AHLI MANAJEMEN KONSTRUKSI (AHLI MUDA) (CONSTRUCTION

CM-01 = Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja

Proyek/SMK3

(Project Safety and Health Management)

Mempresentasikan Kode / Judul Unit Kompetensi

Kode : INA.56303.13.09.11.07– Judul : Sistem Manajemen

Keselamatan Kesehatan Kerja Proyek/SMK3 (Project Safety and

Health Management)

PELATIHAN

AHLI MANAJEMEN KONSTRUKSI (AHLI MUDA)

(CONSTRUCTION MANAGEMENT)

2007

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

MODUL CMB-01 Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Proyek / SMK3 (Project Safety & Health Management)

Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings) i

KATA PENGANTAR

Memperhatikan laporan UNDP (Human Development Report, 2004) yang mencantumkan

Indeks Pengembangan SDM (Human Development Index HDI), Indonesia pada urutan

111, satu tingkat diatas Vietnam urutan 112, jauh dibawah negara-negara ASEAN

terutama Malaysia urutan 59, Singapura urutan 25 dan Australia urutan 3.

Bagi para pemerhati dan khususnya bagi yang terlibat langsung pengembangan Sumber

Daya Manusia (SDM), kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus sebagai modal

untuk berpacu mengejar ketinggalan dan obsesi dalam meningkatkan kemampuan SDM

paling tidak setara dengan negara tetangga ASEAN, terutama menghadapi era

globalisasi.

Untuk mengejar ketinggalan telah banyak daya upaya yang dilakukan termasuk perangkat

pengaturan melalui penetapan undang-undang antara lain :

- UU. No 18 Tahun 1999, tentang : Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya,

mengamanatkan bahwa per orang tenaga : perencana, pelaksana dan pengawas

harus memiliki sertifikat, dengan pengertian sertifikat kompetensi keahlian atau

ketrampilan, dan perlunya “Bakuan Kompetensi” untuk semua tingkatan kualifikasi

dalam setiap klasifikasi dibidang Jasa Konstruksi

- UU. No 13 Tahun 2003, tentang : Ketenagakerjaan, mengamanatkan (pasal 10 ayat

2). Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu

pada standar kompetensi kerja

- UU. No 20 Tahun 2003, tentang : Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan

pelaksanaannya, mengamanatkan Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan

pengembangan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi).

- PP. No 31 Tahun 2006, tentang : Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan

pelaksanaannya, mengamanatkan Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan

pengembangan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi).

Mengacu pada amanat undang-undang tersebut diatas, diimplementasikan kedalam

konsep Pengembangan Sistem Pelatihan Jasa Konstruksi yang oleh PUSBIN KPK (Pusat

Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi) pelaksanaan programnya didahului

dengan mengembangkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), SLK

(Standar Latih Kompetensi), dimana keduanya disusun melalui analisis struktur

kompetensi sektor/sub-sektor konstruksi sampai mendetail, kemudian dituangkan dalam

jabatan-jabatan kerja yang selanjutnya dimasukkan kedalam Katalog Jabatan Kerja.


Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings) ii

Jakarta, November 2007

Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi Pelatihan Konstruksi

Ir. Djoko Subarkah, Dipl. HE NIP. 110 016 435

Modul pelatihan adalah salah satu unsur paket pelatihan sangat pnting karena menyentuh

langsung dan menentukan keberhasilan peningkatan kualitas SDM untuk mencapai

tingkat kompetensi yang ditetapkan, disusun dari hasil inventarsisasi jabatan kerja yang

kemudian dikembangkan berdasarkan SKKNI dan SLK yang sudah disepakati dalam

suatu Konvensi Nasional, dimana modul-modulnya maupun materi uji kompetensinya

disusun oleh Tim Penyusun/Tenaga Profesional dalam bidangnya masing-masing,

merupakan suatu produk yang akan dipergunakan untuk melatih dan meningkatkan

pengetahuan dan kecakapan agar dapat mencapai tingkat kompetensi yang

dipersyaratkan dalam SKKNI, sehingga dapat menyentuh langsung sasaran pembinaan

dan peningkatan kualiatas tenaga kerja konstruksi agar menjadi lebih berkompeten dalam

melaksanakan tugas pada jabatan kerjanya.

Dengan penuh harapan modul pelatihan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga

cita-cita peningkatan kualitas SDM khususnya dibidang jasa konstruksi dapat terwujud.


Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings) iii

PRAKATA Usaha dibidang Jasa Konstruksi merupakan salah satu bidang usaha yang telah

berkembang pesat di Indonesia, baik dalam bentuk usaha perorangan maupun sebagai

badan usaha skala kecil, menengah dan besar. Untuk itu perlu diimbangi dengan kualitas

pelayanannya. Pada kenyataannya saat ini mutu produk, ketepatan waktu penyelesaian,

dan efisiensi pemanfaatan sumber daya relatif masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah kesediaan tenaga ahli/terampil dan

penguasaan manajemen yang efisien, kecukupan permodalan serta penguasaan

teknologi.

Masyarakat sebagai pemakai produk jasa konstruksi semakin sadar akan kebutuhan

terhadap produk dengan kualitas yang memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan.

Untuk memenuhi kebutuhan produk sesuai kualitas: standar SDM, standar mutu, metode

kerja dan lain-lain.

Salah satu upaya untuk memperoleh produk konstruksi dengan kualitas yang diinginkan

adalah dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menggeluti

pekerjaan konstruksi baik itu pekerjaan jalan dan jembatan, pekerjaan hidro mekanik,

pekerjaan sumber daya air maupun untuk pekerjaan di bidang bangunan gedung.

Kegiatan inventarisasi dan analisis jabatan kerja di bidang Cipta Karya telah

menghasilkan sekitar 9 (sembilan) Jabatan Kerja, dimana Jabatan Kerja Ahli Muda

Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings)

merupakan salah satu jabatan kerja yang diprioritaskan untuk disusun materi pelatihannya

mengingat kebutuhan yang sangat mendesak dalam pembinaan tenaga kerja yang

berkiprah dalam Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Bidang Cipta

Karya.

Materi pelatihan pada jabatan kerja Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan

Gedung (Construction Management Of Buildings) ini khusus System Manajemen

Konstruksi yang ada di Proyek dan terdiri dari 3 (tiga) modul kompetensi umum 7

(tujuh) modul kompetensi inti dan 2 (modul) kompetensi khusus, yang merupakan satu

kesatuan yang utuh yang diperlukan dalam melatih tenaga kerja yang menggeluti Ahli

Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of

Buildings).

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik, saran dan masukan

guna perbaikan dan penyempurnaan modul ini.

Jakarta, November 2007

Tim Penyusun


Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings) iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................ i

PRAKATA ............................................................................................... iii

DAFTAR ISI ............................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR.................................................................................. vi

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... vi

SPESIFIKASI PELATIHAN ...................................................................... vii

PANDUAN PEMBELAJARAN ................................................................. viii

BAB I : PENDAHULUAN ........................................................................ I-1

1.1. Umum .................................................................................... I-1

1.2. Ringkasan Modul ..................................................................... I-2

1.3. Batasan Dan Rentang Variabel ............................................... I-5

1.4. Panduan Penilaian .................................................................. I-5

1.4.1. Kualifikasi penilaian ...................................................... I-5

1.4.2. Pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk

mendemonstrasikan kompetensi .................................... I-6

1.4.3. Konteks penilaian.......................................................... I-7

1.4.4. Aspek penting penilaian ................................................ I-7

1.5. Sumber Daya Pembelajaran .................................................... I-7

BAB II : PERENCANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PROYEK (K3) ........................................................................... II-1

2.1. Umum ..................................................................................... II-1

2.1.1. Sistim manajemen K3 ................................................... II-3

2.1.2. Persyaratan perencanaan K3 ........................................ II-6

2.2. Identifikasi Dan Kontribusi Dalam Pembuatan Rencana K-3 ......... II-7

2.2.1. Undang-undang dan peraturan ...................................... II-7

2.2.2. Persyaratan kontrak ...................................................... II-8

2.2.3. Kebijakan dan program keselamatan dan kesehatan

kerja ............................................................................. II-8

2.2.4. Lokasi proyek ............................................................... II-10

2.2.5. Komitmen manajemen ................................................... II-11


Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings) v

2.2.6. Analisis bahaya ............................................................. II-12

2.2.7. Seleksi sub kontraktor ................................................... II-13

2.2.8. Insentif ......................................................................... II-14

2.3. Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Proyek (Safety Plan) .. II-14

2.3.1 Kewenangan ................................................................. II-15

2.3.2 Anggaran biaya ............................................................. II-16

RANGKUMAN

LATIHAN / PENILAIAN MANDIRI

BAB III: PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA PROYEK (K3) ....................................... III-1

3.1. Umum ..................................................................................... III-1

3.2. Pelaksanaan dan Perbaikan/ Penyempurnaan K3 ....................... III-2

3.2.1. Rencana Keselamatan dan kesehatan proyek ................ III-2

3.2.2. Persyaratan kontrak ...................................................... III-2

3.2.3. Cara dan teknik dalam pelaksanaan rencana

keselamatan dan kesehatan kerja .................................. III-2

3.2.4. Keluaran / out put dari pelaksanaan rencana

keselamatan dan kesehatan kerja .................................. III-14

RANGKUMAN


BAB IV: HASIL PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

KERJA (K3) .................................................................................. IV-1

4.1. Umum ............................................................................................. IV-1

4.1.1. Pencatatan & pelaporan K3 ................................................. IV-2

4.1.1.1. Administrasi internal ............................................. IV-2

4.1.1.2. Administrasi eksternal .......................................... IV-3

4.2. Hasil Pelaksanaan dan Perbaikan/Penyempurnaan K3 .................... IV-6

4.3. Pencatatan dan Pelaporan selama pelaksanaan K3 ......................... IV-6

4.3.1. Masukan untuk pelaporan hasil K3..................................... IV-7

4.3.2. Cara dan teknik untuk administrasi & pelaporan K3 .......... IV-7

4.3.3. Keluaran/out put dari administrasi & Pelaporan K3 .......... IV-8

RANGKUMAN



Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings) vi

KUNCI JAWABAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Elemen Kesuksesan K3 (OHSAS 18001 : 1999) ............. II-4

Gambar 2.2 Bagan Elemen Komitmen & Kebijakan ...................................... II-11

Gambar 2.3 Bagan Elemen Perencanaan ..................................................... II-15

Gambar 3.1 Bagan Elemen Penerapan Dan Operasional ................................... III-1

Gambar 3.2 Bagan Elemen Pemeriksaan Dan Tindakan Perbaikan .................. III-8

Gambar 3.3 Bagan Daily Safety Work Cycle ....................................................... III-9

Gambar 4.1 Bagan Elemen Tinjauan Manajemen ............................................... IV-1

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 2.1 Contoh Flow Chart Safety Plan ................................................. II-21

Lampiran 3.1 Siklus Harian K3 (Daily Safety Work Cycle) ............................... III-11

Lampiran 3.2 Siklus Mingguan K3 (Weekly Safety Work Cycle) ....................... III-12

Lampiran 3.3 Siklus Bulanan K3 (Monthly Safety Work Cycle) ....................... III-12

Lampiran 4.1 Formulir Laporan Kecelakaan Tahap 1 ...................................... IV-11


Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings) vii

SPESIFIKASI PELATIHAN

A. TUJUAN UMUM

Tujuan Umum Pelatihan

Pada akhir pelatihan ini peserta diharapkan mampu mengelola pelaksanaan

proyek konstruksi bangunan gedung.

Tujuan Khusus Pelatihan

Pada akhir pelatihan ini peserta diharapkan mampu:

1. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Proyek /

SMK3 (Project Safety & Health Management).

2. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan Proyek (Project

Environmental Management)

3. Menerapkan Sistem Manajemen Keuangan Proyek (Project Financing

Management)

4. Menerapkan Sistem Manajemen Ruang Lingkup Proyek (Project Scope

Management)

5. Menerapkan Sistem Manajemen Waktu Proyek (Project Time

Management)

6. Menerapkan Sistem Manajemen Biaya Proyek (Project Cost Management)

7. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Proyek (Project Quality

Management)

8. Menerapkan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Proyek (Project

Human Resources Management)

9. Menerapkan Sistem Manajemen Komunikasi Proyek (Project

Communication Management)

10. Menerapkan Sistem Manajemen Pengadaan Proyek (Project Procurement

Management)

11. Menerapkan Sistem Manajemen Risiko Proyek (Project Risk Management)

12. Menerapkan Sistem Manajemen Klaim Proyek (Project Claim Management)

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Kode / Judul Modul : Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja proyek /

SMK3 (Project Safety & Health Management mempresentasikan unit kompetensi :

“Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Proyek /

SMK3 (Project Safety & Health Management)”.

Tujuan Pembelajaran


Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings) viii

Setelah mempelajari modul, peserta mampu menerapkan sistem manajemen

keselamatan kesehatan kerja proyek / SMK3 (Project Safety & Health

Management).

Kriteria Penilaian

Pada akhir pelatihan peserta mampu :

1. Memberikan kontribusi dalam perencanaan K-3

2. Melaksanakan dan mengendalikan K-3.

3. Berperan dalam pencapaian hasil pelaksanaan K-3

PANDUAN PEMBELAJARAN

A. KUALIFIKASI PENGAJAR / INSTRUKTUR

Instruktur harus mampu mengajar, dibuktikan dengan serfitikat TOT (Training of

Trainer) atau sertifikat keahlian atau sejenisnya.

Menguasai substansi teknis yang diajarkan secara mendalam.

Konsisten mengacu SKKNI dan SLK

Pembelajaran modul-modulnya disertai dengan inovasi dan improvisasi yang

relevan dengan metodologi yang tepat.

B. PENJELASAN SINGKAT MODUL

B.1 Modul-modul yang diajarkan di program pelatihan ini :

Nomor Modul

Kode Judul Modul

1 CMB – 01 Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Proyek / SMK3 (Project Safety & Health Management)

2 CMB – 02 Sistem Manajemen Lingkungan Proyek (Project Environmental Management).

3 CMB – 03 Sistem Manajemen Keuangan Proyek (Project Financing Management)

4 CMB – 04 Sistem Manajemen Ruang Lingkup Proyek (Project Scope Management).

5 CMB – 05 Sistem Manajemen Waktu Proyek (Project Time Management).

6 CMB – 06 Sistem Manajemen Biaya Proyek (Project Cost Management).

7 CMB – 07 Sistem Manajemen Mutu Proyek (Project Quality Management)


Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings) ix

8 CMB – 08 Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Proyek (Project HR Management)

9 CMB – 09 Sistem Manajemen Komunikasi Proyek (Project Communication Management)

10 CMB – 10 Sistem Manajemen Pengadaan Proyek (Project Procurement Management)

11 CMB – 11 Sistem Manajemen Risiko Proyek (Project Risk Management)

12 CMB – 12 Sistem Manajemen Klim Proyek (Project Claim Management)

B.2 Uraian Modul

Seri / Judul : CMB-01 / Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja

Proyek / SMK3 (Project Safety & Health Management)

Deskripsi Modul : Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Proyek

(K3) merupakan salah satu modul untuk membekali seorang Ahli Muda

Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of

Buildings) dengan harapan dapat : memberikan kontribusi dalam

perencanaan K-3, melaksanakan dan mengendalikan K-3, berperan dalam

pencapaian hasil pelaksanaan K-3

C. PROSES PEMBELAJARAN

KEGIATAN INSTRUKTUR KEGIATAN PESERTA PENDUKUNG

1. Ceramah : Pembukaan/

Bab I, Pendahuluan

Menjelaskan tujuan instruksional umum(TIU) dan Tujuan instruksional khusus (TIK)

Menjelaskan maksud dan tujuan Penerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Proyek / SMK3.

