingkat tabungan dan capital stock yang tinggi akan meningkatkan

kondisi / pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa studi empiris

menunjukkan hasil yang berbeda antara negara-negara di Eropa Timur

dan di Afrika. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang

mempengaruhi kondisi ekonomi, seperti kualitas SDM dan

infrastruktur pendukung lainnya.

Sejalan dengan hal itu, model Solow menunjukkan bahwa tingkat

tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal pada

kondisi steady-state. Dengan kata lain, jika tingkat tabungan tinggi,

maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar

dan tingkat output yang tinggi, serta sebaliknya. Dasar dari model

Solow inilah yang kemudian banyak dikaitkan dengan kebijakan fiskal.

Defisit anggaran yang terus menerus dapat mengurangi tingkat

tabungan nasional dan menyusutkan kemampuan berinvestasi.

Konsekuensinya dalam jangka panjang, yakni rendahnya persediaan

modal dan pendapatan nasional.

Dalam kaitannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, menurut

Solow, tingkat tabungan yang lebih tinggi hanya akan meningkatkan


commit to user

21

pertumbuhan untuk sementara waktu sampai perekonomian mencapai

kondisi steady-state baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jika

perekonomian mempertahankan tingkat tabungan yang tinggi, maka

hal itu hanya akan mempertahankan persediaan modal yang besar dan

tingkat output yang tinggi tanpa mempertahankan tingkat pertumbuhan

yang tinggi.

6. Belanja Daerah / Pengeluaran Pemerintah Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah / Pengeluaran Pemerintah Daerah

Belanja daerah / pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan

yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan terutama untuk

kepentingan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 33 Pasal 1 ayat

14 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, pengertian belanja daerah adalah kewajiban

pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Hubungan Belanja Daerah / Pengeluaran Pemerintah Daerah

dengan PDRB

Salah satu komponen dalam permintaan agregat (aggregate

demand / AD) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan

bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat, maka AD akan

meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah di negara

sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor

swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas

sehingga peranan pemerintah sangat penting. Peningkatan AD berarti


commit to user

22

terjadi pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi diukur

dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka peningkatan

PDRB berarti peningkatan pendapatan.

Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2004:92) bahwa

ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari

setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah (1) akumulasi modal yang

meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada

tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumberdaya manusia; (2)

pertumbuhan penduduk; dan (3) kemajuan teknologi. Dalam hal ini

pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal untuk

membiayai pembangunan diberbagai bidang seperti sarana dan

prasarana publik. Adanya berbagai fasilitas publik yang memadai, akan

mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan /

kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat yang tinggi mengakibatkan kemampuan

masyarakat untuk membayar pajak juga naik. Sebagaimana diketahui

bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang

digunakan untuk membiayai pembangunan, maka peningkatan pajak

berarti peningkatan pengeluaran pemerintah. Keadaan ini membuat

suatu siklus yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Kenaikan

pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan

ekonomi (PDRB) dan kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan

meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah untuk membiayai

pembangunan, baik di pusat maupun daerah.


commit to user

23

7. Kepadatan Penduduk

a. Pengertian Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah

yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi

satu sama lain secara terus menerus / kontinu. Dalam sosiologi,

penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi

dan ruang tertentu. Penduduk suatu negara atau daerah bisa

didefinisikan menjadi dua:

1) Orang yang tinggal di daerah tersebut.

2) Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.

Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal

di daerah tersebut. Kepadatan penduduk merupakan rasio jumlah

penduduk suatu wilayah dengan luas wilayah dalam satu tahun.

b. Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap PDRB

Kebijakan tentang penduduk yang ditinjau berdasarkan penelitian

empiris, menyatakan bahwa jumlah penduduk yang tinggi bukan

merupakan penyebab utama timbulnya masalah pengangguran,

kemiskinan, dan malnutrisi. Namun, penduduk menjadi faktor yang

memperburuk masalah tersebut, sehingga harus sejalan dengan

kebijakan lain / faktor lain untuk memperbaiki masalah tersebut.

Menurut Ira Setiati (1996) penduduk merupakan salah satu faktor

yang signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan

bahwa jumlah penduduk dan kepadatan penduduk memberikan


commit to user

24

kontribusi berupa skala ekonomis yang meningkatkan efisiensi sektor

pemerintah / berpengaruh secara statistik terhadap output riil dalam hal

ini PDRB menurut harga konstan dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Ini berarti dengan adanya kepadatan penduduk yang tinggi,

maka mampu menambah pendapatan regional daerah sehingga

kegiatan ekonomi akan berlangsung secara baik (terjadi kenaikan

PDRB). Jika kebijakan terhadap penduduk sejalan dengan kebijakan di

dalam suatu daerah / wilayah.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung

penelitian yang akan dilakukan ini, antara lain :

1. Adearman Purba (2006) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor

yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun”.

Berdasarkan hasil estimasi dengan metode OLS menunjukkan bahwa

pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin berpengaruh negatif dan

positif, tetapi kedua variabel tersebut tidak memberikan pengaruh yang

berarti secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Simalungun. Sedangkan, jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi

tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan secara statistik

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun dengan tingkat

kepercayaan yang berbeda. Dengan demikian selama kurun waktu 1976-

2003, pengeluaran pemerintah di Kabupaten Simalungun, baik

pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin belum memberikan


commit to user

25

dampak yang berarti dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi

di Kabupaten Simalungun.

2. Daslan Simanjuntak (2006) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten

Labuhan Batu”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) nilai

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9957 berarti secara keseluruhan

variabel bebas dalam persamaan tersebut yakni PAD, DAU, dan

pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya {PDRB(-1)} cukup mampu

menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Labuhan

Batu sebesar 99,57% selama kurun waktu penelitian, sedangkan sisanya

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan tersebut.

2) variabel bebas tersebut secara simultan memberikan pengaruh yang

cukup signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99%. 3) bila

dianalisis secara parsial, keseluruhan dari masing-masing variabel tersebut

juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu, di mana variabel PAD memberikan

pengaruh yang positif sebesar 0,0785 dan signifikan pada tingkat

kepercayaan 90%.

3. Junawi Hartasi Saragih (2009) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (Studi Komparatif :

Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat)”. Berdasarkan hasil

estimasi data time series dengan model OLS menunjukkan bahwa

pengeluaran pemerintah daerah, tingkat pendidikan, dan total nilai tambah


commit to user

26

industri mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat.

4. Yunan (2009) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. Berdasarkan hasil

penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kredit perbankan, nilai

ekspor, pengeluaran pemerintah dan jumlah tenaga kerja berpengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tingkat

kepercayaan 99 persen atau α = 1%, dengan nilai koefisien determinasi

(R2) sebesar 98,46 persen. Secara parsial, hasil analisis menunjukkan

bahwa kredit perbankan, pengeluaran pemerintah dan jumlah tenaga kerja

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Indonesia. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan

semakin meningkat secara signifikan dengan meningkatnya kredit

perbankan, pengeluaran pemerintah dan jumlah tenaga kerja. Sedangkan

nilai ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Indonesia.

C. Kerangka Pemikiran

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah otonom yang juga

sedang mengalami proses pembangunan ekonomi. Pencapaian hasil-hasil

pembangunan di Provinsi Jawa Tengah tersebut sangat dipengaruhi oleh

keberadaan kabupaten / kota yang berada pada wilayah provinsi tersebut

termasuk sumberdaya yang dimilikinya. Untuk dapat menganalisis kondisi

perekonomian kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah, kita dapat melihat


commit to user

27

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan / pertumbuhan PDRB,

antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), kredit, tabungan, belanja daerah

dan kepadatan penduduk.

Berdasarkan data pada tabel I.1 dan I.2, diketahui kondisi perekonomian

Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2005-2009, jika dilihat dari nilai

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita masih tergolong

tertinggal bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Jawa. Selain itu,

bila dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya mengalami fluktuasi selama

kurun waktu tersebut, terutama pada tahun 2009, nilai laju pertumbuhannya

mengalami penurunan yang sangat drastis dari 5,46 persen di tahun 2008

menjadi 4,71 persen sebagai dampak krisis global yang melanda dunia.

Dari kondisi tersebut, kemudian diimplementasikan sehingga dapat

ditentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah penarikan dan

pengalokasian PAD, kredit, dan tabungan sebagai sumber pendapatan daerah

untuk membiayai pembangunan dan realisasi belanja daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pembangunan sarana dan

prasana publik serta masalah kepadatan penduduk, dan juga masalah-masalah

lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Dari uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran mengenai

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi PDRB Kabupaten /

Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009” sebagai berikut:


commit to user

28

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kondisi PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa

Tengah tahun 2009.

