TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

UNSUR-UNSUR PENEGAK DEMOKRASI

DI SUSUN OLEH:

NAMA : UMRATUL AISYAH

NIM : E1A012057

KELAS : A (REGULER)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MATARAM

2013

UNSUR-UNSUR PENEGAK DEMOKRASI

1. Negara hukum

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan

atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama:

hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan

melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang

memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara

formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.

Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat alasan mengapa negara

menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hokum

- Demi kepastian hokum

- Tuntutan perlakuan yang sama

- Legitimasi demokrasi

- Tuntutan akal budi

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh

berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu.

Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan

kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak

berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM

a. Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia

b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu

c. Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan

d. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya

CIRI-CIRI NEGARA HUKUM

a. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku

b. Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif

c. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM

d. Menuntut pembagian kekuasaan

2. Masyarakat madani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang

menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan

teknologi yang beradab, iman dan ilmu.

Masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil (civil society) yang mandiri

dan demokratis, masyarakat madani lahir dari proses penyemaian demokrasi. Masyarakat

madani (civil society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari

pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif

serta masayrakat egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat segnifikan

dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah

terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang

dilakukan oleh negara atau pemerintah.

CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANI

Masyarakat madani memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Free public sphere (ruang publik yang bebas)

Ruang publik yang diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga

negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, warga negara berhak

melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat,

berkumpul serta memublikasikan pendapat, berserikat, berkumpul serta

memublikasikan informasi kepada public.

b. Demokratisasi

Menurut Neera Candoke, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional

masyarakat yang secara ekspisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi., dalam

kerangka ini hanya negara demokratis yang mampu menjamin masyarakat madani.

Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang

meliputi :

1)      Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2)      Pers yang bebas

3)      Supremasi hokum

4)      Perguruan Tinggi

5)      Partai politik

c. Toleransi

Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik

dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam

masyarakat madani untuk menunjukan sikap saling menghargai dan menghormati

pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat yang

lain yang berbeda.

d. Pluralisme

Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus

bahwa masyarakat itu majemuk. Kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan

rahmat tuhan.

e. Keadilan Sosial (Social justice)

Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional

antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang mencakup seluruh aspek

kehidupan.

f. Partisipasi sosial

Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik

bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi

apabila tersedia iklim yang memunkinkan otonomi individu terjaga.

g. Supermasi hukum

Penghargaan terhadap supermasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan,

keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk

memperoleh kebenaran di atas hukum.

3. Infrastruktur politik

Infrastruktur politik atau organisasi sosial politik merupakan kompleksitas dari hal-hal

yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyrakat ke

dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut kekuatan sosial politik dalam

masyrakat. Infrastruktur politik terdiri dari komponen-komponen berikut, yaitu:

a. Partai politik

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai Politik memiliki tujuan dan fungsi

yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011, yaitu ;

Tujuan umum Partai Politik adalah:

a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia; dan

d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus Partai Politik adalah:

a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam

rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;

b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fungsi partai politik

Adapun fungsiPartai Politik adalah sebagai sarana :

1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara

Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

untuk kesejahteraan masyarakat;

3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme

demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

b. Kelompok gerakan

Lebih dikenal dengan sebutan organisasi masyarakat yaitu sekumpulan orang

yang terhimpun dalam satu wadah seperti, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama,

dan Al Irsyad

c. Kelompok penekanan

Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga

kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada

pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan.

Contohnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib Petani, dan Lembaga

Swadaya Masyarakat Penolong Korban Gempa. Pada mulanya, kegiatan

kelompok-kelompok ini biasa-biasa saja, namun perkembangan situasi dan

kondisi mengubahnya menjadi pressure group. Kelompok Penekan dapat

terhimpun dalam beberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan yag sama,

antara lain :