Menjelaskan pengertian Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Proyek / SMK3.

Waktu : 5 menit

Mengikuti penjelasan TIU

dan TIK dengan tekun dan aktif

Mengikuti penjelasan maksud dan tujuan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Proyek / SMK3.

Mengikuti penjelasan pengertian Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Proyek / SMK3.

Mengajukan pertanyaan apabila ada yang kurang jelas.

OHT LCD

2. Ceramah / Demonstrasi : Bab II,

Perencanaan K3


Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings) x

KEGIATAN INSTRUKTUR KEGIATAN PESERTA PENDUKUNG

Memberikan penjelasan, uraian atau-pun bahasan mengenai :

Identifikasi dan kontribusi dalam pembuatan rencana k-3

Perencanaan keselamatan (safety plan)

Waktu : 60 menit

Mengikuti penjelasan,

uraian atau bahasan instruktur dengan tekun dan aktif.


OHT LCD

3. Ceramah : Bab III, Pelaksanaan

dan pengendalian K3


Perbaikan penyempurnaan dan pelaksanaan K3

Pencatatan dan pelaporan Pelaksanaan K3

Waktu : 60 menit




OHT LCD

4. Ceramah : Bab IV, Hasil

pelaksanaan K3


Kegiatan perbaikan dan penyempurnaan dan pelaksanaan K3

Pencatatan dan pelaporan hal-hal yang ditemukan selama pelaksanaan K3

Waktu : 60 menit




OHT


BAB I Pendahuluan

Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings) I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Modul CMB-01: Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Proyek / SMK3

(Project Safety & Health Management) mempresentasikan salah satu unit

kompetensi dari program pelatihan Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan

Gedung (Construction Management Of Buildings)

Sebagai salah satu unsur, maka pembahasannya selalu memperhatikan unsur-

unsur lainnya, sehingga terjamin keterpaduan dan saling mengisi tetapi tidak terjadi

tumpang tindih (overlapping) terhadap unit-unit kompetensi lainnya yang

dipresentasikan sebagai modul-modul relevan, Kebutuhan informasi yang relevan

diidentifikasi dan diberikan kontribusi dalam pembuatan rencana K-3 proyek,

Perencanaan keselamatan (safety plan) disusun sesuai dengan tingkat kesulitan

dan hasil identifikasi terhadap bahaya yang dimungkinkan pada proyek yang

bersangkutan berikut segala antisipasi yang dapat dilakukan, Kegiatan perbaikan

penyempurnaan dilakukan dan dilaksanakan K-3 secara terus menerus selama

proyek berlangsung, Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan secara pro-aktif, untuk

hal-hal yang ditemukan selama pelaksanaan K3, Kegiatan perbaikan dan

penyempurnaan dan pelaksanaan K3 dilakukan secara terus menerus selama

proyek berlangsung, Pencatatan dan pelaporan hal-hal yang ditemukan selama

pelaksanaan K3 dilaksanakan secara pro-aktif

Adapun unit-unit kompetensi untuk mendukung kinerja efektif yang diperlukan dalam

perencanaan Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction

Management Of Buildings)

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM :

NO. KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI

1. INA.56303.13.09.01.07

Menerapkan Sistem Manajemen

Keselamatan Kesehatan Kerja Proyek

/SMK3 (Project Safety & Health

Management)

2. INA.56303.13.09.02.07 Menerapkan Sistem Manajemen

Lingkungan Proyek (Project


BAB I Pendahuluan


Environmental Management)

3. INA.56303.13.09.03.07


Keuangan Proyek (Project Financing

Management)

KELOMPOK KOMPETENSI INTI :

NO. Kode Unit Judul Unit Kompetensi

4. INA.56303.13.09.04.07

Menerapkan Sistem Manajemen Ruang

Lingkup Proyek (Project Scope

Management)

5. INA.56303.13.09.05.07 Menerapkan Sistem Manajemen Waktu

Proyek (Project Time Management)

6. INA.56303.13.09.06.07 Menerapkan Sistem Manajemen Biaya

Proyek (Project Cost Management)

7. INA.56303.13.09.07.07 Menerapkan Sistem Manajemen Mutu

Proyek (Project Quality Management)

8. INA.56303.13.09.08.07


Sumber Daya Manusia Proyek (Project

Human Resources Management)

9. INA.56303.13.09.09.07


Komunikasi Proyek (Project

Communication Management)

10. INA.56303.13.09.10.07


Pengadaan Proyek (Project

Procurement Management)

KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS :

NO. Kode Unit Judul Unit Kompetensi

11. INA.56303.13.09.11.07 Menerapkan Sistem Manajemen Risiko

Proyek (Project Risk Management)

12. INA.56303.13.09.12.07 Menerapkan Sistem Manajemen Klim

Proyek (project Claim Management)

1.2. RINGKASAN MODUL


BAB I Pendahuluan


Ringkasan modul ini disusun konsisten dengan tuntunan atau isi unit kompetensi

ada judul unit, elemen kompetensi dan KUK (Kriteria Unjuk Kerja) dengan uraian

sebagai berikut:

a. Judul unit :

Sebuah unit mengacu kepada kebutuhan kompetensi yang apabila digunakan

dalam suatu situasi kerja secara logika dapat berdiri sendiri, judul / title unit

dapat diungkapkan dalam istilah hasil yang harus dicapai (biasanya

menggunakan kata kerja operasional)

b. Deskripsi unit :

Merupakan informasi tambahan terhadap judul unit yang menjelaskan atau

mendeskripsikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku kerja yang

dibutuhkan dalam rangka mencapai standar kompetensi seperti yang

diungkapkan dalam judul unit.

c. Elemen kompetensi :

Mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai

kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen

pendukung unit kompetensi.

d. Kriteria unjuk kerja :

Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan

kompetensi secara jelas dan terukur disetiap elemen, apa yang harus dikerjakan

pada waktu dinilai dan apakah syarat-syarat dari elemen dipenuhi (berbentuk

kalimat pasif dan berfungsi alat penilaian)

Adapun unit kompetensi yang dipresentasikan dalam modul ini sebagai

berikut:

1. KODE UNIT : INA.56303.13.09.01.07

2. JUDUL UNIT : Menerapkan Sistem Manajemen

Keselamatan Kesehatan Kerja Proyek /

SMK3 (Project Safety & Health

Management)

3. DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,

keterampilan dan sikap perilaku yang

diperlukan untuk mampu menerapkan


BAB I Pendahuluan


Keahlian dalam SMK3 proyek (Project Safety

& Health Management)

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA

1. Memberikan kontribusi

dalam perencanaan K-3

1.1 Kebutuhan informasi yang relevan

diidentifikasi dan diberikan kontribusi

dalam pembuatan rencana K-3

1.2 Perencanaan keselamatan (safety

plan) disusun sesuai dengan tingkat

kesulitan dan hasil identifikasi

terhadap bahaya yang dimungkinkan

pada proyek yang bersangkutan

berikut segala antisipasi yang dapat

dilakukan.

2. Melaksanakan dan

mengendalikan K-3

2.1 Atribut/rambu rambu, pemeriksaan

pekerjaan, peralatan, dan pembinaan

tenaga kerja dilakukan secara

berkala.

2.2 Rapat dan patroli K3 dilaksanakan

secara berkala dalam rangka

penjaminan pelaksanaan K3

2.3 Kegiatan perbaikan/penyempurnaan

dilakukan dan dilaksanakan secara

terus menerus selama proyek

berlangsung

3. Berperan dalam pencapaian

hasil pelaksanaan K-3

3.1 Pencatatan dan pelaporan hal hal

yang ditemukan selama pelaksanaa

K3, dilakukan secara terus menerus

selama proyek berlangsung

3.2 Masalah dan kejadian dalam

pengelolaan K3 dilaporkan ke otoritas

proyek yang lebih tinggi dan yang

berkepentingan untuk kepentingan

penyelesaian dan penerapan dalam

proyek yang akan datang.


BAB I Pendahuluan


Sewaktu menulis dan menguraikan isi modul secara detail betul-betul konsisten

mengacu tuntutan elemen kompetensi dan masing-masing KUK (Kriteria Unjuk

kerja) yang sudah dianalisis indikator kinerja / keberhasilan (IUK)

Berangkat dari IUK (Indikator Unjuk kerja/keberhasilan) yang pada dasarnya

sebagai tolok ukur alat penilaian, diharapkan uraian detail setiap modul pelatihan

berbasis kompetensi betul-betul menguraikan pengetahuan keterampilan dan

sikap kerja yang mendukung terwujudnya IUK sehingga, dapat dipergunakan

untuk melatih tenaga kerja yang hasilnya jelas, lugas dan terukur.

1.3. BATASAN / RENTANG VARIABEL

Adapun batasan atau rentang variable untuk unit kompetensi ini adalah :

1. Kompetensi ini diterapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan konstruksi

berbasis SMK3.

2. Peraturan perundang undangan terkait SMK3 tersedia secara lengkap.

3. Ketentuan dan peraturan daerah setempat yang berkaitan dengan

pelaksanaan pekerjaan dapat dikumpulkan.

4. Dokumen tertulis tentang metode kerja pelaksanaan konstruksi tersedia

secara lengkap.

1.4. PANDUAN PENILAIAN

Untuk membantu menginterpresentasikan dan menilai unit kompetensi dengan

mengkhususkan petunjuk nyata yang perlu dikumpulkan untuk memperagakan

kompetensi sesuai tingkat kecakapan yang digambarkan dalam sikap kriteria unjuk

kerja yang meliputi :

- Pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk seseorang

dinyatakan kompeten pada tingkatan tertetu.

- Ruang lingkup pengujian menyatakan dimana, bagaimana dan dengan metode

apa pengujian seharusnya dilakukan.

- Aspek penting dari pengujian menjelaskan hal-hal pokok dari pengujian dan

kunci pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian.

1.4.1. Kualifikasi Penilaian

a. Penilaian harus kompeten paling tidak tentang unit-unit kompetensi

sebagai assesor (penilai) antara lain :

Merencanakan penilaian, termasuk mengembangkan MUK (Materi Uji

Kompetensi)


BAB I Pendahuluan


Melaksankan penilaian dan

Mereview Penilaian.

b. Penilaian juga harus kompeten tentang teknis substansi dari unit-unit

yang akan didemonstrasi dan bila ada syarat-syarat industri

perusahaannya lainnya muncul a disyaratkan untuk :

Mengetahui praktek-praktek / kebiasaan industri / perusahaan yang

ada sekarang dalam pekerjaan atau peranan yang kinerjanya sedang

dinilai.

Memperaktekkan kecakapan inter-personal seperlunya yang

diperukan dalam proses penilaian.

c. Rincian Opsi-opsi untuk menggunakan penilai yang memenuhi syarat

dalam berbagai konteks tempat kerja dan institusi. Opsi-opsi tersebut

termasuk :

Penilai di tempat kerja yang kompeten substansi yang relevan dan

dituntut memiliki pengetahuan tentang praktek-praktek / kebiasaan

industri / perusahaan yang ada sekarang.

Suatu panel penilai yang didalamnya termasuk paling sedikit satu

orang yang kompeten dalam kompetensi subtansial yang relevan.

Pengawas tempat kerja dengan kompetensi dan pengalaman

subtansial yang relevan yang disarankan oleh penilai eksternal yang

kompeten menurut standar penilai.

Ikhtisar (gambaran umum) tentang proses untuk mengembangkan sumber

daya penilaian berdasar pada Standar Kompetensi Kerja (SKK) perlu

dipertimbangkan untuk memasukan sebuah flow chart pada proses tersebut

Sumber daya penilaian harus divalidasi untuk menjamin bahwa penilaian

dapat mengumpulkan informasi yang cukup valid dan terpercaya untuk

membuat keputusan penilaian berdasar standar kompetensi.

Adapun acuan untuk melakukan penilaian yang tertuang dalam SKKNI

adalah sebagai berikut :

1.4.2. Pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku untuk

mendemonstrasikan kompetensi

terdiri dari :


BAB I Pendahuluan


1. Perjanjian kerja yang tertuang dalam dokumen kontrak beserta

lampirannya.

2. Metode kerja pelaksanaan konstruksi.

3. Prosedur kerja penerapan SMK3.

1.4.3. Konteks Penilaian

1. Penilaian harus mencakup/melakukan peragaan/ memperagakan dan

mempraktekkan dalam pekerjaan sebenarnya.

2. Unit ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja yang

menyangkut pengetahuan teori

3. Unit ini harus didukung oleh serangkaian metode untuk menilai

pengetahuan dan ketrampilan yang ditetapkan dalam Materi Uji

Kompetensi (MUK)

1.4.4. Aspek Penting Penilaian

1. Ketelitian dan kecermatan dalam memahami apa yang tersurat dan

tersirat didalam dokumen kontrak khususnya yang menyangkut

penerapan SMK3.

2. Kecermatan dan ketelitian dalam memahami metode kerja pelaksanaan

konstruksi dalam penerapan SMK3.

1.5. SUMBER DAYA PEMBELAJARAN

Sumber daya pembelajaran di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Sumber daya pembelajaran teori :

- OHT dan OHP (Over Head Projector) atau LCD dan Lap top.

- Ruang kelas lengkap dengan fasilitasnya.

- Materi pembelajaran.

- Fasilitator.

b. Sumber daya pembelajaran praktek :

- PC/ Lap top bagi yang familiar dengan komputer atau kalkulator bagi yang

tidak familiar dengan computer.

- Alat tulis, kertas dan lain-lain yang diperlukan untuk membantu peserta

pelatihan dalam menghitung dan merencanakan manajemen konstruksi

bangunan gedung.

c. Sumber daya manusia/kualifikasi Pengajar/Instruktur : seperti yang dijelaskan

pada Panduan Pembelajaran halaman viii.


BAB I Pendahuluan


- Kualifikasi Instruktur harus mampu mengajar, dibuktikan dengan serfitikat

TOT (Training of Trainer) atau sertifikat keahlian atau sejenisnya.

- Menguasai substansi teknis yang diajarkan secara mendalam.


