Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN KEWAJIBAN KEPEMILIKAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) SEBAGAI FAKTOR
PENDUKUNG DALAM PROSES PELAKSANAAN PROGRAM
EKSTENSIFIKASI PAJAK
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama)
Oleh:
Maulida Oktaviani NIM : 106082002632
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1431 H/2010 M
The Analysis Effectiveness of Implementing Tax Payer Registration Number Obligatory as Additional Factor in Tax Extensification Program at Kebayoran
Lama Tax Service Office
By Maulida oktaviani
ABSTRACT
The purpose of the research is to analyze how the effectiveness of the tax payer registration number ownership. The variable in this research is the effectiveness of the tax payer registration number ownership (X) as independent variable and the tax extensification program (Y) as dependent variable.
Data collected through questionnare which is given to tax officer and secondary data which can support the research. The respondent of the research is tax officer who work at the kebayoran lama tax service office, sample of the research is sixty respondents and the sampling method is purposive sampling. The research use qualitative descriptive method with importance and performance analysis which is the importances and implementation analysis will produce data in form of cartesius diagram about the factor influence the ownership of tax payer registration number obligatory as the factor in tax extensification program.
The questionnaire result showed that the appropriate level between the implementation and the importance is 93,71%. It means that the implementation of the ownership of tax payer registration number obligatory as additional factor in tax extensification program is effective because it is appropriate with the expecting of the tax service office and the value is 77,28% which has showed efffective. implementation program of the income tax payer extensification in KPP Jakarta Kebayoran Lama, have been able to improve the amount of tax payer equal to74.33%, where in tehe year 2008 only amount to 52.417 tax payer and the year 2009 become 91.380 tax payer. Similar matter followed also with the increasing the tax receiving at equal to 5.68% in the year 2008 to Rp 1.135.556.000.000 while in the year 2009 reaching Rp 1.200.71.850.630. the increasing of tax receiving that happened on kpp Jakarta Kebayoran Lama is an increasing on income of country that can be used for funding development and welfare society.
Keyword: Effectiveness, Tax PayerRegistration Number, Tax Extensification
vi
Analisis Efektivitas Penerapan Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama.
Oleh:
Maulida Oktaviani
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak sebagai faktor pendukung dalam proses pelaksanaan program ekstensifikasi pajak. Variabel yang menjadi focus penelitian ini adalah efektivitas kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (X) sebagai variable bebas dan program ekstensifikasi pajak (Y) sebagai variabel terikat.
Penelitian dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh aparat pajak dan data sekunder yang dapat mendukung penelitian. Responden penelitian adalah para aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama Jakarta, sample diambil sebanyak 60 responden, yang penentuan sample menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan “Importance and Performance Analisys” yaitu analisis tingkat kepentingan dan pelaksanaan, yang akan menghasilkan data dalam bentuk diagram kartesius tentang faktor yang mempengaruhi kewajiban kepemilikan NPWP sebagai salah satu faktor dalam program ekstensifikasi pajak. Hasil kuesioner menunjukkan jawaban dengan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan/penerapan dengan kepentingan sebesar 93,71% terhadap program ekstensifikasi pajak. Hal ini berarti penerapan kewajiban kepemilikan NPWP sebagai faktor pendukung dalan program ekstensifikasi pajak telah efektif karena sesuai dengan harapan Kantor Pelayanan Pajak. Penerapan kewajiban kepemilikan NPWP telah berjalan dengan baik yaitu sebesar 77,28% telah menyatakan efektif. Program ekstensifikasi wajib pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran lama, telah mampu meningkatkan wajib pajak terdaftar sebesar 74.33%, dimana pada tahun 2008 hanya berjumlah 52.417 wajib pajak dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 91.380 wajib pajak. Hal yang serupa diikuti pula dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2008 pada KPP jakarta kebayoran lama berjumlah sebesar Rp. 1.135.556.000.000 dan pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak berjumlah Rp. 1.200.071.850.630, artinya telah mengalami peningkatan sebesar 5,68%. peningkatan penerimaan pajak yang terjadi pada kantor pelayanan pajak jakarta kebayoran lama merupakan peningkatan pada penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: efektivitas, nomor pokok wajib pajak, ekstensifikasi pajak
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat
Rahmat dan Karunia-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat
beserta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah
membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang dan ilmu
pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi
syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.
Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, dan
doa, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:
1. Kedua orang tuaku, yang senantiasa selalu memberi support baik moril
maupun materil kepada penulis dalam penyelesain skripsi ini. Kalian juga
telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah
membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis selama
ini.. Amin Ya Rabbal’alamin..
2. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM selaku pembimbing I yang telah memberikan
bantuan baik waktu maupun saran kepada penulis selama proses penulisan
skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Afif Sulfa,SE,Ak,MSi selaku pembimbing II yang telah memberikan
bantuan baik waktu, saran, maupun ilmu yang bermanfaat kepada penulis
selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis.
viii
5. Bapak Afif Sulfa,SE,Ak,Msi dan Ibu Yessi Fitri,SE,Ak,MSi selaku Ketua
Jurusan dan Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang
bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Amilin SE,Ak,Msi dan juga Ibu Reskino,SE,Ak,Msi yang telah
memberikan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
dengan baik.
7. Ibu Rini,SE,Ak,MSi yang telah memberi saran kepada penulis dalam
penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
9. Mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2006,
(IntanR,Indah,Fika,Hanan,Malia,Uum,Fitri,IntanD,Megawati,Nia,Galih,Me
ga,Fenti,Herty,Izumi,Isti,Yudo,Bejo,Fery,Reza,Menes,Mupti,Adjat,Ijul,Irfa
n,Dayat,Heri,Jamal,Fajar, Tofan, Ibnu, Asmi, Fuad, Dyah ayuningtyas,
Murniasari, Adisty, Novi, Dita Justiana dll) terima kasih atas kerjasamanya
selama ini.
10. Untuk Izumi Nadya Marrisca Putri,Herty Safitri,Istihayu Putri
Buansari,Mupti Rahmatika,Iqbal..makasi untuk doa dan semangat yang
telah diberikan kepada penulis..
11. Untuk kelompok belajar kompre Senja Nuansari, Fery Istanto, Fenti
Wijayanti, Mupti Rahmatika, Tofan Haribowo, Izumi Nadya Marrisca Putri,
Herty Safitri Yunintasari, Dini Karta Ulfani, Astrid, Ibnu Alfarobi makasi
bwt support and doanya ya..
12. Teman-Teman kelas Pajak A angkatan 2006,Manajemen, HI, IESP,
Kelompok KKS Pandeglang, Pengurus BEM FEB angkatan 2008-2009
Terimakasih atas kerjasamanya selama ini.
13. Untuk Rendy Mohammad Sidik, terimakasih atas support dan doanya yang
telah diberikan kepada penulis.
14. untuk Rini,Lalita,Norma,Mona,Ikhsan trimakasih yaA canda tawa,
semangat dan doanya selama ini.
ix
x
15. Semua teman-teman penulis yang belum disebut di atas tanpa mengurangi
rasa hormat, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan
skripsi ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih
terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat
diharapkan untuk tercapainya penulisan skripsi yang lebih baik lagi.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Jakarta, Juni 2010
Maulida Oktaviani
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan Skripsi ............................................................................................i
Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif .....................................................................ii
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi..................................................................................iiii
Daftar Riwayat Hidup ......................................................................................................iv
Abstract..............................................................................................................................vi
Abstrak...............................................................................................................................vii
Kata Pengantar .................................................................................................................viii
Daftar Isi ............................................................................................................................xi
Daftar Tabel ......................................................................................................................xiv
Daftar Gambar..................................................................................................................xvi
Daftar Lampiran...............................................................................................................xvii
BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... ............ 1
A. Latar Belakang Penelitian ..................................................................................1
B. Perumusan Masalah............................................................................................7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..........................................................................7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....................................................................................9
A. Konsep Dasar Pajak di Indonesia ....................................................................9
1. Pajak............................................................................................................9
2. Fungsi Pajak................................................................................................11
3. Jenis Pajak...................................................................................................11
4. Tata Cara Pemungutan Pajak ......................................................................13
5. Asas Pemungutan Pajak..............................................................................14
6. System Pemungutan Pajak..........................................................................14
7. Kewajiban wajib pajak................................................................................15
8. Hak-hak wajib pajak ...................................................................................16
xi
B. Nomor Pokok Wajib Pajak ...............................................................................17
1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak .......................................................17
2. Cara mendapatkan NPWP...........................................................................18
3. Tata Cara Pendaftaran NPWP.....................................................................19
4. Fungsi NPWP..............................................................................................20
5. Format NPWP.............................................................................................21
6. Penghapusan NPWP dan Persyaratannya ...................................................21
7. . Sanksi tidak mendaftarkan diri............................................................... 22
C. Ekstensifikasi pajak ..........................................................................................22
1. Pengertian ...................................................................................................22
2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dalam Rangka Ekstensifikasi...23
3. Upaya Ekstensifikasi Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan
pajak ...........................................................................................................24
D. Efektivitas .........................................................................................................27
1. Pengertian Efektivitas .................................................................................27
2. Pengukuran Efektivitas ...............................................................................28
E. Kerangka pemikiran..........................................................................................30
F. Penelitian Terdahulu .........................................................................................31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................................33
A. Ruang Lingkup Penelitian.................................................................................33
B. Metode Penentuan Sampel................................................................................33
C. Metode Pengumpulan Data...............................................................................33
D. Metode Analisis ................................................................................................34
1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....................................................35
2. Analisis Hasil Data Penelitian ....................................................................37
E. Operasional Variabel Penelitian .......................................................................40
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN....................................................................48
xii
xiii
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ..................................................................48
1. Sejarah Singkat KPP Kebayoran Lama Jakarta ............................................48
2. Visi, Misi, Dan Nilai KPP Pratama ..............................................................48
3. Struktur Organisasi................................................................................... 50
4. Fungsi Dan Tugas.................................................................................... 51
5. Cakupan Wilayah Kerja............................................................................ 52
6. Karakteristik Wajib Pajak......................................................................... 53
7. Pelayanan................................................................................................. 53
8. Penegakkan Hukum................................................................................. 54
9. Kesiapan Sumber Daya Manusia................................................................ 54
10. Ekstensifikasi Wajib Pajak .........................................................................55
B. Statistik Deskriptif Responden..................................................................... 57
C. Hasil Dan Pembahasan................................................................................. 59
1. Pelaksanaan Ekstensifikasi WP di KPP Jakarta Kebayoran Lama...............59
2. Uji Validitas............................................................................................. 66
3. Uji Reliabilitas.......................................................................................... 69
4. Analisis Importance And Performance Scale........................................... 70
5. Diagram Kartesius................................................................................... 84
6. Penilaian Efektivitas Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP............. 95
BAB V PENUTUP...................................................................................................... 97
A. Kesimpulan....................................................................................................... 97
B. Implikasi....................................................................................................... 97
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................. 99
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 pnelitian terdahulu............................................................................................ 31
Tabel 3.1 Kategori Penilaian Tinggi Rendahnya Reliabilitas Instrumen......................... 37
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian....................................................................... 41
Tabel 3.3 Pengukuran Terhadap Tingkat Kepentingan Kewajiban Kepemilikan NPWP............................................................................................................... 47
Tabel 3.4 Pengukuran Terhadap Tingkat Pelaksanaan Program Ekstensifikasi
Pajak................................................................................................................. 47 Tabel 4.1 Komposisi Sumber Daya Manusia KPP Pratama Kebayoran Lama................ 55
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Identitas Responden.......................................................... 58
Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Jakarta Kebayoran Lama Periode Tahun 2005-2009....................................... 59
Tabel 4.4 Daftar Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar...................................... 60
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Pelaksanaan Kewajiban Kepemilikan NPWP............................................................................................................... 66
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepentingan Program Ekstensifikasi
Pajak................................................................................................................. 67 Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tingkat Pelaksanaan Keajiban
Kepemilikan NPWP......................................................................................... 69 Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tingkat Kepentingan Program
Ekstensifikasi Pajak ......................................................................................... 69 Tabel 4.9 Penilaian Tingkat Kepentingan Program Ekstensifikasi Pajak Pada
KPP Pratama Kebayoran Lama........................................................................ 71 Tabel 4.10 Penilaian Tingkat Pelaksanaan /Penerapan Kewajiban Kepemilikan
NPWP Pada KPP Pratama Kebayoran Lama................................................... 75 Tabel 4.11 Penilaian Tingkat Kesesuaian Terhadap Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP............................ 79
xiv
Tabel 4.12 Perhitungan Rata-Rata Penilaian Tingkat Pelaksanaan/Penerapan
Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Penilaian Tingkat Kepentingan Program Ekstensifikasi Pajak Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP............................ 85
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran......................................................................................... 30
Gambar 3.1 Diagrams The Performance-Rating Analysis ................................................. 39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kebayoran Lama ....................................... 50
Gambar 4.2 Diagram Kartesius............................................................................................ 90
Gambar 4.3 Hasil Tingkat Efektivitas Pelaksanaan /Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP......................................................................................... 96
xvi
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Surat Riset Penelitian
Lampiran II Daftar Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
Lampiran III Daftar Jumlah Penerimaan Negara
Lampiran IV Kuesioner Penelitian
Lampiran V Skor Jawaban kuesioner
Lampiran VI Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Pelaksanaan
Lampiran VII Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Kepentingan
LampiranVIII Nilai-Nilai r Product Moment
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Percepatan laju pembangunan dan struktur pembiayaan pembangunan
nasional sebagian besar berasal dari luar negeri. Tetapi sebagaimana kita
ketahui bahwa alternatif pinjaman luar negeri sudah tidak efektif lagi di mata
masyarakat karena sangat membebani pengeluaran Negara pada masa–masa
berikutnya. Oleh karena itu, peranan penerimaan dalam negeri akan terus
ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan
Negara terutama penerimaan dari nonmigas.
Indonesia memiliki dua sumber penerimaan yang digunakan untuk upaya
pemenuhan kebutuhan dana pembangunan, yaitu penerimaan yang berasal
dari pajak dan penerimaan yang berasal dari bukan pajak. Penerimaan yang
berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan yang berguna
bagi kepentingan bersama dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan
masyarakat menuju kesejahteraan. Penerimaan bukan pajak terdiri dari
sumber dana luar negeri, berupa bantuan dan pinjaman luar negeri, dan
sumber dana dalam negeri berupa hasil ekspor, kekayaan alam, laba BUMN,
investasi dan sumber lain.
1
Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan
penerimaan Negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat
membiayai sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan, seperti
sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi,
sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan memenuhi kebutuhan
pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis
karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Berbagai
kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor
pajak terus digulirkan.
Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan
pajak, yakni melalui program ekstensifikasi pajak yang diupayakan seoptimal
mungkin dengan mengintegrasikan dan meningkatkan kegiatan penyuluhan,
pelayanan serta penegakan hukum. Ekstensifikasi pajak merupakan upaya
untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah
wajib pajak terdaftar.
