88
KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 08 AKUNTANSI PENDAPATAN PENDAHULUAN Tujuan 01. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 02. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan. Ruang Lingkup 03. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LRA yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporandan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk pendapatan-LO oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 04. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. 06. Paiai Hicarki ^ HL'!:u,'n i- Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan 05. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan: a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi; b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kineija pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan. Akuntansi pendapatan-LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan-LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi: a. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan b. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntansi pendapatan-LO menyediakan informasi mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; a. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalampenode" mendatang dengan cara menyajikan laporan secara 07. /.s '-irkomparatif; PD FEmralcarsa 66

AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 08

AKUNTANSI PENDAPATAN

PENDAHULUAN Tu juan 0 1 . Tu juan kebi jakan akun tans i pendapatan adalah u n t u k mengatur

per lakuan akun tans i atas pendapatan d a n in formasi la innya da lam rangka memenuh i t u j u a n akuntab i l i tas sebagaimana d i te tapkan oleh pera turan perundang-undangan.

02. Per lakuan akun tans i pendapatan mencakup def inisi , pengakuan, pengukuran , dan pengungkapan pendapatan.

Ruang L ingkup 03. Kebi jakan i n i d i terapkan da lam a k u n t a n s i pendapatan-LRA yang

d i susun d a n disaj ikan dengan menggunakan akun tans i berbasis kas oleh ent i tas akuntans i/pe laporandan menggunakan akun tans i berbasis a k r u a l u n t u k pendapatan-LO oleh ent i tas akun tans i dan ent i tas pelaporan.

04. Kebijakan i n i ber laku u n t u k ent i tas akuntans i/pe laporan pemer intah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, t idak te rmasuk perusahaan daerah.

06.

Paiai Hicarki ^

HL'!:u,'n i-

Manfaat In formasi Akun tans i Pendapatan

05. A k u n t a n s i pendapatan menyediakan in formasi mengenai realisasi pendapatan dar i sua tu ent i tas akuntans i/pe laporan. In formasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan da lam mengevaluasi kepu tusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi , akuntab i l i t as dan ketaatan ent i tas pelaporan dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi; b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara

menye luruh yang berguna da lam mengevaluasi k ine i j a pemer intah daerah da lam h a l efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan.

A k u n t a n s i pendapatan-LRA menyediakan informasi yang berguna da lam memprediks i sumber daya ekonomi yang akan d i gunakan u n t u k mendana i kegiatan pemer intah daerah da lam periode berkenaan. A k u n t a n s i pendapatan-LRA dapat menyediakan in formasi kepada para pengguna laporan tentang ind ikas i perolehan sumber daya ekonomi:

a. te lah d i laksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan b. te lah d i laksanakan sesuai dengan pera turan perundang-undangan. A k u n t a n s i pendapatan-LO menyediakan in formasi mengenai operasi keuangan secara menye luruh yang berguna da lam mengevaluasi k iner ja pemer intah da lam h a l efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi ; a. yang berguna da lam mempred iks i pendapatan-LO yang akan

d i ter ima u n t u k mendana i kegiatan pemer intah pusat dan daerah dalampenode" mendatang dengan cara menyaj ikan laporan secara

07.

/.s'-irkomparatif; PD FEmralcarsa

6 6

Page 2: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

b. mengenai p e n u r u n a n ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surp lus operasional).

DEFINISI 08. Be r i ku t adalah is t i lah- is t i lah yang d i gunakan da lam kebi jakan dengan

pengert ian: Anggaran Pendapatan d a n Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuang£in t a h u n a n pemer intah daerah yang d ise tu ju i oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Azas B r u t o adalah sua tu pr ins ip yang t idak memperkenankan pencatatan secara neto pener imaan setelah d ikurang i pengeluaran pada s u a t u u n i t organisasi a tau t i dak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi an ta ra pener imaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akun tans i yang mengaku i pengaruh t ransaks i d a n per ist iwa la innya pada saat kas a tau setara kas d i te r ima a tau d ibayarkan. Basis A k r u a l adalah basis a k u n t a n s i yang mengaku i pengaruh t ransaks i d a n per ist iwa la innya pada saat h a k dan/a tau kewajiban t i m b u l . Kas Daerah adalah tempat peny impanan u a n g daerah yang d i t en tukan oleh Bupa t i u n t u k menampung se luruh pener imaan dan pengeluaran pemer intah daerah. Kurs adalah rasio pe r tukaran dua m a t a uemg. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat peny impanan uang daerah yang d i t en tukan oleh B u p a t i u n t u k menampung se lu ruh pener imaan daerah dan membayar se lu ruh pengeluaran pada bank yang d i te tapkan. Pendapatan transfer ada lah pener imaan uang dar i ent i tas pelaporan l a in , misa lnya pener imaan dana per imbangan dar i pemer in tah pusat dan dana bagi has i l dar i pemer intah prov ins i . Pendapatan H ibah adalah pendapatan pemer intah da lam ben tuk uang/barang a tau j asa dar i pemer intah la innya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat t idak waj ib dan t idak mengikat serta t idak secara terus-menerus. Pendapatan-LRA adalah pener imaan oleh Bendahara U m u m Negara/Bendahara U m u m Daerah a tau oleh ent i tas pemer intah la innya yang menambah Saldo Anggaran Lebih da lam periode t a h u n anggaran yang bersangkutan yang menjadi h a k pemer intah, dan t idak per lu dibayar kembal i oleh pemer intah.

Pendapatan-LO adalah h a k pemer intah pusat/daerah yang d i a k u i sebagai penambah ekui tas da lam periode t a h u n anggaran yang bersangkutan dan t idak per lu dibayar kembal i . Pos Luar Biasa adalah pendapatan l u a r biasa a tau beban lua r biasa yang ter jadi karena kejadian a tau t ransaks i yang b u k a n merupakan operasi biasa, t i dak d iharapkan sering a tau r u t i n ter jadi , dan berada d i

; luar jcenda l i a tau pengaruh entitas bersangkutan.

6 7

Page 3: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Surplus/Def is i t da r i Kegiatan Operasional adalah selisih l eb ih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/Def is i t-LO adalah selisih antara pendapatan-LO d a n beban selama satu periode pelaporan, setelah d ipe rh i tungkan surplus/def is i t da r i kegiatan n o n operasional dan pos lua r biasa.

Untung/Rug i Penjualan Aset merupakan sel is ih antara n i l a i b u k u aset dengan harga j u a l asset. Sisa Leb ih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih l eb ih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta pener imaan dan pengeluaran pembiayaan da lam APBD selama satu periode pelaporan.

KLASIFIKASI PENDAPATAN 09. Pendapatan daerah d ik las i f ikas ikan m e n u r u t ke lompok pendapatan

yang te rd i r i dar i : a. Pendapatan Asl i Daerah b. Pendapatan Transfer c. La in- la in Pendapatan Daerah Yang Sah

10. Kelompok pendapatan asl i daerah dibagi m e n u r u t j en is pendapatan yang t e rd i r i atas pajak daerah, r e t r ibus i daerah, has i l pengelolaan kekayaan daerah yang d ip i sahkan, dan la in - la in pendapatan asl i daerah yang sah.

11 . Jenis pajak daerah dan re t r ibus i daerah d i r i n c i m e n u r u t obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah d a n re t r ibus i daerah.

12. Jenis has i l pengelolaan kekayaan daerah yang d ip i sahkan d i r inc i m e n u r u t obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan moda l pada perusahaan m i l i k daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan m i l i k negaira/ BUMN, d a n bagian laba penyertaan modal pada perusahaan m i l i k swasta a tau kelompok usaha masyarakat.

13. Jenis l a in - la in pendapatan asl i daerah yang sah d i r i n c i m e n u r u t obyek pendapatan yang mencakup has i l pen jua lan kekayaan daerah yang t idak d ip isahkan, j asa giro, pendapatan bunga, pener imaan atas t u n t u t a n gant i kerug ian daerah, pener imaan komis i , potongan atau ben tuk l a in sebagai ak ibat da r i penjualan dan/a tau pengadaan barang dan/atau j asa oleh daerah, pener imaan keun tungan dar i sel isih n i l a i t u k a r r u p i a h terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keter lambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda re t r ibus i , pendapatan has i l eksekusi atas j a m i n a n , pendapatan dar i pengembalian, fasil itas sosial d a n fasil itas u m u m , pendapatan dar i penyelengaraan pend id ikan d a n pe lat ihan, dan pendapatan dar i angsuran/cic i lan penjua lan.

14. Pendapatan transfer t e rd i r i da r i pener imaan dana per imbangan dar i pemer intah pusat d a n dana bagi has i l da r i pemer intah provinsi .

6 8

Page 4: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

15. Kelompok La in- la in Pendapatan yang sah dibagi m e n u r u t j en is pendapatan yang te rd i r i atas:

• H ibah ; • Dana Darura t ;

• Dana Bagi Hasi l Pajak dar i Provinsi d a n Pemerintah Daerah la innya; • Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ; d a n

• B a n t u a n Keuangan dar i Provinsi d a n Pemerintah Daerah la innya. 16. Kelompok pendapatan h i b a h berasal da r i pemer intah, pemer intah

daerah la innya, badan/lembaga/oi^anisasi swasta da lam negeri, kelompok masyarakat/perseorangan dan lembaga lua r negeri yang t idak mengikat .

17. Kelompok dana da rura t berasal da r i pemer intah da lam rangka penanggulangan ko rban/ kerusakan ak ibat bencana a lam.

18. Kelompok dana bagi has i l pajak dar i prov ins i dan pemer intah daerah la innya t e rd i r i da r i dana bagi has i l pajak dar i prov ins i , dana bagi has i l pajak dar i kabupaten, dan dana bagi has i l pajak dar i kota .

19. Kelompok dana penyesuaian dan dana o tonomi k h u s u s t e rd i r i da r i dana penyesuaian dan dana otonomi k h u s u s .

20. Kelompok b a n t u a n keuangan dar i prov ins i a tau pemer intah daerah la innya terd i r i da r i b a n t u a n keuangan dar i prov ins i , b a n t u a n keuangan dar i kabupaten, dan b a n t u a n keuangan dar i kota .

22.

P£rrf H.crarki

Sckda

to

k Kabag Hukum

PENGAKUAN 2 1 . Pendapatan-LRA d i a k u i :

a. D i ter ima d i Rekening Kas U m u m Daerah; a tau b. D i ter ima oleh SKSKPD; a tau c. D i ter ima ent i tas l a in d i lua r pemer intah daerah atas nama BUD. Pendapatan-LO d i a k u i pada s a a t : a. T imbu lnya h a k atas pendapatan a tau t i m b u l n y a h a k u n t u k

menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan pera turan perundang-undangan a tau t imbu lnya h a k u n t u k menagih imba lan atas sua tu pelayanan yang te lah selesai d iber ikan berdasarkan pera turan perundang-undangan.

b. Direal isasi, y a i t u adanya a l i ran m a s u k sumber daya ekonomi atas pendapatan a tau adanya h a k yang te lah d i te r ima oleh pemer intah tanpa ter lebih d a h u l u adanya penagihan.

Pengembalian yang si fatnya no rma l d a n berulang (recurring) atas pener imaan pendapatan-LRA pada periode pener imaan m a u p u n pada periode sebelumnya d i b u k u k a n sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang si fatnya t idak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode pener imaan pendapatan d i b u k u k a n sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang si fatnya t i dak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode

psebe lumnya d i b u k u k a n sebagai pengurang saldo anggran lebihpada

23.

24.

25.

^periode d i t emuka^nya koreks i dan pengembalian tersebut.

PD Pemrakarsa

PD Terkait 6 9

Page 5: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

26 Pengembalian yang si fatnya no rma l dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode pener imaan m a u p u n pada periode sebelumnya d i b u k u k a n sebagai pengurang pendapatan.

27 Koreksi d a n pengembalian yang si fatnya t i dak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode pener imaan pendapatan d i b u k u k a n sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

28 Koreksi dan pengembalian yang si fatnya t i dak beru lang (non recurring) atas pendapatan-LO yang ter jadi pada periode sebelumnya d i b u k u k a n sebagai pengurang ekui tas pada periode d i t emukannya koreks i dan pengembalian tersebut.

29. Da lam h a l badan layanan u m u m daerah, pendapatan d i a k u i dengan mengacu pada pera turan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan u m u m daerah.

30. A k u n t a n s i pendapatan d i susun u n t u k memenuh i k e b u t u h a n pertanggungjawaban sesuai dengan ke t en tuan dan u n t u k keper luan pengendal ian bagi manajemen pemer intah daerah, ba ik yang d icatat oleh SKPD m a u p u n PPKD.

TRANSAKSI PENDAPATAN BERBENTUK BARANG DAN JASA 3 1 . Transaksi pendapatan da lam b e n t u k barang d a n j asa harus d i laporkan

da lam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh t ransaks i berwujud barang dan j a sa adalah h i b a h da lam w u j u d barang dan barang rampasan.

32. Biaya-biaya t ransaks i pendapatan da lam w u j u d barang dikapi ta l isas i ke da lam n i l a i perolehan barang yang diperoleh.

PENGUKURAN 33. A k u n t a n s i pendapatan-LRA d i laksanakan berdasarkan azas bru to ,

y a i t u dengan m e m b u k u k a n pener imaan b ru t o , dan t idak mencatat j u m l a h netonya (setelah d ikompensas ikan dengan pengeluaran). Pencatatan azas b ru t o dapat d ikecua l ikan da lam h a l besaran pengurang terhadap j en is pendapatan-LRA bersifat variable.

34. Pengukuran a tau peni la ian t ransaks i Pendapatan-LO d i laksanakan berdasarkan azas b ru to , ya i tu dengan t i dak mencatat j u m l a h pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran a tau t idak mencatat pendapatan dengan n i l a i nettonya.

35. Pengukuran pendapatan dengan azas b ru t o dapat d ikecua l ikan apabi la besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bru to (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan d imaksud d a n t idak dapat d i est imasi ter lebih d a h u l u d ikarenakan proses be lum selesai.

36 . Pendapatan h ibah da lam mata uang as ing d i u k u r d a n dicatat pada tanggal t ransaks i menggunakan k u r s tengah bank sentral .

P£rtflfcrarki

PENGUNGKAPAN 37. Ha l -ha l yang ha rus d iungkapkan da lam Catatan Atas Laporan

r—Keuangan te rka i t dengan pendapatan-LRAadalah:

to Kabog Hukum

'ar"Penjelasan

PD Terkait

mengenai pendapatan yang pada t a h u n pelaporan yang 9 ^^^be r eahgku taa ter jadi ha l -ha l yang bersifat k h u s u s .

7 0

Page 6: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

b. Penjelasan sebab-sebab t idak tercapainya target pener imaan pendapatan-LRA daerah.

c. Konversi yang d i l a k u k a n ak iba t perbedaan klasi f ikasi belanja d idasarkan pada Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 64 T a h u n 2013.

d. In formasi la innya yang dianggap per lu . 38. Ha l -ha l yang harus d iungkapkan da lam Catatan Atas Laporan

Keuangan te rka i t dengan pendapatan-LOadalah: a. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada t a h u n pelaporan yang

bersangkutan terjadi ha l -ha l yang bersifat k h u s u s . b. In formasi la innya yang dianggap per lu .

39 . Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA disa j ikan berdasarkan klas i f ikasi sumber pendapatan. Klasif ikasi sumber pendapatan d ike lompokkan m e n u r u t asal dan j en is pendapatan, yang t e rd i r i atas Pendapatan Asl i Daerah, Pendapatan Transfer, d a n La in-Lain Pendapatan Yang Sah. Masing-masing pendapatan diatas d ik las i f ikas ikan lebih l an ju t m e n u r u t j en i s pendapatannya.

7 1

Page 7: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 09

AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

Daftar Is i

Paragraf

PENDAHULUAN 0 1 - 0 4

Tu juan 0 1 - 0 2

Ruang L ingkup 0 3 - 0 4

DEFINISI 05

KLASIFIKASI 06 - 14

PENGAKUAN 1 5 - 2 4

BELANJA HIBAH 25 - 3 1

BELANJA BANTUAN SOSIAL 32 - 35

BELANJA BAGI HASIL 36

BELANJA BANTUAN KEUANGAN 37 - 38

BELANJA TIDAK TERDUGA 3 9 - 4 0

PENGUKURAN 4 1 - 4 4

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 45 - 46

Pars! Hiorarki

to K£t2g HLtum

PerstKu.-'din^';!

PD Pemral<2rt3

PD Tsrkail 7 2

Page 8: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 09 AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

PENDAHULUAN Tu juan 0 1 . Tu juan kebi jakan akun tans i belanja d a n beban adalah u n t u k

mengatur per lakuan akun tans i atas belanja, beban dan in formasi la innya da lam rangka memenuh i t u j u a n akuntab i l i t as sebagaimana d i te tapkan oleh pera turan perundang-undangan.

02. Per lakuan akun tans i belanja dan beban mencakup definisi , pengakuan, pengukuran , d a n pengungkapan.

Ruang L ingkup 03. Kebi jakan i n i d i terapkan da lam akun tans i belanja yang d i susun d a n

disa j ikan dengan menggunakan akun tans i berbasis kasdan akun tans i beban dengan menggunakan basis ak rua l .

04. Pemyataan kebi jakan i n i ber laku u n t u k ent i tas akuntans i/pe laporan pemer intah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, t idak t e rmasuk perusahaan daerah.

DEFINISI 05. Be r i ku t ada lah is t i lah- is t i lah yang d i gunakan da lam kebi jakan dengan

pengert ian: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan t a h u n a n pemer intah daerah yang d ise tu ju i oleh Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah. Belanja adalah semua pengeluaran dar i Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalEun periode t a h u n anggaran bersangkutan yang t idak a k a n diperoleh pembayarannya kembal i oleh pemer intah. Beban adalah p e n u r u n a n manfaat ekonomi a tau potensi j asa da lam periode pelaporan yang m e n u r u n k a n ekui tas , yang dapat berupa pengeluaran a tau konsums i aset a tau t i m b u l n y a kewaj iban. Basis Kas adalah basis akun tans i yang mengaku i pengaruh t ransaks i d a n per ist iwa la innya pada saat kas a tau setara kas d i ter ima a tau d ibayarkan.

Basis a k r u a l adalah basis a k u n t a n s i yang mengakui pengaruh t ransaks i dan per ist iwa la innya pada saat t ransaks i dan per ist iwa i t u terjadi, t anpa memperhat ikan saat kas a tau setara kas d i ter ima a tau dibayar. Kas Daerah adalah tempat peny impanan uang daerah yang d i t en tukan oleh B u p a t i u n t u k menampung se lu ruh pener imaan dan pengeluaran pemer intah daerah. Kurs ada lah j ras iaper tukaran d u a mata uang .

—Rekemng^^l^as-paerah adalah rekening tempat peny impanan uang ^^a^alrt-yan£ - d i t e n t u k a n oleh b u p a t i u n t u k menampung se lu ruh

p ene r imaan , ^ r a h ' dan membayar se luruh pengeluaran pada bank PDTeite'; ,

I 1 7 3

Paraf Hiorartd

Sakda

to Kabsg Hukum

Page 9: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

yang d i te tapkan. Sisa Leb ih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) adalah selisih l eb ih/kurang an ta ra realisasi pendapatan-LRA d a n belanja, serta pener imaan dan pengeluaran pembiayaan da lam APBD selama satu periode pelaporan. Surp lus/ defisit-LRA adalah selisih l eb ih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Surp lus/ defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO d a n beban selama satu periode pelaporan, setelah d ipe rh i tungkan surplus/def is i t da r i kegiatan n o n operasional dan pos lua r biasa.

KLASIFIKASI 06. Belanja d ik las i f ikas ikan m e n u r u t klas i f ikasi ekonomi (jenis belanja),

organisasi, dan fungsi . 07. Klasif ikasi ekonomi adalah pengelompokan j en is belanja yang

d idasarkan pada jen is belanja u n t u k melaksanakan sua tu akt iv i tas. Klasi f ikasi ekonomi me l i pu t i belanja pegawai, belanja barang, belanja modal , belanja bunga, belanja subsid i , belanja h i bah , belanja ban tuan sosial, dan belsinja t a k terduga.

08. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran u n t u k kegiatan sehari-h a r i Ent i tas Pelaporan yang member i manfaat j angka pendek. Belanja operasi me l i pu t i belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsid i , belanja h i bah , belanja b a n t u a n sosial.

09. Belanja moda l adalah pengeluaran anggaran u n t u k perolehan aset tetap dan aset la innya yang member i manfaat leb ih da r i sa tu periode akun tans i . Belanja modal me l i pu t i belanja modal u n t u k perolehan tanah , gedung dan bangunan , peralatan, aset t a k berwujud .

10. Belanja t a k terduga adalah pengeluaran anggaran u n t u k kegiatan yang si fatnya t idak biasa d a n t i dak d iharapkan berulang seperti penanggulangan bencana a lam, bencana sosial, dan pengeluaran t i dak terduga la innya yang sangat d ipe r lukan da lam rangka penyelenggaraan kewenangan Ent i tas Pelaporan. Contoh klas i f ikas i belanja m e n u r u t ekonomi (jenis belanja) ada lah sebagai be r ikut : Belanja Operasi: Belanja Pegawai xxx Belanja Barang xxx Bunga x x x Subs id i xxx H ibah x x x B a n t u a n Sosial xxx Belanja Modal :

Belanja Aset Tetap xxx Belanja Aset La innya xxx Belanja Tak Terduga xxx

1 1 . Transfer ke luar adalah pengeluaran uang da r i ent i tas pelaporan ke seperti pengeluaran dana bagi has i l oleh Ent i tas

7 4

Paraf HierarW

JtiiFlit to Kabag Hut;urn

7 '

f - enu ta^^ j app j an - i a i r ^ ^ q p o r a n . PD Pcmrckarsa

PD Terkait

7f

Page 10: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

12. Klasi f ikasi belanja m e n u r u t organisasi ada lah klas i f ikasi belanja berdasarkan u n i t organisasi pengguna anggaran a tau ent i tas akun tans i .

13. Klasif ikasi belanja m e n u r u t fungsi ada lah klas i f ikasi belanja yang d idasarkan pada fungsi-fungsi u t a m a Ent i tas Pelaporan da lam member ikan pelayanan kepada masyarakat . Contoh klas i f ikasi belanja m e n u r u t fungsi ada lah sebagai be r ikut : Belanja: Pelayanan U m u m x x x Pertahanan x x x Ketert iban dan Keamanan x x x Ekonomi x x x Per l indungan L ingkungan H idup x x x Perumahan dan Permukiman xxx Kesehatan x x x Pariwisata d a n Budaya xxx Agama x x x Pendidikan x x x Per l indungan Sosial x x x

14. Beban d ik las i f ikas ikan m e n u r u t k las i f ikas i ekonomi , y a i t u dengan mengelompokkan beban berdasarkan j en i snya yang te rd i r i da r i Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsid i , Beban Hibeih, Beban B a n t u a n Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, D a n Beban La in-la in .

PENGAKUAN 15. Belanja d i a k u i pada saat terjadinya pengeluaran dar i Rekening Kas

Daerah u n t u k se lu ruh t ransaks i d i SKPD d a n PPKD setelah d i l akukan pengesahan def init i f oleh fungsi BUD u n t u k masing-masing t ransaks i yang ter jadi d i SKPD dan PPKD.

16. Khusus pengeluaran me la lu i bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut d i sahkan oleh Bendaraha U m u m Daerah (BUD)/Kuasa BUD/pengguna anggaran.

17. Beban d i a k u i pada saat t imbu lnya kewaj iban, ter jadi konsums i aset, a tau ter jadinya p e n u r u n a n manfaat ekonomi a t au potensi jasa .

18. Saat t i m b u l n y a kewajiban adalah saat ter jadinya pera l ihan h a k dar i p ihak l a in ke pemer intah tanpa d i i k u t i k e l u a m y a kas dar i Kas Daerah. Contohnya tag ihan rekening telepon d a n rekening l i s t r i k yang be lum dibayar pemer intah.

19. Yang d imaksud dengan ter jadinya konsums i aset ada lah saat pengeluaran kas kepada p ihak l a in yang t i dak d i d a h u l u i t imbu lnya kewaj iban dan/atau konsums i aset nonkas da lam kegiatan operasional pemer intah.

Paraf Hiararki

Sekda

to k Ksbag Hukutn

Parat Koorriini-::

t- ! Asistsn _ ^ PD Pcmrakarsa / 1 PD Terkait

7 S

Page 11: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

20. Sedangkan p e n u r u n a n manfaat ekonomi a tau potensi j asa ter jadi pada saat p e n u r u n a n n i l a i aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ber la lunya w a k t u . Contoh p e n u r u n a n manfaat ekonomi a tau potensi jasa adalah penyusutsin.

2 1 . Da lam h a l badan layanan u m u m , belanja d i a k u i dengan mengacu pada pera turan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan u m u m .

22. Realisasi anggaran belanja d i laporkan sesuai dengan klas i f ikasi yang d i te tapkan da lam dokumen anggaran.

23. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembal i belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja d i b u k u k a n sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabi la d i te r ima pada periode ber ikutnya , koreks i atas pengeluaran belanja d i b u k u k a n da lam La in-l a in Pendapatan Asl i Daerah Yang Sah.

24. Akun tans i belanja d i susun selain u n t u k memenuh i k e b u t u h a n pertanggungjawaban sesuai dengan ke tentuan , j u g a dapat d ikembangkan u n t u k keper luan pengendal ian bagi manajemen dengan cara yang memungk inkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

BELANJA HIBAH 25. Belanja h i bah adalah pengeluaran anggaran u n t u k pember ian h i b a h

da lam b e n t u k uang, barang dan/atau j a sa kepada pemer intah, a tau pemer intah daerah la innya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik te lah d i te tapkan pe run tukannya .

26. Belanja h i b a h d iber ikan secara selektif dengan memper t imbangkan kemampuan keuangan daerah, rasional i tas, dan d i te tapkan dengan keputusan Bupa t i .

27. Pemberian h ibah da lam b e n t u k u a n g a tau da lam b e n t u k barang a tau jasa d icatat dan d i a k u i sebesar n i l a i yang d ike luarkan dan dapat d iber ikan kepada pemer intah daerah t e r t en tu sepanjang d i te tapkan da lam pera turan perundang-undangan,

28 . H ibah kepada pemer intah be r tu juan u n t u k menun jang peningkatan penyelenggaran fungsi pemer intahan d i daerah.

29 . H ibah kepada perusahaan daerah be r tu juan u n t u k menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

30. H ibah kepada pemer intah daerah la innya be r tu juan u n t u k menunjang peningkatan penyelenggaraan pemer intah daerah d a n layanan dasar u m u m .

3 1 . H ibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan be r tu juan u n t u k menunjeing peningkatan part is ipas i penyelenggaraan pembangunan daerah a tau secara fungsional terka i t dengan d u k u n g a n penyelenggaraan pemer intah daerah.

PcrafHisrarW

feiinPect to

i

Paraf Koordinssi

PD Pcmralorsa / PDTt:rUil

7 6

Page 12: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

BELANJA BANTUAN SOSIAL 32 . Belanja b a n t u a n sosial ada lah pengeluaran anggaran u n t u k pemberian

b a n t u a n yang bersifat sosial kemasyarakatan da lam b e n t u k uang d a n / a tau barang kepada kelompok / anggota masyarakat yang be r tu juan u n t u k me l indung i da r i k emungk inan ter jadinya resiko sosial.

33 . Pemberian b a n t u a n sosial dalam b e n t u k uang a tau da lam b e n t u k barang dicatat dan d i a k u i sebagai belanja b a n t u a n sosial sebesar n i l a i yang d ike luarkan .

34. B a n t u a n sosial tersebut d iber ikan secara selektif, t i dak terus menerus/t idak mengikat serta memi l i k i kejelasan p e r u n t u k a n penggunaannya dengan memper t imbangkan kemampuan keuangan daerah dan d i te tapkan dengan keputusan kepala daerah.

35. B a n t u a n sosial yang d iber ikan secara t i dak terus menerus/t idak mengikat d i a r t i kan bahwa pember ian b a n t u a n tersebut t idak waj ib dan t idak ha rus d iber ikan setiap t a h u n anggaran.

BELANJA BAGI HASIL 36. Belanja bagi has i l d icatat dan d i a k u i sebesar n i l a i yang d ike lua rkan .

Apabi la pada akh i r t a h u n be lum direal isasi, m a k a akan menjadi u t ang sebesar n i l a i yang harus dibayar. Kemudian d i l akukan j u m a l bal ik (reverse) pada awal t a h u n ber ikutnya , dan pada saat realisasi belanja bagi has i l , mekanismenya me la lu i belanja bagi has i l .