BAB II Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Proyek (K3)

Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings) II - 1

BAB II

PERENCANAAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

PROYEK (K3)

2.1. UMUM

Dalam pelaksanaan proses pekerjaan konstruksi dituntut penggunaan tenaga kerja

yang sangat dominan. Pada kenyataannya, tingkat pendidikan pekerja dalam

sektor konstruksi relatif rendah bila dibandingkan sektor lain, misalnya sektor

manufaktur. Keadaan ini terjadi di Indonesia pada khususnya, maupun di negara-

negara lain pada umumnya. Tenaga kerja ini perlu untuk dilindungi, bukan hanya

karena peraturan yang mengharuskan, akan tetapi karena tenaga kerja adalah

modal usaha yang perlu dijaga dan dibina agar dapat memberi manfaat dan

keuntungan perusahaan.

Setiap pelaksanaan tugas yang menuntut hasilnya (produknya) sesuai standar

kinerja tentunya memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM yang berkualitas dan

dinamis. Karena SDM adalah salah satu unsur sumber daya mempunyai arti

tersendiri, yaitu SDM itu hidup ada akal pikiran dan kemauan.

Sedangkan sumber daya lainnya uang, material, peralatan/mesin adalah barang

mati dan akan ada artinya serta berfungsi sebagaimana mestinya apabila ada

campur tangan manusia.

Penggunaan tenaga kerja dalam jumlah besar dengan tingkat pendidikan relatif

rendah telah membuktikan.bahwa sektor ini mempunyai andil yang cukup dominan

dalam hal timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan dan penyakit

akibat tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya tingkat

pehgetahuan pekerja yang kurang, kebiasaan buruk yang melekat pada diri pekerja,

kurang disiplin, kondisi tempat kerja yang kurang terawat dengan baik. Hal ini bisa

dicegah, dikendalikan, diminimalisir dan ditindaklanjuti dengan baik bila perusahaan

menggunakan suatu sistim tertentu, berupa sistim manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi proses yang dibutuhkan

untuk menjamin bahwa proyek konstruksi dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian



Proyek (K3)


agar supaya terhindar dari kecelakaan yang akan mengakibatkan orang cidera atau

meninggal dunia. Hal ini akan berdampak pada kehilangan sumberdaya dan secara

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi biaya industri.

Pada dasarnya Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai bagian dari

Manajemen Risiko, akan tetapi dilihat dari fungsinya yang khusus (traditionally

unique) menjadi penting untuk setiap proyek konstruksi.

Melaksanakan keselamatan kerja dengan baik pada proyek konstruksi bisa

mengurangi atau menghindari kecelakaan dan cidera pada personel, meningkatkan

kinerja secara efektif dan mengurangi total biaya proyek.

Ada dua aspek penting yang perlu dicapai dalam program K3, yaitu aspek

kemanusiaan dan aspek ekonomi, kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dan

merupakan saling terkait.

Di Indonesia aspek ini masih terpisah tergantung pada sudut pandang masing-

masing pihak; Depnaker dan Organisasi pekerja hanya memperhatikan aspek

kemanusiaan saja, sedangkan pengusaha hanya memperhatikan faktor ekonomi

semata.

Kedua-duanya dapat dicegah dengan satu tindakan yaitu Program Rekayasa

Keselamatan & Kesehatan Kerja.

Aspek kemanusiaan

• Tidak ada satu pihakpun yang terlibat dalam proyek konstruksi menginginkan

atau melihat pekerjanya celaka (meninggal atau terluka)

• Pertanyaannya apakah keinginan untuk tidak terjadinya kecelakaan kerja telah

dijamin oleh suatu sistim keamanan yang baik?

• Faktor ini sangat ditonjolkan oleh pemerintah dan organisasi pekerja, sehingga

kriteria accident adalah bila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan

meninggalnya manusia atau cacat permanen

• Penghargaan Zero Accident banyak diartikan tidak ada korban manusia

• Faktor ini memang penting karena jiwa manusia tidak dapat dhitung secara

ekonomi, tetapi dengan menonjolkan faktor ini dan mengabaikan faktor ekonomi

adalah kurang bijaksana.



Proyek (K3)


Aspek ekonomi

Biaya kecelakaan konstruksi (construction accident cost) telah dihitung dengan

bermacam-macam cara. Pada tahun 1980 telah dicatat dari berbagai sumber

kecelakaan dalam industri konstruksi mencapai 6,5% dari nilai kontrak atau

US$ 50 M per tahun, Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dolar yang

digunakan untuk maksud program keselamatan kerja akan menghasilkan

penurunan kerugian hingga 4 – 8 US$ akibat kecelakaan kerja.

Dalam dekade sekarang tidak terlihat penurunan yang berarti, di Indonesia dan

beberapa negara berkembang angka-angka ini tidak dapat secara pasti,

sehingga kurang mendorong dibudayakannya Rekayasa K3, hal ini disebabkan:

– Tidak teraturnya pencatatan terjadinya suatu kecelakaan/accident

– Terlalu tingginya angka keamanan yang digunakan sehingga tidak effisien.

Dari faktor ekonomi memaksa owner maupun kontraktor untuk melakukan

pendekatan yang pragmatis terhadap keamanan konstruksi

Keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh biasanya akan membuat lebih

mudah untuk menawarkan program rekayasa keselamatan & kesehatan kerja

/safety & health engineering kepada pengusaha

Kalau seseorang mempertimbangkan biaya kecelakaan/accident baik yang

langsung maupun tidak langsung maka program K-3 yang effektif akan mudah

dilaksanakan di pabrik maupun di industri konstruksi.

2.1.1 Sistim manajemen K3

1) Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Permenaker No. 5/1996 adalah sistim manajemen K3 yang dirumuskan

oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang merupakan

penjabaran dari UU No.: 1 tahun 1970 dan dituangkan kedalam suatu

Peraturan Menteri. Sistim ini terdiri dari 12 elemen yang terurai kedalam

166 kriteria.

2). Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja versi OHSAS

18001:1999 (Occupational Health and Safety Assessment Series

18001:1999)

Berikut Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:1999

(OHSAS 18002:2000) adalah sistim manajemen K3 yang dirumuskan

oleh 13 organisasi internasional dengan menggunakan 10 standar K3 di



Proyek (K3)


beberapa negara. Sistim ini terdiri dari 4 klausul besar yang terurai

kedalam 9 sub klausul.

3). Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja versi COHSMS

(Construction Industry Occupational Health and Safety Management

Systems) adalah sistim manajemen K3 yang dirumuskan oleh “Japan

Construction Safety and Health Association" (JCSHA),

4). Pada dasarnya secara umum ketiga sistim dari SMK3 yang dimaksud

diatas mengandung 5 prinsip dasar (elemen utama) yang dapat dilihat

pada gambar 2.1 sebagai berikut :

a. Kebijakan K3 (Safety and health policy)

b. Perencanaan (Planning)

c. Penerapan dan operasional (Implementation and operation)

d. Pemeriksaan dan tindakan perbaikan (Checking and corrective

action)

e. Tinjauan Manjemen (Management review)

f. Perubahan perbaikan Berkelanjutan (Continual improvement)

Gambar 2.1: Bagan Elemen Kesuksesan K3 (OHSAS 18001:1999)

Untuk memudahkan dan menyamakan pengertian, secara umum

sebagaimana diamanatkan Undang - undang No.: 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan. Dalam pasal 87 ayat 2 yang menyebutkan setiap

PemeriksaandaanTindakan( Checking and

Corrective action)

Kebijakan (Policy)

Perencanaan( Planninga)

Penerapan dan

Operasional (Implementation and Operation)

TinjauanManajemen

(Management Review)

Perbaikan berkelanjutan

(Continual improvement)

Pemeriksaan danTindakan( Checking and

Corrective action)

Kebijakan (Policy)

Perencanaan( Planninga)

Penerapan dan

Operasional (Implementation and Operation)

Tinjauan Manajemen

(Management Review)

Perbaikan berkelanjutan

(Continual improvement)



Proyek (K3)


perusahaan wajib menjalankan SMK3. yang dimaksudkan disini tentunya

adalah SMK3 sesuai dengan Permennaker No.: 5/MEN/1996 tentang Sistim

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (SMK3). Berkaitan dengan

yang tersebut terakhir ini maka penjelasan detail kesetiap elemen SMK3

berikut ini, diberikan dengan tetap mengacu pada SMK3 yang dimaksudkan

oleh Undang -undang.

Lima (5) Prinsip dasar pelaksanaan SMK3 sesuai Permennaker

No.:5/MEN/1996 tentang pedoman penerapan Sistim Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Terdiri dari :

a. Penetapan Komitmen dan Kebijakan K3

b. Perencanaan (Pemenuhan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Penerapan K3)

c. Penerapan Rencana K3 secara Efektif dengan Mengembangkan

Kemampuan dan Mekanisme Pendukung yang Diperlukan untuk

Mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran K3

d. Pengukuran, Pemantauan, dan Pengevaluasian Kinerja K3

e. Peninjauan Secara Teratur dan Peningkatan Penerapan SMK3

secara berkesinambungan

Sedangkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Sistim Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, diberikan dalam 12 elemen audit yang

sebagai berikut:

a. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen

b. Pendokumentasian Strategi

c. Peninjauan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak

d. Pengendalian Dokumen

e. Pembelian

f. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

g. Standar Pemantauan.

h. Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

i. Pengelolaan Material dan Perpindahannya

j. Pengumpulan dan Penggunaan Data

k. Audit internal SMK3

l. Tinjauan Manajemen.



Proyek (K3)


2.1.2. Persyaratan perencanaan K3

Dalam perencanaan K3 haruslah memenuhi terhadap Kebijakan yang

ditetapkan, yang memuat Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja, Penerapan

K3 dengan mempertimbangkan penelaahan awal sebagai bagian dalam

meng-identifikasi potensi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko

atas permasalahan K3 yang ada dalam perusahaan atau di proyek atau

tempat kegiatan Kerja konstruksi berlangsung.

Dalam mengidentifikasi potensi bahaya yang ada serta tantangan yang

dihadapi akan sangat mempengaruhi dalam menentukan kondisi

perencanaan K3 perusahaan/proyek.

Untuk hal tersebut haruslah ditentukan oleh Isu Pokok dalam

Perusahaan/proyek dalam identifikasi bahaya :

- Frekewensi dan tingkat keparahan Kecelakaan Kerja

- Kecelakaan Lalu Lintas

- Kebakaran dan Peledakan

- Keselamatan Produk (Product Safety)

- Keselamatan Kontraktor

- Emisi dan Pencemaran Udara

- Limbah Industri

1). Tujuan dan Sasaran

Ditetapkan target atau tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam

SMK3.

Disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan tingkat risiko yang

ada.

2). Sasaran Penerapan SMK3, meliputi :

Sumber Daya Manusia.

Sistim dan Prosedur.

Sarana dan Fasilitas.

Pencapaian prespektif di Lingkungan internal dan ektenal.

Pemberdayaan, pertumbuhan dalam penerapan K3.

3). Indikator Kinerja

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan Keselamatan dan

kesehatan kerja perusahaan harus menggunakan indikator kinerja yang

dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja Keselamatan dan

Kesehatan Kerja, yang sekaligus merupakan informasi mengenai



Proyek (K3)


keberhasilan pencapaian Sistim Manejemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.

2.2. INDENTIFIKASI DAN KONTRIBUSI DALAM PEMBUATAN RENCANA K3

2.2.1. Undang - undang dan peraturan.

Banyak Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah memiliki undang

undang dan peraturan yang terkait dengan persyaratan keselamatan dan

kesehatan kerja (K3) selama pelaksanaan konstruksi, disini diperlukan

persyaratan yang harus dipatuhi dan dipilih yang sesuai dengan

jenis/karakteristik proyek itu sendiri sebagai masukan didalam perencanaan

K3, diantaranya :

1) Undang-Undang No.: 1 thn 1970 tentang Keselamatan Kerja

2) Undang-Undang No.: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3) PERMENAKER No.: Per.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan

4) PERMENAKER No.: Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan

Angkut

5) Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan

Umum No.: Kep.174/MEN/1986, No.: 104/KPTS/1986 tentang

Keselamatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi

6) PERMENAKER No.: Per.05/MEN/1996 tentang Sistim Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

7) OHSAS 18001:1999, Occupational Health And Safety Assessment

Series

8) OHSAS 18002:2000, Guideline for the implementation of OHSAS

18001:1999

9) COHSMS, Construction Industry Occupational Health and Safety

Management Systems

10) ILO, Guideline on Occupational Safety and Health Management Sistim,

2001

11) Guidelines for the Development and Application of Health, Safety and

Enviromental Management System.



Proyek (K3)


Peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur tentang identifikasi

peraturan perundangan dan persyaratan-persyaratan lainnya yang

diperlukan dalam kegiatan organisasi.

Organisasi tersebut harus memelihara ketersediaan dokumen-dokumen ini,

mensosialisasikan kepada karyawan maupun kepada pihak luar terkait.

Organisasi harus memastikan dapat mengendalikan tinjauan peraturan dan

perundang-undangan standar/acuan terkini sebagai akibat perubahan

kebijakan pemerlntah, perubahan keadaan/peralatan/teknologi yang terjadi

diluar organisasi

2.2.2. Persyaratan kontrak

Pemilik proyek/owner mungkin juga secara khusus mensyaratkan

keselamatan dan kesehatan kerja sebagai cakupan dari proyek konstruksi.

2.2.3. Kebijakan & program Keselamatan & Kesehatan Kerja

Dasar Pelaksanaan K3 adalah komitmen yang merupakan janji pimpinan

puncak suatu organisasi (perusahaan), hal ini dapat diketahui lebih jelas

dalam pedoman penerapan sistim Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai

dengan PERMENAKER No.: Per.05/MEN/1996, dimana pengurus organisasi

harus menunjukkan komitmennya terhadap penerapan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja. Dengan dasar komitmen inilah kebijakan dapat ditetapkan

sebagai berikut:

1) Komitmen yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan tertulis (Safety Policy)

yang memuat sikap, komitmen dan dukungan serta arah kebijakan

penerapan K3 dalam perusahaan

2) Kebijakan ini memuat seluruh arahan dari target visi, misi, dan tujuan

organisasi dalam penerapan sistim manjemen K3

3) Kebijakan dijabarkan pada tingkat pelaksana dalam bentuk peran aktif

dan implementasi program K3 dalam perusahaan

4) Kebijakan ini dibuat dalam suatu proses yang melibatkan seluruh unsur/

komponen yang ada dalam suatu organisasi,

5) Kebijakan K3 ditanda tangani oleh manajemen puncak



Proyek (K3)


Pembuatan program K3

Program yang dimaksudkan disini adalah, program umum didalamnya

memuat strategi pencapaian penerapan SMK3, secara detail program dapat

di aplikasikan dalam bentuk prosedur dan petunjuk kerja, semua ini ditujukan

untuk memudahkan dalam menerapkan dan mengembangkan sistim dan

prosedur K3 untuk setiap kegiatan operasi sebagai pedoman keselamatan

kerja, bekerja secara aman dan yang akan berpengaruh meningkatnya

produktifitas kerja, penyusunan elemen K3 disesuaikan dengan kebutuhan

masing - masing perusahaan berdasarkan hasil telaah awal dan penetapan

tujuan dan objektif yang ingin dicapai.

