Embed Size (px)
Citation preview
ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH
JAKARTA
SEPTEMBER 2017
Dit.EAS
EAS
DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
1
POSTUR APBN 2017
PROFIL HIBAH 2011-2016
Rekomendasi
1. Mengkaji dan menyempurnakan pengaturan mengenai pengelolaanhibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibahlangsung pada K/L;
2. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan peranAPIP dalam pengelolaan hibah langsung pada masing-masing K/L.
4
Rekomendasi BPK RI Atas LKPP 2016
Tindak Lanjut
1. Melakukan percepatan penyelesaian penerbitan PMK mengenaiadministrasi pengelolaan hibah;
2. Berkoordinasi dengan APIP K/L untuk meminta APIP K/L melakukanpemantauan dan pengawasan atas setiap penerimaan danpelaksanaan hibah K/L yang hasilnya disampaikan ke Dit.EAS-DJPPR.
Peraturan Terkait Pengelolaan Hibah
UU No.1/ 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
PMK No. 271/2014 Tentang Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Hibah
UU No.17/2003tentang Keuangan Negara
PP 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri&Penerimaan Hibah
PMK No. 180/2012 Tentang Perubahan Atas PMK
224/2011 Tata Cara Pemantauan& Evaluasi atas PH Kepada
Pemerintah
UU No.33 /2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah
PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah
PP 27 Tahun 2014Tentang PengelolaanBarang Milik Negara/
Daerah
PMK No. 84/2015 Tentang Tata Cara
Penarikan PinjamanDan/ Atau Hibah Luar
Negeri
PMK No. 188/2012 Tentang Hibah dariPemerintah Pusat
Kepada PemerintahDaerah
PP 2 Tahun 2012 Tentang
Hibah Daerah
PMK No. 213/2013 Tentang Sistem Akuntansidan Pelaporan Keuangan
Pemerintah PusatPMK No. 246/2014
Tentang Tata Cara PelaksanaanPenggunaan BMN &
PMK 87 Tahun 2016 TentangPerubahan PMK No.246/2014
PMK No. 83/2016 Tentang Tata Cara PelaksanaanPemusnahan dan Penghapusan
BMN
PMK No. 111/2016Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN
PMK No. 123/2013 Tentang Pengelolaan BMN
Yang Berasal dari Aset Lainnya
5
PMK No. 99/2017 Tentang
AdministrasiPengelolaan Hibah
BARU
DASAR HUKUM (2)
Pemerintah Pusat dapatmemberikan/menerima hibah kepadaLembaga Asing/Pemda.
Menunjuk DJPU sebagaiPejabat Yang Diberi KuasaPMK. 100/PMK.01/2008
Memberikan PHLN KepadaPemda./BUMN/BUMD/ Lembaga
Asing
UU No.33/2004 Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah
Hibah kepada Daerah yang bersumberdari
luar negeri dilakukan melaluiPemerintah
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
Psl 22, 23, dan 24
Menteri Keuangan
sebagai Bendahara
Umum Negara
UU No.1/2004 Perbendaharaan
Negara
Persetujuan DPR pada APBN
Persetujuan hibahlangsung ditetapkan dalam UU
Pertanggungjawaban APBN
Pasal 5 dan 9
Belanja
Pasal 38 Pasal 33
Pendapatan
LARANGAN HIBAH LANGSUNG KEPADA SKPD
UU No.33 Tahun 2004 PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
Pasal 5 : Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan
melalui Pemerintah.
Pasal 9 : Hibah dari Pemerintah kepadaPemerintah Daerah dan sebaliknya
dilakukan melalui mekanisme APBN dan APBD.
PP No.57 tahun 2005 jo PP 2/2012Tentang Hibah Daerah.
