Product liability Oleh : FAUZUL A

FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

kamis, 30 Juni 2011

Tanggung jawab produsen di bidang goods (barang) dan bukan jasa, karena pertanggungjawaban jasa telah khusus yaitu Proffesional liability yang bersandar pada contractual liability.

Dalam product liability dikenal dua caveat yaitu Caveat Emptor (konsumen berhati-hati) dan Caveat Venditor (produsen berhati-hati)

pertanggung jawaban produk ini merupakan tanggungjawab produsen kalau produknya menimbulkan kerugian dan merupakan tanggungjawab perdata.

Untuk melindungi konsumen terdapat dua ketentuan yaitu hukum publik dan hukum perdata, di mana dalam hukum perdata terdiri dari hukum perjanjian dan hukum tentang perbuatan melawan hukum.

Hukum perjanjian didalamnya terdapat tanggungjawab atas dasar kontrak (contractual liability) sedangkan hukum tentang perbuatan melawan hukum atas dasar Tortius liability (Tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum

PERTANGGUNGJAWABAN PRODUK (PRODUCT LIABILITY)

Hubungan Product Liability dan Perlindungan Konsumen

CONSUMER PROTECTION

Civil Law Public Law

Law of Obligations (Perikatan)

Law of Contract (Perjanjian) Law of Tort (Hk Tentang

Perbuatan Melawan Hukum

Contractual Liability (tanggung jawab

atas dasar kontrak) Tortius Liability ( Tanggungjawab

atas dasar perbuatan melawan hukum

Fault Liability (Klasik:

tanggung jawab atas dasar kesalahan

Pasal 1365 KUHPerdata

No Fault Liability/ Strict Liability

PRODUCT LIABILITY Building Owner

liability Vicarious Liability

Hubungan Product Liability dan Perlindungan Konsumen

Fault Liability (Klasik:

tanggung jawab atas dasar kesalahan

Pasal 1365 KUHPerdata

No Fault Liability/ Strict Liability

PRODUCT LIABILITY Building Owner

liability Vicarious Liability

Bukan atas dasar kontraktual atau

perjanjian, tetapi perbuatan

melawan hukum

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

bukan mendasarkan kontraktual atau perjanjian tetapi perbuatan melawan hukum, karena dalam bisnis jarang sekali hubungan produsen langsung ke konsumen (lihat model pemasaran 2).

Bila melihat bahwa produsen yang bertanggungjawab , maka kita menggugatnya tidak dengan wanprestasi, karena tidak ada hubungan kontraktual (Privity of contract, yaitu hubungan yang langsung dengan konsumen). Jadi bila tidak ada hubungan tersebut maka menggugatnya harus berdasarkan perbuatan melawan hukum.

FAULT AND NO FAULT LIABILITY

Kronologisnya hukum perikatan------ hukum perjanjian------ hukum perbuatan melawan hukum.

Bila berdasarkan hukum perjanjian adalah wanprestasi (contractual liability) sedangkan berikutnya adalah perbuatan melawan hukum (law of Tort) adalah tortius liability.

Tortius liability terbagi atas: Fault Liability menggugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata,

berarti siapa yang mendalilkan, dia harus yang membuktikan. Bila diterapkan dalam kasus biskuit beracun, maka konsumen harus membuktikan bahwa produsen yang bersalah. Ini tidak menguntungkan bagi konsumen. Perlindungan terhadap konsumen menjadi mustahil kalau berdasarkan fault liability, karena yang mendalilkan harus membuktikan.

FAULT AND NO FAULT LIABILITY

Isi Pasal 1365 KUHPerdata bila dikaji: Perbuatan melawan hukum. Kesalahan. Kerugian Hubungan Kausal (sebab akibat)

membuktikan kesalahan adalah upaya yang paling sulit. Bagaimana agar beban konsumen diperingan?.

Oleh karena itu unsur kesalahan yang tadinya dibebankan kepada konsumen dialihkan atau dibebankan kepada produsen yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ketiga unsur lainnya tetap berada pada konsumen.

Ini yang disebut rezim baru yaitu No fault liability di mana dalam product liability penggugat/konsumen tidak perlu membuktikan kesalahan produsen, melainkan produsen yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

FAULT AND NO FAULT LIABILITY

Kesimpulan: Fault: Penggugat membuktikan. No fault liability: Penggugat tidak perlu membuktikan.