BELANJA BANTUAN KEUANGAN 37. B a n t u a n keuangan da lam ben tuk uang dicatat d a n d i a k u i sebagai

belanja b a n t u a n keuangan sebesar n i l a i yang d ike luarkan . 38. B a n t u a n keuangan, ba ik bersifat u m u m a t au k h u s u s dar i pemer in tah

kabupaten kepada pemer in tah desa, pemer intah daerah la innya da lam rangka pemerataan dan/a tau peningkatan kemampuan keuangan dan par ta i po l i t ik .

BELANJA TIDAK TERDUGA 39. Belanja t i dak terduga da lam ben tuk uang, barang dan j asa d icatat dan

d i a k u i sebagai belanja t i dak terduga sebesar n i l a i yang d ike luarkan . 40 . Kr i ter ia u n t u k belsinja t i dak terduga ada lah belanja u n t u k kegiatan

yang si fatnya t idak biasa a tau t i dak d iha rapkan berulang, t e rmasuk pengembalian atas kelebihan pener imaan daerah t a h u n - t a h u n sebelumnya yang te lah d i t u t u p .

7 7

Page 13: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

PENGUKURAN 4 1 . Belanja d i u k u r d a n dicatat berdasarkan n i l a i perolehan.

Pengeluaran belanja d icatat sebesar kas yang d ike luarkan da r i Rekening Kas Daerah.Pengeluaran belanja da lam ben tuk barang/jasa dicatat sebesar n i l a i barang/ j asa yang d iserahkan. Apabi la da lam has i l acara serah ter ima tersebut t i dak d i c a n t u m k a n n i l a i barang d a n a tau jasanya maka dapat d i l akukan penaks i ran atas n i l a i barang dan a tau j asa yang bersangkutan.

42. Beban dar i t ransaks i n o n pe r tukaran d i u k u r sebesar aset yang d i gunakan a tau d ike luarkan yang pada saat perolehan tersebut d i u k u r dengan n i l a i wajar.

43. Beban dar i t ransaks i pe r tukaran d i u k u r dengan menggunakan harga sebenamya (actual price) yang d ibayarkan a t a u p u n yang menjadi tag ihan sesuai dengan perjanj ian yang te lah membentuk harga.

44. Beban dicatat sebesar : a. J u m l a h kas yang d ibayarkan j i k a s e lu ruh pengeluaran tersebut

dibayar pada periode be i ja lan. b. J u m l a h biaya periode bei ja lan yang ha rus dibayar pada masa yang

akan datang. c. A lokasi sistematis u n t u k periode be i ja lan atas biaya yang te lah

d ike luarkan . PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 45. Beban disaj ikan secara p enuh (full cost) da lam laporan keuangan

terpisah u n t u k setiap j en is biaya. R inc ian j en is biaya d iungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan

46. Ha l -ha l yang per lu d iungkapkan sehubungan dengan belanja, an tara l a in : a. Pengeluaran belanja t a h u n berkenaan setelah tanggal b e rakh imya

t a h u n anggaran; b. Penjelasan sebab-sebab t idak terserapnya target realisasi belanja

daerah; c. Konversi yang d i l akukan ak iba t perbedaan klas i f ikasi belanja

didasEirkan pada Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 64 T a h u n 2013.

d. In formasi la innya yang dianggap per lu .

Paraf Hiorar1<i

Gckda

fe.1

Parnf Koordir-a^i

Asistcn.

PD Pemraicarsa / PDTerVait 7 8

Page 14: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 10

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Daftar Is i

Paragraf

PENDAHULUAN 0 1 - 0 4

Tu juan 0 1 - 0 2

Ruang L ingkup 03 - 04

DEFINISI 0 5 - 0 8

KLASIFIKASI PEMBIAYAAN 09 - 11

PENGAKUAN 1 2 - 1 3

PENGUKURAN 1 4 - 1 5

PENGUNGKAPAN 16

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO 1 7 - 1 8

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR 19 - 20

Pengakuan Dana Bergul ir 2 1 - 22

Penyajian Dana Bergul ir 2 3 - 2 9

Pengungkapan Dana Bergul ir 3 0 - 3 1

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING 32

Paraf HiaojrKi

Sakda Y to \ Ksbsg Hukum

l-PD Pemraksrsa

PD Terkait 7 9

Page 15: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 10 AKUNTANSI PEMBIAYAAN

PENDAHULUAN Tu juan 0 1 . Tu juan kebi jakan akun tans i pembiayaan adalah u n t u k mengatur

per lakuan akun tans i pembiayaan, da lam rangka memenuh i t u j u a n akuntab i l i t as sebagaimana d i te tapkan oleh pera turan perundang-undangan.

02. Per lakuan akun tans i pembiayaan mencakup def inisi , pengakuan, pengukuran , dan pengungkapan pembiayaan.

Ruang L ingkup 03. Kebijakan i n i d i terapkan da lam penyaj ian pembiayaan yang d i susun

dan d isa j ikan dengan menggunakan akun tans i berbasis kas, oleh ent i tas pelaporan.

04. Kebi jakan i n i ber laku u n t u k ent i tas pelaporan pemer intah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, t idak t e rmasuk perusahaan daerah.

DEFINISI 05. Pembiayaan (financing) adalah se luruh t ransaks i keuangan pemer intah

daerah, ba ik penerimaan m a u p u n pengeluaran, yang per lu dibayar deui/atau pengeluaran uang yang akan d i t e r ima kembal i , yang da lam penganggaran pemer intah daerah t e ru tama d imaksudkan u n t u k m e n u t u p defisit a tau memanfaatkan surp lus anggaran.

06. Sumber pembiayaan yang berupa pener imaan pembiayaan daerah antara l a in sisa lebih pembiayaan anggaran t a h u n l a lu , transfer da r i dana cadangan, pener imaan pinjameui, has i l pen jua lan obligasi, has i l penjualan aset daerah yang d ip i sahkan, serta penjualan investasi permanen la innya.

07. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah antara l a in pembiayaan u tang pokok, pengisian dana cadangan, pemberian p in jaman kepada ent i tas Ia in , dan penyertaan modal (investasi) oleh pemer intah daerah.

08. Be r i ku t ada lah is t i lah- is t i lah yang d i gunakan da lam kebi jakan dengan pengert ian: Azas B r u t o adalah sua tu pr ins ip yang t idak memperkenankan pencatatan secara netto pener imaan setelah d ikurang i pengeluaran pada sua tu ent i tas akun tans i / ent i tas pelaporan a t au t idak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah d i l a k u k a n kompensasi antara pener imaan d a n pengeluarem. Basis Kas adalah basis a k u n t a n s i yang mengaku i pengaruh t ransaks i dan per ist iwa la innya pada saat kas a tau setara kas d i te r ima a tau d ibayarkan. Kas Daerah adalah tempat peny impanan u a n g daerah yang d i t en tukan

Paraf Hl3(Fri(i

to

- 1 -

jp lehJBupiat i iuh PemerintahzDaer FD Pcraretersa

PDTe.-f'^i:

t u k - m e n a m p u n g se lu ruh pener imaan d a n pengeluaran

7 it 8 0

Page 16: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Kurs adalah rasio pe r tukaran dua mata uang asing. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat peny impanan uang daerah yang d i t en tukan oleh bupa t i u n t u k menampung se lu ruh pener imaan daerah dan membayar se lu ruh pengeluaran daerah pada bank yang d i te tapkan. Surplus/Def is i t adalah selisih l eb ih/kurang antara pendapatan d a n belanja selama satu periode pelaporan.

KLASIFIKASI PEMBIAYAAN 09. Pembiayaan d ik las i f ikas ikan m e n u r u t sumber pembiayaan d a n pusat

pertanggungjawaban, t e rd i r i da r i : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

10. Penerimaan pembiayaan adalah semua pener imaan Rekening Kas Daerah antara l a in berasal da r i pener imaan p in jaman, penjualan obligasi pemer intah daerah, has i l pr ivat isas i perusahaan daerah, pener imaan kembal i p in jaman yang d iber ikan kepada ent i tas l a i n , penjualsm investasi permanen la innya, dan pencsiiran dana cadangan.

11 . Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Daerah antara l a in pember ian p in jaman kepada ent i tas l a in , penyertaan modal pemer intah daerah, pembayaran kembal i pokok p in jaman da lam periode t a h u n anggaran te r tentu , dan pembentukan dana cadangan.

PENGAKUAN 12. Penerimaan pembiayaan d i a k u i pada saat d i te r ima pada Rekening Kas

Daerah. 13. Pengeluaran pembiayaan d i a k u i pada saat d ike luarkan dar i Rekening

Kas Daerah.

PENGUKURAN 14. A k u n t a n s i penerimaan pembiayaan d i laksanakan berdasarkan azas

b ru to , y a i t u dengan m e m b u k u k a n pener imaan b ru to , d a n t idak mencatat j u m l a h nettonya (setelah d ikompensasikan dengan pengeluaran)

15. A k u n t a n s i pengeluaran pembiayaan di laksainakan berdasarkan azas b ru to .

PENGUNGKAPAN 16 Hal -hal yang per lu d iungkapkan sehubungan dengan pembiayaan

an ta ra Ia in : a. PenerimaEin d a n pengeluaran pembiayaan t a h u n berkenaan setelah

tanggal b e rakh imya t a h u n anggaran; b. Penjelasan landasan h u k u m berkenaan dengan

penerimaan/pemberian p in jaman, pembentukan/penca i ran dana cadangan, penjualan aset daerah yang d ip i sahkan, penyertaan modal

_ p j m e r i n t a h daerah;

8 1

Page 17: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

c. Konversi yang d i l akukan ak ibat perbedaan klas i f ikasi belanja d idasarkan pada Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 64 T a h u n 2013.

b. In formasi la innya yang dianggap pe r lu .

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO

17. Pembiayaan netto adalah selisih antara pener imaan pembiayaan setelah d ikurang i pengeluaran pembiayaan da lam periode t a h u n anggaran te r tentu . Selisih l eb ih/kurang antara penerimaEui dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat da lam pos Pembiayaan Netto.

18. Sisa l eb ih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih l eb ih/kurang antara realisasi pener imaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih l eb ih/kurang antara realisasi penerimaein dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat da lam pos SiLPA/SiKPA.

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR 19. B a n t u a n yang d iber ikan kepada ke lompok masyarakat yang d in i a tkan

akan d ipungu t/d i t a r i k kembal i oleh pemer in tah daerah apabi la kegiatannya te lah berhasi l dan se lanjutnya akan d i gu l i rkan kembal i kepada ke lompok masyarakat l a innya d ikategor ikan sebagai dana bergulir .

20. B a n t u a n yang d iber ikan kepada kelompok masyarakat dengan m a k s u d agar keh idupan kelompok masyarakat tersebut leb ih ba ik t i dak d imaksudkan u n t u k d im in t a kembal i lagi oleh pemer intah daerah, m a k a rencana pemberian b a n t u a n u n t u k ke lompok masyarakat tersebut d ianggarkan d i APBD sebagai belanja b a n t u a n sosial. Demik ian j u g a realisasi pembayaran dana tersebut kepada kelompok masyarakat tersebut d i b u k u k a n d a n disa j ikan sebagai Belanja B a n t u a n Sosial.

Pengakuan Dana Bergul i r 2 1 . Dana bergul ir d i a k u i pada saat ter jadinya pengeluaran dar i Rekening

Kas U m u m Daerah u n t u k t ransaks i Pengeluaran Pembiayaan y a i t u pengeluaran investasi j a n g k a panjang yang te lah dianggarkan da lam APBD a t au APBD Perubahan.

22. Penerimaan kembal i Dana Bergul i r d i a k u i pada saat Kas d i te r ima d i Rekening Kas Daerah.

SoKda -/

Hukum

Penyajian Dana Bergul ir 23 . Pengeluaran Dana Bergul i r d isa j ikan da lam LRA sebagai Pengeluaran

Pembiayaan dan dicatat sebesar j u m l a h kas yang d ike luarkan da lam rangka perolehan dana bergulir .

24 . Pengeluaran Dana Bergul i r d isa j ikan da lam Laporan Arus Kas da lam pAkt i r i tos j lnyes tas i "-^ Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen Hah dicatat s e b e ^ ; j u m l a h kas yang d ike luarkan da lam rangka p^pplehan d a n a ^ r g u

FDTerteit

i r .

8 2

Page 18: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

25. Dana Bergul i r d isa j ikan da lam Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang - Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergul i r berdasarkan n i l a i yang dapat direal isasikan (net realizable value) yang d i laksanakan dengan mengurangkan perk i raan dana bergul i r d i ragukan tertag ih dar i Dana Bergul i r yang dicatat sebesar harga perolehan d i t ambah dengan penggul iran dana yang berasal da r i pendapatan dana bergulir . Penentuan kua l i tas dan penyis ihan dana bergul ir d i a tu r da lam Peraturan Bupa t i .

28. Dana Bergul i r dapat d ihapuskan j i k a Dana Bergul i r tersebut benar-benar t idak tertagih dan penghapusannya berdasarkan ke ten tuan yang ber laku.

29. Penerimaan pendapatan (bunga) yang disetor ke Rekening Kas Daerah dicatat da lam LRA - La in-Lain PAD Yang Sah, Laporan Arus Kas - Arus Kas Masuk dar i Akt iv i tas Operasi - Penerimaan La in - La in Pendapatan Asl i Daerah yang Sah, dan LO- - La in-La in PAD yang Sah.

Pengungkapan Dana Bergul ir 30. Dana Bergul i r d isamping d i c an tumkan d i LRA, Laporan Arus Kas dan

Neraca, j u g a d iungkapkan informasi l a in da lam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). In formasi tersebut an ta ra l a in : a. Dasar peni la ian dana bergul ir ; b. J u m l a h dana bergul ir yang t idak tertagih dan penyebabnya; c. Besamya s u k u bunga yang d ikenakan; d . Seddo awal, penambahan/pengurangan dan saldo akh i r dana

e. In formasi tentang j a t u h tempo dana bergul ir berdasarkan u m u r dana bergulir .

3 1 . Pengungkapan informasi tentang dana bergul i r dapat d isa j ikan dengan naras i , bagan, grafik, daftar a tau b e n t u k l a i n yang laz im.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING 32. Transaks i da lam mata uang asing h a m s d i b u k u k a n da lam mata uang

m p i a h dengan menjabarkan j u m l a h mata uang asing tersebut m e n u m t k u r s tengah bank sentral pada tanggal t ransaks i .

bergul ir ;

Paraf Koo-^I }^

8 3

Page 19: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 11

AKUNTANSI ASET

Y to

Hi .- i n - 1 -

Daftar Is i

Paragraf

PENDAHULUAN 0 1 - 0 3

Tu juan 0 1

Ruang L ingkup 02 - 03

DEFINISI 04

KLASIFIKASI 05 - 07

PENGAKUAN ASET 08

ASET LANCAR 0 9 - 1 0

Kas d a n Setara Kas 1 1 - 1 3

Pengakuan Kas dan Setara Kas 14

Pengukuran Kas dan Setara Kas 15

Penyajian dan Pengungkapan Kas d a n Setara Kas 16

Investasi Jangka Pendek 1 7 - 1 8

Pengakuan Investasi Jangka Pendek 19

Pengakuan Hasi l Investasi 20

Pengukuran Investasi Jangka Pendek 2 1 - 2 4

Penilaian Investasi Jeuigka Pendek 25

Pelepasan dan Pemindahan Investasi 26 - 29

Pengungkapan Investasi 30

Piutang 3 1 - 3 2

Pengakuan Piutang 33 - 36

Pengukuran Piutang 37 - 42

Piutang La in- la in 43 - 44

Penyajian d a n Pengungkapan 45 - 46

Persediaan 47 - 56

Pengakuan Persediaan 57 - 58

Pengukuran Persediaan 5 9 - 6 0

Penilaian Persediaan 6 1 - 6 6

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan 6 7 - 6 8

ASET NON LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG 6 9 - 7 0

Pengakuan Investasi Jangka Panjang 7 1 - 7 2

Pengukuran Investasi Jangka Panjang 7 3 - 7 4

angka Panjang 7 5 - 7 7 .PenilaiSMriveSlssi* Asisten.

PDPcmrCi'cfsa

PD Terkait '

T

8 4

Page 20: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Pelepasan dan Pemindahan Investasi 7 8 - 8 1

Investasi Non Permanen 8 2 - 8 3

Pengukuran Investasi Non Permanen 8 4 - 8 5

Investasi Permanen 8 6 - 8 7

Pengukuran Investasi Permanen 88

Pengakuan Hasi l Investasi 89

Penyajian d a n Pengungkapan 9 0 - 9 1

ASET TETAP 9 2 - 9 3

Perolehan Awal Aset Tetap 94 - 95

Pengeluaran Setelah Peroleham Awal 96

Pengakuan Aset Tetap 9 7 - 1 0 0

Pengukuran Aset Tetap 1 0 1 - 1 0 4

Perolehan Secara Gabungan 105 - 106

Pertukaran Aset (Exchange of Assets) 1 0 7 - 1 0 9

Ase tDonas i 1 1 0 - 1 1 3

Penyusutan 1 1 4 - 121

Penilaian Kembal i Aset Tetap 122 - 123

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal) . . .124- 126

Penyajian d a n Pengungkapan Aset Tetap 127 - 130

Tanah . 1 3 1 - 1 3 2

Pengakuan Tanah 133

Pengukuran Tanah 134

Penilaian Tanah 134

Penyajian dan Pengungkapan Tanah 136

Peralatan dan Mesin 137

Pengakuan Peradatan dan Mesin 138

Pengukuran Peralatan d a n Mesin 139

Penilaian Peralatan dan Mesin 140

Penyajian dan Pengungkapan Peralatan d a n Mesin 141

Gedung dan Bangunan 142

Pengakuan Gedung dan Bangunan 143

Pengukuran Gedung dan Bangunan 144

Penilaian Gedung d a n Bangunan 145

Penyajian dan Pengungkapan Gedung d a n Bangunan 146

Ja lan , Jar ingan , dan Instalasi 147

Pengakuan Ja lan , Jar ingan , dan Instalas i 148

Paraf Hloradd

Sokda

AitiiPai to

Hukuin

PengukXirangJalani -Uaringan, dan Insta las i 149 I-Asiston

PD Pemrckarea

PD Terkait Z 8 5

Page 21: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Penilaian Ja l an , Jar ingan , d a n Instalas i 150

Penyajian dan Pengungkapan Ja lan , Jar ingan , dan Instalasi 151

Aset Tetap Lainnya 152

Pengakuan Aset Tetap Lainnya 153

Pengukuran Aset Tetap Lainnya 154

Penilaian Aset Tetap La innya 155

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap La innya 156

Kons t ruks i Da lam Pengerjaan 1 5 7 - 1 5 9

Kont rak Kons t ruks i 1 6 0 - 1 6 1

Penyatu£in dan Segmentasi Kontrak Kons t ruks i 162 - 164

Pengakuan Konst ruks i Da lam Pengerjaan 165 - 167

Pengukuran Kons t ruks i Da lam Pengerjaan 168 - 176

Pengungkapan Kons t ruks i Da lam Pengerjaan 177 - 178

DANA CADANGAN 179 - 180

Aset La innya 181 - 184

Tagihan P iutang Penjualan Angsuran 185

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 186

Tagihan T u n t u t a n Gant i Kerugian Daerah 187 - 188

Penilaian Tagihem T u n t u t a n Gan t i Kerugian Daerah 189 - 190

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 191 - 192

Bangun , Guna , Serah (BGS) 193 - 194

Pengukuran BGS 195

Bangun , Serah, G u n a (BSG) 196 - 197

Pengukuran BSG 198

Kerjasama Pemanfaatan 199

Pengukuran Kerjasama Pemanfaatan 200

Aset T idak Berwu jud 201 - 202

Perolehan Awal Aset T idak Berwujud 203 - 204

Pengeluaran Setelah Perolehan Awal 205

Amort isas i 206 - 207

Penghentian dan Pelepasan Aset T idak Berwu jud 208 - 210

Aset La in- la in 2 1 1 - 2 1 2

Aset Bersejarah (Heritage Assets) 213 - 220

Aset I n f r a s t ruk tu r ( Infrastructure Assets) 221 - 223

Aset Mi l i ter (Mil i tary Assets) 224

Prraf H.crarki |

SGkda -/ to.i?el to I I

;^^ictcn

PD Femrsl^Erta

FDTeriu:!! 8 6

Page 22: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 11 AKUNTANSI ASET

Paragraf-paragraf yang d i tu l i s dengan h u r u f tebal dan m i r ing adalah paragraf kebi jakan, yang ha rus dibaca da lam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang d i tu l i s dengan h u r u f biasa dan Kerangka Konseptual Kebi jakan Akun tans i Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN Tu juan 0 1 . Tu juan kebi jakan akun tans i aset adalah u n t u k mengatur per lakuan

a k u n t a n s i u n t u k aset dan pengungkapan in formasi pent ing l a innya yang ha rus disaj ikan da lam laporan keuangan.

Ruang L ingkup 02. Kebi jakan i n i d i terapkan da lam penyaj ian s e lu ruh aset da lam laporan

keuangan u n t u k t u j u a n u m u m yang d i s u s u n dan disa j ikan dengan basis a k r u a l u n t u k pengakuan pos-pos aset, kewaj iban, d a n ekuitas dana. Kebi jakan i n i d i terapkan u n t u k ent i tas akuntans i/ent i tas pelaporan pemer intah daerah, t idak t e rmasuk perusahaan daerah.

03. Kebi jakan i n i mengatur per lakuan a k u n t a n s i aset pemer intah daerah yang me l i pu t i definisi , pengakuan, pengukuran , dan pengungkapan aset.

DEFINISI 04. Be r iku t adalah is t i lah- is t i lah yang d i gunakan da lam kebi jakan i n i

dengan pengert ian: Aset adalah sumber daya ekonomi yang d ikuasa i dan/a tau d i m i l i k i oleh pemer intah sebaggd ak iba t da r i per ist iwa masa l a lu dan dar i m a n a manfaat ekonomi dan/atau sosial d i masa depan d iharapkan dapat diperoleh oleh pemer intah daerah m a u p u n masyarakat , serta dapat d i u k u r da lam satuan uang, t e rmasuk sumber daya n o n keuangan yang d ipe r lukan u n t u k penyediaan j a sa bagi masyarakat u m u m d a n sumber-sumber daya yang dipe l ihara karena alasan sejarah d a n budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunya i masa manfaat l eb ih dar i 12 (dua belas) b u l a n u n t u k d i gunakan da lam kegiatan pemer in tah daerah a t au d imanfaatkan oleh masyarakat u m u m . Biaya perolehan adalah j u m l a h kas a tau setara kas yang d ibayarkan a tau n i l a i wajar imba lan l a in yang d iber ikan u n t u k memperoleh sua tu aset pada saat perolehan a tau k o n s t r u k s i siap dengan aset tersebut da lam kond is i dan tempat yang siap u n t u k d ipergunakan. Biaya investasi ada lah se lu ruh biaya yang d ike luarkan oleh ent i tas investor da lam perolehan sua tu investasi misa lnya komis i broker, j asa bank, biaya legal dan p u n g u t a n la innya dar i pasar modal .

PErsf Hiorartd

to

Hubum f

PorafKcofdinasi

PD PoraraliErra

PDTcrJu:; 8 7

Page 23: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Investasi adalah aset yang d imaksudkan u n t u k memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, div iden dan roya l t i , a tau manfaat sosial, sehingga dapat men ingka tkan kemampuan pemer intah daerah da lam rangka pelayanan kepada masyarakat .

Investasi j angka pendek adalah investasi yang dapat segera d ica i rkan dan d imaksudkan u n t u k d i m i l i k i selama 12 (dua belas) b u l a n a tau kurang . Investasi j angka panjang adalah investasi yang d imaksudkan u n t u k d i m i l i k i leb ih dar i 12 (dua belas) b u l a n . Investasi n o n permanen adalah investasi j angka panjang yang t idak te rmasuk da lam investasi permanen, d i m a k s u d k a n u n t u k d i m i l i k i secara t idak berke lanjutan. Investasi permanen adalah investasi j angka panjang yang d imaksudkan d i m i l i k i secara berke lanjutan. K la im adalah j u m l a h - j u m l a h yang d i m i n t a kon t rak t o r kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang t i dak t e rmasuk da lam n i l a i kon t rak . Kont rak kons t ruks i adalah per ikatan yang d i l akukan secara k h u s u s u n t u k kons t ruks i sua tu aset a tau sua tu komb inas i yang be rhubungan erat sa tu sama l a in a tau saling te rgantung da lam h a l rancangan, teknonogi , d a n fungsi a tau t u j u a n a tau penggunaan u tama . Kontraktor adalah sua tu ent i tas yang mengadakan kon t r ak u n t u k membangun aset a tau member ikan j a sa kons t ruks i u n t u k kepent ingan ent i tas l a in sesuai dengan spesifikasi yang d i te tapkan da lam kon t r ak kons t ruks i .

Manfaat sosial yang d imaksud da lam kebi jakan i n i adalah manfaat yang t i dak dapat d i u k u r langsung dengan sa tuan uang n a m u n berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemer intah pada masyarakat luas m a u p u n golongan masyarakat t e r t en tu . Masa manfaat adalah: a Periode sua tu aset d iharapkan d i gunakan u n t u k akt iv i tas

pemer intahan dan/atau pelayanan pub l i k ; d a n b J u m l a h produks i a tau u n i t serupa yang d iharapkan diperoleh dar i

aset u n t u k akt iv i tas pemer intahan dan/a tau pelayanan pub l i k . Metode biaya adalah sua tu metode a k u n t a n s i yang mencatat n i l a i investasi berdasarkan harga perolehan. Metode ekuitas adalah sua tu metode a k u n t a n s i yang mencatat n i l a i investasi awal berdasarkan harga perolehan. Ni lai investasi tersebut kemud ian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dar i badan usaha pener ima investasi (investee) yang ter jadi sesudah perolehan awal investasi. Ni la i h istor is adalah adalah j u m l a h kas a t au ekuivalen kas yang d ibayarkan/dike luarkan a tau n i l a i wajar berdasarkan per t imbangan ter tentu u n t u k mendapatkan sua tu aset investasi pada saat perolehannya. Ni la i nomina l adalah n i l a i yang tertera da lam surat berharga seperti

Paraf Hororki l , fnilai vanM'^iJl^j .^i^^ren lembar saham dan obligasi.

8 8

Page 24: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Nila i pasar adalah j u m l a h yang dapat diperoleh dar i penjualan sua tu investasi dedam pasar yang ak t i f an ta ra p ihak -p ihak yang independen. Ni lai sisa adalah j u m a h neto yang d iharapkan dapat diperoleh pada a k h i r masa manfaat sua tu aset setelah d ikurang i t aks i ran biaya pelepasan.

Ni lai tercatat ( cany ing amount ) aset ada lah n i l a i b u k u aset, yang d i h i t u n g dar i biaya perolehan sua tu aset setelah d ikurang i akumu las i penyusutan . Ni la i wajar adalah n i l a i t u k a r aset a tau penyelesaian kewaj iban antara p ihak yang memahami d a n berkeinginan u n t u k me l akukan t ransaks i wajar. Pemberi kerja adalah ent i tas yang mengadakan kon t r ak kons t ruks i dengan p ihak ketiga u n t u k membangun a tau member ikan j asa kons t ruks i . Persediaan adalah aset lancar da lam b e n t u k barang a tau perlengkapan yang d imaksudkan u n t u k m e n d u k u n g kegiatan operasional pemer intah daerah, dan barang-barang yang d i m a k s u d k a n u n t u k d i jua l dan/a tau d iserahkan da lam rangka pelayanan kepada masyarakat . Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investomya mempunya i pengaruh signi f ikan dan b u k a n merupakan anak perusahaan m a u p u n j o i n t venture dar i investomya. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang se lu ruh a tau sebagian modalnya d i m i l i k i oleh pemer intah daerah. Retensi adalah j u m l a h t e rm in (progress bil l ing) yang be lum dibayar hingga pemenuhan kond is i yang d i t en tukan da lam kon t r ak u n t u k pembayaran j u m l a h tersebut. Termin (progress bill ing) ada lah j u m l a h yang d i tag ih u n t u k pekerjaan yang d i l akukan da lam sua tu kon t rak ba ik yang te lah dibayar a t a u p u n yang be lum dibayar oleh pemberi kerja.

Uang m u k a kerja adalah j u m l a h yang d i te r ima oleh kon t rak t o r sebelum pekerjaan d i l a k u k a n da lam rangka kon t r ak k o n s t m k s i .

KLASIFIKASI 05. Aset d ik las i f ikas ikan ke da lam

a Aset Lancar; b Aset Non Lancar.