• Donor menyalurkan hibah langsung kepada SKPD tanpa melalui mekanisme on granting atau NaskahPerjanjian Hibah;
• Donor tidak menyampaikan data pencairan sebagaidokumen akuntansi untuk dicatat dalam APBN/APBD;
• Alternatif pertanggungjawabannya :
Menetapkan K/L untuk menandatangani BAST dengan Donor;
Mengesahkan kepada DJPPR dan KPPN sebagaidasar pencatatan dalam LKPP;
Menetapkan BAST antara KL dengan SKPD sebagaidasar pencatatan dalam LKPD;
7
POIN PENTING PERUBAHANPMK 191/PMK.05/2011 MENJADI PMK 99/PMK.05/2017
Dit.EAS
EAS
DITJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
8
9
PERBANDINGAN POSTURBAB PMK 191/PMK.05/2011 BAB PMK 99/PMK.05/2017
I Ketentuan Umum I Ketentuan Umum
II Ruang Lingkup II Ruang Lingkup
III Klasifikasi dan Mekanisme III Kriteria Klasifikasi dan Penarikan Hibah
IV Konsultasi Rencana Penerimaan Hibah
V Perjanjian Hibah
IV Tata Cara Pengesahan Hibah LangsungDalam Bentuk Uang
VI Tata Cara Pengesahan Hibah
V Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
VI Sanksi VII Sanksi
VII Pendapatan Hibah yang Ineligible VIII Pendapatan Hibah yang DigunakanTidak Sesuai Perjanjian Hibah
IX Ketentuan Peralihan IX Ketentuan Peralihan
X Ketentuan Penutup X Ketentuan Penutup
No Uraian PMK 191/PMK.05/2011 PMK 99/PMK.05/2017
1. KonsultasiHibah
Belum diatur Dalam revisi PMK akan diatur:1. Hal-hal yang perlu dikonsultasikan;2. Cakupan konsultasi3. Cara konsultasi. (Pasal 11 - 12)
2. Registrasihibah
Registrasi hibah yang direncanakandan hibah langsung oleh DJPU cq. DitEAS. (Pasal 7)
Registrasi hibah langsung DN ke Kanwil DJPB.Registrasi hibah LN ke DJPPR. (Pasal 17 dan 34)
3. PengesahanHibah BJS
Pengesahan pendapatan hibahbarang/jasa oleh DJPU kemudianditeruskan ke KPPN untuk disahkanpendapatan dan Belanja. (Pasal 20 & 21)
Pengesahan pendapatan hibah barang/jasa olehKPPN kemudian diteruskan ke DJPPR untuk dicatat(satu pintu), seperti halnya pengesahan hibah uangdi KPPN (Pasal 40)
4. PembagianHibahmenurutmekanismepencairannya
Hibah menurut mekanismepencairannya :1.Hibah terencana;2.Hibah Langsung.(Pasal 3)
Penarikan Hibah dilakukan:a. melalui Kuasa BUN; ataub. tidak melalui Kuasa BUN. (Pasal 9)
5. Sanksi Sanksi administrasi.(Pasal 23)
Bila K/L tidak melaporkan Hibahnya kepada Menkeu(temuan di LHP selama 2 tahun berturut-turut, K/Ldikenakan sanksi berupa tidak boleh menerimaHibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUNpada tahun-tahun berikutnya.Sanksi dicabut bila K/L melakukan perbaikan yangdibuktikan dengan selesainya rekomendasi BPK(tertuang dalam laporan pemantauan tindak lanjuthasil pemeriksaan BPK). (Pasal 43)
11
a. kriteria, klasifikasi, penggunaan, dan penarikan Hibah
c. perjanjian Hibah
b. konsultasi rencana penerimaan Hibah
d. Mekanisme pengesahan Hibah
RUANG LINGKUP (PMK 99 Tahun 2017)
KRITERIA
a. Tidak perlu dibayar kembali (cuma-cuma);b. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu
stabilitas keamanan negara; danc. Hibah yang diterima digunakan untuk Untuk mendukung tugas dan fungsi
kementerian/lembaga penerima hibah atau digunakan untuk mendukungpenanggulangan keadaan darurat.