Strict liability disebut pula No Fault Liability. Di Indonesia terdapat Vicaroius liability, yaitu

perbuatan melawan hukum yang berada dalam tanggungjawab majikan terhadap pekerjaan buruhnya (Pasal 1367 KUHPerdata). Building Owner Liability: pemilik gedung. Pete’s master Liability: pemilik binatang peliharaan yang

bertanggungjawab.

FAULT AND NO FAULT LIABILITY

Perkembangan/munculnya Prinsip No Fault Liability. Proses terjadinya menimbulkan polemik dalam hukum, khususnya

terhadap prinsip “Presumption innocence”, di mana harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan baru dapat dikatakan bersalah. Awal mulanya terdapat prinsip RES IPSA LOQUITUR (the things speak

for itself), artinya fakta telah bicara sendiri, tidak perlu dibuktikan lagi. Hal ini sangat berpengaruh dalam perkembangan no fault liability. Misal: sungai telah tercemar (berbusa) dari industri tersebut.

Muncul kasus-kasus yang PRIMA FACIE CASE (nyata-nyata tidak perlu diperdebatkan lagi, kejadian telah berbicara sendiri). Misal makan biskuit langsung mati, fakta telah membuktikannya.

Prinsip No Fault Liability dipelopori para advokasi/ praktisi konsumen.

FAULT AND NO FAULT LIABILITY

Hukum Konsumen menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah: “ Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan

masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.”

Hukum Perlindungan Konsumen adalah: “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi

konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen”.

Kesimpulan: Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan

masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikannya.

Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah itu dalam masyarkat tidak seimbang.

BATASAN HUKUM KONSUMEN DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kepentingan Fisik konsumen: “kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan

dan keselamatan tubuh dan/ atau jiwa mereka dalam penggunaan barang atau jasa konsumen. Dalam setiap perolehan barang atau jasa konsumen, barang atau jasa tersebut harus memenuhi kebutuhan hidup dari konsumen tersebut dan memberikan manfaat baginya (tubuh dan jiwanya)”.

Kepentingan sosial ekonomi konsumen: “Setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dengan penggunaan

sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang atau jasa kebutuhan hidup mereka. Untuk keperluan itu, tentu saja konsumen harus mendapatkan informasi yang benar dan bertanggungjawab tentang produk konsumen tersebut, yaitu informasi yang informatif tentang segala sesuatu kebutuhan hidup yang diperlukan.

kepentingan perlindungan hukum:

KEPENTINGAN-KEPENTINGAN KONSUMEN

kepentingan perlindungan hukum: Sampai saat ini masih merupakan

hambatan bagi konsumen atas perarutan yang diterbitkan bukan tujuan utamanya mengatur dan atau melindungi konsumen.

Kriteria konsumen dan apa kategori kepentingan konsumen.

Perilaku dari pelaku bisnis yang canggih, sehingga terhadap perbuatan tersebut undang-undang tidak dapat menjangkaunya.

Hukum acara yang ada tidak dapat secara mudah dimanfaatkan oleh konsumen yang dirugikan dalam hubungannya dengan penyedia barang dan/atau jasa.

KEPENTINGAN-KEPENTINGAN KONSUMEN

Beberapa Praktek Niaga Yang Merugikan Konsumen: Iklan pancingan (bait and switch ad)

iklan pancingan adalah iklan yang sebenarnya tidak berniat untuk menjual produk yang ditawarkan tetapi lebih ditujukan pada menarik konsumen ke tempat usaha tersebut. Setelah mereka datang ditawarkan produk lainnya, karena produk tersebut sudah habis.

Contoh: analogi iklan: Air Asia dsb. iklan-klan yang menyesatkan ( mock up ad).

Iklan jenis ini mengesankan keampuhan suatu barang dengan cara mendomontrasikannya secara berlebihan dan mengarah menyesatkan. Umumnya menggunakan media televisi.

Contoh: iklan pencukur (shave cream). Kunjungan penjual dan kiriman langsung

PRAKTEK NIAGA YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Beberapa Praktek Niaga Yang Merugikan Konsumen:

Kunjungan penjual dan kiriman langsung

dilakukan dengan kunjungan penjual (salesman calls) yang selain menawarkan juga menjual produk tersebut.

Praktek niaga kiriman langsung menimbulkan 2 (dua) masalah yaitu:

Apakah ia merupakan bagian dari perjanjian antara pengusaha dan konsumen atau tidak;

siapa yang dibebani kewajiban mengembalikan produk konsumen yang dikirim langsung, apabila tidak terjadi kesepakatan untuk mengadakan hubungan hukum mengenai produk itu.