2. Diduga variabel kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi

PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.

3. Diduga variabel tabungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kondisi PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.

4. Diduga variabel belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kondisi PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.

5. Diduga variabel kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kondisi PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun

2009.

PAD Kredit Tabungan

PDRB Kabupaten / Kota di Jawa Tengah

Belanja Daerah

Kepadatan Penduduk


commit to user

29

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian / Desain Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi kondisi PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun

2009. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kredit,

Tabungan, Belanja Daerah dan Kepadatan Penduduk terhadap kondisi PDRB


B. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009, jenis

data yang diperlukan adalah data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan

sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari lembaga terkait

seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan sumber-sumber

referensi studi kepustakaan seperti jurnal, artikel, surat kabar, majalah, buku

ataupun situs website yang mendukung.

Data sekunder yang digunakan adalah data cross section yaitu berupa 35

kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga terdapat 35 observasi.

Pemilihan tahun ini disebabkan karena perekonomian pada tahun 2009 terjadi

krisis global dunia yang dampaknya sedikit banyak dirasakan sampai di

Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah sehingga penelitian pada tahun


commit to user

30

tersebut menarik untuk diamati dengan data-data yang tersedia pada tahun

tersebut. Secara umum data-data dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi

Badan Pusat Statistik Provinsi, khususnya Provinsi Jawa Tengah, Statistik

Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, publikasi Badan Pusat Statistik

Indonesia dan instansi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel - variabel yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

1. PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah

Dalam penelitian ini PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah

merupakan variabel dependen. PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa

Tengah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tanpa migas menurut

harga konstan tahun 2000 yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan

daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah melalui

pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan PAD

yang sah lainnya. PAD tersebut merupakan realisasi PAD menurut

kabupaten / kota di Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan ribu

rupiah.

3. Kredit

Kredit tersebut merupakan posisi kredit rupiah dan valuta asing pada bank

umum menurut kabupaten / kota di Jawa Tengah berdasarkan lokasi


commit to user

31

proyek untuk membantu proses pembangunan / produksi output dalam

suatu daerah yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.

4. Tabungan

Tabungan tersebut merupakan posisi tabungan menurut kabupaten / kota di

Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah.

5. Belanja Daerah

Belanja daerah tersebut merupakan realisasi belanja daerah menurut

kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan dalam satuan ribu

rupiah.


Kepadatan penduduk merupakan banyaknya penduduk per km2 menurut

kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan

jiwa / km2. Rumus perhitungan kepadatan penduduk :

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan

catatan-catatan / data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan

dilakukan yang bersumber dari instansi atau lembaga terkait. Data yang akan

dikumpulkan diperoleh dari jurnal, buku-buku literatur, Badan Pusat Statistik

(BPS) Provinsi Jawa Tengah, maupun publikasi lainnya.

Kepadatan Penduduk = Jumlah Penduduk suatu wilayah (jiwa) Luas wilayah (km2)


commit to user

32

E. Alat Analisis Data / Metode Analisis Data

Untuk menganalisis dan menguji pengaruh variabel independen (PAD,

Kredit, Tabungan, Belanja Daerah dan Kepadatan Penduduk) terhadap

variabel dependennya (PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah)

digunakan model regresi dengan menggunakan fungsi Regresi Linear

Berganda melalui perhitungan program Eviews 3.0, yaitu analisis peramalan

yang menggunakan lebih dari 1 variabel bebas, dengan metode Ordinary Least

Square (OLS). Model yang digunakan adalah sebagai berikut :

PDRB = ieKPBDTABKRDTPAD ++++++ 543210 bbbbbb

Dimana :

PDRB = PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KRDT = Kredit

TAB = Tabungan

BD = Belanja Daerah

KP = Kepadatan Penduduk

51 bb - = Koefisien regresi

0b = Konstanta

ei = Variabel Pengganggu

Selain menganalisis hubungan variabel dependen dengan variabel

independen, maka akan diadakan pengujian terhadap hipotesis. Teori

pengujian hipotesis berkenaan dengan pengembangan aturan atau prosedur

untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis. Hal ini

dilakukan dengan menggunakan uji statistik.


commit to user

33

Uji Statistik

Proses analisa yang akan dilakukan melalui pengujian variabel-variabel

independen yang meliputi uji t (uji individu), uji F (uji bersama-sama), dan uji

R2 (uji koefisien determinasi).

a. Uji t

Uji t ini merupakan pengujian variabel-variabel independen secara

individu, dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-

masing variabel independen dalam mempengaruhi perubahan variabel

dependen, dengan beranggapan variabel independen lain tetap atau

konstan. Langkah-langkah pengujian t test adalah sebagai berikut :

1) Menentukan Hipotesisnya

a) Ho : β1 = 0

Berarti koefisien regresi tidak signifikan pada tingkat α atau suatu

variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen.

b) Ha : β1 ¹ 0

Berarti koefisien regresi signifikan pada tingkat α atau suatu

variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel

dependen.

2) Melakukan penghitungan nilai t sebagai berikut:

a) Nilai t tabel = t α/2;N – K .............................................................(1.1)

Keterangan:

a = derajat signifikansi (α = 5%)

N = jumlah sampel (banyaknya observasi)


commit to user

34

Ho ditolak

Ho diterima

- KN;t 2α - KN;t 2α -

Ho ditolak

K = banyaknya parameter

b) Nilai t hitung = ( )i

i

Se bb

..................................................................(1.2)

Keterangan:

bi = koefisien regresi

Se (bi) = standard error koefisien regresi

3) Kriteria pengujian

Gambar III.1 Daerah Kritis Uji t

4) Kesimpulan

a) Apabila nilai -t tabel < t hitung < t tabel atau probabilitasnya lebih besar

dari 5%, maka Ho diterima. Artinya koefisien regresi tidak

signifikan pada tingkat α atau suatu variabel independen secara

individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b) Apabila nilai t hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel atau

probabilitasnya kurang dari 5%, maka Ho ditolak. Artinya koefisien

regresi signifikan pada tingkat α atau suatu variabel independen

secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.


commit to user

35

b. Uji F

Uji F ini merupakan pengujian bersama-sama variabel independen

yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara

bersama-sama terhadap variabel dependen secara signifikan. Langkah-

langkah pengujian adalah sebagai berikut :

1) Menentukan Hipotesis

a) H0 : b1 = b2 = b3 = β4 = β5 = 0

Berarti semua koefisien regresi secara bersama-sama tidak

signifikan pada tingkat α atau semua variabel independen secara

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b) Ha : b1 ¹ b2 ¹ b3 ¹ β4 ¹ β5 ¹ 0

Berarti semua koefisien regresi secara bersama-sama signifikan

pada tingkat α atau semua variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

2) Melakukan penghitungan nilai F sebagai berikut:

a) Nilai F tabel = F α;K-1;N-K. ..............................................................(1.3)

Keterangan:

α = derajat signifikansi (α = 5%)

N = jumlah sampel/data

K = banyaknya parameter

b) Nilai F hitung = ( )

( )( )KN.R1

1KR2

2

---

..................................................(1.4)

Keterangan:

2R = koefisien determinan


commit to user

36

Ho diterima Ho ditolak

F (a; K-1; N-K)

N = jumlah observasi atau sampel

K = banyaknya variabel

3) Kriteria pengujian

Gambar III.2 Daerah Kritis Uji F

4) Kesimpulan

a) Apabila nilai F hitung < F tabel atau probabilitasnya kurang dari 5%,

maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya Berarti semua koefisien

regresi secara bersama-sama tidak signifikan pada tingkat α atau

semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh

terhadap variabel dependen.

b) Apabila nilai F hitung > F tabel atau probabilitasnya lebih dari 5%,

maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya Berarti semua koefisien

regresi secara bersama-sama signifikan pada tingkat α atau semua

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap

variabel dependen.

c. Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Nilai R2 untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen

dapat dijelaskan oleh variabel independen. Uji ini bertujuan untuk

mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, yang

ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R2) antara nol dan satu

(0 < R2 < 1). Jika koefisien determinasi (R2) mendekati 0, artinya variabel


commit to user

37

independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen, sedangkan jika

koefisien determinasi mendekati 1, artinya variabel independen dapat

menjelaskan dengan baik variabel dependennya, atau dengan kata lain

model dikatakan lebih baik apabila koefisien determinasinya mendekati

nilai 1.

