AKSES ENERGI DAN PENGEMBANGAN

ENERGI TERBARUKAN DI DIY

Dinas PUP-ESDM DIY

Yogyakarta, 23 Mei 2014

Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, bahwa dalam rangka

mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan

ketahanan energi nasional maka pengelolaan energi nasional ditujukan antara

lain untuk menuju tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak

mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk

mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,

dengan cara:

• Menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada

masyarakat tidak mampu

• Membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga

dapat mengurangi disparitas antar daerah”

1. Potensi EBT

2. Kelistrikan

3. Migas

4. Kebutuhan energi

5. Simpul2 ekonomi

DIY berada dalamsistem InterkoneksiJAMALI

DIY belum memilikisistem pembangkitberskala besar

Asumsi :

Pertumbuhan

penduduk1,3%

Pertumbuhan ekonomi

6,9%

Kebutuhan energi : 7,9%

DIY tidak mempunyaideposit sumber dayaenergi fosil

Pasokan migasberasal dari luardaerah

Potensi EBT :

o Matahari

o Air

o Bayu

o Bioenergi

Tidak punya Panas Bumi

• Penggunaan Listrik, BBM dan LPG terus

mengalami kenaikan di DIY, namun masih

terdapat disparitas penggunaan antar

wilayah di DIY

• Penggunaan energi dan pelayanannya

terkonsentrasi dalam poros vertikal

Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan

Kabupaten Bantul. Kabupaten Sleman

merupakan pengguna energi terbesar

untuk Listrik, premium, solar dan LPG,

dan Kabupaten Kulon Progo merupakan

pengguna energi terkecil.

A. PENYEDIAAN LISTRIK

TahunKapasitas GI

MVA

B.Puncak

MW

Daya terjual

GWh

2005 556 273 690.585

2006 556 268 674.134

2007 586 262 745.557

2008 616 275 770.293

2009 616 305 794.493

2010 616 320 819.785

2011 646 346 851.527

2012 646 355 891.764

• Penyediaan utama listrik dipasok oleh

PT PLN Distribusi Jawa Tengah-DIY

yang berada dalam sistem

interkoneksi JAMALI melalui 8 Rayon

• Sebagian kecil pasokan listrik

menggunakan PLTS, PLTBayu,

PLTMH, dan PLT Biogas

0

20

40

60

Sleman GunungKidul

KulonProgo

Bantul

7

54 57

8

Jum

lah

Du

sun

Kabupaten

Rekapitulasi Dusun Belum Berlistrik DIY

Penyediaan minyak dan gas bumi

dilakukan PT. PERTAMINA :

o SPBU/SPBN utk BBM

o SPBE/agen/pangkalan utk LPG

Sebagian kecil bahan bakar berasal

dari EBT (biogas, biomassa)

B. PENYEDIAAN BAHAN BAKAR

1. Bahan Bakar

Bersubsidi : Konsumen

penggunan tertentu (Usaha

Mikro, Usaha Perikanan,

Usaha Pertanian, Angkutan

UmumPelayanan Umum)

wajib mendapatkan BBM

Bersubsidi

2. LPG : Pembangunan

infrastruktur energi di titik-

titik kantong kemiskinan

KUOTA DAN REALISASI

BAHAN BAKAR BERSUBSIDI TAHUN 2013

DI DIY

No Kab/KotaPremium Solar

LPG Tabung 3 Kg

Kuota (KL)

Realisasi (KL)

Kuota (KL)

Realisasi (KL)

Realisasi (Tabung)

1 Yogyakarta 99.887 98.624 12.759 12.544 5.212.220

2 Bantul 122.757 115.696 28.338 28.120 5.794.920

3 Kulonprogo 48.031 47.090 15.456 16.600 2.144.800

4 Gunungkidul 51.869 52.829 17.369 17.296 2.394.540

5 Sleman 227.174 222.656 49.809 52.719 8.075.530

DIY 549.718 536.895 123.731 127.279 23.622.010

• Pasal 20 ayat (2) UU nomor 30 tahun 2007

tentang Energi : “Penyediaan energi oleh

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

diutamakan didaerah yang belum berkembang,

daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan

menggunakan sumber energi setempat,

khususnya sumber energi terbarukan”.