PENGGUNAAN
a. Mendukung program pembangunan nasional ;b. Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
12
KLASIFIKASIa. Menurut Bentuk : Uang, Barang/Jasa dan Surat Berhargab. Menurut Jenis : Hibah yang direncanakan dan Hibah Langsungc. Menurut Sumber : Dalam Negeri dan Luar Negeri
PENARIKAN
a. Melalui Kuasa BUN (KPPN/ Dit.PKN)b. Tidak Melalui Kuasa BUN (KPPN/ Dit.PKN)
Kriteria, Klasifikasi, Penggunaan, dan Penarikan Hibah
KLASIFIKASI HIBAH
SP2HL/SPHL, SP4HL/SP3HL, SPTMHL,SPTJM
REKENING KORAN
•BAST, SP3HLBJS, SPTMHL•SPTJM, MPHLBJS/
Persetujuan MPHLBJS
DokumenPertanggung-jawaban
LANGSUNG KL
HIBAH
TERENCANA/DRKH
MENTERI KEUANGAN
LANGSUNG/NON DRKH
Menteri/Pimpinan Lembaga
NON KPPN/BUN
UANG BARANG/ JASA
Jenis Hibah
PenandatanganHibah
Mekanisme Pencairan
Bentuk Hibah UANG
KPPN/BUN
NPH,WA,NOD
LC, DP, REKSUS, RKUNREIMBURSEMENT
14
KONSULTASI RENCANA PENERIMAAN HIBAH
Setiap Hibahlangsung yang akan
diterima oleh K/L dikonsultasikan dulu
kepada MenteriKeuangan c.q.
DJPPR atau KanwilDJPB
Konsultasidilaksanakan dalam
hal:
a. penerimaan Hibah untuk
pertama kalinya dan/atau tidakberulang; dan
b. tidak samadengan penerimaanHibah sebelumnya.
Konsultasi paling sedikit mencakup:
a. penentuan jenisHibah;
b. bentuk Hibah; dan
c. penarikan Hibah.
Konsultasi dilakukanmelalui:
a. tatap muka;
b. surat menyurat;
c. rapat; dan/atau
d. komunikasimelalui sarana
elektronik.
PMK 99 TAHUN 2017
1. Hibah harus dituangkan dalam perjanjian Hibah.2. Perjanjian Hibah sebagaimana paling sedikit
memuat:a. identitas Pemberi Hibah dan penerima Hibah;b. tanggal perjanjian Hibah/penandatanganan
perjanjian Hibah;c. jumlah Hibah;d. peruntukan Hibah; dane. ketentuan dan persyaratan.
16
Perjanjian Hibah
PP 10 Tahun 2011 Pasal 17. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara
Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumenperjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan
REGISTRASI HIBAH
PMK 191/PMK.05/2011 PMK 99/PMK.05/2017
KL
DJPPR
Pengajuan permohonan nomor Register, dilampiri:• Naskah
Perjanjian Hibah• Grant Summary/
Ringkasan Hibah
KL
DJPPR KANWIL DJPB
Pengajuan permohonan nomor Register, dilampiri:• perjanjian Hibah;• ringkasan Hibah; dan
• surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
UNTUK HIBAH LN UNTUK HIBAH DN
Paragraf 2Hibah Langsung
Pasal 631. Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan
penandatanganan Perjanjian Hibah.2. Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. jumlah; b. peruntukan; danc. ketentuan dan persyaratan.
Pasal 15
19
REGISTRASI HIBAH (2)
Penjelasan terkait surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah :
20
CO
NTO
H S
UR
AT K
UA
SA/
PEN
DEL
EGA
SIA
N
KEW
ENA
NG
AN
UN
TUK
MEN
AN
DAT
AN
GA
NI
PER
JAN
JIA
N H
IBA
H
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/Permentan/OT.140/2/2012
TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB V PENGELOLAAN PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 16
(1) UK/UPT yang akan melakukan kerjasama terlebih dahulu membahasrencana kerjasama dengan Mitra Kerjasama, selanjutnya rencanakerja dituangkan dalam Kerangka Acuan dan Naskah PerjanjianKerjasama.
