Mhd Dongan Acara Prodeo di Pengadilan Agama

Page 1 of 8

Acara Prodeo Di Peradilan Agama

( sekilas pemikiran)1

Oleh . Mhd Dongan

I

Seutas persfectif

Prodeo, sebentuk kata yang sudah tidak asing ditelinga penegak hukum di Indonesia, yang da-

lam kamus bahasa Indonesia ( Pusat Bahasa, 2008 . 1215) diartikan dengan “karena Allah, gratis, cu-

ma-cuma”. Yahya Harahap ( Hukum Acara Perdata, 2005.215) menyebutkan istilah kosteloos atau

Free of charge sebagai istilah pengganti prodeo;

Prodeo dalam praktek adalah suatu produk yang memberikan kesempatan kepada warga ne-

gara Indonesia untuk beperkara ( beracara ) di Pengadilan tanpa dibebani biaya.

Dasar Hukum Prodeo sebenarnya sudah ada sejak Indonesia belum merdeka, dengan keten-

tuan Reglement op de Rechtsvordering ( RR statblad 1847-52 jo. 1849-63) yang memuat pengaturan

secara rinci bagaimana tata cara memperoleh produk tersebut, yaitu pada Buku III bab IV bagian 12.

Beperkara Secara Cuma-cuma (Prodeo) Alau Dengan Biaya Dengan Tarip yang Dikurangi.

Kemudian dikukuhkan dalam HIR (HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT) dengan sebutan “beper-

kara dengan tak berbiaya”, yang diatur dalam pasat 237 s/d 245, kemudian diatur lagi dalam RBG 273

s/d 281

Kemudian dalam pemeriksaan ulangan ( banding sekarang) dalam Pasal 12 Undang Undang

Nomor 20 tahun 1947 juga diberi kesempatan kepada pihak yang beperkara untuk beperkara dengan

“tidak dibayar biaya dalam pemeriksaan”;

Dalam pengaturan pada undang undang yang lebih baru hampir tidak disinggung tentang pro-

deo ini, hanya saja yang diatur keharusan adanya bantuan hukum bagi pencari keadilan ( pasal 35

UU no 14 tahun 1970) kemudian pada Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 ada penegasan bahwa

segala biaya perkara perdata dibebankan kepada pihak yang beperkara ( lihat pasal 81 A ).

Pada perkembangan berikutnya mucul UU Nomor 48 tahun 2009 yang pada Bab bantuan Hu-

kum pasal 56 disebutkan ayat 1, bahwa semua warga negara berhak mendapat bantuan hukum dan

pada ayat 2 disebutkan “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak

mampu” hal yang sama dan bab yang sama disebutkan pada UU Nomor 49 pasal 68B dengan me-

nambah ayat 3 yang berbunyi “Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan”

dan diulang lagi pada UU Nomor 50 tahun 2009 pasal 60B;

1 Disampaikan dalam diskusi hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 29 Maret 2010.

Mhd Dongan Acara Prodeo di Pengadilan Agama

Page 2 of 8

Sebelum UU Nomor 48, 49 dan 50 tahun 2009 diundang ( tanggal 29 Oktober 2009 ) pada

tanggal 12 Agustus 2009 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

2 tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya dimana Perma tersebut

mendasarkan pada pasal 80 A ayat (5) 2. Dimana pada pasal 2 ayat 4 disebutkan “Biaya untuk penye-

lesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding dan kasasi serta perkara Per-

selisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima pu-

luh juta rupiah) dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”

Pasal ini menurut Dirjen Badilag, yang dikutip oleh www.badilag.net memberikan lampu hijau

“bagi pimpinan PA untuk tidak perlu “takut” lagi mencairkan DIPA untuk biaya proses penyelesaian

perkara prodeo”.

