Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintahan Yang Responsif Efesien, Efektif-Sofian Effendi

  • View
    346

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintahan Yang Responsif Efesien, Efektif-Sofian Effendi

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF, EFISIEN, DAN EFEKTIFProf. Dr. Sofian EffendiGuru Besar UGM

Seminar Nasional Reformasi Birokrasi: Agenda Birokrasi: Pembangunan Nasional 2010-2014, diselenggarakan 2010oleh Kedeputian POLHUKAM, BAPPENAS

Jakarta, 2 Juni 2009

TOPIK DISKUSIIsu Pokok Reformasi Birokrasi Strategi Kelembagaan Reformasi Birokrasi III. Agenda Reformasi Pelayanan Publik 2010-2014 2010IV. Agenda Reformasi Aparatur Negara 2010-2014 2010V. Kesimpulan. Kesimpulan.SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014 2

I. II.

PEMBANGUNAN APNEG Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningmeningkatkan profesionalitas aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat mau pun di daerah, baik, daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. lainnya.Sumber: Sumber: UU N0 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 2005-

SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

3

Visi dan Misi 3 Capres3 pasangan Capres/Cawapres dalam Visi dan Capres/ Misi mereka mencantumkan Pembangunan Tata Kepemerintahan Yang Baik dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu Program Utama. Utama. Agenda Reformasi Birokrasi 2010-2014 dirumus2010dirumuskan sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Reformasi Birokrasi 2004-2009 dalam rangka 2004pembangunan Tata Kepemerintahan yang Baik. Baik.

SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

4

Laporan Misi Bank DuniaDuring the ten year of democracy in Indonesia there have been many important, wide ranging and successful governance reforms to strengthen democratic governance and facilitate the transition to market economy. There have also been significant administrative reforms, for example in the fields of antianti-corruption, public expenditure management and revenue administration. However, reform of the Indonesian civil service was never put on the reform agenda Laporan Misi Bank Dunia, 2009. Dunia, 2009.

SEMINAR NASIONAL REFORMASI BAPPENAS, Seminar Kebijakan Nasional Desentralisasi BIROKRASI 2010-2014

55

I. ISU POKOK: KINERJA PEMERINTAH

SEMINAR NASIONAL REFORMASI UNDP Briefing BIROKRASI 2010-2014

6

I. ISU POKOK: EXPERIENCED INTEGRITY

SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

7

I. ISU POKOK: INTEGRITAS UNIT LAYANAN

SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

8

I. ISU POKOK: BIAYA EKSTRA

SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

9

I. ISU POKOK: PEMEKARAN456

440

440

Number of kabupaten/kota376 354 326 303 30 26 26 30 30 341

416

33 32 32

33

Number of provinces

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

10

I. ISU POKOK: PENGGAJIANProliferasi sistem penggajian: penggajian: Perpres 12/2009 Tunjangan kinerja Setneg Perpres 19/2008 Tunjangan Khusus Kinerja Hakim PP 7/1977 Gaji PNS PP 28/2001 Gaji TNI PP 29/2001 Gaji Polri Disparitas gaji dan tunjangan: tunjangan: DPR (Anggota): 8 (Anggota): MA (Hakim Agung): 3 Agung): Komisi Independen: 5 Independen: Pejabat Eksekutif (Es. 1): 1 - 5SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014 11

II. Reformasi BirokrasiUntuk menciptakan Birokrasi yang efisien dan efektif, dan efektif, responsif dalam rangka mendukung tata kepemerintahan demokratis dan ekonomi nasional, Pemerintah seharusnya nasional, menerapkan Strategi Kelembagaan Reformasi Birokrasi dengan tujuan: tujuan: Memantapkan kelembagaan Reformasi Birokrasi. Birokrasi. Meningkatkan Pelayanan Publik (Public Service) dengan menerapkan manajemen berbasis kinerja (performance based management); Membangun Kapasitas Aparatur Negara untuk menciptamenciptakan Organisasi dan SDM Aparatur yang profesional, aprofesional, apolitikal, netral, politikal, netral, transparan dan akuntabel. akuntabel.SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014 12

II. Strategi KelembagaanPemantapan strukturalRevisi UU 43/1999 dan landasan hukum Reformasi 43/ Aparatur Negara Timnas Reformasi Aparatur Negara Komisi Kepegawaian Negara

Kapasitas BirokrasiReformasi Pelayanan Publik Reformasi Kepegawaian

Membangun Trust MasyarakatPemberantasan KKN Tumbuhkan Kepercayaan MasyarakatSeminar Nasional Reformasi Birokrasi Bappenas 2009 13

Diagram 1: Strategi Kelembagaan Reformasi Birokrasi

Anti KKNTata kepemerintahan yang baikPelayanan publik Aparatur Negara

Birokrasi Pemerintahan yang responsif, efisien, dan efektif

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, terdesentralisasi, dan ekonomi pasar sosial

Reformasi kelembagaan

Pembangunan kapasitas

II. PEDOMAN UMUM REFORMASI BIROKRASI Prg-1: Arahan Strategis: Quick wins, penilaian lingkungPrgStrategis: lingkungan dan postur organisasi Prg-2: Manajemen Perubahan PrgPrg-3: Penataan Sistem PrgPrg-4: Penataan Organisasi PrgPrg-5: Penataan Tatalaksana PrgPrg-6: Penataan Sistem Manajemen SDM PrgPrg-7: Penguatan Unit Organisasi PrgPrg-8: Penyusunan peraturan perundangan PrgPrg-9: Pengawasan internal PrgSumber: Sumber: Peraturan Menpan No. 15/2008SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014 15

