Embed Size (px)
Citation preview
ABAD MUHAMMADIYAH
A. BERDIRINYA MUHAMMADIYAH
1. Kolonialisasi dan masyakat pribumi
Pada akhir abad XIX yang berkuasa di indonesia dalah kolonialis belanda, kekuasaanya
semakin mantap sehingga berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan di dalam masyakat,
baik secara politik, kontrol pemerintah kolonialis terhadap wilayah,pengusa lokal, dan
masyarakat secara umum berjalan sesuai dengan birokrasi kolonialis.
Dalam sektor ekonomi juga di pengaruhi oleh kolonialis belanda dengan kebijakan ekonomi
liberal yang berlaku secara formal sejak tahun 1870, sementara itu perluasan aktivitas ekonomi
yang didasarkan pada sistem pasar dan penggunaan uang sebagai standar dalam setiap hubungan
ekonomi telah merangsang ekonomi masyakat secara umum, semua itu mempunyai dampak
positif terhadap ekonomi penduduk pribumi. Akan tetapi pada saat yang sama.tekanan ekonomi
terhadap masyarakat semakin kuat akibat dari klenaikan biaya hidup, penarikan pajak
tunai,pendapatan yang rendah, dan petani yang teralienasi dari tanah sebagai faktor produksi
utama sehingga tingkat kehidupan masyarakat semakin rendah.
Namun, di tengah-tengah kondisi ekonomi penduduk pribumi yang tidak menetu itu ,
sekelompok masyarakat pribumi muncul sebagai pengusaha industri pedagang yang kuat seperti
pengusaha industri batik, rokok, kerajinan,pedagang keliling, ini terjadi d berbagai daerah seperti
pekalongan, yogyakarta,surakarta, kudus, palembang, dan banjarmasin. Mereka ini
adalahpedagang pribumi yang mampu bersaing dengan pengusaha asing seperti eropa, china,
arab, dan india
Para pengusaha dan pedagang pribumi ini mempnyai latar belakang agama islam dan ikatan
sosial yang kuat, misalanya di jawa,mereka tinggal di kawasan tertentu yang dikenal dengan
sebutab “ kauman atau sudagaran” sebagian besar penduduknya dalah pedagang dan pengusaha.
Ekonomi mereka dalam keadaan yang baik sehingga membuka kesempatan padamereka untuk
bisa merasakan menunaikan ibadah haji ke mekah, atau mengirim anak-anak mereka ke berbagai
pesantren atau lembaga pendidikan isalam lainya baik di indonesia maupun di luar negeri, seperti
timur tengah dan mesir, sehingga terjadilah intraksi kelompok pedagang dan pengusaha baik itu
di lokal maupun di luar indonesia, itu semua membuka kesempatan masuknya unsur-unsur baru
ke dalam masyarakat indonesia
Begitu juga dengan pendidikan para kolonalis memperkenalkan pendidikan barat kepada
masyarakat pribumi secara terbatas ternyata telah menciptakan kelompok inteletual dan
profesional yang mampu melakukan perubahan mau munculkan ide-ide baru di dalam
masyarakat,yaitu dengan membentuk organisasi modren sebagai realisasi perubahan ide-ide baru
tersebut.
Pada tahun 1908 budi utomo di dirikan oleh para mahasiswa sekolah kedokteran di jakarta,
walaupun dasar, tujuan, dan aktivitas budi utomo sebagai suatu organisasi masih terikat pada
unsur-unsur primordial dan terbatas, keberadan budi utomo secara langsung atau tidak langsung
berpengaruh terhadap bentuk baru dari perjuangan kebangsaan melawan kondindisi yang di
ciptakan oleh kolonialis belanda, sebagai organisasi baru sebagai perlawanan terhadap kekuasaan
kolonialis yang berkonsentrasi di pedesaan dan perkotaan.
2. Dunia islam dan masyakat muslim indonesia
Perkembangan dunia islam pada akhir abad XIX dan awal abad XX di tandai oleh usaha untuk
melawan dominasi barat setelah sebagian besar negara penduduknya beragama islam secara
politik, sosial,ekonomi maupun budaya, setelah kehilangan kemerdekaan dari kekuasan
kolonialis dan imperialis barat yang terjadi abad sebelumnya. Dalam masyarakat islam sendiri
muncul kesadaran untuk mengatasi krisis internal dalam proses sosialisasi ajaran islam, akidah
maupun pemikiran sebagian besar masyarakat,
Dalam kehidupan beragama terjadi kemerosotan ruhul islam, dimana orang islam seharusnya
sumber ajaranya al-quran dan sunah rasulullah, tetapi dalam pengamalan ajaran islam banyak
sekali dikalangan masyarakat islam yang bercampur dengan bid’ah, khurafat, dan syirik. Begitu
juga dengan pemikiran islam yang selalu terbelenggu oleh otoritas suatu mazhab dan taklid
kepada salah satu ulama sehingga ijtihad tidak dilakukan lagi dalam permasalahan ajaran agama
yang murni ini.
3. Ahmad Dahlan dan Pembentukan Muhammadiyah
Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu seperti yang digambarkan di atas, pada waktu
itu pula Ahmad Dahlan muncul sebagai salah seorang yang peduli terhadap kondisi yang sedang
dihadapi masyarakat pribumi secara umum dan masyarakat muslim secara khusus,
Ahmad Dahlan lahir di kampung Kauman, Yogyakarta, tahun 1868dengan nama Muhammad
Darwis. Ayahnya, K.H. Abu Bakar, adalah iman dan khatib masjid besar kauman yogyakarta,
sementara Ibunya Aminah, adalah anak K.H. Ibrahim, penghulu besar di yogyakarta.menurut
salah satu silsilah, keluarga Muhammad Darwis dapat di hubungkan dengan maulana malik
Ibrahim, merupakan salah satu wali penyebar agama islam di pulau jawa, Muhammad Darwis
mempunyai lima orang saudara perempuan dan satu saudara laki-laki.
B. MUHAMMADIYAH PERIODE TAHUN 1912-1923
Keberadaan dan aktivitas Muhammadiyah sejak didirikan pada tahun 1912 sampai tahun
1923 tidak dapat dipisahkan dari peran langsung Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi. Pada
20 bulan pertama sejak didirikan, Muhammadiyah masih berjuang untuk mendapatkan
pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Walaupun begitu, Muhmmadiyah yang
dipimpin Ahmad dahlan tetap melakukan kegiatan sosial-keagamaan.
Periode delapan tahun pertama dapat dikategorikan sebagai mas membangun dasar gerakan
dengan menentukan prioritas atau fokus kegiatan 0rganisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi
seperti yang tertulis dalam anggaran dasar. Akan tetapi semua aktifitas formal Muhammadiyah
sepanjang priode ini masih terkonsentrasi pada pribadi Ahmad Dahlan,tanpa ada pembagian
kerja yang jelas antar pengurus,strukur organisasi yang masih sederhana,jumlah anggota yang
relatif sedikit,dan pembentukan cabang yang tersendat-sendat. Muhammadiyah identik dengan
ahmad dahlan, atau ahmad Dahlan identik dengan Muhammadiyah
Sebagai suatu organisasi, Muhammadiyah mulai mengalami perkembanganan yang penting
pada tahun 1920, ketika struktur organisasi ditata menjadi lebih jelas, peran para kader yang
semakin besar, serta dilakukan perubahan anggaran dasar untuk memeperluas lingkup geohrafis
kegiatan, lingkup dan jenis kegiatan organisasi menjadi lebih luas lagi sejak anggaran dasar
organisasi diubah lebih lanjut pada tahun 1921. Muhammadiyah priode pertama ini berakhir
pada tahun 1923 ketika ahmad dahlan meninggal dunia.