Ekstensifikasi seharusnya sama sekali tidak membebani wajib pajak
dengan jumlah pajak yang lebih besar dari yang seharusnya terutang
berdasarkan peraturan, melainkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran
berpajak bagi mereka yang telah menerima penghasilan diatas Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP
serta membayar dan melaporkan secara jujur berapa besar pajak terutangnya.
Hal ini diterangkan dalam memori penjelasan Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun
2
2008 yang merupakan perubahan keempat UU Nomor 7 tahun 1993 tentang
pajak penghasilan (Indonesian tax review, Vol.1/Edisi 19/2009).
Sejatinya ada semacam prestige atau kebanggaan tersendiri yang hanya
dirasakan oleh pemilik NPWP. Prestige ini wajar terasa sebab mendaftarkan
diri untuk wajib pajak sesungguhnya adalah bentuk dari tanggung jawab
seseorang warga Negara yang baik untuk bersama memikul beban
pembangunan bangsa ini. Ketentuan perpajakan pun memberikan petunjuk
mengenai kriteria yang menyebabkan orang pribadi atau badan wajib untuk
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ketentuan dasar mengenai hal ini
terdapat dalam undang-undang yang mengatur ketentuan formal perpajakan,
tepatnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang
merupakan perubahan ketiga dari UU Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 2 ayat (1) tersebut menyatakan
bahwa yang wajib untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP
meliputi orang pribadi dan badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif
dan objektif (Indonesian tax review, Vol.1/Edisi 19/2009).
Meskipun DJP telah mewajibkan pembuatan NPWP, namun masyarakat
seringkali enggan untuk melaksanakannya. Timbulnya keengganan orang
untuk ber-NPWP seringkali dikaitkan dengan ketidakpuasan terhadap tingkat
kontraprestasi tidak langsung dari pemerintah. Artinya, sebagian besar
masyarakat masih menilai bahwa kewajiban (setor dan lapor) setelah ber-
NPWP masih tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah. Buat apa punya NPWP kalau pendidikan masih mahal, jalan
3
masih banyak yang rusak, dan komentar senada lainnya, yang sering menjadi
alasan universal.
Belakangan ini pemerintah khususnya Ditjen Pajak, semakin serius
menggarap keengganan para masyarakat untuk ber-NPWP. Banyak cara yang
sudah dicoba, misalnya sunset policy, ekstensifikasi NPWP via company,
bahkan memberikan perlakuan pajak yang berbeda antara mereka yang sudah
ber-NPWP dengan yang belum. Teknik yang disebut terakhir ini, meski biasa
dipandang sebagai bentuk punishment bagi mereka yang belum ber-NPWP,
dapat pula dilihat sebagai keuntungan legal-disebut demikian karena diatur
dalam ketentuan pajak-yang bias dirasakan oleh para pemilik NPWP. Di luar
itu, kepemilikan NPWP juga mulai dikaitkan dengan berbagai bentuk
“kontraprestasi langsung di luar aturan pajak” yang dapat dinikmati oleh para
pemiliknya (Indonesian tax review,2008).
Langkah ekstensifikasi diarahkan pada upaya-upaya menjangkau potensi
pajak yang belum terjangkau saat ini. Upaya ekstensifikasi ini diarahkan tepat
pada sasaran, yaitu mereka yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan perpajakan melakukan kewajiban pajak, tetapi belum atau tidak
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
Salah satu cara yang telah dilakukan pemerintah untuk mencapai sasaran
peningkatan penerimaan dari sektor pajak adalah dengan mengeluarkan UU
No.7 tahun 1983, UU No.9 tahun 1991, UU No.10 tahun 1994, UU No.17
tahun 2000, yang telah diperbaharui dengan UU No.36 tahun 2008. Perubahan
undang-undang perpajakan (tax reform) ini diharapkan dapat meningkatkan
4
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya serta
bertanggung jawab atas segala wewenang yang diberikan. Kepercayaan yang
telah diberikan Negara kepada Wajib Pajak adalah menghitung, melaporkan
dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus dibayar tanpa disalah
gunakan (self assessment). Wajib Pajak yang dimaksud adalah orang pribadi
sebagai subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun
di luar Indonesia dan Wajib Pajak Badan (Perseroan Terbatas/PT),
Persekutuan Komanditer, BUMN, BUMD, perseroan lainnya). Kebijakan
pemerintah ini diatur melalui perubahan system pemungutan official
assessment system menjadi self assessment system sejak tahun 1983
(Lumbantoruan,2005:381) dalam (Eskal:2007).
Selain itu, menurut Imam (2003:5), diperlukan keseimbangan antara usaha
ekstensifikasi pajak dengan siatem administrasi yang efisien dan struktur
perpajakan yang adil dan mudah sehingga sumber pajak yang baru mudah
untuk di administrasikan. Kemudian ini dengan sendirinya akan mendorong
tingkat partisipasi warga Negara yang lebih tinggi lagi dalam membayar
pajak.
Hal tersebut juga dikemukakan oleh Gunadi (1997:1) bahwa terdapat 6
(enam) kondisi pendukung terhadap kesuksesan pemungutan pajak di suatu
Negara, yaitu:
1. Aktivitas ekonomi dilaksanakan dalam transaksi keuangan.
2. Tingkat literasi (buta huruf) masyarakat rendah.
5
3. Adanya praktek pembukuan (administrasi) yang sehat dan dapat dipercaya
(reliable).
4. Tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi.
5. Tersedia jaringan dan akses terhadap informasi serta komunikasi yang
efektif.
6. Rendahnya tingkat sektor ekonomi informal (black market economy
underground)
Pada tahun 2001, Direktorat Jendral Pajak memfokuskan kegiatan pada
usaha ekstensifikasi yang bertajuk pada program “Know Your Tax Payer”
(Kenalilah pembayar pajak anda). Program ini ditujukan kepada aparat pajak
untuk lebih mengenal secara persis, detail, dan menyeluruh atas kegiatan dan
aktivitas Wajib Pajak. Disinilah perlunya KPP mempunyai intelejen yang
terampil agar pemeriksaan tidak salah sasaran, perlu dihindari Wajib Pajak
yang patuh diperiksa berkali-kali sedangkan mereka yang tingkat
kepatuhannya rendah justru tidak diperiksa sama sekali (http:// klik
pajak.com,2006:10/12/2009, 19:20).
Kepemilikan NPWP merupakan salah satu faktor pendukung dalam
program ekstensifikasi pajak dan tentunya memiliki peranan penting dalam
melaksanakan sistem administrasi perpajakan tetapi efektivitas kepemilikan
nomor pokok wajib pajak sebagai salah satu faktor pendukung dalam program
ekstensifikasi pajak belum diketahui secara pasti.
6
Untuk itu penulis mencoba meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul
“Analisis Efektivitas Penerapan Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses
Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak.” dengan mengambil lokasi
penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, sebagai perumusan masalah adalah
seberapa besar tingkat efektivitas penerapan kewajiban kepemilikan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai faktor pendukung dalam proses
pelaksanaan program ekstensifikasi pajak?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Untuk mengetahui besarnya efektivitas penerapan kewajiban
kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai faktor
pendukung dalan program ekstensifikasi pajak.
2. Manfaat penelitian
a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan media yang baik untuk berlatih,
menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam melakukan
penelitian sekaligus mendalami berbagai teori yang berkaitan dengan
ekstensifikasi pajak.
7
b. Bagi masyarakat, khususnya wajib pajak penelitian ini memberikan
gambaran tentang efektivitas kewajiban kepemilikan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dalam proses pelaksanaan program
ekstensifikasi pajak. Sehingga masyarakat tidak ragu dalam
menjalankan aktivitas perpajakan.
c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak.
Memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam
melaksanakan program ekstensifikasi pajak agar dapat meningkatkan
jumlah wajib pajak terdaftar dan menambah jumlah penerimaan pajak
negara.
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Dasar Pajak di Indonesia
1. Pajak.
Untuk dapat membiayai pengeluaran Negara, pemerintah
melakukan pemungutan pajak dari rumah tangga dan perusahaan.
Pengertian atau definisi pajak sangat beragam. Walaupun banyak pendapat
mengenai pengertian tersebut, tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan
substansi.
Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
adalah :
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Menurut R. Santoso Brotodiharjo (1997) mendefinisikan pajak
sebagai berikut ;
“ Pajak adalah iuran wajib kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
Definisi pajak menurut Rahmat Soemitro adalah sebagai berikut:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik
9
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Siti Resmi,2005:1).
Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi :
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk public investment “ (Siti Resmi, 2005:1).
Dari definisi diatas, pajak mempunyai ciri sebagai berikut :
a. Pembayaran iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut
pajak adalah pemerintah dari wajib pajak berupa uang.
b. Dalam pemungutan pajak harus berdasarkan kekuatan peraturan atau
undand-undang.
c. Dapat dipaksa, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang,
yaitu pemerintah.
d. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengaluaran Negara
yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu
kewajiban dari rakyat untuk menyerahkan sebagian dari harta
kekayaannya ke kas Negara, sesuai dengan keadaan dan kedudukan
tertentu menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat
dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik dari pemerintah
(kontraprestasi) dan digunakan untuk kesejahteraan umum.
10
2. Fungsi Pajak.
Pajak dipandang sebagai bagian yang mempunyai peranan penting
dalam penerimaan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Dengan
demikian pajak memiliki dua fungsi, yaitu :
a. Fungsi budgetair (sumber keuangan Negara), artinya pajak merupakan
sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran
baik rutin maupun pembangunan. Untuk itu pemerintah akan berupaya
memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara uang dilakukan
dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
b. Fungsi Regulered (mengatur),artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang
sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan tertentu di luar bidang
keuangan.
Contoh: Tarif pajak yang bersifat progresif atas penghasilan
dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan
tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi
pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan (Siti Resmi,
2005:2).
3. Jenis Pajak.
Jenis pajak menurut Siti Resmi (2005:6), dapat dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, sifat, dan menurut
lembaganya.
11
a. Menurut golongannya, terdiri dari:
a) Pajak langsung, pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh
wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada
orang lain atau pihak lain. Jadi, pajak harus menjadi beban Wajib
Pajak yang bersangkutan.
Contohnya : pajak penghasilan.
b) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang atau pihak ketiga. Pajak tidak
langsung dapat terjadi jika ada suatu kejadian, peristiwa, perbuatan
yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan
barang atau jasa.
Contohnya : Pajak Pertanbahan Nilai (PPn), terjadi karena terdapat
pertambahan nilai terhadap barang atau jasa yang
dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual
barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen
baik secara eksplisit maupun secara implicit
(dimasukkan dalan harga jual barang/jasa).
b. Menurut sifatnya, dikelompokkan menjadi :
a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan
keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang
memperhatikan keadaan subjeknya, contoh: PPh.
b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan
pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau
12
peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar
pajaktanpa harus memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak
(subjek), contoh: PBB.
c. Menurut lembaga pemungutannya, dikelompokkan menjadi:
a) Pajak Negara (pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada
umumnya.
b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik
tingkat I maupun ingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah
tangga daerah masing-masing.
Yang termasuk pajak daerah tingkat I, yaitu:
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Tanah, Pajak izin penangkapan ikan diwilayah.
Yang termasuk pajak daerah tingkat II, yaitu:
Pajak pembangunan, pajak penerangan jalan, pajak atas
reklame,dan lain-lain.
4. Tata Cara Pemungutan Pajak
Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2005:8), dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
a. Stelsel nyata (riil stelsel) : pengenaan pajak penghasilan didasarkan
pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pajak penghasilan maka
objeknya adalah penghasilan)
13
b. Stelsel anggapan (fiktif) : pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggaran yang diatur oleh undang-undang.
c. Stelsel Campuran : pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara
stelsel nyata dan stelsel anggapan, dimana besarnya pajak dihitung
berdasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, untuk
menentukan besarnya pajak pada akhir tahun yang disesuaikan dengan
keadaan sebenarnya.
5. Asas Pemungutan Pajak.
Asas pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2005:10), dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
a. Asas Domisili (asas tempat tinggal): Negara berhak mengenakan pajak
atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal
diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri
maupun yang berasal dari luar negeri.
b. Asas Sumber : Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan
yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal
wajib pajak.
c. Asas Kebangsaan: pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan
suatu Negara.
6. Sistem Pemungutan Pajak.
Menurut Mardiasmo (2008:7) dikenal 3 (tiga) sistem pemungutan pajak,
diantaranya :
14
a. Official Assesment system, yaitu suatu system pemungutan pajak yang
memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri
jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan
undang-undang perpajakan yang berlaku.
b. Self Assesment System, yaitu suatu system pemungutan pajak yang
memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah
pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-
undang perpajakan yang berlaku.
c. With Holding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk
menentukan besarnya pajak yag terutang oleh wajib pajak sesuai
dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
7. Kewajiban Wajib Pajak
Menurut Mardiasmo (2008:44), kewajiban wajib pajak terdiri dari:
a. Mendaftarkan diri utnuk mendapatkan NPWP
b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke
kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
e. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
f. Jika diperiksa wajib :
a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
15
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerja bebas wajib pajak atau objak yang terutang pajak.
b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran
pemeriksaan.
g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau
dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu
kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk
keperluan pemeriksaan.
8. Hak - Hak Wajib Pajak
Menurut Mardiasmo (2008:45), wajib pajak mempunyai hak-hak sebagai
berikut:
a Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
b Menerima tanda bukti pemasukan SPT
c Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
d Mengajukan permohonan prnundaan penyampaian SPT
e Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran
pajak.
f Mengajukan permohonan perhitugan pajak yang dikenakan dalam
surat ketetapan pajak.
g Meminta pengembaliankelebihan pembayaran pajak
h Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta
pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
16
i Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban
pajaknya.
j Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
k Mengajukan keberatan dan banding.
B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
1. Pengertian NPWP
Pengaturan mengenai jangka waktu pendaftaran dan pelaporan
kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta
pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak diatur
dalam keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep 161/PJ/2001 tanggal 21
Februari 2001.
Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak Menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007, yaitu :
“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”
Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut (Waluyo,
2007:26) adalah:
“Nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”
17
2. Cara Mendapatkan NPWP
Setiap wajib pajak dapat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dengan cara:
a. Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri
ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan
Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.
b. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang
dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan
keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan
perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
c. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai
tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib
mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh
penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada
akhir bulan berikutnya.
e. WP Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat
mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.