Sayangnya banyak para ahli hukum yang tidak sependapat dengan pernyataan pak Dirjen ter-

sebut, terbukti masih banyak Peradilan ( termasuk peradilan agama ) yang belum mau mengeluarkan

dana dari DIPA untuk biaya proses prodeo tersebut;

Sikap pimpinan peradilan tersebut bukan tidak beralasan, karena bila dianalisis secara simultan

dan konsekwen dari semua peraturan yang ada, seperti pasal 80A ayat 5 yang dijadikan dasar hukum

pengeluaran Perma Nomor 2 tahun 2009 ternyata pasal tersebut hanya memberi kuasa kepada

Mahkamah Agung untuk mengatur biaya yang dibebankan kepada para pihak sebagai biaya proses,

tidak memberi kebebasan untuk membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan, karena di

dalam pasal 81A ayat 2 sudah jeals disebutkan bahwa mata anggaran yang ditanggung APBN tidak

termasuk biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.

Selain itu dari kajian hukum yang mengatur prodeo mulia dari Zaman penjajahan sampai seka-

rang yang dimaksud dengan prodeo adalah beperkara tanpa biaya, bukan biaya ditanggung negara

sebagaimana diatur dalam Rv pasal 873, lihat juga Ro. 72; HIR. 237 RBg. 273.

2 Pasal 81A

(1) Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam

anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Dalam mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya

kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara perdata, baik di lingkungan

peradilan umum, peradilan agama, maupun penyelesaian perkara tata usaha negara.

(3) Untuk penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara

dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan

negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Mahkamah Agung berwenang menetapkan dan membebankan biaya proses

penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Mhd Dongan Acara Prodeo di Pengadilan Agama

Page 3 of 8

Adapun biaya yang ditanggung oleh negara adalah biaya bantuan hukum bagi yang tidak

mampu, sebagaimana diatur dalam pasal 250 ayat 6 HIR yang dinyatakan dengan “apabila tertuduh

dihadapkan ke pengadilan karena tuduhan suatu peristiwa pidana yang ada ancaman pidana mati,

dan tertuduh menghendakinya, maka untuk membela tertuduh dengan percuma di depan pengadi-

lan, ketua menunjuk seorang anggota pengadilan negeri atau seorang pegawai pada pengadilan ne-

geri itu, atau orang lain yang ahli hukum yang bersedia dengan percuma melakukan pembelaan itu,

kemudian diatur dalam pasal pasal 35 U.U. Pokok Kehakiman No. 14/1970 setiap orang yang ter-

sangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dan pada UU Nomor 48, 49 dan 50 tahun 2009

diperjelas kembali dengan menambah ayat (2) “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari

keadilan yang tidak mampu”;

Adapun yang dimaksud biaya perkara dalam ayat (2) tersebut adalah biaya bantuan hukum

dan biaya eksekusi sebagaimana dalam penjelasan undang-undang tersebut, karena ayat tersebut

merupakan bagian dari ayat dan pasal serta bab sebelumnya bukan pasal yang berdiri sendiri berlaku

secara umum.

Namun sebagian ahli hukum berpendapat bahwa ayat tersebut berlaku umum, tidak terikat

dengan pasal dan babnya, sehingga ayat ini dianggap menjadi lex specialis dari pasal 81A ayat (2) dan

ayat (3), apalagi karena ayat ini juga dimuat dalam UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Aga-

ma yang oleh sebagian ahli dianggap tidak ada menerima perkara pidana ( padahal ayat ini untuk

menampung kemungkinan yang terjadi di Mahkamah Syariah Nangro Aceh Darus Salam, Karena

Mahkamah Syariah Nangro Aceh Darus Salam menangani perkara pidana berdasar qanun))

II

Proses mewujudkan produk prodeo.

Jika kita coba menelusuri acara yang diatur dalam Rv, HIR, RBG bahkan dalam buku literature

hukum acara perdata yang ditulis oleh para ahli hukum, kita akan menemukan bahwa proses untuk

mewujudkan produk prodeo adalah dengan cara sebagai berikut .