Penyusunan elemen - elemen K3 dalam program disesuaikan dengan sistim

SMK3 yang hendak dijalankan, dapat menggunakan atau memilih acuan

atau undang-undang/peraturan/standar yang telah dijelaskan diatas sebagai

referensi. Maka sistim yang dijalankan harus memenuhi 5 prinsip elemen

Dasar SMK3 dan 12 elemen K3 Operasional, diantaranya adalah :

1). Prinsip Dasar SMK3

1. Penetapan Kebijakan dan Penjaminan Komitmen K3

2. Perencanaan Pemenuhan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran

Penerapan K3

3. Penerapan Rencana K3 secara Efektif dengan Mengembangkan

Kemampuan dan Mekanisme Pendukung yang Diperlukan untuk

Mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran K3

4. Pengukuran, Pemantauan, dan Pengevaluasian Kinerja K3

5. Peninjauan Secara Teratur dan Peningkatan Penerapan SMK3

secara berkesinambungan

2). Elemen SMK3

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen

2. Pendokumentasian Strategi

3. Peninjauan Ulang Perancangan (Desain) dan Kontrak

4. Pengendalian Dokumen dan Data K3

5. Pembelian

6. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

7. Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan



Proyek (K3)


8. Komunikasi dan Pelaporan

9. Pengelolaan Material

10. Standar Pemantauan

11. Audit internal SMK3

12. Tinjauan Manajemen

Dari ke 12 elemen K3 operasionil itulah dasar penyusunan program

pelaksanaan yang dimulai dari perencanaan penerapan K3 melalui

identifikasi bahaya sampai dengan penerapan dan pengendalian operasi

yang harus dijalankan.

3). Prosedur & Petunjuk yang harus disiapkan.

Sistim dan prosedur termasuk petunjuk kerja meliputi seluruh aspek

kegiatan sesuai dengan tingkatan kegiatan yang ada dilapangan, antara

lain :

- Prosedur Kerja Aman (Safe Working Practices).

- Prosedur kebersihan dan penyelamatan Lingkungan.

- Prosedur penyelamatan keadaan darurat.

- Prosedur Kesehatan Kerja.

- Prosedur penanggulangan Kebakaran.

- Prosedur pemenuhan Sarana dan Fasifitas.

- Petunjuk kerja ijin kerja ruang terbatas dan tertutup.

- Prosedur Identifikasi Bahaya (Hazards identification).

- Prosedur Pembinaan dan Pelatihan (Safety Training & Education).

- Petunjuk Kerja Evaluasi Keselamatan Proyek (Project Safety Review).

- Petujuk penggunaan Alat Keselamatan (Safety Equipment).

- Prosedur pengelolaan Keselamatan Lalu Lintas Jalan (Traffic Safety).

- Petunjuk Kerja Inspeksi K3 (Safety inspection).

- Prosedur Penyelidikan Kecelakaan (Incident Investigation).

- Prosedur Pengelolaan Limbah (Waste Management).

- Petunjuk Kerja Sistim Pelaporan K3 (Safety Reporting Systems).

- Prosedur Audit K3 (Safety Audit).

2.2.4. Lokasi proyek

Lokasi proyek bisa memiliki suatu hubungan penting terhadap keselamatan

& kesehatan kerja. Contohnya: pekerjaan didalam atau diatas air sering



Proyek (K3)


berdampak pada bertambahnya persyaratan keselamatan, yang tidak

dipersyaratkan pada pekerjaan yang ada didaratan.

2.2.5. Komitmen manajemen

Komitmen merupakan landasan utama konsep penerapan sistim Manajemen

K3. Komitmen yang berupa kebijakan dan arahan dalam penerapan K3 di

Perusahaan, Komitmen pimpinan tentunya termasuk kesediaannya

menyiapkan organisasi K3, SDM K3 dan anggaran K3 yang dituangkan

dalam bentuk kebijakan K3 (Safety Policy), secara umum isi dari komitmen

tersebut adalah :

- Landasan keberhasilan program K3 merupakan pernyataan sikap dan

dukungan manajemen terhadap program K3 dalam perusahaannya.

- Mengikat semua pihak terkait (stakeholder), meliputi manajemen,

karyawan, pemegang saham, pelanggan dan masyarakat luas.

Dalam suatu organisasi harus dibuat Penetapan Komitmen dan Kebijakan

K3, atau secara umum dikenal juga dengan istilah "OH&S Policy" oleh top

management, secara jelas menyatakan tujuan Komitmen dan Kebijakan K3,

serta adanya komitmen terhadap perbaikan (perubahan) berkelanjutan

(perbaikan berkelanjutan) dalam kinerja K3.

Tinjauan Manajemen (Management Review)

Gambar 2,2: Bagan Elemen Komitmen dan kebijakan

Sebagai masukan pada pembuatan Komitmen dan kebijakan adalah Umpan

balik, Audit dan Tinjauan Manajemen sebagai siklus dari proses kesuksesan

K3 yang akan menghasilkan keluaran untuk Perencanaan seperti gambar 2.2.

Beberapa hal harus diperhatikan berkaitan dengan kebijakan (policy)

organisasi:

Komitmen dan

Kebijakan Umpan Balik

(Feedback from Audit)

Perencanaan (Planning)

Audit (Pengukuran kinerja/

measuring performance)



Proyek (K3)


a. Sesuai dengan iklim organisasi dan tingkat risiko K3 yang dihadapi

organisasi,

b. Mengandung komitmen dalam hal perbaikan berkelanjutan,

c. Mengandung komitmen dalam hal pemenuhan terhadap peraturan

perundangan K3 yang berlaku maupun persyaratan-persyaratan

lainnya,

d. Didokumentasikan, diterapkan dalam aktifitas organisasi dan

dipelihara,

e. Dikomunikasikan kepada seluruh karyawan secara intensif sehingga

seluruh karyawan peduli terhadap kewajiban-kewajibannya dalam hal

K3,

f. Mudah dijangkau oleh pihak-pihak lain (pihak luar organisasi),

g. Dievaluasi secara berkala untuk menjamin bahwa, kebijakan organisasi

ini masih relevan dan sesuai dengan aktifitas organisasi.

2.2.6. Analisis bahaya

Peninjauan yang sistimatik terhadap proses proyek konstruksi untuk tujuan

identifikasi semua bahaya terhadap personel yang terlibat didalam

pelaksanaan konstruksi termasuk masyarakat atau pemasok barang yang

keberadaanya sebentar di lapangan. Biasanya dilaksanakan oleh tenaga ahli

dibidang K3 (safety engineer) kontraktor dengan bantuan struktur uraian

pekerjaan (Work Breakdown Structure) dan pengawasan pelaksanaan

konstruksi, dimana hal ini bagian dari Identifikasi Risiko.

Organisasi bertanggung jawab menyusun dan memelihara prosedur tentang

perencanaan identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, dan

dokumentasi, dalam memenuhi kebijakan K3 yang ditetapkan.

1). Identifikasi potensi sumber Bahaya dilakukan dengan mempertimbang-

kan:

a. Kondisi atau kejadian yang dapat menimbulkan bahaya.

b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat

terjadi.

2). Penilaian risiko dilakukan setelah identifikasi potensi sumber bahaya

diketahui dan Penilaiannya didasarkan pada :



Proyek (K3)


a. Tingkat kekerapan (frekuensi) terjadinya insiden/kejadian kecelakaan

kerja.

b. Tingkat keparahan (konsekuensi) yang terjadi akibat insiden/ kejadian

kecelakaan kerja.

Penilaian risiko ini untuk memastikan dan menentukan adanya

prioritas pengendalian risiko insiden, kecelakaan dan penyakit akibat

kerja.

3). Tindakan Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja

dilakukan juga melalui metode :

Pendidikan, pelatihan,

Pembangunan kesadaran dan motivasi dengan pemberian

penghargaan dapat berupa insentif / bonus, surat penghargaan

dllnya,

Evaluasi terhadap hasil inspeksi, audit, analisa insiden dan

kecelakaan,

Penegakkan hukum dan peraturan - peraturan K3,

Pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi: eliminasi, subtitusi

bahaya, isolasi, ventilasi, higene dan sanitasi.

Organisasi harus mengontrol seluruh aktifitas/kegiatan terkait dengan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan identifikasi risiko yang

telah disusun. Hal ini bisa ditempuh dengan:

a. Penerapan dan pemeliharaan prosedur yang terkait dengan kinerja,

sehingga bisa melihat adanya deviasi terhadap policy dan tujuan dan

sasaran K3,

b. Menyusun kriteria operasi dalam prosedur,

c. Penerapan dan pemeliharaan prosedur yang terkait dengan risiko

material, peralatan kerja dan tenaga, kerja dan mengkomunikasikan

prosedur-prosedur tersebut kepada pihak terkait lainnya,

d. Penerapan dan pemeliharaan prosedur dalam perencanaan areal

kerja, proses, instaliasi lainnya.

2.2.7. Seleksi sub kontraktor

Ketersediaan salah satu alat dalam memilih kontraktor penting agar supaya

meningkatkan peluang didalam keselamatan proyek yaitu dengan cara



Proyek (K3)


menyaring sub kontraktor dari program keselamatan & kesehatan kerja dan

memilihnya yang memiliki catatan kinerja keselamatan yang baik.

2.2.8. Insentif

Cara yang terbaru dan efektif dalam memberikan semangat kepada

sejumlah tenaga kerja untuk mengamati praktek pekerjaan yang aman yaitu

dengan menawarkan insentif untuk pekerjaan yang aman.

Banyak kontraktor memperlihatkan kinerja keselamatan pada papan

besar/billboard pada pintu masuk proyek ”sehingga banyak waktu kerja

tanpa kehilangan kesempatan” dan secara berkala menawarkan insentif

seperti baju jaket, perjamuan informal dan bahkan menguangkan untuk

mempromosikan kesadaran akan keselamatan.

2.3. PERENCANAAN KESELAMATAN & KESEHATAN PROYEK (SAFETY PLAN)

Pada setiap proyek selalu ditandai dengan keterlibatan sumber daya, seperti

bermacam-macam material, peralatan, serta tenaga kerja yang skill maupun non

skill. Sehingga sangatlah mungkin kalau terjadi kesalahan-kesalahan yang

mengakibatkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja. Maka pada program

pelaksanaan proyek yang ditangani telah diperhitungkan dan dilaksanakan tindakan

kehati-hatian yaitu tindakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Rencana Keselamatan & Kesehatan Kerja adalah dokumen kunci sebagai acuan

kinerja keamanan pekerjaan pada proyek yang ingin melindungi pekerjanya,

personel yang ada dilapangan, seperti peraturan umum yang memberikan petunjuk

bagaimana mengurangi kecelakaan dan memberikan perlindungan terhadap

aset/properti.

Perencanaan K3 meliputi :

a. Identifikasi bahaya (hazard identification), penilaian dan pengendalian risiko (risk

assessment and risk control) yang dapat diukur,

b. Pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya,

c. Penentuan tujuan dan sasaran,

d. Program kerja secara umum dan program kerja secara khusus.

e. Indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja K3.



Proyek (K3)


Perencanaan

(Planning)

Umpan balik& pengukuran

kinerja (feedback from

measuring performance)

Kebijakan (Policy)

Audit

Penerapan dan operasionil (Implementation and operation)

Gambar 2.3: Bagan Elemen Perencanaan

Sebagai masukan dari Perencanaan adalah Kebijakan K3 kemudian Umpan

balik & Pengukuran Kinerja dan Audit sebagai siklus proses kesuksesan K3

yang akan menghasilkan keluaran untuk Penerapan dan Operasional dari K3

seperti digambarkan pada gambar 2.3.

2.3.1. Kewenangan

1). organisasi

Organisasi harus menentukan aturan main, kewenangan dan otoritas

personil-personil yang mengatur, menjalankan dan memantau aktifitas-

aktifitas yang berkaitan dengan risiko K3 dalam kaitan dengan aktifitas,

fasilitas dan proses dalam organisasi secara keseluruhan. Dokumen-

dokumen tersebut harus ditetapkan, didokumentasikan dan

dikomunikasikan.

Penanggung jawab tertinggi dalam K3 adalah top management. Bila

organisasi berupa perusahaan berskala besar, mempunyai anak-anak

perusahaan maka yang dimaksud top management harus didefinisikan

dengan jelas.

Manajemen organisasi harus menyediakan sumber daya utama,

termasuk didalamnya sumber daya manusia, spesialis-spesialis,

teknologi maupun keuangan dalam rangka pelaksanaan, kontrol dan

perbaikan manajemen K3.



Proyek (K3)


Organisasi mampu mengembangkan Organisasi K3 yang handal dan

berkualitas dalam hal Implementasi:

Pengembangan Job Description K3.

Penerapan Job Safety Analysis.

2). Peran tenaga ahli

Untuk mengembangkan, menerapkan dan memelihara cara kerja,

prosedur, sistim, pengamanan dan standar dalam menghilangkan,

mengendalikan dan mengurangi bahaya kecelakaan kerja terhadap

manusia, prasarana, lingkungan, dan SDM K3. Maka penanggung jawab

K3 dalam manajemen organisasi harus mempunyai aturan main,

tanggung jawab dan wewenang dalam rangka :

a. Menjamin bahwa persyaratan-persyaratan dalam system manajemen

K3 dibangun, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan spesifikasi

dalam OHSAS

b. Menjamin bahwa laporan performance sistim manajemen K3

disampaikan kepada top management dalam rangka evaluasi dan

sebagai dasar perbaikan sistim manajemen K3.

Pada dasarnya Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) adalah

tanggung jawab setiap pekerja yang ada dilapangan proyek

konstruksi, namun secara matrik kewenangan harus diberikan

kepada seseorang yang memiliki pengalaman dan bisa bertindak

sebagai Project Safety Officer. Kewenangan yang diberikan secara

perseorangan contohnya Dia dapat memberhentikan pekerjaan jika

menurutnya pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak aman dan tidak

memenuhi Safety & Health Plan (Rencana Keselamatan & Kesehatan

Kerja).

2.3.2. Anggaran biaya

Perkiraan biaya yang ada pada rencana keselamatan dan kesehatan kerja

harus sudah masuk kedalam formasi anggaran proyek yang terdiri dari :

a. Biaya persiapan dan opersional pelaksanaan K3

Biaya Pendaftaran dan administrasi

Depnaker

Pemda



Proyek (K3)


Peralatan tertentu (ke Depnaker)

Jalan dan jembatan tertentu (ke Dep PU)

Biaya pelatihan

Biaya Promosi

Bendera

Spanduk

Billboard

Poster

Biaya operasional K3

Gaji personil tertentu (Safety Construction Engineer dan lain-lain)

Sarana Bantu K3 (APD/Alat Pelindung Diri)

Biaya pengobatan dan kompensasi yang dicadangkan untuk

keperluan tak terduga

Biaya asuransi jamsostek/astek



Proyek (K3)


RANGKUMAN

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi proses yang dibutuhkan untuk

menjamin bahwa proyek konstruksi dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian agar

supaya terhindar dari kecelakaan yang akan mengakibatkan orang cidera atau meninggal

dunia yang akan berdampak pada kehilangan sumberdaya dan secara langsung maupun

tidak langsung mempengaruhi biaya industri.