18
3. Tata Cara Pendaftaran NPWP
Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir
pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan
Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan:
a. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah
surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal
Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
b. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :
a) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor
ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;
b) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari
instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
c. Untuk WP Badan :
a) Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat
keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT;
b) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor
ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari
salah seorang pengurus aktif;
19
c) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
d. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong:
a) Fotokopi KTP bendaharawan;
b) Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan.
e. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/pemungut:
a) Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
b) Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;
c) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor
ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari
salah seorang pengurus joint operation.
f. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu
atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat
keterangan terdaftar.
g. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi
dengan surat kuasa khusus (http:// klik pajak.com,2006:10/12/2009,
19:20).
4. Fungsi NPWP
Menurut Mardiasmo (2008:22), fungsi nomor pokok wajib pajak yaitu:
a. Sarana dalam administrasi perpajakan.
b. Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.
20
c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan
administrasi perpajakan.
5. Format NPWP
NPWP terdiri dari 15 digit yaitu 9 (Sembilan) digit pertama
merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan
kode administrasi pajak (Mardiasmo 2008:26).
Contoh : 01.014.070.1- 982.001
6. Penghapusan NPWP dan Persyaratannya.
Penghapusan Nomor Pokok Waib Pajak dilakukan oleh Direktur
Jenderal pajak apabila :
a. Diajukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak oleh
wajib pajak dan/atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak
memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objek sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan
usaha.
c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki nomor pokok wajib pajak dan
menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
dalam hal suami dari wanita tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.
d. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di
Indonesia, atau
21
e. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan
Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak yang sudah tidak
memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Direktur jenderal pajak setelah melakukan pemeriksaan harus
memberikan keputusan atas permohonan penghapusan nomor pokok
wajib pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan utnuk wajib pajak
orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk wajib pajak badan, sejak
tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu
sebagaimana dimaksud telah lewat dan direktur jenderal pajak tidak
memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan nomor pokok
wajib pajak dianggap dikabulkan (Mardiasmo 2008:26).
7. Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi
4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar
(waluyo,2007).
C. Ekstensifikasi Pajak.
1. Pengertian
Menurut surat edaran Ditjen Pajak No.SE-06/PJ.7/2004 tanggal 6
Agustus 2004 yang dimaksud dengan ekstensifikasi pajak adalah :
22
“Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak(PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran pajak penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak”.
Dengan kata lain ekstensifikasi pajak merupakan usaha untuk
meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah wajib
pajak terdaftar. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.KMK-
94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 pasal 273-pasal 276
menyebutkan bahwa Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) melalui
Subseksi Penggalian potensi Pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak
(P3EWP) pada kantor pelayanaan pajak mempunyai tugas untuk
melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian
potensi perpajakan serta mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak.
2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dalam Rangka Ekstensifikasi
Wajib Pajak
Sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan ekstensifikasi
wajib pajak baru dalam rangka pemerataan kewajiban perpajakan,
berdasarkan surat edaran Ditjen pajak No.SE-06/PJ.7/2004 tanggal 6
Agustus 2004 maka perlu dilakukan melalui pemeriksaan Sederhana
Lapangan (PSL). PSL ekstensifikasi termasuk dalam jenis pemeriksaan
rutin. PSL ekstensifikasi dilaksanakan terhadap calon wajib pajak yang
apabila lebih dari 14 hari sejak tanggal pengiriman SPT untuk
mendaftarkan diri:
23
a. Menanggapi dengan menyatakan tidak wajib mempunyai NPWP dan
atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP.
b. Tidak menanggapi karena surat pemberitahuan kembali pos
c. Menanggapi dengan menyatakan sudah memiliki NPWP dan atau
NPPKP tetapi berdasarkan Master File Ditjen Pajak ternyata tidak
terdaftaratau nama dan alamatnya berbeda.
PSL dalam rangka ekstensifikasi ini dapat dilakukan oleh petugas KPP
dan petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor wilayah Ditjen pajak.
Jangka waktu pelaksanaan PSL adalah 2 minggu sejak Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak (SP3) diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang. Hasil
pelaksanaan PSL ekstensifikasi harus dituangkan dalam Laporan
Pemeriksaan Pajak (LPP). Setiap LPP harus memuat kesimpulan dan
usulan tindak lanjut pemeriksaan antara lain berupa pemberian NPWP dan
atau pengukuhan PKP secara jabatan beserta perkiraan penghitungan
besarnya angsuran PPh ps.25 dalam tahun berjalan dan setoran
pemotongan/pemungutan PPh dan PPN serta pajak lainnya atau usul untuk
dilakukan pemeriksaan khusus berdasarkan data yang ditemukan.
3. Upaya Ekstensifikasi Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Untuk dapat memenuhi target penerimaan Negara dari sektor pajak,
pemerintah akan mengupayakan peningkatan pajak terutama melalui
langkah ekstensifikasi perpajakan.
Upaya ekstensifikasi antara lain dapat dilakukan melalui :
24
a. Canvassing terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan di sntra-
sentra ekonomi seperti mall, shopping center, plaza, took dan usaha
dagang penjual bahan-bahan bangunan dan lain-lain.
b. Ekstensifikasi melalui kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah
pemukiman mewah atau masyarakat mampu supaya setiap kartu
kelurga diberi NPWP sehinggadisetiap RT dapat diketahui dengan
cepat jumlah penduduk yang terdaftar sebagai wajib pajak.
c. Ekstensifikasi melalui kerjasama dengan pihak instansi keimigrasian
supaya mewajibkan pemilik paspor untuk mempunyai NPWP dan
demikian pula dengan instansi pemberi izin lainnya khususnya yang
berkenaan dengan pemberian izin atas sesuatu yang dapat dijadikaan
petunjuk tingkat kemampuan membayar pajak.
d. Ekstensifikasi dengan mewajibkan pemegang kartu kredit mempunyai
NPWP, namun dilaksanakan dengan menghindarkan pemberian
NPWP kepada pemegang kartu yang kewajiban pajaknya menjadi
tanggungan anggota keluarga lainnya yang telah ber-NPWP.
e. Ekstensifikasi terhadap pembeli mobil dengan harga lebih dari Rp. 200
juta dan rumah dengan NJOP Rp. 1 M atau lebih untuk mempunyai
NPWP.
f. Kewajiban bagi orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas
PTKP untuk menjadi wajib pajak, kecuali yang memperoleh
penghasilan setingkat UMR.
25
Upaya-upaya tersebut diatas tentu saja akan berhasil apabila didukung
oleh tindakan penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Hal
ini tidaklah mudah apabila tidak dilakukan oleh petugas pajak yang bersih
dan professional. Dalam upaya penegakkan hukum untuk mendukung
kebijakan ekstensifikasi pajak telah dirumuskan kebijakan baik yang
bersifat incentive maupun punitive. Insentive yang ditawarkan mencakup
pemberian reward bagi penunggak pajak yang kooperatif berupa:
penghapusan sanksi administratif, pembetulan Surat Ketetapan Pajak
(SKP), STP (Surat Tagihan Pajak), penjadwalan kembali pembayaran
utang pajak, dan lain-lain.
Dipihak lain cara yang lebih keras (punitive) terhadap wajib pajak
yang membandel juga telah dipersiapkan, yaitu : penagihan utang pajak
seketika, pengumunan ke media massa, pencegahan wajib pajak ke luar
negeri, lelang harta wajib pajak, sampai dengan ancaman bagi penggelap
pajak 6 tahun penjara di tambah denda sebesar 400% bagi yang
melakukan dengan sengaja.
Untuk menunjang upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan,
maka telah di tuangkan ke dalam UU No.14 tahun 2002 tentang
pengadilan pajak. Efektivitas penegakan hukum dalam rangka
ekstensifikasi pajak juga akan sangat bergantung kepada kesadaran
masyarakat, khususnya wajib pajak. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang
terus menerus untuk mensosialisasikan baik ketentuan-ketentuan pajak
yang selama ini dirasakan sangat rumit oleh masyarakat maupun
26
pelaksana pemungutan dan atau penyetoran pajak yang praktis, mudah dan
tidak berbelit-belit.
D. EFEKTIVITAS.
1. Pengertian Efektivitas.
Untuk mendefinisikan suatu efektivitas sangat berhubungan
dengan tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi.
Menurut Martani Husein (1987:54) dalam Eskal (2007:53) efektifitas
organisasi adalah:
“ Tingkat keberhasilan organisasi dalan usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas mencakup berbagai faktor di dalam dan luar organisasi.”
Menurut Sudarmayanti (1999) dalam Imam (2003:145)
mendefinisikan efektivitas adalah :
“Untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya dan sarana yang ada”
Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (1997) dalam Imam
(2003:145) efektivitas berhubungan dengan penentuan apakah tujuan
perusahaan sudah tercapai. Menurut Alijoyo (2000:9) dalam Eskal
(2007:53) efektivitas adalah “effectiveness is a measure of success in
meeting asset of established goal”. Hal ini dapat diartikan sebagai ukuran
mengenai seberapa baik atau seberapa tepat sasaran atau rencana yang
telah ditetapkan dapat direalisasikan.
27
Menurut john M. Gibson (1997:25) dalam Eskal (2007:54), konsep
tentang efektivitas organisasi disandarkan bukan hanya pada teori sistem
saja namun juga dimensi waktu. Kesimpulan pokok dari teori sistem
adalah kriteria efektivitas tidak hanya menggambarkan seluruh siklus
input/ proses output dan juga harus menggambarkan hubungan timbal
balik antara organisasi dan lingkungannya yang lebih luas yaitu terhadap
hidupnya organisasi dan dimensi waktu yang menggambarkan tentang
kelangsungan hidup suatu organisasi.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas
adalah upaya suatu organisasi untuk mencapai tujuan dengan tepet waktu
dan hasil sesuai dengan yang diharapkan menggunakan sumberdaya dan
sarana yang ditetapkan. Efektivitas organisasi merupakan suatu konsep
yang penting untuk melihat gambaran suatu organisasi karena dapat
menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya.
Pengukuran efektivitas organisasi merupakan suatu hal yang sangant rumit
karena dalam organisasi yang sangat besar dengan banyak bagian yang
sifatnya berbeda dan mempunyai sasaran yang berbeda antara satu sama
lain.
2. Pengukuran Efektivitas.
Penilaian efektivitas atau kinerja adalah penentuan secara periodik
efektivitas operasional suatu organisasi, bagian operasional dan
karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan criteria yang ditentukan
28
sebelumnya. Menurut Yuwono (2000:23), pengukuran efektivitas/kinerja
adalah:
“Tindakan pengukuran yang dilakukan berbagai aktivitas dalam rantai yang ada pada perusahaan/organisasi, yang hasil pengukurannya akan digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan tingkat saat organisasi memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian”
Pengukuran efektivitas organisasi dapat dilakukan dengan
menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda, mengasumsikan bahwa
organisasi akan menugaskan input yang berasal dari lingkungannya
melalui suatu proses internal menjadi output yang akan dilemparkan
kembali ke lingkungannya. Dalam berbagai organisasi pengukuran
efektivitas dilakukan melalui:
a. Pendekatam sasaran (goal approach) dalam pengukuran efektivitas
memusatkan pada output yaitu mengukur keberhasilan organisasi
dalam mencapai tingkatan output yang telah direncanakan.
b. Pendekatan sumber (resources approach) lebih memusatkan perhatian
pada input yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapat
sumber yang dibutuhkan untuk pencapaian performa yang baik.
c. Pendekatan proses (prosess approach) lebih memusatkan perhatian
pada aspek kegiatan internal organisasi dan mengukur efektivitas
melalui berbagai indikator internal.
Pengukuran kinerja yang efektif didasarkan pada kebutuhan
konsumen dan fokus pada keinginan konsumen. Menurut Yuwono
(2002:24) dalam eskal (2007) pengukuran kinerja yang efektif yaitu:
29
a. Didasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik organisasi
itu sendiri sesuai perspektif pelanggan.
b. Evaluasi atas berbagai aktivitas menggunakan ukuran-ukuran kinerja
yang customer validated.
c. Sesuai dengan seluruh aspek kinerja yang mempengaruhi pelanggan,
sehingga menghasilkan penilaian yang komprehensif.
d. Memberikan umpan balik untuk membantu seluruh organisasi
mengenali masalah yang ada kemungkinan perbaikan.
E. Kerangka Pemikiran.
Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini, dapat dijelaskan dengan
gambar berikut:
KPP Pratama Kebayoran
Lama Jakarta
30
Tingkat Kepentingan
(Y)
Tingkat Pelaksanaan
(X)
Peraturan Kewajiban Kepemilikan NPWP
Analisis Kuadran
Efektivitas Pelaksanaan
Gambar 2.1
Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak
Kerangka pemikiran
F. Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP sebagai faktor
pendukung dalam program ekstensifikasi pajak telah banyak dilakukan oleh
peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut banyak
memberikan masukan serta kontribusi tambahan bagi aparat pajak untuk
meningkatkan mutu pelayanan dalam administrasi perpajakan. Tabel 2.1
menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai efektivitas kewajiban
kepemilikan NPWP sebagai faktor pendukung dalam program ekstensifikasi
pajak
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Peneliti (Tahun)
Judul Penelitian
Variabel Yang Diteliti
Metodologi Penelitian
Hasil Penelitian (Kesimpulan)
Eskal Pujiatiningsih (2007)
Analisis Efektivitas Sistem Informasi Perpajakan Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak
Sistem Informasi Perpajakan, Pemeriksaan pajak.
Sample: Petugas pajak KPP Cilandak Metode: Analisis Kuadran
Hasil analisis menunjukkan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak telah melaksanakan sistem informasi perpajakan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan dengan sangat efektif (87,14%).
Bersambung pada halaman selanjutnya
31
Tabel 2.1 (lanjutan)
Peneliti (Tahun)
Judul Penelitian
Variabel Yang Diteliti
MetodologiPenelitian
Hasil Penelitian (Kesimpulan)
Epa Tetika Handayani (2005)
Evaluasi Pelaksanaan Ekstensifikasi WP PPh Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Pada KPP Pratana Jakarta Cengkareng
Ekstensifikasi Wajib pajak, Wajib Pajak, Penghasilan, Penerimaan Negara.
Metode:
Deskriptif Kualitatif
Dengan dilaksanakannya program ekstensifikasi wajib pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran lama, telah mampu meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 12,10%, dimana pada tahun 2003 hanya berjumlah 37.529 wajib pajak dan pada tahu 2004 meningkat menjadi 42.038 wajib pajak. Hal yang serupa diikuti pula dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak sebesar 17,28%, pada tahun 2003 berjumlah Rp.489.781.560.000 sedangkan pada tahun 2004 mencapai Rp.574.380.790.000. peningkatan penerimaan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama merupakan peningkatan pada penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
32
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkupnya membahas seberapa besar efektivitas penerapan
kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai faktor
pendukung dalam pelaksanaan program ekstensifikasi pajak, pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama yang beralamat di
Jl.Ciledug Raya Nomor 65 Jakarta.