1. Mencari Kekuatan Hukum
Walaupun Muhammadiyah telah didirikan pada tanggal 18 November 1912, tidak berarti
bahwa secara resmi organisasi ini sudah diakui sebagai suatubadan hukum oleh pemerintah
Hindia –Belanda. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Muhammadiayah dengan bantuan Budi
Utomo Cabang Yogyakarta mengajukan permohonana resmi kepada pemerintah Hindia-Belanda
agar Muhammadiyah mendapat pengakuan sebagai organisasi yang memepunyai kekuatan
hukum pada tanggal 20 desembar 1912, akan tetapi, usaha intuk mendapat pengakuan resmi ini
tidak berjalan dengan lancar dan harus melalui peroses yang panjang karena adanya sikap hati-
hati dari penguasa kolonialais maupun ketiak pahaman serta kecurigagan beberapa elit agama
lokalyang ikut dalam prorses penetuan pemberian izin ini.
Setalah menerima semua saran dan pertimbangan dari semua pihak, Gubenur Jenderal secara
resmi meminta muhammadiyah mengganti kata “jawa dan madura” pada anggaran dasar menjadi
“Residensi Yogyakarta” setelah melakukan rapat anggota pada tanggal 15 Juni 1914,
permintatan perubahan itu dipenuhi oleh muhammadiyah. Akhirnya, berdasarkan
besluitpemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914, pemerintah Hindia-Belanda mengakui
Muhammadiayah sebagai sebuah badan hukum yang melaksanakan kegiatan di kalangan umat
islam di wilayah Residensi Yogyakarta.
2. Membangun dasar gerakan
Sebagi sutu organisasi yang baru didirikan dan diakui secara resmi, Muhammadiyah yang
masih bergantung pada ahmad dahlan mulai membangaun dasar gerakan untuk mewujudkan
tujuan organisasi, yang terfokus pada penyebaran pengajaran agama kanjeng Nabi Muhammad
SAW kepada penduduk bumi putra di ersidensi Yogyakarta dan memajukan hal agama para
anggotanya. Tujuan organisasi dipengaruhi oleh ide-ide pembaharuan islam selain itu juga dilatar
belakangi kondidsi sosisal budaya,ekonomi, maupun politik yang dihadapi masyarakat muslim
pribumi di indonesia pada masa itu.
Berdasarkan tujuan Muhammadiyah berusaha untuk menyebarkan ajaran agama islam seperti
yang diajarakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan agama islam uangbtelah bercampur
dengan paham animisme, dinamisme, dan unsur-unsur sejenis lainya. Namun Muhammadiyah
menyebarkan ajaran agama islam yang murni, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunah shohih.
Sebagai upaya penyebaran ajaran agama islam yang murni maupun ide-ide pembaharuan
lain, secara umum kegiatan utama Muhammadiyah dapat dibedakan dalam empat hal:
1. Menyelenggarakan sekolah sendiri yang mengajarkan ilmu umum ditambah ilmu agama islam.
2. Mengadakan kursus agama islam dan propaganda dalam bentuk pertemuan-pertemuan informal.
3. Mendidrikan, memelihara,membantu penyelenggaran tempat berkumpul dan masjid yang
dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan agama islam.
4. Melalui tulisan sesuai dengan perkembangan dalam bidang pendidikandan penerbitan
3. Perluasan lingkup organisasi dan kegiatan
Muhammadiyah memperluas daerah-daerah di luar wilayah yogyakarta terjadi setelah tahun
1920,perluasan Muhammadiyah terjadi secara cepat,demikian juga penyempurnaan gerakan
Muhammadiyah melalui berbagai perlengkapan organisasi di dalam persyarikatan
Muhammadiyah. Perluasan tersebut dapat dwujudkan karena adanya kekompakan antara ide-ide
pembaharuan K.H Ahmad Dahlan dengan para pengurus dan anggota Muhammadiyah pada
masa awal tersebut.
a. Menata kelembagan gerakan:pendirian bagian-bagian
Kegiatan para kader Muhammadiyah itu segera diketahui oleh hoofdbestuur Muhammadiyah,
khusunya oleh Ahmad Dahlan. Sebagai upaya untuk mengatasi pembenturan, persaingan yang
tidak sehat, serta dapat diarahkan menjadi suatu kegianatan yang teratur dan efektif, Ahmad
Dahlan mengusulkan agar kegiatan para pemuda itu dimasukan menjadi satu dengan kegiatan
hoofdbestuur Muhammadiyah. Usulan tersebut segera diterima oleh hoofdbesturr dalam
sidangpada bulan april 1920 karena kegitan tersebut sama dengan kegiatan yang selama ini
dilakukan oleh hhofdbestuur. Berdasarkan rapat anggota tanggal 17 juni 1920, kegiatan
parakader Muhammadiyah itu secara resmi dijadikan bagian dalam kepengurusan hoofdbestuur
Muhammadiyah.
Sejak itu Hoofdbestuur Muhammadiyah dilengkapi oleh empat bagian
1. Bagian sekolah, merupakan kegiatan muhammadiyah yang berkaitan dengan pendidikan dan
sekolah Muhammadiyah.
2. Bagian tablig, merupakan kegiatan muhammadiyah yang menyangkut masal penyiaran dan
pengajaran agama islam.
3. Bagian taman pustaka, merupakan kegiatan Muhammadiyah yang berhubungan dengan
karangan,penerbitan, dan penyiaran berita berkala paham Muhammadiyah tentang islam dan
kemajuanya.
4. Bagian penolongan kesengsaraan umum, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan urusan
penyatunan anak yatim, fakir miskin, dan kesengsaran umumlainya.
Setelah pembentukan empat bagian itu, pekerjaan hoofdbestuur yang dilakukan oleh Ahmad
Dahlan bersama delapan anggota lain terbagi menjadi dua. Pertama, memimpin dan mengawasi
semua bagian persyarikatan. Kedua, menangani langsung pekerjaan yang harus dilakukan ahmad
dahlan. Seperti berhubungan dengan pemerintah, dengan organisasi atau lembaga lain, atau
daerah binaan baru.
Selain itu muhammadiyah juga mengadakan perluasan aktivitas dan sasaran daerah atau wilayah
dengan cara melakukan perubahan anggaran dasar, perluasan ini pada dasarnya dilatarbelakangi
beberapa hal :
1. Munculnya keinginan orang-orang yang tinggal di luar wilayah Residensi Yogyakarta,
membentuk kelompok pengajian di tempat mereka tinggal atau bertugas, serta para anggota
Muhammadiyah yang harus meninggalkan Yogyakarta karena alasan keluarga maupun
pekerjaan, tetepi tetap ingin menjadi anggota Muhammadiyah.