1. LSM

2. Organisasi Keagamaan

3. Organisasi Kepemudaan

4. Organisasi Lingkungan Hidup.

5. Yayasan

6. Organisasi pembela hokum dan HAM

4. Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Pers yang bebas dan bertanggung jawab merupakan konsep yang didambakan dalam

pertumbuhan pers di Indonesia . Pers yang bebas dan merdeka di sini bukan bebas yang

sebebas-bebasnya. Bebas dan merdeka dapat diartikan terbebas dari segala tekanan,

paksaan atau penindasan dari pihak manapun termasuk pemerintah negara atau pihak-

pihak tertentu. Dengan demikian, pers dapat bebas dan berekspresi tanpa tekanan dan

paksaan dari pihak manapun teta[i tidak mengabaikan etika, nilai-nilai dan norma-norma

yang berlaku, serta memegang teguh kode etik jurnalistik sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan.

1) ASPEK PEMBATAS KEBEBASAN PERS

a. Aspek moral individu

Aspek moral individu lebih mengarah kepada individu seorang wartawan atau

individu praktisi humas. Artinya apakah ia memiliki cukup moral untuk menulis

sesuatu atau atau praktisi humas dalam menyiarkan siaran persnya. Aspek moral

berhubungan dengan kepekaan hati nurani. Apakah ia menurunkan berita yang hanya

mempetimbangkan materi/isi berita atau juga memperhatikan tanggung jawab moral

pribadinya. Inilah Aspek pembatas dari kebebasan pers.

b. Kode etik profesi

Bila aspek pembatas pertama diatas masih dilanggar atau tidak diperhatikan, maka

aspek pembatas hukumnya adalah kode etik. Dalam menjalankan profesinya, insan

pers harus berpegang teguh pada kode etik sehingga tidak melewati batas yang

seharusnya telah ditentukan. Kode etik memang tidak mempunyai sanksi yang berhak

menyatakan apakah seorang wartawan melanggar atau tidak adalah asosiasi profesi

itu sendiri. Tidak ada satu pihak pun diluar asosiasi profesi pers yang berhak

menjatuhkan sanksi ihwal pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, PWI yang

berwenang menentukan apakah seorang wartawan menyimpang dari kode etik atau

tidak dan juga menetapkan sanksinya.

c. Prinsip ekonomi dan bisnis

Media massa sekarang ini telah menjadi suatu bidang usaha yang banyak diminati.

Sulit untuk menjumpai media massa yang mengensampingkan segi bisnis. Hal ini

dapat dimaklumi karena untuk menerbitkan sebuah media massa membutuhkan

investasi yang besar. Dalam kerangka bisnis, tentu biasa terjadi persaingan. Oleh

karena itu, media massa yang tidak membuat sajian yang berkualitas tidak akan

diminati oleh khalayak dan akibat lanjutnya para pengusaha enggan memasang iklan

di penerbitan itu. Sebaliknya, media massa yang berkualitas akan diminati oleh

masyarakat sehingga banyak pengusaha yang tertarik untuk memasang iklan di

dalamnya.

2) MANFAAT MEDIA MASSA

- Menambah Pengetahuan.

Melalui media massa disajikan berbagai berita baik dibidang politik, ekonomi, ilmu

pengetahuan dan teknologi. Melalui rubik-rubik yang disediakan dalam media massa

dapat membantu meningkatkan daya intelektual masyarakat.

- Menambah wawasan .

Sama halnya dengan menambah pengetahuan, dengan melihat, membaca ataupun

mendengar berita-berita dibidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi

maka wawasan tentang hal-hal tersebut akan bertambah dan membuat kita

mengetahui perkembangan yang terjadi dalam bidang politik, ekonomi, ilmu

pengetahuan dan teknologi.

- Mendapatkan hiburan.

Dengan berbagai kreasi seni rupa dapat membuat masyarakat terhibur. Melalui media

massa disajikan berbagai hiburan seperti musik, film, sinetron, cerita bergambar,

karikatur dan lain-lain.

- Menambah lapangan kerja.

Dengan ada dan berkembangnya media massa maka diperlukan juga para pendukung

media massa yang mau bekerja untuk media massa, sehingga hal ini tentu saja akan

membuka peluang untuk menambah lapangan pekerjaan.

- Memperlancar bisnis/usaha melalui rubik iklan, dan sebagainya.