Uji Asumsi Klasik

Dalam regresi linier klasik terdapat faktor pengganggu, model yang baik

mengharapkan faktor-faktor pengganggu tidak muncul. Untuk mengetahui ada

tidaknya faktor pengganggu dalam suatu model, maka digunakan pengujian

asumsi klasik terhadap model tersebut. Uji asumsi klasik yang digunakan

adalah :

a. Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana terdapatnya lebih

dari satu hubungan linear pasti di antara beberapa atau semua variabel

independen dari model regresi (Gujarati, 1995: 157). Salah satu asumsi

model klasik yang menjelaskan ada tidaknya hubungan antara beberapa

atau semua variabel dalam model regresi. Jika dalam model terdapat

multikolinearitas, maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang

besar sehingga koefisien tidak dapat diukur dengan ketepatan tinggi.

Salah satu metode untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas

adalah menggunakan pengujian dengan metode pendekatan Koutsoyiannis.

Metode yang dikembangkan oleh Koutsoyiannis ini menggunakan cara

coba-coba dalam memasukkan variabel bebas. Berdasarkan hasil coba-

coba tersebut, selanjutnya suatu variabel bebas akan diklasifikasikan dalam


commit to user

38

3 macam, yaitu 1) suatu variabel bebas dikatakan berguna, 2) suatu

variabel bebas dikatakan tidak berguna, dan 3) suatu variabel bebas

dikatakan merusak (Siti Aisyah, 2007: 109). Selain itu, untuk mendeteksi

ada tidaknya masalah multikolinearitas, cara pengujiannya tidak jauh

berbeda dengan metode Klein, yaitu dengan membandingkan antara nilai

koefisien korelasi pada regresi dengan masing-masing variabel bebas /

variabel independen (r2) dengan nilai koefisien determinasi pada regresi

awal (R2). Jika R2 < r2, maka terjadi masalah multikolinearitas dalam

model atau suatu variabel bebas tidak layak / berguna untuk dimasukkan

ke dalam model, sedangkan jika nilai R2 > r2, maka tidak terjadi masalah

multikolinearitas atau suatu variabel bebas memang layak / berguna untuk

dimasukkan ke dalam model.

b. Heteroskedastisitas

Asumsi dari model regresi linier klasik adalah kesalahan pengganggu

mempunyai varians yang sama (Gujarati, 1995:177). Apabila asumsi

tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi masalah heteroskedastisitas

yaitu suatu keadaan dimana varians dari kesalahan pengganggu tidak sama

untuk semua nilai variabel bebas.

Salah satu cara pengujian masalah heteroskedastisitas adalah

menggunakan uji LM ARCH. Uji ARCH biasanya digunakan untuk

menguji masalah heteroskedastisitas ketika ada perubahan struktur, misal

perubahan struktur ekonomi (Siti Aisyah, 2007:106). Metode ini dilakukan

dengan meregresi semua variabel bebas dalam persamaan regresi linier

berganda tersebut dan variabel lag t dari nilai residual regresi linier


commit to user

39

berganda. Kriteria pengujiannya, yaitu membandingkan χ2 hitung (obs*R²)

dengan χ2 tabel. Jika obs*R² > χ2 tabel, maka ada masalah

heteroskedastisitas. Sebaliknya, bila obs*R² < χ2 tabel, maka tidak ada

masalah heteroskedastisitas.

c. Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan variabel

pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan

pengganggu periode lain. Salah satu pengujian yang umum digunakan

untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Breusch-

Godfrey (B-G test). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (Siti

Aisyah, 2007:103-104) :

1) Estimasi persamaan regresi dengan OLS (Ordinary Least Square),

dapatkan nilai residualnya (ut).

2) Regresi ut terhadap variabel bebas dan ut-i.....ut-p

3) Hitung (n-p)R2 ~ χ2. Jika lebih besar dari nilai tabel chi-square dengan

df p, menolak hipotesa bahwa setidaknya ada satu koefisien

autokorelasi yang berbeda dengan 0.

Apabila dari hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai probabilitas

lebih besar dari 5%, maka hipotesa yang menyatakan pada model tidak

terdapat autokorelasi tidak ditolak.


commit to user

40

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

1. Keadaan Geografis

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa yang terletak di

antara 5° 40' sampai 8° 30' lintang selatan dan antara 108° 30' sampai 111°

30' bujur timur. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari

utara ke selatan 226 km (tidak termasuk Kepulauan Karimunjawa).

Provinsi Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di Kota Semarang,

secara administratif sampai dengan tahun 2009 terbagi dalam 35 kabupaten

/ kota, terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan 573 kecamatan yang

meliputi 7.807 desa dan 767 kelurahan. Provinsi Jawa Tengah secara

administratif berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur

Sebelah Selatan : Propinsi DIY dan Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Propinsi Jawa Barat

Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2009 berkisar antara 24,5oC

sampai dengan 28,2oC. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar

32.544,12 km2 (3.254.412 hektar) dan 1,72 persen dari total luas daratan di

Indonesia, di mana luas dari 35 kabupaten / kota dapat dijelaskan pada

tabel IV.1 berikut ini :


commit to user

41

Tabel IV.1 Luas Daerah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

No Kabupaten / Kota Luas Daerah (km2) Persentase 1 Kab. Cilacap 2.138,51 6,57 2 Kab. Grobogan 1.975,85 6,07 3 Kab. Wonogiri 1.822,37 5,60 4 Kab. Blora 1.794,40 5,51 5 Kab. Brebes 1.657,73 5,09 6 Kab. Pati 1.491,20 4,58 7 Kab. Banyumas 1.327,59 4,08 8 Kab. Kebumen 1.282,74 3,94 9 Kab. Magelang 1.085,73 3,34 10 Kab. Banjarnegara 1.069,74 3,29 11 Kab. Purworejo 1.034,82 3,18 12 Kab. Boyolali 1.015,07 3,12 13 Kab. Rembang 1.014,10 3,12 14 Kab. Pemalang 1.011,90 3,11 15 Kab. Jepara 1.004,16 3,09 16 Kab. Kendal 1.002,27 3,08 17 Kab. Wonosobo 984,68 3,03 18 Kab. Semarang 946,86 2,91 19 Kab. Sragen 946,49 2,91 20 Kab. Demak 897,43 2,76 21 Kab. Tegal 879,70 2,70 22 Kab. Temanggung 870,23 2,67 23 Kab. Pekalongan 836,13 2,57 24 Kab. Batang 788,95 2,42 25 Kab. Purbalingga 777,65 2,39 26 Kab. Karanganyar 772,20 2,37 27 Kab. Klaten 655,56 2,01 28 Kab. Sukoharjo 466,66 1,43 29 Kab. Kudus 425,17 1,31 30 Kota Semarang 373,67 1,15 31 Kota Salatiga 52,96 0,16 32 Kota Pekalongan 44,96 0,14 33 Kota Surakarta 44,03 0,14 34 Kota Tegal 34,49 0,11 35 Kota Magelang 18,12 0,06

Total 32.544,12 100,00 Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka 2009

Berdasarkan tabel IV.1 diketahui bahwa Kabupaten Cilacap merupakan

kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.138,51 km2

(6,57% dari luas Jawa Tengah), sedang kota terluas adalah Kota Semarang


commit to user

42

dengan luas 373,67 km2 (1,15% dari luas Jawa Tengah) sedang kota

tersempit adalah kota Magelang dengan luas 18,12 km2 (0,06% dari luas

Jawa Tengah).

2. Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga

konstan 2000 dan laju pertumbuhannya menurut sektor ekonomi

sebagaimana disajikan pada tabel IV.2 berikut :

Tabel IV.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar

Harga Konstan 2000 (Jutaan Rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (%) Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009

No Sektor Ekonomi

2006 % 2007 % 2008 % 2009 %

1 Pertanian 31.002.199,11 3,60 31.862.697,60 2,78 33.484.068,44 5,09 34.949.138,35 4,38

2 Pertambangan dan Galian

1.678.299,61 15,41 1.782.886,65 6,23 1.851.189,43 3,83 1.952.866,70 5,49

3 Industri Pengolahan

48.189.134,86 4,52 50.870.785,69 5,56 53.158.962,88 4,50 54.137.598,53 1,84

4 Listrik, Gas dan Air Bersih

1.256.430,34 6,49 1.340.845,17 6,72 1.404.668,19 4,76 1.482.643,11 5,55

5 Bangunan 8.446.566,35 6,10 9.055.728,78 7,21 9.647.593,00 6,54 10.300.647,63 6,77

6

Perdagang an, Hotel dan Restoran

31.816.441,85 5,85 33.898.013,93 6,54 35.626.196,01 5,10 37.766.356,61 6,01

7 Pengangkutan dan Komunikasi

7.451.506,22 6,63 8.052.597,04 8,07 8.657.881,95 7,52 9.260.445,65 6,96

8

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

5.399.608,70 6,55 5.767.341,21 6,81 6.218.053,96 7,81 6.701.533,13 7,78

9 Jasa-Jasa 15.442.467,71 7,89 16.479.357,71 6,71 17.741.755,98 7,66 19.134.037,85 7,85 PDRB 150.682.654,74 5,33 159.110.253,77 5,59 167.790.369,85 5,46 175.685.267,57 4,71

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2006-2009


commit to user

43

Dari tabel IV.2 terlihat bahwa dari tahun 2006 sampai tahun 2009

seluruh sektor ekonomi sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Dalam kurun waktu empat tahun, industri pengolahan merupakan sektor

yang menjadi andalan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini

ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan

selama tahun 2006 sampai tahun 2009 sebesar 4,1%. Sedangkan, sektor

pertanian merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah yaitu

sebesar 3,96%.

3. Keadaan Penduduk

Dalam proses pembangunan, penduduk memegang peranan penting

sebagai pelaku pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan

modal bagi kegiatan ekonomi karena penduduk merupakan tenaga kerja

yang akan menghasilkan output dalam pembangunan. Namun, jumlah

penduduk yang besar juga harus diimbangi dengan kualitas penduduk yang

tinggi karena bila jumlah penduduk besar, tetapi kualitasnya rendah akan

menjadi sumber masalah pembangunan yang harus diperhatikan dan

ditangani secara serius.

Penduduk Provinsi Jawa Tengah tersebar pada 35 kabupaten / kota di

Jawa Tengah. Dalam tabel IV.3 dapat diketahui jumlah penduduk masing-

masing kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu

tahun 2007-2009. Dari 29 kabupaten yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten

Brebes memiliki jumlah penduduk terbesar dengan jumlah penduduk

1.800.958 jiwa pada tahun 2009. Sedangkan dari 6 kota yang ada, Kota

Semarang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa


commit to user

44

Tengah sebesar 1.533.686 jiwa pada tahun 2009. Hal ini dikarenakan Kota

Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah yang merupakan pusat

aktivitas ekonomi sehingga penduduk Jawa Tengah tertarik untuk

melakukan aktivitas ekonomi di Kota Semarang dengan tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2009

Jumlah Penduduk (jiwa) No Kabupaten / Kota

2007 2008 2009 1 Kab. Brebes 1.775.939 1.788.687 1.800.958 2 Kab. Cilacap 1.623.176 1.626.795 1.629.908 3 Kab. Banyumas 1.495.981 1.503.262 1.510.102 4 Kota Semarang 1.488.645 1.511.236 1.533.686 5 Kab. Tegal 1.410.290 1.415.625 1.420.532 6 Kab. Pemalang 1.358.952 1.375.240 1.391.284 7 Kab. Grobogan 1.326.414 1.336.322 1.345.879 8 Kab. Kebumen 1.208.716 1.215.801 1.222.542 9 Kab. Pati 1.167.621 1.171.605 1.175.232 10 Kab. Magelang 1.161.278 1.170.894 1.180.217 11 Kab. Klaten 1.128.852 1.133.012 1.136.829 12 Kab. Jepara 1.073.631 1.090.839 1.107.973 13 Kab. Demak 1.025.388 1.034.286 1.042.932 14 Kab. Wonogiri 980.132 982.730 985.024 15 Kab. Kendal 938.115 952.011 965.808 16 Kab. Boyolali 932.698 938.469 943.978 17 Kab. Semarang 900.420 911.223 921.865 18 Kab. Banjarnegara 864.148 869.777 875.167 19 Kab. Sragen 857.844 860.509 862.910 20 Kab. Pekalongan 844.228 851.700 858.967 21 Kab. Blora 831.909 835.160 838.159 22 Kab. Purbalingga 821.870 828.125 834.164 23 Kab. Sukoharjo 819.621 826.699 833.575 24 Kab. Karanganyar 805.462 812.423 819.186 25 Kab. Kudus 774.838 786.269 797.617 26 Kab. Wonosobo 754.447 757.746 760.819 27 Kab. Purworejo 719.396 722.293 724.973 28 Kab. Temanggung 700.845 707.707 714.411 29 Kab. Batang 678.909 682.561 686.016 30 Kab. Rembang 572.879 575.640 578.232 31 Kota Surakarta 517.557 522.935 528.202 32 Kota Pekalongan 273.342 275.241 277.065


commit to user

45

33 Kota Tegal 239.860 240.502 241.070 34 Kota Salatiga 174.699 178.451 182.226 35 Kota Magelang 132.177 134.615 137.055

JUMLAH 32.380.279 32.626.390 32.864.563 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2007-2009

4. PDRB

Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu

wilayah pada periode tertentu adalah dengan melihat pertumbuhan PDRB

atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB

merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan

potensi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.

Pada gambar IV.1 dapat diketahui perkembangan PDRB menurut

kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun

2000 dalam kurun waktu tahun 2007-2009. Kota Semarang sebagai pusat

kegiatan ekonomi di Jawa Tengah memiliki nilai PDRB tertinggi yaitu

sebesar 20.057.621,85 juta rupiah pada tahun 2009. Sedangkan, Kabupaten

Cilacap merupakan kabupaten kedua yang memiliki nilai PDRB tinggi

sebesar 12.303.308,34 juta rupiah dan terbesar ketiga adalah Kabupaten

Kudus yaitu sebesar 12.125.681,79 juta rupiah. Hal ini dikarenakan di

Kabupaten Kudus terdapat banyak industri rokok, baik dalam skala besar

ataupun kecil yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB

Kabupaten Kudus. Kota Salatiga tercatat sebagai daerah yang memiliki

nilai PDRB terendah yaitu sebesar 869.452,99 juta rupiah. Hal ini

dikarenakan sumbangan sektor primer (pertanian dan penggalian)

proporsinya semakin menurun dari 5,63% pada tahun 2007 menjadi 5,58%

pada tahun 2008 dan sebesar 5,42% di tahun 2009.


commit to user

46

Gambar IV.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2007-2009

Sumber : Data sekunder diolah, 2011

5. PAD

Dalam otonomi daerah, setiap daerah diberikan wewenang untuk dapat

mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya secara mandiri dengan

tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik


commit to user

47

melalui pelayanan pemerintah dan masyarakat juga dapat mengontrol /

memantau kinerja pemerintah terutama dalam pendistribusian pendapatan

daerahnya untuk membiayai pembangunan ekonomi daerahnya yang

bersumber dari APBD, khususnya melalui PAD.

Gambar IV.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009



commit to user

48

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari

daerah itu sendiri dengan memberdayakan potensi daerah yang ada sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan gambar

IV.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang

memiliki PAD tertinggi sebesar 120.047.513 ribu rupiah, sedangkan kota

yang memiliki PAD tertinggi yaitu kota Semarang dengan nilai PAD

sebesar 306.112.423 ribu rupiah. Kota Magelang dan Kabupaten Batang

merupakan daerah yang memiliki nilai PAD terendah yaitu o ribu rupiah

dan 44.643.602 ribu rupiah.

6. Kredit

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan

dalam pembangunan karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, maka pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja akan

meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Untuk

mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan sumber

pembiayaan, salah satunya yaitu perbankan yang merupakan lembaga

intermediasi yang akan menyalurkan dana berupa kredit kepada

masyarakat.

Pada gambar IV.3 di bawah ini menunjukkan posisi kredit rupiah dan

valas bank umum menurut kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009. Dari 35 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah, Kota

Semarang memiliki nilai kredit tertinggi sebesar 22.740.290 juta rupiah.

Sedangkan, posisi tertinggi kedua ialah Kabupaten Kudus dengan nilai


commit to user

49

kredit sebesar 8.919.046 juta rupiah. Kabupaten Magelang merupakan

daerah dengan nilai kredit terendah sebesar 0 juta rupiah.