06. Sua tu aset d ik las i f ikas ikan sebagai aset lancar j i k a d iharapkan segera u n t u k dapat direal isasikan a tau d i m i l i k i u n t u k d ipaka i a tau d i jua l da lam w a k t u 12 (dua belas) b u l a n sejak tanggal pelaporan. Aset yang t idak dapat d imasukkan da lam kr i t e r i a tersebut d ik las i f ikas ikan sebagai aset nonlancar.

Paraf Hierartd Y to Kabag Hukum

PnrafKnnrdirwsi

Asisten \ PD Pemrakarsa

PD Terkait . 8 9

Page 25: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

07. Aset lEincar me l iput i kas dan setara kas, investasi j angka pendek, p iu tang , d a n persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat j angka panjang, dan aset t a k berwu jud yang d i gunakan ba ik langsung m a u p u n t i dak langsung u n t u k kegiatan pemer intah daerah a t au yang d i gunakan masyarakat u m u m . Aset nonlancar d ik las i f ikas ikan menjadi investasi j angka panjang, aset tetap, dana cadangan, d a n aset la innya.

PENGAKUAN ASET 08. Aset d i aku i :

a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemer intah daerah d a n mempunya i n i l a i a tau biaya yang dapat d i u k u r dengan andal .

b . pada saat d i te r ima kepemi l ikannya dan/atau kepenguasaannya berp indah.

Paraf Hiorarki

Sckda

to Katag Hjkuni

ASET LANCAR 09. Sua tu aset d ik las i f ikas ikan sebagai aset lancar j i k a d iharapkan segera

u n t u k dapat direadisasikan a tau d i m i l i k i u n t u k d ipaka i a tau d i jua l da lam w a k t u 12 (dua belas) b u l a n sejak tanggal pelaporan.

10. Aset Lancar te rd i r i dar i : a Kas dan setara kas; b Investasi Jangka Pendek; c Piutang; d P iutang La in- la in ; dan e Persediaan.

Kas dan setara kas 11 . Kas d a n setara kas adalah uang t u n a i d a n saldo s impanan d i bank

yang setiap saat dapat d i gunakan u n t u k membiayai kegiatan pemer intah daerah/investasi j angka pendek yang sangat l i k u i d yang siap d ica i rkan menjadi kas serta bebas dar i resiko perubahan n i l a i yang s igni f ikan. Kas j u g a me l i pu t i s e lu ruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo s impanan d i bank yang setiap saat dapat d i t a r i k a tau d igunakan u n t u k me l akukan pembayaran. Da lam pengert ian kas i n i j u g a t e rmasuk setara kas y a i t u investasi j angka pendek yang sangat l i k u i d yang siap d i ca i rkan menjadi kas yang mempunya i masa j a t u h tempo yang pendek, y a i t u 3 (tiga) b u l a n a tau k u r a n g dar i tanggal perolehannya. Kas t e rd i r i dar i : a Kas d i Kas Daerah; b Kas d i Bendahara Penerimaan; d a n c Kas d i Bendahara Pengeluaran. d Kas d i Badan Layanan U m u m Daerah (BLUD) Setara kas terd i r i da r i :

a S impanan d i bank da lam ben tuk deposit© k u r a n g dar i 3 (tiga)

bulau;KoorcIirasi

12.

13.

h;-tlfivestasi j a r gkaf pendek la innya yang sangat l i k u i d a tau k u r a n g da r i PDP3n(tiga) bu lan

PDTerteil

9 0

Page 26: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Pengakuan Kas dan Setara Kas 14. Kas d a n setara kas d i a k u i ber tambah pada saat d i te r ima dan

be rkurang pada saat d ike luarkan oleh Ent i tas Pelaporan.

Pengukuran Kas dan Setara Kas 15. Kas d i u k u r dan dicatat sebesar n i l a i nomina l . Ni la i nomina l a r t inya

disaj ikan sebesar n i l a i rup iahnya . Apabi la terdapat kas da lam ben tuk va luta asing, d ikonvers i menjadi r u p i a h menggunakan k u r s tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas 16. Kas dan setara kas merupakan a k u n yang pMing l i k u i d (lancar) dan

laz im disaj ikan pada u r u t a n pertama u n s u r aset da lam neraca. Ha l -ha l yang seharusnya d iungkapkan da lam catatan atas laporan keuangan adalah: a. Kebi jakan yang d i te rapkan da lam menen tukan komponen kas dan

setara kas. b. Rincian j en is dan j u m l a h kas dan setara kas. c. Ni lai k u r s yang d i gunakan .

Investasi Jangka Pendek 17. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera

diper jualbel ikan a tau d ica i rkan serta d i m i l i k i 3 ( t i g a ) b u l a n sampai dengan 12 (dua belas) b u l a n t e rh i tung m u l a i tanggal pelaporan.

18. Investasi Jangka Pendek te rd i r i da r i : a. Deposit© b. Sura t Utang Negara (SUN); c. Sert i f ikat B a n k Indonesia (SBI); d a n d . Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pengakuan Investasi Jangka Pendek 19. a. Sua tu pengeluaran kas a tau aset dapat d i a k u i sebagai Investasi

Jangka Pendek apabi la memenuh i salah sa tu kr i te r ia : b. k emungk inan manfaat ekonomik d a n manfaat sosial a tau j asa

potensial d i masa yang akan datang atas sua tu investasi tersebut dapat diperoleh pemer intah daerah;

c. n i l a i peroleh a tau n i l a i wajar investasi dapat d i u k u r secara memadai (reliable).

Pengakuan Hasi l Investasi 20. Hasi l investasi yang diperoleh dar i Investasi Jangka Pendek, antara

l a in berupa bunga deposito, bunga obligasi dan div iden t u n a i (cash devident) d icatat sebagai pendapatan.

Harrif Hierorki

to KEb33 Hukurn

Pcrsf Kcordinai i

PD Pemraksrsa Yi PD Terkait 9 1

Page 27: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

2 1 . U n t u k beberapa j en is investasi, terdapat pasar a k t i f yang akan membentuk n i l a i pasar, da lam h a l investasi yang demik ian n i l a i pasar d ipergunakan sebagai dasar penerapan n i l a i wajar. Sedangkan u n t u k investasi yang t idak memi l i k i pasar yang a k t i f dapat d ipergunakan n i l a i nomina l , n i l a i tercatat a tau n i l a i wajar la innya.

22. Investasi Jangka Pendek da lam b e n t u k sura t berharga, misa lnya saham d a n obligasi j a n g k a pendek, d icatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi me l iput i harga t ransaks i investasi i t u sendir i d i t ambah komis i perantara j u a l bel i , j a sa bamk, dan biaya l a innya yang t i m b u l da lam rangka perolehan tersebut.

23. Apabi la investasi da lam ben tuk sura t berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, m a k a investasi d in i l a i berdasarkan n i l a i wajar investasi pada tanggal perolehannya y a i t u sebesar harga pasar. Apabi la t i dak ada n i l a i wajar, biaya perolehan setara kas yang d iserahkan a t au n i l a i wajar aset l a in yang d iserahkan u n t u k memperoleh investasi tersebut.

24. Investasi Jangka Pendek da lam b e n t u k n o n saham, misa lnya da lam ben tuk deposito j angka pendek dicatat sebesar n i l a i nom ina l deposit tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek 25. Penilaian investasi j angka pendek pemer intah d i l a k u k a n dengan

metode n i l a i bersih yang dapat direal isasikan d i gunakan te rutama u n t u k kepemi l ikan yang akan di lepas/di jual dadam j angka w a k t u dekat.

27.

28.

Par&f Hicrrrij

Scktia

A;, in Pal to

k. Kabcg HuK-un V

Pelepasan d a n Pemindahan Investasi Jangka Pendek 26. Pelepasan investasi pemer intah daerah dapat terjadi karena penjualan

d a n pelepasan h a k karena pe ra turan pemer in tah daerah d a n l a in sebagainya.

Penerimaan dar i penjualan investasi j a n g k a pendek d i a k u i sebagai pener imaan pembiayaan pemer in tah daerah d a n t idak d i laporkan sebagai pendapatan da lam laporan realisasi anggaran. Pelepasan sebagian dar i investasi t e r t en tu yang d i m i l i k i pemer in tah daerah d in i l a i dengan menggunakan n i l a i rata-rata . Ni lai rata-rata diperoleh dengan cara membagi t o ta l n i l a i investasi terhadap j u m l a h saham yang d i m i l i k i oleh pemer intah daerah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasi f ikasi investasi permanen menjadi investasi j a n g k a pendek, aset tetap, aset l a in - la in d a n sebaliknya.

Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

30. Ha l -ha l yang harus d iungkapkan da lam laporan keuangan pemer intah daerah berka i tan dengan investasi pemer in tah daerah, antara l a in : a. jenis- jenis mvestasi j angka pendek b. perubahan harga pasar investasi j a n g k a pendek

c. p e n u r u n a n n i l a i investasi yang s igni f ikan dan penyebab p e n u r u n a n

ter§ebm:T?d

29.

tisispg.rubah.an_F o s ^ i w stasi j angka pendek. FD Pemraters3

PD Terkait

7 ^

9 2

Page 28: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Piutang 3 1 . P iutang adalah j u m l a h uang yang waj ib dibayar kepada pemer intah

daerah dan/atau h a k pemer intah daerah yang dapat d in i l a i dengan uang sebagai ak iba t perjanj ian a tau ak iba t la innya berdasarkan pera turan perundang-undangan a tau ak iba t l a innya yang sah.

32. P iutang an ta ra l a in t e rd i r i dar i : a. p iu tang pajak, b. p iu t ang re t r ibus i , c. p iu tang denda, d. p iu tang penjualan angsuran, e. t u n t u t a n perbendaharaan dan t u n t u t a n gant i rug i (TP/TGR),

dan f. p iu tang la innya yang d iha rapkan d i te r ima da lam w a k t u 12 (dua

belas) bu l an setelah tanggal pelaporan.

34.

Paraf HicrarW

Sckda

^t I'',i"C

Pengakuan P iutang 33. Pengakuan p iu tang yang berasal da r i pendapatan daerah d iawal i

dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi p iu tang tersebut. U n t u k dapat d i a k u i sebagai p iu t ang ha rus d ipenuh i kr i t e r ia sebagai be r ikut : a. te lah d i t e rb i tkan sura t ketetapan, d ikecua l ikan atas penerbi tan

surat ketetapan da lam ben tuk karc is , k u p o n dan sejenisnya; dan/atau

b. te lah d i t e rb i tkan sura t penagihan d a n te lah d i laksanakan penagihan.

Selain p iu tang yang berasal da r i pendapatan misa lnya t ransaks i pember ian p in jaman, penjualan, kemi t raan , dan pemberian fasil itas/jasa oleh Ent i tas Pelaporan kepada p ihak ketiga dapat d i a k u i sebagai p iu tang d a n dicatat sebagai aset lancar da lam neraca apabi la memenuh i kr i t e r ia sebagai b e r i k u t : a. ha rus d i d u k u n g dengan naskah perjanj ian yang menyatakan h a k

dan kewajiban Ent i tas Pelaporan dan p i h a k ketiga secara je las; b. j u m l a h p iu tang dapat d i u k u r ; c. te lah d i t e rb i tkan sura t penagihan d a n te lah d i laksanakan

penagihan; dan d. be lum d i lunas i sampai dengan a k h i r periode pelaporan. P iutang yang t i m b u l karena T u n t u t a n Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Gan t i Rugi (TGR) d i a k u i pada saat: a. Di ter imanya Sura t Keterangan Tanggung Jawab M u t l a k (SKTJM)

sebagai b u k t i kesanggupan menanggung kerug ian apabi la TP/TGR diselesaikan secara damai (di l u a r pengadilan). SKTJM merupakan sura t keterangan tentang pengakuan bahwa kerug ian tersebut menjadi tanggung j awab seseorang d a n bersedia menggant i kerug ian tersebut; dan/atau

b. d i t e rb i tkannya sura t ketetapan oleh ins tans i yang berwenang apabi la penyelesaian TP/TGR tersebut d i laksanakan me la lu i j a l u r pengadilan.

Paraf Koordinasi

35.

^ PD Pemraksrsa

PD Terkait 9 3

Page 29: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

36. U n t u k p iu tang entitas akun tans i yang penagihannya diserahkan kepada Ent i tas Pelaporan, pengakuan atas p iu tang tersebut tetap d i l akukan oleh ent i tas akun tans i yang bersangkutan, dengan pengert ian t idak terjadi pengal ihan pengakuan atas p iu tang tersebut.

Pengukuran P iutang 37. P iutang dicatat sebesar n i l a i nom ina l y a i t u sebesar n i l a i r u p i a h

p iu tang yang be lum d i lunas i 38. P iutang d in i l a i sebesar n i l a i yang dapat direal isasikan (net realizable

value) setelah memperh i tungkan n i l a i peny is ihan p iu t ang t a k tertagih. 39 . Kerugian p iu tang karena p iu tang t i dak tertag ih dicatat dengan

menggunakan metode cadangan. 40. Penyisihan p iu tang t a k tertag ih d i b en tuk sebesar n i l a i p iu tang yang

d iperk i rakan t idak dapat d i tag ih berdasarkan daftar u m u r p iu tang 4 1 . Penghapusan p iu tang t a k tertagih d i l a k u k a n berdasarkan ke tentuan

perundang-undangan yang ber laku. 42. Penggolongan Kual i tas P iutang Daerah dan persentase penyis ihan

p iu tang d i a tu r da lam pera turan b u p a t i tersendir i .

P iutang La in- la in 43. Pada dasamya t i dak terdapat perbedaan def inis i an tara p iu tang

dengan p iu tang la in - la in , hanya klas i f ikasinya saja yang berbeda. 44 . P iutang l a in - la in t e rd i r i da r i :

a. Persekot Belanja/Belanja Dibayar d i m u k a ; b. P iutang bagian lancar penjualan angsuran; c. P iutang gant i rug i atas kekayaan daerah / TP-TGR; d. P iutang has i l penjualan barang m i l i k daerah; e. P iutang deviden; f. P iutang bagi has i l laba usaha perusahaan daerah; g. P iutang BPJS; h . P iutang yang t i m b u l ak iba t perjanj ian; i . P iutang la in - la in .

Penyajian dan Pengungkapan Piutang 45. P iutang disaj ikan da lam neraca sebagai aset lancar. P iutang disaj ikan

sebesar j u m l a h bers ih yang dapat direal isasi, y a i tu j u m l a h s e l u m h tag ihan p iu tang d ikurang i dengan penyis ihan p iu tang t a k tertag ih.

46. P iutang d iungkapkan secara memadai da lam catatan atas laporan keuangan, yang me l ipu t i : a. Kebi jakan akun tans i yang d i gunakan da lam pengakuan,

pengukuran dan peni la in p iutang , t e rmasuk yang d i te rapkan da lam pembentukan penjdsihan p iu tang t a k ter tag ih;

b. r inc i an jenis- jenis p iu tang dan saldo m e n u m t u m u r p iu tang u n t u k mengetahui t ingka t kolekt ib i l i tasnya;

c. j u m l a h penyis ihan p iu tang t a k tertag ih yang d iben tuk dengan disertaLdaftac-umur p iu tang ;

Psraf Kooixlioosi [

Asiston

PD Penurakarsa

PDTerteil .

Paraf Hierartd

Sdda

to 1-Kabsg

Page 30: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Persediaan 47. Persediaan adalah aset lancar da lam b e n t u k barang a tau perlengkapan

yang d imaksudkan u n t u k m e n d u k u n g kegiatan operasional pemer intah daerah, dan barang-barang yang d i m a k s u d k a n u n t u k d i jua l dan/a tau d iserahkan da lam rangka pelayanan kepada masyarakat .

48. Persediaan merupakan aset yang berwujud : a. barang a tau perlengkapan (supplies) yang d i gunakan da lam rangka

kegiatan operasional pemer intah; b. bahan a tau perlengkapan (supplies) yang d i gunakan da lam proses

produks i ; c. barang da lam proses p roduks i yang d imaksudkan u n t u k d i jua l a tau

d iserahkan kepada masyarakat; d . barang yang d is impan u n t u k d i jua l a tau d iserahkan kepada

masyarakat da lam rangka kegiatan pemer intah. 49. Persediaan mencakup barang a tau perlengkapan yang dibel i d a n

d i s impan u n t u k d igunakan , misa lnya barang habis paka i seperti a lat tu l i s kantor , barang t a k habis paka i seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas paka i seperti komponen bekas.

50. Da lam h a l pemer intah daerah memproduks i sendir i , persediaan j u g a me l i pu t i barang yang d i gunakan da lam proses p roduks i seperti bahan b a k u pembuatan alat-alat per tanian.

5 1 . Barang has i l proses p roduks i yang be lum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat per tanian setengah j a d i .

52. Da lam h a l pemer intah daerah meny impang barang u n t u k t u j u a n cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) a tau u n t u k t u j u a n berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang d imaksud d i a k u i sebagai persediaan.

53. Hewan, tanaman dan barang berwujud la innya u n t u k d i jua l a tau akan d iserahkan kepada masyarakat an ta ra Ia in berupa sapi, kuda , i k a n , b ib i t t e m a k la innya, ben ih padi , b ib i t t anaman , serta peralatan dan mesin.

54. Persediaan dengan kond is i rusak a tau usang t idak d i laporkan da lam neraca, tetapi d iungkapkan da lam Catatan atas Laporan Keuangan.

55. Persediaan bahan b a k u dan perlengkapan yang d i m i l i k i proyek swakelola d a n d ibebankan ke sua tu perk i raan aset u n t u k kons t ruks i da lam pengerjaan, t idak d i m a k s u d k a n sebagai persediaan.

56. Persediaan antara l a in t e rd i r i da r i : a. Persediaan Bahan Pakai Habis; b. Persediaan Bahan/Mater ia l ; c. Persediaan Barang Lainnya;

Parsf HiorarVJ

ScKda

to Kabeg Hukum

Pengakuan Persediaan 57. Persediaan d i a k u i pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan

diperoleh pemer intah daerah dan mempunya i n i l a i a tau biaya yang p-dapat -^^ j^ugdengan andal .

Pada ak tu r periqple akun tans i , persediaan dicatat berdasarkan has i l " ^Kyen taq f i ^ k (stock opname).

PD Tcfkoit 9 5

Page 31: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Pengukuran Persediaan 59. Persediaan d i a k u i ber tambah:

a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Ent i tas Pelaporan d a n mempunya i n i l a i a tau biaya yang dapat d i u k u r dengan andal ;

b. pada saat d i ter ima a tau h a k kepemi l ikannya d a n / a tau kepenguasaannya berp indah.

Persediaan berkurang pada saat d ipaka i , d i jua l , kadaluwarsa, h i lang , d a n rusak .

60 . Pencatatan persediaan d i l akukan dengan: a. Metode Perpetual, u n t u k j en is persediaan yang si fatnya cont inues

dan m e m b u t u h k a n kon t ro l yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual , pencatatan d i l akukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga n i l a i / j u m l a h persediaan selalu ter-uSKPDate.

b. Metode Periodik, u n t u k persediaan yang penggunaannya su l i t d i ident i f ikasi , seperti A lat Tul is Kantor (ATK). Dengan metode i n i , pencatatan hanya d i l akukan pada saat ter jadi penambahan, sehingga t idak meng-uSKPDate j u m l a h persediaan. J u m l a h persediaan akh i r d ike tahu i dengan me l akukan stock opname pada akh i r periode.

Penilaian Persediaan 6 1 . Persediaan d in i l a i sebesar:

a. biaya perolehan apabi la diperoleh dengan pembel ian; b. biaya standar apabi la diperoleh dengan memproduks i sendir i ; c. n i l a i wajar apabi la diperoleh dengan cara l a in seperti

donasi/rampasan. 62 . Biaya perolehan persediaan me l i pu t i harga pembel ian, biaya

pengangkutan, biaya penanganan d a n biaya la innya yang secara langsung dapat d ibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat , dan la innya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

63 . Persediaan d in i l a i dengan metode FIFO (First I n First Out ) . Harga pokok da r i barang-barang yang per tama ka l i d ibel i akan menjadi harga barang yang d igunakan/d i jua l per tama ka l i . Sehingga n i l a i persediaan akh i r d i h i t u n g d imu la i da r i harga pembel ian terakhir .

64 . Barang persediaan yang memi l i k i n i l a i nom ina l yang d imaksudkan u n t u k d i jua l , seperti karc is peron, d in i l a i dengan biaya perolehan terakhir .

65 . Biaya s tandar persediaan me l iput i biaya langsung yang terka i t dengan persediaan yang d ip roduks i d a n biaya t idak langsung yang d ia lokas ikan secara sistematis berdasarkan u k u r a n - u k u r a n yang d i gunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

66. Persediaan hewan dan tanaman yang d ikembangbiakan d in i l a i dengan menggunakan n i l a i wajar. Harga/ni la i wajar persediaan me l i pu t i n i l a i

Pfiraf Hicrsrtct

to Kabsg Hukum

-tukar^seCITatku-penyelesaian kewaj iban an ta rp ihak yang memahami idar i i jerkeinginaQ-me' " ' ' ' PD Pemralraraa

FDTcrteit

a k u k a n t ransaks i wajar.

9 6

Page 32: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan 67. Persediaan disaj ikan da lam pos aset lancar d i neraca. 68. Persediaan d iungkapkan secara memadai da lam catatan atas laporan

keuangan, yang me l iput i : a. keb i jakan a k u n t a n s i yang d i gunakan da lam pengukuran

persediaan; b. penjelasan lebih l an ju t persediaan seperti barang a tau perlengkapan

yang d i gunakan da lam pelayanan masyarakat, barang a tau perlengkapan yang d i gunakan da lam proses p roduks i , barang yang d is impan u n t u k d i jua l a tau d iserahkan kepada masyarakat, d a n barang yang mas ih da lam proses p roduks i yang d i m a k s u d k a n u n t u k d i jua l a tau d iserahkan kepada masyarakat ; dan

c. Jenis , j u m l a h , dan n i l a i persediaan da lam kond i s i rusak a tau usang.

ASET NON LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG 69. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang d i m a k s u d k a n u n t u k

d i m i l i k i selama lebih dar i 12 (dua belas) b u l a n . 70. Investasi Jangka Panjang te rd i r i da r i :

a Investasi Non Permanen; dan b Investasi Permanen

Pengakuan Investasi Jangka Panjang 7 1 . Sua tu pengeluaran kas a tau aset dapat d i a k u i sebagai investasi apabi la

memenuh i salah sa tu kr i t e r ia : a. k emungk inan manfaat ekonomik dan manfaat sosial a tau j a sa

potensial d i masa yang akan datang atas sua tu investasi tersebut dapat diperoleh pemer intah;

b n i l a i perolehan a tau n i l a i wajar investasi dapat d i u k u r secara memadai (reliable).

72. Pengeluaran u n t u k memperoleh Investasi Jangka Panjang d i a k u i sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang 73. U n t u k beberapa j en is investasi, terdapat pasar a k t i f yang dapat

membentuk n i l a i pasar, da lam h a l investasi yang demik ian n i l a i pasar d ipergunakan sebagai dasar penerapan n i l a i wajar. Sedangkan u n t u k investasi yang t idak memi l i k i pasar yang a k t i f dapat d ipergunakan n i l a i nomina l , n i l a i tercatat, a tau n i l a i wajar la innya .

74. Apabi la Investasi Jangka Panjang diperoleh dar i p e r tukaran aset pemer intah daerah, m a k a n i l a i investasi yang diperoleh pemer in tah daerah adalah sebesar biaya perolehan, a tau n i l a i wajar investasi tersebut j i k a harga perolehannya t i dak ada.

Paraf Hierarki

Sckda Y

i Hiikurii

Paraf Koordinaai

(-PD Pemralxrsa

PDTerko't 9 7

Page 33: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Penilaian Investasi Jangka Panjang 75. Penilaian investasi pemer intah daerah d i l a k u k a n dengan t iga metode,

y a i t u : a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi d icatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut d i a k u i sebesar bagian has i l yang d i te r ima dan t idak mempengaruhi besamya investasi pada badan usaha/ badan h u k u m yang terkai t .

b Metode Eku i tas Dengan menggunakan metode ekui tas pemer intah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan d a n d i t ambah a tau d ikurang i sebesar bagian laba a t au m g i pemer intah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecual i d iv iden da lam b e n t u k saham yang d i te r ima pemer intah daerah akan mengurang i n i l a i investasi pemer intah daerah d a n t idak d i laporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap n i l a i investasi j u g a d ipe r lukan u n t u k mengubah porsi kepemi l ikan investasi pemer in tah daerah, misa lnya adanya pembahan yang t i m b u l ak ibat p engamh va lu ta as ing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode Ni lai Bers ih yang dapat Direal isasikan Metode Ni la i Bers ih yang dapat Direal isasikan d i gunakan t e ru tama u n t u k kepemi l ik ian yang akan di lepas/di jual da lam j a n g k a w a k t u dekat.

76. Penggunaan metode d i atas d idasarkan pada kr i t e r ia sebagai be r ikut : a kepemi l ik ian k u r a n g dar i 2 0 % menggunaan metode biaya; b kepemi l ikan 2 0 % sampai 5 0 % a tau kepemi l ikan k u r a n g dar i 2 0 %

tetapi memi l i k i pengaruh yang s igni f ikan menggunakan metode ekuitas;

c kepemi l ik ian leb ih dar i 5 0 % menggunakan metode ekui tas ; d kepemi l ik ian bersifat n o n permanen menggunakan metode n i l a i

bers ih yang direal isasikan. 77. Da lam kond is i t e r t entu , k r i t e r i a besamya prosentase kepemi l ikan

saham b u k a n merupakan faktor yang menen tukan da lam pemi l ihan metode peni la ian investasi, tetapi yang leb ih menen tukan adalah t ingka t pengaruh (the degree of influence) a tau pengendalian terhadap perusahaan investee. C ir i -c i r i adanya pengaruh a tau pengendalian pada pemsahaan investee, antara l a in :

a. k emampuan mempengaruhi komposis i dewan komisaris ; b . k emampuan u n t u k m e n u n j u k a tau menggant ikan direksi ; c. k emampuan u n t u k menetapkan dan menggant i dewan direksi

pemsahaan investee; b. k emampuan u n t u k mengendal ikan mayor i tas suara da lam

rapat/pertemuan dewan direks i .

Paraf Hisrarid

Sckda Y

to f I -Kabag

Huloin

Paraf Koordinasi

Asisten _ —

PD FemrEkcrea ? PD Terkait . 9 8

Page 34: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Pelepasan dan Pemindahan Investasi 78. Pelepasan investasi pemer intah daerah dapat ter jadi karena penjualan, -

dan pelepasan h a k karena pera turan pemer in tah daerah d a n Ia in sebagainya.

79. Penerimaan dar i pelepasan Investasi Jangka Panjang d i a k u i sebagai pener imaan pembiayaan.

80 . Pelepasan sebagian dar i investasi t e r t en tu yang d i m i l i k i pemer intah daerah d in i l a i dengan menggunakan n i l a i rata-rata . Ni lai rata-rata diperoleh dengan cara membagi to ta l n i l a i investasi terhadap j u m l a h saham yang d i m i l i k i oleh pemer intah daerah.

8 1 . Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasi f ikasi investasi permanen menjadi investasi j a n g k a pendek, aset tetap, aset l a in - la in dan sebaliknya.

Investasi Non Permanen 82 . Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang

d imaksudkan u n t u k d i m i l i k i secara t i dak berke lan jutan. 83. Investasi Non Permanen te rd i r i dar i :

a Pembelian Surat Utang Negara; b Penanaman moda l da lam proyek pembangunan yang dapat

d i a l i hkan kepada p ihak ketiga; c Investasi n o n permanen la innya.

Pengukuran Investasi Non Permanen 84. Investasi Non Permanen misa lnya da lam b e n t u k pembel ian obligasi

j angka panjang dan investasi yang d imaksudkan t i dak u n t u k d i m i l i k i berke lanjutan, d in i l a i sebesar n i l a i perolehannya. Sedangkan investasi da lam b e n t u k dana talangan u n t u k penyehatan perbankan yang akan segera d ica i rkan d in i l a i sebesar n i l a i bers ih yang dapat direal isasikan.

85. Investasi Non Permanen da lam b e n t u k penanaman modal d i proyek-proyek pembangunan pemer intah (seperti proyek PIR) d in i l a i sebesar biaya pembangunan te rmasuk biaya yang d ike luarkan da lam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut d iserahkan kepada p ihak ketiga.

Investasi Permanen 86. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang

d imaksudkan u n t u k d i m i l i k i secara berke lan jutan. 87. Investasi Permanen terd i r i dar i :

a Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan h u k u m m i l i k negara, badan in temas iona l , dan badan h u k u m la innya b u k a n m i l i k negara;

b Investasi Permanen la innya.