(2) Naskah Perjanjian Kerjasama di tingkat Badan Penelitian danPengembangan Pertanian ditandatangani oleh Kepala BadanPenelitian dan Pengembangan Pertanian untuk di tingkat UK/UPTditandatangani oleh Kepala UK atau Kepala UPT dengandiketahui/disahkan oleh pejabat setingkat di atasnya dan/atauKepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sertapimpinan Mitra Kerjasama sesuai dengan sifat dan lingkupkerjasamanya.
21
CO
NTO
H S
UR
AT K
UA
SA/
PEN
DEL
EGA
SIA
N
KEW
ENA
NG
AN
UN
TUK
MEN
AN
DAT
AN
GA
NI
PER
JAN
JIA
N H
IBA
H
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMREPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMNOMOR : 0171/K.Bawaslu/OT.03/VII/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/bUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA
BAB I
PENDAHULUAN
E. Penanggung jawab dan Pelaksana
……………………………………………………..
3. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi ………………….
a. Menandatangani NPHD dengan Pemerintah Provinsi
5. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota ……………….
a. Menandatangani NPHD dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
23
PENGESAHAN HIBAH BARANG/JASA
KL
DIT. EAS,
DJPPRKPPN
BASTSP3HLBJSSPTMHL
SP3HLBJSSPTMHLSPTJMMPHLBJS
PersetujuanMPHLBJS
PMK 191/PMK.05/2011
KL KPPN
SP3HLBJSMPHLBJS
BASTSPTMHL
Surat penetapan nomor register Hibah
PersetujuanMPHLBJS
PMK 99/PMK.05/2017
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BARANG & JASA
Pengajuan permohonan nomor REGISTER ke DJPPR /
KANWIL DJPB
• Perjanjian Hibah
• Ringkasan Hibah
• surat kuasa pendelegasiankewenangan untukmenandatangani perjanjianHibah
Ke DJPPR untukHibah LN
Ke Kanwil DJPB untuk Hibah DN
Penandatangan BAST (antara Pemberi dan
Penerima)
PENGESAHAN DAN PENCATATAN
PENDAPATAN, BEBAN/ASET ke KPPN
• SP3HLBJS
• MPHLBJS
• BAST
• SPTMHL
• Surat penetapan nomor register Hibah
KOMPONEN UTAMA BAST
BASTPihak
Pemberi danPenerima (1)
Nilai nominal (valas dan
IDR) (2)
Tanggalserah terima
(3)
Rincianharga per barang (4)
TujuanPenyerahanBarang (5)
Bentuk hibah (6)