Gambar IV.3 Posisi Kredit Rupiah dan Valas Bank Umum Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009



commit to user

50

7. Tabungan

Dalam perekonomian suatu negara, tabungan merupakan salah satu

indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi suatu negara maupun daerah yang dilakukan untuk

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memerlukan dana yang

cukup besar. Namun di sisi lain, usaha pengerahan sumber dana dari dalam

negeri untuk membiayai pembangunan menghadapi kendala dalam

pembentukan modal yang bersumber dari penerimaan pemerintah, baik

melalui ekspor barang dan jasa ke luar negeri maupun pajak. Selain itu,

pinjaman luar negeri sebagai sumber dana dari luar negeri jumlahnya juga

terbatas. Oleh karena itu, diperlukan jumlah tabungan yang tinggi sebagai

sumber dana utama untuk membiayai pembangunan tersebut.

Tabungan dihimpun dan diciptakan dengan cara menghemat atau

menekan konsumsi, baik dari sektor pemerintah, swasta dan masyarakat.

Berdasarkan gambar IV.4 di bawah ini menunjukkan realisasi tabungan

menurut kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Dari 35

kabupaten / kota di Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki nilai / jumlah

tabungan tertinggi yaitu sebesar 10.998.696 juta rupiah. Tertinggi kedua

diduduki oleh Kota Surakarta yakni sebesar 5.209.355 juta rupiah.

Kabupaten Kudus merupakan daerah ketiga yang memiliki nilai / jumlah

tabungan yang tinggi sebesar 1.754.074 juta rupiah. Sedangkan, nilai /

jumlah tabungan terendah dimiliki oleh Kabupaten Magelang sebesar 0

juta rupiah.


commit to user

51

Gambar IV.4 Realisasi Tabungan Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009


8. Belanja Daerah

Salah satu ukuran indikator kebijakan fiskal daerah adalah belanja

daerah / pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah terdiri dari belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Belanja daerah adalah nilai pembelanjaan


commit to user

52

yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan terutama untuk

kepentingan masyarakat.

Gambar IV.5 Realisasi Belanja Daerah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009


Berdasarkan gambar IV.5 di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja

daerah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 cenderung


commit to user

53

stabil antara satu daerah dengan yang lainnya, dimana Kota Semarang

merupakan daerah yang memiliki belanja daerah tertinggi sebesar

1.505.502.336 ribu rupiah. Sedangkan, Kota Magelang dan Kabupaten

Banjarnegara merupakan daerah yang belum merealisasikan belanja

daerahnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai belanja daerah

yang dimiliki sebesar o ribu rupiah.


Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi akan menimbulkan

berbagai macam kegiatan ekonomi karena penduduk sebagai tenaga kerja

yang akan memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat,

yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan

ekonomi. Pada tabel IV.4 menjelaskan mengenai kepadatan penduduk

menurut kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.

Daerah perkotaan di Provinsi Jawa Tengah memiliki kepadatan

penduduk lebih tinggi dibandingkan di daerah kabupaten, dimana Kota

Surakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 11.996,41 jiwa /

km2. Kota Magelang merupakan daerah perkotaan yang memiliki

kepadatan penduduk tertinggi kedua sebesar 7.563,74 jiwa / km2,

sedangkan Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki

kepadatan penduduk sebesar 4.104,39 jiwa / km2. Hal ini menunjukkan

bahwa daerah perkotaan lebih mempunyai daya tarik dibandingkan di

kabupaten bagi para pencari kerja. Selain itu, daerah dengan kepadatan

penduduk yang tinggi, mampu menambah pendapatan regional daerah

dengan catatan, baik kualitas maupun keahlian penduduk dapat


commit to user

54

ditingkatkan, serta tingkat produksi bisa ditanggung oleh penduduk yang

bekerja secara efektif.

Tabel IV.4 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

No Kabupaten / Kota Luas

Daerah (km2)

Jumlah Penduduk

(jiwa)

Kepadatan Penduduk

(jiwa / km2) 1 Kab. Blora 1.794,40 838.159 467,10 2 Kab. Wonogiri 1.822,37 985.024 540,52 3 Kab. Rembang 1.014,10 578.232 570,19 4 Kab. Grobogan 1.975,85 1.345.879 681,16 5 Kab. Purworejo 1.034,82 724.973 700,58 6 Kab. Cilacap 2.138,51 1.629.908 762,17 7 Kab. Wonosobo 984,68 760.819 772,66 8 Kab. Pati 1.491,20 1.175.232 788,11 9 Kab. Banjarnegara 1.069,74 875.167 818,11 10 Kab. Temanggung 870,23 714.411 820,95 11 Kab. Batang 788,95 686.016 869,53 12 Kab. Sragen 946,49 862.910 911,69 13 Kab. Boyolali 1.015,07 943.978 929,96 14 Kab. Kebumen 1.282,74 1.222.542 953,07 15 Kab. Kendal 1.002,27 965.808 963,62 16 Kab. Semarang 946,86 921.865 973,60 17 Kab. Pekalongan 836,13 858.967 1.027,31 18 Kab. Karanganyar 772,20 819.186 1.060,85 19 Kab. Purbalingga 777,65 834.164 1.072,67 20 Kab. Brebes 1.657,73 1.800.958 1.086,40 21 Kab. Magelang 1.085,73 1.180.217 1.087,03 22 Kab. Jepara 1.004,16 1.107.973 1.103,38 23 Kab. Banyumas 1.327,59 1.510.102 1.137,48 24 Kab. Demak 897,43 1.042.932 1.162,13 25 Kab. Pemalang 1.011,90 1.391.284 1.374,92 26 Kab. Tegal 879,70 1.420.532 1.614,79 27 Kab. Klaten 655,56 1.136.829 1.734,13 28 Kab. Sukoharjo 466,66 833.575 1.786,26 29 Kab. Kudus 425,17 797.617 1.876,00 30 Kota Salatiga 52,96 182.226 3.440,82 31 Kota Semarang 373,67 1.533.686 4.104,39 32 Kota Pekalongan 44,96 277.065 6.162,48 33 Kota Tegal 34,49 241.070 6.989,56 34 Kota Magelang 18,12 137.055 7.563,74 35 Kota Surakarta 44,03 528.202 11.996,41

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2009


commit to user

55

B. Analisis Data

1. Pemilihan Bentuk Model Empirik (Uji MWD)

Pemilihan bentuk fungsi model empirik merupakan pertanyaan atau

masalah empirik (empirical question) yang sangat penting, hal ini karena

teori ekonomi tidak secara spesifik menunjukkan ataupun mengatakan

apakah sebaiknya bentuk fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam

bentuk linear ataukah log-linear atau bentuk fungsi lainnya (Siti Aisyah,

2007: 79-80). Metode yang digunakan untuk pemilihan bentuk fungsi

model empirik dalam penelitian ini ialah metode yang dikembangkan oleh

MacKinnon, White dan Davidson pada tahun 1983 yang lebih dikenal

dengan MWD test. Uji MWD ini dilakukan dengan membandingkan nilai

probabilitas Z1 dengan probabilitas Z2, dimana bila probabilitas Z1

signifikan secara statistik, maka kita menolak model linear dan menerima

model log-linear. Bila probabilitas Z2 signifikan secara statistik, maka kita

menolak model log-linear dan menerima model linear. Hasil uji MWD

dapat dilihat pada tabel IV.5 dan tabel IV.6 di bawah ini :

Tabel IV.5 Hasil Uji MWD untuk Model Linear dengan Z1

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Konstanta -2743623. 1550364. -1.769664 0.0890

PAD 0.023930 0.021099 1.134164 0.2675 KRDT 0.729663 0.751828 0.970518 0.3411 TAB -0.938729 0.664561 -1.412553 0.1701 BD 0.004716 0.003196 1.475714 0.1525 KP 132.1018 231.6434 0.570281 0.5736 Z1 -0.097776 1.156690 -0.084531 0.9333

R-squared 0.856144 Adjusted R-squared 0.821619 F-statistic 24.79755 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 1.801938 Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2012


commit to user

56

Tabel IV.6 Hasil Uji MWD untuk Model Log-Linear dengan Z2

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Konstanta -2.053812 2.663107 -0.771209 0.4478

LOG(PAD) -0.095959 0.220199 -0.435785 0.6667 LOG(KRDT) 0.401572 0.126191 3.182258 0.0039 LOG(TAB) 0.668554 0.264240 2.530100 0.0181 LOG(BD) 0.277727 0.086786 3.200119 0.0037 LOG(KP) -0.279404 0.110070 -2.538426 0.0177

Z2 -3.91E-07 1.63E-07 -2.408297 0.0237 R-squared 0.840934 Adjusted R-squared 0.802759 F-statistic 22.02798 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 1.552958 Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2012

Berdasarkan hasil uji MWD pada tabel IV.5 dan IV.6, diketahui bahwa

nilai probabilitas Z1 tidak signifikan secara statistik (0,9333 > 0,05),

sedangkan nilai probabilitas Z2 signifikan secara statistik (0,0237 < 0,05).