Paraf Hiarartd

Sckda Y

to Kabsg Hukum

/ Paraf Koordinasi

Asisten. —

PD Pemrakarsa / PDTe.t£:t 9 9

Page 35: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Pengukuran Investasi Permanen

88. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misa lnya penyertaan moda l pemer intah daerah, d icatat sebesar biaya perolehannya me l i pu t i harga t ransaks i investasi i t u sendir i d i t ambah biaya l a in yang t i m b u l da lam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan Hasi l Investasi 89. Hasi l investasi berupa div iden t u n a i yang diperoleh dar i penyertaan

modal pemer intah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, d icatat sebagai pendapatan has i l investasi. Sedangkan apabi la menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemer intah daerah akan dicatat mengurangi n i l a i investasi pemer intah daerah dan t idak dicatat sebagai pendapatan has i l investasi. Kecual i u n t u k div iden da lam b e n t u k saham yang d i te r ima akan menambah n i l a i investasi pemer intah daerah d a n ekui tas deina yang di investasikan dengan j u m l a h yang sama.

Penyajian D a n Pengungkapan Investasi Jangka Panjang 90. Investasi Jangka Panjang disaj ikan d i laporkan da lam Neraca. 9 1 . Ha l -ha l l a in yang ha rus d iungkapkan da lam laporan keuangan

pemer intah daerah berka i tan dengan investasi j a n g k a panjang, antara l a in : a. kebi jakan akun tans i u n t u k penentuan n i l a i investasi j angka

panjang; b. jenis- jenis investasi j angka panjang, yang bersifat permanen

m a u p u n nonpermanen; c. p e n u r u n a n n i l a i investasi j angka panjang yang s igni f ikan dan

penyebab p e n u r u n a n tersebut; d . investasi j angka panjang yang d in i l a i dengan n i l a i wajar dan alasan

penerapannya; e. pe rubahan pos investasi j angka panjang.

ASET TETAP 92. Aset Tetap adalah aset be rwu jud yang mempunya i masa manfaat leb ih

dar i 12 (dua belas) bu l an u n t u k d igunakan da lam kegiatan pemer intah daerah a tau d imanfaatkan oleh masyarakat u m u m .

93. Aset Tetap te rd i r i da r i : a. Tanah; b. Peralatan dan Mesin; c. Gedung dan Bangunan ; d. Ja lan , Jar ingan , d a n Instalasi ; e. Aset Tetap Lainnya; f. Kons t ruks i Da lam Pengerjaan;

Perolehan Awal Aset Tetap 94. Semua Belanja Modal menjadi aset j i k a memenuh i s e lu ruh kr i t e r i a

Psraf Hisrarid

Sakda Y

K£b?g

. Psraf Koordinasi ^a. oarangyar gcpoe

PDTerlcsil

i mempunya i manfaat ekonomi leb ih dar i 12 (dua

1 0 0

Page 36: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

b. perolehan barang tersebut d ipergunakan u n t u k operasional d a n pelayanan serta t i dak u n t u k d i jua l

c. n i l a i barang diatas batas m i n i m a l kapi ta l isas i sebagai be r ikut : 1) peralatan dan mesin dengan n i l a i l eb ih besar a tau sama dengan

Rp 500.000,00 per sa tuan barang; 2) gedung dan bangunan dengan n i l a i leb ih besar a tau sama

dengan Rp 10.000.000,00 per sa tuan barang; 3) aset tetap la innya dengan n i l a i l eb ih besar a tau sama dengan Rp

2.000.000,00 per sa tuan barang. 95. Semua barang dar i belanja modal yang mempunya i manfaat ekonomi

leb ih dar i 12 (dua belas) b u l a n dengan n i l a i sa tuan barang d ibawah kapi ta l isas i sebagaimana d imaksud paragraf 94 h u r u f c, d icatat sebagai aset dan te rmasuk da lam barang extra comptable sehingga t idak dicatat d i da lam neraca tetapi d iungkapkan da lam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ni la i Satuan M i n i m u m Kapital isasi Aset Tetap d ikecua l ikan terhadap pengeluaran u n t u k t anah , ja lan/ir igas i/ jar ingan, dan aset tetap la innya berupa b u k u d a n perpustakaan serta barang bercorak kebudayaan.

Pengeluaran Setelah Perolehan Awal 96. Pengeluaran setelah perolehan awal s u a t u aset tetap akan

dikapi ta l isas i menjadi aset j i k a memenuh i k r i t e r i a sebagai be r ikut : a. manfaat ekonomis atas barang/aset tetap:

1) ber tambah ekonomis/efisien; dan/a tau 2) ber tambah u m u r ekonomis; dan/a tau 3) ber tambah volume; dan/atau 4) ber tambah kapasitas p roduks i ;

b. b u k a n merupakan pemel iharaan yang bersifat r u t i n ; c. n i l a i r u p i a h pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap tersebut

melebihi batasan m i n i m a l kapita l isasi aset sebagai ber ikut : 1) Peralatan dan Mesin leb ih da r i a tau sama dengan

Rp 500.000,00 2) Gedung d a n Bangunan leb ih da r i a tau sama dengan

Rp 50.000.000,00 3) Ni la i Satuan M i n i m u m Kapital isasi Aset Tetap d ikecua l ikan

terhadap pengeluaran u n t u k t anah , ja lan/ir igas i/ jar ingan, dan aset tetap la innya berupa b u k u dan perpustakaan serta barang bercorak kebudayaan.

d. Pengeluaran setelah perolehan u n t u k aset tetap la innya t idak dikapita l isasi kecual i b u k u d a n perpustakaan serta barang bercorak kebudayaan.

e. Dianggarkan da lam belanja modal .

Paraf HierarW

Y A;itiF3r.l to

Hi'kurn

Paraf Koordinasi

Asisten

PD Pemrslcsrsa

PDTerksii 1 0 1

Page 37: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

PengakuEin Aset Tetap 97. U n t u k dapat d i a k u i sebagai aset tetap, s u a t u aset ha rus benvu jud

dan memenuh i kr i ter ia : a. mempunya i masa manfaat leb ih da r i 12 (dua belas) bu l an ; b. biaya perolehan aset dapat d i u k u r secara andal ; c. t i dak d imaksudkan u n t u k d i jua l da lam operasi no rma l ent i tas; d a n b. diperoleh a tau d ibangun dengan m a k s u d u n t u k d i gunakan .

98. Tu juan u t a m a dar i perolehan aset tetap adalah u n t u k d igunakan oleh pemer intah daerah da lam m e n d u k u n g kegiatan operasionalnya dan b u k a n d imaksudkan u n t u k d i jua l .

99. Pengakuan aset tetap akan sangat anda l b i l a aset tetap te lah d i te r ima a tau d iserahkan h a k kepemi l ikannya dan a tau pada saat penguasaannya berp indah.

100. Saat pengakuan aset akan lebih dapat d i anda lkan apabi la terdapat b u k t i bahwa te lah ter jadi perp indahan h a k atas kepemi l ikan dan/a tau penguasaan secara h u k u m , misa lnya sert i f ikat t a n a h dan b u k t i kepemi l ikan kendaraan bermotor. Apabi la perolehan aset tetap be lum d i d u k u n g dengan b u k t i secara h u k u m d ikarenakan mas ih adanya sua tu proses admin is t ras i yang d iha ruskan , seperti pembel ian t anah yang mas ih ha rus diselesaikan proses j u a l bel i (akta) d a n sert i f ikat kepemi l ikannya d i ins tans i berwenang, m a k a aset tetap tersebut harus d i a k u i pada saat terdapat b u k t i bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut te lah berp indah, misa lnya te lah ter jadi pembayaraan dan penguasaan atas sert i f ikat t anah atas nama pemi l ik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap 101 . Aset tetap d in i l a i dengan biaya perolehan. Apabi la peni la ian aset

tetap dengan menggunakan biaya perolehan t i dak memungk inkan m a k a n i l a i aset tetap d idasarkan pada n i l a i wajar pada saat perolehan.

102. Biaya perolehan adalah j u m l a h kas a tau setara kas yang d ibayarkan a tau n i l a i wajar imba lan la in yang d iber ikan u n t u k memperoleh sua tu aset pada saat perolehan imba lan a tau kons t ruks i sampai dengan aset tersebut da lam kondis i dan tempat yang siap u n t u k d i gunakan . Biaya perolehan aset tetap yang d ibangun dengan cara swakelola me l i pu t i biaya langsung u n t u k tenaga kerja, bahan b a k u , dan biaya t idak langsung t e rmasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga l i s t r i k , sewa peralatan, d a n semua biaya la innya yang ter jadi berkenaan denga pembangunan aset tersebut.

103. Biaya perolehan sua tu aset tetap t e rd i r i da r i harga bel inya a tau kons t ruks inya , t e rmasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat d ia t r ibus ikan langsung da lam membawa aset tersebut ke kond is i yang membuat aset tersebut dapat bekerja u n t u k penggunaan yang

Haraf Hierartd

Sokda

A-stiiftai I/-d imaksudkan . - Koordinasi

Asisfsn 1 (.

PD Pcmrateraa

PD leikaii 1 0 2

Page 38: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

104. Contoh biaya yang dapat d ia t r ibus ikan secara langsung adalah: a. biaya persiapan tempat; b. biaya pengir iman awa l ( in i t ia l delivery) dan biaya s impan dan

bongkar m u a t (handl ing cost); c. biaya pemasangan ( instal lat ion cost); d . biaya profesional seperti arsitek d a n ins in jn i r ; e. biaya kons t ruks i ; dan f. biaya kepani t ian . Biaya admin is t ras i dan biaya u m u m la innya b u k a n merupakan komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut t i dak dapat d ia t r ibus ikan secara langsung pada biaya perolehan aset a tau membawa aset ke kond is i kerjanya. Demik ian pu l a biaya permulaan (start-up cost) d a n pra-produks i serupa t idak merupakan bagian biaya sua tu aset kecual i biaya tersebut per lu u n t u k membawa aset ke kond i s i kerjanya.

Setiap potongan dagang d a n rabat d i ku rangkan dar i harga pembel ian. Aset biologis d i u k u r sebesar biaya perolehan pada saat pengakuan awal dan pada setiap akh i r periode pelaporan pada n i l a i wajar. Apabi la n i l a i wajar t i dak dapat d i u k u r secara anda l maka menggunakan biaya perolehan.

Keuntungan a tau kerug ian yang t i m b u l pada saat akh i r periode aset biologis pada n i l a i wajar d i a k u i sebagai surplus/def is i t Non Operasional da lam Laporan Operasional pada periode d imana keun tungan a tau kerug ian tersebut terjadi.

Perolehan Secara Gabungan 105. Biaya perolehan dar i masing-masing aset tetap yang diperoleh secara

gabungan d i t en tukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan n i l a i wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

106. Biaya perolehan dar i masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya da lam sa tu dokumen pelaksanaan anggaran keg iatan/r inc ian kegiatan) t i dak akan d ip i sahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap j i k a harga perolehan salah satu aset tetap te r tentu yang diperoleh secara gabungan n i la inya mencapai 8 0 % (delapan p u l u h persen) da r i kese luruhan n i l a i aset tetap yang diperoleh secara gabungan d a n pengakuan aset tetap tersebut akan d ipe r l akukan sebagai aset tetap yang n i la inya mencapai 8 0 % dar i kese luruhan n i l a i perolehan gabungan.

Aset yang diperoleh secara gabungan d a n aset tersebut t idak b isa berfungsi apabi la d ip i sahkan dicatat dengan menggunakan sa tuan set a t au paket.

Paraf Hicrsrki

ScVda Y

flu .u:i

Paraf Kcordiaasi

Asistaii.

PD FemrEksraa

PDTerlYit 1 0 3

Page 39: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Pertukaran Aset (Exchange of Assets) 107. Sua tu aset tetap dapat diperoleh me la lu i p e r tukaran a tau pe r tukaran

sebagian aset tetap yang t idak serupa a t au aset la innya . Biaya dar i pos semacam i t u d i u k u r berdasarkan n i l a i wajar aset yang diperoleh, y a i t u n i l a i ekuivalen atas n i l a i tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan j u m l a h setiap kas a tau setara kas yang di transfer/diserahkan.

108. Sua tu aset tetap dapat diperoleh me la lu i pe r tukaran atas sua tu aset yang serupa yang memi l i k i manfaat yang serupa dan memi l i k i n i l a i wajar yang serupa. S u a t u aset tetap j u g a dapat dilepas da lam pe r tukaran dengan kepemi l ikan aset yang serupa. Da lam keadaan tersebut t idak ada keun tungan dan kerug ian yang d i a k u i da lam t ransaks i i n i . Biaya aset yang b a r u diperoleh d icatat sebesar n i l a i tercatat (carrying amount ) atas aset yang dilepas.

109. Ni la i wajar atas aset yang d i te r ima tersebut dapat member ikan b u k t i adanya sua tu pengurangan ( impairment) n i l a i atas aset yang dilepas. Da lam kond i s i seperti i n i , aset yang dilepas ha rus d i t u r u n - n i l a i -b u k u k a n (wri t ten down) dan n i l a i setelah d i t u r u n - n i l a i - b u k u k a n (wri t ten down) tersebut merupakan n i l a i aset yang d i ter ima. Contoh dar i pe r tukaran atas aset tetap yang serupa t e rmasuk pe r tukaran bangunan , mesin, peralatan k h u s u s , d a n kapa l terbang. Apabi la terdapat aset la innya da lam pe r tukaran , misa lnya kas, m a k a h a l i n i meng indikas ikan bahwa pos yang d ipe r tukarkan t idak mempunya i n i l a i yang sama.

Aset Donasi 110. Aset tetap yang diperoleh dar i sumbangan (donasi) ha rus dicatat

sebesar n i l a i wajar pada saat perolehan. 111 . Sumbangan aset tetap didef in is ikan sebagai transfer tanpa

persyaratan sua tu aset tetap ke sua tu ent i tas, misa lnya perusahaan n o n pemer intah member ikan bangunan yang d im i l i k inya u n t u k d i gunakan oleh satu u n i t pemer intah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat anda l b i la d i d u k u n g dengan b u k t i perp indahan kepemi l ikannya secara h u k u m , seperti adanya ak ta h i bah .

112. T idak te rmasuk aset donasi , apabi la penyerahan aset tetap tersebut d i h u b u n g k a n dengan kewajiban ent i tas Ia in kepada pemer intah daerah. Sebagai contoh, sa tu perusahaan swasta membangun aset tetap u n t u k pemer intah daerah dengan persyaratan kewaj ibannya kepada pemer intah daerah te lah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus d iper lakukan seperti perolehan aset tetap dengan pe r tukaran .

113. Apabi la perolehan aset tetap memenuh i kr i t e r ia perolehan aset donasi , m a k a perolehan tersebut d i a k u i sebagai pendapatan operasional.

1 0 4

Page 40: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Penyusutan 114. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas n i l a i sua tu aset tetap

yang dapat d i susu tkan (depreciable asets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

115. Ni la i penyusutan u n t u k masing-masing periode d i a k u i sebagai pengurang n i l a i tercatat aset tetap da lam neraca dan beban penyusutan da lam laporan operasional.

116. Penyesuaian n i l a i aset tetap d i l a k u k a n dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang d i gunakan ha rus member ikan penggambaran manfaat ekonomi a t au kemungk inan j asa (service potential) yang akan mengal ir ke pemer intah daerah.

117. Masa manfaat aset tetap yang dapat d i susu tkan ha rus d i t in j au secara per iodik dan j i k a terdapat perbedaan besar dar i est imasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akam datang harus d i l a k u k a n penyesuaian.

118. Metode penyusutan yang d igunakan adalah metode garis l u r u s (straight l ine method).

119. Selain t anah d a n kons t ruks i da lam pengerjaan, s e lu ruh aset tetap d i susu tkan sesuai dengan sifat dan karakter i s t ik aset tersebut.

120. Aset Tetap La innya berupa hewan, t anaman , b u k u perpustakaan, dan benda bersejarah t idak d i l akukan penyusutan secara periodik, me la inkan d i terapkan penghapusan pada saat Aset Tetap La innya tersebut sudah t i dak dapat d i gunakan a tau ma t i .

121 . Aset tetap d i susu tkan dengan menggunakan Tabel Manfaat Aset I . Apabi la aset tetap direnovasi menggunakan penambahan masa manfaat atas Aset Tetap Renovasi pada Tabel Masa Manfaat I I , d ikecua l ikan apabi la n i l a i tersebut d ibawah batas m i n i m a l kapital isasi .

Page 41: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

T A B E L I MASA MANFAAT ASET TETAP

tsesar n n fH H

Masa No. Kelompok Aset Tetap Penyusutan Per T a h u n

Manfaat Aset

1 2 3 4 1. PERALATAN DAN MESIN

a. Alat-Alat Berat 1) Alat-Alat Berat Darat 10% 10 t a h u n 2) Alat-Alat Berat Apung 10% 10 t a h u n 3) Alat-Alat B a n t u 1 0 % 10 t a h u n

b. Alat-alat angkutan 1) A lat Angku tan Darat Bermotor Roda

2 d a n Roda 3 12,5% 8 t a h u n

riicLL / U l g K U T r l T l J^drdt OClTIXULUr i\UUd. 10% 10 t a h u n 4

3) A lat Angkutan Darat Tidak Bermotor

2 5 % 2 5 %

4 t a h u n 4 t a h u n

4) A lat Angkutan A ir Bermotor/Tidak Bermotor

c. A lat bengkel dan Alat U k u r 1) A la t Bengkel Bel uies in O C O / 4 t a h u n 21 A la t Benekel Tak Bermesin 2 5 % 4 t a h u n 3) A lat U k u r 2 5 % 4 t a h u n

d. Alat Pertanian dan Petemakan 2 5 % 4 t a h u n

e. Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 2 5 % 4 t a h u n

f. A lat Studio dan Komunikas i 2 5 % 4 t a h u n

/ U d L - A i a L J Y C U U K L C l c U l zo /O *+ U x U U I l

n . Alat-Alat Labora tonum O C O / 2 5 % 4 t a h u n

i . Alat Keamanan 2 5 % A 1

4 t a h u n 2. GEDUNG DAN BANGUNAN

a. Bangunan Gedung 1) Bangunan Peiuianen O C O / 4 U t a r iun 21 Baneunan Semi Permanen

1 ^^^li4A AfTO h4 ' A 1 A * ^ A A A A A A A A AAAA A^^ A A 4 % 25 t a h u n

3) Bangunan Darura t 10% 10 t a h u n

b. Bangunan Monumen 12,5% 8 t a h u n

3. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

a. Ja l an dan Jembatan 12,5% 8 t a h u n

b. Bangunan Air (Irigasi) 12,5% 8 t a h u n

c. Instalasi 12,5% 8 t a h u n

d. Jar ingan 12,5% 8 t a h u n

4. ASET TETAP LAINNYA

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 2 5 % 4 t a h u n Paraf Hbrsrt-J

Sokda

Paraf Koordinasi

Asistsn,

PD Pemrakarsa

FDTcikait

7 " 1 0 6

Page 42: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

TABEL I I MASA MANFAAT I I

Presentase Penam

No. Ura ian Jenis Renovasi/ Restorasi/

Overhaul da r i

bahan Masa

Manfaat Harga Perolehan (Tahun)

1 J.

2 3 4 5

1. GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN

a. Alat-Alat Berat 1) Alat-Alat Berat Darat Overhaul > 0 % s.d 1 0 % 0

> 1 0 % s.d 3 5 % 1 OO/O S.U OU/O 0

•s Ano/ o A GOO/ > OU/o S.U oU/o O o

•H GOO/ A 4

2) Alat-Alat Berat Apung i/vernaui •b OO/ o /4 100/ > U/o S.U lU/o n U 1 OOA o r1 G KO/ ^ lU/o S.U OO/o 1 1 Gt^O/. o #1 AOO/ •* OO /o S.U DU /o

•b fiOO/. c A GOO/. DU/o S.U OU/o G c> GOO/, ou /o

3) Alat-Alat B a n t u i i T T ^ f r i o i l ! n u 1 1

OO /O o.U. UL//0 -b AOOA c A GOO/, ^ DU/o S.U OU/o o o •s GOO/. ^ OU /o 4 4

b. Alat-Alat Angku tan

1) A lat Angkutan Darat Overhaul > 0 % s.d 1 0 % 0 Bermotor . Roda 2 dan > 1 0 % s.d 3 5 % 1 Roda 3 > 3 5 % s.d 6 0 % 2

•H AOO/ o A GOO/ > uUyo S.Q OU/o o O

> OUTO 4

2) A lat Angkutan Darat

Overhaul

> Uyo s.d IUTO n U Bermotor Roda 4 . 1 no/ n - 1 o CO/

> 1 0 % s.d oo% 1

> 3 5 % s.d 6 0 % 2 > 6 0 % s.d 8 0 % 3 > 8 0 % 4

3) A lat Angkutan Darat T idak Renovasi > 0 % s.d 4 0 % 0 Bermotor •- "TO /o o t U /o 1

1.

> 8 0 % 2 4) A la t Angku t Apung Bermotor Overhaul > 0 % s.d 4 0 % 0

> 4 0 % s.d 8 0 % 1 > 8 0 % 2

c. Alat Bengkel dan Alat U k u r

1) Alat Bengkel Bermesin Overhaul > 0 % s.d 4 0 % 0 > 4 0 % s.d 8 0 % 1 > 8 0 % 2

2) A lat Bengkel Tak Bermesin Renovasi > 0 % s.d 5 0 % 0 > 5 0 % 1

3) A lat U k u r Overhaul > 0 % s.d 4 0 % 0

Paraf H en > 4 0 % s.d 8 0 % 1

Sckda V.-^'-J.iw — 1 ^ ! > 8 0 % 2

to / 1 0 7

Httkufii PDTerksit

1 0 7

Page 43: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

No. Ura ian Jenis

Presentase Renovasi/ Restorasi/

Overhaul d a n Harga Perolehan

Penam bahan Masa

Manfaat (Tahun)

1 2 3 4 5 d . A lat Pertanian dan Overhaul > \J7o s.a 4 0 % o

0 Petemakan > 4 U % s.a oCJ% 1

- o n o / > o U y o

o 2

e. A lat Kantor dan Rumah u v e r n a u l c\o/ « A Ar\o/ > U v o S.a 4 U y o o 0

Tangga a i a u •V A r\o/ n A Q no/ > 4 U y o S.a o u y o 1

1 IXCOLUI d o l or\o/ > OUTO

o 2

f. A lat studio dan Komunikas i Overhaul no/ A A no/ > U y o S . d 4 U y o n 0 A no/ ^ A o n o / > 4 U y o s . d o U y b 1

^ o n o / > o U y o o 2

g. A lat Kedokteran Overhaul > 0 % s.d 4 0 % o 0 A nn / J O o n /

> 4 0 % s.d 8 0 % 1 > 8 0 % o

2 h . A lat Laborator ium Overhaul > 0 % s.d 4 0 % 0

> 4 0 % s.d 8 0 % 1 > 8 0 % 2

i . Alat-Alat Keamanan

1) Senjata Ap i Overhaul - 0 0 / ^ A A no/ > O y o S . d 4 0 % o 0

A no/ „ A ono/ > 4 0 % s . d 8 0 % 1 _ ono/ > 8 0 %

o 2

2) Persenjataan Non Senjata Renovasi . 0 0 / — A tzno/ > 0 % s . d 5 0 % n 0

Ap i c n o / > 5 0 % 1

1

3) Senjata Sinar Renovasi > 0 % S .d 4 0 % 0 > 4 0 % s.d 8 0 % 1 > 8 0 % 2

2. GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN

a. Bangunan Gedung

1) Bangunan Permanen Renovasi > 0 % s.d 2 5 % 0 > 2 5 % s.d 4 5 % 10 > 4 5 % s.d 8 5 % 20 > 8 5 % 25

2) Bangunan Semi Permanen Renovasi > 0 % s.d 2 5 % 0 > 2 5 % s.d 4 5 % 5 > 4 5 % s.d 8 5 % 10 > 8 5 % 15

3) Bangunan Darura t Renovasi > 0 % s.d 2 5 % 0 > 2 5 % s.d 4 5 % 2 > 4 5 % s.d 8 5 % 4 > 8 5 % 6

b. Monumen Renovasi > 0 % s.d 2 5 % 0 > 2 5 % s.d 4 5 % 1 > 4 5 % s.d 7 5 % 2 > 7 5 % 3

3. GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Paraf H 'rarkj 1 a_JaIan d a n Jembatan Renovasi > 0 % s.d 1 0 %

> 10% s.d 4 0 % 0 3

Y T * • —

i PD Femrakcra 3

X - 1 0 8

1 '.iiiun FDTcilra:t

Page 44: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

No. Ura ian Jenis

Presentase Renovasi/ Restorasi/

Overhaul d a n Harga Perolehan

Penam bahan Masa

Manfaat ( l anun )

1 1 0 4 o o 4 c O •> 400/ o A ono/ > 4U/o S . U £SU/o 4

, ono/ c 5 _ _ ; . .

b. Bangunan A i r Ingasi _

Renovasi , no/ « J 1 no/ > yjvo S . U 10%

n 0

- 4 r\Ci/ r, A ono/ > 1 0 % S .d 3 0 %

3 _ ono/ A cno/ > oO% S . U 5 0 % 4 _ c no/ _ J ^ 7 C O / > 5 0 % S . U 7 5 % c

5 > / 5 % D ;

c. Insta las i _

Renovasi ^ no/ A J 1 no/ > 0 % S.Q 10% n 0

1 no/ r . 4 Q no/ > 10% S.Q oO% 1

1 ^ ono/ n A cno/ > oO% S . U 5 0 % 2 ^ cno/ n 4 oco/ > 5 0 % S.Q / 5 % 3 w oco/ > 7 5 %

4 d. Jar ingan Overhoul 0 0 / A 4 1 n o /

> 0 % s.d 1 0 % 0 - 4 n o / „ J o n o / > 10% s.d 3 0 % 1 > 3 0 % s.d 5 0 % 2 > 5 0 % s.d 7 5 % 3 > 7 5 % 4

4. ASET TETAP LAINNYA

Barang Bercorak Kesenian/ Restorasi > 0 % s.d 4 0 % 0 Kebudayaan /Renovasi > 4 0 % s.d 7 5 % 1

> 7 5 % 2

Sedangkan Formula Penghitungan Penyusutan Barang M i l i k Daerah adalah sebagai be r iku t :

Ni la i yang dapat d i susu tkan Penyusutan per periode =

Masa manfaat

Keterangan fo rmula adalah sebagai ber ikut : a. Penyusutan per periode merupakan n i l a i penyusutan u n t u k aset tetap

sua tu periode yang d i h i t u n g pada akh i r t a h u n ; b. Ni la i yang dapat d i susu tkan merupakan n i l a i perolehan d ikurang i n i l a i

res idu; dan c. Masa manfaat adalah periode sua tu Aset Tetap yang d iharapkan

d i gunakan u n t u k akt iv i tas pemer intahan dan/atau pelayanan pub l i k a tau j u m l a h produks i a tau u n i t serupa yang d iha rapkan diperoleh dar i aset u n t u k akt iv i tas pemer intahan dan/atau pelayanan pub l i k .

d . Pengeluaran modal (capital expenditure) y a i t u pengeluaran u n t u k perba ikan yang d i l akukan atas sua tu aset tetap dapat menambah masa manfaat a tau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran seperti i n i akan mempengaruhi n i l a i yang dapat d i susu tkan , perk i raan o u t p u t dan b a h k a n masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran seperti i n i d i t ambahkan ke n i l a i tercatat aset tetap yang bersangkutan. Ar t inya , pengeluaran modal seperti i n i d i t ambahkan pada n i l a i b u k u asset tetap yang -bersarf|liil^anP -akan=menjadi- n i l a i -

PDTcrki:

N i l a i - b u k u aset d i t ambah dengan pengeluaran modal 3aru yang dapat d i susu tkan selama sisa masa

1 0 9

Page 45: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

manfaat aset yang bersangkutan d i t ambah dengan masa manfaat t ambahan setelah perba ikan tetapi t i dak boleh melebih i masa manfaat aset berdassir Tabel Masa Manfaat Aset Tetap.

Penilaian Kembal i Aset Tetap (Revaluation) 122. Penilaian kembal i a tau revaluasi aset tetap pada u m u m n y a t idak

d iperkenankan karena kebi jakan a k u n t a n s i pemer intah daerah menganut peni la ian aset berdasarkan biaya perolehan a tau harga pe r tukaran . Penyimpangan dar i ke t en tuan i n i m u n g k i n d i l akukan berdasarkan ke tentuan pemer intah daerah yang ber laku secara nasional .