Sebagimana peranan pers dalam sistem ekonomi dimana pers berfungsi untuk

mempertemukan penjual dan pembeli melalui media iklan.

3) DAMPAK DARI PENYALAHGUNAAN PERS

b) Bagi Kehidupan Pribadi.

Penyalahgunaan kebekasan pers dan menyampaikan informasi dapat

merugikan reputasi/ nama orang yang diberitakan. Dalam kaitannya konflik antar

anggota masyarakat, kemungkinan opini terpengaruh oleh tulisan media massa

c) Bagi kepentingan masyarakat.

Kebebasan pers kadang mengganggu privasi orang banyak. Misalnya

pemberitaan atau penayangan- penayangan dalam media massa dianggap sebagai

wujud kebebasan pers tetapi kadang-kadang melanggar norma hukum kesusilaan,

agama, adat dan hal-hal perorangan.  Hal ini merupakan penyalahgunaan

keabsahan pers itu sendiri.

d) Bagi kepentingan negara.

Penyalahgunaan kebebasan penyampaian pendapat di mediamassa dapatmeni

mbulkan kerugian bagi kepentingan negara. Hal tersebut dapat menimbulkan

dampak,antara lain :

Tingkat kepercayaan kepada masyarakat terhadap pemerintah berkurang

karena tidak  percaya kepada pemerintah. Masyarakat menjadi apatis dan

acuh tak acuh. 

Kepercayaan luar negeri turun. Akibatnya minat kerja sama ekonomi,

penanamanmodal, investasi, pemberian bantuan dan sebagainya juga

menurun.

Menurut Undang-Undang nomor 40/1999, pers dan kebebasan pers adalah sosok

kebebasan yang luar biasa. Beberapa muatan pasal inilah yang tidak terlepas dari

pegangan pers nasional dalam menjalankan aktifitas jurnalistik yang dilindungi oleh

kebebasan pers.    

Apabila ada kekeliruan atau penyalahgunaan kebebasan pers berkaitan dengan pembe

ritahuan suatu media massa antara seseorang atau badan hukum dengan pers,

diberikan kesempatan sesuai dengan aturan undang-undang untuk menggunakan hak

jawab dan hak tolak.

a. Hak Jawab atas Suatu Berita.

Pembaritahuan suatu media kadang kurang akurat, bahkan tidak benar sama sekali.Hal itu

disebabkan berbagai hal. Akibatnya, objek berita merasa dirugikan. Oleh karena

itu, pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dapat mengajukan hak jawab. Hak

jawabadalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan

olehtulisan pada suatu atau beberapa penerbitan. Hak tersebut ditujukan kepada media

massa.

b. Hak Tolak 

Hak tolak atau hak ingkar wartawan adalah hak wartawan untuk tidak memberitahukan

rahasia nama, jabatan, alamat atau identitas sumber berita informasinya#

Perlu diketahui hak tersebut tidak berlaku dalam kaitannya dengan hal-hal yang

membahayakan negara .

4) FUNGSI PERS

Berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 4 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah

sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Sementara itu Pasal

6 UU Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut ;

Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai nilai dasar demokrasi

dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu pers

juga harus menghormati kebinekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan

informasi yang tepat, akurat dan benr melakukan pengawasan. [2]

Sebagai pelaku Media Informasi

Pers itu memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada

masyarakat, dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi.

Fungsi Pendidikan

Pers itu sebagi sarana pendidikan massa (mass Education), pers memuat tulisan-tulisan

yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan

wawasannya.

Fungsi Hiburan

Pers juga memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat

(hard news) dan artikel-artikel yang berbobot. Berbentuk cerita pendek, cerita

bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur.

Fungsi Kontrol Sosial

Fungsi ini terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai

berikut:

1. Social participation (keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan)

2. Social responsibility (pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat)

3. Social support (dukungan rakyat terhadap pemerintah)

4. Social control (kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah)

Sebagai Lembaga Ekonomi

Pers adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memamfaatkan keadaan

di sekiktarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh

keuntungan maksimal dari hasil prodduksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers

itu sendiri.