1. Penggugat3 yang miskin yang dinyatakan dengan surat keterangan miskin oleh Kepolisian se-

tempat ( menurut versi HIR dan RBG) sedangkan menurut RR pasal 874 untuk wilayah jawa

dan Madura dikeluarkan oleh asisten residen dan untuk luar jawa & Madura sesuai stadblad

511 jo 515 tahun 1941 dikeluarkan oleh oleh kepala pemerintahan daerah tempat tinggal

3 Permohonan prodeo dapat diajukan Penggugat/Pemohon dan juga dapat diajukan Tergugat /Termohon,

Termohon mengajukannya pada saat mengajukan jawaban sampai sebelum pembuktian.

Mhd Dongan Acara Prodeo di Pengadilan Agama

Page 4 of 8

orang yang bersangkutan, atau jika ia bertempat tinggal di luar Indonesia, oleh penguasa

yang berwenang.4

2. Penggugat mendatangi Pengadilan Agama mengajukan gugatan ( perkara apa saja) dan den-

gan disertai permohonan diberi izin beperkara tanpa biaya.5

3. Majelis yang menerima perkara ini terlebih dahulu memeriksa permohonan beracara secara

prodeo, setelah mendengar jawaban Tergugat atas kebenaran Penggugat sebagai orang

miskin, lalu majelis menjawab permintaan pemohon dengan mengeluarkan putusan sela6, ji-

ka dikabulkan, maka akan dilanjutkan memeriksa pokok. Namun jika permohonan prodeo di-

tolak oleh majelis, maka Pemohon diperintahkan untuk membayar biaya perkara, jika pemo-

hon membayar biaya perkara, pemeriksaan baru dilanjutkan, sedangkan jika Pemohon tetap

tidak mau membayar biaya perkara, perkara tidak dapat dilanjutkan, karena asas beperkara

di Pengadilan (perdata) tidak ada biaya tidak ada perkara.

4. Pada putusan Akhir dalam bidang perkawinan “Membebaskan Penggugat dari biaya perkara”

5. Sedangkan dalam perkara lainnya, jika menurut hukum Penggugat yang menggung biaya

perkara baru Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, sedangkan Tergugat jika tidak men-

gajukan prodeo, tetap dihukum sesuai tanggungjawabnya;

Apabila Permohonan prodeo dikabulkan, maka semua biaya yang menyangkut proses perkara

termasuk PNBP ditiadakan, jurusita juga dalam melaksanakan pemanggilan dan atau menyampaikan

pemberitahuan tidak lagi dibayar.

Hal ini berdasarkan filosofi bahwa jurusita/jurusita pengganti adalah pejabat fungsional yang

digaji negara yang ditugaskan untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran

proses pemeriksan dan penyelesaian perkara, sehingga tidak ada alasan bagi jurusita/jurusita peng-

ganti untuk tidak melaksanakan tugas tersebut.

Jika jurusita/jurusita pengganti mendalilkan tidak ada ongkos melaksanakan panggilan atau

pemberitahuan, maka sebenarnya negara telah menyediakan kenderaan dinas dengan bahan bakar

yang ditanggung negara yang sudah ada di semua peradilan di Indonesia, maka jrusita/jurusita pen-

ganti tersebut dapat mempergunakannya sebagai transportasi.

4 Dalam temuan survey LDF yang dilakukan oleh Dirbin Administrasi Peradilan Agama tahun 2008, di Pengadi-

lan Tinggi Agama ditemukan usul penggunaan kartu Gakin sebagai bukti miskin, dalam RBG pasal 274 ayat 4

diberi kesempatan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan prodeo dengan keterangan lisan atau keteran-

gan lain, jika tidak didapat surat keterangan sbg disebut di atas; 5 Permohonan dapat diintegrasikan dengan surat gugatan dan dapat juga diajukan dengan surat tersendiri.