123. Da lam h a l i n i laporan keuangan ha rus menjelaskan mengenai penyimpangan da r i konsep biaya perolehan d i da lam penyaj ian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan sua tu entitas. D a l a m h a l p e m e r i n t a h daerah m e l a k u k a n reva luas i aset te tap , se l i s ihantarani la i reva luas i dengannilaitercatataset tetap d i b u k u k a n dalamekuitas.

Penghentian d a n Pelepasan Aset Tetap (Retirement a n d Disposal) 124. Sua tu aset tetap d ie l iminas i da r i neraca ke t i ka di lepaskan a tau b i la

aset tetap secara permanen d ihen t i kan penggunaannya d a n t i dak ada manfaat ekonomik d i masa yang akan datang.

125. Aset tetap yang secara permanen d ihen t i kan a tau dilepas ha rus d ie l iminas i da r i Neraca dan d iungkapkan da lam Catatan atas Laporan Keuangan.

126. Aset tetap yang d ihen t ikan dar i penggunaan a k t i f pemer intah daerah t idak memenuh i def inisi aset tetap dan ha rus d ip indahkan ke pos aset l a in - la in sesuai dengan n i l a i tercatatnya.

128.

Faraf 1 l(orar!;i

Szkda

to liibag Hukum

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap 127. Aset tetap disaj ikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap d i kurang i

a k u m u l a s i penyusutan . Apabi la ter jadi kond i s i yang m e m u n g k i n k a n penilEuan kembal i , m a k a aset tetap akan disa j ikan dengan penyesuaian pada masing-masing a k u n aset tetap dan a k u n ekui tas Laporan keuangan ha rus mengungkapkan u n t u k masing-masing j en is aset tetap sebagai ber ikut :

a. Dasar peni la ian yang d i gunakan u n t u k menentukan n i l a i tercatat (carrying amount ) ;

b. Rekonsil iasi j u m l a h tercatat pada awal dan a k h i r periode yang m e n u n j u k k a n : 1) penambahan; 2) pelepasan; 3) akumu las i penyusutan dan perubahan n i l a i , j i k a ada; 4) mutas i aset tetap la innya.

c. In formasi penyusutan , me l iput i : 1 j -n i la i .penyqsutan;

Asr'en ^ r^^^ lo^^P^yy^sutan yang d igunakan ;

PD Pc,-nra!:arc3 "fp?

PDTsrkalt 1 1 0

Page 46: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

3) masa manfaat a tau ta r i f penjn isutan yang d i gunakan ; 4) n i l a i tercatat b ru t o d a n akumu las i penyusutan pada awal dan

a k h i r periode. 129. Laporan keuangan j u g a ha rus mengungkapkan:

a. Eksistensi dan batasan h a k m i l i k atas aset tetap; b. Kebijakan akun tans i u n t u k kapi ta l isas i yang berka i tan dengan

aset tetap; c. J u m l a h pengeluaran pada pos aset tetap da lam kons t ruks i ;

dan ; d J u m l a h komi tmen u n t u k akuis is i aset tetap.

130. J i k a aset tetap dicatat pada j u m l a h yang d in i l a i kembal i , ha l -ha l be r i ku t ha rus d iungkapkan : a. Dasar pera turan u n t u k meni la i kembal i aset tetap; b. Tanggal efektif peni la ian kembal i ; c. J i k a ada, nama peni la i independen; d. Hak ika t setiap p e tun juk yang d i gunakan u n t u k menen tukan biaya

pengganti, dan e. Ni la i tercatat setiap j en is aset tetap.

Tanah 131. Tanah yang d ike lompokkan da lam aset tetap adalah t anah yang

d i m i l i k i a tau diperoleh dengan m a k s u d u n t u k d i gunakan da lam kegiatan operasional pemer intah daerah dan da lam kond is i siap d i gunakan . Da lam a k u n tanah t e rmasuk t anah yang d i gunakan u n t u k bangunan , j a l a n , ir igasi , dan j a r ingan .

132. T idak seperti i n s t i tus i n o n pemer intah, pemer intah daerah t idak dibatasi satu periode te r tentu u n t u k kepemi l ikan dan / a tau penguasaan t anah yang dapat berbentuk h a k pakai , h a k pengelolaan, dan h a k atas t anah la innya yang d i m u n g k i n k a n oleh pera turan perundang-undangan yang ber laku. Oleh karena i t u , setelah perolehan awal t anah , pemer intah daerah t i dak memer lukan biaya u n t u k memper tahankan h a k atas t anah tersebut. Tanah memenuh i definisi aset tetap dan ha rus d ipe r l akukan sesuai dengan pr ins ip -pr ins ip yang ada pada kebi jakan i n i .

Pengakuan Tanah 133. Tanah d i a k u i dengan b u k t i kepemi l ikan. B u k t i kepemi l ikan berupa

sert i f ikat, b u k t i h ibah , b u k t i pembel ian dan b u k t i Ia in yang sah secara h u k u m .

Psraf Hiorartd |

Sckda y to

Pengukuran Tanah 134. Tanah d i a k u i pertama ka l i sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan

mencakup harga pembel ian a tau biaya pembebasan tanah , biaya yang d ike luarkan da lam rangka memperoleh hak , biaya pematangan, pengukuran , pen imbunan , dan biaya la innya yang d ike luarkan sampai t anah tersebut siap pakai . Ni la i t anah j u g a me l i pu t i n i l a i

tua~yang terletak pada t anah yang dibel i tersebut j i k a • b a p - g m j ^

Asistcbangunan_t PD PemrEksraa

PDTsriisit

l a tersebut d imaksudkan u n t u k d imusnahkan .

1 1 1

Page 47: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Penilaian Tginah 135. Tanah d in i l a i sebesar biaya perolehan yang mencakup biaya

pembebasan tanah , biaya yang d ike luarkan daleun rangka memperoleh hak , biaya pematangan, pengukuran , pen imbunan , dan biaya l a innya yang d ike luarkan sampai t anah tersebut siap paka i .

Penyajian dan Pengungkapan Tanah 136. Tanah disaj ikan dan d i laporkan sebagai Aset Tetap da lam Neraca

dengan mengungkapkan informasi be r ikut : a. dasar peni la ian yang d igunakan , b. in formasi pent ing la innya sehubungan t anah yang t e r can tum

da lam neraca c. j u m l a h komi tmen u n t u k aku is i s i t anah b i la ada.

Peralatan dan Mesin 137. Peralatan dan mesin mencakup an ta ra l a in : a lat berat, a lat angkutan ,

a lat bengkel dan alat u k u r , alat per tan ian, a la t kan to r dan alat r u m a h tangga, a lat studio, komun ikas i , dan pemancar, a lat kedokteran d a n kesehatan, alat laborator ium, a lat persenjataan, komputer , a lat eksplorasi, alat pemboran, a lat p roduks i , pengelolaan dan p e m u m i a n , a lat b a n t u eksplorasi, a lat keselamatan kerja, a lat perata, d a n u n i t peralatan proses p roduks i yang masa manfaatnya leb ih dar i 12 (dua belas) b u l a n dan da lam kondis i siap d i gunakan .

Pengakuan Peralatan d a n Mesin 138. Peralatan dan mesin d i a k u i ke t ika te lah d i te r ima a tau d iserahkan h a k

kepemi l ikannya dan a tau pada saat penguasaannya berp indah.

Pengukuran Peralatan dan Mesin 139. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan j u m l a h

pengeluaran yang te lah d i l a k u k a n u n t u k memperoleh pera latan dan mesin tersebut sampai siap pakai . Biaya i n i an ta ra l a in me l i pu t i harga pembel ian, biaya pengangkutan, biaya insta las i , serta biaya langsung la innya u n t u k memperoleh dan mempers iapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap d i gunakan .

eni la ian Peralatan dan Mesin 140. Penilaian peralatan dan mesin adalah sebesar biaya perolehan yang

dicatat pada saat perolehan peralatan dan mesin. Penyajian dan Pengungkapan Peralatan d a n Mesin 141. Peralatan dan Mesin disaj ikan sebagai aset tetap dengan

pengungkapan informasi da lam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai be r ikut : a. dasar peni la ian yang d igunakan ; b. in formas i pent ing l a innya sehubungan dengan peralatan dan

mesin yang t e r can tum da lam neraca; d a n •jumlaiEr^cbinitmen u n t u k aku is i s i peralatan d a n mesin apabi la

1 1 2

Page 48: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Gedung dan Bangunan 142. Gedung d a n bangunan mencakup s e lu ruh gedung d a n bangunan

yang dibel i a tau d ibangun dengan m a k s u d u n t u k d i gunakan da lam kegiatan operasional pemer intah daerah d a n da lamd kond i s i siap d i gunakan . Gedung dan bangunan d i neraca me l i pu t i an tara l a in bangunan gedung, monumen , bangunan menara, d a n r a m b u - r a m b u .

Pengakuan Gedung d a n Bangunan 143. Gedung d a n bangunan d i a k u i ke t ika te lah d i te r ima a tau d iserahkan

h a k kepemi l ikannya dan a tau pada saat penguasaannya berp indah.

Pengukuran Gedung dan Bangunan 144. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan se luruh

biaya yang d ike luarkan u n t u k memperoleh gedung dan bangunan sampai siap d ipakai . Biaya i n i an tara Ia in me l i pu t i harga pembel ian a tau biaya kons t ruks i , t e rmasuk biaya pengurusan 1MB, notar is , dan pajak.

Penilaian Gedung dan Bangunan 145. Gedung dan Bangunan d in i l a i sebesar biaya perolehan.

Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan 146. Gedung dan Bangunan disaj ikan sebagai aset tetap da lam neraca dan

d iungkapkan da lam Catatan atas Laporan Keuangan yang me l iput i : a. dasar peni la ian yang d igunakan ; b. in formasi pent ing la innya sehubungan dengan gedung dan

bangunan yang t e r can tum da lam neraca; dan c. j u m l a h komi tmen u n t u k aku is i s i gedung dan bangunan

apabi la ada.

Ja l an , Jar ingan , dan Instalas i 147. Ja l an , j a r ingan dan insta las i mencakup j a l a n , ir igasi dan j a r i ngan

yang d ibangun oleh pemer intah daerah serta d ikuasa i oleh pemer intah daerah dan da lam kond i s i yang siap d i gunakan . Ja lan , jaringEin d a n insta las i d i neraca me l i pu t i j a l a n dan j embatan , bangunan air, instalasi , d a n j a r ingan . A k u n i n i t i dak mencakup tanah yang diperoleh u n t u k pembangunan j a l a n , j a r ingan dan instalasi . Tanah yang diperoleh u n t u k keper luan d imaksud d i m a s u k k a n da lam a k u n t anah .

Pengakuan Ja l an , Jar ingan , d a n Instalas i 148. Ja l an , Jar ingan dan Instalas i d i a k u i ke t ika te lah d i te r ima a tau

d iserahkan h a k kepemi l ikannya dan a tau pada saat penguasaannya berp indah.

Paraf Hiorarid

Sokda / a:y-^C1

I'i!,u3i

Paraf Koordinaoi

L

PD Peraralc^rca

PDTarSrait

1 1 3

Page 49: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Pengukuran Jalein, Jar ingan , d a n Instalas i 149. Biaya perolehan j a l a n , j a r ingan d a n insta las i menggambarkan s e lu ruh

biaya yang d ike luarkan u n t u k memperoleh j a l a n , j a r ingan dan instalas i sampai siap pakai . Biaya me l i pu t i biaya perolehan a tau biaya k o n s t r u k s i dan biaya-biaya Ia in yang d ike luarkan sampai j a l a n , j a r ingan dan instalas i tersebut siap paka i .

Penilaian Ja l an , Ir igasi, dan Jar ingan 150. Ja l an , Ir igasi , d a n Jar ingan d in i l a i sebesar biaya perolehan pada saat

perolehan.

Penyajian Ja lan , Ir igasi, dan Ja r ingan 151 . Ja lan , Ir igasi, dan Jar ingan disa j ikan sebagai aset tetap d a n

d iungkapkan da lam Catatan atas Laporan Keuangan yang me l iput i ; dasar peni la ian yang d igunakan , in formasi pent ing la innya sehubungan dengan j a l a n , j a r ingan , dan insta las i yang t e r can tum da lam neraca, serta j u m l a h komi tmen u n t u k aku is i s i j a l an , j a r ingan , d a n instalas i apabi la ada.

Aset Tetap La innya 152. Aset tetap la innya menceikup aset tetap yang t idak dapat

d ike lompokkan ke da lam kelompok aset tetap d i atas, yang diperoleh dan d imanfaatkan u n t u k kegiatan operasional pemer intah dan da lam keadaan siap d i gunakan . Aset tetap l a innya d i neraca antara l a in me l i pu t i ko leks i pe rpus takaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Pengakuan Aset Tetap La innya 153. Aset tetap la innya d i a k u i ke t ika te lah d i t e r ima a tau d iserahkan h a k

kepemi l ikannya d a n a tau pada saat penguasaannya berp indah.

Pengukuran Aset Tetap La innya 154. Biaya perolehan aset tetap la innya menggambarkan s e lu ruh biaya

yang d ike luarkan u n t u k memperoleh aset tersebut sampai siap paka i .

Penilaian Aset Tetap La innya 155. Aset Tetap La innya d in i l a i sebesar biaya perolehan pada saat

pencatatan

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap La innya 156. Aset Tetap Lainnya d isa j ikan sebagai aset tetap d a n d iungkapkan

da lam Catatan atas Laporan Keuangan yang me l iput i : dasar peni la ian yang d igunakan , in formasi pent ing l a innya sehubungan dengan aset tetap l a innya yang t e r can tum da lam neraca.

1 1 4

Page 50: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Konst ruks i Da lam Pengerjaan 157. Kons t ruks i da lam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang

da lam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca be lum selesai d ibangun se luruhnya. Kons t ruks i da lam pengerjaan mencakup tanah , peralatan dan mesin, gedung d a n bangunan , j a l a n , ir igasi dan j a r ingan , dan aset tetap la innya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya m e m b u t u h k a n sua tu periode w a k t u t e r t en tu dan be lum selesai. Perolehan me la lu i k o n t r a k kons t ruks i pada u m u m n y a memer lukan sua tu periode w a k t u t e r t en tu . Periode w a k t u perolehan tersebut bisa k u r a n g a tau leb ih dar i sa tu periode akuntans i .

158. Perolehan aset dapat d i l a k u k a n dengan membangun sendir i (swakelola) a tau me la lu i p ihak ketiga dengan kon t r ak kons t ruks i .

159. Kons t ruks i da lam pengerjaan i n i apabi la te lah selesai d ibangun d a n sudah d iserahter imakan akan direklasi f ikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Kont rak Kons t ruks i 160. Kont rak kons t ruks i dapat berkai tan dengan perolehan se jumlah aset

yang be rhubungan erat a tau sal ing tergantung sa tu sama Ia in da lam h a l rancangan, teknologi, fungsi a tau t u j u a n , dan penggunaan u tama .

161 . Kont rak kons t ruks i dapat me l iput i : a. Kont rak u n t u k perolehan j asa yang be rhubungan langsung

dengan perencanaan kons t ruks i aset, seperti j a sa ars i tektur ; b. Kont rak u n t u k perolehan a tau k o n s t r u k s i aset; c. Kont rak u n t u k perolehan j asa yang be rhubungan langsung

pengawasan k o n t r u k s i aset yang me l i pu t i manajemen kons t ruks i dan value engineering;

d . Kont rak u n t u k membongkar a tau merestorasi aset d a n restorasi l ingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Kons t ruks i 162. Ketentuan-ketentuan da lam kebi jakan i n i d i t e rapkan secara terp isah

u n t u k setiap kon t r ak k o n t r u k s i . Namun , da lam keadaan t e r t en tu , adalah per lu u n t u k menerapkan kebi jakan i n i pada sua tu komponen kon t r ak kons t ruks i tunggal yang dapat d i ident i f ikas i secara terpisah a tau sua tu ke lompok kon t r ak k o n s t r u k s i secara bersama agar mencerminkan h a k i k a t sua tu k o n t r a k k o n s t r u k s i a tau ke lompok kon t r ak kons t ruks i .

163. J i k a sua tu kon t rak kons t ruks i mencakup se jumlah aset, k ons t ruks i da r i setiap aset d ipe r lakukan sebagai sua tu kon t r ak kons t ruks i yang terpisah apabi la semua syarat d i bawah i n i t e rpenuhi : a. proposal terpisah te lah d ia jukan u n t u k setiap aset; b. setiap aset te lah dinegosiasikan secara terpisah dan kon t rak to r

serta pemberi kerja dapat mener ima a tau menolak bagian kon t rak yang be rhubungan dengan masing-masing aset tersebut;

c. biaya masing-masing aset dapat d i ident i f ikas ikan. Paraf Hierarki

Sckda V

-1

Psraf Koordinasi

Asisfnn f PD PemrEkcrEa X PD Terkait 1 1 5

Page 51: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

164. Sua tu kon t r ak dapat ber is i k l a u s u l yang m e m u n g k i n k a n kons t ruks i aset t ambahan atas permintaan pember i ker ja a tau dapat d i u b a h sehingga kons t ruks i aset t ambahan dapat d imasukkan ke da lam kon t r ak tersebut. Kons t ruks i t ambahan d ipe r lakukan sebagai sua tu kon t r ak kons t ruks i terpisah j i k a :

a. aset tambahan tersebut berbeda secara s igni f ikan da lam rancangan, teknologi, a tau fungsi dengan aset yang tercakup da lam kon t r ak semula; a tau

b. harga aset t ambahan tersebut d i te tapkan tanpa memperhat ikan harga kon t rak semula.

Pengakuan Kons t ruks i Da lam Pengerjaan 165. Sua tu benda berwujud harus d i a k u i sebagai Kons t ruks i Da lam

Pengerjaan j i k a : a. Besar kemungk inan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan

datang berka i tan dengan aset tersebut akan diperoleh; b. Biaya perolehan tersebut dapat d i u k u r secara andal ; dan c. Aset tersebut mas ih da lam proses pengerjaan,

166. Kons t ruks i Da lam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang d imaksudkan d igunakan u n t u k operasional pemer intah daerah a tau d imanfaatkan oleh masyarakat da lam j a n g k a panjang d a n oleh karenanya dik las i f ikas ikan da lam aset tetap.

167. Kons t ruks i Da lam Pengerjaan d ip indahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan j i k a kr i t e r ia be r i ku t t e rpenuh i :

a. Kons t ruks i secara substans i te lah selesai d iker jakan; d a n b. Dapat member ikan manfaat/jasa sesuai dengan t u j u a n perolehan.

Paraf Hiararw _

Sckda Y to

Hul-.um

Pengukuran Kons t ruks i Da lam Pengerjaan 168. Kons t ruks i Da lam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. 169. Ni la i k o n s t r u k s i yang d iker jakan secara swakelola an ta ra l a in :

a. Biaya yang be rhubungan langsung dengan kegiatan kons t ruks i ; b. Biaya yang dapat d ia t r ibus ikan pada kegiatan pada u m u m n y a dan

dapat d ia lokas ikan ke kons t ruks i tersebut; dan

c. Biaya l a in yang secara k h u s u s d ibayarkan sehubungan dengan kons t ruks i yang bersangkutan.

170. Ni la i k ons t ruks i yang d iker jakan oleh kon t rak to r me la lu i kon t rak kons t ruks i me l iput i : a. Te rmin yang te lah d ibayarkan kepada kon t rak to r sehubungan

dengan t ingkat penyelesaian pekerjaan; b. Kewajiban yang mas ih ha rus dibayar kepada kon t rak to r

sehubungan dengan pekerjaan yang te lah d i te r ima te tapi be lum dibayar pada tanggal pelaporein;

c. Pembayaran k l a i m kepada kon t rak t o r a tau p ihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan k o n t r a k kons t ruks i .

171 . J i k a kons t ruks i d ib iayai da r i p in jaman m a k a biaya p in jaman yang t imhul -se lama-masa kons t ruks i d ikapi ta l isas i dan menambah biaya -konstrnks i , ( s ^ a n j a n g biaya tersebut dapat d i ident i f ikas i d a n

AsiEtFjl

PD ^ i f e t a p k f f i ^ S M & a andal .

PDTcrk£;t 1 1 6

Page 52: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

172. Biaya p in jaman mencakup biaya bunga d a n biaya la innya yang timbul sehubungan dengan p in jaman yang d i gunakan u n t u k membiayai kons t ruks i .

173. J u m l a h biaya p in jaman yang d ikapi ta l isas i t i dak boleh melebihi j u m l a h biaya bunga yang d ibayarkan pada periode yang bersangkutan.

174. Apabi la p in jaman d i gunakan u n t u k membiayai beberapa j en i s aset yang diperoleh da lam sua tu periode t e r t en tu , biaya p in jaman periode yang bersangkutan d ia lokas ikan ke masing-masing k o n s t r u k s i dengan metode rata-rata ter t imbang atas to ta l pengeluaran biaya kons t ruks i .

175. Apabi la kegiatan pembangunan k o n s t r u k s i d ihen t ikan sementara tidak disebabkan oleh ha l -ha l yang bersifat force majeur m a k a biaya p in jaman yang d ibayarkan selama masa penghent ian sementara pembangunan kons t ruks i d ikapita l isas i .

176. Kont rak kons t ruks i yang mencakup beberapa j en i s pekerjaan yang penyelesaiannya j a t u h pada w a k t u yang berbeda-beda, m a k a j en is pekerjaan yang sudah selesai tidak d ipe rh i tungkan biaya p in jaman. Biaya p in jaman hanya d ikapi ta l isas i u n t u k j en i s pekerjaan yang mas ih da lam proses pengerjaan.

Pengungkapan Kons t ruks i Da lam Pengerjaan 177. Sua tu ent i tas harus mengungkapkan in formasi mengenai Kons t ruks i

Da lam Pengerjaan pada akh i r periode a k u n t a n s i : a. R inc ian kon t rak kons t ruks i da lam pengerjaan be r i ku t tingkat

penyelesaian dan j angka w a k t u penyelesaiannya; b. Ni lai k on t r ak kons t ruks i dan sumber pembiayaannya; c. J u m l a h biaya yang te lah d ike luarkan ; d . Uang m u k a kerja yang d iber ikan; d a n e. Retensi.

178. Da lam Catatan atas Laporan Keuangan d iungkapkan u n t u k masing-masing k o n s t r u k s i da lam pengerjaan yang t e r can tum d i neraca antara l a in dasar peni la ian yang d i gunakan u n t u k menen tukan n i l a i tercatat (carrying amount ) , berdasarkan Peraturan Bupa t i yang mengatumya .

DANA CADANGAN 179. Dana Cadangan adalah dana yang d i s i s ihkan u n t u k menampung

k e b u t u h a n yang memer lukan dana re lat i f besar yang tidak dapat d i p enuh i da lam satu t a h u n anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang d is i s ihkan beberapa t a h u n anggaran u n t u k k e b u t u h a n belanja pada masa datang.

180. Pembentukan m a u p u n p e r u n t u k a n dana cadangan ha rus d i a tu r dengan pera turan daerah, sehingga dana cadangan t i dak dapat d i gunakan u n t u k p e r u n t u k a n yang Ia in . P e run tukan dana cadangan biasanya d i gunakan u n t u k pembangunan aset, misa lnya r u m a h sakit ,

— p a s ^ j p i ^ H t e r ^ ^ ^ ' S ^ ^ ^ ^ g ^^sa. Asisten _ j "

PD Pemrakarsa ^

PD Terkait ^^"^

Paraf HIararia

Sekda Y

Ksbag hukum

Page 53: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

181. Dana cadangan dapat d iben tuk u n t u k leb ih dar i satu p e run tukan . Apabi la terdapat leb ih dar i sa tu p e r u n t u k a n , m a k a dana cadangan d i r inc i m e n u r u t t u j u a n pembentukannya .

ASET LAINNYA 182. Aset la innya adalah aset pemer intah daerah yang t i dak dapat

d ik las i f ikas ikan sebagai aset lancar, investasi j angka panjang, aset tetap, d a n dana cadangan.

183. Aset La innya terd i r i dar i : a. Tagihan Jangka Panjang b . Kemitraan dengan Pihak Ketiga c. Aset T idak Berwujud d. Aset La in- la in .

184 Tagihan Jangka panjang terd i r i da r i tag ihan penjualan angsuran dan t u n t u t a n gant i kerug ian Daerah

Tagihan P iutang Penjualan Angsuran 185. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan j u m l a h yang dapat

d i te r ima dar i penjualan aset pemer in tah daerah secara angsuran kepada pegawai pemer intah daerah. Contoh tag ihan penjualan angsuran antara l a in adalah penjualan r u m a h d inas dan penjualan kendaraan bermotor.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 186. Tagihan penjualan angsuran d in i l a i sebesar n i l a i nom ina l da r i

kont rak/ber i ta acara penjualan aset yang bersangkutan setelah d ikurang i dengan angsuran yang te lah d ibayarkan oleh pegawai ke Kas Daerah a tau daftar saldo tag ihan penjualan angsuran.

Tagihan T u n t u t a n Gant i Kerugian Daerah 187. T u n t u t a n Perbendaharaan (TP) ada lah merupakan sua tu proses yang

di lakukgm terhadap bendahara dengan t u j u a n u n t u k m e n u n t u t penggantian atas sua tu kerug ian yang dider i ta pemer intah daerah sebagai ak ibat langsung a t a u p u n t i dak langsung da r i sua tu perbuatan melanggar h u k u m yemg d i l a k u k a n oleh bendahara tersebut a tau kelalaian da lam pelaksanaan tugas kewaj ibannya.

188. T u n t u t a n Gant i Rugi (TGR) merupakan sua tu proses yang d i l akukan terhadap pegawai negeri b u k a n bendahara dengan t u j u a n u n t u k m e n u n t u t penggantian atas sua tu kerug ian yang dider i ta oleh pemer intah daerah sebagai ak ibat langsung a t a u p u n t i dak langsung dar i sua tu perbuatan melanggar h u k u m yang d i l akukan oleh pegawai tersebut a tau kelalaian da lam pelaksanaan tugas kewaj ibannya.

Penilaian Tagihan T u n t u t a n Gan t i Kerugian Daerah 189. T u n t u t a n Perbendaharaan d in i l a i sebesar n i l a i n o m i n a l da lam Sura t

Keputusan Pembebanan setelah d ikurang i dengan setoran yang te lah Paraf Hirjraiid

Sckda

(in

Hii'.irm

—dilakuk^Cdbleh-b^ndahara yang bersangkutan ke Kas Daerah. Asislen.

FD Peir.rckarEa

FDTarkEit

1 1 8

Page 54: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

190. T u n t u t a n Gant i Rugi d in i l a i sebesar n i l a i nom ina l d a n Surat Keterangan Tanggung Jawab M u t l a k (SKTJM) setelah d ikurang i dengan setoran yang te lah d i l akukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 191 . Kemitraan adalah perjanj ian antara d u a p ihak a tau leb ih yang

mempunya i komi tmen u n t u k melaksanakan kegiatan yang d ikenda l ikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau h a k usaha yang d im i l i k i .

192. Ben tuk kemi t raan tersebut antara l a in dapat berupa: a. Bangun , Guna, Serah (BGS); b. Bangun , Serah, Guna (BSG); c. Kerjasama Pemanfaatan.

Bangun , Guna , Serah (BGS) 193. Bangun , Guna, Serah (BGS)adalah sua tu ben tuk kerja sama berupa

pemanfaatan aset pemer intah daerah oleh p ihak ketiga/investor, dengan cara p ihak ketiga/investor tersebut mend i r i kan bangunan dan/a tau sarana l a in be r i ku t fasi l i tasnya serta mendayagunakannya da lam j angka w a k t u t e r t en tu , u n t u k k emud ian menyerahkannya kembedi bangunan d a n a tau sarana l a in be r i ku t fasi l i tasnya kepada pemer intah daerah setelah bers ikhimya jeingka w a k t u yang disepakati (masa konsesi). Da lam perjanj ian i n i pencatatannya d i l akukan terpisah oleh masing-masing p ihak .

194. Pada a k h i r masa konsesi i n i , penyerahan aset oleh p ihak ketiga/investor kepada pemer intah daerah sebagai pemi l ik aset, biasanya t idak disertai dengan pembayaran oleh pemer intah daerah. Ka l aupun disertai pembayaran oleh pemer intah daerah, pembayaran tersebut da lam j u m l a h yang sangat rendah. Penyerahan d a n pembayaran aset BGS i n i ha rus d i a tu r da lam per jan j ian/kontrak kerja sama.

Pengukuran BGS 195. Bangun , Guna, Serah (BGS)dicatat sebesar nilad aset yang d iserahkan

oleh pemer intah kepada p ihak ketiga/investor u n t u k membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada da lam BGS i n i d isa j ikan terp isah dar i Aset Tetap.