Hal ini berarti kita menolak model log-linear dan menerima /

menggunakan model linear dalam penelitian ini.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hipotesis dan menganalisis pengaruh variabel

independen yang meliputi PAD, Kredit, Tabungan, Belanja Daerah dan

Kepadatan Penduduk terhadap variabel dependennya yaitu PDRB

Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah, maka pada penelitian ini

menggunakan model persamaan regresi linear berganda biasa yang

dihitung dengan komputer melalui program Eviews 3.0 dengan metode

Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis regresi tersebut digambarkan

pada tabel IV.7 di bawah ini :


commit to user

57

Tabel IV.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Dependent Variable: PDRB Method: Least Squares Date: 10/13/11 Time: 08:11 Sample: 1 35 Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -907352.7 1146164. -0.791643 0.4350

PAD 0.022105 0.016033 1.378742 0.1785 KRDT 0.762409 0.214500 3.554350 0.0013 TAB -0.630071 0.598137 -1.053390 0.3009 BD 0.002838 0.001294 2.192554 0.0365 KP 29.53097 182.7254 0.161614 0.8727

R-squared 0.834569 Mean dependent var 4243227. Adjusted R-squared 0.806046 S.D. dependent var 3676307. S.E. of regression 1619053. Akaike info criterion 31.58739 Sum squared resid 7.60E+13 Schwarz criterion 31.85402 Log likelihood -546.7792 F-statistic 29.25987 Durbin-Watson stat 1.576793 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2011

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada tabel IV.7,

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

PDRB = -907352,7 + 0,022105 PAD + 0,762409 KRDT - 0,630071 TAB

+ 0,002838 BD + 29,53097 KP.

Dimana :

PDRB = PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.

PAD = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2009.

KRDT = Kredit Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.

TAB = Tabungan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun

2009.

BD = Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009.


commit to user

58

KP = Kepadatan Penduduk Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2009.

Besarnya pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel

dependennya ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi dari masing-masing

variabel independen tersebut. Jika variabel PAD, Kredit, Tabungan,

Belanja Daerah dan Kepadatan Penduduk bernilai 0, maka nilai PDRB

Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 = 907352,7.

Sedangkan, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai koefisien

regresi sebesar 0,022105 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 ribu rupiah

nilai PAD akan meningkatkan nilai PDRB sebesar 0,022105 juta rupiah.

Variabel Kredit (KRDT) dengan nilai koefisien regresi sebesar

0,762409 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah nilai KRDT

akan meningkatkan nilai PDRB sebesar 0,762409 juta rupiah. Sedangkan,

variabel Tabungan (TAB) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,630071

menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah nilai TAB akan

menurunkan nilai PDRB sebesar 0,630071 juta rupiah.

Variabel Belanja Daerah (BD) dengan nilai koefisien regresi sebesar

0,002838 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 ribu rupiah nilai BD akan

meningkatkan nilai PDRB sebesar 0,002838 juta rupiah. Sedangkan,

variabel Kepadatan Penduduk (KP) dengan nilai koefisien regresi sebesar

29,53097 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 jiwa / km2 nilai KP akan

meningkatkan nilai PDRB sebesar 29,53097 juta rupiah.


commit to user

59

3. Uji Statistik

a. Uji t

Uji t merupakan pengujian variabel-variabel independen secara

individu yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi perubahan

variabel dependen, dengan asumsi variabel independen lainnya dalam

keadaan tetap atau konstan.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistic (t hitung)

dengan nilai t tabel atau membandingkan nilai probabilitasnya dengan

derajat signifikansinya pada tingkat keyakinan 95% atau pada derajat

signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel

(t hitung > t tabel) atau nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5% (p < 0,05),

maka variabel independen secara individu berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen. Hasil uji t ini dapat dilihat pada tabel IV. 8

sebagai berikut :

Tabel IV.8 Hasil Uji t

Variabel t-statistic Probabilitas Kesimpulan PAD (PAD)

1,378742 0,1785 tidak signifikan pada α = 5%

Kredit (KRDT)

3,554350 0,0013 signifikan pada α = 5%

Tabungan (TAB)

-1,053390 0,3009 tidak signifikan pada α = 5%

Belanja Daerah (BD)


Kepadatan Penduduk (KP)

0,161614 0,8727 tidak signifikan pada α = 5%

Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2011


commit to user

60

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui program Eviews 3.0

yang dijelaskan pada tabel IV.8 tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1) Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada level signifikan untuk pengujian dua sisi (α/2) = 0,05/2 =

0,025 dengan derajat kebebasan (degree of freedom) yaitu df = (n-k)

= (35-6) = 29, diperoleh t tabel = 2,045 dan dari hasil regresi

berganda diperoleh nilai t-statistic (nilai t hitung) untuk variabel

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,378742 dengan

probabilitas 0,1785. Nilai t hitung < t tabel ini berarti bahwa secara

individual variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB kabupaten / kota di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 pada derajat signifikansi 5%.

2) Variabel Kredit (KRDT)


0,025 dengan derajat kebebasan (degree of freedom) yaitu df = (n-k)

= (35-6) = 29, diperoleh t tabel = 2,045 dan dari hasil regresi


Kredit (KRDT) sebesar 3,554350 dengan probabilitas 0,0013. Nilai

t hitung > t tabel ini berarti bahwa secara individual variabel Kredit

(KRDT) berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB kabupaten

/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 pada derajat signifikansi

5%.


commit to user

61

3) Variabel Tabungan (TAB)


0,025 dengan derajat kebebasan (degree of freedom) yaitu : df = (n-

k) = (35-6) = 29, diperoleh t tabel = 2,045 dan dari hasil regresi


Tabungan (TAB) sebesar -1,053390 dengan probabilitas 0,3009.

Nilai t hitung < t tabel ini berarti bahwa secara individual variabel

Tabungan (TAB) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel

PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 pada

derajat signifikansi 5%.

4) Variabel Belanja Daerah (BD)





Belanja Daerah (BD) sebesar 2,192554 dengan probabilitas 0,0365.

Nilai t hitung > t tabel ini berarti bahwa secara individual variabel

Belanja Daerah (BD) berpengaruh signifikan terhadap variabel

PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 pada

derajat signifikansi 5%.

5) Variabel Kepadatan Penduduk (KP)





commit to user

62


Kepadatan Penduduk (KP) sebesar 0,161614 dengan probabilitas

0,8727. Nilai t hitung < t tabel ini berarti bahwa secara individual

variabel Kepadatan Penduduk (KP) tidak berpengaruh signifikan

terhadap variabel PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2009 pada derajat signifikansi 5%.

b. Uji F

Uji F ini merupakan pengujian koefisien regresi variabel independen

secara bersama-sama yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh semua variabel bebas atau independen yang dimasukan

kedalam model regresi, memiliki pengaruh signifikan secara bersama-

sama terhadap variabel tidak bebas atau dependen.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistic (F hitung)

dengan nilai F tabel atau membandingkan nilai probabilitasnya dengan

derajat signifikansinya pada tingkat keyakinan 95% atau pada derajat

signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). Jika nilai F hitung lebih besar dari

nilai F tabel (F hitung > F tabel) atau nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5%

(p < 0,05), maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada

tabel IV.9 di bawah ini :


commit to user

63

Tabel IV.9 Hasil Uji F

Variabel F-statistic Probabilitas Kesimpulan PAD (PAD), Kredit (KRDT), Tabungan (TAB), Belanja Daerah (BD), dan Kepadatan Penduduk (KP)


Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2011

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui program Eviews 3.0

yang dijelaskan pada tabel IV.9 diperoleh F-statistic (nilai F hitung) untuk

semua variabel independen yaitu PAD, Kredit, Tabungan, Belanja

Daerah, dan Kepadatan Penduduk sebesar 29,25987 dengan probabilitas

0,000000 pada derajat signifikansi 5% dan dengan df (n-k, k-1) = df

(35-6, 6-1) = df (29,5), diperoleh F tabel = 2,55. Nilai F hitung > F tabel ini

berarti semua variabel bebas atau independen yaitu PAD, Kredit,

Tabungan, Belanja Daerah, dan Kepadatan Penduduk secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas atau

dependen yaitu PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun

2009 pada derajat signifikansi 5%.

