Pajak Pertambahan Nilai Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-61300/PP/M.VIIIB/16/2015

Berry sihaloho1406645090

Pajak Pertambahan

Nilai

Menurut Terbanding

Menurut Pemohon Banding

Pendapat Majelis

Menimbang

Mengingat

Memutuskan

Mind Map

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-61300/PP/M.VIIIB/16/2015

• Pajak Pertambahan NilaiJenis Pajak

• 2003Tahun Pajak

• bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean) sebesar Rp5.322.406.193,00;Pokok Sengketa

Menurut Terbanding: bahwa diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-181/WPJ.07/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Keputusan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari s.d. Desember 2003 Nomor 00002/277/03/055/12 tanggal 21 November 2012;

Menurut majelis

Product A Product B• Feature 1• Feature 2• Feature 3

bahwa pada dasarnya Pemohon Banding tidak bermaksud untuk melanggar ketentuan Pasal 4 huruf e Undang-undang PPN Tahun 2000 dengan sengaja. Hal tersebut terjadi pada awal kegiatan operasional Pemohon Banding yang didirikan pada tanggal 21 September 2001 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 dan memulai kegiatan operasional sejak Juli 2002 (Terlampir Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 dan Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding Tahun 2003 dan 2004) dan disebabkan semata - mata karena kekurangpahaman Pemohon Banding atas ketentuan perpajakan mengenai PPN JLN. Sejak masa pajak April 2006 dan selanjutnya Pemohon Banding telah sepenuhnya memenuhi kewajiban penyetoran PPN JLN atas setiap pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;

Menurut Majelis• bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi :

• DPP menurut Terbanding Rp13.490.301.873,00• DPP (menurut Pemohon Banding Rp 8.167.895.680,00• Koreksi Rp 5.322.406.193,00• terdapat perbedaan DPP PPN menurut Kertas Kerja Pemeriksaan yaitu sebesar

Rp13.490.932.160,00 dengan DPP PPN menurut SKPKB sebesar Rp13.490.301.873,00 dan yang dipakai dalam sengketa ini adalah yang menurut SKPKB sebesar Rp13.490.301.873,00;

• menurut Terbanding, sengketa ini berkaitan dengan DPP PPN JLN atas pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan argumen Pemohon Banding dalam keberatan dan banding mengakui adanya jasa dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan Pemohon Banding namun Pemohon Banding menyatakan tidak terdapat kerugian negara atas mekanisme pemungutan PPN Jasa Luar Negeri ini yang harus dilakukan oleh Pemohon Banding karena sebagai Pajak Keluaran (PK) kemudian dikreditkan dengan Pajak Masukan;

Menurut Majelis

Product A Product B• Feature 1• Feature 2• Feature 3

bahwa menurut Majelis sesuai Pasal 4 huruf e dan Pasal 12 ayat (4) UU PPN bahwa PPN JLN terutang oleh siapapun yang memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean, baik PKP maupun non PKP harus melakukan pemungutan, penyetoran maupun pelaporan atas jasa PPN JLN tersebut tanpa melihat pengkreditannya maka dalam sengketa ini Pemohon Banding telah menyalahi mekanisme pemungutan PPN JLN yang telah diatur secara jelas; bahwa Majelis berpendapat sesuai Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 KMK 568/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN JLN sudah jelas bahwa terutangnya PPN JLN adalah pada saat dimulainya pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean dan mekanisme penyetorannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan dan pelaporannya paling lambat tanggal20 bulan penyetoran ke Kantor Pelayanan Pajak diwilayahnya; bahwa sesuai Pasal 1 angka 24 UU PPN dan Pasal 2 huruf g KEP-522/PJ/2000 SSP dari pembayaran PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean, dapat berfungsi sebagai Pajak Masukan bagi PKP dalam hal ini PPN yang terutang atas pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean harus dipungut dan disetor oleh Pemohon Banding karena Pemohon Banding adalah sebagai PKP pengganti yang memungut PPN JLN artinya Pemohon Banding mewakili WPLN memungut dirinya sendiri; bahwa berdasarkan data dan fakta dari surat Keberatan, Surat Banding dan Surat Bantahan serta ilustrasi atau penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan, menurut Majelis Pemohon Banding menyetujui adanya PPN JLN yang terutang atas pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean di daerah pabean yang tidak dipungut dan disetorkan oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis alasan Pemohon Banding apabila tidak dipungut PPN maka tidak ada kerugian negara hal ini tidak dapat dibenarkan karena sebagai pihak yang memanfaatkan Jasa Luar Negeri di Dalam Negeri Pemohon Banding wajib memungut dan menyetor PPN JLN sesuai mekanisme peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Menimbangbahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean) Masa Pajak Februari s.d. Desember 2003 sebesar Rp5.322.406.193,00 tetap dipertahankan;

Mengingat

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-181/WPJ.07/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor : 00002/277/03/055/12 tanggal 21 Nopember 2012 Masa Pajak Februari s.d. Desember 2003 atas nama XXX.

Peraturan yang berlaku KMK 568/KMK.04/2000

Peraturan uu 42 tahun 2009 PPN pasal 1 nomor 24

•Terima kasih