Bangun, Serah, Guna (BSG) 196. Bangun , Serah, G u n a (BSG) adalah pemanfaatan aset pemer intah

daerah oleh p ihak ketiga/investor, dengan cara p ihak ketiga/investor tersebut mend i r i kan bangunan dan/a tau sarana la in be r iku t fasi l i tasnya kemud ian menyerahkan aset yang d ibangun tersebut kepada pemer intah daerah u n t u k dikelo la sesuai dengan t u j u a n pembangunan aset tersebut.

Zik-ia

to i Kcbcg HuLurn If

P^raf Koorciim.~.i

Ashtsn

PD Ferarcl Erca

PDTerte;!

1 1 9

Page 55: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

197. Penyerahan aset oleh p ihak ketiga/investor kepada pemer intah daerah disertai dengan kewaj iban pemer intah daerah u n t u k me l akukan pembayaran kepada p i h a k ketiga/investor. Pembayaran oleh pemer intah daerah i n i dapat j u g a d i l a k u k a n secara bagi has i l .

Pengukuran BSG 198. Bangun , Serah, Guna dicatat sebesar n i l a i perolehan aset yang

d ibangun, y a i t u sebesar n i l a i aset yang d iserahkan pemer intah d i t ambah dengan j u m l a h aset yang d ike luarkan oleh p ihak ketiga/investor u n t u k membangun aset tersebut.

Kerjasama Pemanfaatan 199. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang m i l i k daerah

oleh p ihak la in da lam j angka w a k t u t e r t en tu da lam rangka peningkatan pener imaan daerah b u k a n pajak/pendapatan daerah d a n sumber pembiayaan la innya.

Pengukuran Kerjasama Pemanfaatan 200. Kerjasama Pemanfaatandicatat sebesar n i l a i perolehan aset yang

ker jasamakan da lam pemanfaatannya.

Aset T idak Berwu jud 2 0 1 . Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara f is ik tidak dapat

d inyatakan a tau t i dak mempunya i w u j u d f is ik serta d i m i l i k i u n t u k d i gunakan da lam menghasi lkan barang a t au j asa a tau d i gunakan u n t u k t u j u a n la innya te rmasuk h a k atas kekayaan inte lektua l . Contoh aset t idak berwu jud adalah h a k paten, h a k cipta, h a k merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwu jud dapat diperoleh me la lu i pembel ian a tau dapat d ikembangkan sendir i oleh pemer intah daerah.

202. Aset t idak berwujud me l ipu t i : a. Software kompute r yang d ipergunakan da lam j a n g k a w a k t u leb ih

dar i sa tu t a h u n . b. Lisensi dan franchaise (waralaba)

Lisensi ada lah i z in yang d iber ikan oleh pemegang paten kepada p ihak Ia in berdasarkan per janj ian pember ian h a k u n t u k men ikmat i manfaat ekonomi dar i sua tu paten yang diber i per l indungan da lam j a n g k a w a k t u d a n syarat t e r t en tu .

c. Hak c ip ta (copy right), paten, d a n h a k la innya. Hak c ip ta adalah h a k eksklus i f bagi pencipta a tau pener ima h a k u n t u k m e n g u m u m k a n a tau memperbanyak c iptaannya a tau member ikan iz in u n t u k i t u dengan t i dak mengurangi pembatasan-pembatasan m e n u r u t pera turan perundang-undangan. Paten adalah h a k eksk lus i f yang d iber ikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas has i l invensi (temuan) d i b idang teknologi , yang u n t u k selama w a k t u t e r t en tu melaksanakan sendir i invensinya tersebut a tau member ikan persetujuannya kepada

I T g i h ^ l a i n - u n t u k melaksanakannya.

1 2 0

Page 56: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

d. Has i l kaj ian/penel i t ian yang member ikan manfaat j angka panjang. Hasi l kaj ian/penel i t ian yang member ikan manfaat j angka panjang adalah sua tu ka j ian a tau penel i t ian yang member ikan manfaat ekonomis dan/atau sosial d i masa yang akan datang yang dapat di ident i f ikasi sebagai aset. Apabi la has i l ka j i an t i dak dapat di ident i f ikasi dan t idak member ikan manfaat ekonomis dan/atau sosial m a k a t i dak dapat d ikapi ta l isas i sebagai aset t idak berwujud .

Perolehan Awal Aset T idak Berwu jud 203. Semua Belanja d i a k u i sebagai aset t idak berwujud j i k a memenuh i

se lu ruh kr i t e r ia sebagai be r ikut : a. barang yang dibel i mempunya i manfaat ekonomi leb ih dar i 12 (dua

belas) b u l a n ; b. perolehan barang tersebut d ipergunakan u n t u k operasional dan

pelayanan serta t idak u n t u k d i jua l ; d a n c. k h u s u s u n t u k software n i l a i barang dengan batas m i n i m a l

kapita l isasi leb ih besar a tau sama dengan Rp50.000.000,00 d. d ianggarkan da lam belanja modal .

204. Aset t i dak berwujud berupa software dengan n i l a i sa tuan d i bawah batas m i n i m a l kapi ta l isas i d ianggarkan da lam belanja barang dan jasa .

Pengeluaran Setelah Perolehan Awal 205. Pengeluaran setelah perolehan awal aset t i dak berwu jud dikapi ta l isas i

j i k a memenuh i k r i t e r i a sebagai be r ikut : a. men ingkatkan fungsi dan efisiensi b. perpanjangan i j i n penggunaan/lisensi l eb ih dar i 12 b u l a n c. u p grade dar i versi yang lama menjadi yang pa l ing m u t a k h i r dengan

n i l a i leb ih besar sama dengan 9 0 % . d. Dianggarkan da lam belanja moda l

Amort isas i 206. Amort isas i adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwu jud yang

d ia lokas ikan secara sistematis d a n ras ional selama masa manfaatnya. Masa manfaat tersebut dapat d ibatas i oleh ke tentuan h u k u m , pera turan , a tau kont rak . Aset t i dak berwujud dengan masa manfaat yang t idak d isebutkan da lam ke tentuan h u k u m , pera turan, a tau kon t r ak adalah 5 t a h u n . Aset t i dak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, h a k cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) ha rus d iamort isas i selama masa manfaat a tau masa secara h u k u m mana yang leb ih pendek. Masa manfaat aset t idak berwujud ber tambah 4 t a h u n apabi la pengeluaran setelah perolehan awal memenuh i kr i t e r ia kapita l isas i .

1 2 1

Page 57: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Pengeluaran modal d i t ambahkan pada n i l a i b u k u aset t idak berwujud yang bersangkutan. Ni la i b u k u aset d i t ambah dengan pengeluaran moda l akan menjadi n i l a i b a r u yang dapat d i susu tkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan d i t ambah dengan masa manfaat tambahan setelah perbaikan tetapi t i dak boleh melebihi masa manfaat aset t i dak berwujud .

207. Amort isas i d i l akukan dengan metode garis l u r u s . Penghentian d a n Pelepasan Aset T idak Berwujud (Retirement and Disposal) 208. Sua tu aset t idak berwujud d ie l iminas i da r i neraca ke t ika di lepaskan

a tau b i la aset t idak berwujud secara permanen d ihen t ikan penggunaannya dan masa manfaat aset t i d ak berwu jud sudah habis .

209. Aset t idak berwu jud yang secara permanen d ihen t ikan a t au dilepas harus d ie l iminasi dar i Neraca d a n d iungkapkan da lam Catatan atas Laporan Keuangan.

210. Aset t i dak berwujud yang d ihen t ikan dar i penggunaan ak t i f pemer intah daerah d a n masa manfaat aset t idak berwujud sudah habis ha rus d i p indahkan ke pos aset l a in - l a in sesuai dengan n i l a i tercatatnya.

Aset La in-La in 2 1 1 . Pos Aset Lain-Lain d i gunakan u n t u k mencatat aset la innya yang t idak

dapat d ike lompokkan ke da lam Aset Tetap Berwu jud , Tagihan Penjualan Angsuran, T u n t u t a n Perbendaharaan, T u n t u t a n Gant i Rugi, d a n Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

212. Contoh da r i Aset Lain-Lain adalah aset tetap yang d ihent ikan dar i penggunaan ak t i f pemer intah daerah.

H.irEf Hiemrt-f i

Aset Bersejarah (Heritage Assets) 213. Kebi jakan i n i t idak mengharuskan pemer intah daerah u n t u k

mengungkapkan a tau menyaj ikan aset bersejarah (heritage assets) d i neraca n a m u n aset tersebut ha rus d iungkapkan da lam Catatan atas Laporan Keuangan.

214. Beberapa aset tetap di jelaskan sebagai aset bersejarah d ikarenakan kepent ingan budaya, l ingkungan , dan sejarah. Contoh dar i aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen , tempat- tempat purbaka la (archaeological sites) seperti candi , dan karya seni (works of art ) . Karakter is t ik -karakter is t ik d i bawah i n i sering dianggap sebagai c i r i khas dar i sua tu aset bersejarah:

a. Ni la i k u l t u r a l , l ingkungan , pend id ikan , dan sejarahnya t idak m u n g k i n secara p enuh d i lambangkan dengan n i l a i keuangan berdasarkan harga pasar.

b . Peraturan dan h u k u m yang be r l aku melarang a tau membatas i secara ketat pelepasannya u n t u k d i jua l .

c. T idak m u d a h u n t u k d igant i dan n i la inya akan terus meningkat selama w a k t u be i ja lan w a l a u p u n kond is i fisiknya semakin m e n u r u n .

—dr -^ ' d l iMca tuk rnengestimasikan masa manfaatnya. U n t u k beberapa

I=DPerara.vr^

FDiEftei: 1 2 2

Page 58: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

215. Aset bersejarah biasanya d iharapkan u n t u k d iper tahankan da lam w a k t u yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya d i b u k t i k a n dengan pera turan perundang-undangan yang ber laku .

216. Pemerintah daerah m u n g k i n mempunya i banyak aset bersejarah yang diperoleh selama be r t ahun - t ahun d a n dengan cara perolehan beragam te rmasuk pembel ian, donasi , war isan , rampasan, a t a u p u n s i taan. Aset i n i j a r ang d ikuasa i d ikarenakan alasan kemampuannya u n t u k menghasi lkan a l i ran kas masuk , dan akan mempunya i masalah sosial dan h u k u m bi la memanfaatkannya u n t u k t u j u a n tersebut.

217. Aset bersejarah ha rus d isa j ikan da lam b e n t u k u n i t , misa lnya j u m l a h u n i t koleksi yang d i m i l i k i a tau j u m l a h u n i t monumen , da lam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa n i l a i .

218. Biaya u n t u k perolehan, kons t ruks i , peningkatan, r ekons t ruks i ha rus d ibebankan sebagai belanja t a h u n ter jadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut t e rmasuk se lu ruh biaya yang ber langsung u n t u k menjad ikan aset bersejarah tersebut da lam kond is i dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

219. Beberapa aset bersejarah j u g a member ikan potensi manfaat l a innya kepada pemer intah daerah selain n i l a i sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah d i gunakan u n t u k r u a n g perkantoran . U n t u k kasus tersebut, aset i n i akan d i te rapkan pr ins ip -pr ins ip yang sama seperti aset tetap la innya.

220. U n t u k aset bersejarah la innya, potensi manfaatnya terbatas pada karakter i s t ik sejarahnya, sebagai contoh m o n u m e n a tau r e r u n t u h a n (ruins) .

Aset I n f r a s t ruk tu r ( Infrastructure Assets) 2 2 1 . Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset i n f r a s t ruk tu r .

Wa laupun t idak ada definisi yang universa l yang d igunakan , aset i n i biasanya mempunya i karakter i s t ik sebagai be r ikut : a. merupakan bagian da r i satu sistem a tau jar ingsui ; b. si fatnya k h u s u s dan t idak ada a l t ema t i f l a in penggunaannya; c. t i dak dapat d ip indah-p indahkan ; dan b. (d) terdapat batasan-batasan u n t u k pelepasannya.

222. Wa laupun kepemi l ikan dar i aset i n f r a s t r u k t u r t idak hanya oleh pemer intah daerah, aset i n f r a s t ruk tu r secara s igni f ikan sering d i jumpa i sebagai aset pemer intah daerah. Aset i n f r a s t ruk tu r memenuh i definisi aset tetap dan ha rus d ipe r lakukan sesuai dengan pr ins ip -pr ins ip yang ada pada kebi jakan i n i .

223. Contoh dar i aset i n f r a s t ruk tu r adalah j a r ingan , j a l a n dan j embatan , sistem pembuangan, d a n j a r ingan komun ikas i .

Aset Mi l i ter (Mil i tary Assets) 224. Peralatan mi l i ter , ba ik yang u m u m m a u p u n k h u s u s , memenuh i

Psraf HiararW

Sokda - y

AftiPwl to Kfibog Hi'kuTti

definisi aset tetap dan ha rus d ipe r l akukan sesuai dengan p r ins ip -DrinsiOcySinRjada-Dada keb i iakan i n i .

Asistsn PD PemrskErca

PDTertelt . 1 2 3

Page 59: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 12

AKUNTANSI KEWAJIBAN

Daftar Is i

Paragraf

PENDAHULUAN 0 1 - 0 4

Tu juan 0 1

Ruang L ingkup 02 - 04

DEFINISI 0 5 - 0 6

KLASIFIKASI KEWAJIBAN 07

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0 8 - 1 8

Utang Jangka Pendek La innya 19 - 20

Pengakuan Utang PFK 2 1 - 2 2

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 23 - 27

PENGAKUAN KEWAJIBAN 2 8 - 2 9

PENGUKURAN KEWAJIBAN 3 0 - 3 1

PENILAIAN KEWAJIBAN 32

Utang Pemerintah Daerah yang t i dak d iper jualbe l ikan

(Non-traded Debt) 33 - 35

Utang Pemerintah Daerah yang diper jualbe l ikan (Traded Debt) 36 - 40

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO 4 1 - 4 3

TUNGGAKAN 4 4 - 4 7

RESTRUKTURISASI UTANG 4 8 - 5 3

Penghapusan Utang 54 - 59

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH

DAERAH 6 0 - 6 4

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 65 - 69

Paraf Hiorsrld

Sckda Y

Kabag f Parsf Koordinasi

PD Peraralccrsa

PD Terkait 1 f

1 2 4

Page 60: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 12 AKUNTANSI KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang d i tu l i s dengan h u r u f tebal dan m i r ing adalah paragraf kebi jakan, yang h a r u s dibaca da lam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang d i tu l i s dengan h u r u f biasa d a n Kerangka Konseptual Kebijakan A k u n t a n s i Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

0 1 . Tu juan da r i pemyataan kebi jakan i n i ada lah mengatur pe r l akuan a k u n t a n s i kewaj iban me l i pu t i saat pengakuan, penentuan n i l a i tercatat, amort isasi , dan biaya p in jaman yang d ibebankan terhadap kewaj iban tersebut.

Ruang L ingkup 02. Kebi jakan i n i d i terapkan u n t u k s e l u m h u n i t pemer intah daerah yang

menyaj ikan laporan keuangan u n t u k t u j u a n u m u m dan mengatur tentang per lakuan akuntans inya , t e rmasuk pengakuan, pengukuran , penyajian, dan pengungkapan yang d ipe r lukan .

03. Pemyataan kebi jakan i n i mengatur: a A k u n t a n s i Kewajiban Pemerintah Daerah t e rmasuk kewajiban

j a n g k a pendek dan kewajiban j angka panjang yang d i t i m b u l k a n dar i U tang Da lam Negeri d a n Utang Luar Negeri.

b Per lakuan akun tans i u n t u k t ransaks i p in jaman da lam mata uang asing.

c Per lakuan akun tans i u n t u k t ransaks i yang t i m b u l da r i r e s tmktur i sas i p in jaman.

d Per lakuan akun tans i u n t u k biaya yang t i m b u l da r i u t ang pemer intah daerah.

e H u m f b, c dan d d i atas ber laku sepanjang be lum ada pengaturan k h u s u s da lam pemyataan tersendir i mengenai ha l -ha l tersebut.

04. Pemyataan kebi jakan i n i t i dak mengatur: a. A k u n t a n s i Kewajiban Diest imasi dan Kewajiban Kont injensi . b. A k u n t a n s i I n s t m m e n Derivat i f dan A k u n t a n s i L indung Ni lai . b. Transaks i da lam mata uang asing yang t i m b u l atas t ransaks i selain

dar i t ransaks i p in jaman yang d ikenominas i da lam sua tu mata uang asing seperti pada paragraf 3 b.

05. Kewajiban adalah u tang yang t i m b u l da r i per ist iwa masa l a lu yang penyelesaiannya mengakibatkan a l i ran ke luar sumber daya ekonomi pemer intah daerah.

06. Da lam konteks pemer intahan, kewaj iban m u n c u l antara l a in karena: a. Penggunaan sumber pembiayaan p in jaman da r i masyarakat .

lembaga keuangan, ent i tas pemer in tahan l a in , a tau lembaga

Tu juan

DEFINISI

1 2 5

Page 61: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

b. Per ikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemer intah; c. Kewajiban kepada masyarakat luas y a i t u kewaj iban tun jangan,

kompensasi , gant i rug i , ke lebihan setoran pajak dar i waj ib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke ent i tas la innya;

d . Kewajiban dengan pemberi j asa la innya. KLASIFIKASI KEWAJIBAN 07. Da lam neraca pemer intah daerah, kewaj iban d isa j ikan berdasarkan

l i ku id i tasnya dan terbagi menjadi d u a kelompok besar, y a i tu : Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 08. Sua tu kewajiban d ik las i f ikas ikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek

j i k a d iharapkan dibayar (atau j a t u h tempo) da lam w a k t u 12 b u l a n . 09 . U tang Perhi tungan Pihak Ketiga (PFK), t e rd i r i da r i :

a. Utang Taspen b. Utang Askes c. Utang PPh Pusat d. Utang PPN Pusat e. Utang TAPERUM f. Utang Perhi tungan Pihak Ketiga La innya

10. Pada a k h i r periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang be lum disetorkan kepada p ihak l a in h a r u s dicatat pada laporan keuangan sebesar j u m l a h yang mas ih ha rus d isetorkan.

1 1 . J u m l a h pungutan/potongan PFK yang d i l a k u k a n pemer intah daerah ha rus d iserahkan kepada p ihak l a in se jumlah yang sama dengan j u m l a h yang d ipungut/dipotong . Pada akh i r periode pelaporan biasanya mas ih terdapat saldo pungutan/potongan tersebut ha rus dicatat pada laporan keuangan sebesar yang mas ih ha rus disetorkan.

12. U tang Bunga, t e rd i r i da r i : a. Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat; b. Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya; c. Utang Bunga kepada BUMN/BUMD; d . Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan; e. Utang Bunga Da lam Negeri Lainnya; f Utang Bunga Luar Negeri

13. Utang bunga atas u t ang pemer intah daerah ha rus dicatat sebesar biaya bunga yang te lah ter jadi d a n be lum dibayar. Bunga d imaksud dapat berasal da r i u t ang pemer intah daerah ba ik dar i da lam m a u p u n lua r negeri. U tang bunga atas u t a n g pemer intah daerah yang be lum dibayar ha rus d i a k u i pada setiap a k h i r periode pelaporan sebagai bagian dar i kewaj iban yang berka i tan .

14. Pengukuran dan penyajian u tang bunga d i atas j u g a ber laku u n t u k sekuri tas pemer intah daerah yang d i t e rb i tkan pemer intah pusat da lam ben tuk Sura t Utang Negara (SUN) d a n yang d i t e rb i tkan oleh pemer intah daerah (provinsi, kota , d a n kabupaten) da lam b e n t u k dan substansi;:yang'sama dengan SUN.

1 2 6

Page 62: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

15. Utang Pajak, te rd i r i dar i : U tang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Ni la i Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

16. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, t e rd i r i dar i : a. Utang B a n k b. Utang Obligasi c. U tang Pemerintah Pusat d. U tang Pemerintah Provinsi e. Utang Pemerintah Kabupaten

17. Ni lai yang d i c an tumkan da lam laporan keuangan u n t u k bagian lancar u tang j angka panjang adalah j u m l a h yang akan j a t u h tempo da lam w a k t u 12 (dua belas) b u l a n setelah tanggal pelaporan. Termasuk da lam kateor i Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah j u m l a h bagian u tang j angka panjang yang akan j a t u h tempo dan harus d ibayarkan da lam w a k t u 12 (dua belas) b u l a n setelah tanggal pelaporan.

18. Pendapatan Di ter ima D i m u k a , t e rd i r i dar i : a Setoran Kelebihan Pembayaran kepada P ihak I I I ; b Uang M u k a Penjualan Produk Pemda dar i P ihak I I I ; c Uang M u k a Lelang Penjualan Aset Daerah.

Utang Jangka Pendek Lainnya 19. Kewajiban lancar la innya merupakan kewaj iban lancar yang t i dak

t e rmasuk da lam kategori yang ada. Termasuk da lam kewaj iban lancar la innya tersebut adalah biaya yang mas ih ha rus dibayar pada saat laporan keuangan d i susun . Pengukuran u n t u k masing-masing i t em disesuaikan dengan karakte r i s t ik masing-masing pos tersebut, misa lnya u tang pembayaran gaji kepada pegawai d in i l a i berdasarkan j u m l a h gaji yang mas ih harus d ibayarkan atas j asa yang te lah d iserahkan oleh pegawai tersebut.

20. Contoh la innya adalah pener imaan pembayaran d i m u k a atas penyerahan barang a tau j a sa oleh pemer intah daerah kepada p ihak la in .

Parsf Hiararid

Sckda Y tctiPaS to

Kcbsg

Pengakuan Utang PFK 2 1 . Pengakuan Utang Perhi tungan Pihak Ketiga (Account Payable) pada

saat pemer intah daerah mener ima h a k atas barang, t e rmasuk barang da lam perjalanan yang te lah menjadi haknya , pemer intah daerah ha rus mengakui kewaj iban atas j u m l a h yang be lum dibayarkan u n t u k barang tersebut. B i la kon t rak to r membangun fasil itas a tau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kon t rak per janj ian dengan pemer intah

I d a e r a h ^ g i h ! f i h " y a n g dicatat h a r u s berdasarkan realisasi fisik /kemaiuaiLP^k^rjakn ^esuai dengan ber i ta acara kemajuan pekerjaan.

22 .

PD Pcmrtloirca

PDTeifc:;i

7 ? "

1 2 7

Page 63: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 23. Kewajiban j angka panjang biasanya m u n c u l sebagai ak iba t da r i

pembiayaan yang d i l a k u k a n oleh pemer in tah daerah u n t u k m e n u t u p defisit anggarannya.

24. Secara u m u m , kewajiban j angka panjang adalah semua kewaj iban pemer intah daerah yang w a k t u j a t u h temponya leb ih da r i 12 b u l a n sejak tanggal pelaporan.

25. Kewajiban Jangka Panjang terd i r i da r i : a Utang Da lam Negeri; b Utang Luar Negeri

26. Utang Da lam Negeri, t e rd i r i dar i : a Utang Da lam Negeri Sektor Perbankan b Utang Da lam Negeri - Obligasi c Utang Pemerintah Pusat d Utang Pemerintah Provinsi e Utang Pemerintah Kabupaten

27. Utang Lueir Negeri, t e rd i r i atas Utang Luar Negeri Sektor Perbankan

PENGAKUAN KEWAJIBAN 28. Kewajiban d i a k u i j i k a besar k emungk inan bahwa pengeluaran sumber

daya ekonomi akan dilEikukan a tau te lah di lakukEui u n t u k menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, d a n perubahan atas kewaj iban tersebut mempunya i n i l a i penyelesaian yang dapat d i u k u r dengan anda l . Kewajiban d i a k u i pada saat dana p in jaman d i ter ima a tau pada saat kewaj iban t i m b u l .

29. Kewajiban dapat t i m b u l dar i : a. Transaks i dengan per tukaran (exchange transactions)

Transaks i tanpa per tukaran (non-exchange transactions) , sesuai h u k u m yang ber laku d a n kebi jakan yang d i te rapkan be lum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan Kejadian yang berka i tan dengan pemer intah (government-related events)

d. Kejadian yang d i a k u i pemer intah (government-acknowledge events).

b.

c.

PENGUKURAN KEWAJIBAN 30. Kewajibsin d icatat sebesar n i l a i nomina l . Kewajiban da lam m a t a uang

asing d i jabarkan dan d inyatakan da lam mata uang r u p i a h . Penjabaran mata uang asing menggunakan k u r s tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3 1 . Ni lai nom ina l atas kewaj iban mencerminkan n i l a i kewaj iban pemer intah daerah pada saat per tama k a l i t ransaks i ber langsung seperti n i l a i yang tertera pada lembar sura t u t ang pemer intah daerah. A l i r an ekonomi setelahnya, seperti t ransaks i pembayaran, perubahan penilaiein d ikarenakan perubahan k u r s va lu ta asing dan perubahan la innya selain perubahan n i l a i pasar, d ipe rh i tungkan dengan menyesuaikan n i l a i tercatat kewaj iban tersebut. Penggunaan n i l a i

Paraf Hiersrta ^•^^^-po ninal-d'eQffi 'Shenil^-kewajiban meng iku t i karakter i s t ik da r i masing-

1 2 8

Page 64: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

PENILAIAN KEWAJIBAN 32. Penilaian u tang pemer intah daerah d isesuaikan dengan karakter i s t ik

u tang tersebut yang dapat berbentuk:

a. Utang Pemerintah Daerah yang t i dak diper jualbe l ikan (Non-traded Debt)

b. U tang Pemerintah Daerah yang diper jualbe l ikan (Traded Debt)

Paraf Hierarki

Sckda

to

IkS-.irr;

Utang Pemerintah Daerah yang t idak diper jualbe l ikan (Non-traded Debt) 33. Contoh dar i u tang pemer intah daerah yang t idak dapat

diper jualbel ikan adalah p in jaman bi lateral , mul t i l a te ra l , dan lembaga keuangan in temas iona l seperti IMF, Wor ld Bank , ADB, d a n la innya. Ben tuk h u k u m dar i p in jaman i n i biasanya da lam ben tuk perjanj ian p in jaman (loan agreement).

34 . Ni lai nom ina l atas u t a n g pemer intah daerah yang t idak diper jualbel ikan (non-traded debt) m e m p a k a n kewaj iban ent i tas kepada pemberi u t ang sebesar pokok u tang dan bunga sesuai yang d i a tu r da lam kon t r ak perjanj ian d a n be lum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

35. U n t u k u tang pemer intah daerah dengan t a r i f bunga tetap, peni la ian dapat menggunakan skedul pembayaran (payment schedule) menggunakan ta r i f bunga tetap. U n t u k u tang pemer intah daerah dengan ta r i f bunga variabel, misa lnya t a r i f bunga d i h u b u n g k a n dengan satu i n s t m m e n keuangan a tau dengan satu indeks la innya, peni la ian u tang pemer intah menggunakan pr ins ip yang sama dengan ta r i f bunga tetap, kecual i t a r i f bunganya d iest imasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas i n s t m m e n keuangan yang ada.

Utang Pemerintah Daerah yang diper jualbe l ikan (Traded Debt) 36. A k u n t a n s i u n t u k u tang pemermtah daerah da lam ben tuk yang dapat

diper jualbel ikan sehamsnya dapat mengidenti f ikasi j u m l a h sisa kewaj iban dar i pemer intah daerah pada sua tu w a k t u te r tentu beserta bunganya u n t u k setiap periode akun tans i . Ha l i n i m e m b u t u h k a n peni la ian awal sekuri tas pada harga j u a l a tau has i l penjualan, dan peni la ian pada saat j a t u h tempo atas j u m l a h y£uig akan d ibayarkan ke pemegangnya dan pada periode d iantaranya u n t u k menggambarkan secara wajar kewaj iban pemer intah daerah.

Utang pemer intah daerah yang dapat diper jualbel ikan biasanya da lam ben tuk sekuri tas u t ang pemer intah (government debt securities) yang dapat memuat ke tentuan mengenai n i l a i u t a n g pada saat j a t u h tempo. Jenis sekuri tas u t ang pemer intah daerah h a m s d in i l a i sebesar n i l a i pa r i (original face value) dengan memperh i tungkan d iskonto a tau p r e m i u m yang be lum diamort isasi . Sekur i tas u t ang pemer in tah yang d i jua l sebesar n i l a i pa r i (face) tanpa d iskonto a t a u p u n p r e m i u m h a m s d in i l a i sebesar n i l a i pa r i (face). Sekuri tas yang d i jua l dengan harga d iskonto akan ber tambah n i la inya selama periode penjualan d a n j a t u h einpbTprsgflangkan--sekuritas yang d i jua l dengan harga p r e m i u m

ni la inya_akan berkUrang.

PDTcrtrait ' 1 2 9

37.