2. Banyaknya permintaan orang dari beberapa daerah di pulau jawa untuk menjadi anggota
Muhammadiyah setalah mendengar ceramah Ahmad dahlan dalam rapat Budi utomo, serta
peranan Ahmad Dahlan sebagai komosaris penasihat urusan agama di dalam organisasi sarekat
islam.
b. Perluasan gerakan dan pendirian cabang
Perkembangan jumlah anggota ini berhubungan langsung dengan penammabahan jumlah
cabang, setelah kegagalan pembentukan cabang sampai tahun 1920 cabang-cabang baru muncul
pada tahun berikutnya, terutama sejak perubahan anggaran dasar pada pertengahan tahun 1921.
Sebelum terjadi perubahan anggaran dasar, aktivitas cabang Muhammadiyahdidaerah lain
dilakukan oleh organisasi yang mempunyai nama berbeda,
Pada tahun 1921 tercata ada 5 cabang Muhammadiyah, pada tahun berikutnya, dari 6
cabang baru yang dibentuk, semuanya berada di luar wilayah residensi Yogyakarta, keadaan
yang sama terjadi pada tahun 1923 ketika 3 cabang baru di bentuk di wilayag jawa tengah,
kemudian pada akhir tahun 1923 jumlah cabang Muhammadiyah yang tercatat secara resmi ada
14 cabang.
Perluasan kegiatan Muhammadiyah semakin terasa jika dihubungkan dengan amal usaha
yang dilakukan, terutama dalam bidang pendidikan melalui sekolah. Setelah pembentukan dasar
pada peeriode sebelumnya melalaui penyelenggaran sekolah angka 2 dan sekolah calon guru,
sekolah-sekolah Muhammadiyah trus berkembang pada periode berikutnya.
Kegiatan muhammadiyah makin tahun semakin membaik, baik secara aktivitas organisasi
maupun kelembagaan seperti tersebarnya cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai daerah,
pada waktu itulah juga Ahmad dahlan dipanggil sang kuasa pada tanggal 23 Februari 1923,
bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1340 Hijriyah. Ia meninggalkan organisasi Muhammadiyah
yang sedang berkembang pesat, perluasan cakupan geografis dan bentuk kegiatan, struktur
organisasi yang teratur, pembagian kerja yang jelas, serta adanya kontribusi yang besar dari para
kader dalam sebagian besar kegiatan organisasi pada masa-masa akhir kepemimpinan Ahmad
Dahlan.
4. Keagamaan muhammadiyah 1924-1937
Saat Ahmad Dahlan meningal dunia Pada tahun 1923 M telah meninggalkan warisan yang
sangat berharga yakni ide pembaharuaan , Muhammadiyah di lihat dari organisasi modern sudah
memiliki infrastruktur yang yang baik. Pada saat itu telah mencapai tujuan pendirian
Muhammadiyah. adapun generasi selanjutnya masih memeihara peninggalan Ahmad dahlan
a. Warisan Intelektual Ahmad Dahlan
Ahmad dahlan meniggal dunia setelah kurag lebih 12 tahun mendirikan Muhammadiyah.
Beliau meninggalkan Muhammadiyah dalam keadaan yang sudah mapan dan memilki dasar-
dasar yan sudah cukup kokoh. Dibawah Ahmad Dahlan muhammadiah mengalami masa
pembentukan dan peletakan dasa-dasar orgaisasi.infra sruktur yang di bangun pada Masanya
atara lain, (1). Bagian Tabligh/dakwah; (2).bagian sekolahan;( 3) Bagian Aisyiyah; (4) bagian
penolong kesengaraan umum ( PKU ); (5) bagian Hizbul Wathan; dan (6 )bagian penolong haji.
Bagian tabligh/ dakwah adalah yang paling menonjol kegiatannya.pada tahun 1923,
Muhammadiyah 84 mubaligh, 31 di antaranya terdapat di Yogyakarta, 14 d Surabaya,11 di solo
dan 8 di Jakarta, 7 di purwekerto,8 di pekajangan dan 5 di purbolinggo,di samping juga memilki
35 mubalighoh di Yogyakarta dan 2 di purwekerto. bagian sekolahan juga memperlihatkan
kegiatan yang sana berarti.bibit sistem pendidikan modern muhammadiyah sudah ada sejak satu
tahun sebelum di dirikan Muhammadiyah dengan di dirikannya StandaardschoolI di suronatan
pada tahun 1911. Dan Pada tahun 1919 didirikan juga Kweekschool Islam yang bertempat di
Notoprajan bagi murid laki-laki, dan sebagian lagi di kauman untuk perempuan.
Bagian Aisyiyah di dirikan pada tahun 1918, sebagai penjelmaan dari suatu perkumpulan
yang disebut Sopo Tresno-asa bahasa jawa berarti ’siapa Cinta’ yang para anggotanya terdiri dri
wanita pembatik. Aisyiyah menitik beratkan kegiatannya pada kegiatan-kegiatan sosial
keagamaan dan pendidikan di kalangan para wanita.
K.H.Ahmad dahlan tidak hanya tertarik kepada kegiatan anak-anak dan pemuda seperti
hzbul wathan yang didirikan pada tahun 1918 tetapi juga memperhatikan nasib kaum miskin,
anak-anak yatim dan orang-orang sakit.berangkat dari keprihatinan inilah bagian penolong
kesengsaraan umum ( PKU ). pada tahun 1922 bagian ini sudah berhasil mendirikan panti
asuhan,sebuah kelinik dan sebuah poliklinik. Pada tahun ini pula didirikan suara Muhammadiah
Di antara ucapan-ucapan K.H, Ahmad dahlan yang selalu di ingat para pengikutnya
adalah, “ saya mesti bekerja keras untuk meletakan batu pertama dari pada awal yng besar ini
( Muhammadiyah ). Kalau saya lambatkan dan saya hentikan karena sakitku ini, tidak ada orang
yang sanggup meletakan dasar itu. Saya merasa baha umr saya tidak akan lama lagi, maka, jika
saya kerjakan lekas yang tinggal sedikit ini, mudahlah yang dataang kemudian
menyempurnakannya,”
b. Gagasan Keagamaan dan Praksis Gerakan Muhammadiyah
Pada masa kepemimpinan K.H. Ibrahim, Muhammadiyah mengalami perkembangan yang
pesat di lihat dari perluasan organisasi. Muhammadiyah sudah tersebar luas di hampir seluruh
kepulauan Indonesia.dari 15 cabang di jawa pada tahun 1923 menjadi 51 cabang pada tahu 1926,
dan menjadi 153 I tahu 1932.
1. Perkembangan Muhammadiyah di Jawa
tabel perkemabangan Muhammadiyah selama Kurun waktu 1924 - 1933
Tahun Jawa Barat Jawa
Tengah
Jawa
Timur
Madura Jumlah
1923 2 12 1 0 15
1926 4 24 18 5 51
1932 7 112 26 8 15
Perbedaan angka dalam tabel di atas menunjukan beberapa hal penting yang
menggambarkan latar belakang perkembangan Muhammadiyah di Jawa.