III. Reformasi Pelayanan Publika. Arah Kebijakan Pelayanan Publik 2010-2014 Performance based management yang ditempuh Pemerintah sejak 1999 dan lebih lanjut dengan PP 3/2007 dan PP 6/2008 harus disinkronisasikan agar tidak menimbulkan kebingungan pada satuan pemerintahan. Indikator SPM harus jelas dan dinilai oleh evaluator independen, dan dimanfaatkan sebagai kriteria keberhasilan dalam LPPD, EPPD dan Lakip untuk menilai kinerja pemerintah daerah; Dalam Bab Reformasi Birokrasi RPJM 2010-2014 diadakan Bagian ttg Agenda Peningkatan 2010-2014 yg antara lain mengagendakan penyusunan Rencana Pelayanan Publik Nasional (RSPPN) 2010-2014;SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014 16

III. Reformasi Pelayanan Publikb. Agenda Reformasi Pelayanan Publik 20102014: Penyusunan Rencana Strategis Pelayanan Publik Nasional (RSPPN) 2009-2014 yang bertujuan: (1) mengembangkan mutu layanan dan proses bisnis yang paling sesuai dengan kebutuhan publik; (2) mendorong cara kerja partisipatif; (3) meningkatkan kompetensi dan produktivitas sektor publik agar setara dengan standar internasional; dan (4) menjadikan etika jabatan publik sebagai unsur pokok tata kepemerintahan yang baik.

SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

17

III. Agenda Reformasi Pelayanan Publik c. Agenda Reformasi Pelayanan Publik 20102014:Untuk meningkatkan pelayanan publik pada sisi supply dan demand, arah kebijakan Pembangunan Pelayanan Publik pada 2004-2009 perlu dipusatkan pada: Pada sisi supply, indikator SPM harus digunakan sebagai kriteria alokasi anggaran. Instansi yang mencapai kinerja tinggi perlu diberi pengakuan baik dalam bentuk penghargaan (spt Hammer Award yg diberikan oleh Wapres Gore) atau kenaikan anggaran untuk Instansi: Perlu kerjasama yang lebih baik antar instansi pemerintah; Dilakukan evaluasi terhadap pelayanan publik oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; Pada sisi demand, perlu dikembangkan mekanisme pengaduan atas ketidak puasan publik terhadap layanan instansi pemerintah.

SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

18

IV. Reformasi Aparatur Negaraa. Arah Kebijakan Reformasi Apneg 2010-2014 Bangun Aparatur Negara yang profesional, netral, aprofesional, netral, apolitis, politis, serta yang melaksanakan nilai-nilai dasar dan kode nilaietik yang menciptakan trust (kepercayaan) rakyat serta kepercayaan) memiliki akuntabilitas yang jelas dengan menerapkan position based system; system; Terapkan prinsip merit, atas dasar perbandingan antara kompetensi yang dimiliki calon dan kompetensi yang diperlukan oleh jabatan, pada jabatan, penerimaan, penempatan, penerimaan, penempatan, pengangkatan dan promosi PD; Adakan kategori baru PN: PNS, Jabatan Eksekutif Senior (JES), Pegawai Negeri Tidak Tetap (PNTT); Bentuk Komisi Kepegawaian Negara sesuai amanat UU No. 43/1999 sebagai otoritas regulasi kepegawaian; kepegawaian;

SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

19

IV. Reformasi Aparatur Negaraa. Agenda Reformasi Apneg 2009-2014 Terapkan sistem penilaian kinerja Aparatur Negara yang obyektif; Terapkan Skala Kompensasi Aparatur Negara yang berdasarkan beban tanggung-jawab dan kinerja tanggungApneg; Apneg; Terapkan sistem pensiun ganda (pay-as-you-go dan self-paying) untuk PNS dan JES, dan sistem pensiun self-paying bagi PNTT; Tingkatkan mobilitas PNS untuk mengatasi silomentality atau mentalitas katak-di-bawahkatak-di-bawahtempurung tempurung melalui penempatan JES diseluruh wilayah Indonesia.

SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014

20

V. KESIMPULANDalam presentasi ini saya mengajukan usulan Agenda Reformasi Birokrasi 2010-2014. Agenda 5 tahun ke 2010depan harus merupakan kelanjutan dari Agenda 200420042009. Untuk merespons secara tepat isu-isu pokok tata isukepemerintahan yang baik dan meningkatkan kapasitas birokrasi publik agar dapat merespons berbagai isu pokok yang akan berkembang pada kurun waktu 200920092014, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi saya mengusulkan penerapan Strategi Kelembagaan yang terdiri atas: Reformasi Struktural, Reformasi Pelayanan atas: Struktural, Publik, Publik, dan Reformasi Aparatur Negara;SEMINAR NASIONAL REFORMASI BIROKRASI 2010-2014 21

V. KESIMPULANReformasi Struktural adalah untuk menyediakan struktur kelembagaan yang diperlukan untuk memantapkan Sistem Presidensiil, desentraPresidensiil, desentralisasi pemerintahan, dan sistem perekonomian pemerintahan, yang mampu menghadapi efek globalisasi. globalisasi. Reformasi Pelayanan Publik diarahkan pada peningkatan cakup