38.

Page 65: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

39. Sekuri tas u t ang pemer intah daerah yang mempunya i n i l a i pada saat j a t u h tempo atas pe lunasan, misa lnya Sura t Utang Negara (SUN) ba ik deilam ben tuk Surat Perbendaharaan Negara m a u p u n Obligasi Negara, harus d in i l a i berdasarkan n i l a i yang ha rus d ibayarkan pada saat j a t u h tempo (face value) b i la d i jua l dengan n i l a i pa r i . B i la pada saat t ransaks i awal, i n s t rumen p in jaman pemer intah daerah yang dapat diper jualbel ikan tersebut d i jua l d i atas a tau d i bawah n i l a i par i , m a k a peni la ian selanjutnya memperh i tungkan amort isasi atas d iskonto a tau p r em ium yang ada.

40. Amort isasi atas d iskonto a tau p r e m i u m dapat menggunakan garis l u r u s .

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO 4 1 . U n t u k sekuri tas u t ang pemer intah daerah yang diselesaikan sebelum

j a t u h tempo karena adanya fitur u n t u k d i t a r i k oleh penerbit (call feature) da r i sekuri tas tersebut a tau karena memenuh i persyaratan u n t u k penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembal i d a n n i l a i tercatat net tonya harus d iungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dar i pos kewaj iban yang berka i tan.

42. Apabi la harga perolehan kembal i ada lah sama dengan n i l a i tercatat (caniying value) maka penyelesaian kewaj iban sebelum j a t u h tempo dianggap sebagai penyelesaian u tang secara no rma l , y a i t u dengan menyesuaikan j u m l a h kewajiban d a n ekui tas dana yang berhubungan .

43. Apabi la harga perolehan kembal i tideik sama dengan n i l a i tercatat (carrying value) maka selain penyesuaian j u m l a h kewaj iban dan ekuitas dana yang terkai t , j u m l a h perbedaan yang ada j u g a d iungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

TUNGGAKAN 44. J u m l a h tunggakan atas p in jaman pemer intah daerah ha rus disaj ikan

da lam b e n t u k Daftar U m u r (Aging Schedule) Kred i tur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewaj iban.

45. Tunggakan didef inis ikan sebagai j u m l a h tag ihan yang te lah j a t u h tempo n a m u n pemer intah daerah t i dak m a m p u u n t u k membayar j u m l a h pokok dan/atau bunganya sesuai j adwa l . Beberapa j en is u t ang pemer intah daerah m u n g k i n mempunya i saat j a t u h tempo sesuai j adwa l pada satu tanggal a tau serial tanggal saat deb i tur d iwa j ibkan u n t u k me l akukan pembayaran kepada k red i tu r .

46. Prakt ik akun tans i biasanya t idak memisahkan j u m l a h tunggakan dar i j u m l a h u tang yang te rka i t dengan lembar m u k a (face) laporan keuangan. Namun in formasi tunggakan pemer intah daerah menjadi salah sa tu informasi yang menar ik perhat ian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebi jakan dan solvabil itas sua tu ent i tas

Pgraf Hi3rarki Parsf Koordinasi

1 3 0

Page 66: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

47. U n t u k keper luan tersebut, in formasi tunggakan ha rus d iungkapkan d i da lam Catatan atas Laporan Keuangan da lam b e n t u k Daftar U m u r Utang.

RESTRUKTURISASI UTANG 48. Da lam res t ruktur i sas i u t a n g me la lu i modi f ikas i persyaratan utang ,

deb i tur ha rus mencatat dampak r es t ruk tur i sas i secara prospekt i f sejak saat res t ruktur i sas i d i laksanakan dan t i dak boleh mengubah n i l a i tercatat u t ang pada saat r es t ruktur i sas i kecual i j i k a n i l a i tercatat tersebut melebihi j u m l a h pembayaran kas masa depan yang d i te tapkan dengan persyaratan ba ru . In formasi r es t ruktur i sas i i n i ha rus d iungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dar i pos kewaj iban yang terkai t .

49. J u m l a h bunga ha rus d i h i t u n g dengan menggunakan t ingka t bunga efektif kons tan d ika l i kan dengan n i l a i tercatat u t ang pada awal setiap periode antara saat r es t ruktur i sas i sampai dengan saat j a t u h tempo. T ingkat bunga efektif yang b a r u adalah sebesar t ingka t d iskonto yang dapat menyamakan n i l a i t u n a i j u m l a h pembayaran kas masa depein sebagaimana d i te tapkan da lam persyaratan ba ru (t idak t e rmasuk u t a n g kontinjen) dengan n i l a i tercatat. Berdasarkan t ingka t bunga efektif yang ba ru akan dapat menghas i lkan j adwa l yang ba ru d imu la i da r i saat r es t ruktur i sas i sampai dengan j a t u h tempo.

50 Informasi mengenai t ingka t bunga efektif yang lama dan yang b a r u ha rus d isa j ikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5 1 . J i k a j u m l a h pembayaran kas masa depan sebagaimana d i te tapkan da lam persyaratan ba ru u t a n g t e rmasuk pembayaran u n t u k bunga m a u p u n u n t u k pokok u tang leb ih rendah da r i n i l a i tercatat, m a k a debi tur ha rus mengurangi n i l a i tercatat u t a n g ke j u m l a h yang sama dengan j u m l a h pembayaran kas masa depan sebagaimana yang d i t en tukan da lam persyaratan ba ru . Ha l tersebut ha rus d iungkapkan da lam Catatan atas Laporan Keuauigan sebagai bagian dar i pos kewaj iban yang berka i tan.

52. Sua tu ent i tas t idak boleh mengubah n i l a i tercatat u t ang sebagai ak ibat da r i r es t ruktur i sas i u t ang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang t idak dapat d i t en tukan , selama pembayaran kas masa depan m a k s i m u n t i dak melebih i n i l a i tercatat u tang .

53. J u m l a h bunga d a n pokok m e n u r u t persyaratan b a r u dapat merupakan kont in jen , tergantung perist iwa a tau keadaan t e r t en tu . Sebagai contoh, deb i tur m u n g k i n d i t u n t u t u n t u k membayar j u m l a h t e r t en tu j i k a kond is i keuangannya membaik sampai t ingka t t e r t en tu da lam periode t e r t en tu . U n t u k menen tukan j u m l a h tersebut m a k a harus meng iku t i pr ins ip-pr ins ip yang d i a tu r pada a k u n t a n s i kont in jens i yang t idak d i a tu r da lam kebi jakan i n i . Pr insip yang sama ber laku u n t u k pembayaran kas masa depan yang ser ingkal i ha rus diest imasi .

Paraf Hiorartd

Sckda Y

Kcb-.g

Paraf Koordinaoi

PD Pcrarakaraa

PDTcik'it 1 3 1

Page 67: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Penghapusan Utang 54. Penghapusan u tang adalah pembatalan secara sukare la tag ihan oleh

k red i tu r kepada debi tur , ba ik sebagian m a u p u n se luruhnya, j u m l a h u tang deb i tur da lam b e n t u k perjanj ian formal d i an tara keduanya.

55. Atas penghapusan u tang m u n g k i n diselesaikan oleh deb i tur ke k red i tu r me la lu i penyerahan aset kas m a u p u n n o n kas dengan n i l a i u t ang d i bawah n i l a i tercatatnya.

56. J i k a penyelesaian sua tu u tang yang n i l a i penyelesaiannya d i bawah n i l a i tercatatnya d i l akukan dengan aset kas, m a k a ke tentuan pada paragraf 5 1 ber laku .

57. J i k a penyelesaian sua tu u tang yang n i l a i penyelesaiannya d i bawah n i l a i tercatatnya d i l a k u k a n dengan aset n o n kas m a k a ent i tas sebagai deb i tur ha rus me lakukan peni la ian kemba l i atas aset n o n kas d a h u l u ke n i l a i wa jamya dan kemud ian menerapkan paragraf 5 1 , serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dar i pos kewaj iban dan aset n o n kas yang be rhubungan .

58. In formasi da lam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan j u m l a h perbedaan yang t i m b u l sebagai ak ibat res t ruktur i sas i kewaj iban tersebut yang merupakan sel isih leb ih antara: a n i l a i tercatat u t ang yang diselesaikan ( jumlah nom ina l d ikurang i

a tau d i t ambah dengan bunga te rutang dan premi , d iskonto , biaya keuangan a tau biaya penerbi tan yang be lum diamortisasi ) , dengan

b n i l a i wajar aset yang d ia l ihkan ke kred i tur . 59. Penilaian kembal i aset pada paragraf 57 akan menghas i lkan perbedaan

antara n i l a i wajar dan n i l a i aset yang d i a l i hkan kepada k r ed i tu r u n t u k penyelesaian utang . Perbedaan tersebut ha rus d iungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH DAERAH 60. Biaya-biaya yang be rhubungan dengan u tang pemer intah daerah

adalah biaya bunga d a n biaya la innya yang t i m b u l da lam ka i t an dengan peminjaman dana. Biaya-biaya d imaksud me l iput i : a bunga atas penggunaan dana pmjaman , ba ik p in jaman j angka

pendek m a u p u n j angka panjang; b amort isas i d iskonto a tau p r em ium yang te rka i t dengan pmjaman ; c amort isasi biaya yang terka i t dengan perolehan p in jaman seperti

biaya konsu l t an , ah l i h u k u m , commi tment fee, d a n sebagainya; d perbedaan n i l a i t u k a r pada p in jaman dengan mata uang asing

sejauh h a l tersebut d ipe r lakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

6 1 . Biaya p in jaman yang secara langsung dapat d ia t r ibus ikan dengan perolehan a tau produks i sua tu aset t e r t en tu (qualifying asset) ha rus dikapi ta l isas i sebagai bagian dar i biaya perolehan aset t e r tentu tersebut.

Paraf Koordinasi |

AsiGten

PD Perara:<2rc3 ^

PDTciteit ! • 1 1 3 2

Paraf Hicrarid

Sokda

AiftPcsl to Ksbcg ff:iki:r.i

Page 68: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

62. Apabi la bunga p in jaman dapat d i a t r i bus ikan secara langsung dengan aset t e r t en tu , maka biaya p in jaman tersebut ha rus d ikapi ta l isas i terhadap aset t e r tentu tersebut. Apabi la b iaya p in jaman tersebut t idak dapat d ia t r ibus ikan secara langsung dengan aset t e r t entu , m a k a kapita l isasi biaya p in jaman d i t en tukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 63 .

63. DalEun keadaan te r tentu su l i t u n t u k mengident i f ikas ikan adanya h u b u n g a n langsung antara p in jaman te r t en tu dengan perolehan sua tu aset t e r tentu dan u n t u k menentukan bahwa p in jaman te r t en tu t i dak per lu ada apabi la perolehan aset t e r t en tu t idak terjadi. Misalnya, apabi la ter jadi sentral isasi pendanaan lebih da r i sa tu kegiatan/proyek pemer intah daerah. Kesul i tan j u g a dapat ter jadi b i la sua tu ent i tas menggunakan beberapa j en is sumber pembiayaan dengan t ingka t bunga yang berbeda-beda. Da lam h a l i n i , su l i t u n t u k menentukan j u m l a h biaya p in jaman yang dapat secara langsung d ia t r ibus ikan , sehingga d ipe r lukan pert imbangan profesional (professional judgement) u n t u k menen tukan h a l tersebut.

64 . Apabi la sua tu dana dar i p in jaman yang t idak secara k h u s u s d i gunakan u n t u k perolehan aset m a k a biaya p in jaman yang ha rus d ikapi ta l isas i ke aset t e r tentu harus d i h i t u n g berdasarkan rata-rata t e r t imbang (weighted average) atas a k u m u l a s i biaya s e lu ruh aset t e r t en tu yang berka i tan selama periode pelaporan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 65. Pada setiap tanggal neraca pos kewaj iban moneter da lam mata uang

asing d i laporkan ke da lam mata uang r u p i a h dengan menggunakan k u r s tengEih bank sentral pada tanggal neraca.

66. Selisih penjabaran pos kewaj iban moneter da lam mata uang asing antara tanggal t ransaks i dan tanggal neraca d icatat sebagai kena ikan a tau p e n u r u n a n ekuitas dana periode berjalan.

67 . Apabi la sua tu t ransaks i da lam mata uang asing t i m b u l d a n diselesaikan da lam periode yang sama, m a k a s e lu ruh selisih k u r s tersebut d i a k u i pada periode tersebut. N a m u n j i k a t i m b u l d a n diselesaikannya sua tu t ransaks i berada da lam beberapa periode akun tans i yang berbeda, m a k a selisih k u r s ha rus d i a k u i u n t u k setiap periode akun tans i dengan memperh i tungkan perubahan k u r s u n t u k masing-masing periode.

68 . U tang pemer intah daerah harus d iungkapkan secara rinci da lam ben tuk daftar skedul u t ang u n t u k member ikan in formasi yang leb ih ba ik kepada pemakainya.

69. U n t u k men ingka tkan kegunaan anal isis, in formasi- informasi yang ha rus d isa j ikan da lam Catatan atas Laporan Keuangan adalah: a. J u m l a h saldo kewaj iban j angka pendek dan j angka panjang yang

d ik las i f ikas ikan berdasarkan pemberi p in jaman. b J u m l a h saldo kewajiban berupa u t a n g pemer intah daerah

berdasarkan j en is sekuri tas u t ang pemer intah daerah d a n j a t u h Paraf Hiorartd

Sckda y to Kab33

tempQhViA*;;ai<d Asisten

FDPerara-'carsa X-PDTcf:-.a;i t i

133

Page 69: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

c

d

e

f

g

Bunga p in jaman yang te rutang pada periode berjalan dan t ingkat bunga yang ber laku. Konsekuensi d i l akukannya penyelesaian kewaj iban sebelum j a t u h tempo. Perjanji£ui res t ruktur i sas i u tang me l i pu t i : 1) . pengurangan p in jaman; 2) . modi f ikasi persyaratan p in jaman; 3) . pengurangan t ingkat bunga p in jaman; 4) . pengunduran j a t u h tempo p in jaman; 5) . pengurangan n i l a i j a t u h tempo p in jaman; dan 6) . pengurangan j u m l a h bunga t e rutang sampai dengan periode

pelaporan. J u m l a h tunggakan p in jaman yang d isa j ikan da lam b e n t u k daftar u m u m u tang berdasarkan kred i tur ; Biaya p in jaman: 1) . per lakuan biaya p in jaman; 2) . j u m l a h biaya p in jaman yaing d ikapi ta l isas i pada periode yang

bersangkutan; dan 3) . t ingka t kapita l isasi yang d ipergunakan.

Paraf KoordinGsi

1 3 4

Page 70: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 13

AKUNTANSI EKUITAS

Daftar I s i

Paragraf

PENDAHULUAN 0 1 - 0 2

Tu juan 0 1

Ruang L ingkup 02

DEFINISI 03

KLASIFIKASI 0 4 - 0 5

Paraf Hiarcrtd

Sckda Y

to Kfthcg Hukum

Paraf KoorC iC,' - ;

F PD Pemra-'rarso

FOTefelt 1 3 5

Page 71: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 13 AKUNTANSI EKUITAS

Paragraf-paragraf yang d i tu l i s dengan h u r u f tebal d a n m i r ing adalah paragraf kebi jakan, yang ha rus dibaca da lam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang d i tu l i s dengan h u r u f biasa d a n Kerangka Konseptual Kebi jakan A k u n t a n s i Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN Tu juan 0 1 . Tu juan kebi jakan akun tans i ekuitas dana adalah u n t u k mengatur

per lakuan akun tans i atas ekuitas dana da lam rangka memenuh i t u j u a n akuntab i l i tas sebagaimana d i t e tapkan oleh pera turan perundang-undangan.

Ruang L ingkup 02. Kebi jakan i n i d i terapkan da lam a k u n t a n s i ekui tas dana yang d i susun

d a n d isa j ikan dengan menggunakan a k u n t a n s i berbasis a k r u a l oleh ent i tas akuntans i/ent i tas pelaporan.

DEFINISI 03. Eku i tas adalah kekayaan bersih pemer intah daerah yang merupakan

selisih an ta ra aset dan kewajiban pemer intah daerah.

KLASIFIKASI 04. Laporan Perubahan Eku i tas menyaj ikan pos-pos :

a. Eku i t as awal; b. Surplus/def is i t-LO pada periode bersangkutan; c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurang i ekuitas .

Koreksi i n i dapat berasal dar i dampak k u m u l a t i f yang disebabkan oleh perubahan kebi jakan akun tans i a t au koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya: koreks i kesa lahan mendasar dar i persediaan yang ter jadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan n i l a i aset tetap karena revaluasi aset tetap;

d . Eku i t as akh i r . 05. Ent i tas Akun tans i a tau Ent i tas Pelaporan menyaj ikan rincian leb ih

l an ju t da r i u n s u r - u n s u r yang terdapat dedam Laporan Perubahan Eku i tas da lam Catatan atas Laporan Keuangan.

Paraf HiorartKi 1

Sckda

to Kabag Hukum

Psraf Koo-R'"

As 13 f on

FD Pc.Tirakcraa

PDTDrksIt

1 3 6

Page 72: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

SAMPAI DENGAN 3 1 DESEMBER T a h u n N DAN T a h u n N-1 (Dalam Rupiah)

NO URAIAN N N-1 1 EKUITAS AWAL x x x x x x 2 SURPLUS/DEFISIT-LO xxx x x x 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

KEBIJAKAN/KESALAHANMENDASAR : 4 KOREKSI xxx xxx 5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP xxx xxx 6 LAIN-LAIN xxx xxx 7 EKUITAS AKHIR xxx x x x

KET T a h u n N : T a h u n sekarang T a h u n N-1 : T a h u n sebelumnya

Page 73: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 14

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK

DILANJUTKAN

Daftar Is i

Paragraf

PENDAHULUAN 0 1 - 0 3

Tu juan 01

Ruang L ingkup 02 - 03

DEFINISI 04

KOREKSI KESALAHAN 0 5 - 1 8

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 19 - 24

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 25 - 27

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 28 - 33

Pgrsf Hiorartd i

Sckda y

to 4 Kabag Hukum \

Ar-.htrn 1 t FDPemrakarca

PDTcrt^cit 1 3 8

Page 74: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 14 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Paragraf-paragraf yang d i tu l i s dengan h u r u f tebal d a n m i r i n g ada lah paragraf kebi jakan, yang h a r u s dibaca da lam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang d i tu l i s dengan h u r u f biasa d a n Kerangka Konseptual Kebijakan A k u n t a n s i Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN Tu juan 0 1 . Tu juan kebijakem i n i ada lah mengatur pe r l akuan a k u n t a n s i atas

koreks i kesalsihan, pe rubahan kebi jakan a k u n t a n s i dan perubahan est imasi akuntans i , dan operasi yang t idak d i l an ju tkan .

Ruang L ingkup 02. Da lam menyusun dan menyaj ikan laporan keuangan sua tu ent i tas

ha rus menerapkan Pemyataan Standar i n i u n t u k me laporkanpengamh kesalahan, p embahan kebi jakan akun tans i , p e m b a h a n estimasi akun tans i , dan operasi yang t idak d i l an ju tkan deilam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Pembahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Pembahan Eku i tas , Laporan A m s Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

03. Kebi jakan i n i ber laku u n t u k ent i tas pelaporan da lam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua ent i tas akun tans i , t e rmasuk badan layanan u m u m , yang berada d i bawah pemer intah daerah.

04. Be r i ku t i s t i lah- is t i lah yang d i gunakan da lam kebi jakan dengan pengert ian: Kebijakan Akun tans i adalah pr ins ip-pr ins ip , dasar-dasar, konvensi-konvensi , a tu ran -a tu ran , dan praktek-praktek spesifik yang d ip i l i h oleh sua tu ent i tas pelaporan da lam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara s igni f ikan t idak sesuai dengan yang sehamsnya yang mempengamh i laporan keuangan periode berjalan a t au periode sebelumnya. Koreksi adalah t i ndakan pembetu lan akun tans i agar pos-pos yang tersaji da lam laporan keuangan ent i tas menjadi sesuai dengan yang sehamsnya. Operasi t i dak d i l an ju tkan adalah penghent ian sua tu m i s i a t au tupoks i t e r tentu yang berakibat pelepasan a tau penghent ian sua tu fungsi, program, a tau kegiatan, sehingga aset, kewaj iban, dan operasi dapat d ihen t i kan tanpa mengganggu fungsi , program, a tau kegiatan yang

DEFINISI

1 3 9

Page 75: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

PEfsf Hiorarlu

Sckda

^-Katag Hukun

Perubahan estimasi adalah revisi est imasi karena perubahan kondis i yang mendasar i est imasi tersebut, a tau karena terdapat in formasi b a r u per tambahan pengalaman da lam mengestimasi ,atau perkembangan l a in .

KOREKSI KESALAHAN 05. Kesalahan da lam pen jmsunan laporan keuangan pada sa tu a tau

beberapa periode sebelumnya m u n g k i n b a r u d i t emukan pada periode berjalan. Kesalahan m u n g k i n t i m b u l da r i adanya keter lambatan penyampaian b u k t i t ransaks i anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan penetapan standar dan kebi jakan akuntans i , kesalahan interpretas i fakta, kecurangan, a tau kela la ian.

06. Da lam s i tuas i t e r t entu , sua tu kesalahan mempunya i pengaruh s igni f ikan bagi sa tu a tau leb ih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan- laporan keuangan tersebut t idak dapat d ianda lkan lagi.

07. Kesalahan d i t in j au dar i sifat ke jadiannya d ike lompokkan da lam 2 (dua) j en is : a Kesalahan yang t idak berulang; d a n b Kesalahan yang berulang dan sistemik.

08. Kesalahan yang t idak beru lang adalah kesalahan yang diharapkem t idak akan terjadi kembal i yang d ike lompokkan da lam 2 (dua) j en is : a Kesalahan yang t idak berulang yang ter jadi pada periode berjalan;

d a n b Kesalahan yang t idak berulang yang ter jadi pada periode

sebelumnya. 09. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang

disebabkan oleh sifat a lamiah (normal) da r i jenis- jenis t ransaks i t e r tentu yang d iperk i rakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah pener imaan pajak da r i waj ib pajak yang memer lukan koreks i sehingga per lu d i l akukan res t i tus i a t au t ambahan pembayaran dar i waj ib pajak,

10. Terhadap setiap kesalahan harus d i l a k u k a n koreks i segera setelah d ike tahu i .

11 . Kesalahan t idak berulang adalah kesalahan yang d iharapkan t idak akan terjadi kembal i .

12. Koreksi kesalahan yang t idak berulang yang ter jadi pada periode berjalan, ba ik yang mempengaruhi posisi kas m a u p u n yang t i dak d i l a k u k a n dengan pembetulan pada a k u n yang bersangkutan da lam periode berjalan, ba ik pada a k u n pendapatan-LRA a tau a k u n belanja, m a u p u n a k u n pendapatan-LO a tau a k u n beban.

13. Koreksi kesalahan yang t idak beru lang yang ter jadi pada periode sebelumnya d ibedakan pada terb i t a tau be lum terb i tnya laporan keuangan.

14. Atas laporan keuangan periode sebelumnya yang be lum d i t e rb i tkan , koreksi kesalahan yang t idak beru lang d a n mempengaruhi posisi kas, d i l akukan dengan pembetulan pada a k u n yang bersangkutan, ba ik

r -pada—akun—pendapatan-LRA a tau a k u n belanja, m a u p u n a k u n pehdapatan-LO*atau 'akun beban.

PD Pc.T.ra:c:r:3

PDTcrlxit

7-1 4 0

Page 76: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

15. Koreksi kesalahan u n t u k laporan keuangan periode sebelumnya yang sudah d i t e rb i tkan , d i l a k u k a n dengan: a. Atas pengeluaran belanja yang t i dak beru lang dan mengak ibatkan

penambahan kas, d i l akukan dengan pembetulan pada a k u n pendapatan la in- la in-LRA.

b. Atas pengeluaran belanja yang t i dak beru lang dan mengak ibatkan pengurangan kas, d i l akukan dengan pembetu lan pada a k u n Saldo Anggaran Lebih.

c. Atas perolehan aset selain kas yang t idak berulang dan menggikibatkan penambahan a tau pengurangan kas, d i l a k u k a n dengan pembetulan pada a k u n kas dan a k u n aset bersangkutan.

d. Atas beban yang t i dak berulang, sehingga mengak ibatkan pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas serta t idak mempengaruhi secara mater ia l posisi aset selain kas, d i l a k u k a n dengan pembetulan pada a k u n pendapatan la in- la in-LO.

e. Atas beban yang t i dak berulang, sehingga mengak ibatkan penambahan beban dan mempengaruhi posisi kas serta t idak mempengaruhi secara mater ia l posisi aset selain kas, d i l a k u k a n dengan pembetulan pada a k u n Eku i tas .

f. Atas pener imaan pendapatan-LRA yang t idak berulang dan menambah m a u p u n mengurangi posisi kas, d i l a k u k a n dengan pembetulan pada a k u n kas dan a k u n Saldo Anggaran Lebih.

g. Atas pener imaan pendapatan-LO yang t idak berulang d a n menambah m a u p u n mengurangi posisi kas, d i l a k u k a n dengan pembetulan pada a k u n kas dan a k u n ekui tas .

h . Atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang t idak beru lang dan menambah m a u p u n mengurangi posisi kas, d i l akukan dengan pembetulan pada a k u n kas dan a k u n Saldo Anggaran Lebih.

i . Atas pencatatan kewaj iban dan menambah m a u p u n mengurangi posisi kas, d i l akukan dengan pembetu lan pada a k u n kas dan a k u n kewaj iban bersangkutan.

16. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat a lamiah (normal) da r i jenis- jenis t ransaks i t e r t en tu yang d iperk i rakan akan terjadi secara berulang.

17. Kesalahan berulang dan sistemik t idak memer lukan koreks i , me la inkan dicatat pada saat ter jadi pengeluaran kas u n t u k mengembal ikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA m a u p u n pendapatan-LO yang bersangkutan.

18. Koreksi kesalahan yang be rhubungan dengan periode sebelumnya terhadap posisi kas d i laporkan da lam Laporan Arus Kas t a h u n berjalan pada akt iv i tas yang bersangkutan, serta koreks i kesalahan d iungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 19. Para pengguna per lu memband ingkan laporan keuangan dar i sua tu

ent i tas pelaporan dar i w a k t u ke w a k t u u n t u k mengetahui t r end posisi keuangan,-kiner ia, d a n arus kas. Oleh karena i t u , kebi jakan akun tans i

i i gunakan "harus q j terapkan secara kons is ten pada setiap penode Sokda

A:ftftal to

Kahag Hukum

yan : i ln -/H

AGis:aji.

y 1 4 1

Page 77: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

20. Perubahan d i da lam per lakuan, pengakuan, a tau pengukuran akun tans i sebagai ak ibat da r i perubahan atas basis akuntans i , k r i t e r i a kapita l isasi , metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebi jakan akuntans i .

2 1 . Sua tu perubahan kebi jakan akun tans i ha rus d i l akukan hanya apabila penerapan sua tu kebi jakan akun tans i yang berbeda d iwaj ibkan oleh pera turan perundangan a tau standar a k u n t a n s i pemer intahan yang ber laku, a tau apabi la d iperk i rakan bahwa perubahan tersebut akan menghasi lkan informasi mengenai posisi keuangan, k iner ja keuangan, a tau arus kas yang leb ih relevan dan leb ih anda l da lam penyajian laporan keuangan entitas.

22. Perubahan kebi jakan akun tans i t i dak mencakup ha l -ha l ber ikut : a adopsi sua tu kebi jakan a k u n t a n s i pada per ist iwa a tau kejadian

yang secara substans i berbeda dar i per ist iwa a tau kejadian sebelumnya; dan

b adopsi sua tu kebi jakan a k u n t a n s i b a r u u n t u k kejadian a tau t ransaks i yang sebelumnya t i dak ada a t au yang t idak mater ia l .

23. T imbu lnya sua tu kebi jakan u n t u k merevaluasi aset merupakan sua tu perubahan kebi jakan akuntans i . N a m u n demik ian , perubahan tersebut ha rus sesuai dengan standar a k u n t a n s i t e rka i t yang te lah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

24. Perubahan kebi jakan akun tans i dan pengaruhnya ha rus d iungkapkan da lam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 25. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal , m a k a estimasi

a k u n t a n s i per lu disesuaikan antara l a in dengan pola penggunaan, t u j u a n penggunaan aset d a n kondis i l i ngkungan ent i tas yang berubah.

26. Pengaruh a tau dampak perubahan est imasi akun tans i d isaj ikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode se lanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan est imasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO t a h u n perubahan d a n t a h u n -t a h u n selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

27. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang d iungkapkan da lam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila t i dak memungk inkan , ha rus d iungkapkan alasan t i dak mengungkapkan pengaruh perubahan i t u .