Pertama, peningkatan jumlah tersebut terutama terjadi ketika Muhammadiyah dua peristiwa
penting ;timbulnya pemberontakan PKI 1926/1927 dan keputusan Sarekat Islam Yang
melakukan “disipin” dan beakibat pmisahan anatara Muhammadiyah dan Sarekat Islam.
Kedua, perkembangan tersebut terjadi di tempat muhammadiyah yang sudah berkembang pada
masa-masa sebelumnya.
Ketiga, kelambanan perkembagan muhamaiyah di jawa barat dan jawa timur berkaitan dengan
adanya organisasi-organisasi keagamaan seperti Persis dan PUI.dan di jawa timur oleh
banyaknya Nahlaul Ulama.
2. Perubahan dalam Organisasi
Salah satu perubahan penting dalam oganisasi pada kurun kepemimpinan K.H. Ibrahim di
tandai dengan majlis tarjih di tetapkan dalam kongres ke -16 Muhammmadiyah tahun 1927 di
mempersatukan jalan hokum islam dalam kalangan Muhammadiyah (2)Mengamat-amati jalan
persyarikatan Muhamadiyyah berkaitan dengan Hukum islam. Cukup banyak keputusan yang
telah di ambil oleh majlis tarjih, baik berupa tuntunan yang menyangkut pelaksaan ibadah
mahdah maupun pemecahan terhadap berbagai masalah yang di hadapi oleh dan dalam
masyrakat. Semua keputusan tersebut menjadi pedoman yang sangat bagi para anggota
Muhammadiyah pada umumnya dalam melaksanakan kewajiban agama.
Hingga tahun 1933 , anggaran dasar Muhammadiyah sudah mengalami perubahan
sebanyak tiga kali , dua kali di masa K.H. Ahmad dahlan dan sekali di masa K.H. Ibrahim,
sampai suatu persyarikatan,Muhammadiyah memperoleh pengakuan dari pemerintah
berdasarkan Keputusan pemerintah RI tangal 22 Agustus 1914. Menurut artikel 2 anggaran
dasar pada waktu itu tujuan Muhammadiy adalah (a) mengajarkan pengajaran agama kanjeng
nabi Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putri di alam residensi Yogyakarta (b)
memajukan hal agama kepada anggot-anggotanya.tujun tersebut kemudia di rubah berdasarkan
keputusan pemerintah no 40 tanggal 16 agustus 1920 menjadi (a) memajukan dan
menggembirakan kehidupan ( cara hidup ) spanjang kemauan agama islam kepada lid-lidnya
( para anggotanya)
Berdasarkan persidangan umum yang di selenggarakan pada tanggal 27 februari 1921,
artikel 4 ( tentang anggota )dan artikel 7 ( pendirian cabang )juga mengalami perubahan seperti
tabel berikut :
Artikel no LAMA BARU
4 Sekut biasa itu hanyalah
orang-orang yang beragama
isa di residen Yogyakarta
Orang menjadi donator jika
ia suka menolong
perhimpunan itu degan
memberi derma setahunnya
sekrang-kurangnya ,f2,50
atau di bayar sama skali
banyaknya f25
Sekutu biasa itu hanyalah orang-
orang beragama islam di Hindia-
Nederland saja.
Berapa banyaknya uang
peberiannya donator dan
kontribusinya sekutu dan
bagaimana caranya memungut
segala uang itu di atur dalam
undang-undang kecil
(haishoadelijk reglement (anggaran
Rumah tangga.
5 Maka pemeritah persarikan
itu ada di tangannya satu
hoofdbestuur, bananya
Sembilan anggota yang di
pilih dar anggautanya
pesarikatan itu , jalur satu
presiden, sau vice
puesidente satu sekretaris
nomer satu dan nomr
dua,satu tehasurier
( benahara )dan empat
komisaris.yang mulai
menjad anggauta daari
hoofdbestuur, adalah :
1.M. ketibbamin , haji
Ahmad Dahlan
2.M.Penghulu, Abdullah
Sirat
Jalannya pekerjaan persarikatan itu
ada di tangan hoodbestuur, yang
sekurang-kurangnya ada 9 orang
lidnya, terpilih dari sekutu
persarikatan itu.
Hofdbestuur boleh menambahi
bayaknya lidnya itu menurut
keperuannya.hal ini akan di sahkan
dalam perkmpulan umum tahunan.
3. R.Ketib Cendana, Haji
Ahmad
4. Haji Abdul Rahman
5. R.Haji Sarkawi
6. M.Gebayan, Haji
Mohammad
7. R.haji Djaelani
8. Haji Akis (Anis )
9.M.carik, haji Mohammad
Fqih
7 Jikalau daam sebuah tempat
di Residen-yogyakarta ada
sekutu persarikatan ini lebih
10 orang ..dan sterusnya
Jikalau daam sebuah tempat di
Hindia-Nederland ada sekutu
persarikatan ini lebih 10
orang ..dan sterusnya
Keputusan di atas di sahkan melaui keputusan Pemerintah nomor 36 tanggal 2
september1921. Selanjutnya, kongres ke 22, yang di selenggaraka di semarang pada 21-28 juni
1933, telah pua mengubah beberapa artikel anngaran Dasar .perubahan ersebut kemudian di
sahkan oleh kongres ke 23, 19-35 juli 1934 di Yogyakarta. Perubahan-perubahan terakhir itu
menyangkut penambahan ayat tenatanf usaha organisasi ,jenis anggota, donator, pemilihan masa
kerja hoofdbestuur p, perubahan anggaran dasar dan tentang hak milik persarikatan.
3. Perkembangan Muhammadiyah di Luar Jawa
Perkembangan Muhammadiyah di luar jawa adalah di Sumatra. Mulai masuk
Sumatra pada tahun 1925 di minangkabau melalui haji Abdul Karim Amrullah, yang di kenal
juga dengan haji Rasul, Bagi Muhammadiyah, minangkabau adalah sperti Yogyakarta bgi Jawa.
Di sana muhammadiya berkembang pesat. Penyebabnya adalah.
1. sejak awal tahun 1920-an sudah muncul aum modernis islam yang di pelopori kaum muda,
sehinga muhammadiyah mudah d terima.
2. para pemimpin Muhammadiyah minangkabau adalah ulama minangkabau asli dan mereka
memperoleh dukungan yang kuat dai masyarakat.
3. para peimpi tersebut umumnya memilki hubungan kekeluargaan yang sangat akrab satu sama
lainnya, baik karena daeah maupun perkawinan.