Ada dua aspek penting yang perlu dicapai dalam program K3, yaitu aspek kemanusiaan

dan aspek ekonomi, kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan saling

terkait.

SMK3 mengandung 5 prinsip dasar (elemen utama) yaitu :

1. Kebijakan K3 (Safety and health policy)

2. Perencanaan (Planning)

3. Penerapan dan operasional (Implementation and operation)

4. Pemeriksaan dan tindakan perbaikan (Checking and corrective action)

5. Tinjauan Manjemen (Management review)

6. Perubahan perbaikan Berkelanjutan (Continual improvement)

Beberapa hal harus diperhatikan berkaitan dengan kebijakan (policy) organisasi:

1. Sesuai dengan iklim organisasi dan tingkat risiko K3 yang dihadapi organisasi,

2. Mengandung komitmen dalam hal perbaikan berkelanjutan,

3. Mengandung komitmen dalam hal pemenuhan terhadap peraturan perundangan K3

yang berlaku maupun persyaratan-persyaratan lainnya,

4. Didokumentasikan, diterapkan dalam aktifitas organisasi dan dipelihara,

5. Dikomunikasikan kepada seluruh karyawan secara intensif sehingga seluruh

karyawan peduli terhadap kewajiban-kewajibannya dalam hal K3,

6. Mudah dijangkau oleh pihak-pihak lain (pihak luar organisasi),

7. Dievaluasi secara berkala untuk menjamin bahwa, kebijakan organisasi ini masih

relevan dan sesuai dengan aktifitas organisasi.

Kemudian dilakukan Identifikasi bahaya dengan bantuan WBS (Work Breakdown

Structure) dengan mempertimbangkan :

1. Identifikasi potensi sumber Bahaya dilakukan dengan mempertimbang-kan:

a. Kondisi atau kejadian yang dapat menimbulkan bahaya

b. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi

2. Penilaian risiko dilakukan setelah identifikasi potensi sumber bahaya diketahui dan

Penilaiannya didasarkan pada :



Proyek (K3)


a. Tingkat kekerapan (frekuensi) terjadinya insiden/kejadian kecelakaan kerja.

b. Tingkat keparahan (konsekuensi) yang terjadi akibat insiden/ kejadian kecelakaan

kerja.

Penilaian risiko ini untuk memastikan dan menentukan adanya prioritas

pengendalian risiko insiden, kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Menetapkan kewenangan organisasi antara lain :

a. Organisasi harus menentukan aturan main, kewenangan dan otoritas personil-personil

yang mengelola

b. Manajemen organisasi harus menyediakan sumber daya utama, termasuk didalamnya

sumber daya manusia, spesialis-spesialis, teknologi maupun keuangan.

c. Organisasi mampu mengembangkan Organisasi K3

Menetapkan Peran Tenaga Ahli seperti :

a. Menjamin bahwa persyaratan-persyaratan dalam system manajemen K3 dibangun,

diterapkan dan dipelihara sesuai dengan spesifikasi dalam OHSAS

b. Menjamin bahwa laporan performance sistim manajemen K3 disampaikan kepada top

management dalam rangka evaluasi dan sebagai dasar perbaikan sistim manajemen

K3.

c. Pada dasarnya Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) adalah tanggung jawab setiap

pekerja yang ada dilapangan proyek konstruksi, namun secara matrik kewenangan

harus diberikan kepada seseorang yang memiliki pengalaman dan bisa bertindak

sebagai Project Safety Officer.

Menetapkan Anggaran Biaya :

Formasi anggaran proyek yang terdiri dari :

a. Biaya persiapan dan opersional pelaksanaan K3

b. Biaya pengobatan dan kompensasi yang dicadangkan untuk keperluan tak terduga

c. Biaya asuransi jamsostek/astek

Rencana Keselamatan & Kesehatan Kerja adalah dokumen kunci sebagai acuan kinerja

keamanan pekerjaan pada proyek yang meliputi :

a. Identifikasi bahaya (hazard identification), penilaian dan pengendalian risiko (risk

assessment and risk control) yang dapat diukur,

b. Pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya,

c. Penentuan tujuan dan sasaran,



Proyek (K3)


d. Program kerja secara umum dan program kerja secara khusus.

e. Indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja K3.

f. Flow chart pada lampiran 1.



Proyek (K3)


LAMPIRAN 1.

CONTOH

Flow Chart Safety Plan



Proyek (K3)


ELEMEN KOMPETENSI & KRITERIA

UNJUK KERJA (KUK) LATIHAN / PENILAIAN MANDIRI

1. Memberikan kontribusi dalam

perencanaan K-3

1 Kebutuhan informasi yang

relevan diidentifikasi dan

diberikan kontribusi dalam

pembuatan rencana K-3

1. Sebutkan 2 contoh Undang undang

dan peraturan terbaru yang

mendasari untuk perencanaan K3?

2. Sebutkan 2 Informasi apa yang lebih

penting dari proyek untuk

perencanaan K3

3. Berikan 2 contoh pertimbangan dalam

mengidentifikasi potensi sumber

bahaya.

2 Perencanaan keselamatan

(safety plan) disusun sesuai

dengan tingkat kesulitan dan

hasil identifikasi terhadap

bahaya yang dimungkinkan

pada proyek yang

bersangkutan berikut segala

antisipasi yang dapat

dilakukan

1. Meliputi apa saja Perencanaan K3?

2. Buatkan Safety plan pada kasus

sederhana yang ada dilingkungan

proyek anda saat ini.

3. Sebutkan wewenang organisasi.

4. Apa peran tenaga ahli?

5. Apa saja yang termasuk didalam

anggaran biaya K3?


BAB III Pelaksanaan dan Pengendalian Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)

Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings) III - 1


kinerja

(feedback from measuring

performance)

Penerapan dan

Operasional

(Implementation and operation)

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KESELAMATAN

DAN KESEHATAN KERJA PROYEK (K3)

3.1. UMUM

Penerapan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Proyek (K3)

Secara Efektif dengan Mengembangkan Kemampuan dan Mekanisme Pendukung

yg diperlukan untuk mencapai Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.

Dapat dilihat pada gambar 3.1 : bahwa dalam penerapan dan operasional

(implementation and operation) harus memperhatikan masukan dari Perencanaan

(planning), umpan balik & pengukuran kinerja (feedback from measuring

performance), dan audit. Sehingga menghasilkan keluaran/out put pemeriksaan

dan tindakan perbaikan (checking and corrective action) sebagai masukan untuk

tinjauan manajemen (management review).

Perencanaan ( Planning )

Audit

Pemeriksaan dan Tindakan Perbaikan (Checking and corrective action)

Gambar 3.1: Bagan Elemen Penerapan dan operasional

Pelaksanaan dari rencana keselamatan & kesehatan kerja proyek melibatkan

implementasi dan aplikasi dari praktek-praktek konstruksi yang aman dilapangan

sesuai persyaratan rencana. Walaupun baik dan sering juga diperlukan praktek

praktek untuk memberikan pembelajaran keseluruh pekerja dalam persyaratan dari

rencana keselamatan & kesehatan kerja proyek, hal ini pada umumnya tanggung

jawab kewenangan Project safety officer untuk mengatur penerapan dari praktek

dan melakukan koreksi segala hal yang akan datang.





3.2. PELAKSANAAN DAN PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN K3

Diproses dengan masukan/input sebagai berikut :

3.2.1 Rencana Keselamatan & Kesehatan proyek

Seperti yang dijelaskan pada Bab.II

3.2.2 Persyaratan kontrak

Seperti yang diuraikan pada Bab.II termasuk adanya tambahan khusus

prosedur dan pelaporan Keselamatan & Kesehatan Kerja.

3.2.3 Cara dan teknik dalam pelaksanaan rencana keselamatan & kesehatan

kerja

1. Alat Pelindung Diri (APD)

Mempersiapkan peralatan/alat pelindung diri guna mengurangi cidera

dan mencegah timbulnya penyakit akibat kerja. Contohnya : Topeng

Gas/masker, Pelindung Badan/jacket, Sepatu yang sesuai, Helem,

sarung tangan, kaca mata dan sebagainya.

2. Peralatan keselamatan & kesehatan kerja

Atas dasar perhitungan kekuatan dari metode kerja dan kebutuhan

peralatan yang akan digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan

agar dipersiapkan. Contohnya : Penahan dinding galian, Alat

pemadam kebakaran, Jaring, Alat peringatan tanda bahaya dan lain

sebagainya.

3. Peninjauan ulang kontrak, pembelian dan peralatan konstruksi

Tinjauan Ulang Kontrak

Pengadaan barang dan jasa harus ditinjau ulang untuk memastikan

dan menjamin kemampuan organisasi dalam memenuhi

persyaratan-persyaratan K3 yang ditentukan

Pembelian

Setiap pembelian barang dan jasa termasuk didalamnya prosedur

pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dalam strategi

penanganan pencegahan risiko kecelakaan dan penyakit akibat

kerja.





a. Dalam sistim pembelian harus menjamin agar produk barang

dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan

K3,

b. Pada saat penerimaan barang dan jasa di tempat kerja

organisasi harus dapat menjelaskan kepada semua pihak yang

akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai

identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko

kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat terjadi.

c. Semua peralatan secara berkala di check seperti : Tower

Crane, Hydrolic.Crane, Lift barang, Lift pekerja, Truk yang

dipasang back up alarm.

4. Komunikasi didalam keselamatan & kesehatan kerja

Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin,merupakan

sumber penting pelaksanaan SMK3, semua kegiatan ini harus

didokumentasikan, prosedur yang ada harus dapat menjamin

pemenuhan kebutuhan tersebut:

a. Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan SMK3, pemantauan, audit

dan tinjauan ulang manajemen kesemua pihak yang mempunyai

tanggung jawab dalam kinerja K3.

b. Melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 yang terkait dari

luar perusahaan,

c. Menjamin informasi yang terkait dikomunikasikan kepada orang-

orang diluar perusahaan yang membutuhkannya

Type komunikasi ini dapat melingkupi jangkauan kegiatan yang luas

seperti :

Tanda dan penghalang

Papan Buletin

Tool box meeting

Rapat awal Indoktrinasi K3

Patroli keselamatan & kesehatan kerja

Buletin individu untuk hal khusus





5. Training & Pelatihan

1) Sumber Daya Manusia, Sarana dan Dana

Organisasi (Perusahaan) harus menyediakan Sumber daya

manusia (SDM), sarana dan dana yang memadai untuk menjamin

pelaksanaan SMK3 sesuai dengan persyaratan system SMK3 yang

ditetapkan.

Dalam memenuhi ketentuan diatas, organisasi harus membuat

prosedur dan menyediakan biaya, sehingga dapat dipantau

keefektiffannya, diantaranya :

a. Sumber daya yang memadai sesuai dengan tingkat

keperluannya,

b. Melakukan identifikasi kompetensi kerja termasuk pelaksanaan

pelatihan yang dibutuhkan,

c. Membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3

secara efektif,

d. Membuat ketentuan/peraturan untuk mendapatkan saran-saran

dari para ahli

e. Membuat ketentuan/peraturan untuk pelaksanaan konsultasi

dan keterlibatan pekerja.

2) Pelatihan Kompetensi Kerja

Pengurus organisasi harus mempunyai dan menjamin kompetensi

kerja dan pelatihan setiap tenaga kerja yang cukup dalam rangka

menjalankan tugasnya dalam unit-unit kerja yang terkait dengan K3.

Kompetensi harus didefinisikan sesuai dengan pendidikan,

pelatihan dan pengalaman.

Organisasi harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk

menjamin karyawan-karyawannya bekerja pada fungsi-fungsi dan

level yang relevan, dalam kaitan dengan :

a. Menjamin kesesuaian sistim yang dijalankan dengan kebijakan,

prosedur dan persyaratan-persyaratan dalam sistim K3,

b. Konsekwensi-konsekwensi K3, baik aktual maupun potensial,

dalam menjalankan aktifitas kerja, aturan main dan tanggung

jawab dalam pencapaian kebijakan K3 dan prosedur.





6. Inspeksi/pemeriksaan dan pengendalian/perbaikan Keselamatan &

Kesehatan Kerja

1) Inspeksi dan Pengujian

Organisasi harus menetapkan inspeksi, pengujian dan pemantauan

berkaitan dengan tujuan dan sasaran K3 yang ditetapkan, frekwensi

inspeksi, pengujian dan pemantauan harus disesuaikan dengan

obyeknya, Prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan meliputi:

a. Personel yang terlibat mempunyai kompetensi dan pengalaman

yang cukup,

b. Catatan, rekaman hasil inspeksi, pengujian, dan pemantauan

dipelihara dan tersedia dengan baik bagi tenaga kerja,

kontraktor yang terkait dan manajemen,

c. Penggunaan peralatan dan metode pengujian dijamin

memenuhi standar keselamatan

d. Tindakan perbaikan segera dilakukan atas ketidaksesuaian

yang ditemukan saat inpeksi, pengujian dan pemantauan,

e. Penyelidikan yang memadai harus dilakukan untuk

menemukan permasalahan suatu insiden,

f. Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

2) Prosedur Pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan dapat berupa inspeksi dan audit yang

bersifat internal, pemeriksaan harus dilakukan oleh petugas yang

mempunyai kompetensi di bidang K3, khususnya K3 dibidang

pekerjaan konstruksi.

Pemeriksaan yang bersifat inspeksi dapat dilaksanakan secara

harian (daily), mingguan (weekly), bulanan (monthly), yang harus

dijalankan secara tetap dan kontinyu untuk mempertahankan hasil

yang telah dicapai.

Pemeriksaan yang bersifat audit tentunya dilaksanakan secara

berkala tiap 2 (tiga) bulan sekali atau 6 (enam) bulan sekali,

ketentuan ini berlaku mengikuti standar/ketentuan audit yang

diberlakukan pada umumnya oleh badan internal organisasi

dan/atau badan auditor.





Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai

kompetensi di bidang kerjanya dan mendapat pengesahan serta

verifikasi oleh petugas yang mempunyai kompetensi K3 atau yang

diberi kewenangan akan hal ini dalam bidang K3.

Kegiatan pemeriksaan dapat dimulai dari pengendalian kegiatan

pengendalian material dan pergudangan termasuk didalamnya

penerimaan barang masuk, penyimpanan/penempatan,

pengambilan/pengeluaran/ pemindahan, pemasangan,

pemeliharan, pengelolaan peralatana konstruksi dan fasilitas

pekerjaan konstruksi lainnya serta penanganan kesehatan dan

tingkungan, semuanya ini harus dipastikan terintegrasi dalam

strategi pencegahan risiko kecelakaan yang akan terjadi dan/atau

penyakit akibat kerja.