Fokus pada EBT.

Potensi

Air

Angin

Surya

Bioenergi

WORK AREA LAYOUT

SAMAS WIND FARM TURBINE LOCATIONS

POTENSI WASTE TO ENERGI

TAHUN TARGET

2013 107,79 (000 SBM)

2014 112,00 (000 SBM)

2015 117,95 (000 SBM)

2016 123,59 (000 SBM)

2017 130,10 (000 SBM)

DICAPAI MELALUI :

- Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

(PLTMH)

- Pembangunan Digester Biogas untuk Listrik

- Pembangunan Digester Biogas untuk Bahan Bakar

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

KEGIATAN 2015

- Pemasangan PLTS perkotaan dan pedesaan : 150 unit

- Pembangunan PLTMH : 1 unit 30 kW

- Pembangunan Digester Biogas untuk Listrik : 5 unit

- Pembangunan Digester Biogas untuk bahan bakar : 90

unit

PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN

PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN

PEMBANGUNAN PLTS SEKTOR ESDM

NO LOKASI TAHUN

SD 2012 2013 2014 Renc 2015

APBD APBN APBD APBN APBD APBN APBD APBN

1 Kota - - - - 65 - 130 -

2 Bantul - 57 - 1 - - -

3 Kulon

Progo

42 275 37 - - - 20 -

4 Gunung

Kidul

- 338 - - - 1 - -

5 Sleman 181 - - - - - - -

TOTAL 223 670 37 1 65 1 150 -

PEMBANGUNAN BIOGAS SEKTOR ESDM

NO LOKASI TAHUN

SD 2012 2013 2014 Renc 2015

APBD APBN HIVOS APBD APBN HIVOS APBD APBN HIVOS APBD APBN

1 Kota - - - - - - - - - - -

2 Bantul 13 41 116 40 - 81 42 - 43 32 -

3 Kulon

Progo

8 2 29 24 - 29 1 - 22 31 -

4 Gunung

Kidul

32 16 36 21 20 - - 120 - - -

5 Sleman 40 50 43 9 - 22 49 - 93 39 -

TOTAL 93 109 224 94 20 132 92 120 164 102 -

PEMBANGUNAN PLTMH

SD TAHUN 2014

NO LOKASI

DANA

APBD APBN LAIN-

LAINProvinsi Kab/Kota

1 Kota - - - -

2 Bantul 2 - 1 -

3 Kulon Progo 2 - - 1

4 Gunung

Kidul

- - - -

5 Sleman - - 3 1

TOTAL 4 - 4 2

PEMBANGUNAN PLT BAYU

SD TAHUN 2014

NO LOKASI

JUMLAH (UNIT) KAPASI

TAS

(kW)APBD APBN LAIN-

LAINProvinsi Kab/Kota

1 Kota - - - -

2 Bantul - - - 35 111

3 Kulon Progo - - - -

4 Gunung Kidul - - - -

5 Sleman - - - -

TOTAL - - - 35 111

1. Masih terdapatnya disparitas akses energi yang ditunjukkan

dengan :

a. lebih majunya wilayah yang mendapat akses ke energi

dibanding yang kurang memiliki akses

b. lebih majunya kabupaten/kecamatan/desa yang mendapat

akses ke energi dibanding yang kurang memiliki akses,

2. Bagaimana masyarakat yang berlokasi didaerah terpencil

dan merupakan masyarakat yang tidak mampu, mendapatkan

akses energi dengan memanfaatan EBT untuk tujuan

pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan.

1. Masih diperlukan upaya peningkatan akses energi

masyarakat melalui percepatan pembangunan

infrastruktur energi secara lebih merata menyangkut

peningkatan penyediaan listrik, BBM , LPG serta

pengembangan dan pemanfaatan EBT;

2. Diperlukan peran serta masyarakat dalam perencanaan,

pembangunan dan pengembangan pemanfaatan EBT

dengan memperlakukan masyarakat sebagai pemain aktif

dan bukan semata-mata sebagai penerima proyek EBT

Terima kasihDinas PU, Perumahan dan ESDM