Di kalimatan , perkembanagn Muhammadiah terjadi melalui keluarga haji Djapri Yang tinggal di
teluk Betung, Dekat Amuntai. Secara diam-dia dia mejadi pengagum.dan pada tahu 1923 ia
menirimka dua putrannya ntuk belajar di Kweekschool Muhammadiyah Yogyakarta, di Sulawesi
selatan, muhammadiyah berkembang melalui pedagang asal Jawa.Muhammadiyah di smatra
slatan di dirikan pada 17 Ramadhan 1345 H, berteaan dengan 4 April 1926 dengan ketua
pertamanya H.Jusuf Dg.Mattiro,di Batonaga
5. Perkembangan dan dinamikagerakan muhammadiyah 1934-1937
Setelah K.H Ibrahim Wafat, Jabatan Pimpinan Muhammadiyah di serahkan
kepada K.H Hasyim yag di pilih pada Kongres ke 23 di Yogyakarta tahun 1934.
K.H Hasym di lukiskan sebagai orang yang memilki dua macam keahlian:bidang
administrasi da management menurut ukuran zamannya dan terutama di idang syariat
Islam.minatnya yang pokok tertuju pada pendidikan dan pengajaran. Karena jasanya memajukan
masyarakat melalui bidang pendidikan dan pengajaran itu . beliau mendapatkan anugrah binang
Ridder orde Van Oranje Nassau dari Ratu Keajaan Belanda.
a. Pertumbuhan Organisasi dan Lembaga Pendidikan
Muhammadiayah di bawah pimpinan K.H Hisyam tamapak menonjol , baik dari
kualitasdan kuantitas. Dalam kepemimpinannya Muhammadiyah masuk dalam masa yang di
sebut sebagai “ The Years Of Prominence”.tahun-tahun kepeloporan dalam sejarah
Muhammadiyah berlangsug tahun1934-1942.baik sebagai gerakan perubahan social maupun
pembaruan keagamaan.
Dari Segi pertambahan jumlah cabang dan ranting, pada tahun 1937 tampak
adanya perkembangan pesat di seluruh inonesia. Pada tahun 1932 jumlah cabang dan ranting
baru mencapai 283 buah, atau 437 buah menurut sumber lainnya. Lima tahhun kemudian jmlah
tersebut menigkat menjadi 921 buah dengan 112.850 anggota, sejalan dengan bertambahnya
jumlah cabang dan ranting Muhammadiyah, kegiatan di bidang sosialpengajaran juga megalami
peningkatan dan perkembaangan.
b. Ide-ide Keagamaan
Cara yang di perlukan mencapai apa yang disebut sebagai hajat atau tujuan
muhammadiyah–di tentukan dalam anggaran dasar pasal 3 :
1. Mendirikan dan memelihara atau membantu sekolah-sekola yang diberi pengajaran hal
pemulaan ajaran islam juga, lain dari pada ilmu –ilmu yag biasa di ajarkan di sekolah.
2. Mengadakan perkumpulan sekutu- sekutunyadan orang-orang yang suka dating, di situlah di
bicarakan perkara-perkara agama Islam
3. Mendirikan dan memlihara atau membantu tempat sembahyang ( rumah-rumah wakf dan
masjid ), yang di pakai melakukan agama islam buat orang banyak
4. Menerbitkan serta membantu terbitnya kitab-kitab, kita khotbah, kitab sebaran, urat kabar,
semuanya itu yang memuat perkara ilmu agama islam, lmu ketertiban cara islam, dan I’tikad cara
islam
5. Menolong kesengsaran serta memelihara orang-orang miskin da anak-anak yatim yan terlantar;
dan
6. Mendidik anak-anak an pemuda-pemuda supaya kelak menjadi orang islam yang berari
6. Aktivitas muhammadiyah
Secara umum muhammadiyah bergerak pada bidang pendidikan , social kemasyarakatan,
ketarjihan, keanggotaan, dan peluasan wilayah serta oranisasi otonom.badan tersebt sebagai
instrument untuk menggerakan ide dan gagasan keagamaannya dalam rangka memajukan
kehidupan umat dan bangsa.
a. Pendidikan
Muhammadiyah adalah salah satu organisasi islam yang menekankan perbaikn
hidup beragama dan menggiatkan amal-amal pendidikan dan social. Dengan adanya kegiata di
bidang tersebut, di harapkan akan lahir intelektual ulama, Sebagai realisasinya, pada tahun 1924
di dirkanlah madrasah mua’limat . sebetulnya sekolah tersebut adalah Kweekschool
Muhammadiyah
Dari sistim perguran yang ada, muhammadiyah mempunyai dua system
pendidikan .pertama . mengikuti system sekolah pemerintah yang sudah ada dengan menambah
roh dan agama. Kedua, mendirikan lemabaga penddikan yang berdirikan muhammadiyah, yang
mutu, sifat, dan cara-cara mengajarnya menpunyai corak tersendiri.
Pada tahun 1932 Muhammadiyah sudah mengpoprasikan 316 sekolah di Jawa dan
Madura, dan 207 di antaranya memakai system barat, 88 sekolah agama, dan 21 sekolah
memakai system lain.
b. Sosial Kemasyarakatan
Di bidang social muhammadiyh mendirikan rumah sakit, poliklnik, dan rumah yatim, gerak
Muhammadiyah dalam bidang social sudah mulai tampak pada tahin 1920-1930. Seperti halnya
penolng kesengsaraan umat (PKU)
c. Ketarjihan
Majlis tarjih di dirikan atas dasar keputusan kongres organisasi di pekaongan pada tahun
1927. Fungsi majlis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-
masaah tertentu , misalnya; adalah malah yang berkaitan dengan system bank, upacara-upacara
yang di lakuka oleh gerakan kepanduan dan menhadapi api unggun, soal pakain dan sebagainya.
Diantara keputusan yang di ambil oleh majlis tarjih adalah pada tahun 1932 yaitu ; wanita
idak boleh bepergian untuk sehari atau lebih lamanya kecuali jika I temni oleh seorang muhrim.
d. Keanggotaan dan Perluasan Wilayah
Perluasan wilayah dan keanggotaan Muhammadiyah berlangsung secara cepat di bawah
kekuasaan dua tokoh; K.H Hisyam yang menjabat pada tahun 192-1936 dan K.H Mas Mansur
yang menjadi ketua pada tahun 1936-1942. Hal itu dapat di lihat dari jumlah cabang dan ranting
yang ada pada tahun1933, yang mencapai 599 buah.
e. Organisasi Otonom
Bagian organisasi ini adalah Aisyiyah, Nasyiatul aisyiyah, dan Hizbul Wathan.
1. ‘Aisyiyah
Beberapa kegiatan Aisyiyah pada wktu itu ;
1. Gerakan pemberantasan Buta huruf ( PBH ), baik berupa huruf arab maupun latin
2. Menerbitkan majalah wanita suara Aisyiyah (192)
3. Bersama-sama dengan organisasi wanita lain, pengurus membentuk badan Federasi dengan
nama kongres perempuan Indonesia ( sekarang Kowani), berjuang untuk membebaskan
bangsanya dari kebodohan.
