NAMA : IQBAL RASYIDNPM : 170410110107

MANAJEMEN PEMERINTAHAN

ADMINISTRASI NEGARA DALAM KERANGKA SISTEM PEMERINTAHAN

Administrasi negara terdiri atas seluruh kegiatan pelaksanaan yg bertujuan untuk

memenuhi / mendukung kebijaksanaan negara. (Leonard D. White 1958:1)

Administrasi negara dalam arti luas mencakup keseluruhan kegiatan negara,

keseluruhan lembaga negara dalam rangka mewujudkan tujuan dan kebijakan negara.

Administrasi negara dalam arti sempit merupakan keseluruhan kegiatan lembaga

eksekutif dalam rangka mewujudkan tujuan dan kebijakan negara/pemerintah.

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Administrasi negara Indonesia dalam arti luas, Penjelasan umum UUD 45 angka IV

alinea pertama memuat kalimat : Maka telah cukup jikalau UUD hanya memuat

aturan pokok, hanya memuat garis besar sebagai instruksi kpd pempus dll

penyelenggara negara utk menyelenggarakan kehidupan negara & kessos.

TAP No. IV/MPR/1999 ttg GBHN 99-04 Bab I, A, alinea kedua : Penyelenggaraan

negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan

bangsa, oleh penyelenggara negara yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara

bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik

Indonesia.

Administrasi negara dalam Kerangka Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan dalam

arti luas adalah sistem penyelenggerraan negara Indonesia, yang merupakan sistem

penyelenggeraan kehidupan negara & bangsa dalam segala aspeknya, dengan

memanfaatkan & mendayagunakan segala kemampuan keseluruhan aparatur negara

beserta seluruh rakyat, di seluruh wilayah negara Indonesia serta segenap dana &

daya yg tersedia secara nasional, demi tercapainya tujuan & terlaksananya tugas

nasional / negara sebagaimana tsb dlm UUD 1945.

Sedangkan dalam arti sempitnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,

Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan

yang dilaksanakan oleh presiden dengan kekuasaan pemerintahan, & termasuk

sebagian kekuasaan legislatif yangg dimilikinya berdasarkan UUD. Drs. Moerdiono.

Pemerintah adalah presiden, menurut pasal 4 ayat 1 UUD 45.

Sistem Pemerintahan negara adalah sistem kerja fungsi pemerintahan yang dilakukan

oleh presiden dalam hubungannya dengan sistem kerja fungsi Lembaga Negara

lainnya.

Adapula Tugas Penyelenggaraan negara adalah menyelenggarakan kehidupan negara

& bangsa dalam segala aspeknya, tugas-tugas terbagi ke dalam tugas lembaga-

lembaga negara sesuai bidangnya masing-masing sebagai penyelenggara keseluruhan

kekuasaan pemerintahan.

FUNGSI-FUNGSI NEGARA

1. Fungsi Konstitutif : MPR

2. Fungsi Eksekutif : PRESIDEN

3. Fungsi Legislatif : DPR, DPD

4. Fungsi Was Tugas Pem : DPR, MPR

5. Fungsi Yudikatif : MA, MK

6. Fungsi Auditif : BPK

7. Fungsi Konsultatif : KY

Adapula LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA (UUD 1945) :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

2. Presiden

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

6. Mahkamah Agung (MA)

7. Mahkamah Konstitusi (MK)

8. Komisi Yudisial (KY)

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Bagaimana mekanisme pemerintahan negara dijalankan oleh Presiden sebagai

Penyelenggara tertinggi Pemerintahan Negara dengan sistem bekerjanya

pemerintahan sebagai fungsi yang ada padanya.

7 ASAS POKOK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

1. Negara Indonesia adalah negara hukum

2. Sistem Konstitusional

3. kekuasaan negara yg tertinggi di tangan MPR

4. Pres. penyelengg. Pem neg yg tertinggi di bawah Majelis

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan landasan yuridis sistem pemerintahan RI dasar konstitusional UUD 1945

Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Disini berarti

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil

Ciri –Ciri Sistem Pemerintahan Presidensiil :

- Pemisahan cabang eksekutif & legislatif, kekuasaan eksekutif berada di luar

lembaga Legislatif;

- Eksekutif relatif independen dari legislatif;

- Independensi relatif eksekutif dari legislatif, dimanifestasikan dlm pemilu secara

langsung yang terpisah antara kepala eksekutif (pemerintahan) dan anggota-anggota

legislatif, serta dlm pelaksanaan tugas masing-masing “Kerjasama” di antara

keduanya dlm bentuk terlaksananya mekanisme konsultatif & koordinatif;

- Anggota-anggota badan eksekutif (kabinet) tdk merangkap/direkrut sebagai/dari

anggota legislatif.