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi

semua variabel independen. Koefisien determinasi (R2) yang digunakan

adalah R2 yang telah memperhitungkan jumlah variabel independen

dalam suatu model regresi atau R2 yang telah disesuaikan (adjusted R2).


commit to user

64

Berdasarkan hasil pengolahan data atau analisis regresi linear

berganda pada tabel IV.7 diperoleh nilai adjusted R2 sebesar 0,806046.

Hal ini berarti 80,60% variabel dependen yakni PDRB kabupaten / kota

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 dapat dijelaskan oleh variabel

independen yakni PAD, Kredit, Tabungan, Belanja Daerah, dan

Kepadatan Penduduk. Sedangkan sisanya 19,40% dipengaruhi oleh

variabel lain diluar model regresi tersebut.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya

hubungan / korelasi antara beberapa atau semua variabel bebas dalam

model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam

model regresi, dilakukan pengujian melalui metode pendekatan

Koutsoyiannis dengan cara membandingkan antara nilai koefisien

korelasi pada regresi dengan masing-masing variabel bebas (r2) dengan

nilai koefisien determinasi pada regresi awal (R2). Jika R2 < r2, maka

terjadi masalah multikolinearitas dalam model atau suatu variabel bebas

tidak layak / berguna untuk dimasukkan ke dalam model, sedangkan

jika nilai R2 > r2, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas atau

suatu variabel bebas memang layak / berguna untuk dimasukkan ke

dalam model. Hasil uji multikolinearitas tersebut dapat dilihat pada

tabel IV.10 di bawah ini :


commit to user

65

Tabel IV.10 Hasil Uji Multikolinearitas Pendekatan Koutsoyiannis

Variabel r2 R2 Kesimpulan

PDRB C PAD 0,699584 0,834569 tidak terjadi masalah

multikolinieritas

PDRB C KRDT 0,749516 0,834569 tidak terjadi masalah

multikolinieritas

PDRB C TAB 0,580330 0,834569 tidak terjadi masalah

multikolinieritas

PDRB C BD 0,439651 0,834569 tidak terjadi masalah

multikolinieritas

PDRB C KP 0,000376 0,834569 tidak terjadi masalah

multikolinieritas Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2011

Berdasarkan tabel IV.10 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien

determinasi pada regresi awal (R2) menghasilkan nilai yang lebih besar

dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi pada regresi dengan

masing-masing variabel bebas (r2), sehingga dapat dikatakan bahwa

variabel-variabel bebas tersebut memang layak atau berguna untuk

dimasukkan ke dalam model. Hal ini ditunjukkan dengan korelasi pada

semua variabel yang menandakan tidak ada masalah multikolinieritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi pokok dari model regresi linear klasik adalah

kesalahan pengganggu mempunyai variansi yang sama. Apabila asumsi

tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah heteroskedastisitas

yaitu suatu keadaan dimana variansi dari kesalahan pengganggu tidak

sama untuk semua nilai variabel bebas. Untuk menguji ada tidaknya

masalah heteroskedastisitas dilakukan pengujian melalui metode uji LM

ARCH. Metode ini dilakukan dengan membandingkan nilai χ2 hitung

(obs*R2) dengan χ2 tabel pada df sesuai dengan jumlah regresor dan


commit to user

66

pada derajat signifikan yang dipakai. Jika obs*R2 > χ2 tabel, maka ada

masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, bila obs*R2 < χ2 tabel, maka

tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Tabel IV.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji LM ARCH) ARCH Test: F-statistic 0.091509 Probability 0.764225 Obs*R-squared 0.096951 Probability 0.755520 Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2011

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji LM ARCH

yang dijelaskan pada tabel IV.11, diketahui nilai obs*R2 sebesar

0,096951. Setelah itu, dengan menggunakan χ2 tabel pada α (derajat

signifikan) sebesar 5% dan df (jumlah regresor) sebesar 1, maka

diperoleh χ2 tabel sebesar 3,84146. Nilai Obs*R2 (0,096951) < χ2 tabel

(3,84146) menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat

masalah heterokedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini digunakan untuk melihat apakah di dalam model

regresi terjadi hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1)

/ untuk melihat korelasi antar variabel gangguan, sehingga penaksir

tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar.

Pada penelitian ini digunakan metode uji Breusch-Godfrey (B-G test)

untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Metode ini dilakukan

dengan membandingkan nilai χ2 hitung (obs*R2) dengan χ2 tabel pada

degree of freedom (df) sesuai dengan jumlah regresor dan pada derajat

signifikan yang dipakai atau membandingkan nilai probabilitasnya


commit to user

67

dengan derajat signifikan yang dipakai sebesar 5%. Jika nilai χ2 hitung

(Obs*R2) < χ2 tabel atau nilai probabilitasnya > 5%, berarti tidak

terdapat autokorelasi.

Tabel IV.12 Hasil Uji Autokorelasi (Uji Breusch-Godfrey / B-G test)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.173861 Probability 0.679883 Obs*R-squared 0.215985 Probability 0.642116 Sumber : Hasil Output Eviews 3.0, 2011

Berdasarkan hasil uji Breusch-Godfrey (B-G test) pada tabel IV.12,

diketahui nilai Obs*R2 sebesar 0,215985 dengan probabilitas sebesar

0,642116. Nilai probabilitas (0,642116) > 0,05 menunjukkan bahwa

dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi.

C. Interpretasi Ekonomi

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB Kabupaten

/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai positif sebesar 0,022105 dengan

probabilitasnya 0,1785 (tabel IV.7). Nilai probabilitas variabel Pendapatan

Asli Daerah (PAD) lebih besar dari derajat signifikansinya sebesar 5%

(0,1785 > 0,05) berarti variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak

berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa

Tengah tahun 2009. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang

menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh

signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun


commit to user

68

2009. Hal ini dapat dijelaskan secara teoritis bahwa pelaksanaan otonomi

daerah melalui desentralisasi fiskal dengan sumber dana berupa PAD

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah lebih efisien dalam

memproduksi dan menyediakan barang-barang publik yang dibutuhkan

oleh masyarakat. Namun, bila pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut

tidak dilakukan dengan baik sesuai standar teori desentralisasi atau terjadi

korupsi yang tinggi di tingkat daerah sehingga mengakibatkan realisasi

sumber dana pembangunan termasuk PAD berkurang / tidak merata, maka

peningkatan nilai PAD tidak dapat mendorong perekonomian bahkan

dapat menurunkan nilai PDRB di daerah tersebut.

2. Pengaruh Kredit terhadap PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa

Tengah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel kredit

(KRDT) bernilai positif sebesar 0,762409 dengan probabilitasnya 0,0013

(tabel IV.7). Nilai ini berarti variabel kredit (KRDT) mempunyai pengaruh

positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa

Tengah tahun 2009 pada tingkat signifikansi 5%. Jika nilai variabel kredit

(KRDT) bertambah 1 juta rupiah, maka nilai PDRB akan meningkat

sebesar 0,762409 juta rupiah dengan asumsi variabel bebas lainnya

konstan. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian, yang menyatakan

bahwa variabel kredit (KRDT) mempunyai hubungan / pengaruh yang


Tengah tahun 2009.


commit to user

69

Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh perbankan bertujuan untuk

membiayai sektor riil dan pembangunan daerah sehingga ketersediaan

dana yang tinggi untuk sektor riil dan pembangunan akan meningkatkan

aktivitas perekonomian. Hal ini berarti semakin besar nilai kredit yang

disalurkan kepada masyarakat akan menyebabkan aktivitas perekonomian

yang dilakukan oleh masyarakat meningkat, sehingga akan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi (PDRB) di daerah tersebut.

3. Pengaruh Tabungan terhadap PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi

Jawa Tengah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel tabungan

(TAB) bernilai negatif sebesar 0,630071 dengan probabilitasnya 0,3009

(tabel IV.7). Nilai probabilitas variabel tabungan (TAB) lebih besar dari

derajat signifikansinya sebesar 5% (0,3009 > 0,05), berarti variabel

tabungan (TAB) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten /

kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Hal ini tidak sesuai dengan

hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel tabungan (TAB)

berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa

Tengah tahun 2009. Hal ini dapat dijelaskan secara teoritis bahwa

tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari suku bunga yang berarti

pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih

terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk

konsumsi guna menambah jumlah tabungannya. Sedangkan, investasi

merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Semakin rendah tingkat suku

bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi akan tinggi.


commit to user

70

Sebaliknya, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan

masyarakat untuk melakukan investasi akan rendah karena seorang

pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan

yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat suku bunga yang

dibayar untuk dana investasi tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika tingkat suku bunga tinggi, maka

jumlah tabungan akan meningkat dan investasi akan menurun sehingga

nilai pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan rendah karena jumlah

pengeluaran investasi kecil / rendah untuk membiayai pembangunan

daerah. Namun, nilai tabungan yang tinggi dapat menaikkan nilai

pertumbuhan ekonomi (PDRB) apabila keinginan menabung masyarakat

sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi (tingkat

suku bunga seimbang), dimana kenaikan efisiensi produksi akan

mengakibatkan keuntungan yang diharapkan naik sehingga pada tingkat

upah yang sama pengusaha berusaha meminjam dana yang lebih besar

untuk membiayai investasinya (pengeluaran investasi naik). Oleh karena

itu, pengusaha bersedia membayar tingkat suku bunga yang lebih tinggi

yang mengakibatkan jumlah tabungan meningkat dan akhirnya

pertumbuhan ekonomi (PDRB) juga tinggi.