4. Mengadakan kursus bahasa idonesia
5. Mengadakan Babi Show dalam rangka perhatiannya tentang kesehatan ibu dan anak (1934)
6. Dalam kongres yang ke 27 di Medan di putuskan agar Aisyiyah menambah usahanya, yaitu
menyantuni anak yatim dan fakir miskin yang terkena musibah. Usaha yang lain adalah
pendirian taman kanak-kanak ( 1939)
2. Nasyiatul ‘Asyiyah
Organisasi ini merupakan kelanjutan dari perkumpula Siswa Praya Wanita ( SPW). Dalam
kongresnya yang ke 18 (1929) muhammadiyah mengharuskan semua cabang di Indonesia
mendirikan Nasyiatul Aisyiyah. Pada tahun 1935 Nasyiatul Aisyiyah mengadakan Shalat Jum’at
bersama, tabligh ke luar kota dan kampung-kampung, mengadakan kursus administrasi, dan ikut
memasyarakatka organisasi Muhammadiyah.
3. Hizbul Wathan
Hizbul Wathan merupakan Bagian dari Muhammadiyah yang diserahi tugas untuk
menangani pergerakan anak-anak dan pemuda dengan jalan memberikan pelajaran keagamaan
dan pengetahuan yang lain, sehingga anak-anak dan pemuda Muhammadiyah mempunyai
idenditas khas dan siap menggantikan alih tugas kepemimpinan di lingkungan muhammadiyah.
7. Muhammadiyah pada masa pendudukan jepang
Muhammadiyah melalui K.H Mas Mansur mempunyai interaksi yang khas dengan
Jepang. Di satu sisi Muhammadiyah memilki wakil dan peran penting dalam Pusat Tenaga
Rakyat (Putera) namun melalui tokoh lain, Ki Bagus HadiKusumo tetap dapat menunjukan sikap
yang kritis, terkait penolakan penghormatan Tenno Haika dengan Membungkukan badan kearah
matahari terbit.
a. Penduduk Jepang dan eksistensi Muhammadiyah
pada priode Muhammadiyah di bawah K.H Mas Mansur, Jepang Menyerbu Indonesia.
Dengan maksud untuk mendapat simpati umat Islam, setelah berkuasa jepang bersikak lunak
terhadap muhammadiyah. Gerakan dakwah yan di lakukan Muhammadiyah berjalan biasa.
Jepang berusaha menghlangka kean bahwa kehadiran mereka tidak untuk menjajah,
dengan jalan.Pertama, mengikut sertakan tokoh-tokoh kebangsaan organisasi atau lembaga
dalam pemerintahan Jepang. Kedua, menggunakan Bahasa Indonesia di amping bahasa jepang
sebagai bahasa resmi dalam lembaga-lembaga pemerintahan.
Setelah pemerintahan jepang berjalan sekitar tiga bulan, tekanan kepada bangsa Indonesia
mulai di rasakan. Jepang mulai menerapkna peraturan-peratuaran yang di buatnya; menyanyikan
lagu kimagayo,seikerei ( pengh9 penghormatan kearah matahri). Seikerei badi umat islam di
ibaratkan ruku’.seikerei inilah yang merisauan umat islam. Maka, di pimpin Muhammadiyah,
rakyat Indonesia melakukan protes.bagi muhammadiyah, umat islam tidak di benarkan
melakukan seikerei.oleh sebab itu Ki Bagus Hadikusumo terus beruding dengan pengurus
Muhammadiyah lainnya. Selanjutnya di putuskan bahwa seikerei di larang bagi umat slam.
b. Dilema Hubungan dengan penguasa
Pada 10 september 1943 mengumumkan status Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama.
Meskipun Status Muhammadiyah aman, pemerintah mengharapkan agar pimpinan mengajukan
permohonan pendirian pekmplan agama. Pada 6 april 1943 Ki Bagu Haikusumo memohon izin
dengan mengubah tujuan agar sesuai dengan misi pemerintah. Permohonan Ki bagus
Hadikusumo tersebut memperoleh tangapan dari Gunseika dengan memberikan izin atas
berdirinya Muhammadiyah.
Pengabulan permohonan tersebut membuka kesempaan bagi Muhammadiyah untuk
mnyelenggarakan kegiatan, membangun kembali komunikasi, dengan cabang-cabang yang telah
terhenti selam dua tahun. Konsolidasi dan penataan kembali organisasi yang suadah rusak
menjadi agenda penting setelah memperoleh status badab hukum.
Dalam kondisi politik yang tidak menentu, dimana posisi organisasi social pribumi sangat
memugkinkan sikp-sikap polotik ormasseperti Muhammadiyah hanya formalitas, mereka
mengakui kekuasaan pemeritah, tetapi bersifat simbolik belaka, siakap anti terhadap Dai Nippon
tidak di tunjukan secara terbuka, tetapi membingkai kegiatan Muhammadiyah dan membangun
kesadaran bahwa tata cara member hormat kepada jepang seperti orang ruku’ merupakan suatau
tingkah laku menyimpang dari ajaran islam.
C. DINAMIKA SOSIAL, POLITIK, DAN KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH PERIODE
TAHUN 1945-1965
1. Pergulatan di PPKI dan mukadimah
Pada 22 Juni 1945 elit-elit politik yang diwakili oleh berbagai aliran (nasionalis religius
dan kebangsaan) menyepakati bahwa umat islam diatur secara khusus dalam konstitusi dengan
diktum “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Ini merupakan
kompromi politik maksimal yang dapat dilakukan pada waktu itu, tetapi kompromi politik
sebagai “jalan tengah” tersebut diprotes oleh opsir Kaigun Angkatan Laut Jepang. Protes tersebut
disampaikan melalui Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Menurut dia, kalau tujuh
kata dalam Piagam Jakarta itu diteruskan, Indonesia bagian timur akan memisahkan diri dari
Indonesia. Sebelum dimulai sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, Hatta menyampaikan kepada
wakil-wakil islam perihal keberatan Opsir Kaigun Jepang tersebut. Semula wakil-wakil Islam,
Khususnya Ki Bagus Hadikusumo (ketua Umum PP Muhammadiyah), menolak penghapusan
tujuh kata yang telah disepakati tersebut, tetapi karena desakan dan ancaman disintegrasi, Ki
Bagus akhirnya menerima dengan menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah
Tauhid. Penerimaan itu sebagai manifestasi bahwa kalangan Islam mementingkan Keutuhan
Bangsa daripada Kepentingan golongan dan Agama.
2. Perjuangan kemerdekaan dan pembentukan masyumi
Pendirian partai politik tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, tetapi partai
dibentuk dan didukung dalam rangka merealisasikan misi amar makruf nahi mungkar. Oleh
karena itu, partai harus menjadi sarana untuk mewujudkan dan memajukan kehidupan umat,
merekatkan ukhuwah Islamiyah, dan mendorong demokratisasi bangsa. Penguatan integrasi
bangsa, demokrasi, pencapaian kesejahteraan sosial warga merupakan pesan penting dari
proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Warga Muhammadiyah menganggap bahwa perjuangan mempertahankan negara
merupakan salah satu bagian dari cita-cita yang ingin dicapai. Oleh karena itu, peran aktif dalam
perjuangan mempertahankan negara pada hakekatnya sejalan dengan ide perjuangan
Muhammadiyah sendiri.