B. Metode Penentuan Sampel
Teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan mengambil
sampel melalui pemilihan purposive sampling. Pemilihan sampel dengan
purposive sampling mempunyai tujuan tertentu atau target tertentu dalan
memilih sampel secara tidak acak (Nur Indriantoro dan Bambang S, 2001:
131).
C. Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan
data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sedangkan data
sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara
33
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dam dicatat pihak lain).
(Indriantoro dan Supomo, 2002 : 147).
Untuk memperoleh data dan informasi, beberapa metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah :
1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder
(Indriantoro dan Supomo, 2002:150). Peneliti memperoleh data yang
berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal,
skripsi, arsip-arsip KPP Jakarta Kebayoran Lama, internet dan perangkat
lain yang berkaitan dengan penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Data pendukung penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan,
peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada
penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak yang
berada di wilayah KPP jakarta Kebayoran Lama. Pengumpulan data
kuisioner dilakukan dengan teknik personally administered
questionnaires, yaitu kuisioner disampaikan dan dikumpulkan langsung
oleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2002:154).
34
D. Metode Analisis
Di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode statistik
deskriptif yaitu untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi
(Sugiyono,1999:12).
Data yang dikumpulkan dari penelitian diseleksi atas dasar reliabilitas
dan validitasnya. Selanjutnya, data tersebut disusun dalam bentuk tabel
kontijensi. Dalam analisis penelitian ini akan digunakan teknik analisis
kuadran, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Ketepatan pengujian suatu hipotesa tentang hubungan variabel
penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam
pengujian tersebut (Singarimbun dan Effendi,1989:122). Dalam suatu
penelitian diperoleh instrumen yang valid dan reliabel. Validitas
menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang
ingin di ukur. Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan
konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama
(Husein Umar,2003:113).
a Uji Validitas
Seperti telah diutarakan sebelumnya, validitas menunjukkan
sejauh mana suatu alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur.
Suatu instrument penelitian dikatakan valid apabila memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a) Bila r hitung >r tabel, maka dinyatakan valid
b) Bila r hitung < r tabel, maka dinyatakan tidak valid
35
Untuk menentukan r hitung didapatkan dari perhitungan dengan
menggunakan teknik korelasi “product moment” dalam program
SPSS versi 16 dan dalam menentukan r table dengan menggunakan
tabel Angka Kritik Nilai r (lampiran).
b. Uji Reliabilitas
Setelah melakukan validitas instrument penalitian, tahap
selanjutnya adalah mengukur reliabilitas data dan instrumen penelitian
yang menunjukkan konsistensi data yang dikumpulkan. Suatu
kuisioner dikatakan reliable (handal) jika jawaban seseorang terhadap
pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali,2005:45).
Reliabilitas adalah indeks nilai yang menunjukkan sejauh mana suatu
alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan, dengan kata lain
menujukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala
yang sama.
Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen
telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian
ini untuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal. Teknik
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengukur
koefisien Cronbach’s Alpha. Data dapat dikatakan reliable bila
memiliki nilai alpha di atas 0,6 (Nunnally,1967 dalam Ghozali,2005).
Nilai reliabilitas penelitian dibedakan atas masing-masing
variabel. Untuk menginterpretasikan tinggi rendahnya reliabilitas
36
instrumen sebagai pedoman didasarkan pada ketentuan sebagai
berikut:
Tabel 3.1 Kategori Penilaian Tinggi Rendahnya Reliabilitas Instrumen
Interval koefisien Tingkat reliabilitas < 0.200 Korelasi Sangat Rendah 0.200 – 0.399 Korelasi Rendah 0.400 – 0.599 Korelasi Cukup 0.600 - 0.799 Korelasi Tinggi 0.800 – 1.00 Korelasi Sangat Tinggi
Sumber : Eskal (2007:63)
2. Analisis data hasil penelitian
Teknis pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan
menggunakan statistik deskriptif, karena penelitian ini penelitian deskriptif
untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya, digunakan metode “Importance
Performance Analysis” berdasarkan rumus John A Martilla dan John C
James dari Philip Kotler 1997:481 (J.Supranto, 1997:239-240)
Analisis tingkat kesesuaian antara kepentingan dan kinerja
pelaksanaan adalah hasil perbandingan antara skor kinerja pelaksanaan
dengan skor kepentingan. Tingkat kesesuaian inilah yang akan
menentukan urutan prioritas dari faktor-faktor yang mempengaruhi
kewajiban kepemilikan NPWP.
Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian menurut J
Supranto (1997:241-243) adalah sebagai berikut:
37
Keterangan:
Tki = tingkat kesesuaian
Xi = skor penilaian kinerja
Yi = skor penilaian kepentingan
Dari hasil kuesioner, akan dicari nilai atau skor rata-rata dari masing-
masing variable dengan rumus:
Keterangan:
= Skor rata-rata kinerja/tingkat pelaksanaan
= Skor rata-rata kepentingan
n = Jumlah responden
Selain itu juga dibuat diagram kartesius yang merupakan suatu
bangun yang dibadi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus
pada titik-titik (X,Y), dimana merupakan rata-rata dari rata-rata skor
tingkat pelaksanaan dan adalah rata-rata dari skor kepentingan seluruh
factor yang mempengaruhi kewajiban kepemilikan NPWP.
Seluruh factor atau atribut terdiri dari 38 Item. Selanjutnya seluruh
factor ini akan dinyatakan dengan K, dalam hal ini K = 38 yang
selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:
38
Keterangan:
K = banyaknya atribut atau factor yang dapat mempengaruhi efektivitas
kewajiban kepemilikan NPWP
i = 1, 2, 3,……..N
Nilai rata-rata yang telah diperoleh dengan perhitungan masing-
masing faktor tersebut, kemudian ditempatkan pada diagram kartesius
secara berurutan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah, dalam 4 (empat)
kategori kuadran seperti tampak pada gambar 3.2 berikut ini :
Diagram kartesius
kepentingan
_
Y Kepentingan pertahankan prestasi
= A B
Y
Prioritas rendah berlebihan
C D
= _
X X
Pelaksanaan / kinerja
Gambar 3.1 Diagram the Performance-Rating Analysis
Sumber : John A Martilla dan John C James (1997:481)
39
Keterangan :
a Kuadran A menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dianggap mempengaruhi proses pelaksanaan
program ekstensifikasi pajak.
b Kuadran B menunjukkan unsur NPWP telah berhasil secara efektif
dilaksanakan untuk itu wajib dipertahankan. Dianggap sangat efektif
karena tingkat pelaksanaannya telah sesuai dengan kebutuhan wajib
pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
c Kuadran C menunjukkan faktor yang kurang efektif/penting dan tidak
terlalu mempengaruhi pelaksanaan program ekstensifikasi pajak
sehingga pelaksanaannya dianggap biasa saja.
d Kuadran D, menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
program ekstensifikasi pajak tidak efektif dan tidak terlalu
mempengaruhi, akan tetapi pelaksanannya berlebihan sehingga kinerja
yang ditunjukkan sangat baik padahal faktor ini dianggap kurang
penting, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan pemborosan.
E. Operasional Variabel Penelitian
Menurut Sugiono (1997) dalam Husein (1998:47) variabel penelitian
adalah atribut dari sekelompok orang atau objek penelitian yang mempunyai
variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut.
40
Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian deskriptif,
yaitu penelitian untuk mengetahui nilai dari variabel mandiri tanpa membuat
perbandingan (Sugiyono,1999:11), variable pada penelitian ini adalah
efektivitas penerapan kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak
(NPWP) sebagai faktor pendukung dalam proses pelaksanaan program
ekstensifikasi pajak yang dijabarkan dengan indikator pada tabel 3.2
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian
Variabel Subvariabel Indikator Nomor
Pernyataan Skala
Efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP
Ketentuan dan kewajiban wajib pajak
a Diharapkan Wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilannya selama setahun
b Diharapkan Wajib pajak dapat menyetorkan pajak dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP)
c Penggunaan NPWP dalam menentukan WP yang diperiksa
d Kemudahan petugas dalam menentukanWP yang akan diperiksa.
e Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektuf. Wajib memiliki NPWP.
1 2 3 4 5
Skala ordinal
Bersambung pada halaman selanjutnya
41
Tabel 3.2 (Lanjutan)
Variabel Subvariabel Indikator Nomor Pernyataan
Skala
Efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP
Ketentuan dan kewajiban wajib pajak
f Diharapkan Wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilannya selama setahun
g Diharapkan Wajib pajak dapat menyetorkan pajak dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP)
h Penggunaan NPWP dalam menentukan WP yang diperiksa
i Kemudahan petugas dalam menentukanWP yang akan diperiksa.
j Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektuf. Wajib memiliki NPWP.
k Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dapat diterbitkan NPWP secara jabatan.
6 7 8 9
10
11
Skala ordinal
Bersambung pada halaman selanjutnya
42
Tabel 3.2 (Lanjutan)
Variabel Subvariabel Indikator Nomor Pernyataan
Skala
Efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP
Ketentuan dan kewajiban wajib pajak
l Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat diberikan sanksi.
m Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak terhadap Negara guna menunjang pembangunan nasional.
n Terjadi ketidak adilan oleh DJP dalam penentuan wajib pajak yang harus memiliki NPWP.
o Berdasarkan sisten self assessment semua wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP
12
13
14
15
Skala ordinal
Bersambung pada halaman selanjutnya
43
Tabel 3.2 (Lanjutan) Variabel Subvariabel Indikator Nomor
Pernyataan Skala
Ketentuan dan kewajiban wajib pajak
p Jika penghasilan yang diperoleh sudah melebihi PTKP maka wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP
q Wajib pajak harus melaporkan SPT tepat pada waktunya
r Wajib pajak harus melaporkan informasi yang benar dalam pembukuan & SPT
s. Wajib pajak bersedia menerima hukuman jika melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban pajak
16
17
18
19
Skala ordinal
Efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP
Kebijakan dan prosedur NPWP
a. Wajib pajak mengerti makna setiap nomor dalam NPWP.
b. Wajib Pajak dapat memasukkan NPWP dengan benar
c. KPP dapat mengadministrasikan pajak dengan benar.
d. Sistem penomoran NPWP telah dilaksanakan sesuai prosedur.
e. Memberikan informasi tentang identitas wajib pajak yang sebenarnya.
20
21
22
23
24
Skala ordinal
Bersambung pada halaman selanjutnya 44
Tabel 3.2 (Lanjutan) Variabel Subvariabel Indikator Nomor
Pernyataan Skala
Kebijakan dan prosedur NPWP
f. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak.
g. Memudahkan dalam melaksanakan administrasi perpajakan.
h. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
i. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan
j. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diperlukan.
k. Apabila mempunyai NPWP wajib pajak akan mendapatkan fasilitas Bebas fiskal luar negeri (FLN)
l. Dengan adanya NPWP wajib pajak akan dikenakan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 dengan tarif normal
m. NPWP dapat memudahkan wajib pajak pada saat melakukan pengajuan kredit ke bank.
25
26
27
28
29
30
31
32
Skala ordinal
Bersambung pada halaman selanjutnya
45
Tabel 3.2 (Lanjutan) Variabel Subvariabel Indikator Nomor
Pernyataan Skala
Program ekstensifikasi pajak
Proses pelaksanaan program ekstensifikasi pajak. (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.7/2004)
a Menggunakan informasi yang tersedia
b Canvassing terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan di sntra-sentra ekonomi.
c Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu
d Kerjasama dengan pihak instansi keimigrasian Mewajibkan pemegang kartu kredit mempunyai NPWP
e Ekstensifikasi terhadap pembeli mobil dengan harga lebih dari Rp.200jt & rumah dengan NJOP Rp.1 M atau lebih.
f Kewajiban bagi orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas PTKP. Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
33
34
35
36
37
38
Skala ordinal
Bersambung pada halaman selanjutnya
46
Adapun pengukuran variabel yang digunakan adalah skala Likert,
yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sifat, pendapat, kondisi dan
persepsi tentang fenomena sosial (Sugiyono,199:87). Sedangkan menurut
Knear (!998) dan Husein (2005:70), skala Likert berhubungan dengan
pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Perangkat utama untuk
mendapatkan data primer dari responden adalah dengan kuesioner.
Skala Likert memungkinkan responden menjawab dalam jumlah
kategori tertentu pada setiap butir pertanyaan. Dalam skala penilaian terlihat
keragaman penilaian yang berkisar antara 1 sampai dengan 5, adapun
kategori yang digunakan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3
Pengukuran Terhadap Tingkat Kapentingan Kewajiban Kepemilikan NPWP.
Bobot Kriteria
5 Sangat penting (SP) 4 Penting (P) 3 Cukup Penting (CP) 2 Kurang Penting (KP) 1 Tidak Penting (TP)
Tabel 3.4 Pengukuran Terhadap Tingkat Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak.
Bobot Kriteria
5 Sangat efektif (SE) 4 Efektif (E) 3 Cukup efektif (CE) 2 Kurang efektif (KE) 1 Tidak efektif (TE)
47
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Kebayoran Lama
a. Dasar Hukum Pembentukan KPP
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama (KPP
Kebayoran Lama) dibentuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI
nomor: PMK- 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
Sebagai KPP modern, struktur organisasi mengalami perubahan sesuai
fungsi yang menggabungkan fungsi pelayanan KPP, fungsi pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan (KPPBB) dan fungsi pemeriksaan Kantor Pemeriksaan
Pajak (Karikpa) ke dalam satu atap pelayanan KPP Pratama.
2. Visi, Misi, dan Nilai KPP Pratama
a. Visi
Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem
administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya
masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.
48
b. Misi
Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-
Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian
pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem
administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
c. Nilai
a) Integritas :Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu
memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip
moral, yang diterjemahkan dengan bertindak
jujur, konsisten, dan menepati janji.
b) Profesionalisme :Memiliki kompetensi dibidang profesi dan
menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan
kompetensi, kewenangan, serta norma-norma
profesi, etika, dan sosial
c) Inovasi :Memiliki Pemikiran yang bersifat terobosan
dan atau alternatif pemecahan masalah yang
kreatif, dengan memperhatikan aturan dan
norma yang berlaku.
d) Teamwork :Memiliki kemampuan untuk bekerjasama
dengan orang, pihak lain, serta membangun
network untuk menunjang tugas dan pekerjaan.
49
3. Struktur Organisasi
Kepala Kantor
50
4.
5.
6.