4. Pengaruh Belanja Daerah terhadap PDRB Kabupaten / Kota di

Provinsi Jawa Tengah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Belanja

Daerah (BD) bernilai positif sebesar 0,002838 dengan probabilitasnya

0,0365 (tabel IV.7). Nilai tersebut berarti variabel Belanja Daerah (BD)


commit to user

71

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten /

kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 pada tingkat signifikansi 5%.

Jika nilai variabel Belanja Daerah (BD) bertambah 1 ribu rupiah, maka

nilai PDRB akan meningkat sebesar 0,002838 juta rupiah dengan asumsi

variabel bebas lainnya konstan. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian,

yang menyatakan bahwa variabel Belanja Daerah (BD) mempunyai

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.

Belanja daerah merupakan salah satu komponen dalam permintaan

agregat, berarti jika pemerintah meningkatkan belanja daerah, maka

permintaannya juga meningkat. Permintaan yang tinggi akan

mengakibatkan kenaikan penawaran produsen sehingga pendapatan

pemerintah naik dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) daerah

juga meningkat karena pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar.

5. Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap PDRB Kabupaten / Kota di

Provinsi Jawa Tengah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel

Kepadatan Penduduk (KP) bernilai positif sebesar 29,53097 dengan

probabilitasnya 0,8727 (tabel IV.7). Nilai probabilitas variabel Kepadatan

Penduduk (KP) lebih besar dari derajat signifikansinya sebesar 5% (0,8727

> 0,05), berarti variabel Kepadatan Penduduk (KP) tidak berpengaruh

signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun

2009. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan

bahwa variabel Kepadatan Penduduk (KP) berpengaruh signifikan


commit to user

72

terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Hal

ini dapat dijelaskan secara teoritis bahwa kepadatan penduduk (jumlah

penduduk yang sangat tinggi) seringkali dijadikan sebagai sumber utama

timbulnya berbagai masalah seperti pengangguran dan kemiskinan.

Padahal, jumlah penduduk yang tinggi hanya merupakan faktor yang

memperburuk masalah tersebut apabila sarana dan prasarana yang dipakai

untuk menunjang kesejahteraan penduduk kurang memadai. Hal ini akan

menimbulkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang rendah. Namun, bila

suatu daerah mampu menyediakan barang dan jasa yang memadai sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki tenaga kerja / sumberdaya

manusia yang terampil dan ahli di bidangnya, maka dengan adanya

kepadatan penduduk yang tinggi mampu menambah pendapatan regional

daerah tersebut karena kegiatan ekonomi masyarakat akan meningkat dan

berjalan dengan baik bila kesejahteraan dan kemampuan sumberdaya

manusia / tenaga kerja juga ditingkatkan. Hal ini mengakibatkan

pertumbuhan ekonomi (PDRB) juga akan meningkat.


commit to user

73

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan terhadap PDRB

kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Hal ini tidak sesuai

dengan hipotesis penelitian, yang menyatakan bahwa variabel Pendapatan

Asli Daerah (PAD) signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 berarti semakin tinggi nilai variabel

Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan menurunkan nilai PDRB.

2. Variabel Kredit (KRDT) mempunyai pengaruh positif dan signifikan

terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.

Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian, yang menyatakan bahwa

variabel kredit (KRDT) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009

berarti semakin tinggi nilai variabel kredit (KRDT), maka akan

meningkatkan nilai PDRB.

3. Variabel Tabungan (TAB) mempunyai tanda / nilai negatif dan tidak

signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2009. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian, yang

menyatakan bahwa variabel tabungan (TAB) mempunyai pengaruh yang


commit to user

74


Tengah tahun 2009 berarti semakin tinggi nilai variabel tabungan (TAB),

maka akan menurunkan nilai PDRB.

4. Variabel Belanja Daerah (BD) mempunyai pengaruh positif dan

signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2009. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian, yang menyatakan

bahwa variabel Belanja Daerah (BD) mempunyai pengaruh yang positif

dan signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2009 berarti semakin tinggi nilai variabel Belanja Daerah (BD),

maka akan meningkatkan nilai PDRB.

5. Variabel Kepadatan Penduduk (KP) tidak signifikan terhadap PDRB

kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009. Hal ini tidak sesuai

dengan hipotesis penelitian, yang menyatakan bahwa variabel Kepadatan

Penduduk (KP) signifikan terhadap PDRB kabupaten / kota di Provinsi

Jawa Tengah tahun 2009 berarti semakin tinggi nilai variabel Kepadatan

Penduduk (KP), maka akan menurunkan nilai PDRB.

6. Semua variabel independen yaitu PAD, Kredit, Tabungan, Belanja

Daerah, dan Kepadatan Penduduk secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen yaitu PDRB kabupaten / kota di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 pada derajat signifikansi 5%.

7. Secara individual, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tabungan

(TAB), dan Kepadatan Penduduk (KP) tidak berpengaruh signifikan

terhadap variabel PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun

2009 pada derajat signifikansi 5%. Sedangkan, variabel Kredit (KRDT)


commit to user

75

dan Belanja Daerah (BD) berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB

kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 pada derajat

signifikansi 5%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan beberapa saran

sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan realisasi PAD sebagai sumber dana pembangunan

dalam suatu daerah, maka diperlukan pengawasan dan pengontrolan

secara langsung, baik dan tepat dari pemerintah pusat maupun masyarakat

terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mengalokasikan

sumber-sumber dana pembangunan termasuk PAD beserta sumber-

sumbernya sehingga pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi

fiskal berjalan sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan kemandirian suatu daerah.

2. Pemerintah perlu menurunkan tingkat suku bunga agar investasi dapat

berkembang meskipun dapat menurunkan tingkat tabungan sehingga

perekonomian (PDRB) akan meningkat karena tingkat investasi yang

tersedia dalam jumlah besar.

3. Pemerintah daerah maupun pusat harus mampu menyediakan sarana dan

prasarana yang lebih baik lagi untuk menciptakan kesejahteraan

masyarakat dan meningkatkan pembangunan sehingga masalah yang

ditimbulkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi seperti pengangguran

dan kemiskinan dapat dicegah. Misalnya menyediaan lapangan kerja yang


commit to user

76

tinggi dan memberikan latihan bagi tenaga kerja / sumberdaya manusia

yang ada di daerah tersebut sehingga akan mendorong aktivitas ekonomi

masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian (PDRB) di daerah

tersebut.

4. Otoritas moneter harus mendorong perbankan agar membuka akses yang

lebih luas kepada masyarakat termasuk sektor usaha kecil menengah di

berbagai daerah untuk mendapatkan kredit sehingga perekonomian dapat

ditingkatkan. Selain itu, masalah kesehatan dan efisiensi perbankan juga

harus diperhatikan lebih baik lagi karena adanya bank yang sehat dan

efisien akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap

perbankan sehingga pemanfaatan bank sebagai lembaga intermediasi

semakin optimal dan akhirnya dapat mendorong perekonomian (PDRB)

ke tingkat yang lebih baik lagi.

5. Pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan realisasi / alokasi belanja

daerah secara proposional antara belanja langsung dengan belanja tidak

langsung yang lebih memihak kepentingan masyarakat sehingga mampu

memberikan efek yang positif terhadap perekonomian daerah Jawa

Tengah.

6. Penelitian ini mungkin masih banyak kekurangan, diharapkan bagi

peneliti selanjutnya dapat membuat penelitian yang lebih baik daripada

penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel baru yang lebih

mempengaruhi kondisi PDRB kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah

dan menambahkan periode waktu serta jumlah datanya.


commit to user

Documents

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …/Analisis... · Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi - Provinsi di Pulau Jawa ” ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI PDRB KABUPATEN