Pemeriksaan yang bersifat inspeksi maupun audit keduanya

mempunyai sifat yang sama yakni, untuk memastikan bahwa

peherapan pelaksanaan sistim manjemen K3 telah dijalankan

sesuai kaidah-kaidah/standar K3 Sedangkan audit lebih ditekankan

pada :

a. Pencapaian sasaran dan target

b. Penanganan ketidaksesuajan (noncorforming)

c. Tindak lanjut hasil inspeksi testing dan commisioning, dan lain-

lain.

3) Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan lebih ditujukan dan bersifat perbaikan keadaan

dan pencegahan situasi terhadap bahaya yang akan timbul.

Tindakan perbaikan yang dilaksanakan dilapangan secara umum

menjadi tanggung.jawab pimpinan unit kerjanya, dan perbaikan

yang dilakukan diantaranya :

a. Perbaikan atas temuan ketidaksesuaian (nonconforming) K3

disemua tingkatan aktifitas, untuk mengeliminasi penyebab

ketidak sesuaian potensial.

b. Pelaksanaan K3 yang tidak sesuai atau menyimpang dari

ketentuan/strandar yang ditentukan dalam sasaran dan program

Kerja K3 sesuai dengan pengembangan kondisi pekerjaan





dilapangan yang sebelumnya belum di antisipasi bahayanya

atau belum ditinjau tingkat keseuaiannya, guna penyempurnaan

untuk mencegah terjadinya kesalahan penggunaan

bahan/material/prosedur opersionil sehingga mengakibatkan

kecelakaan kerja.

c. Rekomendasi hasil inspeksi, pengujian dan commissioning

yang termasuk pada pekerjaan fase pemindahan, penempatan,

pemasangan/ perakitan dan pelepasan/pembongkaran kembali,

Pengelolaan Alat Kerja dan Peralatan Konstruksi, pelaksanaan

pengetesan/pengujian ini didasarkan pada proses dan hasil

kerja

4) Prosedur Pengendalian

Pengendalian disini maksudnya adalah memantau dan mengukur

pencapaian kinerja K3, yang meliputi proses K3 didasarkan

dengan adanya :

Kinerja masing-masing proses kegiatan dan

Sasaran

Pengukuran (Evaluasi) dan peningkatan kinerja K3. Pengukuran

adalah pengukuran kinerja, dilakukan didasarkan pada ketentuan

yang telah ditetapkan sebelumnya berupa parameter kinerja, cara

penilaian dan pengukurannya, Misalnya mengukur :

1. Tingkat pemahaman pengetahuan dan partisipasi pekerja

dalam kegiatan K3, termasuk partisipasi

pengunjung/tamu/subkontraktor/ vendor/mitra kerja dll yang

terkait pelaksanaan kerja konstruksi dilapangan

2. Statistilk angka insiden/kecelakaan tingkat keparahan dan

frekwensi insiden ataupun kecelakaan

3. Jumlah jam kerja hilang.

5) Pengendalian Administratif

a. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus

mempertimbangkan segala aspek K3 pada setiap tahapan,

b. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus terdokumentasi,

c. Rancangan, tinjauan ulang Prosedur dan instruksi kerja harus

dibuat oleh personel yang mempunyai kompetensi kerja dengan

melibatkan pelaksana yang terkait. Dalam hal ini personel yang






kinerja

(feedback from measuring

performance) Pemeriksaan dan tindakan

perbaikan (Checking And

Corrective Action)

melaksanakan harus diberikan pelatihan agar memiliki

kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

d. Prosedur dan instruksi kerja yang dibuat harus ditinjau secara

berkala, untuk memastikan bahwa prosedur dan instruksi kerja

tersebut terkendali sesuai dengan perubahan keadaan yang

terjadi seperti pada peraturan - perundang undangan, peralatan,

proses atau bahkan bahan baku yang digunakan.

e. Pemeriksaan dan operasionil (implementation and operation),

umpan balik & pengukuran kinerja (feedback from measuring

performance) dan audit adalah sebagai masukan untuk

melakukan Pemeriksaan dan tindakan perbaikan (checking and

corrective action) dan menghasilkan keluaran/output Tinjauan

Manajemen (menagement review) perbaikan berkelanjutan

(continual improvement) seperti gambar 3.2 dibawah ini.

Penerapan dan Operasionil (Implementation and operation)

Audit

Tinjauan Manajemen (Management review)

Gambar 3.2: Bagan Elemen Pemeriksaan dan tindakan perbaikan

6) Siklus Penanganan K3

a. Siklus Harian K3

Siklus Harian K3 (Daily Safety Work Cycle) adalah suatu siklus

aktifitas safety yang rnempuhyai periode ulang setiap hari.

Aktifitas ini sebaiknya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil

pekerja yang menangani pekerjaan sejenis, dipimpin langsung

oleh kepala grup kerja seperti gambar 3.3 dibawah ini.





Gambar 3.3: Bagan daily safety work cycle

Secara mudah daily safety work., cycle diuraikan sebagaimana

tabel pada Lampiran 3.1.

b. Siklus Mingguan K3

Siklus Mingguan K3 (Weekly safety work cycle) dilakukan

periodik mingguan, biasanya pada akhir minggu. Hal ini perlu

dilakukan untuk tujuan :

1. Evaluasi oleh manajemen proyek terhadap grup-grup kerja

2. Penyampaian informasi-informasi dari manajemen proyek

kepada grup-grup kerja

3. Adanya interaksi satu grup kerja dengan grup kerja lainnya,

sehingga akan terjadi tukar menukar peng alaman yang

diperoleh suatu grup kerja selama satu minggu berjaian,

Secara mudah weekly safety work cycle diuraikan

sebagaimana tabel pada Lampiran 3.2

10 minutes

safety talk

morning

meeting

Patrol,

guidance,

and

supervision

Site clean

up

Final check

Inspection

prior to

start of

work DAILY

SAFETY

WORK

CYCLE





c. Siklus Bulanan K3

Siklus Bulanan K3 (Monthly safety work cycle) dilakukan

periodik bulanan, biasanya pada akhir bulan. Hal ini perlu

dilakukan untuk tujuan :

1. penyampaian informasi-informasi dari manajemen proyek

kepada personil kunci proyek,

2. evaluasi oleh manajemen proyek terhadap pelaksanaan

proyek selama satu bulan,

3. penentuan program-program kerja yang bersifat strategis.

Secara mudah monthly safety work cycle diuraikan

sebagaimana tabel pada Lampiran 3.5





Lampiran 3.1

Siklus Harian K3 (DAILY SAFETY WORK CYCLE)

NO URAIAN WAKTU

PELAKSANAAN KETERLIBATAN

TEMPAT DILAKSANAKAN

MATERI

I

10 Minutes safety Talk Meeting

a. Setiap hari kerja b. 08.00-08.10 = 10

menit

a. Semua pekerja b. Pekerja

kontraktor utama dan sub kontraktor

c. Dipimpin oleh pemimpin group kerja

a. Di terbuka disite

a. Meng-absen pekerja & pemeriksaan kesehatan secara visual

b. Senam pagi c. Pengumuman

informasi yang bersifat umum

d. Pelatihan praktis

e. Bukti kegiatan daftar hadir, risalah, dll

II

Inspection Prior to Start of Work

a. Setiap hari kerja b. 08.10-08.25 = 15

menit c. Sebelum

menggunakan peralatan

a. Setiap grup kerja b. Pekerja kontraktor

utama dan sub kontraktor

c. Dipimpin oleh Pemimpin Grup Kerja

a. Ternpat peralatan diparkir/ diletakkan

a. Pemeriksaan kesiapan alat

b. Bukti kegiatan daftar hadir, risalah, dll

III

Patrol, Guidance and Supervision

a. Setiap hari kerja b. 08.25-16.40

a. Safety supervisor

a. Selutuh areal proyek

a. Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan

b. Bukti kegiatan daftar hadir risalah, dll

IV

Site Check

a. Setiap hari kerja b. 16.40- 16.55 = 15

menit

a. Setiap grup kerja b. Pekerja kontraktor


c. Dipimpin oleh: Pemimpin Grup Kerja

a. Tempat kerja

a. Pembersihan tempat kerja dan alat kerja dari kotoran

b. Bukti kegiatan: daftar hadir, risalah, dll

V

Final, Check

a. Setiap hari kerja b. 16.55-17.00 = 15 menit

a. Kepala grup kerja b. Pekerja kontraktor


a. Tempat kerja

a. Pemeriksaan hasil site Clean Up

b. Bukti kegiatan: daftar hadir, risalah, dll





Lampiran 3.2

Siklus Mingguan K3 (WEEKLY SAFETY WORK CYCLE)

NO URAIAN WAKTU


TEMPAT DILAKSANAKAN

MATERI

1

Weekly Meeting

a. Setiap hari Sabtu b. 10.30 - 11.30 = 60 menit

a. Kontraktor utama a.1. Site manager a.2. Supervisor a.3. Safety supervisor b. Kontraktor utama b.1 Foreman c. Dipimpin oleh: Site Manager

Di kantor kontraktor utama

a. Pemantauan kebersihan, 30 menit sebelum meeting

b. Materi meeting: b.1 Evaluasi

pelaksanaan daily meeting

b.2 Kompiling data daily meeting

b.3 Sinformasi lainnya

c. Bukti kegiatan: daftar hadir, risalah, dll

Lampiran 3.3

Siklus Bulanan K3 (MONTHLY SAFETY WORK CYCLE)

NO URAIAN WAKTU


TEMPAT DILAKSANAKAN

MATERI

I

Monthly Meeting

a. Setiap hari Sabtu pada minggu terakhir

b. 13.00-15.00 = 120 menit

a. Kontraktor utama a.l. Project

manager a.2. Safety

koordinator a.3. Constrction

manager a.4. Site manager a.5. Safety

supervisor b. Dipimpin oleh: Project Manager

Di kantor kontraktor utama

a. Evaluasi pelaksanaan weekly meeting

b. Kompiling data daily meeting dan weekly meeting

c. Penyusunan laporan kepada P2K3

d. Informasi lainnya e. Bukti kegiatan: daftar

hadir, risalah, dll

7. Audit K3, Keselamatan & Kesehatan Kerja

1) Audit Sistim Manajemen K3

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur audit dan

program audit dalam rangka audit sistim manajemen K3, agar:

a. Mengetahui kesesuaian dengan sistim manajemen K3 ;

Kesesuaian dengan perencanaan manajemen K3 termasuk

spesifikasinya,

Telah diterapkan dan dipelihara dengan benar

Kesesuaian dengan kebijakan dan target dengan efektif

b. Evaluasi terhadap hasil audit sebelumnya,





c. Menyediakan informasi tentang hasil audit kepada manajemen

organisasi

Program audit lengkap dengan jadwalnya yang dilaksanakan secara

berkala, harus didasarkan pada hasil dari penilaian risiko dari aktifitas

organisasi dan hasil dari audit sebelumnya.

Pelaksanaan audit dilaksanakan secara sistimatik terhadap pekerjaan

yang menjadi obyek audit oleh personil independen yang mempunyai

kompetensi kerja audit, dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan

sistim manjemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan.

Prosedur audit mencakup lingkup, frekwensi, metodologi, kompetensi,

wewenang dan persyaratan-persyaratan untuk melakukan audit dan

pelaporan hasil.

Frekwensi audit harus ditentukan atas hasil tinjauan ulang audit

sebelumnya oleh manajemen, rekaman hasil audit ini harus disebar

luaskan ke unit-unit yang terkait dengan observasi audit. Hal ini guna

memastikan agar tidak akan terjadi ketidaksesuaian yang sama pada

unit - unit lain yang belum dilaksanakan audit, dimana hasil audit

sebelumnya menjadi acuan tindakan perbaikan dan peningkatan

pelaksanaan K3 yang berkelanjutan.

Inspeksi harian biasanya dilakukan oleh safety officer tetapi yang lain

juga secara berkala melakukan inspeksi proyek untuk memenuhi

rencana keselamatan & kesehatan kerja (Safety & Health Plan) dalam

hal ini mewakili Pemilik proyek/owner, perusahaan asuransi dan dinas

terkait dari instansi pemerintah. Seringkali seorang senior manajer dari

kontraktor melakukan audit keselamatan & kesehatan kerja dalam

membantu Safety Officer lapangan.

8. Investigasi Kecelakaan

Hal ini penting bahwa setiap kecelakaan harus di lakukan investigasi,

seperti penyebabnya, dan membuat laporan secara lengkap apa yang

terjadi dan mengapa bisa terjadi, sering dengan gambar gambar.

Laporan ini biasanya diperlukan oleh perusahaan asuransi yang

melindungi akibat adanya kerugian akan tetapi juga penting untuk

peningkatan kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor





9. Fasilitas kesehatan

Diperlukan pengaturan terhadap Rumah Sakit terdekat dan Dokter

untuk membantu bila terjadi kecelakaan setelah dilakukan pertolongan

pertama pada kecelakaan (P3K) di lapangan, seperti halnya

menetapkan dan menyiapkan peralatan PPPK sendiri.

10. Testing perobatan

Banyak proyek proyek konstruksi besar yang dibiayai oleh pemerintah,

memerlukan program dari beberapa jenis pengujian obat terhadap

personel sebagai persyaratan Keselamatan & Kesehatan Kerja.

3.2.4 Keluaran/ output dari pelaksanaan rencana keselamatan & kesehatan

kerja

1. Mengurangi cidera

Rencana Keselamatan & Kesehatan Kerja di laksanakan dengan baik

akan mengurangi cidera pada tenaga kerja dan menaikan citra moril dari

jumlah tenaga kerja.

2. Biaya asuransi rendah

Tingkat kecelakaan dan satuan biaya pengobatan cidera rendah akan

mengurangi biaya premi asuransi.

3. Meningkatkan reputasi

Pemilik proyek menjadi tertarik kepada kontraktor yang memiliki reputasi

baik (Reputasi dari pemilik juga ditunjukkan disini), dan pekerja juga

menginginkan bekerja dengan perusahaan yang mengutamakan pada

Keselamatan & Kesehatan Kerja.

4. Meningkatkan produktivitas

Kecelakaan menghasilkan penurunan produktivitas lapangan, yang mana

juga melemahkan keuntungan perusahaan kontraktor. Maka dari itu

cegah terjadinya kecelakaan seminimal mungkin agar produktivitas dan

keuntungan meningkat.





RANGKUMAN

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PROYEK (K3)

Melalui penerapan & operasional (implementation & operation) maka pemeriksaan

dan tindakan perbaikan (checking & corrective action) dapat dilakukan dengan proses

sebagai berikut :

1. Sebagai masukan/input untuk pelaksanaan rencana K3 adalah :

- Rencana K3.

- Persyaratan kontrak.

2. Cara dan teknik dalam pelaksanaan perencanaan K3 adalah :

- Mempersiapkan Alat Pelindung Diri (APD).

- Peralatan K3.

- Tinjauan Ulang kontrak.

- Komunikasi didalam K3.

- Training dan pelatihan.

- Inspeksi/pemeriksaan & pengendalian/perbaikan K3 secara berkala.

- Audit K3.

- Investigasi kecelakaan.

- Fasilitas kesehatan.

- Testing pengobatan.