Sumber: Profil KPP Pratama Kebayoran Lama
Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Kebayoran Lama
Sub Bag
U
Pelayana Pengawasan
Ekstensifikasi Pemeriksaa Penagiha PDI
Fungsional
P ik
Fungsi Pelayanan
- Layanan NPWP, PKP - Layanan
administrasi dan berkas Perpajakan
- Penerimaan SPT dan surat-surat WP
- Penertbitan produk hukum perpajakan perpajakan
- Penyuluhan dan Konsultasi teknis penyuluhan perpajakan
- Bimbingan WP/help desk
- Layanan PBB dan BPHTB
Fungsi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
- Pengawasan kepatuhan (soft enforcement)
- Profilling, mapping, bench marking WP
- Analisis kerja WP - Penerbitan surat
himbauan - Case
management - Pendapatan
subyek/obyek pajak
- Pemutakhiran
Fungsi Hard Enforcement
- Restitusi - Administrasi
dan pelaksanaan pemeriksaan
- Administrasi piutang
Fungsi Pendukung
- Urusan RT kantor, keuangan, SDM
- Data penerimaan MPN
- Administrasi pengolahan data WP
- Dukungan teknis komputer
- Aplikasi
4. Fungsi dan Tugas
a. Pelayanan
Layanan NPWP dan PKP , layanan administrasi dokumen dan
berkas perpajakan, penerimaan SPT dan Surat-surat wajib pajak,
penerbitan produk hukum perpajakan, penyuluhan dan konsultasi
tekhnis penyuluhan perpajakan, bimbingan wajib pajak/help desk,
layanan PBB dan BPHTB, pengurangan PBB.
b. Intensifikasi & Ekstensifikasi
Pengawasan kepatuhan (soft enforcement: profiling, mapping,
benchmarking wajib pajak), analisis kinerja wajib pajak, penerbitan
syrat himbauan, case management, pendataan subjek dan objek pajak,
pemutakhiran basis data, appraisal objek PBB.
c. Hard Enforcement
Restitusi , administrasi dan pelaksanaan pemeriksaan,
administrasi piutang pajak, penagihan paksa, sita,lelang.
d. Pendukung
Urusan rumah tangga kantor, keuangan, SPM, data penerimaan
MPN, administrasi pengolahan data wajib pajak, dukungan tekhnis
komputer, aplikasi sistem.
51
5. Cakupan Wilayah Kerja
KPP Kebayoran Lama melayani wajib pajak yang berdomisili di
wilayah Kecamatan Kebayoran Lama dan Kecamatan Pesanggrahan, yang
terdiri atas sebelas (11) kelurahan, yaitu :
a. Kecamatan Kebayoran Lama
a) Kel Pondok Pinang
b) Kel Kebayoran Lama Selatan
c) Kel Kebayoran Lama Utara
d) Kel Cipulir
e) Kel Grogol Selatan
f) Kel Grogol Utara
b. Kecamatan Pesanggrahan
a) Kel Bintaro
b) Kel Pesanggrahan
c) Kel Ulujami
d) Kel Petukangan Selatan
e) Kel Petukangan Utara
Wilayah layanan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) seksi pengawasan
dan konsultasi (Seksi Waskon) dengan merujuk kepada batas jalan, batas
alam dan blok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
52
Untuk melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan kepada
wajib pajak (WP) di wilayah tersebut, telah ditugaskan 20 (dua puluh)
orang pegawai Account Representative (AR). Para AR di Seksi Waskon
bertanggungjawab untuk memberikan layanan perpajakanm atas seluruh
jenis pajak termasuk layanan PBB dan layanan Bea Pengalihan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara langsung, edukasi, asistensi serta
mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
6. Karakteristik Wajib Pajak
Wilayah KPP Kebayoran Lama meliputi pula permukiman
masyarakat menengah keatas seperti perumahan Pondok Indah, Permata
Hijau, Kebayoran dan Senayan, dengan potensi orang pribadi yang sangat
besar untuk dilakukan penggalian penerimaan pajaknya. Untuk wajib
pajak badan, jenis usaha yang dominan adalah usaha perdagangan di ikuti
sektor jasa. Industri pengolahan atau pabrikasi hanya 5 % dari keseluruhan
sektor usaha. Dengan potensi wilayah dan Wajib Pajak Orang Pribadi
(WPOP) yang lebih besar maka KPP Kebayoran Lama memiliki banyak
kesempatan untuk dapat melakukan ekstensifikasi namun disisi lain
jumlah WPOP yang sangat besar juga dapat mempengaruhi beban
administrasi dan pelayanan bagi KPP Kebayoran Lama.
53
7. Pelayanan
Selain mengemban Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak, KPP
Kebayoran Lama memiliki tujuan untuk bisa terus meningkatkan
kesadaran para wajib pajak akan kewajibannya melalui peningkatan
pelayanan kepada wajib pajak. Upaya KPP Kebayoran Lama tidak cukup
hanya dengan meminta kepada wajib pajak agar mematuhi ketentuan
perpajakan saja, tetapi KPP Kebayoran Lama juga berkewajiban untuk
dapat selalu memberikan informasi dan edukasi kepada wajib pajak, serta
selalu meyakinkan bahwa tindakan memenuhi kewajiban perpajakan dapat
dilakukan semudah dan sesederhana mungkin.
8. Penegakan Hukum
Untuk menjaga moral dan menegakkan asas keadilan bagi wajib
pajak yang patuh maka terhadap wajib pajak yang tidak patuh akan
dilakukan tindakan lebih berupa dilakukannya pemeriksaan khusus dan
penagihan aktif. Ketidakpatuhan wajib pajak tersebut bukan saja karena
unsur kesengajaan namun juga karena kekurangpahamamatas ketentuan
perpajakan dari kelalaian untuk melakukan suatu kewajiban. Untuk itu,
tindakan pemeriksaan dan penagihan aktif selalu memprioritaskan resiko
tertinggi sesuai analisis resiko yang dibuat oleh AR. Sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan khusus, AR akan mengirimkan surat himbauan,
surat tegoran dan panggilan konseling kepada wajib pajak.
54
9. Kesiapan Sumber Daya Manusia
Sebagai kantor pelayanan pajak modern yang menerapkan prinsip
good governance dalam memberikan pelayanan kepada WP, maka setiap
pegawai KPP Kebayoran Lama telah dibekali pengetahuan perpajakan
serta standar perilaku yang secara jelas mengatur tentang kewajiban dan
larangan pegawai (kode etik pegawai DJP). Peningkatan pengetahuan
pegawai dilakukan dengan melakukan pembelajaran bersama secara rutin
dan diskusi terbuka atas kasus permasalahan wajib pajak sehingga dicapai
solusi terbaik.
KPP Kebayoran Lama akan selalu meningkatkan kemampuan
pegawai sampai pada tingkat reputasi yang baik dalam hal kecakapan
tekhnis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan pelayanan, tepat dan
memberikan keputusan yang adil. Setiap pegawai KPP Kebayoran Lama
telah menyadari bahwa setiap tindakan, sikap dan keputusan yang dibuat
kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya akan mempunyai
pengaruh langsung terhadap kepercayaan WP kepada DJP.
Tabel 4.1
Komposisi Sumber Daya Manusia KPP Pratama Kebayoran Lama
Tingkat Pendidikan No Golongan SD SMP SMA DI DII DIII DIV S1 S2 S3
Jumlah
1 I 1 1 2 II 2 8 4 15 4 33 3 III 21 1 9 32 5 7 75 4 IV 1 2 1 4
Sumber: Profil KPP Pratama kebayoran Lama
10. Ekstensifikasi Wajib Pajak
Semakin beratnya beban pemerintah dalam pembiayaan Negara,
mengharuskan pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan. Pajak
merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang menjadi andalan
dan memegang peranan terbesar dalam APBN (Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara). Penerimaan dalam negeri idealnya adalah digunakan
untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan apabila masih ada sisa
maka akan digunakan membiayai public investment.
55
Terpurukya perekonomian Indonesia mengakibatkan terpuruknya
perusahaan-perusahaan yang menjadi sumber penerimaan pajak. Oleh
karena itu usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan
penerimaan negara tidak dapat lagi mengandalkan sumber-sumber yang
ada dan rutin saat ini, sebab banyak wajib pajak yang melaporkan
keuangannya yang merugi, akibatnya pajak penghasilan yang diharapkan
dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
Salah satu usaha yang ditempuh adalah melaksanakan ekstensifikasi
untuk menggali sumber-sumber pajak baru yang sasarannya ada dua yaitu:
a. Usaha untuk menambah wajib pajak baru, namun usaha ini sangat
tergantung usaha direktorat jenderal pajak untuk membantu memburu
para wajib pajak yang belum terdaftar. Berlawanan memang dengan
apa yang ada dalam undang-undang perpajakan yang ada,dimana
diatur bahwa wajib pajak diharapkan mendaftarkan sendiri sebagai
wajib pajak itu sendiri.
b. Usaha untuk menambah objek pajak baru, diantaranya telah ditempuh
usaha untuk memperluas objek PPN atas barang mewah, PPN atas
penjualan pedagang eceran dan lainnya.
Pengertian ekstensifikasi wajib pajak menurut surat edaran Direktorat
Jenderal Pajak nomor SE.06/PJ.9/2001 adalah
“Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)”.
56
Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi meliputi:
a. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk
pemberian NPWP secara jabatan wajib pajak PPh OP yang berstatus
sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di
indonesia atau orang pribadi berada di indonesia lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan, yang menerima atau memperoleh
penghasilan melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
b. Penberian NPWP di lokasi usaha termasuk pengukuhan sebagai PKP,
terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi
usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan,
perkantoran atau mal/plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi
lainnya.
c. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap wajib
pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh
ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak dan atau PKP baik di
domisili atau dilokasi
B. Statistik Deskriptif Responden
Dalam penelitian ini penulis mengirimkan kuesionar sebanyak 68 buah
yang disampaikan langsung kepada karyawan kantor pelayanan pajak pratama
kebayoran lama jakarta. Seluruh kuesioner yang diterima digunakan dalam
analisis data. Karakteristik responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini
adalah:
57
Tabel 4.2 Ststistik Deskriptif Identitas Responden
Identitas responden Absolut Presentase Jumlah sampel 60 100% Jenis kelamin: Laki-laki 36 60% Perempuan 24 40% Lama menjadi petugas pajak: < 1 tahun 8 13,33% 1-3 tahun 17 28,33% 4-7 tahun 12 20% 8-10 tahun 13 21,67% > 10 tahun 10 16,67% Usia karyawan : <20 tahun 2 3,33% 20-30 tahun 21 35% 30-40 tahun 25 41,67% 40-50 tahun 7 11,67% >50 tahun 5 8,33% Pendidikan terakhir: SMA/sederajat 6 10% D3 13 21,67% S1 32 53,33% S2 9 15% S3 0 0
Sumber : data diolah
Tabel 4.2 menunjukkan dari 60 responden yang digunakan dalam
penelitian ini, jumlah responden pria sebanyak 36 responden (60%) dan
jumlah responden wanita sebanyak 24 responden (40%). Responden yang
menjadi sampel dari penelitian ini telah bertugas sebagai pegawai pajak yang
kurang dari 1 tahun 8 responden (13,33%), 1 sampai 3 tahun sebanyak 17
responden (28,33%), 4 sampai 7 tahun sebanyak 12 responden (20%), 8
sampai 10 tahun sebanyak 13 responden (21,67%), dan yang bertugas lebih
dari 10 tahun sebanyak 10 responden (16,67%). Usia responden di bawah 20
58
tahun sebanyak 2 responden (3,33%), usia 20 sampai 30 tahun sebanyak 21
responden (35%), usia 30 sampai 40 tahun sebanyak 25 responden (41,67%),
usia 40 sampai 50 tahun sebanyak 7 responden (11,67%), dan usia diatas 50
tahun sebanyak 5 responden (8,33%). Pendidikan terakhir responden SMA
sebanyak 6 responden (10%), D3 sebanyak 13 responden (21,67%), S1
sebanyak 32 responden (53,33%), dan S2 sebanyak 9 responden (15%).
C. Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan Di KPP Jakarta
Kebayoran Lama
Seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun
ke tahun, hal ini pula diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan
pajak pada KPP jakarta kebayoran lama selama kurun waktu 5 tahun, dari
tahun 2005 hingga tahun 2009. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
Tabel 4.3
Jumlah Wajib Pajak Dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Jakarta Kebayoran Lama Periode Tahun 2005-2009
Tahun Anggaran Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
Realisasi Penerimaan Pajak
2005 33.753 774.966.847.000
2006 37.490 841,340.040.000
2007 39.959 929.681.000.000
.Bersambung pada halaman selanjutnya.
59
Tabel 4.3 (lanjutan)
Tahun Anggaran Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
Realisasi Penerimaan Pajak
2008 52.417 1.135.556.000.000
2009 91.380 1.200.071.850.630
Sumber : Profil KPP Pratama Kebayoran lama
Dari data tersebut terlihat bahwa seiring dengan bertambahnya jumlah
wajib pajak terdaftar, maka realisasi penerimaan pajak juga mengalami
peningkatan. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan pajak pada KPP
jakarta kebayoran lama berjumlah sebesar Rp. 1.135.556.000.000 dan
pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak berjumlahRp.
1.200.071.850.630, artinya telah mengalami peningkatan sebesar 5,68%.
Hal ini menunjukkan bahwa program ekstensifikasi wajib pajak yang telah
dilaksanakan oleh KPP Jakarta Kebayoran Lama telah dapat memberikan
kontribusi terhadap peningkatan jumlah wajib pajaknya begitupula dengan
realisasi penerimaan pajak yang terus menerus meningkat.
Tabel 4.4
Daftar Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
Jumlah WP Terdaftar Tahun Ke-N
Jumlah WP Terdaftar Tahun Ke N-1
Persentase Perubahan
37.490 33.753 11.07%
39.959 37.490 6.58%
52.417 39.959 31.17%
91.380 52.417 74.33%
Sumber : Data Diolah
60
Dengan dilaksanakannya program ekstensifikasi wajib pajak penghasilan
pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, telah mampu meningkatkan
jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 74.33%, dimana pada tahun 2008
hanya berjumlah 52.417 wajib pajak dan pada tahun 2009 meningkat
menjadi 91.380 wajib pajak.
61
a. Tinjauan Secara Struktur Organisasi
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan obervasi yang
telah dilakukan, maka dapat dijelaskan bahwa secara struktural dalam
organisasi di kantor pelayanan pajak, ekstensifikasi menjadi tanggung
jawab sebuah sub seksi, yaitu Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak Dan
Ekstensifikasi Wajib Pajak (P3EWP) yang berada dibawah seksi
pengolahan data dan informasi perpajakan. Jadi upaya penambahan
jumlah wajib pajak maupun objek pajak sudah disadari sedemikian
pentingnya sehingga dengan tegas diwujudkan dalam pembentukan
subseksi tersendiri. Dengan demikian seharusnya tidak lagi menjadi
persoalan pelaksanaan ekstensifikasi karena sudah ada penanggung
jawab yang memikirkan dan melaksanakan segala upaya
ekstensifikasi.