6 Lihat Yahya Harahap ( hukum Acara. 216), pasal 239 HIR, sedangkan menurut RBG penetapan (lihat pasal 275)

sedangkan menurut pasal 877 RR dalam bentuk penetapan sela;

Mhd Dongan Acara Prodeo di Pengadilan Agama

Page 5 of 8

Adapun biaya meterai putusan, ada yang berpendapat bahwa putusan dalam perkara prodeo

tidak dimeterai pada saat putusan dikeluarkan, karena tidak ada biaya untuk itu yang dapat diper-

tanggungjawabkan, namun apabila putusan tersebut dipergunakan oleh pihak-pihak sebagai bukti

atas sesuatu yang ada di dalamnya, pada saat dijadikan sebagai bukti, maka pihak yang mengajukan

sebagai buktilah yang dibebani kewajiban pemeteraian ulang sesuai ketentuan bea meterai.

III

Prodeo berdasarkan Buku II Edisi 2007 edisi Revisi ( 2009)

Plus Perma no 2 tahun 20097

Berdasarkan petunjuk buku II edisi 2007 yang direvisi tahun 2009 serta penjelasan lebih lanjut

dalam hasil Rakorda PTA Medan tahun 2009 proses pengajuan prodeo adalah sebagai berikut.

1. Pihak yang akan mengajukan perkara secara prodeo mendatangi Meja satu dengan memba-

wa surat keterangan miskin sebagaimana tersebut di atas, sekaligus membawa surat permo-

honan beperkara tanpa biaya8;

2. Dalam surat permohonan beperkara secara prodeo tersebut, Pemohon sebutkan dalam per-

kara apa yang dimaksudkan Pemohon untuk diberi izin beperkara secara prodeo, sekaligus

menjadikan pihak lawan dalam perkara yang dimaksudkan tersebut sebagai pihak dalam

permohonan prodeonya.

3. Pada petitum permohonan harus ada petitum yang menyatakan . memberi izin kepada Pe-

mohon untuk beperkara di Pengadilan agama tk I secara prodeo;

4. Surat permohonan beperkara secara prodeo dicatat dalam register prodeo sebagai register-

tersendiri, bukan pada buku induk register perkara;

5. Selanjutnya oleh ketua dibuat PMH, lalu ketua Majelis mengeluarkan PHS dan Jurusita me-

laksanakan pemanggilan dengan menggunakan pinjaman dari uang bendahara rutin (DIPA);

6. Pada persidangan majelis hakim memeriksa surat keterangan miskin atau keterangan lisan

lain, lalu menjatuhkan penetapan Akhir memberikan izin kepada Pemohon beperkara secara

prodeo dan pada amar terakhir dictum penetapan menyebutkan ‘ membebankan kepada ne-

gara segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp.

7. Salinan Penetapan tersebut disampaikan kepada Panitera agar panitera ( sebagai Kuasa

Pengguna anggaran)9membuat instrument khusus untuk bahan pertanggungjawaban bagi

bendahara dalam mengeluarkan dana untuk pembayaran biaya prodeo dari dana DIPA. Pada

7 Dikuatkandengan hasil Raker PTAS Medan tanggal

8 Surat permohonan dapat dibantu pengadilan untuk membuatnya sesuai ketentuan yang berlaku.

9 Bukan sebagai Petugas pembuat komitmen dalam biaya proses

Mhd Dongan Acara Prodeo di Pengadilan Agama

Page 6 of 8

waktu yang sama Penggugat mengajukan surat gugatan tentang pokok perkara ( apakah per-

kara perkawinan, masalah harta warisan atau perkara lainnya);

8. Bendaharawan Rutin menghubungi Petugas Meja Satu agar menaksir panjar biaya perkara

pokok sesuai surat gugatan yang dibuat Penggugat, selanjutnya Petugas Meja Satu menaksir

panjar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku pada perkara biasa termasuk biaya Kepani-

teraan dan biaya proses lainnya, yang dituangkan dalam SKUM.