25
Nilai BAST Nilai historis
PENGATURAN PENYUSUNAN BAST
Periode penyusunan
BAST
Periode waktu tertentu misal satu tahun atau setiap
tahap penyelesaian
pekerjaan
Konversi nilai mata uang
asing dalam BAST
dikonversi ke matauang rupiah
berdasarkan kurstengah BI padatanggal BAST
BAST tidakmencantum-
kan nilai
PA/KPA menilaimenurut harga
pasar atau perkiraan harga
wajar
BAST Barang dan BAST Jasa
Disusun terpisah
Nilai BAST Jasa
Tidak termasuk porsi nilai yang
digunakansendiri oleh
Konsultan Donor
BAST barang
Dirinci antaraAset
Begerak/TidakBergerak dengan
Persediaan
Hibah barangdan jasa yang
diterima tahun sebelumnya
namun belumdicatat
dituangkandalam BAST
tahun berjalan
26
MEKANISME PETANGGUNGJAWABAN HIBAH UANG
Pengajuan permohonan nomor REGISTER ke DJPPR /
KANWIL DJPB
• Perjanjian Hibah
• Ringkasan Hibah
• surat kuasapendelegasiankewenangan untukmenandatanganiperjanjian Hibah
Ke DJPPR untukHibah LN
Ke Kanwil DJPB untuk Hibah DN
Pengajuan persetujuan pembukaan REKENING
HIBAH Ke KPPN
• Pernyataan Penggunaan Rekening
• Surat Kuasa
• Surat Ket. sumber dana, mekanisme penyaluran
• Kesanggupan mencantumkan dana hibah dalam DIPA
• Nomor Register
Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA
(REVISI DIPA) ke DJA/ Kanwil DJPBN
• Izin Pembukaan Rekening
• Nomor Register
PengajuanPENGESAHAN ke KPPN
• SP2HL
• Copy Rekening Hibah
• SPTMHL
• salinan surat penetapannomor register Hibahuntuk pengajuan SP2HL pertama kali
• salinan surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
CONTOH KASUS HIBAH UANG
1. NILAI GRANT AGREEMENT (COMMITMENT) IDR 1.000.000
2. NILAI HIBAH YANG HARUS DI REGISTRASI ?
3. DANA DITERIMA DI REKENING (PENDAPATAN)REALISASI PENGELUARAN (BELANJA)
IDR 900.000IDR 700.000
4. NILAI REVISI DIPA ?
5. NILAI PENGESAHAN HIBAH : PENGESAHAN PENDAPATAN PENGESAHAN BELANJA
SALDO (SISA DANA)
???
Perlakuan atasSISA DANA HIBAH
1. Dikembalikan kepada pihak donor; atau2. Di setor ke kas negara(Disesuaikan dengan pengaturan Naskah Perjanjian Hibah)
Perlakuan atasJASA GIRO
1. Sebagai Penambah Nilai hibah; atau2. Disetorkan ke Kas Negara(Disesuaikan dengan pengaturan Naskah Perjanjian Hibah)
IDR 1.000.000
IDR 700.000
IDR 900.000IDR 700.000
IDR 200.000
PERLAKUAN SISA DANA HIBAH DAN JASA GIRO
29
SANKSI
Apabila K/L tidak melaporkan Hibahyang diterimanya kepada Menkeusesuai dengan LHP BPK selama 2 tahun berturut- turut, K/L tersebut
dikenakan sanksi tidak diperkenankanmenerima Hibah yang penarikannyatidak melalui Kuasa BUN pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.
Sanksi dapat dicabut apabila K/L telahmelakukan perbaikan pengelolaan
Hibah yang dibuktikan dengan telahdiselesaikannya rekomendasi BPK
sebagaimana tertuang dalam laporanpemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK
CATATAN PENTING UNTUK SETJEN DAN APIP KL
APIP KL
Memantau dan mengawasiagar pengelolaan hibahlangsung telahdilaksanakan sesuaiperaturan
SETJEN KL
Memastikan seluruh hibahlangsung yang diterimatelah tersaji dengan wajarpada LK
GOALS
Pengelolaan HibahLangsung sesuaiperaturan
Hibah Langsung dalamLK KL disajikan denganwajar
Tidak terdapat temuanterkait hibah langsungpada LK KL
KL terhindar dariSANKSI tidakdiperkenankanmenerima Hibah yang penarikannya tidakmelalui Kuasa BUN
INGAT!!!SATU SATKER mendapat temuan hibah 2 tahunberturut-turut, yang mendapat SANKSI adalah
SELURUH SATKER PADA KL TERSEBUT
Terima Kasih
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan SetelmenDirektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan RisikoGedung Frans Seda Lt. 7, Jalan Wahidin Raya No.1Jakarta
021-3864778 021-3843712
Email: [email protected]
LAMPIRAN
DASAR HUKUM
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR
PenganggaranNegosiasi/Penadatanganan PelaksanaanPerencanaan
K/L melaksanakanPENGADAAN danmembuat kontrak
Kemenkeu melakukannegosiasi danpenandatangananGRANT AGREEMENT (Pasal 59&61 PP 10/2011)
K/L mengajukanpencantuman danadalam dokumenanggaran (RKA-KL) keKemenkeu.