PRAKTEK NIAGA YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Konstruksi hukum: Perjanjian Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)

Perbandingan: Australia: Trade Practises Act 1974/1977 Unsolicited Goods and Services Act 1971

Kesimpulan dari 2 (dua) undang-undang di atas, bahwa pengiriman barang atau jasa yang tidak dipesan atau diminta oleh konsumen baik secara tertulis atau lisan merupakan perbuatan melawan hukum.

Akibatnya tidak dapat meminta pembayaran atas barang tersebut.

PRAKTEK NIAGA YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Aspek Hukum Privat:

TINJAUAN ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK

Asas Hukum

Kaidah Hukum

• Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat 1)

•Asas Konsensualitas (Pasal 1320 ayat 1).

•Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3)

Hukum Perjanjian

• Perjanjian dengan syarat2 baku

(standard contract).

• Lihat Praktik di Inggris

•“ The Unfair Contrcat Terms Act 1977

• Syarat baku dilarang berkaitan dengan:

• pengecualian tanggungjawab karena

wan prestasi.

• Menghindari Tanggungjawab atas kelaikan

• barang.

•Pembatasan tanggungjawab ( jumlah gantirugi,

•jangka waktu klaim, pemanfaatan hak)

TINJAUAN ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK

Kaidah Hukum LIHAT PERIKATAN

Perjanjian

Perbuatan Melawan Hukum

Nyonya Donoghue diajak temannya kr restoran milik Minchella, dan di sana ia ditraktir temannya itu dengan sebotol minuman “ginger beer” dan es krim. Botol “ginger beer” itu guram sehingga orang tidak dapat melihat apa yang ada didalamnya. Minchella menuangkan sebagian “ginger beer” ke dalam gelas berisi es krim untuk Nyonya Donoghue dan langsung diminumnya, sedangkan sisanya dituangkan teman Nyonya Donoghue ke gelas kosong lain yang tersedia, dan kini di dalam gelas kosong tersebut terlihat keong (snail) dalam bentuk terpotong-potong. Milihat barang menjijikan tersebut Nyonya Donoghue shock dan menderita “gastro enteritis”. Atas gangguan kesehatan tubuh dan kejiwaannya, ia menggugat gantirugi terhadap Stevenson, produsen “ginger beer” itu.

TINJAUAN ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK

APA HUBUNGAN HUKUMNYA?.

TINJAUAN ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK

Perbuatan Melawan Hukum

• House of Lord memutuskan:

•Nyonya Donoghue mempunyai alas hak untuk menggugat

Stevenson dan mengabulkan gugatan Nyonya Donoghue.

• Pertimbangan House of Lord

• …. That a manufacturer owner a general duty to take care

to ultimate consumer”

Aspek Hukum Publik terdiri atas: Hukum Administrasi:

Peraturan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan barang.

Peraturan yang berhubungan dengan praktik penjualan. Peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Hukum Pidana: KUHPidanadan peraturan perundang-undangan diluar KUHPidana.terdiri atas

KUHAPidana Dapat dijadikan dasar untuk menggugat secara perdata (kasus biskuit

beracun). Pasal-pasal penting: Pasal 204, 205 KUHPidana: menyangkut barang-barang

pada umumnya. Pasal 382 bis : persaingan curang.

TINJAUAN ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK

Aspek Hukum Publik terdiri atas: Pasal 383: penjual menipu pembeli tentang berbagai barang, keadaan,

sifat dst. Pasal 386: menyangkut khusus barang makanan, minuman dan obat-

obatan. Pasal 386 ayat 2: barang makanan, minuman dan obat-obatan palsu

yaitu yang harga dan guna obat tersebut menjadi berkurang karena telah dicampur dengan bahan-bahan lain.

Dst.

Hukum Internasional: Yurisdiksi : Hakim mana yang berwenang mengadili gugatan. Pilihan hukum: hukum mana yang digunakan dalam memeriksa dan

memutus sengketa yang terjadi.

TINJAUAN ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK

Hukum Konsumen/

Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perdata

(dalam arti luas) Hukum Publik

Hukum Perdata

Hukum Dagang

Hukum Administrasi

Hukum Pidana

Hukum Perdata Internasional

Hukum Acara

Perdata/Pidana

TERIMA KASIH