3. Keluaran/Output dari pelaksanaan perencanaan K3

- Mengurangi cidera

- Biaya Asuransi

- Meningkatkan reputasi

- Meningkatkan produktifitas

PROSEDUR MENGHADAPI KEADAAN DARURAT DAN BENCANA SERTA

RENCANA PEMULIHAN.

Organisasi harus membuat dan memelihara perencanaan dan prosedur untuk

mengidentifikasi potensial bahaya dalam rangka merespon insiden dan situasi keadaan

darurat dan dalam rangka tindakan prefentif dan reduksi terhadap kecelakaan dan sakit

akibat kerja.





Dokumen ini harus dievaluasi, terutama setelah mendapatkan insiden dan situasi

keadaan darurat. Dokumen ini juga harus ditest/diuji secara periodik/berkala, untuk

mengetahui kehandalan sistim yang ditetapkan,

Pengujian sistim keadaan darurat harus dilakukan oleh orang/petugas yang mempunyai

kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang besar harus mendapatkan ijin dari/atau

dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur yang menetapkan tanggung jawab

dalam hal Pemulihan Keadaan darurat, yang secara cepat dapat menangani dan

mengembalikan pada kondisi normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang

mengalami trauma.

PROSEDUR MENGHADAPI INSIDEN

Organisasi harus menyusun dan memelihara prosedur yang menetapkan tanggung jawab

dan wewenang dalam hal :

a. Menangani dan menyelidiki kecelakaan kerja, insiden dan ketidak sesuaian,

b. Pengambilan tindakan dalam rangka mereduksi akibat yang timbul oleh

kecelakaan, insiden atau ketidaksesuaian,

c. Konfirmasi dalam hal efektifitas dari tindakan korektif dan tindakan preventif yang

telah dilakukan.

Penyediaan fasilitas guna melengkapi prosedur yang ditetapkan meliputi:

a. Penyediaan sarana dan fasilitas P3 K yang cukup sesuai dengantingkatan

besarnya organisasi, guna menyakinkan dapat melaksanakan :pertolongan medik

dalam keadaan darurat,

b. Proses perawatan lanjutan setelah insiden/kecelakaan.

Prosedur ini juga mengandung hal-hal dimana tindakan korektif dan tindakan preventif

harus dievaluasi dengan menggunakan proses penilaian risiko sebelum

diimplementasikan.







2. Melaksanakan dan mengendalikan

K-3

1 Atribut/rambu rambu,

pemeriksaan pekerjaan,

peralatan, dan pembinaan

tenaga kerja dilakukan secara

berkala.

1. Dimana mengabsen pekerja &

pemeriksaan kesehatan secara

visual?

2. Siapa yang terlibat didalam

pemeriksaan kesiapan alat?


pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan?


pembersihan tempat kerja dan alat

kerja dari kotoran?

5. Kapan dilakukan pelatihan praktis?

2 Rapat dan patroli K3

dilaksanakan secara berkala

dalam rangka penjaminan

pelaksanaan K3

1. Kapan rapat dilaksanakan ?

2. Siapa yang terlibat didalam rapat?

3. Kapan patroli dilaksanakan?

4. Siapa yang melakukan patroli?

5. Kapan dilakukan final ceck?

3 Kegiatan perbaikan/

penyempurnaan dilakukan dan

dilaksanakan secara terus

menerus selama proyek

berlangsung

1. Apa yang dimaksud dengan tindakan

perbaikan?

2. Apa yang harus diperbaiki?

3. Apa yang dimaksud dengan

Pengendalian?

4. Apa yang dimaksud dengan audit K3?

5. Apa output dari pelaksanaan rencana

K3?


BAB IV Hasil Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3)

Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings) IV - 1

Internal Factors

(faktor eksternal)

Tinjauan

Manajemen

(Management review)

Internal Factors

(faktor internal)

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

KERJA PROYEK (K3)

4.1. UMUM

Semua hasil pelaksanaan K3 di lakukan peninjauan ulang untuk tujuan peningkatan

manajemen dan dicatat sebagai pelaporan.

Tinjauan Manajemen (Management review) harus dilakukan secara teratur dengan

masukan dari pemeriksaan dan tindakan perbaikan (checking and corrective action),

internal dan eksternal factor yang hasilnya akan digunakan untuk meninjau

kebijakan (policy) seperti gambar 4.1 dibawah, dan untuk Peningkatan Penerapan

SMK3 secara Berkelanjutan (continual improvement), hal ini harus dapat dipastikan

dilakukan dan didokumentasikan serta mudah ditelusur bila diperlukan untuk

kepentingan pengembangan SMK3.

Pemerikasaan dan Tindakan perbaikan (Checking and corrective action)

Kebijakan (Policy)

Gambar 4.1: Bagan Elemen tinjauan manajemen

Pimpinan Puncak manajemen dalam organisasi harus mengevaluasi manajemen

sistim K3 secara periodik sesuai yang telah ditentukan untuk menjamin kecocokan,

kesesuaian dan efektifitasnya.

Dalam proses evaluasi ini harus tersedia informasi yang memadai sehingga

manajemen organisasi bisa melakukan evaluasi dengan tepat. Hasil evaluasi harus

didokumentasikan.



(K3)


Tinjauan manajemen ditujukan untuk memungkinkan dilakukan perubahan policy

tujuan dan sasaran dan hal-hal lain dalam sistim K3 didalam kerangka hasil audit

sistim K3 dan perbaikan berkelanjutan.

4.1.1. Pencatatan dan pelaporan hasil K3

Hasil pelaksanaan K3 Proyek diadministrasikan dengan 2 (dua) kelompok,

yaitu administrasi internal dan administrasi eksternal. Administrasi internal

adalah administrasi yang digunakan oleh organ-organ perusahaan dalam

mengatur interaksi antar organ dalam perusahaan, sedangkan administrasi

eksternal adalah administrasi yang mengatur hubungan perusahaan dengan

pihak luar yang terkait.

Kedua jenis administrasi tersebut merupakan dua hal yang saling terkait

dengan erat.

4.1.1.1. Administrasi internal

Terdapat manfaat utama dari administrasi/dokumentasi sistim

manajemen K3 , antara lain :

a. Komunikasi informasi. Dokumentasi merupakan suatu alat untuk

menyalurkan dan mengkomunikasikan! informasi. Jenis dan

pengembangan dokumentasi akan tergantung pacjajkeadaaruproduk

dan proses perusahaan, derajat formalitas dari sistim komunikasi,

tingkat keterampilan komunikasi dalam perusahaan dari kultur

perusahaan,

b. Bukti dari kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan, bahwa hal-

hal yang direncanakan telah secara aktual dilaksanakan,

c. Surnbangan pengetahuan, agar menyebarluaskan dan memelihara

pengalaman perusahaan. Contoh: spesifikasi teknik dan gambar

teknik yang terdokumentasi dengan baik, akan dapat digunakan

sebagai landasan untuk design dan pengembangan inovasi baru.

Dokumentasi dalam sistim K3, sebaiknya mencakup :

a. Pernyataan kebijakan K3 perusahaan.

b. Manual K3.

c. Prosedur-prosedur K3.

d. Dokumen-dokumen lainnya, misalnya :



(K3)


1. Peta proses, diagram alir proses dan/atau deskripsi proses,

2. Struktur organisasi,

3. 3) Spesifikasi-spesifikasi yang merupakan dokumen yang

menatakan persyaratan-persyaratan,

4. Hasil pengujian,

5. Hasil komunikasi internal,

6. Jadwal produksi,

e. Catatan-catatan, berupa :

1. Hasil peninjauan ulang

2. Hasil pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman,

kompetensi personil,

3. Hasil audit dan tindak lanjutnya, internal maupun eksternal,

4. Hasil-hasil dari tindakan korektif

5. Hasil-hasil dari tindakan pencegahan

6. Risalah rapat dan laporan-laporan

4.1.1.2. Administrasi eksternal

Dalam membangun manajemen K3, suatu perusahaan akan berinteraksi

dengan pihak-pihak luar perusahaan. Untuk mendukung aktifitas ini,

perusahaan diharuskan menggunakan administrasi yang sistimatis,

sehingga kegiatan di lapangan bisa dijalankan dengan lancar dan

mempunyai kemampuan telusur yang memadai.

Pihak-pihak luar yang harus dihubungi oleh suatu perusahaan, bila

perusahaan tersebut mengerjakan pekerjaan konstruksi di suatu tempat

tertentu adalah :

1). Dinas Tenaga Kerja Kantor Wilayah

Keberadaan Kantor Wilayah Dinas Tenaga Kerja ini berada di tingkat

Propinsi, dalam kaitan ini keterkaiatan kerja bipartit antara pusat

perusahaan dan Kantor Wilayah Dinas Tenaga Kerja harus selalu

dijalin pembinaan dan pengawasan berjalannya K3, semua ini

bertujuan untuk membangun manajemen K3 sebagaimana yang

diharapkan oleh undang-undang.

Sebagai tindak lanjut pembinaan agar pelaksanaan K3 berjalan

dengan baik diperlukan pengawasan yang baik dan terpadu.



(K3)


Pada kondisi ini sistim administrasi yang harus selalu dapat dipantau

ke efektifannya, dan dilaporkan secara rutin semua kegiatan

penyelenggaraan kegiatan K3 kepada DINAS TENAGA KERJA

KANTOR WILAYAH oleh pusat perusahaan. Pelaporan yang

dilakasanakan setiap periode tertentu (tiap tiga bulan).

Laporan ini berisi tentang data perusahaan secara umum,

keberadaan dan kegiatan P2K3 di perusahaan. Dengan cara ini,

maka instansi pemerintah terkait mempunyai data tentang K3 yang

ada di wilayah kerjanya, serta dapat memantau semua aktifitas K3.

2). Suku Dinas Tenaga Kerja (Sudinnaker)/setempat

Sebelum melakukan aktifitas pekerjaan di lapangan, pihak proyek

wajib melapor dan mendaftar ke SUKU DINAS TENAGA KERJA

setempat, karena SUKU DINAS TENAGA KERJA adalah instansi

pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab menangani

masalah K3. Sebagai bukti dari kegiatan ini adalah diserahkannya

Surat Pendaftaran proyek ke SUKU DINAS TENAGA KERJA

setempat dan diterimanya surat penerimaan/konfirmasi dari SUKU

DINAS TENAGA KERJA setempat.

3). Astek

Sesuai dengan ketentuan pemerintah, suatu perusahaan atau proyek

yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 10 orang wajib

melindungi tenaga kerjanya melalui suatu program asuransi tenaga

kerja (ASTEK). Sebagai bukti dari peiaksanaannya adalah

diterimanya polis asuransi berikut kuitansi pembayaram preminya.

4). Asuransi Lain

Ada proyek-proyek tertentu, didalam dokumen kontraknya

mewajibkan kontraktor untuk membayar polis asuransi construction

all risk (CAR) atau personal accident (PA). Yang dimaksud dengan

CAR adalah ditu jukan untuk bangunan/fisik proyek dan peralatan

kerjanya, sedangkan PA ditujukan pada petugas/orang yang

melaksanakan pekerjaan.

Kadang-kadang PA juga ditujukan kepada petugas dari manajemen

konstruksi (MK). Sebagai bukti dari peiaksanaannya adalah

diterimanya polis asuransi berikut kuitansi pembayaran preminya.



(K3)


5). Departemen Pekerjaan Umum

Untuk proyek-proyek tertentu, seperti proyek-proyek sipil perlu

mendatangkan alat-alat berat. Apabila kondisi jalan dan keadaan

jembatan yang akan dilalui oleh transportasi alat berat tersebut relatif

kecil, maka diperlukan ijin dari pemerintah setempat, dalam hal ini

instansi yang berwenang adalah DINAS PU setempat. Dinas ini

adalah instansi yang paling mengetahui spesifikasi teknis jalan dan

jembatan yang berada di wilayah kerjanya.

6). Laik Pakai

Hal ini ditujukan terhadap pesawat angkat dan pesawat angkut

meliputi perencanaan, pembuatan, pema sangan, peredaran,

pemakaian, perubahan dan/atau perbaikan teknisnya seperti

pemeliharaan. Keterangan laik pakai untuk pesawat angkat dan

pesawat angkut memerlukan rekomendasi dari DEPNAKER. Sebagai

bukti pelaksanaannya adalah adanya surat keterangan laik pakai dari

instansi berwenang (DEPNAKER);

7). Surat Ijin Operasi (SIO) dan Sertifikat Keterampilan Kerja

Hal ini ditujukan terhadap operator pesawat angkat, pesawat angkut

dan peralatan konstruksi lainnya SIO atau Sertifikat Keterampilan

untuk operator pesawat angkat .pesawat angkut dan peralatan

konstruksi lainnya rnemerlukan pengesahan atas dari DEPNAKER

atau institusi yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SIO atau

Sertifikat Keterampilan tersebut.

8). Pemerintah/Lingkungan setempat

Pemerintah setempat (MUSPIDA) yang dimaksud, terdiri dari unsur

Departemen Dalam Negeri (lurah, camat, bupati, walikota),

Kepolisian (polsek, polwil, polda), dan TNI (babinsa, koramil, kodim).

Ketiga unsur diatas adalah instansi-instansi aparat negara yang

mengendalikan mekanisme pemerintahan dan keamanan/ketertiban

umum.

Pemerintah/lingkungan setempat harus diberi laporan tentang

keberadaan/adanya kegiatan proyek, karena akan menyangkut banyak



(K3)


tenaga kerja yang umumnya para pendatang, banyak nya kendaraan

keluar/masuk membawa material, adanya kegiatan-kegiatan di luar

kegiatan rutin yang terkadang dapat mengganggu

kelancaran/ketenangan kegiatan rutin yang sudah ada.

Sebagai bukti pelaksanaannya adalah adanya surat pemberitahuan

ke pemerintah lingkungan setempat dan sudah ada konfirmasinya.

4.2. HASIL PELAKSANAAN DAN PERBAIKAN /PENYEMPURNAAN K3

Semua hasil pelaksanaan K3 dilakukan beberapa perbaikan terhadap hasil yang

kurang baik seperti yang diuraikan pada Bab III

4.3. PENCATATAN DAN PELAPORAN SELAMA PELAKSANAAN K3

Hasil temuan dan perbaikan selama pelaksanaan K3 dilaporkan kepada yang

terkait dan berwenang seperti ke tingkat SUKU DINAS TENAGA KERJA setempat,

maupun ke DINAS TENAGA KERJA KANTOR WILAYAH dilakukan secara berkala

dan rutin dengan menggunakan sarana formulir yang telah disiapkan, pelaporan

penyelenggaran kegiatan K3 ini harus disahkan oleh pengawas ketenagakerjaan

bidang K3 Konstruksi di SUKU DINAS TENAGA KERJA setempat, atau. ..DINAS

TENAGA KERJA KANTOR WILAYAH.