DPR menyetujuiAPBN
K/L dan Kemenkeumenyusun DIPA
K/L melaksanakanPENCAIRAN DANA Hibah
K/L MenyiapkanUSULAN KEGIATAN yang akan dibiayaidengan hibah keBappenas (Pasal 54 PP 10/2011)
Bappenas melakukanpenilaian usulankegiatan ygberpedoman padaRPJM dan menyusunDaftar RencaanaKegiatan Hibah (DRKH) (Pasal 54 ayat 2&3 PP 10/2011)
Kemenkeumenyampaikan RUU APBN dan nota keuangan ke DPR
A. PROSES HIBAH YANG DIRENCANAKAN
K/L menyusunpertanggungjawaban / LAPORAN
34
PenganggaranNegosiasi/Penadatanganan PelaksanaanPerencanaan
K/L melaksanakanPENGADAAN danmembuat kontrak
K/L melakukan negosiasidan penandatangananGRANT AGREEMENT (Pasal 60&63 PP10/2011)
K/L mengajukan
pencantuman dana dalamdokumen anggaran/ REVISIDIPA ke Kemenkeu (DJA)untuk hibah dalam bentukuang (pasal 44 PP10/2011).
K/L menerimahibah barang/ jasadari donor
K/L MENGKAJI maksud & tujuan pemberian hibahsesuai prinsip prinsippenerimaan hibah. Dan menyiapkan kegiatan yang akan dibiayai dengan hibah(Pasal 56 ayat 1&2 PP10/2011)
K/L melakukanKONSULTASI kepadaKemenkeu, Bappenasdan Kementerianterkait lainnya (Pasal56 ayat 3 PP 10/2011)
Untuk hibah dalambentuk Barang/Jasadicatat dalam LKPPdan tidak perludituangkan dalamDIPA (Pasal 45 PP10/2011)
B. PROSES HIBAH LANGSUNG
K/L menyusunpertanggungjawaban / LAPORAN
K/L menerimaTRANSFER DANA HIBAH dari donor
Serah terimadituangkan dalamdokumen BAST danditandatangani K/L danDonor
Pasal 631. Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi
kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.2. Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:a. jumlah; b. peruntukan; danc. ketentuan dan persyaratan.
35
PRINSIP PENERIMAAN HIBAH
Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, menetapkan prinsip pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah yaitu :
Transparansi, yaitu proses penerimaan hibah dilakukan secara terbuka kepada pihakyang berkepentingan;
Akuntabilitas, yaitu penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan;
Efisien dan efektif, yaitu penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan tujuannya danbiaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin;
Kehati-hatian, yaitu proses pengambilan keputusan dilakukan denganmengutamakan kehati-hatian, dengan menghindari keputusan yang bersifatspekulatif ;
Tidak disertai ikatan politik, yaitu Penerimaan hibah tidak mempengaruhi kebijakanpolitik Negara;
Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.
REGISTRASI HIBAH, REKENING, REVISI DIPA
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR
PMK 99/PMK.05/2017
KL
DJPPR KANWIL DJPB
Pengajuan permohonan nomor Register, dilampiri:• perjanjian Hibah;• ringkasan Hibah; dan
• surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
UNTUK HIBAH LN UNTUK HIBAH DN
REGISTRASI
REGISTRASI
Pengajuan Permohonan Registrasi HibahLangsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dilampiri dengan
Naskah Perjanjian Hibah (NPH)Asli/copy legalisir
Ringkasan Hibah
Surat kuasa pendelegasiankewenangan untukmenandatangani perjanjian Hibah
Dalam hal penggunaan Hibah langsunguntuk mendukung menanggulanganbencana alam dan bantuankemanusiaan tidak terdapat dokumenperjanjian hibah, permohonan nomorregister untuk Hibah langsung dalambentuk barang/jasa/ surat berharga, dilampiri dengan SPTMHL
39
NPH SEBAGAI LAMPIRAN REGISTRASI
DONOR UMBRELLA AGREEMENT
IMPLEMENTATIONAGREEMENT
KETERANGAN
USAID ASSISTANCE AGREEMENT
IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
PROSES REGISTRASI MENGGUNAKAN DOKUMENIMPLEMENTATION ARRANGEMENT