Subseksi ekstensifikasi, dalam hal ini tidak sendirian untuk
memikul tanggung jawab ekstensifikasi, karena ada seksi tata usaha
perpajakan yang memiliki subseksi pendaftaran wajib pajak, yang
berada di garis pertama artinya yang memberikan palayanan
pendaftaran sebagai waib pajak yang berarti akan memperoleh
NPWP/NPPKP. Ciri khas pelayanan ini adalah bahwa pada saat
diproduksi bersamaan dengan saat dikonsumsi oleh konsumen
sehingga situasi dan kondisi penyedia jasa saat memproduksi jasa
sangat mempengaruhi kepuasan konsumen karena tidak adanya beda
waktu antara saat diproduksi dan saat dikonsumsi.
Oleh karena itu diperlukan personil yang cakap dan simpatik
untuk berada di loket pendaftaran. Kecakapan yang harus dimiliki
paling tidak materi hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak
sehingga mampu memberikan penjelasan yang baik dan tepat kepada
calon wajib pajak. Selain itu kerjasama yang baik antar seksi dalam
melaksanakan ekstensifikasi juga diperlukan. Data yang diolah oleh
seksi pengolahan data dan informasi didistribusikan kepada seksi
teknis untuk digali potensinya, selanjutnya subseksi pendaftaran wajib
pajak harus melayani wajib pajak yang terjaring dalam ekstensifikasi.
Sehingga merupakan suatu teamwork yang saling membutuhkan dan
mempengaruhi satu sama lain.
62
b. Penyisiran
Istilah penyisiran sering digunakan untuk menerangkan istilah
penggalian wajib pajak baru dengan cara menelusuri semua wilayah
kerja, daerah mana yang memiliki potensi, kemudian melihat data
wajib pajak pada master file, apakah sudah menjadi wajib pajak, jika
belum maka akan dilakukan pendataan dengan cara mendatangi setiap
pintu apakah sudah menjadi wajib pajak atau belum.
Penyisiran ini memang mamakan waktu, tenaga dan biaya yang
tidak sedikit. Palilng tidak harus disediakan waktu khusus untuk dapat
menemui pemilik rumah atau kantor tersebut. Tidak selalu dalan satu
kali kunjungan sudah dapat ditemui pemiliknya,sehingga harus
dilakukan berulang kali dan cenderung tidak ada efisiensi waktu.
Tetapi sampai saat ini cara konvensional itu masih dipakai.
c. Pencarian Data Eksternal
Upaya untuk memperluas atau memperbanyak wajib pajak
dilakukan dengan mencari data-data yang berasal dari luar KPP jakarta
kebayoran lama. Salah satunya adalah dengan melalui media massa
yang selalu menyampaikan perkembangan bisnis yang sedang
dinikmati banyak orang, data mana saja yang masuk wilayah kerja
KPP jakarta kebayoran lama makaakan diinventarisir dan diolah
apakah bisa menjadi potensi untuk ekstensifikasi.
Selain itu data eksternal lainnya diperoleh dari dinas
perdagangan dan perindustrian yang mengeluarkan izin usaha bagi
perusahaan-perusahaan baru, sehingga secara langsung KPP dapat
memilih mana yang masuk wilayah kerjanya kemudian dapat
menjadikannya objek ekstensifikasi.
d. Pemanfaatan Data Intern
Data intern dapat diperoleh melalui surat pemberitahuan (SPT)
yang dimasukkan wajib pajak. Data tersebut diolah di seksi pusat data
63
dan informasi, yang selanjutnya di distribusikan kepada seksi teknis
untuk melakukan ekstensifikasi. Data yang ada tidak semuanya
dimanfaatkan, sehingga masih diperlukan pemilahan data yang teliti
agar benar-benar akurat.
Menurut ketentuan Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat (5a), bahwa
apabila wajib pajak tidak menyapaikan SPT tepat pada waktu yang
telah ditentukan, maka akan diterbitkan surat teguran dan SPT tahunan
PPh dianggap tidak dimasukkan, sehingga hanya berfungsi sebagai
data dari waib pajak dan dilakukan penetapan secara jabatan.
Selanjutnya dalam aturan pelaksanaannya yaitu dalam Surat Edaran
Direktorat Jenderal Pajak, SE.10/PJ.24/1998 tanggal 1 juli 1998
ditegaskan bahwa wajib pajak yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tidak memasukkan SPT tetapi SPT-nya kembali lewat pos berarti SPT-
nya sampai ke alamat wajib pajak, tetapi tidak diisi dan dikembalikan
ke KPP.
Terhadap wajib pajak yang demikian akan dilakukan himbauan dan
ditindak lanjuti, sebagai berikut:
1. Dilakukan up dating (sesuai data dan alamat terakhir) dari non
efektif menjadi efektif.
2. Dikirim surat himbauan untuk memasukkan SPT tahunan paling
lambat 14 hari dilampiri SPT apabila SPT-nya kantor pos
64
3. Bila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menanggapi surat
himbauan, agar diajukan untuk dilakukan Pemeriksaan Sederhana
Lapangan (PSL)
SPT tahunan PPh yang dianggap sebagai data dapat dimanfaatkan
untuk menggali potensi wajib pajak yang mungkin belun terdaftar.
SPT yang dimaksud adalah SPT PPh badan pemberi kerja sehingga
apabila banyak pegawainya yang belum memiliki NPWP padahal
berpenghasilan diatas PTKP, maka dapat dijadikan sebagai objek
ekstensifikasi.
e. Kerjasama Dengan Instansi Lain
Kerjasama dengan instansi lain yang terkait dilaksanakan
dengan pengelola mal dan pusat bisnis yang banyak terdapat diwilayah
kerja KPP Jakarta Kebayoran Lama. Secara ekonomis, wilayah kerja
KPP Jakarta Kebayoran Lama memang masih sangat memungkinkan
untuk dilakukan ekstensifikasi, sehingga penggalian potensi tersebut
memerlukan kerjasama dengan instansi lain yang membawahi secara
langsung para calon wajib pajak.
Kerjaasama yang dilakukan masih merupakan upaya KPP
sendiri dengan instansi tersebut, sehingga kemantapan kerjasama
tersebut masih kurang. Untuk memantapkan kerjasama, maka yang
lebih baik adalah dilakukan antar lembaga yang lebih tinggi misalnya
Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi lain.
65
2. Uji Validitas
suatu kuesioner dikatakan valid (sah) jika butir pertanyaan pada suatu
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner tersebut. Oleh karena itu kuesioner yang diolah akan diuji
validitas dan reliabilitasnya.
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Pelaksanaan Kewajiban Kepemilikan
NPWP
Pernyataan Nilai r Hitung
Nilai r Tabel Kriteria
1 0.683 0.329 valid 2 0.233 0.329 tidak valid 3 0.499 0.329 valid 4 0.514 0.329 valid 5 0.448 0.329 valid 6 0.481 0.329 valid 7 0.495 0.329 valid 8 0.626 0.329 valid 9 0.594 0.329 valid 10 0.698 0.329 valid 11 0.403 0.329 valid 12 0.611 0.329 valid 13 0.736 0.329 valid 14 0.712 0.329 valid 15 0.709 0.329 valid 16 0.559 0.329 valid 17 0.638 0.329 valid 18 0.583 0.329 valid 19 0.751 0.329 valid 20 0.712 0.329 valid 21 0.699 0.329 valid 22 0.696 0.329 valid 23 0.610 0.329 valid 24 0.678 0.329 valid 25 0.583 0.329 valid 26 0.706 0.329 valid 27 0.579 0.329 valid 28 0.638 0.329 valid 29 0.637 0.329 valid
Bersambung pada halaman selanjutnya 66
Tabel 4.5 (lanjutan)
Pernyataan Nilai r Hitung
Nilai r Tabel Kriteria
30 0.571 0.329 valid 31 0.665 0.329 valid 32 0.538 0.329 valid 33 0.686 0.329 valid 34 0.670 0.329 valid 35 0.397 0.329 valid 36 0.482 0.329 valid 37 0.629 0.329 valid 38 0.402 0.329 valid
Sumber : Data Diolah
Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan tingkat
reliabilitas konsistensi internal. Untuk kuesioner dikatakan reliabel atau
handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau
stabil dari waktu ke waktu. Pedoman alat ukur dikatakan reliabel adalah
jika nilai koefisien alpha di atas 0,60. Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji
reliabilitas variabel X terhadap 60 orang responden.
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepentingan Program
Ekstensifikasi Pajak
Pernyataan Nilai r Hitung
Nilai r Tabel Kriteria
1 0.458 0.329 valid 2 0.420 0.329 valid 3 0.680 0.329 valid 4 0.507 0.329 valid 5 0.434 0.329 valid 6 0.606 0.329 valid 7 0,474 0.329 valid 8 0.407 0.329 valid 9 0.642 0.329 valid 10 0.619 0.329 valid
Bersambung pada halaman selanjutnya
67
Tabel 4.6 (lanjutan)
Pernyataan Nilai r Hitung
Nilai r Tabel Kriteria
11 0.366 0.329 valid 12 0.580 0.329 valid 13 0.635 0.329 valid 14 0.596 0.329 valid 15 0.518 0.329 valid 16 0.512 0.329 valid 17 0.560 0.329 valid 18 0.569 0.329 valid 19 0.594 0.329 valid 20 0.557 0.329 valid 21 0.515 0.329 valid 22 0.275 0.329 tidak valid 23 0.397 0.329 valid 24 0.527 0.329 valid 25 0.585 0.329 valid 26 0.429 0.329 valid 27 0.565 0.329 valid 28 0.610 0.329 valid 29 0.552 0.329 valid 30 0.606 0.329 valid 31 0.685 0.329 valid 32 0.445 0.329 valid 33 0.518 0.329 valid 34 0.542 0.329 valid 35 0.364 0.329 valid 36 0.256 0.329 tidak valid 37 0.540 0.329 valid 38 0.476 0.329 valid
Sumber: Data Diolah
Pengujian validitas yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian
ini menggunakan teknik korelasi “product moment” dalam program SPSS
versi 16 dan dalam menentukan r table dengan menggunakan tabel Angka
Kritik Nilai r (lampiran).
68
3. Uji Reliabilitas
Analisis pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan
Cronbach’s Alpha. Apabila Cronbach’s Alpha lebih besar atau sama
dengan 0.6 maka butir pertanyaan dianggap reliabel (ghozali,2001)
Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tingkat Pelaksanaan Kewajiban Kepemilikan NPWP
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.956 38
69
Sumber : Data diolah
Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan
dalam penelitian ini memiliki Cronbach’s Alpha lebih dari 0.6 (Ghozali,
2001), yang berarti bahwa seluruh variabel tersebut adalah reliabel.
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tingkat Kepentingan
Program Ekstensifikasi Pajak
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.937 38
Sumber : Data diolah
Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan
dalam penelitian ini memiliki Cronbach’s Alpha lebih dari 0.6 (Ghozali,
2001), yang berarti bahwa seluruh variabel tersebut adalah reliabel.
4. Analisis Importance and performance scale
Dalam penelitian ini, wajib pajak diberikan 38 pernyataan. Pernyataan
tersebut diisi dengan 2 kolom, yang pertama kolom yang berkaitan dengan
tingkat efektivitas dan kedua berkaitan dengan tingkat kepentingan.
Setiap unsur penerapan kewajiban kepemilikan NPWP dinilai
berdasarkan tingkat pelaksanaan/penerapan dan tingkat kepentingan yang
diberikan bobot nilai sehingga diperoleh angka yang menggambarkan
tingkat efektivitas penerapan kewajiban kepemilikan NPWP, yaitu dengan
menggunakan tingkat kesesuaian antara kedua variabel yang menjadi
penentu urutan prioritas faktor yang mempengaruhi penerapan kewajiban
kepemilikan NPWP. Hasil pernyataan tersebut akan digambarkan dalam
diagram kartesius. Penulis akan menganalisis tanggapan dari 60 karyawan
kantor pajak yang menjadi responden untuk masing-masing dimensi dari
penerapan kewajiban kepemilikan NPWP.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 60 responden, dihasilkan
jawaban yang terangkum yang menunjukkan perbandingan antara tingkat
kepentingan kepemilikan NPWP dengan tingkat pelaksanaan
ekstensifikasi pajak. Variabel, dimensi dan indikator yang digunakan
untuk analisis ini, nampak dalam tabel 4.9
70
Secara keseluruhan hasil kuesioner dari wajib pajak terhadap
pelaksanaan kewajiban kepemilikan NPWP nampak sebagai berikut:
Tabel 4.9 Penilaian Tingkat Kepentingan Program Ekstensifikasi Pajak Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
Responden=60 No
Faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban
kepemilikan NPWP SP P CP KP TP
Nilai
1
Diharapkan Wajib pajak dapat mengerti makna setiap nomor dalam NPWP. 22 248 22 22 22 248
2
Diharapkan Wajib Pajak dapat menuliskan NPWP dengan benar. 25 269 25 25 25 269
3
KPP dapat mengadministrasikan pajak dengan benar. 23 250 23 23 23 250
4 Sistem penomoran NPWP telah dilaksanakan sesuai prosedur. 32 264 32 32 32 264
5
NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas wajib pajak yang sebenarnya 24 257 24 24 24 257
6
NPWP dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak 16 225 16 16 16 225
7
NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan 30 265 30 30 30 265
8
NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan 29 262 29 29 29 262
9
Dengan memiliki NPWP wajib pajak telah memenuhi salah satu kewajiban perpajakan 22 250 22 22 22 250
Bersambung pada halaman selanjutnya
71
Tabel 4.9 (lanjutan) Responden=60
No
Faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban
kepemilikan NPWP SP P CP KP TP Nilai
10
Wajib pajak akan mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diperlukan. 20 28 11 1 0 247
11
Apabila mempunyai NPWP wajib pajak akan mendapatkan fasilitas Bebas fiskal luar negeri (FLN) 18 33 9 0 0 249
12
Dengan adanya NPWP wajib pajak akan dikenakan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 dengan tarif normal 19 32 8 1 0 249
13
Diharapkan dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP dapat memudahkan wajib pajak pada saat melakukan pengajuan kredit ke bank. 20 27 8 4 1 241
14
Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan Wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilannya selama setahun 21 30 8 1 0 251
15
Waib pajak dapat menyetorkan pajak dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) 21 26 12 1 0 247
16
Wajib Pajak dapat melaporkan pajak dengan sarana SPT Tahunan atau SPT masa. 20 30 10 0 0 250
17
Penggunaan NPWP dalam menentukan wajib pajak yang diperiksa. 16 27 13 3 1 234
18
Penggunaan NPWP dapat memudahkan petugas dalam menentukan wajib pajak yang akan diperiksa. 21 30 7 1 1 249
Bersambung pada halaman selanjutnya
72
Tabel 4.9 (lanjutan) Responden=60
No
Faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban
kepemilikan NPWP SP P CP KP TP Nilai
19
Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Wajib memiliki NPWP. 34 18 8 0 0 266
20
Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. 19 23 14 3 1 236
21
Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat diberikan sanksi. 29 20 4 7 0 251
22
Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak terhadap Negara guna menunjang pembangunan nasional. 22 30 8 0 0 254
23
Terjadi ketidak adilan oleh DJP dalam penentuan wajib pajak yang harus memiliki NPWP. 17 27 14 2 0 239
24
Berdasarkan sisten self assessment semua wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP. 26 25 9 0 0 257
25
Jika penghasilan yang diperoleh sudah melebihi PTKP maka wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP 26 27 6 1 0 258
26 Wajib pajak harus melaporkan SPT tepat pada waktunya 37 21 2 0 0 275
27
Wajib pajak harus melaporkan informasi yang benar dalam pembukuan & SPT 28 22 10 0 0 258
Bersambung pada halaman selanjutnya
73
Tabel 4.9 (lanjutan)
Responden=60 No
Faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban
kepemilikan NPWP SP P CP KP TP
Nilai
28
Wajib pajak bersedia menerima hukuman jika melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban pajak 21 26 5 7 1 239
29
Diharapkan KPP dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan di sntra-sentra ekonomi dan lain-lain. 23 24 10 2 1 246
30
Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu 16 19 20 4 1 225
31 Kerjasama dengan pihak instansi keimigrasian 15 27 16 2 0 235
32 Mewajibkan pemegang kartu kredit mempunyai NPWP 18 23 11 8 0 231
33
Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli mobil. 11 29 11 8 1 221
34
Diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli rumah dengan tipe 45 keatas 18 28 12 1 1 241
35
Orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas PTKP wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 38 14 6 2 0 268
36
KPP dapat melakukan survey mendadak ke rumah-rumah WP 11 25 17 5 2 218
37
Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. 26 23 8 2 1 251
38
Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. 24 23 7 6 0 224
Sumber : Data Diolah
74
Tabel 4.10 di bawah ini menunjukkan secara keseluruhan hasil kuesioner
dari wajib pajak KPP Kebayoran lama terhadap tingkat pelaksanaan
kewajiban kepemilikan NPWP.