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 28. Apabi la sua tu m i s i a tau tupoks i sua tu ent i tas pemer intah daerah

d ihapuskan oleh pera turan , m a k a sua tu operasi, kegiatan, program, proyek, a tau kantor terka i t pada tugas pokok tersebut d ihen t ikan .

29. In formasi pent ing da lam operasi yang t i dak d i l an ju tkan misa lnya hak ika t operasi, kegiatan, program, proyek yang d ihen t ikan , tanggal efektif penghent ian, cara penghent ian, pendapatan dan beban t a h u n berjalan sampai tanggal penghentian apabi la d i m u n g k i n k a n , dampak sos ia l -a tau;^dampak pelayanan, pengeluaran aset a tau kewajiban

'^^^ 'tt xj^sdt^ pada penghekt ian apabi la ada h a r u s d iungkapkan pada Catatan Sckda

Kabag Hukura

7 pDTerliGil

1 4 2

Page 78: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

30. Agar Laporan Keuangan disaj ikan secara komparat i f , sua tu segmen yang d ihen t i kan i t u h a r u s d i laporkan da lam Laporan Keuangan w a l a u p u n ber jumlah no l u n t u k t a h u n berjalan. Dengan demik ian , operasi yang d ihent ikan t ampak pada Laporan Keuangan.

3 1 . Pendapatan dan beban operasi yang d ihen t i kan pada sua tu t a h u n berjalan, d i akun tans ikan dan d i l aporkan seperti biasa, seolah-olah operasi i t u berjalan sampai akh i r t a h u n Laporan Keuangan. Pada u m u m n y a ent i tas membuat rencana penghent ian, me l i pu t i j adwa l penghent ian bertahap a tau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, h i bah dan la in- la in .

32. B u k a n merupakan penghent ian operasi apabi la : a. Penghentian sua tu program, kegiatan, proyek, segmen secara

evolusioner/alamiah. Ha l i n i dapat d iak iba tkan oleh demand (permintaan pub l i k yang dilayani) yang te rus merosot, pergant ian k e b u t u h a n la in .

b. Fungs i tersebut tetap ada. c. Beberapa j en is subkegiatan da lam sua tu fungsi pokok d ihapus ,

selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi sua tu program, proyek, kegiatan ke wi layah Ia in .

33. Menu tup sua tu fasil itas yang ber-ut i l isas i amat rendah, menghemat biaya, men jua l sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Sckda

to Ksbsg llukum

parsf Koordra i^'

PD Perr.rskaraa / FDTcrVxT 1 4 3

to Kabag Hukum

PDTaricll 1 4 4

Page 79: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 15

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Paragraf-paragraf yang d i tu l i s dengan h u r u f tebal dan m i r ing adalah paragraf kebi jakan, yang ha rus dibaca da lam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang d i tu l i s dengan h u r u f biasa dan Kerangka Konseptual Kebi jakan A k u n t a n s i Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN Tu juan 0 1 . Tu juan kebi jakan i n i ada lah u n t u k mengatur penyusunan laporan

keuangan konsol idasian u n t u k entitas a k u n t a n s i me l i pu t i SKSKPD d a n PPKD da lam rangka menyaj ikan laporan keuangan pemer intah daerah u n t u k t u j u a n u m u m (general purpose financial statements) demi men ingka tkan kua l i tas dan kelengkapan laporan keuangan d imaksud . Da lam kebi jakan i n i , yang d imaksud dengan laporan keuangan u n t u k t u j u a n u m u m adalah laporan keuangan u n t u k memenuh i k e b u t u h a n bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan te rmasuk lembaga legislati f (DPRD) sebagaimana d i te tapkan da lam ke ten tuan pera turan perundang-undangan.

Ruang L ingkup 02. Laporan keuangan u n t u k t u j u a n u m u m da r i pemer intah daerah yang

d i te tapkan sebagai ent i tas pelaporan d isa j ikan secara terkonsol idasi m e n u r u t kebi jakan i n i agar mencerminkan satu kesatUEin entitas.

03. Laporan keuangan konsol idasian pada pemer intah daerah sebagai ent i tas pelaporan mencakup laporan keuangan semua ent i tas akun tans i , yang me l iput i SKSKPD d a n PPKD, serta ent i tas pelaporan la innya seperti Badan Layanan U m u m Daerah.

04. Kebi jakan i n i t i dak mengatur: a. laporan keuangan konsol idasian perusahaan daerah; b. a k u n t a n s i u n t u k investasi da lam perusahaan asosiasi; c. a k u n t a n s i u n t u k investasi da lam usaha pa tungan ( joint

venture) ; dan d . laporan s tat is t ik gabungan pemer intah pusat dan pemer intah

daerah.

DEFINISI 05. Be r iku t adalah is t i lah- is t i lah yang d i gunakan da lam kebi jakan dengan

pengert ian: Badan Layanan U m u m Daerah (BLUD) adalah badan yang d iben tuk pemer intah daerah u n t u k member ikan pelayanan u m u m , mengelola dana masyarakat yang d i te r ima berka i tan dengan pelayanan yang d iber ikan, d a n t idak t e rmasuk kekayaan daerah yang d ip i sahkan.

Paraf Kioraria

Sckda y

to Kabag Hukum

p-crM'j

Asis'.cn

PD Pemrckara:

FDTcrk£ll

i/ 1 4 5

Page 80: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Ent i tas akun tans i adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang d a n oleh karenanya wajib menyelenggarakan akun tans i dan menyusun laporan keuangan u n t u k d igabungkan pada entitas pelaporan. Yang t e rmasuk ke da lam enti tas akun tans i adalah SKSKPD d a n PPKD.

Ent i tas pelaporan adalah pemer intah daerah yang te rd i r i da r i sa tu a tau lebih ent i tas akun tans i yang m e n u r u t ke t en tuan pera turan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemer intah daerah. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara a k u n - a k u n yang diselenggarakan oleh sua tu ent i tas pelaporan dengan ent i tas pelaporan la innya, dengan mengel iminasi a k u n - a k u n t imba l ba l ik agar dapat disaj ikan sebagai sa tu ent i tas pelaporan konsol idasian. Laporan keuangan konsol idasian adalah s u a t u laporan keuangan yang merupakan gabungan kese luruhan laporan keuangan ent i tas pelaporan sehingga tersaji sebagai sa tu ent i tas tunggal .

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 06. Laporan keuangan konsol idasian te rd i r i da r i Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekui tas , Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

07. Laporan keuangan konsol idasian d isa j ikan u n t u k periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan ent i tas pelaporan dan beris i j u m l a h kompara t i f dengan periode sebelumnya.

08. Da lam kebi jakan i n i proses konsol idasi d i i k u t i dengan e l iminasi a k u n -a k u n t imba l ba l ik (reciprocal accounts).

ENTITAS PELAPORAN 09. Sua tu ent i tas pelaporan d i te tapkan d i da l am pera turan perundang-

undangan, yang u m u m n y a berc i r ikan: a. ent i tas tersebut dib iayai oleh APBD a tau mendapat pemisahaan

kekayaan dar i anggaran, b. ent i tas tersebut d iben tuk dengan pe ra turan perundang-undangan, c. p imp inan entitas tersebut adalah pejabat pemer in tah daerah yang

d iangkat a tau pejabat yang d i t u n j u k a tau yang d ip i l i h oleh rakyat , d a n

d. ent i tas tersebut membuat pertanggungjawaban ba ik langsung m a u p u n t idak langsung kepada w a k i l ralQ'at sebagai p i h a k yang menyetu ju i anggaran.

ENTITAS AKUNTANSI 10. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai ent i tas akun tans i

menyelenggarakan akun tans i dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelo lanya yang d i t u j u k a n kepada ent i tas pelaporan

Page 81: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

11. Setiap u n i t pemer intahan yang mener ima anggaran belanja a tau mengelola barang adalah ent i tas akun tans i yang waj ib menyelenggarakan akun tans i , d a n secara per iodik meny iapkan laporan keuangan m e n u r u t ke tentuan pera turan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut d isampaikan secara in t e rn dan berjenjang kepada u n i t yang leb ih t inggi da lam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

12. Dengan penetapan m e n u r u t pe ra turan perundang-undangan yang ber laku sua tu ent i tas akun tans i t e r tentu yang dianggap mempunya i pengaruh signi f ikan da lam pencapaian program pemer intah daerah dapat d i te tapkan sebagai ent i tas pelaporan.

PROSEDUR KONSOLIDASI 13. Konsol idasi yang d imaksud oleh kebi jakan i n i d i laksanakan dengan

cara menggabungkan d a n men jumlahkan a k u n yang diselenggarakan oleh ent i tas akun tans i yang me l i pu t i SKPD dan PPKD dengan mengel iminasi a k u n t imba l ba l ik d i Neraca.

14. Ent i tas pelaporan men jo i sun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan s e lu ruh ent i tas akun tans i yang secara organisatoris berada d i bawahnya.

Scf:d3 - Psraf Koordinasi

Asb'en. I

Page 82: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi APBD d i susun menggunakan basis kas y a i t u basis akun tans i yang mengakui pengaruh t ransaks i d a n per ist iwa la innya pada saat kas a tau setara kas d i te r ima pada Kas Daerah a tau d ike luarkan dar i Kas Daerah. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas da lam Neraca d i a k u i berdasarkan basis ak rua l , y a i t u mengaku i pengaruh t ransaks i dan per ist iwa la innya pada saat diperolehnya h a k atas aset dan t i m b u l n y a kewaj iban tanpa memperhat ikan saat kas a tau setara kas d i te r ima a tau d ike luarkan da r i Kas Daerah. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah T a h u n 20XX te lah mengacu pada pr ins ip -pr ins ip a k u n t a n s i be r l aku u m u m yang d i te tapkan da lam pera turan perundang-undangan d iantaranya Standar A k u n t a n s i Pemerintahan yang te lah d i t e tapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 T a h u n 2010. Dengan demik ian , da lam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah te lah d i te rapkan ka idah-ka idah pengelolaan keuangan yang sehat d i l ingkungan pemer intah daerah.

Pr ins ip-pr ins ip yang d igunakan da lam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah: 1. Pendapatan-LRA

Pendapatan adalah semua pener imaan kas daerah yang menambah ekui tas dana lancar da lam periode t a h u n yang bersangkutan yang menjadi h a k pemer intah daerah dan t i dak per lu dibayar kembal i oleh pemer intah daerah. Pendapatan d i a k u i pada saat kas d i te r ima pada Kas Daerah. A k u n t a n s i pendapatan d i laksanakan berdasarkan azas bru to , y a i t u dengan m e m b u k u k a n pener imaan b ru to , dan t idak mencatat j u m l a h nettonya (setelah d ikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan d isa j ikan sesuai dengan jen is pendapatan. Pendapatan d i a k u i pada saat: a D i ter ima d i Rekening Kas Daerah; a tau b Di ter ima oleh SKPD; a tau

c Di ter ima ent i tas l a in d i lua r pemer intah daerah atas nama BUD. 2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dar i Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih da lam periode t a h u n anggaran bersangkutan yang tideik eikan diperoleh pembayarannya kembal i oleh pemer intah. Belanja d i a k u i pada saat ter jadi pengeluaran kas dar i Kas Daerah. Khusus pengeluaran me la lu i bendahara pengeluaran, pengakuan belanja ter jadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut d i sahkan oleh fungsi perbendaharaan.

1 4 8

Page 83: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

3. Pembiayaan Pembiayaan adalah se luruh t ransaks i keuangan pemer intah daerah, ba ik pener imaan m a u p u n pengeluaran yang per lu dibayar a tau akan d i te r ima kembal i , yang da lam penganggaran pemer in tah daerah te rutama d imaksudkan u n t u k m e n u t u p defisit a t au memanfaatkan surp lus anggaran.

Pembiayaan d i a k u i pada saat kas d i te r ima pada Kas Daerah serta pada saat ter jadinya pengeluaran kas da r i Kas Daerah. A k u n t a n s i penerimaan pembiayaan d i laksanakan berdasarkan azas b ru to , y a i t u dengan m e m b u k u k a n pener imaan b ru to , d a n t idak mencatat j u m l a h net tonya (setelah d ikompensas ikan dengan pengeluaran).

4. Pendapatan-LO Pendapatan-LO merupakan h a k pemer intah daerah yang d i a k u i sebagai penambah ekuitas da lam periode t a h u n anggaran yang bersangkutan dan t idak per lu dibayar kembal i . Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung j awab dan wewenang ent i tas pemer intah, ba ik yang d ihas i lkan oleh t ransaks i operasional, n o n operasional d a n pos lua r biasa yang meningkatkan ekuitas ent i tas pemer intah. Pendapatan-LO d ike lompokkan dar i d u a sumber, y a i t u t ransaks i pe r tukaran (exchange transactions) dan t ransaks i non-per tukaran (non-exchange transactions) Pendapatan-LO d i a k u i pada saat:

a. T imbu lnya h a k atas pendapatan. Kr i ter ia i n i d ikena l j u g a dengan earned.

b. Pendapatan direalisasi, y a i t u adanya a l i ran masuk sumber daya ekonomi ba ik sudah d i te r ima pembayaran secara t u n a i (realized) m a u p u n mas ih berupa p iu tang (realizable).

5. Beban Beban d i a k u i pada saat t i m b u l n y a kewaj iban, terjadi konsums i aset, a tau ter jadinya p e n u r u n a n manfaat ekonomi a tau potensi jasa. Saat t imbu lnya kewaj iban adalah saat terjadinya pera l ihan h a k da r i p ihak l a in ke pemer intah tanpa d i i k u t i k e luamya kas dar i Kas Daerah. Contohnya tag ihan rekening telepon dan rekening l i s t r i k yang be lum dibayar pemer intah. Yang d imaksud dengan ter jadinya konsums i aset adalah saat pengeluaran kas kepada p ihak l a in yang t i dak d i d a h u l u i t i m b u l n y a kewaj iban dan/atau konsums i aset nonkas da lam kegiatan operasional pemer intah. Sedangkan p e n u r u n a n manfaat ekonomi a tau potensi j asa terjadi pada saat p e n u r u n a n n i l a i aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ber la lunya w a k t u .

6. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang d ikuasa i dan/atau d i m i l i k i oleh pemer intah daerah sebagai ak iba t da r i per ist iwa masa l a lu d a n dar i mana manfaat ekonomi dan/atau sosial d i masa depan d iha rapkan dapat diperoleh oleh pemer intah daerah, serta dapat d i u k u r da lam sa tuan uang , t e rmasuk sumber daya n o n keuangan yang d ipe r lukan u n t u k penyediaan j asa bagi masyarakat u m u m dan sumber-sumber daya yang d ipe l ihara karena alasan sejarah dan budaya.

Page 84: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Dalam pengertian aset i n i t idak t e rmasuk sumber daya a lam seperti h u t a n , kekayaan d i dasar l aut , dan k a n d u n g a n pertambangan. Aset d i a k u i pada saat d i ter ima a t au pada saat h a k kepemi l ikan berp indah. Aset d ik las i f ikas ikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas, tag ihan, persediaan yang d iharapkan segera dapat direal isasikan, d ipaka i , a t au d i m i l i k i u n t u k d i jua l da lam w a k t u 12 (dua belas) bu l an sejak tanggal pelaporan. Aset lancar t e rd i r i da r i kas, p iu tang , d a n persediaan. Kas d isa j ikan da lam neraca dengan menggunakan n i l a i nomina l . Kas da lam ben tuk va lu ta asing d isa j ikan d i neraca da lam mata uang r u p i a h dengan menggunakan k u r s tengah bank sentral pada tanggal neraca. P iutang d inyatakan da lam neraca m e n u r u t n i l a i yang d i t i m b u l k a n berdasarkan h a k yang te lah d ike luarkan sura t kepu tusan penagihannya. Pencatatan persediaan d i l akukan dengan: 1) Metode Perpetual, u n t u k j en is persediaan yang si fatnya cont inues

dan m e m b u t u h k a n kon t ro l yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual , pencatatan d i l akukan setiap ada persediaan yang m a s u k d a n ke luar , sehingga n i l a i / jum lah persediaan selalu ter-update,

2) Metode Periodik, u n t u k persediaan yang penggunaannya su l i t d i ident i f ikasi , seperti A lat Tul is Kantor (ATK). Dengan metode i n i , pencatatan heinya d i l akukan pada saat ter jadi penambahan, sehingga tidak meng-uSKPDate j u m l a h persediaan. J u m l a h persediaan akh i r d ike tahu i dengan me l akukan stock opname pada akh i r periode.

Persediaan d in i l a i dengan metode FIFO (First I n F i rs t Out ) . Harga pokok dar i barang-barang yang pertama ka l i d ibe l i akan menjadi harga barang yang d igunakan/d i jua l per tama ka l i . Sehingga n i l a i persediaan akh i r d i h i t u n g d imu la i da r i harga pembel ian terakhir .

b . Investasi Investasi adalah h a k yang d imaksudkan u n t u k memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, roya l t i , a t au manfaat sosial sehingga dapat men ingka tkan kemampuan pemer in tah daerah da lam rangka pelayanan kepada masyarakat . Investasi pemer intah daerah d ik las i f ikas ikan ke da lam investasi j angka pendek dan investasi j angka panjang. Investasi j angka pendek adalah investasi yang dapat segera d ica i rkan dan d imaksudkan u n t u k d i m i l i k i da lam k u r u n w a k t u satu periode a k u n t a n s i (satu tahun) a tau k u r a n g dar i sa tu t a h u n . Investasi j a n g k a panjang adalah investasi yang d i m a k s u d k a n u n t u k d i m i l i k i selama leb ih dar i sa tu periode akun tans i (satu tahun) .

Investasi ire igka_ panjang dibagi m e n u r u t sifat penanaman investasinyaryai tu-mvestasi n o n permanen d a n mvestasi permanen. i'cn I

1 5 0

Asis'en

PDPemraixrsa

PDTcrkE'E

Page 85: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

1) Investasi n o n permanen Investasi n o n permanen adalah investasi j angka panjang yang t i dak te rmasuk da lam investasi permanen d a n d imaksudkan u n t u k d i m i l i k i secara t idak berke lan jutan. Investasi n o n permanen si fatnya b u k a n penyertaan modal saham me la inkan berupa pm jaman j angka panjang yang d imaksudkan u n t u k pembiayaan investasi perusahaan negara, perusahaan daerah, pemer intah daerah la innya, dan p ihak ketiga la innya .

2) Investasi permanen Investasi permanen adalah investasi j a n g k a panjang yang d imaksudkan u n t u k d i m i l i k i secara berke lanjutan. Investasi permanen pada dasamya d i l a k u k a n u n t u k mendapatkan bunga, div iden, royal t i , bagi has i l , a t au menanamkan pengaruh yang s igni f ikan da lam j angka panjang,

Penilaian investasi d ipr io r i taskan menggunakan metode ekuitas. J i k a sua tu investasi b isa d ipas t ikan t i dak akan diperoleh kembal i a tau terdapat b u k t i bahwa investasi hendak dilepas, maka d i gunakan metode n i l a i bersih yang dapat direal isasikan. Investasi da lam ben tuk p in jaman j angka panjang kepada p ihak ketiga dan n o n earning (t idak menghasi lkan) a t au hanya sebagai b en tuk part is ipasi da lam sua tu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan in temas iona l , menggunakan metode biaya.

Investasi da lam mata uang asing d icatat berdasarkan k u r s tengah bank sentral pada tanggal t ransaks i . Pada setiap tanggal neraca, pos investasi da lam mata uang as ing d i laporkan ke da lam mata uang r u p i a h dengan menggunakan k u r s tengah b a n k sentral pada tanggal neraca.

c. Aset Tetap Aset tetap mencakup s e l u m h aset yang d imanfaatkan oleh pemer intah daerah m a u p u n u n t u k kepent ingan p u b l i k yang mempunya i masa manfaat lebih da r i sa tu periode akun tans i (lebih dar i d u a belas bulan) . Aset tetap d i laporkan berdasarkan neraca SKPD/PPKD per 3 1 Desember 20XX pada harga perolehan.

d . Aset La innya Aset l a innya adalah aset pemer intah daerah selain aset lancar, investasi j angka panjang, dain aset tetap. Termasuk da lam aset la innya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan T u n t u t a n Gant i Rugi, yang j a t u h tempo lebih dar i 12 (dua belas) b u l a n setelah tanggal neraca, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatas i Penggunaannya, Aset Tak Berwujud , dan Aset La in- la in . Tagihan Penjualan Angsuran m e m p a k a n j u m l a h yang dapat d i te r ima dairi penjualan aset pemer intah daerah secara angsuran kepada pegawai pemer intah daerah yang d in i l a i sebesar n i l a i nom ina l da r i k o n t r a h a tau ber i ta acara penjualan aset yang bersangkutan setelah d ikurang i dengan angsuran yang teleih dibayar oleh pegawai ke kas daerahlataU'daftar saldo tag ihan penjualan angsuran.

Page 86: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Tagihan T u n t u t a n Gant i Rugi merupakan sua tu proses yang d i l a k u k a n terhadap bendahara/pegawai negeri b u k a n bendahara dengan t u j u a n u n t u k m e n u n t u t penggantian atas sua tu kerug ian yang dider i ta oleh pemermtah daerah sebagai ak ibat langsung m a u p u n t idak langsung dar i sua tu perbuatan yang melanggar h u k u m yang d i l akukan oleh bendahara/pegawai negeri b u k a n bendahara a tau kela la ian da lam pelaksanaan tugasnya.

Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan T u n t u t a n Gant i Rugi yang akan j a t u h tempo da lam w a k t u 12 (dua belas) b u l a n setelah tanggal neraca direklasi f ikasi a tau d isa j ikan sebagai aset lancar. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanj ian an ta ra dua belah p i h a k a tau leb ih yang mempunya i kom i tmen u n t u k melaksanakan kegiatan yang d ikenda l ikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau h a k usaha yang d im i l i k i . Dana yang Dibatas i Penggunaannya merupakan kas a tau dana yang d ia lokas ikan hanya akan d imanfaatkan u n t u k membiayai kegiatan te r t en tu . Aset Tak Berwujud merupakem aset n o n keuangan yang dapat d i ident i f ikas i dan t idak mempunya i w u j u d f is ik serta d i m i l i k i u n t u k d i gunakan da lam menghasi lkan barang a t au jasa a tau d igunakan u n t u k t u j u a n la innya te rmasuk h a k atas kekayaan inte lektua l . Aset Tak Berwujud me l i pu t i perangkat l u n a k (software) komputer , l isensi dan waralaba (franchise), h a k c ipta (copy right), paten, goodwill , d a n h a k la innya seperti h a k jasa dan operasi aset t a k berwu jud da lam pengembangan.

Aset l a in - la in merupakan aset la innya yang t idak dapat d ikategor ikan ke da lam Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan T u n t u t a n Gan t i Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, m a u p u n Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset l a in - la in dapat berupa aset tetap pemer in tah daerah yang d ihen t ikan penggunaan a k t i f oleh pemer in tah daerah, dan aset pemer intah daerah yang d i gunakan oleh Kont raktor Kont rak Kerja Sama (KKKS), d isamping yang d i a l i hkan .

7. Kewajiban

Kewajiban adalah u tang yang t i m b u l da r i masa l a lu yang penyelesaiannya mengakibatkan a l i ran ke luar sumber daya ekonomi pemer intah daerah. Da lam konteks pemer intahan, kewaj iban m u n c u l antara l a in karena penggunaan sumber pembiayaan p in jaman dar i masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemer intahan la in , a tau lembaga in temas iona l . Kewajian pemer intah daerah j u g a ter jadi karena per ikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemer intah daerah. Setiap kewaj iban dapat d ipaksakan m e n u m t h u k u m sebagai konsekuens i da r i k on t r ak yang mengikat a tau pera turan perundang-undangan.

Psraf Hisrarki Psraf KoorciinscI

1 5 2

Page 87: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

FsrafHiorarid

Sckda Y

4

a. Kewajiban Jangka Pendek Sua tu kewaj iban d ik las i f ikas ikan sebagai kewaj iban j angka pendek j i k a d iharapkan u n t u k dibayar a tau j a t u h tempo da lam w a k t u 12 (dua belas) b u l a n setelah tanggal pelaporan. Kewajiban j angka pendek me l iput i Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhi tungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) d a n Utang Jangka Pendek Lainnya,

b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban d ik las i f ikas ikan sebagai kewaj iban j a n g k a panjang j i k a d iha rapkan u n t u k dibayar a tau j a t u h tempo da lam w a k t u leb ih dar i 12 (dua belas) b u l a n setelah tanggal pelaporan. Kewajiban j angka panjang pemer intah daerah te rd i r i da r i u t ang da lam negeri dan u tang lua r negeri, Kewajiban dicatat sebesar n i l a i nomina l , y a i t u sebesar n i l a i kewaj iban pemer intah daerah pada saat per tama k a l i t ransaks i berlangsung. A l i ran ekonomi sesudahnya seperti t ransaks i pembayaran, pe rubahan n i l a i karena perubahan k u r s mata uang asing, d a n perubahan la innya selain perubahan n i l a i pasar, d ipe rh i tungkan dengan menyesuaikan n i l a i tercatat kewaj iban tersebut. Utang bunga atas u t a n g pemer intah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang te lah ter jadi dan be lum dibayar. Bunga d imaksud berasal da r i u t ang pemer intah daerah ba ik dar i da lam m a u p u n lua r negeri. Utang bunga atas u t ang pemer intah daerah yang be lum dibayar d i a k u i pada setiap akh i r periode pelaporan sebagai bagian da r i kewaj iban yang berka i tan . Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang be lum disetorkan kepada p ihak la in sampai akh i r periode anggaran. Ni la i yang d i c an tumkan da lam neraca u n t u k bagian lancar u t ang j a n g k a panjang adalah j u m l a h yang j a t u h tempo da lam w a k t u dua belas b u l a n setelah tanggal pelaporan.

8. Kewajiban Kontinjensi Kewajiban kont in jens i merupakan kewaj iban potensial yang t i m b u l da r i per ist iwa masa l a lu d a n keberadaanya menjadi past i dengan ter jadinya a tau t idak ter jadinya sua tu per ist iwa a tau leb ih pada masa datang yang t idak sepenuhnya berada da lam kenda l i pemer intah daerah, a tau kewajiban k i n i yang t i m b u l sebagai ak iba t masa l a l u , te tapi t i dak d i a k u i karena kemungk inan besar pemer intah daerah t i dak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis u n t u k menyelesaikannya, a tau j u m l a h tersebut t i dak dapat d i u k u r dengan andal .

9. Eku i tas Eku i tas ada lah kekayaan bers ih pemer in tah yang merupakan selisih antara aset d a n kewajiban pemer intah pada tanggal laporan. Saldo Eku i tas berasal da r i Eku i tas awal d i t ambah (dikurang) oleh

- Surplus/^geflsit—LO dan perubahan la innya seperti koreksi n i l a i /.pe;;sediaan, s q l l s j ^ y a l u a s i Aset Tetap, dan la in - la in . FD Perarakcrs^ ^

FDTertrafl i 1 5 3

Page 88: AKUNTANSI PENDAPATAN - pacitankab.go.id

Ekui tas SAL d i gunakan u n t u k mencatat a k u n perantara da lam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran d a n Laporan Perubahan SAL mencakup antara Ia in Est imasi Pendapatan, Est imasi Penerimaan Pembiayaan, Aproprias i Belanja, Apropr ias i Pengeluaran Pembiayaan, dan Est imasi Perubahan SAL, Surplus/Def is i t - LRA. Eku i tas u n t u k Dikonsol idas ikan d i gunakan u n t u k mencatat reciprocal account u n t u k kepent ingan konsol idasi , yang mencakup an ta ra l a in Rekening Koran PPKD.

10. Selisih Kurs

Transaksi da lam mata uang (valuta) asing ha rus d i b u k u k a n da lam mata uang r u p i a h dengan menjabarkan j u m l a h m a t a uang asing tersebut m e n u r u t k u r s tengah bank sentra l pada tanggal t ransaks i . U tang pemer intah daerah da lam mata uang as ing dicatat menggunakan k u r s tengah bank sentral saat ter jadinya t ransaks i . Pada setiap tanggal neraca, pos kewaj iban moneter da lam m a t a uang asing d i laporkan ke da lam m a t a uang r u p i a h dengan menggunakan k u r s tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter da lam mata uang as ing antara tanggal t ransaks i dan tanggal neraca dicatat sebagai kena ikan a tau p e n u r u n a n ekui tas dana periode berjalan.

^ BUPATI

INDARTATO

Paraf Koordinssi

Isten I Pemrakarsa

)TerlQit

1 5 4