DFAT SUBSIDIARYARRANGEMENT
DIRECT FUNDING AGREEMENT
PROSES REGISTRASI MENGGUNAKAN DOKUMENDIRECT FUNDING AGREEMENT
GIZ TECHNICAL COOPERATION
IMPLEMENTATION AGREEMENT
PROSES REGISTRASI MENGGUNAKAN DOKUMENIMPLEMENTATION AGREEMENT
UNFPA CPAP PRODOC PROSES REGISTRASI MENGGUNAKAN DOKUMENPRODOC
UNICEF CPAP PRODOC PROSES REGISTRASI MENGGUNAKAN DOKUMENPRODOC
JEPANG EXCHANGE OF NOTE GRANT AGREEMENTMoM, RoD
PROSES REGISTRASI MENGGUNAKAN DOKUMENPROJECT GRAN T AID
40
CO
NTO
H S
UR
AT
PER
MO
HO
NA
N N
OM
OR
REG
ISTE
R
41
CO
NTO
H N
ASK
AH
PER
JAN
JIA
N H
IBA
H
42
CO
NTO
H G
RA
NT
SUM
MA
RY
43
CO
NTO
H S
UR
AT
PEN
ERB
ITA
N N
OM
OR
REG
ISTE
R
44
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING HIBAH (1)
• Surat Ijin Pembukaan Rekening
• Pernyataan Penggunaan Rekening
• Surat Kuasa
• Surat Ket. sumber dana, mekanismepenyaluran
• Kesanggupanmencantumkandana hibahdalam DIPA
• Surat register hibah
KL menyampai-
kan Izin Pembukaan
Rekening (PMK
252/PMK.05/ 2014 tentang
Rekening milik KL/Satker) dilampiri
paling sedikit:
KPPN - DJPB memberikan Persetujuan
Pembukaan Rekening
KL menyampaikan Izin Pembukaan
Rekening
45
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING HIBAH (2)
1 NPH 1 Nomor Register 1 Nomor Rekening
Pengelolaan rekening hibahdilakukan Bendahara
Pengeluaran Satker, dapatdibantu Bendahara
Pengeluaran Pembantu
PMK 162/PMK.05/2013 tentangKedudukan & tanggungjawab Bendahara
pada Satker pengelola APBN
K/L dapat langsung menggunakan uang yang
berasal dari hibah langsungtanpa menunggu revisi DIPA
Rekening hibah yang sudah tidak digunakan
harus ditutup dan saldonya disetor ke rekening KUN (SSBP) kecuali ditentukan
lain dalam perjanjian hibah (dikembalikanke donor)
Jasa giro/bunga yang diperolehdari rekening hibah
disetor ke kas negara sebagai PNBP kecualiditentukan lain dalam perjanjian hibah
46
PENGAJUAN PERMOHONANREVISI DIPA BELANJA
• PMK 10/PMK.02/2017 tentang Tata cara revisi anggaran TA 2017
• PMK 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017
Dasar Hukum
• Yang di Revisi adalah Pagu Belanja di K/L
• Revisi tersebut bersifat on-top
• Menggunakan kode Fungsi, Sub Fungsi, Kegiatan & Output yang sesuai
• Menggunakan akun belanja dalam 6 digit (52xxxx, 53xxxx & 57xxxx)
• Berpotensi menambah honorarium penanggungjawab pengelola kegiatan Satker
• Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan akan dilaksanakan/ dibelanjakan dalam 1 (satu) tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah
• Dalam hal terdapat sisa pagu TA berjalan yang akan digunakan pada TA berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya (setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan)
• Batas Waktu Revisi DIPA 2016 adalah tanggal 30 Desember 2017
Tentang Revisi DIPA
• Ringkasan naskah perjanjian
• Nomor Register dari DJPPR
• Persetujuan pembukaan rekening hibah dari Dit. PKN/KPPN
• Surat pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana sesuai standar biaya dan peruntukan
SyaratRevisiDIPA
Revisi DIPA diajukan ke DJA/Kanwil DJPBN
47
PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI HIBAH UANG
KL menyampaikan SP2HL / SP4HL
KPPN – DJPB menerbitkan SPHL / SP3HL
Sistem Aplikasi Satker (SAS)
Lampiran SP2HL
SPTMHL
-Register
-Izin Rek
RekKoran
ADK
Lampiran SP4HL
RekKoran
Buktitransfer
ADK
3 Rangkap SPHL / SP3HL
1 untuk K/L sebagaidokumen realisasi
belanja
1 untuk DJPPR sebagaidokumen pencatatan
pendapatan hibah
1 untuk pertinggal KPPN
Pen
gesa
han
Uan
g •Agar diperhatikan ketikapengisian kolom saldo, pendapatan, dan belanja