Tabel 4.10 Penilaian Tingkat Pelaksanaan/Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran
Lama. Responden=60
No. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kewajiban kepemilikan NPWP
SE E CE KE TE
Nilai
1 Diharapkan Wajib pajak dapat mengerti makna setiap nomor dalam NPWP.
11 31 7 9 2 220
2 Diharapkan Wajib Pajak dapat menuliskan NPWP dengan benar.
17 30 8 4 1 238
3 KPP dapat mengadministrasikan pajak dengan benar.
17 28 15 0 0 242
4 Sistem penomoran NPWP telah dilaksanakan sesuai prosedur.
17 31 12 0 0 245
5 NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas wajib pajak yang sebenarnya
27 21 6 5 1 248
6 NPWP dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
12 26 17 4 1 224
7
NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan
16 33 7 4 0 241
8 NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
16 35 9 0 0 247
9 Dengan memiliki NPWP wajib pajak telah memenuhi salah satu kewajiban perpajakan
21 26 10 3 0 245
Bersambung pada halaman selanjutnya
75
Tabel 4.10 (lanjutan) Responden=60
No. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kewajiban kepemilikan NPWP
SE E CE KE TE
Nilai
10
Wajib pajak akan mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diperlukan.
15 32 9 4 0 238
11
Apabila mempunyai NPWP wajib pajak akan mendapatkan fasilitas Bebas fiskal luar negeri (FLN)
22 26 10 2 0 248
12
Dengan adanya NPWP wajib pajak akan dikenakan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 dengan tarif normal
15 32 11 2 0 240
13
Diharapkan dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP dapat memudahkan wajib pajak pada saat melakukan pengajuan kredit ke bank.
18 26 9 7 0 235
14
Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan Wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilannya selama setahun
9 31 12 8 0 221
15
Wajib pajak dapat menyetorkan pajak dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP)
10 35 14 1 0 234
16 Wajib Pajak dapat melaporkan pajak dengan sarana SPT Tahunan atau SPT masa.
10 34 14 2 0 232
17 Penggunaan NPWP dalam menentukan wajib pajak yang diperiksa.
20 22 8 7 3 229
18
Penggunaan NPWP dapat memudahkan petugas dalam menentukan wajib pajak yang akan diperiksa.
24 25 7 2 2 247
Bersambung pada halaman selanjutnya
76
Tabel 4.10 (lanjutan) Responden=60
No. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kewajiban kepemilikan NPWP
SE E CE KE TE
Nilai
19
Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Wajib memiliki NPWP.
26 21 9 4 0 249
20
Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dapat diterbitkan NPWP secara jabatan.
10 29 14 5 2 220
21
Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat diberikan sanksi.
23 24 5 7 1 241
22
Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak terhadap Negara guna menunjang pembangunan nasional.
26 22 8 4 0 250
23
Terjadi ketidak adilan oleh DJP dalam penentuan wajib pajak yang harus memiliki NPWP.
14 23 14 8 1 221
24
Berdasarkan sisten self assessment semua wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP
23 18 14 12 3 256
25
Jika penghasilan yang diperoleh sudah melebihi PTKP maka wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP
23 26 6 5 0 247
26 Wajib pajak harus melaporkan SPT tepat pada waktunya
17 31 8 4 0 241
27 Wajib pajak harus melaporkan informasi yang benar dalam pembukuan & SPT
21 21 15 3 0 240
Bersambung pada halaman selanjutnya 77
Tabel 4.10 (lanjutan) Responden=60
No. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kewajiban kepemilikan NPWP
SE E CE KE TE
Nilai
28
Wajib pajak bersedia menerima hukuman jika melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban pajak
12 21 15 9 3 210
29
Diharapkan KPP dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan di sntra-sentra ekonomi dan lain-lain. 13 23 11 3 1 197
30
Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu
4 27 19 8 2 203
31 Kerjasama dengan pihak instansi keimigrasian
6 26 21 6 1 210
32 Mewajibkan pemegang kartu kredit mempunyai NPWP
7 26 15 11 1 207
33
Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli mobil.
6 30 11 9 2 203
34
Diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli rumah dengan tipe 45 keatas
10 25 16 6 3 213
35
Orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas PTKP wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
29 25 5 4 0 268
36 KPP dapat melakukan survey mendadak ke rumah-rumah wajib pajak
6 14 29 8 3 192
37 Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar.
21 26 11 1 1 245
38
Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. 21 17 10 8 4 223
Sumber : Data Diolah 78
Tabel 4.11 di bawah ini menunjukkan secara keseluruhan hasil kuesioner
dari penilaian tingkat kesesuaian terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi penerapan kewajiban kepemilikan NPWP.
Tabel 4.11 Penilaian Tingkat Kesesuaian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP
No
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP
Nilai Tingkat
Pelaksanaan
Nilai Tingkat
Kepentingan Tingkat
Kesesuaian
1
Diharapkan Wajib pajak dapat mengerti makna setiap nomor dalam NPWP. 220 248 88.71
2
Diharapkan Wajib Pajak dapat menuliskan NPWP dengan benar. 238 269 88.48
3
KPP dapat mengadministrasikan pajak dengan benar. 242 250 96.80
4
Sistem penomoran NPWP telah dilaksanakan sesuai prosedur. 245 264 92.80
5
NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas wajib pajak yang sebenarnya 248 257 96.50
6
NPWP dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak 224 225 99.56
7
NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan 241 265 90.94
8
NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan 247 262 94.27
9
Dengan memiliki NPWP wajib pajak telah memenuhi salah satu kewajiban perpajakan 245 250 98.00
Bersambung pada halaman selanjutnya
79
Tabel 4.11 (lanjutan)
No
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP
Nilai Tingkat
Pelaksanaan
Nilai Tingkat
Kepentingan Tingkat
Kesesuaian
10
Wajib pajak akan mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diperlukan. 238 247 96.36
11
Apabila mempunyai NPWP wajib pajak akan mendapatkan fasilitas Bebas fiskal luar negeri (FLN) 248 249 99.60
12
Dengan adanya NPWP wajib pajak akan dikenakan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 dengan tarif normal 240 249 96.39
13
Diharapkan dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP dapat memudahkan wajib pajak pada saat melakukan pengajuan kredit ke bank. 235 241 97.51
14
Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan Wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilannya selama setahun 221 251 88.05
15
Wajib pajak dapat menyetorkan pajak dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) 234 247 94.74
16
Wajib Pajak dapat melaporkan pajak dengan sarana SPT Tahunan atau SPT masa. 232 250 92.80
17
Penggunaan NPWP dalam menentukan wajib pajak yang diperiksa. 229 234 97.86
Bersambung pada halaman selanjutnya
80
Tabel 4.11 (lanjutan)
No
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP
Nilai Tingkat
Pelaksanaan
Nilai Tingkat
Kepentingan Tingkat
Kesesuaian
18
Penggunaan NPWP dapat memudahkan petugas dalam menentukan wajib pajak yang akan diperiksa. 247 249 99.20
19
Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Wajib memiliki NPWP. 249 266 93.61
20
Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. 220 236 93.22
21
Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat diberikan sanksi. 241 251 96.02
22
Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak terhadap Negara guna menunjang pembangunan nasional. 250 254 98.43
23
Terjadi ketidak adilan oleh DJP dalam penentuan wajib pajak yang harus memiliki NPWP. 221 239 92.47
24
Berdasarkan sisten self assessment semua wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP 256 257 99.61
Bersambung pada halaman selanjutnya
81
Tabel 4.11 (lanjutan)
No
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP
Nilai Tingkat
Pelaksanaan
Nilai Tingkat
Kepentingan Tingkat
Kesesuaian
25
Jika penghasilan yang diperoleh sudah melebihi PTKP maka wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP 247 258 95.74
26
Wajib pajak harus melaporkan SPT tepat pada waktunya 241 275 87.64
27
Wajib pajak harus melaporkan informasi yang benar dalam pembukuan & SPT 240 258 93.02
28
Wajib pajak bersedia menerima hukuman jika melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban pajak 210 239 87.87
29
Diharapkan KPP dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan di sntra-sentra ekonomi dan lain-lain. 197 246 80.08
30
Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu 203 225 90.22
31 Kerjasama dengan pihak instansi keimigrasian 210 235 89.36
32
Mewajibkan pemegang kartu kredit mempunyai NPWP 207 231 89.61
33
Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli mobil. 203 221 91.86
Bersambung pada halaman selanjutnya
82
Tabel 4.11(lanjutan)
No
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP
Nilai Tingkat
Pelaksanaan
Nilai Tingkat
Kepentingan Tingkat
Kesesuaian
34
Diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli rumah dengan tipe 45 keatas 213 241 88.38
35
Orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas PTKP wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 268 268 100.00
36
KPP dapat melakukan survey mendadak ke rumah-rumah wajib pajak 192 218 88.07
37
Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. 245 251 97.61
38
Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. 223 224 99.55
RATA-RATA 93.71 Sumber : Data Diolah
Secara keseluruhan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut diatas,
maka rata-rata tingkat kesesuaian antara harapan dengan
pelaksanaan/penerapan atas kewajiban kepemilikan NPWP mencapai
93,71%, atau dengan kata lain tingkat pelaksanaan terhadap program
ekstensifikasi pajak adalah sebesar 93,71%, sebagaimana yang nampak
pada tabel 4.11
83
5. Diagram Kartesius
Untuk dapat melihat posisi penempatan data yang telah dianalisis
tersebut, maka dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:
a. Kuadran A menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dianggap mempengaruhi proses pelaksanaan
program ekstensifikasi pajak.
b. Kuadran B menunjukkan unsur NPWP telah berhasil secara efektif
dilaksanakan untuk itu wajib dipertahankan. Dianggap sangat efektif
karena tingkat pelaksanaannya telah sesuai dengan kebutuhan wajib
pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
c. Kuadran C menunjukkan faktor yang kurang efektif/penting dan tidak
terlalu mempengaruhi pelaksanaan program ekstensifikasi pajak
sehingga pelaksanaannya dianggap biasa saja.
d. Kuadran D, menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
program ekstensifikasi pajak tidak efektif dan tidak terlalu
mempengaruhi, akan tetapi pelaksanannya berlebihan sehingga kinerja
yang ditunjukkan sangat baik padahal faktor ini dianggap kurang
penting, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan pemborosan.
84
Tabel 4.12 Perhitungan Rata-Rata Dari Penilaian Tingkat Pelaksanaan /
Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Penilaian Tingkat Kepentingan Program Ekstensifikasi Pajak Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kewajiban Kepemilikan NPWP
No
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Nilai Tingkat
PelaksanaanNilai Tingkat Kepentingan
= X
= Y
1
Diharapkan Wajib pajak dapat mengerti makna setiap nomor dalam NPWP. 220 248
3.67
4.13
2
Diharapkan Wajib Pajak dapat menuliskan NPWP dengan benar. 238 269
3.97
4.48
3
KPP dapat mengadministrasikan pajak dengan benar. 242 250
4.03
4.17
4
Sistem penomoran NPWP telah dilaksanakan sesuai prosedur. 245 264
4.08
4.40
5
NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas wajib pajak yang sebenarnya 248 257
4.13
4.28
6
NPWP dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak 224 225
3.73
3.75
7
NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan 241 265
4.02
4.42
8
NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan 247 262
4.12
4.37
9
Dengan memiliki NPWP wajib pajak telah memenuhi salah satu kewajiban perpajakan 245 250
4.08
4.17
Bersambung pada halaman selanjutnya
85
Tabel 4.12 (lanjutan)
No
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Nilai Tingkat
Pelaksanaan Nilai Tingkat Kepentingan
= X
= Y
10
Wajib pajak akan mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diperlukan. 238 247
3.97
4.12
11
Apabila mempunyai NPWP wajib pajak akan mendapatkan fasilitas Bebas fiskal luar negeri (FLN) 248 249
4.13
4.15
12
Dengan adanya NPWP wajib pajak akan dikenakan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 dengan tarif normal 240 249
4.00
4.15
13
Diharapkan dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP dapat memudahkan wajib pajak pada saat melakukan pengajuan kredit ke bank. 235 241
3.92
4.02
14
Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan Wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilannya selama setahun 221 251
3.68
4.18
15
Wajib pajak dapat menyetorkan pajak dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) 234 247
3.90
4.12
16
Wajib Pajak dapat melaporkan pajak dengan sarana SPT Tahunan atau SPT masa. 232 250
3.87
4.17
Bersambung pada halaman selanjutnya
86
Tabel 4.12 (lanjutan)
No
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Nilai Tingkat
Pelaksanaan Nilai Tingkat Kepentingan
= X
= Y
17
Penggunaan NPWP dalam menentukan wajib pajak yang diperiksa. 229 234
3.82
3.90
18
Penggunaan NPWP dapat memudahkan petugas dalam menentukan wajib pajak yang akan diperiksa. 247 249
4.12
4.15
19
Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Wajib memiliki NPWP. 249 266
4.15
4.43
20
Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. 220 236
3.67
3.93
21
Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat diberikan sanksi. 241 251
4.02
4.18
22
Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak terhadap Negara guna menunjang pembangunan nasional. 250 254
4.17
4.23
23
Terjadi ketidak adilan oleh DJP dalam penentuan wajib pajak yang harus memiliki NPWP. 221 239
3.68
3.98
Bersambung pada halaman selanjutnya
87
Tabel 4.12 (lanjutan)
No
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Nilai Tingkat
Pelaksanaan
Nilai Tingkat
Kepentingan
= X
= Y
24
Berdasarkan sisten self assessment semua wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP 256 257
4.27
4.28
25
Jika penghasilan yang diperoleh sudah melebihi PTKP maka wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP 247 258
4.12
4.30
26
Wajib pajak harus melaporkan SPT tepat pada waktunya 241 275
4.02
4.58
27
Wajib pajak harus melaporkan informasi yang benar dalam pembukuan & SPT 240 258
4.00
4.30
28
Wajib pajak bersedia menerima hukuman jika melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban pajak 210 239
3.50
3.98
29
Diharapkan KPP dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan di sntra-sentra ekonomi dan lain-lain. 197 246
3.28
4.10
30
Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu 203 225
3.38
3.75
Bersambung pada halaman selanjutnya
88
Tabel 4.12 (lanjutan)
No
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Nilai Tingkat
Pelaksanaan
Nilai Tingkat
Kepentingan
= X
= Y
31 Kerjasama dengan pihak instansi keimigrasian 210 235
3.50
3.92
32
Mewajibkan pemegang kartu kredit mempunyai NPWP 207 231
3.45
3.85
33
Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli mobil. 203 221
3.38
3.68
34
Diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli rumah dengan tipe 45 keatas 213 241
3.55
4.02
35
Orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas PTKP wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 268 268
4.47
4.47
36
KPP dapat melakukan survey mendadak ke rumah-rumah wajib pajak 192 218
3.20
3.63
37
Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar.