9. Setelah Bendaharawan Rutin(DIPA) menerima SKUM dari Petugas Meja Satu, lalu ia mem-

bayar panjar biaya kepada Kasir sejumlah yang tertera dalam SKUM. Lalu Kasir menerima

SKUM dan pembayaran panjar biaya perkara dari Bendaharawan Rutin lalu memprosesnya

sesuai tugas Kasir. Setelah diproses, kemudian Kasir menyerahkan SKUM warna putih kepada

Bendaharawan Rutin dan SKUM warna putih inilah yang kemudian oleh Bendaharawan Rutin

difungsikan sebagai bukti pengeluaran untuk peng-SPJ-an DIPA oleh Bendaharawan Rutin.

10. Petugas Buku-buku Keuangan Perkara mencatat penerimaan tersebut dalam buku-buku ter-

sebut sebagai Panjar. Demikian juga pencatatan pengeluaran biaya dalam buku-buku terse-

but dilakukan secara tertib, termasuk mengeluarkan segala jenis pengeluaran sebagaimana

perkara biasa, yaitu biaya PNBP, biaya proses lainnya termasuk meterai.

11. Apabila setelah putusan akhir dijatuhkan oleh Majelis Hakim, ternyata ada kelebihan biaya

perkara, Kasir mengembalikan kelebihan biaya perkara tersebut kepada Bendaharawan Rutin

dengan kuitansi pengembalian, dan selanjutnya pengembalian sisa panjar tersebut oleh Ben-

daharawan Rutin disetorkan ke Kas Negara melalui bendahara PNBP.

12. Apabila sebelum perkara diputus, ternyata ada kekurangan biaya perkara, maka Majelis Ha-

kim memerintahkan kepada Panitera Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengeluarkan biaya

perkara tambahan dengan menggunakan instrumen khusus. Sebagaimana panjar pertama di

atas serta ketentuan yang berlaku dalam permintaan tambahan panjar biaya perkara kepada

pihak beperkara.

13. Dalam hal Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon bertempat tinggal di luar wilayah

hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan maka untuk biaya panggilan tetap dibebankan

kepada DIPA Pengadilan Agama di mana perkara diajukan.

14. Di dalam pertimbangan hukum mengenai biaya perkara, hakim juga harus mempertimbang-

kan ketentuan pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, disam-

ping ketentuan pasal 49, 89 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989, pasal 80A UU Nomor 3 tahun

2009, pasal 90 UU nomor 6 tahun 2006 dan pasal 91A UU Nomor 50 tahun 2009;

Mhd Dongan Acara Prodeo di Pengadilan Agama

Page 7 of 8

15. Dalam Putusan Akhir, disebutkan dalam dictum . Membebankan seluruh biaya perkara kepa-

da negara melalui DIPA Pengadilan Agama yang bersangkutan dengan menyebut Nomor

tanggal, bukan “Membebaskan Penggugat dari biaya perkara”

IV

KOMENTAR

Ada beberapa masalah yang timbul dalam Proses beperkara dengan system yang kedua, yaitu .

1. masih dipermasalahkan keabsahannya, karena proses tersebut tidak didasarkan pada satu atu-

ran hukum yang jelas.10

2. bahwa dalam register prodeo yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, justru kolom putusan

atas prodeo disebut putusan sela11

bukan penetapan, atau penetapan sela, sedangkan berda-

sarkan Buku II disebut penetapan, dan memang kalau diikuti petunjuk Buku II dikuatkan dengan

hasil Raker PTA Medan, karena diajukan tersediri, maka tidak lain dari penetapan. Tidak akan

mungkin disebut penetapan sela atau putusan sela, karena sudah putusan Akhir dalam proses

tersebut;

3. Jika proses yang kedua diikuti, akan timbul masalah jika yang akan mengajukan permohonan

prodeo adalah Tergugat, bagaimana ia akan mengajukan permohonan prodeo terlebih dahulu

kalau gugatan pokok belum diajukan, apakah akibat Tergugat hendak mengajukan permohonan

beperkara secara prodeo, lalu pemeriksaan perkara harus ditunda sampai permohonannya di-

kabulkan, sebuah perbuatan sia-sia, yang kalau dilakukan dengan putusan sela, tidak akan

menghalangi proses beracara.