Ketika sebagian umat islam ikut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan, Sukiman
tampil sebagai sponsor berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Berdirinya
partai Masyumi ini sangat erat dengan sikap politik luar negri Indonesia yang dituangkan dalam
Maklumat Politik tanggal 1 November 1945.
Pada tanggal 7 November 1945 partai politik dan organisasi Islam seperti Nahdatul
Ulama, PII, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah secara bersama-sama bergabung dalam wadah,
yaitu Partai Masyumi. Tujuan Masyumi, seperti dirumuskan dalam anggaran dasarnya antara lain
untuk melaksanakan ajaran dan hukum islam di dalam kehidupan individu, masyarakat, dan
negara menuju keridaan Allah dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Kesepakatan bahwa Masyumi merupakan satu-satunya partai politik bagi umat Islam
mempunyai arti bahwa keberadaan partai Islam lain tidak diakui. Masyumi memperoleh
sambutan luas, baik nasionalmaupun lokal, organisasi politik maupun sosial keagamaan,
modernis maupun tradisionalis. Menurut Syafi’i Maarif, hanya Perti yang berpusat di
Bukittinggi, Sumatera Barat, yang tidak ikut dalam Masyumi, disebabkan oleh dominannya
kelompok modernis dalam Masyumi, Sementara kelahiran Perti sebagai reaksi atas kelompok
modernis. Keadaan ini berbeda dengan kalangan tradisional Jawa. Mereka tetap turut serta dalam
Masyumi. Ini dapat dimungkinkan karena antara kalangan modernis dan tradisionalis di Jawa
telah saling berkomunikasi sejak MIAI
3. Membenahi program baru dan menata langkah pengabdian
Program kemanusiaan Muhammadiyah digalakan pada bidang social budaya, pendidikan,
dan social politik. Program tersebut dapat dilakukan dengan baik apabila diorganisasi dengan
tata administras yang professional. Penataan kelembagaan dan pembebahan program yang
didukung dengan administrasi kelembagaan akan membawa dampak pada upaya pembaruan
dalam rangka memengaruhi berbagai kebijakan pemerintahan, melakukan advokasi pada
masalah pendidikan, kemanusiaan, dan masalah agama Islam secara umum. Selain itu,
modernisasi di berbagai bidang kehidupan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak
termasuk pemerintahan, sesame ormas islam, dan pihak-pihak lain yang memiliki visi
kemanusiaan dan visi kebijakan yang mendorong kea rah terwujudnya kehidupan social yang
adil dan sejahtera.
Muktamar ke-30 Muhammadiyah yang akan dilaksanakan diPurwokerto pada tahun 1941
terpaksa tidak dapat dilaksanakan karena berkecamuknya PD II. Sebagai jalan keluarnya dan
untuk mempertemukan kembali para pemimpin Muhammadiyah, diadakan pertemuan
antarcabang se-jawa tahun 1941 di Yogyakarta.
Kongres I, yang kemudian disepakati sebagai Muktamar Ke-31, berlangsung di Kota
kelahiran Muhammadiyah, Yogyakarta, tanggal 21-26 Desember 1950. Kongres ini ditandai
beberapa peristiwa penting yang mendahuluinya, yakni proklamasi kemerdekaan, Kongres
muslim Indonesia I yang sekaligus merupakan hari kelahiran partai Masyumi tanggal 7
November 1945, pemberontakan PKI Madiun yang dimulai tanggal 18 September 1945,
berlangsungnya KongresMuslim Indonesia di Yogyakarta 20-25 desember 1949 yang ditandai
oleh pemantapan persatuan dan kesatuan umat islam, munculnya gerakan DI/TII dengan Negara
Islamnya tanggal 7 Agustus 1949 penyerahan kedaulatan Negara Indonesia menjadi Negara
kesatuan dengan prakarsa Muhammad Natsir melalui mosi Integralnya tanggal 17 Agustus 1950.
Dalam Muktamar ke-31 telah diputuskan beberapa program, antara lain yang
menyangkut bidang sosial budaya, pendidikan, dan sosial politik sebagai berikut : mendorong
dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki kerusakan akhlak, meningkatkan
kesehatan rakyat; membentuk kapal haji dalam organisasi muhammadiyah; menggiatkan badan
perekonomian Muhammadiyah; mendesak Menteri Agama tentang pelaksanaan tunjangan
kepada madrasah, pemberi pelajaran adama di sekolah umum, dan bantuan kepada organisasi
agama; masalah warisan menjadi tanggung jawab raad agama; menyediakan studiefonds untuk
membiayai para pelajar yang sekolah di luar negeri; mendirikan Universitas Muhammadiyah;
Upaya Penoong Kesengsaraan Umum (PKU) menitik beratkan usaha dalam perawatan anak
yatim piatu; membentuk badan amal pembagian zakat; memperbaiki cara pemeliharaan yatim
piatu; supaya semua guru Muhammadiyah mendapat syarat pengangkatan dari pengurus besar;
memperkuat hubungan Muhammadiyah dengan pengurus besar; memperkuat hubungan
Muhammadiyah dengan umat Islam Indonesia dan luar Negeri; mengajukan usul kepada Badan
Kongres Muslimin Indonesia dan pemerintahan supayamengadakan Kongres Umat Islam
Sedunia dan persyarikatan blok-blok (kelompok-kelompok) Islam; mendesak pemerintahan
Indonesia supanya mengambil harta wakaf yang dirampas oleh jepang yang masih dipakai oleh
pemerintah ; Muhammadiyah, baik sebagai organisasi maupun perorangan, diperkenankan
menjadi anggota DPR; Muhammadiyah tetap menjadi anggota istimewa agama dan kementrian
PPK diserahkan kepada kebijaksanaan Pengurus Besar Muhammadiyah.
Mengembalikan roh Muhammadiyah sama halnya menanamkan kembali suatu
nilai yang tidak mudah dievalusai dalam waktu yang singkat. Dengan demikan penanaman
kembali suatu nilai, baik di kalangan anggota maupun pemimpi, merupakan pekerjaan besar
sepanjanperserikatan itu ada. Dua program yang dicanangkan itu tampaknya sangat sederhana ,
tetapi pelaksanaannya sulit. Dalam sebuah tajuk rencana majalah Suara Muhammadiyah, tahun
XXVII, bulan April 1952 dengan judul “Sebesar Mulut Berkata, Masih Berat Bahu Memikul”,
tampaknya diakui keadaan sulit: memelihara jauh lebih sulit daripada membentuknya atau
semangat tidak lagi sehebat waktu mendirikannya.
Pada edisi berikutnya majalah Suara Muhammadiyah menurunkan tajuk rencana yang
berjudul “memelihara dan menambahkan amal”, yang lebih mengakui realitas. Tajuk rencana itu
diturunkan untuk memberikan pengertian kepada para anggota dan pimpinan Muhammadiyah
setelah megalami pancaroba agar terus memelihara Muhammadiyah dan menambah amal
Kebajikan pada masa akan datang.
a. Penerbitan Administrasi
Menyadari akan pentingnya tertib administrasi tersebut, menurut komentar Hasyim,
seorang pembantu Ahmad Dahlan dalam usaha pendirian Sekolah Agama Islam di Kepanjen,
timbang terima dengan cara tertulis merupakan contoh yang perlu dilanjutkan dan peristiwa itu
baru terjadi pertama kali, sedangkan masa yang sudah-sudah cukup dengan cara lisan.