•Uang yang diterima dalambentuk valas agar langsungdikonversikan ke dalam matauang rupiah untukmenghindari selisih kurs ketikapertanggungjawaban hibah
48
Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung Uang KasYang Pelaksanaan Kegiatannya di Daerah
BAST
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
DASARHUKUM
PMK 271/PMK.05/2014 : “Aset tetap, aset lainnyadan/atau persediaan dari hibah bentuk barangdicatat pada saat aset tetap, aset lainnya dan/ataupersediaan diterima oleh satuan kerja sebesar nilaiaset tetap, aset lainnya dan/atau persediaan yangditerima oleh satuan kerja berdasarkan BAST”
DEFINISI
Dokumen serah terima barang/jasa sebagai buktipenyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atasbarang/jasa/surat berharga dari pemberi kepadapenerima hibah
At one point in time
SA/DA Signing of $.1000
Project/Activity Implementation
Project/Activity Completion of $1.000
Project/Activity Implementation
SA/DA Signing of $.1000
Delivery of 1’st package of $400
Delivery of 2nd package of $ 300
2017
Delivery of 3rd package of 300
2017 2018
Over Period of Time
PERIODISASI BAST
CONTOH PERIODISASI BAST
2017 2018
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR
Aktivitas Jan-Sep BAST
Aktivitas Okt-Des BAST
Contoh draft BAST JASA
55
SKPD
PIHAK PEMBERI & PENERIMA DALAM BAST (4)
Para Pihak terdiri dari Donor sebagai Pemberi dan KL sebagai Penerima;
Penerima dapat terdiri dari KL dan atau SKPD.
Donor KLGA
BAST (BARANG)
BAST(BARANG)
Pemindahtangan BMN
56
DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH UANG
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR
DOKUMEN PENGESAHAN HIBAH BARANG/JASA
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR
62
Donor LN APBN
RegisterGrant
AgreementSP3HL
BJS
KPPN
MPHLBJS
PersetujuanMPHL BJS
LaporanKeuangan
LKPP
Executing Agency
BAST
Donor DN Pendapatan Hibah
Pengesahan Hibah Barang dan Jasa(Sesuai PMK 99/PMK.05/2017)
CO
NTO
H P
ERM
OH
ON
AN
PEN
GES
AH
AN
KE
DJP
PR
63
CO
NTO
H S
P3
HLB
JS
64
CO
NTO
H S
PTM
HL
65
CO
NTO
H B
AST
66
CO
NTO
H M
PH
LBJS
67
CO
NTO
H P
ERSE
TUJU
AN
MP
HLB
JS
68
Contoh BAST
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR
Contoh draft BAST BARANG
70
KONFIRMASI
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR
75
Pasal 19
(1) K/L melakukan konfirmasi kepada DJPPR atas data realisasi hibahyang diterima secara langsung dari pemberi hibah secara triwulan.
(2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukandari tingkat K/L sampai dengan satuan kerja.
(3) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihakmelakukan penelusuran
(4) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi
(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DJPPR dapat melalukan koreksi pendapatan hibah.
KONFIRMASI PENERIMAAN HIBAH (PMK 271/2014)
76
Pasal 20
(1) K/L melakukan konfirmasi dengan pemberi hibah atas realisasihibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah
(2) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihakmelakukan penelusuran
(3) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkandalam berita acara
(4) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DJPPR c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi danSetelmen
(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR dapat melalukan koreksi pendapatan hibah.
KONFIRMASI PENERIMAAN HIBAH (PMK 271/2014)
Donor Pihak ke-3 K/L1000 700
DJPPR
Konfimasi1000
Konfirmasi700
Setiap perbedaan data antara DJPPR, donor, K/L dijelaskan dalam Berita AcaraKonfirmasi
ISU TERKAIT KONFIRMASI