Khusus bagi daerah - daerah yang tidak memiliki pengawasfdari SUKU DINAS

TENAGA KERJA setempat, atau DINAS TENAGA KERJA KANTOR WILAYAH

maka pengesahan laporan untuk sementara dapat dilakukan oleh Ahli K3 Konstruksi

yang berada di perusahaan dimana kegiatan K3 sedang dilaksanakan.

Untuk perusahaan yang mempunyai proyek - proyek dengan didukung oleh sub

kontraktor kelas menegah/kecil, maka Kegiatan pelaporan ini dapat dilakukan

secara berjenjang melalui subkontraktornya, dan harus mendapat pengesahan Ahli

K3 Konstruksi yang berada dikontraktor induk dimana kegiatan K3 sedang

dijalankan, dengan catatan tanggung jawab kegiatan K3 di tempat berlangsungnya

kegiatan konstruksi secara keseluruhan menjadi tanggung jawab kontraktor

induknya (main contractor), pelaporan diproses sebagai berikut :



(K3)


4.3.1. Masukan untuk pelaporan hasil K3

1. Persyaratan pelaporan resmi

Di beberapa negara, persyaratan pencatatan dan pelaporan seperti

kecelakaan, luka luka, kehilangan jam kerja, dijaga kinerja keselamatan

dan kesehatan kerja pada beberapa kategori tempat kerja oleh instansi

pemerintah.

2. Persyaratan pelaporan asuransi

Penjamin Kontraktor biasanya memerlukan laporan kecelakaan dan luka

luka dimana mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan sesuai

kebijakannya dengan kontraktor.

3. Persyaratan kontrak

Dalam ketentuan kontrak mungkin mensyaratkan bahwa kontraktor harus

memelihara dan melaporkan yang terkait dengan keselamatan dan

kesehatan kerja seperti kecelakaan dan luka luka.

4. Persyaratan rencana keselamatan dan kesehatan kerja

Rencana Keselamatan & Kesehatan Kerja Proyek mungkin memerlukan

tambahan penjagaan catatan dan laporan data umum kesehatan

keryawan, hasil pengujian obat, dan data khusus yang mungkin terkait

dengan kondisi risiko lingkungan.

4.3.2. Cara Dan Teknik Untuk Administrasi & Pelaporan K3

1. Catatan dan laporan inspeksi

Type catatan ini biasanya hasil inspeksi keselamatan dan kesehatan

kerja yang dilakukan oleh Safety Officer dan stafnya dan berisi

penafsiran pada kegiatan pengamatan dan beberapa tindakan

pembetulan yang dibuat.

2. Catatan training dan rapat

Catatan harus dipelihara terkait dengan training apa dan diberikan

kepada siapa, pelaksanaan rapat-rapat keselamatan & kesehatan kerja,

siapa yang hadir dan tanggal berapa diberikan instruksi.

3. Catatan penyakit dan cidera

Catatan harus dipelihara seperti semua cidera yang memerlukan

penyembuhan, meskipun kecil, dan penyakit karyawan yang

menghasilkan ketidak hadir ditempat pekerjaan.



(K3)


4. Investigasi kecelakaan

Semua kecelakaan harus diinvestigasi dan didokumentasikan secara

lengkap seperti penyebab dan hasilnya, kerusakan aset/properti,

kerusakan/kehilangan peralatan dan luka luka.

5. Catatan dokumentasi foto dan video

Bagian yang penting dari dokumentasi adanya kecelakaan dan

pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja adalah dokumentasi foto

dan dokumentasi video. Hal ini dapat digunakan untuk menunjukkan

bukti kepada mereka yang tidak hadir di peristiwa dan siapa yang

memiliki kepentingan langsung seperti penjamin.

Catatan ini sangat berguna bagi kontraktor yang dapat menunjukkan

kronologis kejadian terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja

yang dilakukan di proyek yang di kemungkinan dapat diajukan sebagai

argumentasi dalam penyelesaian pengenaan denda.

4.3.3. Keluaran/output dari Administrasi & Pelaporan Hasil K3.

1. Catatan dan pelaporan untuk pemerintah.

Laporan ini diperlukan oleh instansi pemerintah.

2. Laporan kecelakaan.

Dengan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh ASTEK

(Asuransi Tenaga Kerja) dapat dilihat pada lampiran IV-1

3. Pencapaian tujuan pemberian insentif keselamatan & kesehatan

Catatan hasil verifikasi bahwa personel lapangan telah memenuhi tujuan

keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan terkait dengan

pemberian program insentif.

4. Dokumentasi kinerja keselamatan dan kesehatan.

Catatan untuk menunjukkan kepada manajemen, perusahaan asuransi,

pelanggan yang akan datang bahwa tujuan keselamatan dan kesehatan

kerja telah memenuhi atau melebihi persyaratan.



(K3)


RANGKUMAN

Hasil pelaksanaan K3 dicatat dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan dan

terkait dengan dilengkapi bukti bukti yang dilampirkan pada setiap pelaporan.

Catatan catatan berupa :

1. Hasil peninjauan ulang,

2. Hasil pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman, kompetensi personel,

3. Hasil audit dan tindak lanjutnya, internal maupun eksternal,

4. Hasil dari tindakan korrektif,

5. Hasil dari tindakan pencegahan,

6. Risalah rapat dan laporan-laporan.

Persyaratan masing masing pelaporan biasanya sudah ditetapkan dari masing masing

yang berkepentingan contohnya :

1. Daftar absensi pekerja & hasil pemeriksaan kesehatan secara visual,

2. Informasi bersifat umum (pengumuman),

3. Risalah rapat, cheklist pemeriksaan kesiapan alat,

4. Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan,

5. Checklist pembersihan tempat kerja dan alat kerja dari kotoran,

6. Hasil pemantauan kebersihan,

7. Hasil rapat evaluasi pelaksanaan pekerjaan,

8. Laporan kejadian dan mengapa bisa terjadi,

9. Laporan harian, mingguan, bulanan, laporan khusus,

10. Informasi Lainnya.

Laporan dari catatan ini kemudian didokumentasikan contohnya :

1. Pernyataan kebijakan K3 perusahaan.

2. Manual K3

3. Prosedur prosedur K3

4. Dokumen-dokumen lainnya, misalnya :

- Peta proses, diagram alir dan atau deskripsi proses,

- Struktur organisasi

- Spesifikasi yang merupakan dokumen yang menetapkan persyaratan.

- Hasil pengujian

- Hasil komunikasi internal

- Jadwal produksi.



(K3)


Administrasi Internal dan eksternal dan proses pelaporan menggunakan masukan

persyaratan pelaporan resmi, Persyaratan pelaporan asuransi, Persyaratan konrak,

Persyaratan K3, kemudian diproses dengan teknik dan cara catatan dan laporan

inspeksi, catatan training dan rapat, Catatan penyakit dan cidera, investigasi kecelakaan,

catatan dokumentasi foto dan video yang menghasilkan keluaran/output catatan dan

pelaporan untuk pemerintah, laporan kecelakaan, pencapaian tujuan pemberian insentif

K3, dokumentasi kinerja K3.



(K3)




(K3)


LAMPIRAN 4-1



(K3)




3. Berperan dalam pencapaian hasil

pelaksanaan K-3

1 Pencatatan dan pelaporan hal

hal yang ditemukan selama

pelaksanaa K3 dilakukan

secara terus menerus selama

proyek berlangsung.

1. Apa yang dimaksud administrasi

Internal dan eksternal?

2. Catatan berupa apa?

3. Siapa pihak luar yang harus dihubungi

oleh perusahaan bila mengerjakan

pekerjaan konstruksi?

2 Masalah dan kejadian dalam

pengelolaan K3 dilaporkan ke

otoritas proyek yang lebih

tinggi dan yang

berkepentingan untuk

kepentingan penyelesaian dan

penerapan dalam proyek yang

akan datang.

1. Dalam hal apa laporan resmi

diterbitkan?

2. Apa maksud dilakukannya testing

obat?

3. Kepada siapa laporan diberikan?

4. Apa manfaat dokumentasi dengan

Foto atau Vidio?

5. Apakah ada prosedur pelaporan untuk

kecelakaan?


Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung (Construction Management Of Buildings)

DAFTAR PUSTAKA

1. Permenaker No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistim Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.

2. OHSAS 18001 : 1999, Occupational Health And Safety Assessment Series.

3. ILO, Guideline on Occupational Safety and Health Management System, 2001.

4. COHSMS, Construction Industry Occupational Health and Safety Management

Systems.

5. Guidelines for the Development and Application of Health Safety and Environmental

Management Systems.

6. Pelatihan Sistim Manajemen K3 – PUSBIN KPK – Dep. PU (2004).



Proyek (K3)


KRITERIA UNJUK KERJA (KUK) &

JAWABAN

2. Perencanaan keselamatan (safety plan) disusun sesuai dengan tingkat

kesulitan dan hasil identifikasi terhadap bahaya yang dimungkinkan pada

proyek yang bersangkutan berikut segala antisipasi yang dapat dilakukan

1 1. Identifikasi bahaya (hazard identification), penilaian dan pengendalian.

2. Pemenuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya,

3. Penentuan tujuan dan sasaran,

4. Program kerja secara umum dan program kerja secara khusus.

5. Indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja K3.

2 Seperti contoh pada Lampiran 1 (masing masing menyesuaikan dengan

kondisi proyeknya saat ini.

3 1. Organisasi menetapkan kewenangan dan otoritas personil-personil

yang mengelola kegiatan yang berkaitan dengan risiko K3.

2. Menetapkan dokumentasi dan komunikasi.

3. Mendefinisikan dengan jelas yang dimaksud dengan Top Manajemen

dalam organisasi.

4. Menyediakan sumber daya manusia, spesialis-spesialis, teknologi

maupun keuangan dalam rangka pengeloaan K3.


JAWABAN

1. Kebutuhan informasi yang relevan diidentifikasi dan diberikan kontribusi

dalam pembuatan rencana K-3

1 a. PERMENAKER No.: Per.05/MEN/1996 tentang Sistim Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

b. OHSAS 18001:1999, Occupational Health And Safety Assessment

Series.

2 a. Persyaratan kontrak pekerjaan/proyek.

b. Lokasi pekerjaan/proyek

3 a. Mempertimbangkan Kondisi atau kejadian yang dapat menimbulkan

bahaya.

b. Mempertimbangkan jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang

risiko (risk assessment and risk control) yang dapat diukur, mungkin

dapat terjadi.



Proyek (K3)



JAWABAN

5. Mengembangkan Organisasi K3 yang handal dan berkualitas.

4 1. Menjamin bahwa persyaratan-persyaratan dalam system manajemen

K3 dibangun, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan spesifikasi

dalam OHSAS.

2. enjamin bahwa laporan performance sistim manajemen K3 disampaikan

kepada top management dalam rangka evaluasi dan sebagai dasar

perbaikan sistim manajemen K3.

3. Bertindak sebagai Project Safety Officer.

5 1. Biaya Pendaftaran dan administrasi.

2. Biaya pelatihan.

3. Biaya Promosi.

4. Biaya operasional K3.

5. Biaya pengobatan dan kompensasi yang dicadangkan untuk keperluan

tak terduga.

6. Biaya asuransi jamsostek/astek.



Proyek (K3)







JAWABAN

2. Rapat dan patroli K3 dilaksanakan secara berkala dalam rangka penjaminan

pelaksanaan K3

1 Setiap hari kerja pukul 08.00 – 08.10 disebut safety talk meeting.

2 Setiap kelompok kerja, baik pekerja kontraktor maupun sub kontraktor, dan

dipimpin oleh ketua kelompok.

3 Setiap hari kerja pukul 08.25 – 16.40

4 Safety Supervisor.

5 Setiap hari kerja pukul 16.55 – 17.00 = 15 menit


JAWABAN

1. Atribut/rambu rambu, pemeriksaan pekerjaan, peralatan, dan pembinaan

tenaga kerja dilakukan secara berkala.

1 Ditempat terbuka/dilapangan/ditempat kerja.

2 1. Setiap kelompok kerja, baik pekerja kontraktor maupun sub kontraktor,

2. Dipimpin oleh ketua kelompok.

3 Safety supervisor.

4 1. Setiap kelompok kerja, baik pekerja kontraktor maupun sub kontraktor,

2. Dipimpin oleh ketua kelompok.

5 Setiap hari kerja






JAWABAN

3. Kegiatan perbaikan/ penyempurnaan dilakukan dan dilaksanakan secara terus

menerus selama proyek berlangsung

1 Bersifat perbaikan keadaan dan pencegahan situasi terhadap bahaya yang

akan timbul.

2 Perbaikan atas temuan ketidak sesuaian.

Pelaksanaan yang menyimpang dari ketentuan/standar yan disyaratkan

pada sasaran dan program K3

Rekomendasi hasil inspeksi, pengujian,

3 Memantau dan mengukur kinerja K3.

4 1. Mengetahui kesesuaian dengan SMK3.

2. Mengevaluasi hasil audit sebelumnya.

3. Menyediakan informasi tentang hasil audit kepada manajemen

organisasi.

5 1. Mengurangi cidera

2. Biaya asuransi rendah

3. Meningkatkan reputasi

4. Meningkatkan produktifitas



(K3)



JAWABAN

1. Pencatatan dan pelaporan hal hal yang ditemukan selama pelaksanaa K3

dilakukan secara terus menerus selama proyek berlangsung

1 1. Adm. Internal adalah administrasi yang digunakan oleh organ organ

perusahaan dalam mengatur interaksi antar organ dalam perusahaan.

2. Adm. Eksternal adalah yang mengatur hubungan perusahaan dengan

pihak luar yang terkait.

2 1. Hasil peninjauan ulang,

2. Hasil pendidikan dan pelatihan.

3. Hasil audit.

4. Hasil tindakan koreksi.

5. Hasil tindakan pencegahan.

6. Risalah rapat dan laporan laporan.

3 1. Dinas tenaga kerja setempat.

2. Astek (Asuransi tenaga kerja).

3. Asuransi lain.

4. Dinas pekerjaan umum setempat.

5. Dinas yang mengeluarkan rekomendasi Laik Pakai terhadap pesawat

angkat/angkut.

6. Dinas yang mengijinkan atau memberikan sertifikat ketrampilan.

7. Puskesmas/rumah sakit atau dokter terdekat.



(K3)



JAWABAN

2. Masalah dan kejadian dalam pengelolaan K3 dilaporkan ke otoritas proyek

yang lebih tinggi dan yang berkepentingan untuk kepentingan penyelesaian

dan penerapan dalam proyek yang akan datang.

1 Adanya kecelakaan, luka luka, kehilangan jam kerja dan kinerja K3.

2 Pengujian obat terhadap personel proyek secara khusus.

3 1. (1). Kepada otoritas yang lebih tinggi.

2. (2). Kepada instansi terkait.

4 Sebagai bukti kronologis adanya kecelakaan/kejadian dan pelanggaran K3

untuk mereka yang tidak hadir dalam peristiwa.

5 Ada sesuai formulir yang telah disiapkan oleh ASTEK atau asuransi lain.

Documents

AHLI MANAJEMEN KONSTRUKSI (AHLI MUDA) (CONSTRUCTION