Karena anggota Muhammadiyah dari waktu ke waktu terus bertambah, kebutuhan akan
kartu anggota semakin banyak. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut kemudian muncul
gagasan agar setiap daerah atau wilayah mencetak sendiri kartu anggotanya.
Untuk memudahkan pengurusan anggota di seluruh Indonesia, sebelumnya telah
dibuat formulir yang sifatnya nasional. Sejak tahun 1951 penomoran anggota dipusatkan di
pengurus besar Muhammadiyah. Tahun 1954 penyusunan surat telah menggunakann system
administrasi modern dengan napas islam. Selain telah digunakan penomoran yang jelas,
pernyataan hal, tanggal, juga ditambahkan pencantuman tanggal hijrah, pencantuman ayat Quran
dan ucapan salam. Masalah pembukuan keuangan mulai semakin ditertibkan. Hal ini terlihat
dalam laporan-laporan daerah, terutama dalam pengumpulan dana muktamar, sampai soal yang
kecil-kecil sejak dari masukan perseorangan, ranting, hingga pusat.
Saat yang tepat untuk melakukan perubahan kendali organisasi adalah forum
muktamar. Penyelenggaraannya biasanya melewati tahap persiapan, tahap muktamar itu sendiri,
dan tahap pascamuktamar pada tahap persiapan dibentuk panitia yang diberi nama Panitia Pusat
Muktamar Muhammadiyah (PPMM), yang anggotanya diambil dari pusat maupun daerah tempat
muktamar berlangsung. Untuk menyakinkan panitia agar seorang anggota atau pengurus dapat
hadir dalam suatu muktamar, ia harus membawa surat perwakilan atau mandate yang sah.
b. Realisasi program dan interksi yang Terjadi
Salah satu program yang diamanatkan oleh muktamar ke-31 itu adalah mendorong dan
bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki akhlak. Keluarnya peraturan bersama yang
isinya adlaah pelaksanaan pendidikan agama sejak sekolah rakyat hingga sekolah lanjutan
pertama dan atas. Menanggapi peraturan tersebut, pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan
kepada pimpinan cabang dan ranting supanya ikut memikirkan langkah selanjutnya dalam
melaksanakan peraturan itu.
Dalam siding Tanwir tahun 1951 juga berhasil dirumuskan konsepsi tentang MAjelis
Ekonomi yang bertujuan antara lain mengatur kesempurnaan keluarga muhammadiyah dalam
menjalankanekonomi, mendirikan badan-badan ekonomi, menghimpun keterangan dan laporan
dari keluarga Muhammadiyah, dan menjadi bahan kontak diantara keluarga Muhammadiyah
dal;am bidang ekonomi.
Undang-Undang Perkawinan juga dibahas dalam SIdang Tanwir tahun 1951. Menurut
Muhammdiyah, agaknya terlalu dini diadakan Undang-Undang Perkawinan untuk umum, tetapi
khusus umat islam masih memungkinkan. Untuk itu dibentuk suatu panitia kecil yang terdiri dari
Mr. Kasmat sebagai ahli hokum dan ahmad Badawi sebagai ulama.
Dibidang pendidikan telah dibangun kembali Madrasah Mu’alimin Muhammadiyah pada
tanggal 10 Desember 1951. Sebagai realisasi Tanwir itu juga telah diputuskan pembentukan
badan Pemusatan Urusan Subsidi. Badan ini bertugas memberikan keterangan , tuntutan , dan
saran Kepada Muhammdiyah mengenai usaha meminta subsidi dan sokongan kepada pemerintah
dan instansi lain.
Sebagai realisasi putusan Muktamar ke -31, Pengurus Besar Muhammadiyah berhasil
memutuskan Qaidah MAjelis Hikmah yang bertujuan memperhatikan dan mempelajari hal ihwal
Muhammadiyah yang berkaitan dengan soal politik. Adapun tugas utamanya adalah
menghimpun keseimbangan politik mengenai agama dan umat islam pada umumnya serta
Muhammadiyah sendiri.
Untuk mengatasi krisis di tanah air, salah seorang anggota parlemen dan juga ketua
Pengurus Besar Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo, berpendapat bahwa dengan agamalah
krisis akhlak dan polotik dapat diatasi. Seseorang yang senantiasa berpedoman pada agama tidak
akan menjalankan suatu kebijakan politik yang hanya akan menimbulkan krisis, baik krisis
akhlak maupun politik.
Hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi di daerah-daerah diatur berdasarkan
konvensi. Satu organisasi akan dikeluarkan dari keanggotaan istimewa Masyumi apabila
menyalahi haluan politik Masyumi, sesudah diberikan kesempatan untuk membela diri, atau
keluar atas permintaan sendiri.Adapun hak dan kewajiban anggota istimewa adalah memberikan
pertimbangan dalam menentukan haluan partai, mengajukan gagasan kepada pimpinan partai
untuk diperjuangkan menjadi kenyataan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan salah
satu anggota istimewa, dan wajib ikut melaksanakan rencana politik Masyumi yang termasuk
dalam lingkungan pekerjaan.
Dalam Rapat anggota istimewa, banyak terdapat perbedaan pendapat diantara anggota,
yang mengakibatkan Nahdatul Ulama salah satu anggota istimewa memisahkan diri dari
Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai politik. Beberapa pengamat mengatakan bahwa
keluarnya Nahdatul Ulama dari Masyumi karena jabatan Menteri Agama dalam cabinet Wilopo-
D. PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH TAHUN 1965-1985
Dalam kurun waktu 20 tahun muhamdiyyah telah melangsungkan 5 kali mukhtamar yaitu
mukhtamar ke 37 (1968) di Yogyakarta, mukhtamar ke 38 ( 1971) di ujung pandang ,
mukhtamar ke 39 (1974) di padang , mukhtamar ke 40 (1978) di Surabaya, dan mukhtamar ke 41
(1985) di Surakarta. Periode 1962-1965 dan periode 1968 adalah periode dimana organisasi
muhammadiyyah menghadapi masalah yang pelik,masalah yang akan menentukan hidup
matinya muhammadiyah sebagai organisasi dan pada periode ini juga terjadi keruntuhan orde
lama yang selama ini memegang kekuasaan secara mutlak.
Diantara rumusan hasil mukhtamar dan tanwir untuk di catat adalah
1. di tetapkannya partai politik sebagai proyek amal usaha muhammadiyyah serta di susunnya
Pandangan dan sikap politik muhammadiyyah
2. penyusunan program pembangunan masyarakat desa yang kemudian di sempurnakan dalam
dakwah jemaah dan gerakat jamaah serta sistem pembinaan kader
3. konsepsi pendidikan islam menurut muhammadiyyah
4. di susunnya paham agama dan metodologi memahami islam
5. di tetapkannya pancasila sebagai asas persyarikatan