Sedangkan ciri dari sistem pemerintahan parlementer :

- Lembaga legislatif adalah ajang utama penyusunan UU (melalui keputusan

mayoritas);

- Dlm menyusun kekuatan eksekutif, tdpt interdependensi & interelasi dalam

kapasitas legislatif & eksekutif;

- Kepala pemerintahanan (PM) dipilih dari anggota legislatif yg didukung suara

mayoritas;

- Anggota-anggota kabinet direkrut dari anggota legislatif.

Kedudukan MPR

- MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yg berkedudukan sebagai

lembaga negara (Psl 10 UU No. 22/2003)

- Berdasarkan UU tersebut, tidak dikenal istilah lembaga tertinggi maupun lembaga

tinggi negara, melainkan lembaga negara.

- Perubahan kedudukan MPR ini terkait dg ditiadakannya kewenangan MPR untuk

menetapkan GBHN dan untuk memilih Presiden serta Wakil Presiden.

Kedudukan Presiden

- Masa jabatan Presiden fixed term selama 5 tahun & tidak dapat diberhentikan

kecuali melanggar hukum/apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat.

- Pasal 7 amandemen I UUD 1945: Pres/Wapres memegang jabatan selama 5 tahun,

& sesudahnya dpt dipilih kembali dlm jabatan yg sama, hanya untuk 1 kali masa

jabatan.

- DPR tidak dapat dibubarkan Presiden.

Kedudukan DPR

- Kekuasaan legislatif di tangan DPR yang semula berada pada Presiden (Psl 20 Ayat

(2) & (3) UUD 1945). Suatu RUU hanya dapat menjadi UU apabila ada

persetujuan bersama DPR & Presiden. DPR maupun Presiden punya hak yg sama

utk menyetujui / tidak menyetujui sebuah RUU. Jadi ada hak Presiden untuk

menolak RUU yg dibahas di DPR.

- Optimalisasi peranan DPR dengan adanya persetujuan / perlindungan dari DPR

terhadap pelaksanaan kekuasaan Presiden.

- Hak prakarsa yang dilakukan Presiden, pernyataan perang/damai, perjanjian

internasional, penetapan Perpu, penetapan APBN, serta pemberian gelar, tanda

jasa dll tanda kehormatan, harus atas persetujuan DPR.

Eksistensi NKRI Terkait dengan Amandemen UUD 1945

1. Salah satu kesepakatan dasar, MPR dalam melakukan perubahan UUD 1945

adalah tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan (Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal

37 Ayat (5) UUD 1945.

faktor beragamnya etnis, daerah, golongan, agama, & adat istiadat

bangsa.

proses lahirnya negara berbeda dg negara federal.

2. Dibentuk (DPD) sebagai pilar penyalur aspirasi daerah, melengkapi DPR dlm

sistem perwakilan Indonesia.

kedudukannya yang khas dibanding DPR & kewe-nangannya ayg

spesifik utk kepentingan daerah.

merupakan titiktemu dari pergumulan pemikiran & cara pandang

sistem unikameral & bikameral selama proses perubahan UUD 1945

berlangsung.

Kesimpulan

Jadi, administrasi negara itu dibuat untuk memenuhi dan atau mendukung

kebijaksanaan negara. Dalam Kerangka Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan

presiden lah yang menyelenggarakan pemerintahan negara itu sendiri.

Sistem Pemerintahan negara akan berjalan dan berfungsi dengan baik jika presiden

dapat saling bekerja sama dengan baik dengan lembaga negara lainnya dan juga

sebaliknya. sebagai contoh, seperti yang sudah disebutkan di pasal 20 ayat (2) dan (3)

UUD 1945 “Suatu RUU hanya dapat menjadi UU apabila ada persetujuan bersama

DPR & Presiden. DPR maupun Presiden punya hak yg sama utk menyetujui / tidak

menyetujui sebuah RUU.”

Jadi disini lembaga eksekutif negara, legislatif negara, dan lembaga lainnya harus bisa

saling bekerja sama dengan baik agar bisa mennjalankan sebuah sistem negara yang

baik.