4. Apabila diikuti proses beracara sesuai versi RBg atau HIR, maka permohonan beracara secara

prodeo harus diajukan bersamaan dengan gugatan pokok perkara, baik diajukan dalam surat gu-

tan pokok ataudibuat dalam satu surat permohonan terseburi, tetapi tetap didaftar dalam no

register yang sama. Kemudian majelis akan memutuskannya dengan putusan sela, sedangkan

10

Lazimnya system hirarki tata hukum di Indonesia, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan

aturan yang lebih tinggi. Dalam kenyataannya dapat dilihat dengan terang benderang bahwa berdasarkan atu-

ran HIR, RBG yang setingkat UU yang masih berlaku, jika prodeo, maka tidak ada biaya, lalu berdasarkan Perma

RI harus berbiaya ( terlepas lagi apakah pengaturan ini sudah benar sebagaimana penulis kemukakan di atas),

menurut HIR dan RBG permohonan beperkara secara tanpa biaya harus diajukan bersamaan dengan gugatan

oleh Penggugat atau dengan jawaban oleh Tergugat, sedangkan berdasarkan BUKU II tahun 2007 edisi revisi

2009 harus diajukan sebelum mengajukan pokok perkara;

Jika kita melihat system hukum Indonesia yang menganut statute low Peraturan Mahkamah agung sebenarnya

hanya dibolehkan mengatur yang belum diatur dalam Undang Undang dan masalah prodeo sudah diatur den-

gan jelas dalam Undang undang ( HIR /RBg). 11

Di dalam register kolom tertulis ( PTSN Sela).

Mhd Dongan Acara Prodeo di Pengadilan Agama

Page 8 of 8

Tergugat dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo sampai sebelum pembuk-

tian dan majelis akan memutusnya dengan putusan sela juga;

V

Kesimpulan

Dalam memberikan pelayanan kepada orang tidak mampu untuk memperoleh keadilan, penga-

dilan di Indonesia saat ini ada Ada dua versi, yaitu :

Versi lama, yaitu berdasarkan RR, Rv, HIR dan RBg, yang mengharuskan permohonan beperkara

secara prodeo diajukan bersamaan dengan pokok perkara dan diputus dengan pu-

tusan sela/penetapan sela. Sehingga jika pembebanan biaya perkara seharusnya di-

tanggung pihak yang diberi izin beperkara secara prodeo, maka tidak ada orang

atau pihak yang dibebani membayar biaya perkara;

Versi Baru, yaitu berdasarkan versi Perma Nomor 2 tahun 2009, Buku II edisi 2007 dan edisi re-

visi 2009 tentang peradilan agama, jus hasil rakerda PTA Medan tahun 2009. per-

mohonan beperkara secara prodeo diajukan terlebih dahulu, setelah dikabulkan ba-

ru didaftar gugatan pokok perkara dan biaya ditanggung negara;

Persamaan Kedua versi, yaitu sama-sama tidak membebankan biaya kepada pihak yang diberi

izin beperkara secara prodeo;

Perbedaannya, versi lama di SKUM, jurnal keuangan perkara dan di dictum akhir putusan sama

biaya nihil , sedangkan pada versi baru, skum, jurnal dan dictum akhir ada biaya

perkara, hanya dibebankan kepada negara;

Pada Versi lama, hanya satu Nomor perkara, sedangkan pada versi baru ada dua Nomor perka-

ra, yaitu: 1) perkara permohonan prodeo dan 2) Register perkara pokok.

Penulis berpendapat :

Lebih taat asas mempergunakan versi lama, tanpa bermaksud merendahkan Perma no 2

tahun 2009, Buku II edisi 2007 ( revisi 2009) dan hasil Raker PTA Medan.