245 251 4.08
4.18
38
Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak. 223 224
3.72
3.73
RATA-RATA
3.86
4.12
X dan Y = nilai rata-rata dari 60 petugas pajak/responden Sumber: hasil perhitungan kuesioner.
89
90
Y
5
26
4,5 A B 2 4 18 35
7 27 3
24 25 23
8 21 29 1 16 9 5 20 37
4 14 34 13 10 11 12 X
28 31 19 22 15 17
30 38 33 6 36 32
3,5
C D
3 3 3.5 4 4.5 5
Gambar 4.2 Diagram Kartesius
Sumber: Tabel 4.10
Berdasarkan hasil pengukuran yang terlihat pada gambar 4.2 diatas,
dapat terlihat jenis-jenis penerapan kewajiban kepemilikan NPWP dalam
pelaksanaan program ekstensifikasi pajak, mana yang seharusnya lebih
ditingkatkan, dipertahankan, serta usaha-usaha perbaikan pada atribut-
atribut yang benar-benar dianggap penting oleh petugas dalam
pelaksanaan program ekstensifikasi pajak.
Pada gambar 4.2 diagram kartesius diatas, terlihat bahwa letak unsur-
unsur palaksanaan faktor-faktor atau atribut-atribut yang mempengaruhi
tingkat pelaksanaan /penerapan kewajiban kepemilikan NPWP , terbagi
menjadi 4 bagian. Adapun interpretasi dari diagram kartesius tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut:
a Kuadran A menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dianggap mempengaruhi proses pelaksanaan
program ekstensifikasi pajak. Kantor pelayanan pajak harus lebih
memprioritaskan untuk menangani faktor atau indikator yang ada pada
kuadran ini.
a. Adapun indikator yang masuk pada kuadran A ini adalah:
1) Diharapkan Wajib pajak dapat mengerti makna setiap nomor
dalam NPWP.
2) Diharapkan Wajib Pajak dapat menuliskan NPWP dengan
benar
91
13) Dengan adanya penerapan NPWP diharapkan dapat
memudahkan wajib pajak pada saat melakukan pengajuan
kredit ke bank.
14) Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan
Wajib pajak dapat menghitung pajak penghasilannya selama
setahun
16) Wajib Pajak dapat melaporkan pajak dengan sarana SPT
Tahunan atau SPT masa.
29) Diharapkan KPP dapat melakukan pemeriksaan terhadap
pengusaha yang melakukan kegiatan di sntra-sentra ekonomi
dan lain-lain.
34) Diharapkan KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap
pembeli rumah dengan tipe 45 keatas
b Kuadran B menunjukkan unsur NPWP telah berhasil secara efektif
dilaksanakan untuk itu wajib dipertahankan. Dianggap sangat efektif
karena tingkat pelaksanaannya telah sesuai dengan kebutuhan wajib
pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
a. Adapun indikator yang masuk pada kuadran B ini adalah :
3) KPP dapat mengadministrasikan pajak dengan benar.
4) Sistem penomoran NPWP telah dilaksanakan sesuai prosedur.
5) NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas wajib
pajak yang sebenarnya
92
7) NPWP dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan
administrasi perpajakan
8) NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
9) Dengan memiliki NPWP wajib pajak telah memenuhi salah
satu kewajiban perpajakan
10) Wajib pajak akan mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi
tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam
dokumen yang diperlukan
11) Apabila mempunyai NPWP wajib pajak akan mendapatkan
fasilitas Bebas fiskal luar negeri (FLN)
12) Dengan adanya NPWP wajib pajak akan dikenakan PPh 21,
PPh 22, dan PPh 23 dengan tarif normal
15) Wajib pajak dapat menyetorkan pajak dengan sarana Surat
Setoran Pajak (SSP)
20) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk
mendaftarkan diri dapat diterbitkan NPWP secara jabatan.
21) Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri,
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP
sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat
diberikan sanksi
23) Terjadi ketidak adilan oleh DJP dalam penentuan wajib pajak
yang harus memiliki NPWP.
93
24) Berdasarkan sisten self assessment semua wajib pajak wajib
mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai wajib pajak dan
memperoleh NPWP
25) Jika penghasilan yang diperoleh sudah melebihi PTKP maka
wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat
NPWP
26) Wajib pajak harus melaporkan SPT tepat pada waktunya
27) Wajib pajak harus melaporkan informasi yang benar dalam
pembukuan & SPT
28) Wajib pajak bersedia menerima hukuman jika melakukan
kesalahan dalam melaksanakan kewajiban pajak
c Kuadran C menunjukkan faktor yang kurang efektif/penting dan tidak
terlalu mempengaruhi pelaksanaan program ekstensifikasi pajak
sehingga pelaksanaannya dianggap biasa saja.
a. Adapun indikator yang masuk pada kuadran C ini adalah:
6) NPWP dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
19) Wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
Wajib memiliki NPWP.
22) Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak
terhadap Negara guna menunjang pembangunan nasional.
28) Wajib pajak bersedia menerima hukuman jika melakukan
kesalahan dalam melaksanakan kewajiban pajak
94
30) Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman
mewah atau masyarakat mampu
31) Kerjasama dengan pihak instansi keimigrasian
32) Mewajibkan pemegang kartu kredit mempunyai NPWP
33) Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan
KPP dapat melakukan ekstensifikasi terhadap pembeli mobil.
35) KPP dapat melakukan survey mendadak ke rumah-rumah
wajib pajak
38) Ekstensifikasi dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
d Kuadran D, menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
program ekstensifikasi pajak tidak efektif dan tidak terlalu
mempengaruhi, akan tetapi pelaksanannya berlebihan sehingga kinerja
yang ditunjukkan sangat baik padahal faktor ini dianggap kurang
penting, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan pemborosan.
a. Adapun indikator yang masuk pada kuadran D ini adalah:
17) Penggunaan NPWP dapat memudahkan petugas dalam
menentukan wajib pajak yang diperiksa.
6. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan/Penerapan Kewajiban Kepemilikan
NPWP
Adapun hasil perhitungan efektivitas kewajiban kepemilikan NPWP
pada progran ekstensifikasi pajak adalah:
95
Jumlah skor kriterium =5x38x60
=11400
Tingkat presentase efektivitas = 8810 x 100% 11400
= 77,28%
Hal ini berarti, tingkat efektivitas pelaksanaan /penerapan kewajiban
kepemilikan NPWP adalah sebesar 77,28%. Jika disesuaikan dengan
kriteria efektivitas pelaksanaan/penerapan berada pada kuadran II (lihat
gambar 4.3).
Sangat efektif
80%-100%
Efektif 60-79%
• Cukup efektif
40-59%
Kurang efektif <40%
Sumber: data diolah
Gambar 4.3 Hasil Tingkat Efektivitas Pelaksanaan/Penerapan Kewajiban
Kepemilikakan NPWP
96
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan pada bab
sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara tingkat efektivitas
dan tingkat kepentingan, dimana kewajiaban kepemilikan NPWP sebagai
faktor pendukung dalam program ekstensifikasi pajak pada KPP Pratama
Kebayoran lama rata-rata persentase mencapai 93,71%, sehingga dapat
disimpulkan bahwa prosedur kewajiban kepemilikan NPWP pada KPP
Pratama Kebayoran Lama telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan.
2. Hasil perhitungan tingkat efektivitas menunjukkan penerapan kewajiban
kepemilikan NPWP pada program ekstensifikasi pajak pada kantor
pelayanan pajak kebayoran lama efektif yaitu sebesar 77,28%.
B. Implikasi
1. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara tingkat efektivitas
dan tingkat kepentingan, dimana kewajiban kepemilikan NPWP sebagai
faktor pendukung dalam program ekstensifikasi pajak pada KPP Pratama
Kebayoran lama rata-rata persentase mencapai 93,71%, sehingga dapat
disimpulkan bahwa prosedur kewajiban kepemilikan NPWP pada KPP
Pratama Kebayoran Lama telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan.
97
2. Efektivitas penerapan kewajiban kepemilikan NPWP pada kantor
pelayanan pajak kebayoran lama efektif sebesar 77,28%. Hal ini
dikarenakan kantor pelayanan pajak kebayoran lama selalu mengevaluasi
terhadap semua faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban kepemilikan
NPWP secara berkala.
3. Bagi penulis, penelitian ini memberikan gambaran tentang efektivitas
kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam proses
pelaksanaan program ekstensifikasi pajak. penelitian ini merupakan media
yang baik untuk berlatih, menambah pengetahuan, wawasan dan
keterampilan dalam melakukan penelitian sekaligus mendalami berbagai
teori yang berkaitan dengan ekstensifikasi pajak.
4. Bagi masyarakat, khususnya wajib pajak yang telah memiliki penghasilan
diatas PTKP wajib memiliki NPWP, Sehingga tidak ragu dalam
menjalankan aktivitas perpajakan.
5. Bagi Kantor Pelayanan Pajak: dengan adanya penelitian ini diharapkan
KPP dapat lebih mudah mengadministrasikan pajak dengan benar serta
memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam
melaksanakan program ekstensifikasi pajak agar dapat meningkatkan
jumlah wajib pajak terdaftar dan menambah jumlah penerimaan pajak
negara.
98
DAFTAR PUSTAKA
Fitriandi, Primandita.“Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap”. Salemba Empat,Jakarta,2008.
Fuadah,Luk Luk. “Analisis Pengaruh Pelaksanaan Intensifikasi, Ekstensifikasi
Dan Modernisasi Pajak Untuk Optimalisasi Pajak”. Akuntabilitas : jurnal penelitian dan pengembangan akuntansi Vol.2 No.1 Januari 2008.
Hamid, Abdul. “ Panduan Penulisan Skripsi”, FEIS UIN Press, Jakarta, 2007.
Husein, Umar. “Metode Riset Bisnis.” PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2003.
Makmun,SE,MM. “Kajian Tentang NPWP Sebagai Identitas Wajib Pajak
Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi Administrasi Perpajakan” Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol 5, No.2, Sept-Des.2001.
Mardiasmo, “Perpajakan”, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2008.
Ghozali, Imam. “Aplikasi Analis Multivariate dengan Program SPSS”, Cetakan IV, Undip, Semarang, 2009.
Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, “Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”, BPFE, Yogyakarta, 2002.
Pujiatiningsih,Eskal. “ Analisis Efektivitas System Informasi Perpajakan Sebagai
Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Pemeriksaan”,Skripsi S1 program Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2007.
Profil KPP Pratama Kebayoran Lama, 2009
Sukirno, Sadono. “ Makroekonomi”, Edisi2,Rajawali Pers, Jakarta,2001.
Resmi, Siti. “Perpajakan”, Buku 1, Edisi 2Salemba Empat, Jakarta,2005.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.7/2004 tangga 6 Agustus 2004 tentang “pemeriksaan sederhana lapangan dalam rangka ekstensifikasi wajib pajak”
99
100
Sopianti,Siti. “Analisis Persepsi Dan Harapan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kualitas Pelayanan Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Di KPP Cibinong Bogor” Skripsi S1 program Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2008.
Tanno,Aries.”Aturan Pelaksanaan NPWP Membingungkan”, Indonesian tax
review,vol.1/Edisi19/2009. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan” Waluyo.“Perpajakan Indonesia”,Salemba Empat,Jakarta,2007. Yuniarwati. “Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)” Jurnal Penelitian Fakultas
Ekonomi Universitas Tarumanegara Th.IV/01/2001.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA DIRI
Nama : Maulida Oktaviani
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/3 Oktober 1988
Alamat : Karang Tengah Jl.H.Gandun Rt 007/08
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Anak ke : 1 (satu) dari 4 bersaudara
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : WNI
RIWAYAT PENDIDIKAN
1. TK Islam Al-Barkah : 1993-1994
2. SDN Lebak Bulus 01 Pagi Jakarta : 1994-2000
3. SMPN 226 Jakarta : 2000-2003
4. SMAN 66 Jakarta : 2003-2006
5. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2006-2010
ORGANISASI
1. PASKIBRA SMAN 66 Jakarta : 2003-2006
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan ilmu sosial.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.Divisi Humas dan Antar Lembaga. Masa Jabatan 2008-2009
iv
v
PELATIHAN
1. Training Sertifikasi ISO 9000:2008
2. Peserta Magang Pada Salah Satu Koperasi Simpan Pinjam Program PNPM-
MP Kawasan Pandeglang,Banten.
3. Peserta Stadium General “Prospek Dan Tantangan Profesi Akuntansi
Menghadapi Era Globalisasi
4. Brevet Pajak A-B,STAN
DATA ORANG TUA
1. Ayah
Nama : Mursalih, SE
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/15 Juli 1962
Alamat : Karang Tengah Jl.H.Gandun Rt 007/08
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Kewarganegaraan : WNI
2. Ibu
Nama : Mursanih, Amk
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/2 Mei 1967
Alamat : Karang Tengah Jl.H.Gandun Rt 007/08
Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Rs.Fatmawati
Kewarganegaraan : WNI
